PROFIL KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANTUL DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ALAMAT : JL. BADEGAN NO. 25 BANTUL TELP/FAX ; 0274-367483 E.MAIL :
[email protected]
Peta lokasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul jalan Badegan No. 25 Bantul, Yogyakarta
File ini Diambil dari google map tgl 8 september 2016
Peta Lokasi SAMSAT Sewon, Jalan Parangtritis Km. 5 Sewon, Bantul, Yogyakarta
Kata Pengantar Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji syukur kita panjatkan kehadiarat Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyajikan Profil Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul, pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ragam informasi yang dimiliki. Profil ini memuat tentang selayang pandang yang meliputi : Sejarah KPPD, Visi dan Misi, Tugas dan fungsi, Dasar hukum, Struktur dan Bagan Organisasi , dan Arah Pengelolaan Keuangan Daerah Kantor Pelayanan Pajak Daerah sebagai pemungut pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan lain-lain yang syah. Dalam rangka mewujudkan good govermance, maka diharuskan kepada pemerintah secara konsisten dan optimal dalam melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi serta kinerja KPPD Kabupaten Bantul. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintah lebih berhasil guna, dan berdaya guna bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap informasi publik. Sejalan dengan penyusunan Profil KPPD Kabupaten Bantul dapat memberikan penjelasan dan informasi tentang KPPD Kabupaten Bantul.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Yogyakarta, 2 Januari 2016 Kepala KPPD Kabupaten Bantul
SAMSUHADI, SH NIP. 19590618 198903 1 004
DAFTAR ISI Halaman Judul............................................................................................................ Kata Pengantar........................................................................................................... Daftar Isi.............................................................................................................
i ii iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Sejarah ...................................................................................................... .........
1
1.2. Latar Belakang.................................................................................................. .... a. Latar Belakang................................................................................................ .... b. Dasar Hukum....................................................................................................... c. Lokasi Unit kerja..................................................................................................
1 1 2 2
BAB II VISI DAN MISI 2.1. Visi …..................................................................................................................... 2.2. Misi................. ……...………………...……………………………………………… . 2.3. Kebijakan Kantor ..…………………………………………………………………….. 2.4. Motto................................ .………………………………………………………….... 2.5. Nilai-nilai................................ .……………………………………………………… 2.6. Sumber Daya Manusia................. .…………………………………………………… 2.7. Integritas............................... .………………………………………………………… 2.8. Budaya Kerja............................... .…………………………………………………… 2.9. Pelayanan............................... .………………………………………………………..
2 2 2 2 2 2 2 3 3
BAB III KEPEGAWAIAN 3.1. Susunan Organisasi…………………………………………….............…..……… 4 3.2. Tata Kerja………………………………………..................................................... 1 0 3.3. Data Pegawai .......................................................................................................... 11 BAB IV KEGIATAN 4.1. Belanja …………………………………………………………………………………….
13
4.2. Pendapatan ………………………………………………………………....................….
14
4.3. Penilaian …………….………………………………………………….......................…..
15
BAB V SARANA DAN PRASARANA……………………………………………………. BAB VI PERSYARATAN ………………………………………………………………….
15 16
BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Sejarah UPTD (KPPD DIY) Sebelum Tahun 1976 sistem pelayanan kesamsatan belum terselenggara dalam satu tempat, masing-masing pelayanan berada pada kantor masing-masing sehingga Wajib Pajak harus mendatangi lokasi tempat yang nberbeda. Pasca tahun 1976 terinisiasi untuk membentuk kantor bersama SAMSAT dengan Surat Keputusan Bersama Surat Keputusan Bersama Menhankam/ Pangab, Menteri Dalam
Negeri,
dan
Menteri
Keuangan
Pol.
Kep/13/XII/1976,
nomor
Kep.11963/MK/IV/112/1976 dan nomor 311 tahun 1976 tentang Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai
Pajak-pajak
Kendaraan
Bermotor
dengan
Surat
ini
diamanatkanPelayanan Manunggal Satu Atap yang disebut kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Pada awal Tahun 1978 di Daerah Istimewa Yogyakarta didirikan satu kantor SAMSAT darurat berlokasi di Gondolayu Yogyakarta, Kemudian pada tahun 1982 kantor Samsat dipindahkan di gedung Samsat yang lebih representatif di Jalan Tentara Pelajar Nomor 15 Yogyakarta. Senagai upaya untuk mempermudah Pelayanan kepada Wajib Pajak maka dibentuklah Kantor SAMSAT di Kabupaten dan Kota Pada : 1. Tanggal 26 April 1984 didirikan Kantor SAMSAT di Kabupaten Kulon Progo; 2. Tanggal 28 April 1984 didirikan Kantor SAMSAT di Kabupaten Gunung Kidul; 3. Tanggal 18 Agustus 1986 didirikan Kantor SAMSAT di Kabupaten Bantul; 4. Tanggal 18 Maret 1987 didirikan Kantor SAMSAT di Kabupaten Sleman. Dengan adanya perkembangan organisasi kemudian kantor samsat berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) yang menyebar di seluruh kabupaten/ kota di DIY. sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.(Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6) 1.2. Latar Belakang A. Latar Belakang Sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.(Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai Instansi Pengelola belanja dan penerimaan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sebagai salah satu Unit Pelayanan Pengelolaan penerimaan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi di Kabupaten Bantul sebagai ujung tombak pelaksana operasional pemungutan pajak daerah di Kabupaten Bantul, Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2016 ini secara konsisten sudah melaksanakan/melakukan pemungutan pajak daerah yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Retribusi serta pendapatan lain-lain yang Sah, bagi wajib pajak yang berada di wilayah Kabupaten Bantul. Program Pelayanan Kesamsatan yang diterapkan telah dilaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab yang meliputi program pelayanan pajak online untuk semua kendaraan yang ada dan terdaftar di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Program pajak progresif bagi kepemilikan kendaraan Roda 4 lebih dari dua dengan atas nama sendiri serta Drive trhu dan Samsat Bus keliling. Untuk optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah secara efektif dan efisien dan untuk membantu memudahkan bagi pemilik kendaraan Roda 4 dapat memanbayar melalui drive trhu dengan menyajikan KTP pemilik dan STNK Kendaraan yang dipajaki, Bagi wajib pajak yang tidak mau datang di kantor SAMSAT dapat membayar Pajak Kendaraan Bermotor melalui Bus Keliling sesuai Jadwal.. Pada Tahun Anggaran 2016 penerapan penagihan pajak system jemput bola, Petugas SAMSAT bersama Pemerintah Kecamatan, Desa dan Dukuh melakukan pendataan terhadap kepemilikan kendaraan yang masih dimiliki yaitu petugas langsung mendata wajib pajak ke alamat masing-masing dengan dikumpulkan disuatu tempat baik di Kecamatan atau Balai desa setempat, dengan program ini diharapkan potensi pajak akan terjaring dan terdata secara efektif dilakukan penagihan, Selain mendata juga dilakukan pembayaran langsung bagi wajib pajak yang membutuhkan tanpa harus datang ke kantor Samsat, program ini masih akan terus dilakukan pada tahun anggaran mendatang. B. Dasar Hukum 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 61 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta ; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
8.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah .
C. Lokasi/ Unit Kerja Alamat : 1. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul (Samsat – Induk) Jalan Badegan No. 25 Bantul 55711 Telp/Fax : 0274 – 367483 2. Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Sewon, Bantul (Samsat - Pembantu) Jalan Parangtritis Km 5 Sewon Bantul Telp
: 0274 – 372531
3. Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Piyungan, Bantul (Samsat – Kas BPD Piyungan) Jalan Wonosari Km 14 Piyungan Bantul Telp.
: 0274 – 7451400
4. Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Srandakan, Bantul (SAMSAT On Line – Kas BPD Srandakan) Jalan Srandakan Bantul
BAB II VISI dan MISI 2.1 VISI “PELAYANAN SECARA PROFESIONAL, CEPAT, TEPAT DAN AMAN DEMI KEPUASAN MASYARAKAT” 2.2 MISI - MENINGKATKAN JASA PELAYANAN YANG PROFESIONAL BAGI MASYARAKAT / WAJIB PAJAK. - MENINGKATKAN KINERJA SELURUH PEGAWAI SAMSAT UNTUK MENUNJANG KUALITAS LAYANAN BAGI MASYARAKAT - MENINGKATKAN KUALITAS LEGALITAS DENGAN DOKUMENTASI YANG BAIK - MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN UNTUK PENINGKATAN P.A.D DAERAH 2.3 KEBIJAKAN MUTU SAMSAT BANTUL BERTEKAD MEMBERIKAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS, CEPAT, TEPAT, AMAN DAN NYAMAN UNTUK MENJAMIN KEPUASAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENINGKATAN PAD 2.4 MOTTO “ KAMI MEMANG BELUM SEMPURNA TAPI KAMI SELALU BERUSAHA“
2.5 NILAI – NILAI Kami bangga dipercaya menjadi petugas yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu kami mempunyai : 2.6 SUMBER DAYA MANUSIA Seluruh potensi sumber daya manusia bersama-sama mewujudkan Visi dan Misi kami. 2.7 INTEGRITAS a. INTEGRITAS Kami dapat dipercaya karena jujur dalam setiap tindakan, terbuka, dan konsisten. b. SALING MENGHORMATI DAN MENGHARGAI Kami senantiasa memperlakukan orang lain dengan hormat dan menghargai pendapat orang lain c. KETULUSAN HATI DAN KETERBUKAAN Kami senantiasa mendengar, merespon dengan cepat dan mengharapkan keterlibatan masyarakat d. KERJA TIM Kami senantiasa bekerjasama untuk mendapatkan hasil yang terbaik. e. INISIATIF DAN INOVASI Kami selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dengan meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan. f.
KOMITMEN BERSAMA SAMSAT BANTUL Dalam mengadakan pelayanan kepada masyarakat kami mempunyai komitmen untuk melayani masyarakat dengan sebaik–baiknya dan terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan dengan jalan langkah–langkah sebagai berikut : o o o o
Menentukan Standar Pelayanan yaitu : Pelayanan pada Kantor Bersama Samsat berlandaskan etika pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan, terintegrasi dan saling menghormati. Pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Bantul diselenggarakan secara Profesional. Setiap petugas berupaya meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bekerja untuk meningkatkan mutu pelayanan. Cepat memahami dan memenuhi harapan pelayanan terhadap masyarakat secara konsisten
2.8 BUDAYA KERJA Dalam mengadakan pelayanan kepada masyarakat kami mempunyai budaya kerja guna untuk melayani masyarakat dengan sebaik–baiknya dan terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan dengan jalan langkah–langkah sebagai berikut : Ramah Terbuka Disiplin
Tanggung Jawab Komunikatif Sabar Iklas Beriman Budaya malu 2.9 PELAYANAN Dalam mengadakan pelayanan kepada masyarakat kami mempunyai komitmen kerja guna untuk melayani masyarakat dengan sebaik–baiknya dan terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan dengan jalan langkah–langkah sebagai berikut : o o o
o o o
Pelayanan Pajak Mensosialisasikan Pelayanan Kantor Bersama Samsat Bantul senantiasa menginformasikan atau mengenalkan kepada masyarakat setiap adanya perubahan terhadap kebijakan atau prosedur pelayanan. Memberi fasilitasi kepada masyarakat agar dapat memahami terhadap Sistem dan Prosedur pelayanan. Komitmen untuk memperbaiki Standar Pelayanan Kantor Bersama Samsat Bantul secara terus menerus memberikan perhatian dan upaya peningkatan mutu pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat, serta memotivasi petugas agar mendapatkan kreasi - kreasi baru tentang pelayanan yang cepat, tepat, nyaman dan aman Selalu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas, serta pengembangan teknologi untuk meningkatkan mutu pelayanan. Umpan balik Kritik dan saran dari masyarakat akan selalu kami tindak lanjuti. Umpan balik dari masyarakat sangat kami perlukan guna meningkatkan system dan prosedur pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat.
BAB III KEPEGAWAIAN 3.1 Susunan Organisasi PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 102 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BANTUL Tugas dan Fungsi KPPD di Kabupaten Bantul mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di wilayah Kabupaten Bantul. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPD di Kabupaten Bantul mempunyai fungsi :
a. b.
penyusunan program kerja KPPD di Kabupaten Bantul; pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
c.
pelaksanaan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
d.
pelaksanaan pelaporan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
e.
penyiapan bahan kebijakan penyelesaian sengketa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
f.
pengendalian operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
g.
pelaksanaan ketatausahaan;
h.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program KPPD di Kabupaten Bantul; dan
i.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Organisasi
(1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul, terdiri dari : a. Kepala Kantor b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi Pendaftaran dan Penetapan d. Seksi Pembukuan dan Penagihan e. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Sub bagian dan Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul. Subbagian Tata Usaha. (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan serta penyusunan program dan laporan kinerja. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
dimaksud
a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha; b. penyusunan program kerja KPPD di Kabupaten Bantul; c. pengelolaan kearsipan; d. pengelolaan keuangan; e. pengelolaan kepegawaian; f. pelaksanaan kerumahtanggaan;
pada
ayat
(1)
g. pelaksanaan kehumasan; h. pengelolaan barang; i. pengelolaan kepustakaan; j. pengelolaan informasi
data,
pelayanan
informasi
dan
pengembangan
sistem
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program KPPD di Kabupaten Bantul; l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Pendaftaran dan Penetapan (1) Seksi Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN- KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pendaftaran dan Penetapan mempunyai fungsi :
pada
ayat
(1) Seksi
a.
penyusunan program kerja Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
b.
pelaksanaan pelayanan pendaftaran wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
c. pelaksanaan pendataan subyek dan obyek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; d. penyelenggaraan pemeriksaan, verifikasi dan perhitungan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; e.
penyiapan data pertimbangan keberatan pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
f.
pengendalian operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pendaftaran dan Penetapan; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Pembukuan dan Penagihan 1) Seksi Pembukuan dan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelaporan dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi :
pada
ayat
(1)
Seksi
a. penyusunan program kerja Seksi Pembukuan dan Penagihan; b. pelaksanaan pencatatan penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; c. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; d. pelaksanaan pembukuan penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; e. pengelolaan berkas arsip Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; f. pelaksanaan operasional optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; g.
pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penerimaan dan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN- KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
h. pelaksanaan penagihan pada wajib pajak; i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pembukuan dan Penagihan; dan j.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing. (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset melalui Kepala UPT. (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja. (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional peraturan perundang-undangan.
3.2
dilakukan
sesuai
dengan ketentuan
Tata Kerja
(1) Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing- masing. (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(3) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (6) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, setiap Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengadakan rapat berkala. 3.3
Data Pegawai Data Pegawai KPPD di Kabupaten Bantul per 31 Desember 2015
Struktur Organisasi KPPD Kabupaten Bantul (B)
K E P A
L A
K P P D KA S U
B
TA T A
B
A G
U S A H
JA B A T A F U N
KE P A PE N
DA
D
N
L A A
PE N
JA B
F U N
S E K
F T A R
S I A
N
G
S I O
U M
U
KE P A PE M
PE N
N N
A
L
M
L A
B U
A
S E K
K U A
S I
A N
G
I H
DA N
A
N
E T A P A N
A T A
N
G
S I O
N
U M
U
M
A
L
JA B A T A F U N
G
S I O
U M
U
N N
M
A
L
J U
M
L
A
H
P E B A
JU
P E G
G
O
L
M
L A
A
W
A
I
O
N
G
A
M N
H
E
N
G
N
U
A
W
T
U
L
P E G
A
W
R
T
U
A
I
K
T A
A
I
H
:
P
P
U
D
N
D
I Y
2 0
1
D I
2 7
O R
A
N
G
2 6
O R
A
N
G
D A
T E
R
II I
:
1
E s
IV
:
3
:
3
JF U
:
2 3
II I / b
:
1 3
II I / a
:
2
IV / a
:
II I / d II I / c
:
B
D
I R
.
R
I
I
E s
:
A
:
1
IV / b
K
6
1
1
II / d
:
3
II / b
:
2
I/ d
:
JE N P R W
I S
K E L A
I A A
N
: I T A
:
M
I N
1 9 8
:
O R
A
N
G
O R
A
N
G
1
Susunan Nama Pegawai Di KPPD Kabupaten Bantul NO
NAMA
NIP
GOL
JABATAN
1
Samsuhadi, SH
195906181989031004
Pembina Tk.I, IV/b
2
195904131979012001
Penata Tk.I,
196305091984031007 196107071985031013 196102261993032001 196809051989031007 195808171979012001 195807191985031010
Pembina, IV/a Penata Tk.I, III/d Penata Tk.I, III/d Penata, III/c Penata Muda Tk.I, III/b Penata Muda Tk.I, III/b
196108241985032005
Penata Muda Tk.I, III/b
10
Sri Lestrari, SE Drs. Gito Sugito, MM Darmasto, B.Sc Dra. Erna Putranti Wandianto, SIP Sutriyani Suroyo Wiwik Ruli Khasanah Irene Rahayu Suprihatin
196604141986022002
Penata Muda Tk.I, III/b
11
Zamudi Widada
196607231986031003
Penata Muda Tk.I, III/b
12 13
Ari Puntoro Basuki Ratih Lasmiwi
196211191987091001 196909071993032010
Penata Muda Tk.I, III/b Penata Muda Tk.I, III/b
14 15
Mujita Slamet Rahardjo
196603081983021002 195812291981101001
Penata Muda Tk.I, III/b Penata Muda Tk.I, III/b
16
Rusni Sugiarti
197204281993032002
Penata Muda Tk.I, III/b
17
Sugiya
195909271989031005
Penata Muda Tk.I, III/b
18 19 20
Agus Purwanta, SE Sumarja Muji Riyanta, SE
196903041993031007 196001261981021002 196311231986031012
Penata Muda Tk.I, III/b Penata Muda Tk.I, III/b Penata Muda, III/a
3 4 5 6 7 8 9
III/d
Kepala KPPD Bantul Kasi Pembukuan dan Penagihan Kasi Pendaftaran dan Penetapan Kasub Bagian Tata saha Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Pengelola Keuangan Pengelola Barang Pengadministrasi Kepegawaian Penghitung dan Korektor Pajak Petugas Pendaftaran dan Pengelola Data KBM Operator Komputer Entry Data Pengelola Keuangan Penyiap Data Tunggakan Pajak Petugas Penerima Pajak Petugas Administrasi Penerimaan Pajak Petugas Pendaftaran dan Pengelola Data KBM Petugasa Penagihan Pajak Petugas Penerima Pajak Pengelola Barang
21 22 23
Susilo Subagya Mungalim
196412151990031007 195910291993031002 196203101985091002
Penata Muda, Penata Muda, Pengatur Tk.I,
III/a III/a II/d
24 25 26 27
Widiana Angin Arsyad Yasain Harjana Sugiman
195911151986091001 196512102007011017 197211262007011006 196803292007011009
Pengatur Tk.I, II/d Pengatur, II/c Pengatur Muda Tk.I,II/b Pengatur Muda, II/a
Petugas Pendaftaran dan Pengelola Data KBM Pengelola Arsip KBM Petugas Penerima Pajak Penghitung dan Korektor Pajak Petugas Penagihan Pajak Pengemudi Pengelola Arsip KBM
Pejabat Kepala KPPD Periode 1985 S/D 2016 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
WAZANI HARYONO, BA SUYONO, BA ENDANG DWI ASTUTI, BSc SUKADI, BSc ANGRAENI DAMAYANTI, BSc SALAMUN, SH DRS. MADFURI SADYIDI, Msi GAMAL SUWANTORO, SH MUSLIM, SH RUSMAJI, SH DRA. KARTI PENI MAHANANI, MM SAMSUHADI, SH
BAB IV KEGIATAN 4.1
BELANJA Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul pada Tahun 2015 mendapat alokasi dana dari APBD (Setelah Perubahan) sebesar : Rp 22.383.027.199,- ( dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah ) terdiri dari ; 1.
Belanja Langsung /Gaji Pegawai
Rp
1.490.048.339,-
2.
Belanja Tidak langsung
Rp 20.892.978.800,-
a. Pelaksanaan realisasi Belanja Tidak Langsung / Gaji Pegawai dari PNS sejumlah 26 orang dalam satu tahun anggaran 2015 adalah Rp 1.467.548.944,(Satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah ) dengan prosentase serapan keuangan 99,50 % ;
b. Pelaksanaan realisasi Belanja Langsung dalam satu tahun anggaran 2015 adalah Rp 2.754.336.474,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah ) dengan prosentase serapan keuangan 13,19 %, dan realisasi fisik 100 % (gagal lelang pengadaan kontruksi gedung)
Alokasi realisasi SP2D belanja langsung tahun anggaran 2015 terdiri dari : - Belanja UP/GU
: Rp 1.065.362.112,-
- Belanja TU
: Rp
- Belanja LS
: Rp 1.688.974.362,Jumlah
-
: Rp 2.754.336.474 ,-
c. Jumlah pungutan pajak belanja yang disetor ke Kas daerah terdiri ;
4.2
PPN
: Rp 136.034.715,-
PPh 21
: Rp
40.224.976,-
PPh 22
: Rp
9.057.575,-
PPh 23
: Rp
15.154.885,-
Jumlah
: Rp 200.472.142,-
PENDAPATAN Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul mendapat alokasi target penerimaa
pendapatan
dari
APBD
(Setelah Perubahan)
sebesar
:
Rp
214.043.797.600,- (Dua ratus empat belas milyar empat puluh tiga Juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) Adapun Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2015 KPPD DIY di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut ; URAIAN
TARGET
REALISASI
PROSENTASE
Pendapatan
205.526.730.000
214.043.797.600
104,15%
PKB
116.500.000.000
124.198.537.800
106,61%
89.000.000.000
89.818.977.800
100,92%
18.400.000
18.400.000
100,00%
8.330.000
7.882.000
94,62%
BBNKB Retribusi Daerah Sumbangan Lain-lain yang Sah
Jumlah kendaraan yang melakukan transaksi pembayaran NO
JENIS KENDARAAN 1 Sedan, Jeep, station wagon
2 Bus, Microbus
3 Truck, Pickup
4 Kendaraan Khusus
kepemilikan Pribadi Umum Dinas Pribadi Umum Dinas Pribadi Umum Dinas Pribadi Umum
JUMLAH 33.172 136 338 129 500 13 10.108 780 74 22 -
Dinas Pribadi Dinas
5 Sepeda Motor JUMLAH
4.3
311.181 1.210 357.663
PENILAIAN 4.3.1.1 Penghargaan Piala Citra Pelayanan Prima (CCP) dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2009; 4.3.1.2 Penilaian pelayanan kepada wajib pajak telah dilakukan semenjak tahun 2009 dengan predikat “ISO 9001:2008” yang dikeluarkan oleh WORDWIDE QUALITY ASSURANCE dengan nomor sertifikat : QSJ 1828; 4.3.1.3 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 274.1/KEP/2014 tentang Penetapan Pemenang Lomba Tata Kearsipan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014, KPPD DIY di Kabupaten Bantul sebagai Pemenang Tata Kearsipan UPTD, Peringkat I tahun 2014. 4.3.1.4 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 043/13/PE/2015 Sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah Terbaik Peringkat I pemilihan SOPD./UPTD terbaik dalam Pengelolaan sitem kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.
BAB V SARANA DAN PRASARANA
I.
GEDUNG KANTOR 1. Kantor Samsat Induk : Jalan Badegan No. 25 Bantul a. Tanah
: - Lahan untuk lokasi Kantor Samsat Induk seluas 2.037 M2 - Lahan tanah hasil pembelian tahun 2009 seluas 732 M2 peruntukan : (a) Mushola AL-MUSLIM’ (b) Gedung arsip KBM (c) rumah Genzet - Lahan Tanah Pembelian tahun 2013 seluas 5.942 M2 - Rencana Peruntukan Perluasan Kantor Pelayanan, a. Tahapan Pertama Tahun 2014 DED Gedung Kantor . b. Pembangunan Tahap Pertama Gedung kantor (Struktur) pada tahun 2016 yang berlokasi di sebelah timur gedung lama.
b. Bangunan Kantor terdiri dari 4 unit/local gedung antara lain ; - 1 unit (ruang kepala, ruang TU, ruang Server computer, ruang arsip administrasi ,Toilet dan lantai atas untuk arsip KBM)
- 1 unit (ruang tunggu WP, ruang informasi, ruang pelayanan, ruang plat nomer, ruang rapat dan lantai atas untuk arsip KBM) - 1 unit (ruang TU pelatanan, ruang gudang barang, ruang, ruang Tamu WP, ruang pelayanan arsip KBM) - 1 unit (ruang fotocopy, ruang legalisasi cek fisik KBM, ruang arsip KBM, toilet, ruang atas tempat arsip KBM) 2. Kantor Samsat Pembantu Jalan Parangtritis Km 5 Sewon Bantul a. Tanah merupakan hak guna bangunan/ hak guna pakai b. Bangunan Kantor terdiri 2 unit /lokal terdiri dari ; - 1 unit (ruang Kepala, ruang rapat, ruang pelayanan, ruang tunggu WP, ruang fotocopy, ruang pelayanan drive thrue, ruang sholat, ruang server, ruang, boks arsip, toilet) -1 unit terdiri dari 3 lantai (ruang Genzet, ruang arsip KBM ) c. area tempat parkir karyawan
BAB VI
PERSYARATAN URUSAN KENDARAAN BERMOTOR (KBM) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA a. Syarat-syarat Perpanjangan ulang 1 Tahun: Mengisi blangko SPTPD; Kartu Identitas (KTP, SIM, KK, Pasport), STNK Asli + Forocopy, BPKB Asli + Fotocopy dan Bukti pelunasan pajak terakhir). b. Syarat-Syarat Perpanjangan ulang (5 tahunan) antara lain: Mengisi Blangko SPTPD, Chek Fisik Kendaraan, Kartu Identitas (KTP, SIM, KK, Pasport, STNK Asli dan Fotocopy, BPKB Asli dan Fotocopy, Bukti pelunasan pajak terakhir). c. Syarat-syarat Kendaraan Baru: Mengisi blangko SPTPD, Chek Fisik Kendaraan, Kartu Identitas (KTP), Faktur, Sertifikat Uji Type dan tanda pendaftaran type, Surat keterangan karoseri (Kendaraan tertentu), surat keterangan dari Dinas Perhubungan, Kuitansi pembelian kendaraan bermotor, NIK (Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor). d. Kendaraan Mutasi dari Luar daerah: Mengisi blanko SPTPD; Chek Fisik Kendaraan; Kartu Identitas (KTP, SIM, KK, Pasport), Surat Keterangan Pindah (pengganti STNK), BPKB Asli dan Fotocopy, Surat Keteangan Fiskal Antara Daerah dan kuitansi pembelian.
e. Kendaraan Mutasi Dari Dalam Daerah: Mengisi Blanko SPTPD, chek fisik kendaraan, Kartu Identitas (KTP, SIM, KK, Pasport) STNK, BPKB Asli dan Fotocopy, SKPD Tahun Terekhir, Kuitansi pembelian. f. Penggantian STNK Hilang: Laporan kehilangan dari kepolisian terdekat, iklan radio dan Koran, Cek Fisik KBM, BPKB, Identitas (KTP), surat pernyataan kehilangan diberi meterai Rp. 6.000,- dan STNK Hilang dapat diproses 14 hari sejak kehilangan STNK dilaporkan.
Flowchart Pelayanan di Samsat DIY PROSEDUR PELAYANAN PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT
Mekanisme Pendaftaran Kendaraan
4.3.8
i
