DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Alamat : Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 70 Padang, Telp (0751) 32374, Fax. (0751) 33996

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang

KATA PENGANTAR Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia-Nya, telah berhasil disusun

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Tahun 2014 – 2019 sebagai tindak lanjut dari Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang Tahun 2014 – 2019, dimana berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Tahun 2014-2019 merupakan pengaplikasian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah harus memiliki rencana strategis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra ini sangat terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2014-2019 yang tertuang dalam RPJMD Kota Padang Penyusunan Renstra ini sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya baik yang menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan untuk 5 (lima) tahun ke depan, dijadikan sebagai pedoman, acuan, rujukan dalam

penyusunan

Rencana Kerja Tahunan 2014 – 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini, dan kami menyadari bahwa dalam Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini masih terdapat berbagai kekurangan dan masih perlu penyempurnaan lagi sehingga memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan. Untuk itu mohon saran kepada semua pihak agar Renstra ini menjadi lebih baik di masa mendatang.

Padang,

Desember 2014

KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG,

SYAHRUL, SE, M. Si Pembina Tk.I / NIP.19660103 198601 1 001

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019

i


DAFTAR ISI Halaman I

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I.

BAB II.

BAB III.

ii PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang

1

1.2. Landasan Hukum

4

1.3. Maksud dan Tujuan

7

1.4. Sistematika Penulisan

7

GAMBARAN UMUM DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG

9

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPDi

9

2.2. Sumber Daya SKPD

11

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

14

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

24

ISU-ISU

DAN

26

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

26

STRATEGIS

BERDASARKAN

TUGAS

FUNGSI Pelayanan SKPD 3.2.Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

28

Kepala Daerah Terpilih BAB IV.

BAB V.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

30

VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN

34

4.1. Visi dan Misi SKPD

34

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

34

4.3. Strategi dan Kebijakan

36

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

41

INDIKATIF BAB VI. BAB VII.

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

82

PENUTUP

88

LAMPIRAN

89 125


ii


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT ESELON KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN BIDANG DISTRIBUSI PEGAWAI HONORER (NON PNS) BERDASARKAN BIDANG DAFTAR SARANA DAN PRASARANA KINERJA PELAYANAN DPKA KOTA PADANG

Halaman 12 12 12 13 13 14 16

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DPKA KOTA PADANG 2009 – 2013 PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 2009-2013 PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2009 - 2013 ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA DPKA TAHUN 2009 - 2013 REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN TARGET RENSTRA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2009 -2013 MATRIX SWOT DALAM RANGKA MENENTUKAN ASUMSIASUMSI STRATEGIS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014

18

Tabel 5.2

PENERIMAAN PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DAN LAINLAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014

44

Tabel 5.3

PEMBIAYAAN DAERAH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014

45

Tabel 5.4

PROYEKSI PENDAPATAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2015 - 2019

46

Tabel 5.5

RENCANA ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014 - 2019

81

Tabel 6.1

REALISASI PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2013 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG

83

Tabel 6.2

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA RPJMD DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014 - 2019

86

Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 5.1


21 21 22 23 25 42

iii

- 1-

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RENCANA STRATEGIS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014-2019 Pada hari Kamis tanggal 27 November tahun 2014 bertempat di Hotel Suasso, telah diselenggarakan verifikasi Rencana Strategis SKPD yang dihadiri oleh unsur SKPD dan Tim Verifikasi Renstra SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini. Verifikasi dilaksanakan terhadap hal-hal sebagai berikut : 1. Memastikan rancangan Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Tahun 20142019 telah sesuai dengan RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019. 2. Untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan terhadap Dinas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang , dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. 2.

3.

Program / Kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Tahun 2014-2019 telah sesuai dengan Program dalam RPJMD Kota Padang 2014-2019; Indikator kinerja dan target kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Tahun 2014-2019 telah sesuai dengan indikator kinerja dan target kinerja dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019. Sistematika penyusunan Renstra SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Padang, tanggal

September 2014

Yang Menerima Hasil Verifikasi, KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG

KETUA TIM VERIFIKASI BIDANG………………………………………….

(SYAHRUL. SE, M. SI) Pembina Tk. I/NIP, 19660103 198601 1 001

( ……………………………………………….)

Mengetahui, KEPALA BAPPEDA KOTA PADANG

(Ir. H. HERVAN BAHAR, MM) Pembina Utama Muda / Nip. 19581218 199108 1 001

PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 70 Padang Telp (0751) 32377, 32374 Fax. 33996, 34397

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG NOMOR

TAHUN 2014

TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG 2014-2019 KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG

a. Menimbang :

bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kota Padang memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 537 Tahun 2014

tentang Pengesahan Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2014 - 2019; b.

bahwa Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang;

c.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD); d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang tentang Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Tahun 2014 - 2019.

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956

Nomor 20); 2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4.

Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5.

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

(Lembaran

Negara

Tahun

1980

Nomor

25,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran

negara

Tahun

2000

Nomor 210,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran

Negara

Nomor 4416) sebagaimana diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

21 Tahun 2007 (Lembatan Negara Tahun 2007 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 11. peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

keuangan

Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam

Penyusunan

atau

Evaluasi

Rencana

Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30); 19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang

Pokok-pokok

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01); 20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU :

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Tahun 2014 – 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan landasan bagi unit kerja di Lingkungan Dinas Pengelolan Keuangan dan Aset Kota Padang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan dan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Pengelolan Keuangan dan Aset Kota Padang.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di P a d a n g pada tanggal 22 Desember 2014 KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG,

SYAHRUL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG NOMOR :

TAHUN 2014

TENTANG

REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014 - 2019

PADANG 2014


BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dalam

perjalanan

pelaksanaan

otonomi

daerah

di

Indonesia

yang

merupakan suatu strategi yang memiliki tujuan untuk merespons tuntutan masyarakat terhadap tiga permasalahan utama, yaitu sharing of power, distribution

of income dan kemandirian sistem manajemen di daerah, banyak ditemui berbagai hambatan,

permasalahan

dan

kendala

yang mengharuskan

adanya

suatu

penyempurnaan dalam pengaturan otonomi daerah tersebut. Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang diikuti dengan serangkaian reformasi di sektor publik, salah satunya adalah reformasi manajemen publik (public management reform) yang berorientasi pada kinerja. Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sejalan dengan reformasi manajemen publik yang menimbulkan beberapa konsekuensi diantaranya adalah perubahan pendekatan dalam penganggaran dari penganggaran tradisional (traditional budget) menjadi penganggaran berbasis kinerja (performance budget). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota

dalam

rangka

menyelenggarakan

pemerintahannya

harus

menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan

pembangunan

daerah

sebagaimana

dimaksud

meliputi:

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Renstra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan amanat perundang-undangan diatas, dan dengan telah terbitnya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, Pemerintah Kota Padang telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang 2004 – 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019

1


Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Padang Tahun 2004-2020; Berdasarkan kondisi diatas dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta telah dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, maka Pemerintah Kota Padang diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari RPJP Daerah Kota Padang. Dokumen RPJMD tersebut disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut: 1.

Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini rencana

pembangunan

adalah

penjabaran

agenda-agenda

pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 2.

Pendekatan

Teknokratik,

pendekatan

ini

dilaksanakan

dengan

menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. 3.

Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

4.

Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah- Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses

tersebut

kemudian

diselaraskan

melalui

musyawarah

pembangunan. Dengan Pendekatan ini melahirkan Dokumen RPJMD sebagai Penjabaran RPJP Daerah Kota Padang, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor


2


54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ini, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang perlu menindaklanjutinya dengan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pada Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa SKPD menyusun Renstra SKPD, selanjutnya pada ayat (2) bahwa tahapan penyusunan renstra SKPD terdiri dari: a.

Persiapan penyusunan Renstra SKPD;

b.

Penyusunan rancangan Renstra SKPD;

c.

Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan

d.

Penetapan Renstra SKPD.

Dan Dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 di atas, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, yang merupakan bagian dari unsur penyelenggara pemerintah dan pelayanan publik, diwajibkan menyusun Renstra SKPD. Penyusunan Renstra DPKA diawali dengan Penyusunan Rancangan Awal Renstra DPKA sebagai bahan instrumen dalam penyusunan RPJMD Kota Padang Tahun 2014 - 2019 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi serta kondisi lingkungan strategis daerah sesuai dengan Visi dan Misi serta Tupoksi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang memiliki dua fungsi, yakni sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang. Mengingat Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, maka semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan


3


milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut perlu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sehubungan dengan hal dimaksud, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset berkewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kota Padang. Rencana Strategis DPKA memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, dan Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi DPKA untuk jangka waktu lima tahun (2014 2019), dengan berpedoman kepada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, serta potensi perkembangan pembangunan, yang penyusunannya bersifat indikatif dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD (PP No. 8 Tahun 2008 Pasal 25 ).

1.2. Landasan Hukum Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah : 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2008; Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019

4


6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33) ;

8.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

9.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


5


2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817); 17.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Siatem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Lampiran III tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2012 tentang

Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Acrual pada Pemerintah Daerah 22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;

23.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025;

24.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan

Jangka

Panjang

Kota

Padang

Tahun

2004-2020

(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30); 25.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);

26.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah;

27.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10);


6


28.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang 2010-2030;

29.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6);

30.

Peraturan Walikota Padang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang;

31.

Peraturan Walikota Padang Nomor 15 A Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2014;

32.

Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padang.

1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang dimaksudkan untuk memberikan arah serta sebagai pedoman teknis dan strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun 2014-2019. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang disusun dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019

7


tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, dengan penyajian sebagai berikut : 1. PENDAHULUAN Bab Pendahuluan mencakup tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra 2. GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD Bab ini menjabarkan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPKA Kota Padang 3. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab 3 berisikan Identifikasi Permasalahan terkait Tugas dan Fungsi Pelayanan DPKA Kota Padang, Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, dan Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN Bab 4 berisi Visi dan Misi DPKA Kota Padang, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan DPKA Kota Padang 5. RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PENUTUP Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). 6. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara

langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 7. PENUTUP


8


BAB. II GAMBARAN UMUM DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang adalah membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset. Sesuai Peraturan Walikota Padang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

demi

terwujudnya

pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Fungsi DPKA Kota Padang adalah: a.

Menyusun kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang berdaya guna dan berhasil guna;

b.

Merumuskan sasaran srategi bidang pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian pengelolaan keuangan dan aset demi terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;

c.

Merumuskan program kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

agar

penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset dapat terukur secara tepat dan optimal; d.

Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan agar

penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset dapat terukur secara tepat dan optiimal;


9


e.

Menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan

peraturan

perundang-undangan

demi

terwujudnya

pembangunan daerah; Mengendalikan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset

f.

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran; g.

Membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan guna

mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif; h.

Mengarahkan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

demi

tercapainya pelaksanaan tugas tepat sasaran; Mengevaluasi penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset

i.

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

guna

mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif; Melaporkan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset

j.

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabel kinerja; k.

Penggunaan anggaran dinas;

l.

Pengguna badan dinas; dan

m. Pelaksaanan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Secara rinci Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Bidang pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang dapat dilihat pada Lampiran 1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas, struktur organisasi DPKA Kota Padang terdiri dari: 1.

Kepala Dinas

2.

Sekretariat, terdiri dari : a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b.

Sub Bagian Keuangan;


10


c. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sub Bagian Aplikasi Sistem Informasi.

Bidang Pendapatan, terdiri dari : a.

Seksi Pendataan dan Pendaftaran;

b.

Seksi Penetapan;

c.

Seksi Penagihan.

Bidang Pengendalian, terdiri dari : a.

Seksi Pembinaan Wajib Pajak/ Wajib Retribusi;

b.

Seksi Pengawasan;

c.

Seksi Pengurangan dan Keberatan.

Bidang Anggaran, terdiri dari; a.

Seksi Anggaran Belanja Langsung;

b.

Seksi Anggaran Belanja tidak Langsung dan Pembiayaan;

c.

Seksi Penatausahaan dan Perencanaan Anggaran;

Bidang Aset, terdiri dari; a.

Seksi Pengamanan Aset;

b.

Seksi Penilaian, Penghapusan dan pemindahtanganan Aset;

c.

Seksi Penatausahaan Aset.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari : a.

Seksi Akuntansi

b.

Seksi Pelaporan

Bidang Perbendaharaan, terdiri dari : a.

Seksi Penerimaan dan Penatausahaan;

b.

Seksi Pengeluaran

Struktur Organisasi DPKA Kota Padang tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2.

2.2. Sumber Daya Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai. 2.2.1.Pegawai Jumlah pegawai DPKA Kota Padang sebanyak 183 orang. Berdasarkan Tingkat Eselon,

pegawai yang mempunyai eselon 27 (14,75%) dan non eselon


11


berjumlah 156 (85,25%). Berdasarkan tingkat pendidikan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 19 orang (10,38%), Sarjana (S1) sebanyak 64 orang (34,97%), Ahli Madya (D3) sebanyak 16 orang (8,74%) , dan SLTA (SMU/SMK) sebanyak 84 orang (45,90%). Berdasarkan golongan pegawai, Golongan IV sebanyak

8 Orang

(4,37%), Golongan III sebanyak 116 orang (63,39%), Golongan II sebanyak 32 orang (17,49%) dan Non PNS sebanyak 27 orang (14,75%). Secara rinci komposisi pegawai DPKA Kota Padang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut: TABEL 2.1 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT ESELON NO. 1 2 3 4 5

TINGKAT ESELON ESELON II/b ESELON III/a ESELON III/b ESELON IV/b NON ESELON JUMLAH

JUMLAH (ORANG) 1 1 6 19 156 183

% 0,55 0,55 3,28 10,38 85,25 100

TABEL 2.2 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN NO. 1 2 3 4

TINGKAT PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2) SARJANA (S1) AHLI MADYA (D3) SLTA (SMU/SMK) JUMLAH

JUMLAH (ORANG) 19 64 16 84 183

% 10,38 34,97 8,74 45,90 100

TABEL 2.3 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN NO.

GOLONGAN

1 2 3 4 5

IV III II I HONORER (NON PNS) JUMLAH


JUMLAH (ORANG) 8 116 32 27 183

% 4,37 63,39 17,49 14,75 100

12


TABEL 2.4 DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN BIDANG NO. 1 2 3 4 5 6 7

BIDANG SEKRETARIAT BIDANG PENDAPATAN BIDANG PENGENDALIAN BIDAG ANGGARAN BIDANG ASET BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BIDANG PERBENDAHARAAN JUMLAH

JUMLAH (ORANG) 42 46 35 11 12 12

22,95% 25,14% 19,12% 6,01% 6,56% 6,56%

25 183

13,66% 100

%

TABEL 2.5 DISTRIBUSI PEGAWAI HONORER (NON PNS) BERDASARKAN BIDANG NO. 1 2 3 4 5 6 7

BIDANG SEKRETARAT BIDANG PENDAPATAN BIDANG PENGENDALIAN BIDAG ANGGARAN BIDANG ASET BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BIDANG PERBENDAHARAAN JUMLAH

JUMLAH (ORANG) 10 6 6 2 1

37,04 22,22 22,22 7,41 3,70

2 27

7,41 100

%

Daftar Pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang secara keseluruhan dapat dilihat pada pada Lampiran 3. 2.2.2.Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang adalah sebagai berikut:


13


TABEL 2.6 DAFTAR SARANA DAN PRASARANA NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.3.

NAMA BARANG KOMPUTER / PC LAPTOP / NOTEBOOK MESIN TIK FILLING KABINET LEMARI BESI MEJA KERJA KURSI KERJA/KURSI RAPAT KENDARAAN RODA 2 KENDARAAN RODA 4 PRINTER MEJA RAPAT LEMARI KAYU INFOKUS LAYAR PROYEKTOR PROYEKTOR HYBRID

JUMLAH 142 79 28 30 4 139 362 102 37 117 6 79 2 1 1

Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah mempunyai sasaran/target capaian kinerja yang didasarkan pada indikator kinerja sebagai berikut: 1.

Tersedianya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tepat waktu

2.

Prosentase kesesuaian antara RKUA-RPPAS dengan RKPD.

3.

Adanya Standar Satuan Harga.

4.

Adanya Analisa Standar Belanja.

5.

Adanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang dimutakhirkan.

6.

Adanya

sistem

informasi

pengelolaan

keuangan

daerah

yang

terintegrasi : SIPKD dan SIMDA Barang


14


7.

Prosentase

Pengelola

Keuangan

(Pengguna

Anggaran,

Kuasa

Pengguna Anggaran, PPK-SKPD, dan Bendahara SKPD) yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan 8.

Adanya sistem

dan

prosedur

pengelolaan

pajak daerah

yang

dimutakhirkan. 9.

Adanya sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi: Sistem Informasi Pajak Daerah dan Sistem Pengendalian Pajak Daerah

10.

Prosentase Petugas Pajak yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan

11.

Adanya

sistem

dan

prosedur

pengelolaan

aset

daerah

yang

dimutakhirkan. 12.

Prosentase

SDM

yang

memiliki

kompetensi

yang

dibutuhkan:

Penyimpan Barang dan Pengurus Barang 13.

Adanya Studi kelayakan rencana tata ruang dalam pengadaan tanah milik daerah

14.

Adanya tanah yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah

15.

Prosentase aset yang dimanfaatkan oleh DPKA terhadap total aset yang status penggunaannya di DPKA Kota Padang.

16.

Prosentase bidang tanah milik Pemerintah Kota Padang yang diajukan untuk disertifikasi terhadap total tanah milik Pemerintah Kota Padang.

17.

Prosentase kasus sengketa tanah yang diproses terhadap total kasus tanah yang masuk.

18.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP dan tepat waktu


15


TABEL 2.7 KINERJA PELAYANAN DPKA KOTA PADANG

NO.

INDIKATOR KINERJA

1

Tersedianya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tepat waktu Prosentase kesesuaian antara RKUA-RPPAS dengan RKPD Adanya Standar Satuan Harga Adanya Analisa Standar Belanja Adanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang dimutakhirkan Adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi : SIPKD dan SIMDA Barang Prosentase Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPK-SKPD, dan Bendahara SKPD) yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan Adanya sistem dan prosedur pengelolaan pajak daerah yang dimutakhirkan Adanya sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi: Sistem Informasi Pajak Daerah dan Sistem Pengendalian Pajak Daerah Prosentase Petugas Pajak yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan Adanya sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah yang dimutakhirkan. Prosentase SDM yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan: Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Adanya Studi kelayakan rencana tata ruang dalam pengadaan tanah milik daerah Adanya tanah yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Prosentase aset yang dimanfaatkan oleh DPKA terhadap total aset yang status penggunaannya di DPKA Kota Padang Prosentase bidang tanah milik Pemerintah Kota Padang yang diajukan untuk disertifikasi terhadap total tanah milik Pemerintah Kota Padang Prosentase kasus sengketa tanah yang diproses terhadap total kasus tanah yang masuk. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP dan tepat waktu

2 3 4 5 6 7

8 9

10 11 12 13 14 15

16

17 18


REALISASI KINERJA 2013

V V V V V V

V V

V V V V V V

V

V V 16


2.3.1. Penerimaan Pendapatan DPKA Kota Padang mempunyai dua fungsi, yaitu selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). a. Penerimaan Pendapatan Selaku SKPD Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tanggung jawab DPKA Kota Padang selaku SKPD adalah: 1.

Pajak Daerah a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Parkir g. Pajak Air Bawah Tanah h. Pajak Sarang Burung Walet i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan j. Pajak BPHTB k. Pajak Bumi dan Bangunan

2.

Retribusi Daerah a. Retr. Sewa Tanah & Bangunan

3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan a. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PMD/BUMD

4.

Lain-Lain PAD Yang Sah a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan b. Penerimaan Jasa Giro c. Pendapatan Bunga Deposito d. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) e. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan f. Pendapatan Denda Pajak g. Pendapatan Denda Retribusi h. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan i. Pendapatan dan Pengembalian j. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum


17


TABEL 2.8 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DPKA KOTA PADANG 2009 – 2013 NO.

2009

JENIS PENERIMAAN TARGET Pajak Daerah

I 1

Pajak Hotel

2

Pajak Restoran

3

Pajak Hiburan

4

Pajak Reklame

5

Pajak Penerangan Jalan

6

Pajak Parkir

7

Pajak Air Bawah Tanah

8

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 10 Pajak BPHTB 9

11

Pajak Bumi dan Bangunan Retribusi Daerah

II 1 2 III

IV

Retr. Sewa Tanah & Bangunan Piutang Retribusi Sewa Tanah & Bangunan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD Lain-Lain PAD Yang Sah

Hasil Penjualan Aset Daerah yang 1 Tidak Dipisahkan 2 Penerimaan Jasa Giro 3

Pendapatan Bunga Deposito

4

Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 6 Pendapatan Denda Pajak 5

7

Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 9 Pendapatan dan Pengembalian 8

10

Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

2010

REALISASI

%

TARGET

REALISASI

2011 %

TARGET

REALISASI

2012 %

TARGET

REALISASI

84.834.491.366 9.618.713.481 8.927.804.721 1.918.772.244 4.000.000.000 36.234.400.920 134.800.000 0 0

71.666.752.249 7.683.122.107 7.725.722.433 728.921.481 3.423.898.310 33.596.461.390 102.654.680 0 0

84,48% 79,88% 86,54% 37,99% 85,60% 92,72% 76,15% 0,00% 0,00%

75.854.256.630 5.997.859.500 5.771.673.570 1.338.223.560 4.000.000.000 37.226.500.000 20.000.000 0 0

77.639.340.356 6.106.355.228 6.922.766.148 718.116.425 3.020.545.000 38.577.494.675 58.420.000 0 0

102,35% 104.137.000.000 102.412.436.200 101,81% 7.600.000.000 8.113.890.909 119,94% 9.500.000.000 10.596.291.531 53,66% 1.100.000.000 1.248.138.741 75,51% 3.750.000.000 3.597.336.400 103,63% 42.000.000.000 42.281.804.495 292,10% 112.000.000 125.707.688 0,00% 175.000.000 205.419.439 0,00% 0 0

24.000.000.000

18.405.971.848

76,69%

21.500.000.000

22.235.642.880

103,42%

22.900.000.000

21.495.483.620

93,87%

23.800.000.000

0 0 620.414.318 620.414.318

0 0 464.475.406 464.475.406

0,00% 0,00% 74,87% 74,87%

0 0 512.486.523 512.486.523

0 0 668.806.521 668.806.521

0,00% 0,00% 130,50% 130,50%

17.000.000.000 0 694.986.523 694.986.523

14.748.363.377 0 814.028.872 814.028.872

86,76% 0,00% 117,13% 117,13%

15.000.000.000 0 748.360.515 748.360.515

0

0

0,00%

4.718.294.398

4.741.733.453

100,50%

5.293.729.120

5.293.729.120

100,00%

8.996.686.425

8.996.686.425

100,00%

8.403.534.687

4.718.294.398

4.741.733.453

100,50%

5.293.729.120

5.293.729.120

100,00%

8.996.686.425

8.996.686.425

100,00%

13.857.016.046

13.547.493.616

97,77%

10.297.578.532

9.323.205.659

90,54%

14.359.740.557

9.214.137.674

64,17%

0,00%

2013 %

98,34% 118.364.906.000 128.595.100.667 106,76% 12.090.532.000 14.462.683.262 111,54% 12.278.510.000 13.167.100.651 113,47% 1.020.864.000 1.028.070.266 95,93% 3.500.000.000 3.578.627.000 100,67% 50.250.000.000 53.803.663.531 112,24% 190.000.000 225.211.201 117,38% 210.000.000 241.333.667 #DIV/0! 25.000.000 6.400.000

TARGET

REALISASI

%

108,64% 156.230.000.000 165.460.994.275 119,62% 15.300.000.000 17.667.533.678 107,24% 13.950.000.000 15.444.114.983 100,71% 1.500.000.000 2.072.063.492 102,25% 3.700.000.000 3.705.954.000 107,07% 55.750.000.000 58.069.722.492 118,53% 230.000.000 266.722.600 114,92% 275.000.000 335.586.502 25,60% 25.000.000 1.400.000

105,91% 115,47% 110,71% 138,14% 100,16% 104,16% 115,97% 122,03% 5,60%

25.803.434.624

108,42%

28.000.000.000

29.411.778.038

105,04%

16.278.576.465 0 848.927.005 848.927.005

108,52% 0,00% 113,44% 113,44%

15.500.000.000 22.000.000.000 798.360.515 750.000.000

15.863.347.171 22.622.771.319 813.043.821 796.037.496

102,34% 102,83% 101,84% 106,14%

0,00%

48.360.515

17.006.325

35,17%

8.403.534.687

100,00%

8.415.720.596

8.415.720.596

100,00%

8.403.534.687

8.403.534.687

100,00%

8.415.720.596

8.415.720.596

100,00%

10.042.526.203

11.932.316.360

118,82%

14.617.275.000

19.937.562.390

136,40%

0,00%

734.177.000

613.160.880

83,52%

1.076.267.800

414.850.000

38,55%

4.871.646.415

1.616.113.500

33,17%

215.000.000

187.900.000

87,40%

677.400.000

828.600.000

122,32%

11.000.000.000 0 1.000.000.000

8.197.519.544 0 1.545.787.697

74,52% 0,00% 154,58%

6.081.554.175 1.454.845.041 1.000.000.000

4.814.071.504 1.959.079.556 810.248.899

79,16% 134,66% 81,02%

4.325.000.000 3.024.094.142 950.000.000

2.573.476.739 3.593.260.208 679.246.334

59,50% 118,82% 71,50%

4.674.375.000 3.250.901.203 1.021.250.000

5.973.022.763 4.519.392.124 675.425.696

127,78% 139,02% 66,14%

5.900.000.000 5.650.000.000 1.021.250.000

7.487.115.001 8.593.535.009 1.059.256.711

126,90% 152,10% 103,72%

35.000.000

303.702.306

867,72%

35.000.000

348.503.196

995,72%

400.000.000

267.279.109

66,82%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

812.839.046 5.000.000

27.325.000 17.832.439

3,36% 356,65%

0 7.000.000

0 7.300.753

0,00% 104,30%

0 9.000.000

0 5.595.378

0,00% 62,17%

10.000.000 0

10.129.450 0

101,29% 0,00%

1.022.625.000 0

870.960.701 57.644

85,17% #DIV/0!

150.000.000

77.094.000

51,40%

125.000.000

259.664.927

207,73%

150.000.000

156.931.363

104,62%

193.750.000

234.920.600

121,25%

213.750.000

160.035.000

74,87%

100.000.000

2.353.254.250

2353,25%

217.911.516

674.323.953

309,45%

600.000.000

253.894.043

42,32%

645.000.000

317.350.027

49,20%

100.000.000

921.179.024

921,18%

20.000.000

411.817.500

2059,09%

300.000.000

35.162.871

11,72%

30.000.000

68.341.000

227,80%

32.250.000

14.175.700

43,96%

32.250.000

16.823.300

52,17%

104.030.216.128

90.420.454.724

86,92%

91.958.050.805

92.925.081.656

108,88% 180.061.356.111 194.627.321.082

108,09%


101,05% 128.188.413.505 121.437.289.171

18

94,73% 137.559.327.405 149.779.878.719


Pada Tabel 2.7, terlihat realisasi PAD pada Tahun 2009 rendah sebesar 86,92% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan terjadinya gempa 7,8 skala Richter yang melanda Kota Padang pada 30 September 2009. Musibah gempa tersebut telah menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap infrasuktur Kota Padang, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang turun drastis menjadi 5,08% (2009) dan 5,95% (2010). Seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat, maka pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 6,41%, mendekati pertubuhan ekonomi sebelum terjadinya gempa. Pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan PAD pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2013, Realisasi PAD Kota Padang, sebesar Rp. 194.627.321.082,-, pencapaiannya 215% dari realisasi tahun 2009, sebesar Rp. 90.420.454.724,-. Faktor Pajak Daerah yang dikelola oleh DPKA Kota Padang menjadi penyumbang terbesar dengan pencapaian 230% dari Rp. 71.666.752.249 (2009) menjadi Rp.165.460.994.275 (2013). Beberapa hal yang dilakukan oleh DPKA Kota Padang dalam rangka pencapaian target Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi tanggung jawab DPKA Kota Padang, antara lain: 

Intensifikasi pemungutan pajak oleh petugas pajak



Ektensifikasi pajak daerah, dengan beralihnya beberapa jenis pajak yang menjadi

kewenangan

Pemerintah

Pusat

menjadi

kewenangan

Pemerintah Daerah, seperti Pajak BPHTB dan Pajak Air Bawah Tanah pada tahun 2011 dan PBB P2 pada tahun 2013. 

Meningkatnya tingkat kesadaran/kepatuhan masyarakat akan wajib pajak



Penyesuaian Nilai Pajak berdasarkan Zona Wilayah Pajak



Meningkatnya kinerja dan motivasi kerja petugas pajak



Bertambahnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah



Bertambahnya Penyertaan Modal BUMD, sehingga mengakibatkan meningkatnya bagian laba atas penyertaan modal tersebut.



Pertambahan

penempatan

Kas

Daerah,

yang

mengakibatkan

bertambahnya Bunga Deposito Bank, Penerimaan Jasa Giro, Penjualan Kendaraan, Pendapatan Denda Pajak dan Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan yang masuk ke kas daerah.


19




Pengawasan dan pengendalian terhadap penagihan oleh petugas pajak kepada

wajib

pajak

yang

dilakukan

berkesinambungan dengan melibatkan

secara

berkala

dan

unsur Satpol PP dan SKPD

terkait lainnya. 

Evaluasi penerimaan pajak dengan SKPD Penghasil dilakukan secara berkala.



Dilakukannya Sosialisasi Pajak dan Retribusi pada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi



Pendekatan secara Persuasif kepada Penunggak Pajak



Penyuluhan kepada Pengusaha Pajak Hotel dan Restoran



Peningkatan sosialisasi Pajak Daerah melalui tatap muka, pariwara pada media cetak, media ruang dan media elektronik.



Penyuluhan PBB di Tk. Kecamatan



Pembangunan Sistem Online Pajak Daerah (SOPD), dalam rangka memudahkan sistem pemungutan Pajak Daerah dengan melibatkan Bank Nagari, BTN dan BNI 46.

b. Penerimaan Pendapatan Selaku SKPKD Penerimaan Pendapatan yang menjadi tanggung jawab DPKA Kota Padang selaku SKPKD adalah: 1.

Dana Perimbangan a. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak b. Dana Alokasi Umum (DAU) c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

2.

Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah a. Dana Darurat b. Pendapatan Hibah c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus e. Bantuan Keuangan dari Propinsi/Daerah Lain f. Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Perencanaan Pembangunan Daerah g. Dana Percepatan Pembangunan Insfrastruktur Pendidikan h. Dana Penguatan Insfrastruktur Prasarana Daerah (DPPID)


20


TABEL 2.9 PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 2009-2013 N O I

URAIAN DANA PERIMBANGAN

2009

2010

732.818.455.504

741.044.455.746

58.882.837.504

2011

2012

2013

828.089.953.196

1.044.585.806.623

1.142.675.964.328

65.411.498.746

63.242.794.196

108.587.380.623

57.718.071.328

1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

2

Dana Alokasi Umum (DAU)

628.472.618.000

632.117.457.000

711.416.059.000

871.875.666.000

1.003.116.093.000

3

Dana Alokasi Khusus (DAK)

45.463.000.000

43.515.500.000

53.431.100.000

64.122.760.000

81.841.800.000

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

72.683.671.238

182.283.995.194

259.784.754.227

241.772.136.115

333.194.321.429

9.566.114.000

7.761.149.718

II 1

Dana Darurat

2

Pendapatan Hibah

3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

4

Dana Penyesuaian Otonomi Khusus

5 6 7 8

-

-

-

2.225.250.000

3.500.000.000

318.852.849

802.516.165

39.288.455.945

46.004.499.690

63.115.710.067

66.970.621.266

62.612.507.000

21.493.518.000

79.093.689.200

178.009.844.160

174.082.662.000

264.220.977.000

2.335.583.293

22.368.690.000

15.159.200.000

400.000.000

5.558.321.264

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.087.874.707.423

1.286.357.942.738

1.475.870.285.757

-

Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Perencanaan Pembangunan Daerah Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan

22.190.116.586

-

1.740.600.000

-

Dana Penguatan Infrastruktru Prasarana Daerah (DPIPD)

900.000.000

-

JUMLAH PENDAPATAN

805.502.126.742

923.328.450.940

2.3.2. Pembiayaan Daerah Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. TABEL 2.10 PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2009 - 2013 NO.

URAIAN PEMBIAYAAN DAERAH

1 2 3

Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Sebelumnya Pengeluaran Pembiayaan Daerah

4

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

5

Pembayaran Pokok Utang

2009

2010

2011

148.505.331.140,14

107.271.635.655,24

41.598.311.909,25

88.531.593.026,91

88.531.593.026,91

157.097.763.438,14

107.348.295.909,24

46.923.210.909,25

97.284.593.026,91

97.284.593.026,91

157.097.763.438,14

107.348.295.909,24

46.923.210.909,25

97.284.593.026,91

97.284.593.026,91

8.592.432.298,00

76.660.254,00

5.324.899.000,00

8.753.000.000,00

8.753.000.000,00

-

76.660.254,00

5.324.899.000,00

8.753.000.000,00

8.753.000.000,00

-

-

-

-

8.592.432.298,00


2012

2013

21


2.3.3. Belanja Daerah Belanja DPKA Kota Padang terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja DPKA Tahun 2009 - Tahun 2013 dapat dilihat tabel berikut ini. TABEL 2.11 ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA DPKA TAHUN 2009 - 2013

No.

2009

URAIAN ANGGARAN

2011

2012

2013

%

ANGGARAN REALISASI

%

ANGGARAN REALISASI

%

ANGGARAN REALISASI

%

ANGGARAN REALISASI

%

26.712.947.436

19.971.017.340

74,76%

21.935.609.350 18.758.417.688

85,52%

24.926.993.455 22.585.985.146

90,61%

25.729.593.167 24.969.194.161

97,04%

27.823.447.440 27.036.592.351

97,17%

BELANJA LANGSUNG

7.435.592.985

4.516.679.855

60,74%

7.872.894.945 6.791.359.223

86,26%

10.992.224.746 7.867.434.544

71,57%

20.567.618.803 17.318.692.684

84,20%

26.502.219.570 21.949.492.674

82,82%

Belanja Pegaw ai

3.405.411.095

1.753.499.939

51,49%

3.706.761.900 3.294.091.861

88,87%

4.074.570.300 2.796.113.700

68,62%

5.237.633.428 3.999.862.691

76,37%

5.032.859.500 3.836.914.500

76,24%

Belanja Barang dan Jasa

3.184.266.050

2.186.841.916

68,68%

3.008.543.545 2.616.766.862

86,98%

5.040.286.446 3.345.133.844

66,37%

9.939.364.775 8.274.724.643

83,25%

17.999.153.888 14.959.952.739

83,11%

845.915.840

576.338.000

68,13%

1.157.589.500

76,06%

1.877.368.000 1.726.187.000

91,95%

5.390.620.600 5.044.105.350

93,57%

3.470.206.182 3.152.625.435

90,85%

1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2

Belanja Modal


REALISASI

2010

880.500.500

22


Realisasi Belanja Langsung Program dan Kegiatan Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 berdasarkan DPA APBD dapat dilihat pada Lampiran 4.

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan berdasarkan Target Renstra SKPD Tahun 2009 - 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : TABEL 2.12 REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN TARGET RENSTRA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2009 -2013

NO

TAHUN

TARGET RENSTRA (Rp)

REALISASI (Rp.)

%

1

2009

7,878,635,350

4,516,679,855

57.33

2

2010

6,770,284,850

5,069,697,063

74.88

3

2011

7,266,196,556

5,855,965,334

80.59

4

2012

7,789,785,000

8,566,378,313

109.97

5

2013

8,217,390,000

10,468,102,415

127.39

Dilihat dari hasil di atas % Realisasi anggaran berdasarkan Target Renstra SKPD Tahun 2009 sebesar 57,33 %, Tahun 2010 sebesar 74,88 %, Tahun 2011 sebesar 80,59 %, Tahun 2012 sebesar 109,97 %, dan Tahun 2013 sebesar 127,39 %, selalu mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun, yaitu perbandingan antara Tahun 2010 dan 2009, maka Tahun 2010 meningkat sebesar 12,24 %, perbandingan Tahun 2011 dan 2010, maka Tahun 2011 meningkat sebesar 15,51 %, perbandingan Tahun 2012 dan Tahun 2011, maka Tahun 2012 meningkat sebesar 46,28 %, dan perbandingan Tahun 2013 dan Tahun 2012, maka Tahun 2013 meningkat sebesar 22,20 %. Perkembangan Program dan Kegiatan

mengalami pertumbuhan, perkembangan dan selalu mengalami

pergeseran nilai setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Realisasi

Anggaran berdasarkan Renstra SKPD Tahun 2009 - 2013 dirinci lebih jelas pada Lampiran 5.


23


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Beberapa tantangan yang berpengaruh terhadap pencapaian Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang adalah : 1.

Perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa fungsional

2.

Masyarakat semakin kritis

3.

Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat

4.

Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah khususnya Pajak Daerah, dan Pengelolaan Aset

5.

Pengontrolan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pajak Daerah, dan Aset secara kontinue, seperti SIPKD, SIMDA, dan SOPD.

Adapun peluang yang berpengaruh antara lain: 1.

Peran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang yang strategis

2.

Kepercayaan pimpinan

3.

Mudah berkoordinasi dengan provinsi dan pusat

4.

Mudah berkerjasama dengan lintas sektoral dan instansi terkait

5.

Kepedulian yang tinggi

aparatur dan SKPD

dalam penggunaan Sistem

Pengelolaan Keuangan, Pajak Daerah dan Aset 6.

SKPD Mudah menerima pembaharuan

7.

Penyediaan dana pendukung

Tantangan dan Peluang digambarkan dalam bentuk MATRIX SWOT berikut ini:


24


TABEL 2.13 MATRIX SWOT DALAM RANGKA MENENTUKAN ASUMSI-ASUMSI STRATEGIS

Peluang (O)

Faktor Ekternal 1 2 3 4 5 6

1

Globalisasi

2

Mudahnya berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat Mudahnya kerjasama dan koordinasi dengan Lintas Sektoral dan Instansi Terkait

3

Kepedulian yang Tinggi Aparatur dan SKPD dalam Penggunaan Sistem Pengelolaan Keuangan, Pajak Daerah dan Aset SKPD Mau Menerima Pembaharuan Penyediaan Dana Pendukung

5

Perbedaan persepsi dalam menafsirkan Peraturan dengan Pemeriksa Keuangan (BPK) Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat Kurangnya SDM pegawai yang mempunyai kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pajak Daerah, dan Aset Daerah Pengontrolan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Pengelolaan Aset secara Kontinue, seperti SIPKD, SIMDA, dan SOPD

Faktor Internal Kekuatan ( (S) 1 Adanya Perda SOPD 2 Adanya Produk

7 1 2

Peningkatan Kompetensi DPKA

3

3

4 5

Hukum APBD dan Pertanggungjawaban APBD Kualitas Sumber Daya Aparatur Komitmen Aparatur yang tinggi Jumlah Aparatur yang banyak

Tantangan (T)

Peran DPKA yang semakin strategis Kepercayaan Pimpinan Daerah

4

Strategi (S-O)

4 5

Kelemahan ( (W)

Strategi (S-T) 1 2

Meningkatkan Kinerja Aparatur

Peningkatan Relasi dan Wawasan Aparatur DPKA Peningkatan Disiplin DPKA

3

Peningkatan Pembinaan terhadap SKPD

5

Meningkatkan Jangkauan Akses Informasi dan Antisipasi Perubahan Meningkatkan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Pelatihan Keuangan, pendapatan dan Aset Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan Eksistensi DPKA

4

Strategi ( W-O)

Meningkatkan Konsolidasi dan Koordinasi dengan SKPD Terkait

Strategi ( W-T)

1

Kemampuan Teknis Fungsional

1

Tingkatkan Volume Pendidikan di DPKA

1

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2

Standarisasi Beban Kerja Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai

2

Meningkatkan Bantuan Keuangan Provinsi dan Pusat Meningkatkan Bantuan Sosial/Dana Hibah

2

Meningkatkan Budaya Kerja dan Koordinasi dengan Pemeriksa Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Monitoring Pajak yang Belum Optimal Adanya Gangguan Sistem Aplikasi Informasi Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset

4

Penempatan Aparatur sesuai dengan Beban Kerja Sistem Aplikasi Informasi Pengelolaan keuangan, Pajak Daerah dan Aset yang sesuai dengan Beban Penggunaan

4

3 4 5

3

5


3

5

Peningkatan Pengawasan Pajak Daerah Koordinasi dan Kerjasama dengan Penyedia Jasa Internet

25


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang kurun waktu 2014-2019. Analisis Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis

meningkatkan

akseptabilitas

prioritas

pembangunan,

dapat

dioperasionalkan serta secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota merupakan SKPD yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan dan aset Pemerintah Kota Padang. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, diluar fungsinya sebagai Satuan Kerja Pertangkat Daerah (SKPD) juga memiliki fungsi sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Permasalahan-permasalahan

yang

dihadapi

oleh

Dinas

Pengelolaan

Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang selaku SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain: 1.

Belum optimalnya kapasitas kelembagaan, antara lain struktur, tupoksi, indikator kinerja utama kelembagaan dan prosedur kerja yang dapat mendukung peningkatan kinerja lembaga Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang;

2.

Masih terdapat hal-hal mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum diatur dalam bentuk produk hukum daerah;


26


3.

Belum adanya prosedur operasi baku (standard operating procedure);

4.

Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;

5.

Prasarana gedung/kantor yang kurang memadai;

6.

Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja;

7.

Penyusunan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja;

8.

Belum tertibnya penyajian data dan informasi;

9.

Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi;

10. Belum tertibnya penataan arsip/dokumentasi. 11. Perubahan lingkungan strategis; 12. Kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang masih terbatas. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang selaku SKPKD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain: 1.

Penurunan proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) dana perimbangan dari 65,63% pada tahun 2009 menjadi 53,46% pada tahun 2013.

2.

Peningkatan proporsi Dana Penyesuaian dari 2,26% pada tahun 2009 menjadi 16,20% pada tahun 2013. Jumlah yang diperoleh Kota Padang dari Dana Penyesuaian ini cukup signifikan, maka upaya peningkatan dana penyesuaian pada masa datang perlu menjadi perhatian.

3.

Pengelola Keuangan SKPD belum tertib dan belum terampil.

4.

Pengelolaan Hibah Bantuan Sosial belum terlaksana secara optimal.

5.

Belum adanya kebijakan terhadap pembiayaan yang berpengaruh signifikan terhadap proses pembangunan, kecuali memanfaatkan SiLPA yang tersedia.

6.

Sumber pembiayaan untuk pembangunan yang terbatas, baik untuk sarana dan prasarana maupun bidang pembiayaan lainnya.


27


3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota

dan Wakil Walikota

Terpilih Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih ditujukan untuk

memahami

arah

pembangunan

yang

akan

dilaksanakan

selama

kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor

penghambat

dan

pendorong

pelayanan

SKPD

yang

dapat

mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih tersebut. Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih ini

juga akan menjadi dasar bagi perumusan isu-isu

strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kontribusi terhadap pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih adalah

“Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya”.

Adapun Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih adalah: 1.

Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing,

2.

Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera,

3.

Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan

4.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan

5.

Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan local,


28


6.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih tersebut dijabarkan ke dalam 10 Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, yaitu: 1.

Melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air;

2.

Menyelenggarakan

pendidikan,

pesantren

ramadhan,

kegiatan

keagamaan, seni budaya dan olah raga yang lebih berkualitas, gratis pendidikan SD, SMA dan SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semua pelajar/mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin; 3.

Menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam 2 tahun serta penataan transportasi kota yang lebih baik;

4.

Merehab 1.000 unit rumah tidak layak huni per tahun dan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas/RSUD serta ambulans gratis bagi warga miskin;

5.

Membangun Pasar Raya Padang dalam 2 tahun dan revitalisasi pasarpasar pembantu;

6.

Meningkatkan dana operasional Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT serta Guru TPQ/TQA/MDA menjadi 200% (dua ratus persen);

7.

Memberikan santunan kematian Rp. 1.000.000,- (satu juta) bagi warga Kota Padang;

8.

Mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan baru dan pengembangan ekonomi kreatif, UMKM serta pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan;

9.

Merevitalisasi objek wisata Kota Padang menjadi wisata keluarga dan konveksi yang layak dan ramah

10. Menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS. Mengacu kepada Visi, Misi serta Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikotra Terpilih yang berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang adalah: Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019

29


1.

Misi ke-enam, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

2.

Penyediaan Dana yang mencukupi dalam rangka pelaksanaan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih serta Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Padang secara keseluruhan. Terkait dengan penyediaan Dana tersebut, isi strategis yang harus dilakukan oleh DPKA Kota Padang adalah: a. Selaku SKPD, DPKA Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. b. Selaku SKPKD, DPKA harus berusaha meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan (DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Bukan Pajak) dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah (Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi, Data Penyesuaian Otonomi Khusus,Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemda lainnya, dan sumber-sumber pendapatan lain yang memungkinkan).

3.

Opini Laporan Hasil Pemeriksaan Daerah menuju

BPK tentang Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berorientasi pada

Pengelolaan Keuangan dan Aset yang tertib.

3.3. Penentuan isu-isu Strategis Berdasarkan gambaran tentang permasalahan, faktor-faktor penghambat dan pendorong yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah kedepan, maka isu-isu Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang adalah: 1. Pengelolaan Keuangan Daerah a.

Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah

b.

Peningkatan pemahaman terhadap peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah


30


c.

Peningkatan

disiplin/ketaatan

terhadap

pelaksanaan

regulasi

pengelolaan keuangan daerah d.

Penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah

e.

Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan daerah yang cepat, tepat dan akurat

f.

Perbaikan sistem pengendalian internal

g.

Peningkatan koordinasi dan konsultasi internal dan eksternal DPKA, atau koordinasi dan konsultasi lintas SKPD

h.

Peningkatan pembinaan SKPD terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

2. Pengelolaan Aset a.

Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan barang milik daerah

b.

Peningkatan pemahaman terhadap peraturan dibidang pengelolaan barang milik daerah

c.

Peningkatan

disiplin/ketaatan

terhadap

pelaksanaan

regulasi

pengelolaan barang milik daerah d.

Penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah

e.

Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) dalam penyusunan laporan aset daerah yang cepat, tepat dan akurat

f.

Perbaikan sistem pengendalian internal terkait pengelolaan barang milik daerah

g.

Peningkatan koordinasi dan pembinaan pada SKPD terhadap pengelolaan barang milik daerah


31


h.

Penillaian dan Pendataan Aset harus lebih professional dan berkelanjutan

3. Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah a.

Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah

b.

Peningkatan pemahaman aparatur terhadap peraturan dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah

c.

Peningkatan

disiplin/ketaatan

terhadap

pelaksanaan

regulasi

pengelolaan pajak dan retribusi daerah d.

Penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah

e.

Optimalisasi pemanfaatan Sistem Online Pajak Daerah (SOPD) dan aplikasi pendukungnya dalam penatausahaan pajak dan retribusi yang cepat, tepat dan akurat

f.

Perbaikan sistem pengendalian internal terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah

g.

Optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah

h.

Penigkatan pengendalian internal terhadap aparatur, sistem dan mekanisme, wajib pajak dan wajib retribusi.

i.

Peningkatan program sosialisasi sadar pajak kepada wajib pajak

j.

Peningkatan Pembinaan pada SKPD terhadap Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

4. Peningkatan Pendapatan Daerah diluar PAD a.

Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi tentang potensi-potensi peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian


32


b.

Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Lain, terkait dengan pendapatan berupa Bantuan Keuangan.

c.

Peningkatan

disiplin/ketaatan

terhadap

pelaksanaan

regulasi

pengelolaan pajak dan retribusi daerah Upaya

mengatasi

permasalahan

di

atas

adalah

kemampuan

penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam proses administrasi dan pelayanan umum yang tanggap, sistem administrasi yang baik didukung oleh budaya kerja yang produktif, birokrasi yang efektif dan efisien, sistem pelayanan satu atap dan satu pintu merupakani salah satu ukuran pelayanan yang baik karena dapat menghindari peluang tindak korupsi dan kolusi. Selain itu ketersediaan data dan informasi sebagai dasar merencana dan mengembangkan pola kerja yang terarah, terpadu, terkendali melalui peningkatan koordinasi dalam organisasi. Mekanisme birokrasi dalam pelayanan umum yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat akan mempengaruhi tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Kepuasan terhadap pelayanan umum memberi rangsangan untuk berpartisipasi dan berkorelasi positif antara tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat.


33



34


BAB. IV VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Visi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah : “ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah dan Aset yang Profesional untuk Mendukung Keberhasilan Pembangunan Daerah “. Untuk mewujudkan Visi maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset menetapkan Misi sebagai berikut : a.

Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, pendapatan daerah, dan aset melalui peningkatan sarana dan prasarana serta kemampuan sumber daya aparatur

b.

Meningkatkan

pendapatan

asli

daerah

untuk

mendukung

pembangunan daerah c.

Meningkatkan koordinasi dengan stake holders dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi APBD.

d.

Mewujudkan

pengelolaan

aset

daerah

yang

profesional

dan

berkelanjutan. e.

Mewujudkan pengelolaan keuangan dan anggaran yang akuntabel, efektif, efisien, dan transparan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.2.1 Tujuan Tujuan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah a) Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran dalam mengelola keuangan, pendapatan dan aset serta pelayanan public.


34


b) Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dalam mengelola keuangan dan aset c) Meningkatkan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah d) Mewujudkan

ketepatan

waktu

siklus

penyusunan

APBD

dan

pertanggungjawaban APBD e) Mewujudkan kerjasama yang sinergis dengan stake holders dalam penyusunan APBD f) Meningkatkan sistem informasi pengelolaan aset yang akurat dan cepat g) Meningkatkan pengelolaan, penataan dan pemanfaatan aset daerah h) Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah i)

Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan anggaran daerah sesuai peraturan perundangan.

4.2.2. Sasaran Sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut 

Tersedianya sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangan dan aset



Meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis pendapatan daerah dan teknis lainnya, penjenjangan pegawai berpendidikan S1 dan S2.



Meningkatnya kemampuan teknis dan manejerial SDM di bidang perencanaan,

pelaksanaan,

dan

pertanggungjawaban

anggaran

berdasarkan mekanisme dan tata kerja yang berlaku sesuai tugas bidang masing-masing. 

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada pihak-pihak pemakai anggaran dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan, waktu, prioritas serta kemampuan keuangan daerah.



Meningkatnya fungsi pengawasan intern terhadap kinerja aparatur.


35




Terwujudnya perencanaan pendapatan daerah yang aplikatif.



Tercapainya target pendapatan daerah.



Meningkatnya peluang penerimaan pajak dan retribusi.



Terlaksananya penyusunan APBD sesuai dengan waktu yang ditetapkan.



Tersusunnya laporan pertanggungjawaban APBD sesuai waktu yang ditetapkan



Terlaksananya penyusunan APBD dengan baik dan benar



Tersedianya jaringan internet dalam mengakses informasi pengelolaan aset



Terakumulasinya data aset-aset pemerintah Kota Padang.



Terciptanya buku aset tentang kekayaan Pemerintah Kota Padang.



Diketahuinya neraca awal daerah baik barang bergerak dan tidak bergerak.



Terhindarnya tumpang tindih pengelolaan barang.



Tersusunnya Peraturan Daerah yang responsif dan aspiratif terhadap pengelolaan barang milik daerah



Terwujudnya adminsitrasi keuangan yang tertib dan teratur



Terciptanya sistem pengelolaan keuangan

sesuai dengan peraturan

berlaku. 

Terwjudnya pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah dengan baik, efektif, dan efisien dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

4.3. Strategi dan Kebijakan 4.3.1. Strategi Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti dengan telah tersedianya perda SOPD, kualitas sumber daya aparatur dan komitmen aparatur yang tinggi.


Kemudian meminimalisir faktor

36


kelemahan internal seperti halnya kemampuan teknis fungsional, beban kerja yang belum terstandarisasi , dan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Bahkan di pihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya pengaruh globalisasi, adanya perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa, informasi yang semakin terbuka serta perubahan peraturan yang sangat cepat. Strategi yang akan dilaksanakan adalah : 1.

Optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan daerah

2.

Pengkajian

rencana

anggaran

pendapatan

dan

belanja

daerah

untuk

mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang tepat sasaran 3.

Pemenuhan

kebutuhan

dalam

pelayanan

administrasi

perkantoran

dan

pengelolaan administrasi aset daerah sebagai penunjang tupoksi SKPD 4.

Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah

5.

Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima

6.

Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal.

7.

Penggunaan Sistem Aplikasi (SOPD, SIPKD, SIMDA BMD) dalam pengelolaan pajak, keuangan dan aset dalam peningkatan pendapatan dan kinerja aparatur

4.3.2. Kebijakan Pengeloaan Keuangan Daerah Kota Padang mengacu kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah yang meliputi : pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan


37


pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan aset daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang. Dalam pelaksanaannnya keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat kepada masyarakat.

Kebijakan pengelolaan

keuangan daerah meliputi pengelolaan anggaran, pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja dan pengelolaan aset daerah. Arah kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah : 1.

Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah

2.

Peningkatan

kualitas

pelayanan

prima

bidang

pengelolaan

administrasi

perkantoran 3.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran

4.

Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan akuntabel yang tersaji dalam suatu proses manajemen sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran

5.

Sistem pengelolaan pendapatan berdasarkan peraturan dan perundangundangan yang memperhatikan perkembangan dampak ekonomi makro dan mikro.

6.

Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai dengan bidang dan tanggungjawabnya serta penerapan reward dan punishment terhadap prestasi kerja yang terukur.

Tujuan Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah : 1.

Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan keuangan dan aset daerah

2.

Meningkatkan kapasitas penyelenggara pengelolaan keuangan dan aset


38


3.

Menerapkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik

4.

Meningkatkan kinerja pengawasan internal daerah

5.

Melaksanakan penegakkan hukum atas penyimpangan peraturan perundangundangan

6.

Mengimplementasikan Sistem Akuntasi Pemerintah (SAP)

7.

Melakukan seleksi dan penempatan SDM aparatur berdasarkan kompetensi

8.

Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Urusan Wajib Administrasi Keuangan Daerah

Kebijakan yang di tetapkan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana perkantoran dan mendayagunakan sarana dan parasara yang ada dalam pelaksanaan tugas pada masing-mmasing bagian. b. Meningkatkan kompetensi aparatur di Bidang pengelolaan keuangan dan Aset melalui pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan daerah baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat fungsional. c. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan mencari peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk penyelenggaraan pembangunan Daerah d. Menumbuhkembangkan

partisipasi

masyarakat

dalam

mensukseskan

pemungutan dan pendapatan daerah. e. Melakukan penyusunan APBD sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan. f.

Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD.

g. Meningkatkan Sistem Informasi

pengelolaan Aset yang mudah diakses

melalui pemanfaatan teknologi.


39


h. Meningkatkan pengelolaan aset daerah melalui penataan, pemanfaatan dan optimalisasi aset daerah. i.

Melakukan upaya-upaya pembaharuan dan penyesuaian terhadap sistem penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan berlaku.

j.

Merumuskan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pada hakekatnya strategi

merupakan inti dari penyusunan kebijakan.

Dengan strategi yang baik akan menghasilkan kebijakan yang tepat. Strategi dan kebijakan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset harus diterapkan secara maksimal, dengan menerapkan peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dan peningkatan tertibnya administrasi baik di bidang pendapatan, keuangan dan maupun dalam pengelolaan aset daerah. Strategi dan kebijakan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor eksternal, seperti pengaruh lingkungan, sosial-politik serta para stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap produk kebijakan, dan faktor internal seperti masalah kelembagaan, sumber daya manusia, masalah ketersediaan waktu atau masalah sumber biaya/anggaran. Untuk keberhasilan pelaksanaan strategi dan kebijakan DPKA ini memerlukan dukungan dari berbagai komponen dalam organisasi, juga dukungan peningkatan kinerja aparatur, seperti terlaksananya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) aparatur dari berbagai bidang secara optimal dan maksimal. Dan suksesnya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan aparatur/pelaksana di tingkat bawah, yaitu dengan menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi yang tinggi dalam menjalankan setiap kebijakan. Strategi dan Kebijakan DPKA Kota Padang ini akan bermuara pada Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.


40


BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dengan ditetapkan tujuan, strategi, dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai action dalam pemenuhan organization progress. Sesuai pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah merupakan arahan kebijakan untuk program dan kegiatan, dimana indikator hasil yang diharapkan yaitu terjalinnya pola kemitraan pemerintah dan masyarakat yang akuntabel dan transparan sehingga dapat diwujudkan suatu bahan kajian yang digunakan sebagai pertimbangan pelaksanaan perencanaan ke depan. Adapun penyajian perencanaan program diarahkan dalam bentuk laporan

pelaksanaan

program dan kegiatan sebagai dasar analisis prognosis SKPD. Perencanaan Penerimaan Pendapatan, Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut : A. PENERIMAAN PENDAPATAN 1. PENERIMAAN PENDAPATAN SEBAGAI SKPD Rencana Penerimaan Pendapatan adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebagai SKPD Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 215.355.246.195,- yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp. 176.240.600.000,- atau 81,84 %, Hasil Retribusi Daerah adalah sebesar Rp. 798.360.515 atau 0,37 %, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 9.415.720.596,- atau 4,37 %, dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 28.900.565.084,- atau 13, 41 % dari total PAD.


41


TABEL. 5.1 PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014 NO.

URAIAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

I

Pajak Daerah

1

Pajak Hotel

2

Pajak Restoran

3

Pajak Hiburan

4

Pajak Reklame

5

Pajak Penerangan Jalan

6

Pajak Parkir

7

Pajak Air Bawah Tanah

8

Pajak Sarang Burung Walet

9

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

10

ANGGARAN TAHUN 2014 (Rp.)

215,355,246,195

176,240,600,000

18,500,000,000

15,750,000,000

2,000,000,000

3,700,000,000

65,164,000,000

266,000,000

335,600,000

25,000,000

31,000,000,000

Pajak BPHTB


42


16,000,000,000 11

Pajak Bumi dan Bangunan

II

Hasil Retribusi Daerah

1

-

23,500,000,000

798,360,515

Retribusi Jasa Usaha

798,360,515

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan Piutang

Retribusi

Sewa

Tanah

750,000,000 dan

Bangunan III

798,360,515

48,360,515

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

9,415,720,596

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD

IV

1

Lain-Lain

9,415,720,596

Pendapatan Asli Daerah

Yang Sah

28,900,565,084

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

2

Penerimaan Jasa Giro

3

Pendapatan Bunga Deposito

4

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)

6

Pendapatan Denda Pajak


100,000,000

6,400,000,000

7,500,000,000

1,021,250,000

43


13,533,315,084 8

Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan

9

Pendapatan dan Pengembalian

10

213,750,000

100,000,000

Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

32,250,000

2. PENERIMAAN PENDAPATAN SEBAGAI SKPKD Penerimaan Pendapatan sebagai SKPKD pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.598.925.592.906, dirinci sebagai berikut : TABEL. 5.2 PENERIMAAN PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014

NO.

URAIAN

PENDAPATAN

1

1

DANA PERIMBANGAN

ANGGARAN TAHUN 2014 (Rp.)

1,598,925,592,906.00

1,203,006,164,906.00

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

65,738,646,906.00

Bagi Hasil Pajak

64,738,599,036.00

Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

2

Dana Alokasi Umum (DAU)


1,000,047,870.00

1,060,917,648,000.00

44


3

Dana Alokasi Khusus (DAK)

76,349,870,000.00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

2

YANG SAH

395,919,428,000.00

1

Pendapatan Hibah

5,713,100,000.00

2

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

72,878,349,000.00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

3

317,327,979,000.00

Sedangkan untuk Pembiayaan Daerah pada Tahun 2014 adalah sebesar

Rp.

252.176.000.000, dirinci sebagai berikut : TABEL. 5.3 PEMBIAYAAN DAERAH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014 NO.

ANGGARAN TAHUN 2014

URAIAN

(Rp.)

PEMBIAYAAN DAERAH

1

252,176,000,000.00

Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa

Lebih

Perhitungan

263,000,000,000.00

Anggaran

Daerah Tahun Sebelumnya Penerimaan

2

Pinjaman

223,000,000,000.00

Daerah

dan

Obligasi Daerah

40,000,000,000.00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

10,824,000,000.00

Penyertaan

Modal

(Investasi)


45


Pemerintah Daerah

10,266,000,000.00

Pembayaran Pokok Utang

558,000,000.00

Untuk Proyeksi Perencanaan Penerimaan Pendapatan Tahun 2015 - 2019 adalah Tahun

2015

sebesar

Rp.

1.903.020.788.080,

Tahun

2016

sebesar

Rp.

1.996.256.114.480, Tahun 2017 sebesar Rp. 2.094.152.994.380,- Tahun 2018 sebesar Rp. 2.196.944.834.280 dan Tahun 2019 sebesar Rp. 2.304.876.261.680,-, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini : TABEL. 5.4 PROYEKSI PENDAPATAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG

TAHUN 2015 - 2019 N O

I

1

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2019

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

224,148,915,680

233,440,648,680

243,196,755,280

253,440,783,380

264,197,008,280

185,052,630,000

194,305,363,000

204,020,519,600

214,221,550,200

224,932,627,800

780,000,000

819,000,000

859,950,000

902,947,500

948,094,800

9,415,720,596

9,415,720,596

9,415,720,596

9,415,720,596

9,415,720,596

28,900,565,084

28,900,565,084

28,900,565,084

28,900,565,084

28,900,565,084

1,263,156,473,000.00

1,326,314,296,600.00

1,392,630,011,500.00

1,462,261,511,900.00

1,535,374,587,600.00

URAIAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah

Hasil 2

Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan

3

Kekayaan Daerah

yang

dipisahkan Lain-Lain 4

Pendapatan Asli

Daerah

Yang Sah II

DANA PERIMBANGAN


46


Bagi 1

Hasil

Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

2

3

Dana

72,476,858,100.00

76,100,701,100.00

79,905,736,100.00

83,901,022,900.00

1,113,963,530,400.00

1,169,661,706,900.00

1,228,144,792,200.00

1,289,552,031,800.00

1,354,029,633,400.00

80,167,363,500.00

84,175,731,600.00

88,384,518,200.00

92,803,744,000.00

97,443,931,300.00

415,715,399,400.00

436,501,169,200.00

458,326,227,600.00

481,242,539,000.00

505,304,665,800.00

5,998,755,000.00

6,298,692,700.00

6,613,627,300.00

6,944,308,700.00

7,291,524,000.00

76,522,266,450.00

80,348,379,700.00

84,365,798,700.00

88,584,088,600.00

93,013,293,000.00

333,194,377,950.00

349,854,096,800.00

367,346,801,600.00

385,714,141,700.00

404,999,848,800.00

1,903,020,788,080.00

1,996,256,114,480.00

2,094,152,994,380.00

2,196,944,834,280.00

2,304,876,261,680.00

Alokasi

Umum (DAU) Dana

69,025,579,100.00

Alokasi

Khusus (DAK) LAIN-LAIN

III

PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1

Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil

2

Pajak

dari

Propinsi Dana 3

Penyesuaian dan Otonomi Khusus

JUMLAH PENDAPATAN

B. BELANJA DAERAH Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Untuk Belanja Tidak Langsung Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Tahun 2014 sebesar Rp. 76.425.416.058,45,

dan Belanja Langsung ditargetkan

sebesar 36,290,976,530,-. Program dan Kegiatan

Tahun 2014 adalah data

capaian pada awal tahun perencanaan. Program dan Kegiatan Belanja Langsung ini terdiri dari 7 Program dan 79 Kegiatan, yaitu : I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

4.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


47


5.

Penyediaan alat Tulis Kantor

6.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 13. Penyediaan Alat Kebersihan 14. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik 15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2.

Pengadaan Mobiler

3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

5.

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

6.

Penyediaan Jasa Perkantoran

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD 2. Pelatihan

Teknis

Keuangan

Daerah

dan

Implementasi

Peraturan

Perundangan 3. Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah 4. Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014


48


5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 6. Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan -

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

VI. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.

Penyusunan Standar Satuan Harga

2.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2015

3.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD TA 2015

4.

Penyusunan Ranperda Perubahan APBD TA 2014

5.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014

6.

Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013

7.

Penyusunan

Rancangan

Peraturan

KDH

Tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013 8.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

9. Cek Fisik Barang Daerah 10. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah 11. Penatausahaan Keuangan 12. Pembinaan Administrasi Keuangan 13. Penghapusan Aset 14. Pengendalian dan Penyusunan DPA 15. Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak 16. Penyelesaian TPTGR Pemerintah Kota Padang Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019

49


17. Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Padang 18. Monitoring dan Validasi Data Aset 19. Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi 20. Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak. Retribusi dan PBB 21. Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB 22. Penunjang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan 23. Kajian Pengelolaan Bangunan yang akan ditukarguling (ruislag) 24. Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan 25. Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang 26. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data Pengeluaran pada Pelaksanaan APBD Kota Padang 27. Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah 28. Pemutakhiran Data Pajak Daerah 29. Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah 30. Penilaian Aset Daerah 31. Pemindahtanganan Aset 32. Penyusunan Laporan Aset 33. Finalisasi Perda APBD Tahun 2014 34. Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 35. Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah 36. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 37. Informasi Pajak Daerah 38. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 39. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA 2014 40. Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019

50


41. Validasi Piutang PBB 42. Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kota Padang sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan Sosialisasi Kebijakan Akuntansi VII.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1. Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi 2. Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji PNS ) 3. SIPKD/SIKD 4. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (BMD/SIMBADA) 5. Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA 6. Pemeliharaan Jaringan Aplikasi 7. Assesment Pengelola Pendapatan daerah 8. Pengadaan Sistem Arsip Digital

Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang

menggambarkan

tingkat

pencapaian

suatu

kegiatan

yang

telah

ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan Program dan Kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang terdiri dari 3 Indikator Kinerja yaitu : 1. Indikator Input yaitu dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan 2. Indikator Kinerja Kegiatan

( Output/Keluaran ), yaitu sesuatu yang

diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019

51


atau non fisik.

Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk

mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, dijadikan sebagai landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. 3. Indikator Program ( Outcome/Hasil ),

yaitu

acuan yang mencerminkan

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah ( efek langsung ). Indikator hasil lebih utama dari pada sekedar keluaran.

Outcome

menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator Output dan Indikator Outcome masing-masing Kegiatan adalah sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan : 1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Indikator Output : Prosentase Surat terkirim dibanding dengan Total Jumlah Surat  Indikator Outcome : Surat terkirim sebesar 100 %

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

Indikator Output : Prosentase Pembayaran Telephone, Air dan Listrik terhadap target yang ditetapkan dalam 1 Tahun



Indikator Outcome : Pembayaran Telephone, Air dan Listrik sebesar 100 %

3.

Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional  Indikator Output : Jumlah Pemeliharaan dan Pembayaran Perizinan Kendaraan Dinas terhadap target yang telah ditetapkan  Indikator Outcome : Pemeliharaan dan Pembayaran Perizinan Kendaraan Dinas sebanyak 146 unit 4.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


52


 Indikator Output : Prosentase penyediaan peralatan kebersihan kantor terhadap target yang telah ditetapkan  Indikator Outcome : Peralatan kebersihan kantor tersedia sebesar 100 % 5.

Penyediaan alat Tulis Kantor  Indikator Output : Prosentase alat tulis kantor yang diperlukan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas kantor terhadap target yang telah ditetapkan  Indikator Outcome : Alat tulis kantor tersedia sebesar 100 %

6.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan  Indikator Output : Prosentase

pengadaan barang cetak dan

Penggadaan terhadap target yang telah ditetapkan dalam 1 Tahun  Indikator Outcome : Barang cetak dan Penggadaan tersedia sebesar 100 % 7.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  Indikator Output : Prosentase terlaksananya penyediaan instalasi/alat listrik/penerangan bangunan kantor

yang layak pakai terhadap

target yang telah ditetapkan  Indikator Outcome : instalasi/alat listrik/penerangan bangunan kantor tersedia sebesar 100 % 8.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Indikator Output : Prosentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor terhadap target yang telah ditetapkan dalam 1 Tahun  Indikator Outcome : Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia sebesar 100 %

9.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  Indikator Output : Prosentase Pembelian Peralatan Rumah Tangga terhadap target yang telah ditetapkan dalam 1 Tahun


53


 Indikator Outcome : Peralatan Rumah Tangga tersedia sebesar 100 % 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  Indikator Output : Prosentase Pembelian Buku Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan terhadap target yang ditetapkan dalam 1 Tahun  Indikator Outcome : Buku Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan tersedia sebesar 100 % 11. Penyediaan Makanan dan Minuman  Indikator Output : Prosentase persediaan makanan dan minuman pegawai terhadap jumlah pegawai  Indikator Outcome : Makanan dan minuman pegawai terealisasi sebesar 100 % 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah  Indikator Output : Prosentase Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dalam 1 Tahun terhadap pejabat yang ada  Indikator Outcome : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah terselenggara sebesar 100 % 13. Penyediaan Alat Kebersihan  Indikator Output : Prosentase peralatan kebersihan kantor dalam 1 tahun terhadap target yang ditetapkan  Indikator Outcome : Peralatan kebersihan kantor tersedia sebesar 100 % 14. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik  Indikator Output : Jumlah Pembayaran Honorarium Pegawai Kontrak  Indikator Outcome : Pembayaran Honorarium Pegawai Kontrak untuk 19 orang 15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor


54


 Indikator Output : Prosentase Jasa Pengamanan Lingkungan Kantor dari Aspek Keamaman terhadap jumlah petugas pengaman  Indikator Outcome : Pembayaran Jasa Pengamanan Lingkungan Kantor dari Aspek Keamaman sebesar 100 % b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan : 1.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 

Indikator Output : Jumlah Pembelian Kendaraan Dinas/Operasional terhadap target yang telah ditetapkan dalam 1 Tahun



Indikator

Outcome

:

Pembelian

Kendaraan

Dinas/Operasional

sebanyak 2 unit 2.

Pengadaan Mobiler 

Indikator Output : Prosentase

Pembelian Mobiler terhadap target

yang telah ditetapkan dalam 1 Tahun  3.

Indikator Outcome : Pembelian Mobiler sebesar 100 %

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 

Indikator Output : Prosentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terhadap jumlah kendaraan



Indikator

Outcome

:

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional sebesar 100 % 4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 

Indikator Output : Prosentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor terhadap target yang telah ditetapkan



Indikator Outcome : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor sebesar 100 %

5.

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 

Indikator Output : Prosentase Rehabilitasi gedung kantor terhadap target yang telah ditetapkan



Indikator Outcome : Rehabilitasi gedung kantor sebesar 100 %


55


6.

Penyediaan Jasa Perkantoran 

Indikator Output : Prosentase pembayaran sewa gedung kantor terhadap target yang telah ditetapkan



Indikator Outcome : Pembayaran sewa gedung kantor sebesar 100 %

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan Kegiatan : - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 

Indikator Output : Prosentase Pembelian Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya terhadap jumlah Pegawai DPKA Kota Padang



Indikator Outcome : Disiplin Aparatur meningkat sebesar 100 %

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan : 1.

Bimbingan Teknis Penyusunan APBD 

Indikator Output : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis

Penyusunan

APBD bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang 

Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Sumber Daya Aparatur Seluruh SKPD dalam Menyusun APBD sebanyak 120 orang

2.

Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan Perundangan 

Indikator Output : Jumlah Peserta

Pendidikan dan Pelatihan bagi

Pejabat Eselon di Lingkungan DPKA Kota Padang 

Indikator Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk 27 orang pejabat eselon

3.

Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah 

Indikator Output : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah bagi Aparatur dan SKPD di Lingkungan Pemko Padang



Indikator Outcome : Aparatur yang Mendalami Pengertian PBB dan BPHTB sebanyak 250 orang


56


4.

Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD 

Indikator Output

:

Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Tentang

Pedoman Penyusunan APBD bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 

Indikator Outcome : Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur SKPD dalam Penyusunan APBD sebanyak 128 orang

5.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 

Indikator Output : Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah



Indikator Outcome : SOP Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah sebanyak 1 dokumen

6.

Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 

Indikator Output : Prosentase Peserta Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 bagi SKPD di Lingkungan Pemko Padang



Indikator Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Bintek Penerapan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 sebesar 100 %

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Kegiatan : -

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Indikator Output : Prosentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan DPKA Kota Padang



Indikator Outcome :

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

sebesar 100 % f.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Kegiatan :


57


1.

Penyusunan Standar Satuan Harga 

Indikator Output : Jumlah Buku Standar Satuan Harga yang dikelola oleh petugas dalam mengcrosscek harga di pasaran



Indikator Outcome : Buku Standar Satuan Harga disusun sebanyak 1 Buku

2.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun 2015 

Indikator Output : Jumlah Dokumen

Perda dan Nota Keuangan

APBD Tahun 2015 

Indikator Outcome : Peraturan Daerah Tentang APBD dan Nota Keuangan sebanyak 100 Dokumen

3.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tahun 2015 

Indikator Output : Jumlah Dokumen Perwako Penjabaran APBD Tahun 2014



Indikator Outcome : Peraturan Walikota Tentang Penjabaran APBD sebanyak 20 Dokumen

4.

Penyusunan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2014 

Indikator Output :

Jumlah Dokumen Perwako

Perubahan APBD

Tahun 2014 

Indikator Outcome : Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Nota Keuangan Perubahan APBD sebanyak 300 Dokumen

5.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014 

Indikator Output : Jumlah Dokumen Perwako Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2014



Indikator Outcome : Peraturan Walikota tentang

Penjabaran

Perubahan APBD sebanyak 200 Dokumen 6.

Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013 yaitu Jumlah Dokumen Perda pertanggungjawaban APBD Tahun 2013


58




Indikator Output : Jumlah eksemplar Perda pertanggungjawaban APBD Tahun 2013



Indikator

Outcome

:

Buku

Peraturan

Daerah

Rincian

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013 sebanyak 200 eksemplar 7.

Penyusunan

Rancangan

Peraturan

KDH

Tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013 

Indikator Output : Jumlah Eksemplar Perwako pertanggungjawaban APBD Tahun 2013



Indikator Outcome : Buku Peraturan Walikota tentang Rincian Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun 2013 sebanyak 200 eksemplar

8.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 

Indikator Output : Prosentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang terhadap target yang telah ditetapkan



Indikator Outcome : Laporan Peningkatan Penerimaan Daerah dan Peningkatan Objek Pajak Baru sebesar 100 %

9.

Cek Fisik Barang Daerah 

Indikator Output : Prosentase Cek Fisik Barang Daerah pada SKPD di Lingkungan Pemko Padang terhadap target yang telah ditetapkan



Indikator Outcome : Akurasi Keberadaan dan Kondisi Barang Daerah sebesar 100 %

10. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah 

Indikator Output : Prosentase Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah kepada WP/WR terhadap target yang telah ditetapkan



Indikator Outcome : Pemahaman Petugas dan Wajib Pajak Terhadap Tatacara Perpajakan Daerah sebesar 100 %

11. Penatausahaan Keuangan


59




Indikator Output : Prosentase Tertib Administrasi Pengelolaan pada SKPD di Lingkungan Pemko Padang terhadap jumlah SKPD



Indikator Outcome :

Tertib Administrasi Keuangan Daerah pada

SKPD di Pemko Padang sebesar 100 % 12. Pembinaan Administrasi Keuangan 

Indikator Output : Prosentase Tertid Administrasi Keuangan Daerah pada SKPD di Lingkungan Pemko Padang terhadap jumlah SKPD



Indikator Outcome : Tertib Administrasi Keuangan Daerah pada SKPD di Pemko Padang sebesar 100 %

13. Penghapusan Aset Indikator Output : Prosentase

Penghapusas Aset pada SKPD di

Lingkungan Pemko Padang terhadap target yang telah ditetapkan 

Indikator Outcome : Data dan Nilai Aset pada SKPD di Pemko Padang sebesar 100 %

14. Pengendalian dan Penyusunan DPA 

Indikator Output : Jumlah Dokumen DPA dan DPPA SKPD Kota Padang Tahun 2014



Indikator Outcome : DPA SKPD Kota Padang sebanyak 52 Dokumen

15. Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak 

Indikator Output : Prosentase pemilihan duta pajak dan sosialisasi oleh duta pajak terhadap target yang telah ditetapkan



Indikator Outcome : Pemilihan Duta Pajak Kota Padang sebesar 100 %

16. Penyelesaian TPTGR Pemko Padang 


rapat koordinasi dan penyelesaian

Tindak Lanjut TPTGR terhadap target yang telah ditetapkan 

Indikator Outcome : Terselesaikan Kerugian Barang dan uang di Lingkungan Pemerintah Kota Padang sebesar 100 %


60


17. Penertiban dan Pembongkaran Reklame 


Penertiban dan Pembongkaran

Reklame terhadap target reklame di Kota Padang 

Indikator Outcome : Laporan Penertiban dan Pembongkaran Reklame sebesar 100 %

18. Monitoring dan Validasi Data Aset 

Indikator Output : Prosentase Nilai dan Data Aset pada SKPD di Lingkungan Pemko Padang terhadap SKPD di Lingkungan Pemko Padang



Indikator Outcome :

Data Aset pada SKPD di Lingkungan Pemko

Padang sebesar 100 % 19. Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi 


Pencapaian Penerimaan PAD Kota

Padang terhadap target yang telah ditetapkan 

Indikator Outcome : Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi sebesar 100 %

20. Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak, Retribusi dan PBB  Indikator Output : Prosentase Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang terhadap target yang telah ditetapkan  Indikator Outcome : Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tercapai sebesar 100 % 21. Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB  Indikator Output : Prosentase Realisasi Penerimaan PBB sesuai dengan target yang ditetapkan  Indikator Outcome : Realisasi Target Penerimaan PBB tercapai 100 % 22. Penunjang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Indikator Output : Prosentase Alat Tulis Kantor dan penunjang lainnya dalam pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang terhadap target yang telah ditetapkan


61




Indikator Outcome : Penggunaan ATK dan penunjang lainnya pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100 %

23. Kajian Pengelolaan Bangunan yang akan ditukarguling (ruislag) 

Indikator Output : Jumlah Dokumen Kajian Bangunan yang akan ditukarguling (ruislag)



Indikator Outcome : Buku Kajian Bangunan yang akan ditukarguling (ruislag) sebanyak 1 Dokumen

24. Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan 

Indikator Output : Prosentase Penyusunan Target Pajak Bumi dan Bangunan terhadap nilai pajak bumi dan bangunan



Indikator Outcome : Target Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100 %

25. Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang 

Indikator Output : Perbandingan/Ratio

antara Anggaran dengan

Realisasi Belanja Pegawai pada APBD Kota Padang 

Indikator Outcome : Tertib dan Sesuainya antara Anggaran dengan Realisasi sebesar 100 %

26. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data Pengeluaran pada Pelaksanaan APBD Kota Padang 

Indikator Output : Perbandingan/Ratio

antara Anggaran dengan

Realisasi data Penerimaan terhadap Data Penerimaani pada APBD Kota Padang 

Indikator Outcome : Tertibnya antara Anggaran dan Penerimaan sebesar 100 %

27. Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah 

Indikator Output : Prosentase Evaluasi Laporan Keuangan pada SKPD di Lingkungan Kota Padang terhadap jumlah SKPD



Indikator Outcome : Tertibnya Pengelolaan Keuangan pada SKPD di Lingkungan Pemko Padang sebesar 100 %


62


28. Pemutakhiran Data Pajak Daerah 

Indikator Output : Prosentase Data Base Reklame terhadap Target Reklame



Indikator Outcome : Data Reklame dapat disusun sebesar 100 %

29. Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah 

Indikator Output : Jumlah Peserta Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah



Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada SKPD di Pemko Padang sebesar 100 %

30. Penilaian Aset Daerah 

Indikator Output : Prosentase Data dan Nilai Aset Pemko Padang terhadap SKPD di Lingkungan Pemko Padang



Indikator Outcome : Data dan Nilai Aset pada SKPD di Pemko Padang sebesar 100 %

31. Pemindahtanganan Aset  Indikator Output : Prosentase Penjualan dan Pemindahtanganan Aset pada SKPD di Lingkungan Pemko Padang terhadap usulan SKPD  Indikator Outcome : Terjualnya Aset dan Pemindahtanganan Aset sebesar 100 % 32. Penyusunan Laporan Aset 

Indikator Output : Jumlah Buku Laporan Aset SKPD di Lingkungan Pemko Padang



Indikator Outcome : Terdapatnya Buku Laporan Aset yang Akurat sebesar 1 Buku

33. Finalisasi Perda APBD TA 2014 

Indikator Output : Jumlah Dokumen Perda APBD Kota Padang Tahun 2014


63




Indikator Outcome : Peraturan Daerah APBD Tahun 2014 sebanyak 200 Dokumen

34. Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 

Indikator Output : Jumlah Peserta Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang



Indikator Outcome : Aparatur Memahami Perpajakan sebanyak 150 orang

35. Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah 

Indikator Output : Prosentase Asuransi Kendaraan dan Bangunan Pemko Padang terhadap target yang telah ditetapkan



Indikator Outcome : Kendaraan dan Bangunan Pemko Padang diasuransikan sebesar 100 %

36. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 

Indikator Output : Prosentase Realisasi Pencapaian

PBB terhadap

target yang telah ditetapkan 

Indikator Outcome : Realisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang tercapai sebesar 100 %

37. Informasi Pajak Daerah 

Indikator Output : Prosentase Informasi Pajak Daerah yang dilakukan oleh Aparatur terhadap target yang telah ditetapkan



Indikator Outcome : Informasi Pajak Daerah tersedia sebesar 100 %

38. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Indikator Output : Jumlah Dokumen Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Indikator Outcome : Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebanyak 1 Dokumen


64


39. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA 2014 

Indikator Output : Jumlah Dokumen Perda Penjabaran APBD Tahun 2014



Indikator Outcome : Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebanyak 172 Dokumen

40. Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 

Indikator Output : Perbandingan/Ratio Data Rencana Kebutuhan Barang

Milik

Daerah

(

RKBMD

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

)

dan

Rencana

Kebutuhan

( RKPBMD )

Indikator Outcome : Ratio RKBMD dan RKPBMD sebesar 100 %

41. Validasi Piutang PBB 

Indikator Output : Prosentase Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang terhadap target yang telah ditetapkan



Indikator Outcome : Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang valid sebesar 100 %

42. Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kota Padang sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan Sosialisasi Kebijakan Akuntansi 

Indikator Output : Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kota Padang



Indikator Outcome : Akuntansi

Pedoman Kebijakan Akuntansi dan Sistem

Pemerintahan

Daerah

Kota Padang sesuai

dengan

Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan Sosialisasi Kebijakan Akuntansi sebanyak 1 Dokumen g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.

Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi


65




Indikator Output : Prosentase Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

DPKA Kota Padang terhadap target yang telah

ditetapkan 

Indikator Outcome :

Realisasi Penerimaan Pajak/Retribusi sebesar

100 % 2.

Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji PNS ) 

Indikator Output : Jumlah Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS (SIM Gaji PNS)



Indikator Outcome : Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS (SIM Gaji PNS) sebanyak 1 Paket

3.

SIPKD/SIKD 

Indikator Output : Jumlah Peserta Pelatihan SIPKD/SIKD bagi Operator SIPKD di Lingkungan Pemko Padang



Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan SKPD dalam Mengelola Keuangan Daerah sebanyak 60 orang

4.

Peningkatan

Pengelolaan

Barang

Milik

Daerah/Sistem

Informasi

Manajemen Barang Milik Daerah (BMD/SIMBADA) 

Indikator Output : Jumlah Pengurus Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (BMD/SIMBADA)



Indikator Outcome : Tersedianya Sumber Daya Pengelolaan Barang Daerah Pemko Padang sebanyak 120 orang

5.

Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA 

Indikator Output : Prosentase Pengembangan Sistem Aplikasi Pajak Daerah/Website terhadap target yang telah ditentukan



Indikator Outcome : Realisasi Penerimaan Pajak/Retribusi tercapai sebesar 100 %

6.

Pemeliharaan Jaringan Aplikasi


66


 Indikator Output : Prosentase Pemeliharaan Jaringan Aplikasi dalam menggunakan Sistem Pembayaran Pajak secara On Line terhadap target yang telah ditetapkan  Indikator Outcome : Pemeliharaan Jaringan Aplikasi tercapai sebesdar 100% 7.

Assesment Pengelola Pendapatan Daerah  Indikator Output : Jumlah Dokumen Kajian Pengelola Pendapatan Daerah pada DPKA Kota Padang  Indikator Outcome : Kajian Pengelola Pendapatan Daerah sebanyak 1 Dokumen

8.

Pengadaan Sistem Arsip Digital 

Indikator Output : Jumlah Sistem Arsip Digital pada DPKA Kota Padang



Indikator

Outcome

:

Tersedia

Sistem

Arsip

Digital,

yaitu

Komputer/PC sebanyak 2 unit, Scanner High Speed sebanyak 4 unit, dan Software Aplikasi sebanyak 1 unit

Kelompok Sasaran Kelompok Sasaran masing-masing Kegiatan adalah sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan : 1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan kelompok sasaran Administrasi Surat-Menyurat DPKA Kota Padang

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan kelompok sasaran Pembayaran Telephone, Air dan

dan Listrik DPKA

Kota Padang 3.

Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional, dengan kelompok sasaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional DPKA Kota Padang


67


4.

Penyediaan

Jasa

Kebersihan

Kantor,

dengan

kelompok

sasaran

Pembayaran Petugas Kebersihan Kantor DPKA Kota Padang 5.

Penyediaan alat Tulis Kantor, dengan kelompok sasaran Alat Tulis Kantor DPKA Kota Padang

6.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan, dengan kelompok sasaran Barang Cetakan dan Penggadaan DPKA Kota Padang

7.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan kelompok sasaran Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor DPKA Kota Padang

8.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan kelompok sasaran Peralatan dan Perlengkapan DPKA Kota Padang

9.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan kelompok sasaran Peralatan Rumah Tangga DPKA Kota Padang

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan kelompok sasaran Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan DPKA Kota Padang 11. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan kelompok sasaran Makanan dan Minuman Pegawai DPKA Kota Padang 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan kelompok sasaran Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pejabat DPKA Kota Padang 13. Penyediaan Alat Kebersihan, dengan kelompok sasaran Alat Kebersihan Kantor DPKA Kota Padang 14. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik, dengan kelompok sasaran Pegawai Honor DPKA Kota Padang 15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, dengan kelompok sasaran Pengamanan Kantor DPKA Kota Padang b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan : 1.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan kelompok sasaran Pengadaan Kendaraan Dinas DPKA Kota Padang


68


2.

Pengadaan Mobiler, dengan kelompok sasaran Mobiler DPKA Kota Padang

3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional, dengan

kelompok sasaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional DPKA Kota Padang 4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan kelompok sasaran Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor DPKA Kota Padang

5.

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, dengan kelompok sasaran Rehabilitasi Gedung Kantor DPKA Kota Padang

6.

Penyediaan Jasa Perkantoran, dengan kelompok sasaran Pembayaran Sewa Gedung Arsip DPKA Kota Padang

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan Kegiatan : -

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, dengan kelompok sasaran Pakaian Dinas Pegawai DPKA Kota Padang

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan : 1. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD, dengan kelompok sasaran Pegawai/Aparatur SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 2. Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan Perundangan, dengan kelompok sasaran Pejabat DPKA Kota Padang 3. Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah, dengan kelompok sasaran Pegawai DPKA Kota Padang, SKPD Pemko Padang, Kolektor PBB dan Wajib Pajak 4. Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran

2014,

dengan

kelompok sasaran Aparatur/Pegawai

di

Lingkungan Pemerintah Kota Padang 5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, dengan kelompok sasaran SOP Pelayanan Pajak/Retribusi DPKA Kota Padang


69


6. Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013, dengan kelompok sasaran SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Kegiatan : -

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan kelompok sasaran Laporan Capaian Kinerja DPKA Kota Padang

f.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Kegiatan : 1.

Penyusunan Standar Satuan Harga, dengan kelompok sasaran Standar Satuan Harga Pasar Kota Padang

2.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD TA 2015, dengan kelompok sasaran Perda APBD SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

3.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD TA 2015, dengan kelompok sasaran Perwako Penjabaran APBD SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

4.

Penyusunan Ranperda Perubahan APBD TA 2014, dengan kelompok sasaran Perda Perubahan APBD SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

5.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014, dengan kelompok sasaran Perwako Penjabaran Perubahan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

6.

Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013, dengan kelompok sasaran

Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Tahun 2013 Pemerintah Kota Padang 7.

Penyusunan

Rancangan

Pertanggungjawaban

Peraturan

Pelaksanaan

KDH

Tentang

APBD 2013, dengan

Penjabaran kelompok

sasaran Perwako Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013 Pemerintah Kota Padang


70


8.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah, dengan kelompok sasaran Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi ( WR )

9.

Cek Fisik Barang Daerah, dengan kelompok sasaran Barang Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

10. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah, dengan kelompok sasaran Wajib Pajak, Petugas Palayanan dan Kolektor 11. Penatausahaan Keuangan, dengan kelompok sasaran Administrasi Keuangan DPKA Kota Padang 12. Pembinaan

Administrasi

Keuangan,

dengan

kelompok

sasaran

Aparatur/Pegawai SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 13. Penghapusan Aset, dengan kelompok sasaran Aset SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 14. Pengendalian dan Penyusunan DPA, dengan kelompok sasaran DPA SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 15. Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak, dengan kelompok sasaran Duta Pajak DPKA Kota Padang 16. Penyelesaian TPTGR Pemko Padang, dengan kelompok sasaran TPTGR SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 17. Penertiban dan Pembongkaran Reklame, dengan kelompok sasaran Reklame di Kota Padang 18. Monitoring dan Validasi Data Aset, dengan kelompok sasaran Aset SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 19. Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi, dengan kelompok sasaran Laporan Monitoring Pajak/Retribusi DPKA Kota Padang 20. Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak, Retribusi dan PBB, dengan kelompok sasaran Rapat dan Koordinasi Penerimaan PBB DPKA Kota Padang 21. Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB, dengan kelompok sasaran Pencapaian PBB DPKA Kota Padang


71


22. Penunjang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan kelompok sasaran Alat Tulis Kantor dan pendukung lainnya Pelaksanaan PBB DPKA Kota Padang 23. Kajian Pengelolaan Bangunan yang akan ditukarguling (ruislag), dengan kelompok sasaran Bangunan yang akan ditukarguling (ruislag) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 24. Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan, dengan kelompok sasaran Data Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak Kota Padang 25. Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang, dengan kelompok sasaran Data Belanja Pegawai SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 26. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data Pengeluaran pada Pelaksanaan APBD Kota Padang, dengan kelompok sasaran Data Penerimaan Pegawai SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 27. Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah, dengan kelompok sasaran Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 28. Pemutakhiran Data Pajak Daerah, dengan kelompok sasaran Data Pajak Daerah Wajib Pajak Kota Padang 29. Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, dengan kelompok sasaran Pegawai SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 30. Penilaian Aset Daerah, dengan kelompok sasaran Aset SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 31. Pemindahtanganan Aset, dengan kelompok sasaran Aset SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 32. Penyusunan Laporan Aset, dengan kelompok sasaran Aset SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 33. Finalisasi Perda APBD TA 2014, dengan kelompok sasaran Perda APBD SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang


72


34. Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah

Kota Padang, dengan

kelompok

sasaran

Bendahara

Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 35. Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah, dengan kelompok sasaran Kendaraan dan Bangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 36. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, dengan kelompok sasaran PBB DPKA Kota Padang 37. Informasi Pajak Daerah, dengan kelompok sasaran Informasi Pajak Daerah DPKA Kota Padang 38. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kelompok sasaran, Buku Rancangan Peraturan KDH tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 39. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA 2014, dengan kelompok sasaran Buku Perwako SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 40. Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan kelompok sasaran Barang Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 41. Validasi Piutang PBB, dengan kelompok sasaran Data Piutang PBB DPKA Kota Padang 42. Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kota Padang sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan Sosialisasi Kebijakan Akuntansi, dengan kelompok sasaran Buku Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kota Padang dan SKPD di Lingkungan Pemko Padang g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.

Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi, dengan kelompok sasaran Sistem Pajak On Line DPKA Kota Padang


73


2.

Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji PNS ), dengan kelompok sasaran

SIM Gaji PNS SKPD di

Lingkungan Pemerintah Kota Padang 3.

SIPKD/SIKD, dengan kelompok sasaran SIPKD SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

4.

Peningkatan

Pengelolaan

Barang

Milik

Daerah/Sistem

Informasi

Manajemen Barang Milik Daerah, dengan kelompok sasaran SIMDA SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 5.

Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA, dengan kelompok sasaran Website DPKA Kota Padang

6.

Pemeliharaan Jaringan Aplikasi, dengan kelompok sasaran Jaringan Aplikasi DPKA Kota Padang

7.

Assesment Pengelola Pendapatan Daerah, dengan kelompok sasaran Pengelola Pendapatan Daerah DPKA Kota Padang

8.

Pengadaan Sistem Arsip Digital, dengan kelompok sasaran

Sistem

Kearsipan Digital DPKA Kota Padang

Pendanaan Indikatif Kebutuhan dana untuk masing-masing Program dan Kegiatan

masih

bersifat indikatif, dimana akan ada kemungkinan terjadi pergeseran alokasi anggaran sesuai kondisi keuangan daerah dan skala prioritas program dan kegiatan. Rencana Kebutuhan Dana Indikatif masing-masing Program dan Kegiatan Tahun 2014 tersebut sebesar

Rp.

36.290.976.530,- ,

dengan rincian

sebagai berikut : a.

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

sebesar

Rp.

4.575.920.530,-, dengan Kegiatan : 1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan dengan dana sebesar Rp. 16.000.000,-


74


2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan dana sebesar Rp. 563.008.000,-

3.

Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional, dengan dana sebesar Rp. 65.312.500,4.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan dana sebesar Rp. 242.880.000,-

5.

Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan dana sebesar Rp. 136.394.830,-

6.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan dana sebesar Rp. 250.347.450,-

7.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan dana sebesar Rp. 31.356.250,-

8.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan dana sebesar Rp. 883.590.000,-

9.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan dana sebesar Rp. 92.900.000,-

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan dana sebesar Rp. 42.262.000,11. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan dana sebesar Rp. 250.000.000,12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan dana sebesar Rp. 1.268.468.000,13. Penyediaan Alat Kebersihan, dengan dana sebesar Rp. 27.181.500,14. Penyediaan

Jasa

Pelayanan

Publik,

dengan

dana

sebesar

Rp.

504.380.000,15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, dengan dana sebesar Rp. 201.840.000,b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 4.683.000.000,-, dengan Kegiatan :


75


1.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan dana sebesar Rp. 1.200.000.000,-

2.

Pengadaan Mobiler, dengan dana sebesar Rp. 738.000.000,-

3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan dana sebesar Rp. 2.100.000.000,-

4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan dana sebesar Rp. 255.000.000,-

5.

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, dengan dana sebesar Rp. 255.000.000,-

6. c.

Penyediaan Jasa Perkantoran, dengan dana sebesar Rp. 135.000.000,-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 78.000.000,-, dengan Kegiatan : -

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, dengan dana sebesar Rp. 78.000.000,-

d.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 595.100.000,-, dengan Kegiatan : 1. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD, dengan dana sebesar Rp. 85.000.000,2. Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan Perundangan, dengan dana sebesar Rp. 55.000.000,3. Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah, dengan dana sebesar Rp. 133.000.000,4. Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014, dengan dana sebesar Rp. 40.000.000,5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, dengan dana sebesar Rp. 51.260.000,6. Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2013, dengan dana sebesar Rp. 230.840.000,-


76


e.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 10.000.000,-, dengan Kegiatan : -

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan dana sebesar Rp. 10.000.000,-

f.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 23.036.664.000,-, dengan Kegiatan : 1.

Penyusunan

Standar

Satuan

Harga,

dengan

dana

sebesar

Rp.78.450.000,2.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD TA 2015, dengan dana sebesar Rp. 414.006.800,-

3.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD TA 2015, dengan dana sebesar Rp. 208.765.000,-

4.

Penyusunan Ranperda Perubahan APBD TA 2014, dengan dana sebesar Rp. 317.500.000,-

5.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014, dengan dana sebesar Rp. 298.447.000,-

6.

Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013, dengan dana sebesar Rp. 234.822.400,-

7.

Penyusunan

Rancangan

Peraturan

KDH

Tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013, dengan dana sebesar Rp. 154.073.000,8.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah, dengan dengan dana sebesar Rp. 862.156.200,-

9.

Cek Fisik Barang Daerah, dengan dana sebesar Rp. 112.153.000,-

10. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah, dengan dana sebesar Rp. 218.395.000,11. Penatausahaan Keuangan, dengan dana sebesar Rp. 998.581.400,12. Pembinaan

Administrasi

Keuangan,

dengan

dana

sebesar

268.606.000,-


77

Rp.


13. Penghapusan Aset, dengan dana sebesar Rp. 122.578.000,14. Pengendalian dan Penyusunan DPA, dengan dana sebesar Rp. 320.362.500,15. Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak, dengan dana sebesar Rp. 143.143.000,16. Penyelesaian TPTGR Pemko Padang, dengan dana sebesar Rp. 40.648.200,17. Penertiban dan Pembongkaran Reklame, dengan dana sebesar Rp. 250.000.000,18. Monitoring dan

Validasi Data Aset, dengan dana sebesar Rp.

159.615.000,19. Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi, dengan dana sebesar Rp. 398.792.000,20. Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak, Retribusi dan PBB, dengan dana sebesar Rp. 354.865.000,21. Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB, dengan dana sebesar Rp. 2.832.483.000,22. Penunjang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan dana sebesar Rp. 1.524.682.500,23. Kajian Pengelolaan Bangunan yang akan ditukarguling (ruislag), dengan dana sebesar Rp. 53.100.000,24. Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan, dengan dana sebesar Rp. 1.991.678.000,25. Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang, dengan dana sebesar Rp. 331.887.000,26. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data Pengeluaran pada Pelaksanaan APBD Kota Padang, dengan dana sebesar Rp. 367.136.000,27. Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah, dengan dana sebesar Rp. 199.382.000,-


78


28. Pemutakhiran

Data

Pajak

Daerah,

dengan

dana

sebesar

Rp.

129.503.100,29. Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, dengan dana sebesar Rp. 66.050.500,30. Penilaian Aset Daerah, dengan dana sebesar Rp. 338.185.000,31. Pemindahtanganan Aset, dengan dana sebesar Rp. 150.210.000,32. Penyusunan Laporan Aset, dengan dana sebesar Rp. 247.032.500,33. Finalisasi Perda APBD TA 2014, dengan dana sebesar Rp. 80.964.000,34. Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, dengan dana sebesar Rp. 141.015.000,35. Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah, dengan dana sebesar Rp. 6.494.363.000,36. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, dengan dana sebesar Rp. 408.270.000,37. Informasi Pajak Daerah, dengan dana sebesar Rp. 369.076.400,38. Penyusunan Rancangan

Peraturan KDH tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, dengan dana sebesar Rp. 17.537.500,39. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA 2014, dengan dana sebesar Rp. 208.605.000,40. Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan dana sebesar Rp. 47.650.000,41. Validasi Piutang PBB, dengan dana sebesar Rp. 893.792.000,42. Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kota Padang sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan

Sosialisasi

kebijakan Akuntansi, dengan dana sebesar

Rp.

188.102.000,g.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar Rp. 3.312.292.000,-


79


1.

Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi, dengan dana sebesar Rp. 753.000.000,-

2.

Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji PNS ), dengan dana sebesar Rp. 300.000.000,-

3.

SIPKD/SIKD, dengan dana sebesar Rp. 296.000.000,-

4.

Peningkatan

Pengelolaan

Barang

Milik

Daerah/Sistem

Informasi

Manajemen Barang Milik Daerah (BMD/SIMBADA), dengan dana sebesar Rp. 147.889.000,5.

Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA, dengan dana sebesar Rp. 15.100.000,-

6.

Pemeliharaan

Jaringan

Aplikasi,

dengan

dana

sebesar

Rp.

1.555.730.500,-. 7.

Assesment Pengelola Pendapatan Daerah, dengan dana sebesar Rp. 44.572.500,-.

8.

Pengadaan Sistem Arsip Digital, dengan dana sebesar Rp. 200.000.000,-

Sumber Dana anggaran 2014

untuk masing-masing Program dan Kegiatan untuk Tahun

berasal dari APBD Kota Padang. Pelaksanaan dan Pencapaian

Program dan Kegiatan

ini memberikan kontribusi yang

sangat besar terhadap

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya, serta keberhasilan Pembangunan Kota Padang Umumnya. Untuk Anggaran Program dan Kegiatan Belanja Langsung pada Tahun 2014 - 2019 adalah sebagai berikut :


80


TABEL 5.5 RENCANA ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014 - 2019 NO.

TAHUN

1

2014

2

2015

3

2016

4

2017

5

2018

6

2019

ANGGARAN (Rp) 36,290,976,530.00 30,358,629,400.00 30,709,729,400.00 30,996,599,400.00 31,297,659,400.00 31,614,769,400.00

Proyeksi Perencanaan Anggaran Tahun 2015 - 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2014, disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang tidak merupakan kegiatan lanjutan yaitu

Penyusunan SOP, Bimbingan Teknis

Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013, Kajian Pengelolaan Bangunan yang akan ditukargulingkan (Ruislag) dan lain-lain, hanya berada pada Tahun 2014.

Program dan Kegiatan secara terperinci dapat dilihat pada Lampiran

6.


81


BAB. VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal

mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Selanjutnya apabila didukung

dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundangundangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja,

perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Penetapan

indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Indikator Kinerja RPJMD sesuai dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang adalah : 1.

Prosentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang, memberikan gambaran peningkatan hasil pelayanan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan yang sah, yaitu

% hasil dari pengurangan penerimaan tahun

sekarang dengan penerimaan tahun lalu, Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019

dibandingkan dengan penerimaan

82


tahun lalu.

Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD adalah

hasil selisih

pencapaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 dengan Tahun 2012, dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2012, yaitu sebesar 29,94 %, dapat dilihat sebagai berikut : TABEL 6.1 REALISASI PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2013 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG REALISASI TAHUN NO.

2012

URAIAN

( Rp. )

REALISASI

+/-

%

TAHUN 2013

2013-2012

(2013-

( Rp )

2012)/201

( Rp)

2x 100 %) PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) 1.

Pajak Daerah

2.

Retribusi Daerah

3.

Hasil Pengelolaan

128.595.100.667

165.460.994.275

36.865.893.608

28.67

848.927.005

813.043.821

(35.883.184)

(4.23)

8.403.534.687

8.415.720.596

12.185.909

0.15

11.932.316.360,25

19.937.562.390,23

8.005.246.029,98

67.09

149.779.878.719,25

194.627.321.082,23

44.847.442.362,98

29.94

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4.

Lain-lain Pendapatan

Asli

Daerah Yang Sah Jumlah PAD

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini menggambarkan kinerja Dinas Pengelolaan dan Keuangan dan Aset yang diperoleh

selama periode akhir

tahun anggaran, memberikan hasil pencapaian yang baik berhasil dari sisi pelayanan

publik

dan

keberhasilan

urusan

pemerintahan,

sekaligus

memberikan tantangan bekerja dan layanan yang lebih optimal dan maksimal untuk periode berikutnya. Kerjasama dari semua pihak terus ditingkatkan baik aparatur, wajib pajak/wajib retribusi, petugas kolektor pajak dan instansi terkait lainnya yang masing-masing memberikan kontribusi satu sama lain. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019

83


2.

Perkembangan

Jumlah

Kegiatan

Sosialisasi/Pelatihan/Bintek

mengenai

Keuangan dan Pendapatan sebanyak 14 kegiatan. Proyeksi ini dilihat dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2013, yaitu : -

Bimbingan

Teknis

Penyusunan

APBD -

Bimbingan

Teknis

Pendapatan

Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah bagi SKPD Kelurahan

-

Sosialisasi PP No. 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

-

Teknis

Keuangan

Daerah

Pengelolaan Bagi

Kepala

Sekolah dan Pelaksana Pengelola Keuangan di Sekolah

Daerah -

- Bimbingan

Sosialisasi

Peraturan

Pedoman

Penyusunan

Tentang APBD

Daftar Barang Daerah - Sensus Barang Daerah - Sosialisasi

Barang

Daerah/Sistem

Milik Informasi

Manajemen Barang Milik Daerah (BMD/SIMBADA)

Tahun 2014 -

Sosialisasi Pajak/Retribusi

-

Asistensi PBB/BPHTB

-

Asistensi

Penyusunan

- Penyusunan Laporan Aset dan

- Pelatihan SIPKD/SIKD - Pelatihan

Laporan

Instalasi

dan

Implementasi SIM Gaji PNS

Keuangan Daerah Menggambarkan bahwa semakin banyak kegiatan Sosialisasi/Pelatihan/Bintek ini semakin menambah peningkatan Sumber Daya Manusia pada DPKA Kota Padang 3.

Dalam Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah sudah menggunakan Sistem Aplikasi Pajak, yaitu Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara On Line. Dengan penggunaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah akan meningkatkan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, akhirnya akan memberikan kontribusi pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

4.

Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah tentang APBD Kota Padang adalah sebanyak 8 Dokumen, yaitu : -

Perda APBD Tahun 2015


- Nota Keuangan Perubahan APBD

84


-

Nota Keuangan APBD Tahun 2015

-

Perwako APBD Tahun 2015

-

Perda Perubahan APBD Tahun

2014 - Perwako Perubahan APBD Tahun 2014

2014

- Perda APBD Tahun 2014 - Perwako APBD Tahun 2014

Jumlah Produk Hukun Daerah tentang APBD Kota Padang akan memberikan kekuatan

dalam pengambilan Kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang. 5.

Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah tentang Pelaksanaan APBD Pelaksanaan

APBD

Pertanggungjawaban

sebanyak 2 Dokumen, yaitu Perda Pertanggungjawaban Tahun

2013

dan

Perwako

Tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013. Jumlah Produk Hukun tentang Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD akan memberikan kekuatan

dalam pengambilan Kebijakan

pengelolaan pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 6.

Opini LHP BPK tentang Laporan Keuangan Daerah ditargetkan untuk 5 tahun mendatang adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), akan memberi arah dan memacu Kinerja Pemerintah Kota Padang untuk 5 tahun ke depan untuk lebih baik lagi.

7.

Jumlah Dokumen DPA SKPD di Lingkungan Pemko Padang adalah sebanyak 60 Dokumen

atau sebanyak 60 SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang,

sebagai panduan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang dalam mengelola anggaran dan kegiatan. 8.

Jumlah Dokumen Data Aset Daerah di Lingkungan Pemko Padang adalah 1 Dokumen yang memuat seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, sebagai pedoman dan memberikan gambaran nilai aset SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang

Data Dasar Pencapaian Tahun 2013 dan Perkembangan Program dan Kegiatan Tahun 2014 menjadi dasar dan acuan untuk penyusunan


Indikator

Kinerja

85


Rencana Strategi periode 5 tahun mendatang, yaitu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019. Secara rinci dapat dilihat tabel di bawah ini: TABEL 6.2 INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA RPJMD DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014 - 2019 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KONDISI

KINERJA NO.

KINERJA

PADA

INDIKATOR

AWAL

TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3

TAHUN 4

PADA

TAHUN 5

AKHIR

PERIODE

PERIODE

RPJMD

RPJMD 1

2

% 1

3

4

5

6

7

8

9

Peningkatan

29.94

Penerimaan Pendapatan

Asli

54.94

5%

5%

5%

5%

5%

14

14

14

14

14

14

14

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

8

8

8

8

8

8

8

2

2

2

2

2

2

2

%

%

Daerah Perkembangan jumlah sosialisasi,pelatih 2

an/bintek mengenai keuangan

dan

pendapatan 3

Jumlah

Sistem

Aplikasi Pajak Jumlah Dokumen

4

Produk

Hukum

Daerah

tentang

APBD

Kota

Padang Jumlah Dokumen

5

Produk

Hukum

Daerah

tentang

Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD


86


Jumlah 6

Produk

Hukum/Perda

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

60

60

60

60

60

60

60

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Jumlah Dokumen

1

1

1

1

1

1

1

Data Aset Daerah

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

(seluruh

(seluruh

(seluruh

(seluruh

(seluruh

(seluruh

(seluruh

SKPD)

SKPD)

SKPD)

SKPD)

SKPD)

SKPD)

SKPD)

tentang

Pajak

Daerah

7

Jumlah

Perwako

tentang

Pajak

Daerah Opini 8

LHP

BPK

tentang Laporan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen

9

DPA

SKPD

di

Lingkungan Pemko Padang

10

di

Lingkungan

Pemko Padang

Indikator Kinerja di atas sudah mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Padang untuk 5 Tahun ke depan, memberikan ukuran tingkat keberhasilan DPKA Kota Padang dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja, dan memacu kinerja aparatur dalam mencapai target yang telah ditentukan, bekerja lebih optimal dan maksimal.


87


BAB. VII PENUTUP Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan,

Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan

Fungsi DPKA untuk jangka waktu lima tahun mendatang (2014 - 2019), dengan berpedoman kepada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Tahun 2014 – 2019

disusun dengan melibatkan seluruh jajaran organisasi dengan

harapan bahwa rencana strategis ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, Rangkaian tindakan yang tertuang dalam Renstra ini dalam rangka menggali potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian Visi Kota Padang, Untuk jaminan keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing. Perencanaan Program dan Kegiatan Tahun 2014 terdiri dari 7 Program dan 79 Kegiatan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 36,290,976,530,-. Sedangkan Perencanaan Anggaran 5 tahun berikutnya adalah Tahun 2015 sebesar Rp. 30,358,629,400, Tahun 2016 sebesar

Rp. 30,709,729,400, -

Tahun 2017 sebesar Rp. 30,996,599,400,-, Tahun 2018 sebesar Rp.

31,297,659,400,-,

dan

Tahun

2019

sebesar.

Rp.

31,614,769,400,-.

Perencanaan dana masih bersifat indikatif, mengalami pergeseran tergantung pada kebutuhan organisasi. Rencana Strategis yang telah disusun diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi, oleh karena itu komitmen dan kerjasama di antara semua jajaran harus dijunjung tinggi sehingga tujuan akhir Renstra ini dapat tercapai. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG KEPALA

SYAHRUL, SE.M.Si Pembina Tk. I, Nip. 19660103 198601 1 001


88



89


LAMPIRAN 1.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING BIDANG PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di Lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan Keuangan,

urusan

kepegawaian,

urusan

perencanaan,

urusan

kearsipan,

perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan serta Aplikasi Sistem Informasi. Sekretaris mempunyai fungsi : a.

Menyusun administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga dinas, keuangan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;

b.

Menyusun anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan;

c.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia;

d.

Pembuatan evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset;

e.

Menyusun rencana kegiatan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;

f.

Menyusun rencana kegiatan pengelolaan manajemen Aplikasi sistem Informasi.

g.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas di Bidang Pendapatan Daerah. Bidang Pendapatan mempunyai fungsi : a.

Mengolah, menghimpun dan meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan;

b.

Menyusun kebijakan teknis sistem pendataan, penetapan Pajak dan Retribusi dan Sitem Penagihan yang dikelola DPKD ;

c.

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pengelolaan Pajak Daerah;

d.

Melaksanakan pendataan, pendaftaran, perhitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Administrasinya yang dikelola DPKD;


89


e.

Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan Pajak Daerah;

f.


Bidang Pengendalian

mempunyai

tugas membantu

tugas

Kepala Dinas

melaksanakan tugas di Bidang Pengendalian. Bidang Pengendalian mempunyai fungsi : a.

Mengolah, menghimpun dan meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian;

b.

Menyusun kebijakan teknis sistem pembinaan, pengawasan, pengurangan dan keberatan pajak daerah;

c.

Mengkoordinir pelaksanaan tugas penyuluhan,sosialisasi dan pengawasan administrasi kelebihan pembayaran Pajak dan Retribusi;

d.

Memberikan saran dan perkembangan kepada Kepala Dinas dalam hal memproses keberatan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

e.

Melakukan koordinasi dengan SKPD/ lembaga terkait penertiban dalam mengupayakan pengendalian, pengawasan dan sosiaisasi Pajak dan Retribusi Daerah.

f.


Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Perubahan APBD yang menyangkut tentang, Belanja langsung, Belanja tidak langsung dan pembiayaan serta penatausaahan dan perencanaan anggaran. Bidang Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Menyampaikan bahan dan perumusan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD dan Perubahan APBD.

b.

Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan pinjaman, investasi, dana cadangan dan piutang.

c.

Menyiapkan bahan dan perumusan pemberian hibah, bantuan sosial dan subsidi.


90


d.

Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan pendanaan keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

e.

Menyiapkan bahan-bahan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD dengan SKPD.

f.

Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tetang APBD, Perubahan APBD, Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD, Perubahan APBD.

g.

Melakukan Verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD, DPA SKPKD dan DPPA-SKPKD dengan TAPD.

h.

Menyiapkan bahan persetujuan dan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD, DPA-SKPKD dan DPPA-SKPKD dan DPAL-SKPD.

i.

Melaksanakan pengendalian Anggaran.

j.


Bidang Aset mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mempersiapkan bahan perumusan teknis pengelolaan barang milik daerah yang menyangkut tentang Pengamanan Aset, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan penatausahaan aset . Bidang Aset mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Menyusun kebijakan teknis sistem pencatatan dan pelaporan, pemanfaatan dan penghapusan aset;

b.

Mengolah, menghimpun dan meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Aset;

c.

Melaksanakan kebijakan pengelolaan aset daerah;

d.

Mengkoordinasikan dalam pengamanan aset

e.

Melaksanakan kegiatan penilaian aset

f.

Memproses penghapusan aset yang diusulkan SKPD

g.

Melaksanakan pencatatan kepemilikan kekayaan daerah dan menghimpun serta menyimpan bukti kepemilikan aslinya;

h.

Melaksanakan dan menyelenggarakan pemindahtangan aset;

i.

Melaksanakan dan menyelenggarakan pemutakhiran data aset daerah;

j.

Melaksanakan dan menyelenggaraan, pencatatan dan pelaporan aset daerah

k.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.


91


Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan

kebijakan

mempersiapkan

akuntansi

penyusunan

Pemerintah rancangan

Daerah

dan

Peraturan

pelaporan Daerah

serta

tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

b.

Menyiapkan bahan sistem akuntansi pemerintah daerah

c.

Menyelenggarakan

sistem

dan

prosedur

akuntansi

penerimaan

kas,

pengeluaran kas, asset dan selain kas pada SKPKD. d.

Menyiapkan laporan arus kas secara periodik

e.

Menyusun laporan realisasi semester I APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester I anggaran pendapatan dan belanja SKPD

f.

Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara penggabungan laporan keuangan SKPD.

g.

Menyiapkan

rancangan

peraturan

daerah

tentang

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD yang meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. h.

Melakukan Fasilitasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi pada SKPD.

i.


Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap Bendahara serta melakukan pengujian, memproses anggaran pendapatan dan belanja daerah Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas sebagai berikut : a.

Menyiapkan anggaran kas

b.

Menyiapkan SPD untuk ditanda tangani oleh PPKD

c.

Menerbitkan SP2D

d.

Membuka rekening penerimaan dan pengeluaran pada Bank yang ditetapkan oleh Walikota

e.

Menyiapkan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah

f.

Memantau dan pengaturan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan yang ditunjuk


92


g.

Mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD menyimpan uang daerah

h.

Melaksanakan

penempatan

uang

daerah

dan

mengelola/penatausahaan

invenstasi daerah. i.

Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD

j.

Melakukan

pembayaran

berdasarkan

permintaan

pejabat

pengguna

anggaran(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas beban rekening kas umum daerah k.

Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah

l.

Melaksanakan pengelolaan piutang daerah dan dana cadangan

m. Menyusun laporan arus kas secara periodik kepada Walikota n.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya


93

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG Perda No. 14 Tahun 2013 KEPALA SYAHRUL, SE, M.Si Nip.19660103 198601 1 001 (IV/b) SEKRETARIS JASRIZAL, SH, M.Si NIP. 19650706 198603 1 007 (IV/a)

KA. SUB BAGIAN UMUM

KA. SUB BAGIAN KEUANGAN

DAN KEPEGAWAIAN ELLINDA SISWATI, SE

KA. BIDANG PENDAPATAN

SISTEM INFORMASI FAUZAN IBNOVI, ST, M.Si

A T O S, SE

NIP. 19640404 199103 2 007 (III/d)

KA. SUB BAGIAN APLIKASI

Nip. 19730422 200312 1 001 (III/c)

NIP. 19760730 200312 1 002 (III/d)

KA. BIDANG

KA. BIDANG

KA. BIDANG

KA. BIDANG

KA. BIDANG

PENGENDALIAN

ANGGARAN

ASET

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

PERBENDAHARAAN

ALFIADI, S. SOS, MM

AFRIALDI MASBIRAN, SH, M.Hum

YULFI YENDRI, SE, MM

Drs. FERY E. RINALDI, MM

DRS. BASYARUDDIN

H. KENNEDI, SE, MM

NIP. 19700802 1991011 001 (III/d)

NIP. 19670725 199703 1 004 (IV/a)

NIP. 19671223 199303 2 005 (IV/a)

NIP. (IV/a)

NIP. 19590410 198103 1 001 (IV/b)

NIP. 19611116 198612 1 001 (IV/a)

KASI PENDATAAN

KA.SEKSI

KA. SEKSI ANGGARAN

KA. SEKSI

KA. SEKSI

KA. SEKSI PENERIMAAN

DAN PENDAFTARAN

PEMBINAAN WP/WR

BELANJA LANGSUNG

PENGAMANAN ASET

AKUNTANSI

PENATAUSAHAN

FIRDAUS, SE

Ir. YUNIARTI

IR. NURFITRI, M.SI

PERWITA SARI, ST, MT

SYUKRAL SYAUKANI, SE, Akt, MM

HENDRI, SE, MM

NIP. 19591218 198503 1 005 (III/d)

NIP. 19650613 199308 2 001 (III/d)

Nip. 19700207 199403 2 008/ IV/a

NIP. 19720802 200604 2 011/ III/b

NIP. 19810417 200501 1 009 (III/c)

NIP.19651209 199401 1 001 (IV/a)

KA.SEKSI

KA. SEKSI

KA. SEKSI BELANJA TIDAK

KA. SEKSI PENIL, PENGHAPUSAN

KA. SEKSI

KA. SEKSI

PENETAPAN

PENGAWASAN

LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN

DAN PEMINDAHTANGANAN ASET

PELAPORAN

PENGELUARAN

SARAMAN, S.Kom

JAMBUR SITEPU, SE

ADE HENDRAMA, SE, MM

Nip.19670615 199703 1 006 (III/d)

NIP.19660810 200901 1 003(III/a)

Nip.19761227 200212 1 006 (III/c)

DENY, S. KOM NIP. 1969

/ III/d

KA.SEKSI

KA.SEKSI PENGURANGAN

KA.SEKSI PENATAUSAHAAN

PENAGIHAN

& KEBERATAN

PERENCANAAN ANGGARAN

ASET

AL ANHAR, SHI, MPA

DELFITRIYANTI, SE

Ir. AKMAL, M.Si

HERISMAN, SH

Nip. 19660812 199203 1 012 (IV/a)

NIP. 19670621 199803 1 003 (III/c)

NIP. 19800417201001 1 008 (III/b)

Nip. 19710823 199303 2 006 (III/c)

KASI PENATAUSAHAAN

EVI KHASNATI, AMAE

MARNELITA, SE

NIP. 19641001 199003 2 007 (III/c)

NIP. 19610910 198611 2 001 (III/d)

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN RENSTRA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2009 - 2013 LAMPIRAN 5 NO .

1 I

ANGGARAN RENSTRA SKPD (Rp)

REALISASI CAPAIN (Rp)

% REALISASI CAPAIN

PROGRAM/KEGIATAN

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

TAHUN 2009

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2009

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2009

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1,652,606,250

1,700,000,000

1,810,000,000

1,840,000,000

1,870,000,000

1,391,668,299

1,346,276,046

2,067,331,149

2,816,215,475

3,909,125,416

84.21

79.19

114.22

153.06

209.04

7,500,000

8,000,000

9,300,000

10,500,000

11,250,000

3,402,800

4,771,110

5,870,500

6,827,500

9,280,130

45.37

59.64

63.12

65.02

82.49

140,523,974

180,095,569

388,524,751

31.51

26.85

610.97

733.89

1,532.64

82.50

30.13

67.45

62.63

55.13

100.00

92.25

88.66

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

20,000,000

22,500,000

23,000,000

24,540,000

25,350,000

6,302,798

6,040,789

3

Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

40,000,000

41,000,000

42,400,000

43,500,000

44,665,000

33,000,000

12,351,925

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & 4 Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

11,375,000

12,650,000

13,350,000

14,170,000

15,675,000

7,673,000

7,923,000

7,360,000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

10,250,000

11,000,000

12,250,000

10,250,000

10,147,113

10,861,000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor

99,468,000

100,000,000

150,000,000

155,480,000

156,000,000

189,378,500

128,253,650

236,291,500

91,066,620

100,857,700

190.39

128.25

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan

529,608,650

550,000,000

565,060,000

566,200,000

567,540,000

238,256,545

318,078,125

344,413,725

150,160,620

189,386,600

44.99

Penyediaan Komponen Instalasi 8 Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

10,000,000

12,000,000

13,270,000

14,350,000

15,670,000

9,895,011

25,550,484

13,229,700

15,866,300

20,707,000

7

-

-

21,059,400

32,630,750

-

-

-

-

148.62

208.17

157.53

58.57

64.65

57.83

60.95

26.52

33.37

98.95

212.92

99.70

110.57

132.14

9

Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor

43,319,000

44,500,000

45,600,000

46,350,000

47,210,000

114,558,150

163,321,000

475,334,000

1,054,855,800

1,350,450,000

264.45

367.01

1,042.40

2,275.85

2,860.52

10

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

25,960,000

26,000,000

28,200,000

29,460,000

30,830,000

17,652,500

17,438,500

17,560,000

20,894,200

28,913,385

68.00

67.07

62.27

70.92

93.78

11 Penyediaan Makanan dan Minuman

70,845,000

80,500,000

82,280,000

82,450,000

89,440,000

65,525,595

66,523,250

109,928,250

163,019,366

249,445,745

92.49

82.64

133.60

197.72

278.90

213,750,000

211,500,000

220,170,000

223,550,000

230,300,000

206,740,300

276,553,700

461,709,700

864,480,300

1,302,208,355

96.72

130.76

209.71

386.71

565.44

14,560,000

15,870,000

614,890,000

620,200,000

12

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

13 Penyediaan Alat Kebersihan Kantor 14 Peningkatan Jasa Pelayanan Publik

570,530,600


580,350,000

605,120,000

26,680,000 489,033,100

309,323,400

244,248,800

247,889,800

210,041,000

168.12 85.72

53.30

40.36

40.31

33.87

Page 110

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang 1

2

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

15

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

883,531,000

553,340,000

636,000,000

663,700,000

678,000,000

860,945,415

497,667,141

568,173,180

767,830,199

1,594,744,995

97.44

89.94

89.34

115.69

235.21


490,810,000

505,840,000

580,500,000

600,700,000

610,500,000

477,562,800

497,667,141

522,386,255

680,784,098

1,511,744,570

97.30

98.38

89.99

113.33

247.62

16

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

14,502,000

17,500,000

20,500,000

25,000,000

27,500,000

7,925,000

-

83,000,425

54.65

-

17


27,869,000

30,000,000

35,000,000

38,000,000

40,000,000

23,515,175

-

-

84.38

-

18

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

-

79.39

19

Pengadaan Sarana dan Prasarana Akibat Bencana

III

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

20 Pengadaan Pakaian Dinas serta Kelengkapannya

350,350,000

106,000,000

42,500,000

45,300,000

33,175,000

36,000,000

42,500,000

45,300,000

70,000,000

-

48,700,000

80,000,000

90,000,000

105,000,000

22 Bintek/Pelatihan/Pendidikan Formal

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

23

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

30,000,000

30,000,000

20,000,000

20,000,000

24

Bintek Implementasi Peraturan Peundang-undangan

20,000,000

20,000,000

30,000,000

35,000,000

15,000,000

56,500,000

61,500,000

65,700,000

15,000,000

16,500,000

18,000,000

20,000,000

Penyusunan Laporan Capaian 25 Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

-

-

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

-

-

27

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

-

-

28

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

-

-

30

5,309,323,100

Penyusunan Analisa Standar Belanja


-

229.07

301.82 -

-

24,235,000

28,749,600

31,871,000

-

24,235,000

28,749,600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44,287,850

96.07

-

57.02

63.46

96.07

-

57.02

63.46

44,287,850

-

90.94

90.94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,703,900

6,512,100

9,372,550

9,785,500

58.03

11.53

15.24

14.89

8,703,900

6,512,100

9,372,550

9,785,500

58.03

39.47

52.07

48.93

-

26

Program Peningkatan dan 29 Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

31,871,000

48,700,000

70,000,000

Program Peningkatan dan V Pengembangan dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD

-

73,800,000

33,175,000

Program Peningkatan IV Kapasitas Sumber Daya Aparatur

87,046,101

278,142,440

-

21 Pengadaan Mesin Kartu Absensi

45,786,925

4,325,944,850

15,000,000

16,500,000

17,500,000

12,000,000

13,000,000

13,200,000

13,000,000

14,000,000

15,000,000

4,641,196,556

5,089,285,000

5,449,990,000

35,000,000

40,000,000

-

-

-

-

-

-

2,232,195,141

3,217,049,976

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,189,713,905

4,944,210,489

4,910,158,654

372,185,491

45,573,900

42.04

74.37

68.73

97.15

90.09

1,063.39

113.93

Page 111

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang 1 31

2 Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD Tahun 2010

Penyusunan Rancangan Peraturan 32 KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2010 Penyusunan Rancangan Perda 33 Tentang Perubahan APBD Tahun 2009 Penyusunan Rancangan Peraturan 34 KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2009 Penyusunan Rancangan Perda 35 tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2008 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran 36 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2008 37 Asistensi Pengelolaan Keuangan Intensifikasi dan Ekstensifikasi 38 Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

5

6

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Bagi Hasil Pajak

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

153,097,000

155,050,000

165,000,000

175,000,000

180,000,000

79,141,150

123,217,950

163,131,960

266,542,850

302,554,450

51.69

79.47

98.87

152.31

168.09

71,178,000

72,030,000

75,500,000

80,000,000

85,000,000

11,175,000

4,041,250

18,009,360

39,321,900

13,243,587

15.70

5.61

23.85

49.15

15.58

158,874,600

160,200,000

165,400,000

175,500,000

181,000,000

147,767,025

176,934,240

201,441,740

292,319,627

278,143,587

93.01

110.45

121.79

166.56

153.67

66,178,000

67,180,000

70,504,000

72,500,000

73,000,000

56,301,260

54,100,200

63,318,360

82,300,565

130,579,200

85.08

80.53

89.81

113.52

178.88

153,601,500

155,250,400

160,000,000

165,500,000

168,000,000

135,860,795

178,928,870

179,544,230

210,102,500

179,749,100

88.45

115.25

112.22

126.95

106.99

66,626,300

68,730,200

70,450,500

72,500,000

74,000,000

73,734,600

67,707,860

86,049,680

105,297,760

109,499,220

110.67

98.51

122.14

145.24

147.97

130,919,700

135,400,000

137,600,000

140,000,000

142,000,000

101,605,100

105,848,900

29,207,000

23,972,100

26,503,400

77.61

78.17

21.23

17.12

18.66

1,926,737,000

750,000,000

800,000,000

850,000,000

900,000,000

136,598,500

69,839,300

86,605,500

389,187,450

483,410,000

7.09

9.31

10.83

45.79

53.71

Penyusunan Rancangan Peraturan 39 Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi 40

7

100,000,000

200,000,000

97,750,500

97.75

1,485,006,950

1,250,000,000

1,400,000,000

1,500,000,000

1,600,000,000

439,863,824

689,679,511

946,918,325

586,009,541

29.62

55.17

67.64

39.07

41 Penatausahaan Keuangan

95,490,000

96,503,000

97,560,800

100,000,000

105,000,000

142,341,875

335,523,000

623,756,500

808,710,125

1,041,346,580

149.06

347.68

639.35

808.71

991.76

42 Pembinaan Administrasi Keuangan

61,300,000

62,500,000

65,500,000

70,000,000

72,000,000

57,752,500

67,977,900

90,382,880

124,889,400

250,853,650

94.21

108.76

137.99

178.41

348.41

43 Penghapusan Aset

54,672,500

55,475,800

57,250,000

60,000,000

65,000,000

56,638,800

96,798,300

113,967,100

109,392,150

207,043,800

103.60

174.49

199.07

182.32

318.53

136,156,700

389,575,400

498,464,300

68.03

-

194.51

519.43

639.06

99.64

-

44

Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah

51,191,000

60,500,000

70,000,000

75,000,000

78,000,000

34,826,600

-

45

Pembuatan Banner Tempat Pemasangan Reklame

76,633,000

77,800,350

81,565,000

85,000,000

90,000,000

76,355,000

-

46

Pengendalian Anggaran dan Penyusunan DPA SKPD

140,415,000

145,500,000

150,200,000

155,000,000

158,000,000

89,755,935

82,052,400

79,198,750

198,542,430

229,288,880

63.92

56.39

52.73

128.09

145.12

47 SIPKD/SIKD

74,025,000

75,850,000

80,000,000

85,000,000

90,500,000

104,501,775

47,717,500

130,776,520

89,577,200

680,689,700

141.17

62.91

163.47

105.38

752.14

48 Penyelesaian TPTGR Pemko Padang 49 Penilaian Aset Daerah

14,600,000

15,800,750

20,000,000

25,000,000

28,000,000

3,519,200

266,000

461,800

16,606,200

15,625,800

24.10

1.68

2.31

66.42

55.81

61,198,500

62,540,600

70,000,000

75,000,000

80,000,000

55,370,300

-

470,699,800

55,637,600

90.48

-

627.60

69.55

50 Evaluasi Standar Analisa Biaya

26,415,050

29,215,950

30,850,690

20,044,350

-

75.88

-

210,849,000

215,000,000

220,400,000

221,500,000

222,600,000

149,370,652

123,103,220

75,000,000

80,000,000

85,680,000

86,785,000

87,890,000

38,839,000

44,225,400

Penyusunan Ranperda dan 51 Ranperwako APBD Tahun 2009 Penertiban dan Pembongkaran 52 Reklame di Kota Padang


-

143,037,000

-

368,978,000

86,774,500 150,780,000

70.84

57.26

-

166.94

-

425.16

-

38.98 171.56

Page 112


2

53 Kajian Potensi Pajak dan Retribusi 54 Sosialisasi Kebijakan Akuntansi 55

5

6

121,827,500

125,567,000

33,487,500

Sosialisasi/Pelaksanaan dan Pengawasan Pajak dan Retribusi

Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah Penyusunan Sistem Informasi 57 Pengelolaan Keuangan Daerah 56

58 59 60 61 62 63 64 65

Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Peningkatan Manajemen Investasi Daerah Revaluasi/Appraisal Aset /Barang Daerah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Belanja SKPD Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pendataan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Sosialisasi dalam rangka Pembekalan Kolektor PBB

8

9

135,785,566

200,000,000

250,000,000

40,950,000

45,000,000

48,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

33,000,000

150,000,000

33,000,000

10

11 83,509,500

12

13 -

14

15

-

-

-

-

-

-

37,000,000

-

35,000,000

50,000,000

30,000,000

40,000,000

75,000,000

40,000,000

80,000,000

80,000,000

-

60,000,000

-

90,000,000

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45,000,000

-

-

-

-

-

-

85,000,000

-

-

-

-

165.02

124,397,400 -

95,000,000

-

-

51,114,000 -

-

-

-

-

30,000,000

-

-

-

-

68 Penyusunan Ranperda Pajak

70,000,000

116,005,475

165.72

Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 69 (Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah/ DPIPD)

30,000,000

738,664,000

2,462.21

Penunjang Pengembangan Sisitem Informasi Pengembangan 70 Keuangan Daerah (Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah/ DPIPD)

30,000,000

10,909,200

36.36

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Peningkatan Manajemen Invenstasi 73 Daerah Revaluasi/Appraisal Aset/Barang 74 Daerah 72

JUMLAH

7,878,635,350


-

-

-

Sosialisasi/Pelaksanaan dan Pengawasan Pajak dan Retribusi

Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

146.35

114,455,600

34,850,800

71

19 -

-

66.51

18 -

55,262,300

-

17 -

70,000,000

66 Sosialisasi Kebijkanan Akuntansi 67

7

25,000,000

-

70,000,000

-

50,000,000

-

70,000,000

-

6,770,284,850

7,266,196,556

7,789,785,000

8,217,390,000

4,516,679,855

5,069,697,063

5,855,965,334

8,566,378,313

10,468,102,415

57.33

74.88

80.59

109.97

127.39

Page 113


PROYEKSI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 - 2019 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG LAMPIRAN 6

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

NO.

1

TUJUAN

2

SASARAN

KODE

3

INDIKATOR KINERJA PRPOGRAM URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

5

6

7

DATA CAPAIN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2014)

8

TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3

TAHUN 4

TAHUN 5

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 19

URUSAN WAJIB Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

I

1

2

1.20.01

Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkantoran

Tersedia Surat Menyurat dan Administrasi Perkantoran

Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Tersedia Sumber dan Administrasi Daya Air dan Listrik Perkantoran

4,575,920,530.00 Indikator Output :

3,092,319,000.00

3,246,319,000.00

3,409,319,000.00

3,579,319,000.00

3,758,319,000.00

16,000,000.00

100%

15,000,000.00

100%

15,000,000.00

100%

15,000,000.00

100%

15,000,000.00

100%

15,000,000.00

100%

563,008,000.00

100%

463,008,000.00

100%

463,008,000.00

100%

463,008,000.00

100%

463,008,000.00

100%

463,008,000.00

100%

48,591,000.00

100%

48,591,000.00

Tersedianya Jasa Surat Menyurat Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 1.20.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Indikator Output : Air dan Listrik Tersedianya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas

1.20.01.06

3


Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Indikator Output : Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

4

5

Terlaksananya Kebersihan Kantor

6

48,591,000.00

146 Unit

48,591,000.00

146 Unit

48,591,000.00

146 Unit

Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Indikator Output :

242,880,000.00

100%

242,880,000.00

100%

242,880,000.00

100%

242,880,000.00

100%

242,880,000.00

100%

242,880,000.00

100%


136,394,830.00

100%

127,000,000.00

100%

127,000,000.00

100%

127,000,000.00

100%

127,000,000.00

100%

127,000,000.00

100%

250,347,450.00

100%

250,000,000.00

100%

250,000,000.00

100%

250,000,000.00

100%

250,000,000.00

100%

250,000,000.00

100%

31,356,250.00

100%

23,000,000.00

100%

23,000,000.00

100%

23,000,000.00

100%

23,000,000.00

100%

23,000,000.00

100%

883,590,000.00

100%

150,000,000.00

100%

150,000,000.00

100%

150,000,000.00

100%

150,000,000.00

100%

150,000,000.00

100%

Tersedianya Alat Tulis Kantor Indikator Outcome :

Tersedia Alat Tulis Kantor

Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 1.20.01.11


146 Unit

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Indikator Outcome :

1.20.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkantoran

146 Unit

Tersedianya Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Indikator Outcome :

1.20.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkantoran

65,312,500.00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan

Indikator Output : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan Indikator Outcome :

Tersedia Barang Cetakan


7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Untuk Meningkatkan Tersedia Komponen Pelaksanaan Tugas Instalasi dan Administrasi Listrik/Penerangan Perkantoran Bangunan Kantor

Indikator Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas

8

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Untuk Meningkatkan 1.20.01.13 kantor Pelaksanaan Tugas Tersedia Peralatan dan dan Administrasi Perlengkapan Kantor Perkantoran


Indikator Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Page 114


2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Indikator Outcome :

1.20.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

9

10

Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Tersedia Peralatan dan Administrasi Rumah Tangga Perkantoran


Tersdia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan


92,900,000.00

100%

10,000,000.00

100%

10,000,000.00

100%

10,000,000.00

100%

10,000,000.00

100%

10,000,000.00

100%

42,262,000.00

100%

22,000,000.00

100%

22,000,000.00

100%

22,000,000.00

100%

22,000,000.00

100%

22,000,000.00

100%

250,000,000.00

100%

260,000,000.00

100%

260,000,000.00

100%

260,000,000.00

100%

260,000,000.00

100%

260,000,000.00

100%

1,268,468,000.00

100%

750,000,000.00

100%

904,000,000.00

100%

1,067,000,000.00

100%

1,237,000,000.00

100%

1,416,000,000.00

100%

27,181,500.00

100%

29,000,000.00

100%

29,000,000.00

100%

29,000,000.00

100%

29,000,000.00

100%

29,000,000.00

100%

504,380,000.00

19 Orang

500,000,000.00

19 Orang

500,000,000.00

500,000,000.00

19 Orang

500,000,000.00

19 Orang

500,000,000.00

19 Orang

201,840,000.00

100%

201,840,000.00

100%

201,840,000.00

201,840,000.00

100%

201,840,000.00

100%

201,840,000.00

100%

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 1.20.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Outcome :

1.20.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 11


Tersedianya Makanan dan Minuman Indikator Outcome :

Makanan dan Minuman Kantor


12

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


14

Tersedia Alat Kebersihan Kantor

Meningkatnya Pelaksanaan Tugas

Untuk Meningkatkan Pengamanan Kantor

Pembayaran Gaji Pegawai Honor

1.20.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

16

Untuk Peningkatan Peleyanan pada Wajib Pajak

19 Orang

Indikator Outcome :

Pembayaran Jasa Security Kantor

II

Indikator Output : Terlaksananya Pembayaran Gaji Pegawai Honor

1.20.01.39 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 15

Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Indikator Output : Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Indikator Outcome :

1.20.01.21 Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkantoran

Indikator Output : Terlaksananya RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Indikator Outcome :

Terlaksananya Rapat Untuk Meningkatkan dan Konsultasi oleh Pelaksanaan Tugas Aparatur, SKPD dan Administrasi Terkait dan Pejabat Perkantoran Eselon 1.20.01.20 Penyediaan Alat Kebersihan Kantor

13



100%

Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor

-

-

-

Indikator Outcome :

-

-

-

Meningkatnya Pelaksanaan Tugas

-

-

-

2,135,000,000.00

2,242,000,000.00

2,354,750,000.00


1,200,000,000.00

1,937,000,000.00 2 Unit

650,000,000.00

2,034,000,000.00 2 Unit

747,000,000.00

2 Unit

778,000,000.00

2 Unit

778,000,000.00

2 Unit

778,000,000.00

2 Unit

Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4/2

Penambahan Kendaraan Dinas

Indikator Outcome : Meningkatnya Sarana dan Parasana Aparatur 1.20.02.10 Pengadaan Mobiler

Indikator Output :

738,000,000.00

100%

250,000,000.00

100%

250,000,000.00

100%

300,000,000.00

100%

307,000,000.00

100%

307,000,000.00

100%

2,100,000,000.00

100%

707,000,000.00

100%

707,000,000.00

100%

707,000,000.00

100%

707,000,000.00

100%

800,000,000.00

100%

Tersedianya Mobiler 17

Untuk Peningkatan Kinerja Pegawai

Indikator Outcome :

Tersedia Mobiler Kantor

Meningkatnya Sarana dan Parasana Aparatur 1.20.02.24



Indikator Output :

Page 115


18

2


3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terawat Kendaraan Dinas

Indikator Outcome : Meningkatnya Sarana dan Parasana Aparatur


Terpelihara Peralatan Gedung Kantor

1.20.02.28


Indikator Output :

255,000,000.00

100%

80,000,000.00

100%

80,000,000.00

100%

90,000,000.00

100%

120,000,000.00

100%

129,750,000.00

100%

100%

50,000,000.00

100%

50,000,000.00

100%

50,000,000.00

100%

100,000,000.00

100%

100,000,000.00

100%

255,000,000.00

100%

100,000,000.00

100%

100,000,000.00

100%

100,000,000.00

100%

110,000,000.00

100%

120,000,000.00

100%

135,000,000.00

100%

100,000,000.00

100%

100,000,000.00

100%

110,000,000.00

100%

120,000,000.00

100%

120,000,000.00

100%

Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Indikator Outcome :

19

Meningkatnya Sarana dan Parasana Aparatur 1.20.02.36

20


Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air Indikator Output : dan Telephone

-

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air dan Telephone Indikator Outcome :

Terpelihara Alat Listrik, Air dan Telephone

Meningkatnya Sarana dan Parasana Aparatur 1.20.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

21


Indikator Output : Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor Indikator Outcome :

Rehab Gedung Kantor

Meningkatnya Sarana dan Parasana Aparatur 1.20.02.51 Penyediaan Jasa Perkantoran

22

Untuk Penyediaan Gedung Arsip DPKA

23

Untuk Peningkatan Disiplin Aparatur

Tersedianya Gedung Arsip pada DPKA Indikator Outcome :

Sewa Gedung Arsip

III

Indikator Output :

1.20.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.03.02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Terbayarnya Sewa Gedung Arsip pada DPKA 78,000,000.00 Indikator Output :

78,000,000.00

100%

-

81,900,000.00 100%

86,000,000.00

81,900,000.00

100%

Terlaksananya penyediaan pakaian dinas PNS DPKA Indikator Outcome :

Pakaian Dinas PNS

Meningkatnya Disiplin Aparatur IV

24

25

1.20.05

Untuk Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.05.11 Bimbingan Teknis Penyusunan APBD

Terlaksananya Bintek Penyusunan APBD pada SKPD Pemko Padang

Untuk Peningkatan Terlaksananya Pengetahuan dan Asistensi Penyusunan Keterampilan Sumber APBD pada SKPD Daya Aparatur Pemko Padang

595,100,000.00 Indikator Output :

350,000,000.00

85,000,000.00

367,770,000.00

-

-

90,290,000.00

86,000,000.00

100%

94,810,000.00

90,290,000.00

100%

94,810,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

386,100,000.00

405,400,000.00

425,750,000.00

-

-

100%

-

Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan APBD Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Sumber Daya Aparatur Seluruh SKPD dalam Menyusun APBD 1.20.05.17 Asistensi Penyusunan APBD


Indikator Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan APBD Indikator Outcome :

132 orang

50,000,000.00

132 orang

67,770,000.00

132 orang

85,000,000.00

132 orang

90,000,000.00

132 orang

85,000,000.00

132 orang

Page 116


2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.05.22

26

Untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan Perundangan

Terlaksananya Bintek Keuangan Daerah oleh Aparatur DPKA

Indikator Output :

55,000,000.00

27 Orang

54,000,000.00

27 Orang

70,000,000.00 27 Orang

71,100,000.00 27 Orang

81,000,000.00 27 Orang

85,000,000.00

27 Orang

133,000,000.00

250 Orang

50,000,000.00

250 Orang

157,000,000.00 250 Orang

157,000,000.00

250 Orang

161,400,000.00

250 Orang

171,000,000.00 250 Orang

40,000,000.00

128 Orang

40,000,000.00

128 Orang

73,000,000.00 128 Orang

73,000,000.00

128 Orang

73,000,000.00

128 Orang

84,750,000.00 128 Orang

Terlaksananya Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

27

Untuk Peningkatan SDM Aparatur tentang PBB dan BPHTB

Terlaksana Bintek Pendapatan Daerah pada SKPD Pemko Padang

1.20.05.23 Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah

Indikator Output : Terlaksananya Bintek Pengelolaan PBB dan BPHTB Pemko Padang Indikator Outcome : Meningkatanya SDM Aparatur yang mendalami Pengertian PBB dan BPHTB

1.20.05.42 Untuk Penyediaan Buku Pedoman Penyusunan APBD

Tersusun Buku Pedoman Penyusunan APBD

Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD

Indikator Output : Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan APBD

28

Indikator Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

29

Untuk Penyediaan SOP Pajak dan Retribusi Daerah

Tersusun SOP Pajak dan Retribusi Daerah

Penyusunan Standar Operasional Prosedur 1.20.05.43 ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Indikator Output : Retribusi Daerah

51,260,000.00

Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Indikator Outcome : SOP Pajak dan Retribusi Daerah Indikator Output :

30

Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013

Terlaksananya Bimbingan Teknis Untuk Peningkatan Penerapan Peraturan Kapasitas Sumber Menteri Dalam Daya Aparatur Negeri No. 64 Tahun 2013

230,840,000.00

Terlaksananya Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Indikator Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.05.17

31


Pendidikan dan Pelatihan Penatausahaan untuk PPK dan Bendahara Pengeluaran

Indikator Output :

100%

56,000,000.00

100%

50,000,000.00

Terlaksananya Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah

Terlaksananya Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah

Indikator Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

32


Terlaksananya Pemetaan Reklame Kota Padang

1.20.05.17 Pemetaan Reklame


Indikator Output :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya Pemetaan Reklame Kota Padang

Page 117


2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Indikator Outcome : Pemetaan Reklame Kota Padang

33


Tersedianya Videotron Kota Padang

1.20.05.05 Pengadaan Videotron

Indikator Output :

100%

50,000,000.00

Tersedianya Videotron Kota Padang Indikator Outcome : Videotron Kota Padang

V

34

1.20.06

Untuk Penyediaan Data dan Informasi Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPKA

Tersedia Data dan Informasi Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPKA

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

10,000,000.00

Indikator Output :

100%

8,500,000.00

8,930,000.00

100%

8,930,000.00

9,370,000.00

100%

Ada Data dan informasi Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPKA

1.20.17

Untuk Penyediaan Data dan Nilai Aset

10,000,000.00

8,500,000.00

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPKA Indikator Outcome :

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20.17.002 Penyusunan Standar Satuan Harga

VI

35

1.20.06.01

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


22,360,360,400.00

22,360,360,400.00

9,370,000.00

9,840,000.00

100%

9,840,000.00

10,330,000.00

100%

10,330,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,360,360,400.00

22,360,360,400.00

100%

22,360,360,400.00

78,450,000.00

100%

78,450,250.00

100%

78,450,250.00

100%

78,450,250.00

100%

78,450,250.00

100%

78,450,250.00

100%

414,006,800.00

100 Buku

414,000,000.00

100 Buku

414,000,000.00

100 Buku

414,000,000.00

100 Buku

414,000,000.00

100 Buku

414,000,000.00

100 Buku

208,765,000.00

30 Buku

208,000,000.00

30 Buku

208,000,000.00

30 Buku

208,000,000.00

30 Buku

208,000,000.00

30 Buku

208,000,000.00

30 Buku

317,500,000.00

200 Buku

317,500,000.00

200 Buku

317,500,000.00

200 Buku

317,500,000.00

200 Buku

317,500,000.00

200 Buku

317,500,000.00

200 Buku

Terlaksananya Penjualan dan Pemindahtanganan Aset

Tersusun Buku Standar Satuan Harga

Indikator Outcome : Ada Data dan Nilai Aset

Untuk Tersusun Buku Penyediaan Perda APBD dan Dokumen APBD Nota Keuangan

1.20.17.006

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Indikator Output :

Tersusunnya Perda APBD Kota Padang dan Nota Keuangan APBD

36

Indikator Outcome : Jumlah Perda tentang APBD 1.20.17.007

37

Untuk Penyediaan Dokumen Penjabaran APBD sebagai Dasar Pelaksanaan Pembangunan

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

Tersusun Buku Perda Penjabaran APBD

Indikator Output :

Tersusunnya Perwako Penjabaran APBD Indikator Outcome Jumlah Perda tentang Penjabaran APBD 1.20.17.008

38

Tersedianya Dokumen Perubahan APBD sebagai Dasar Pelaksanaan Pembangunan

Tersusun Buku Perda Perubahan APBD

Penyusunan Ranperda Perubahan APBD

Indikator Output : Tersusunnya Perda Perubahan APBD Kota Padang dan Nota Keuangan APBD Indikator Outcome : Jumlah Perda tentang Perubahan APBD


Page 118


2

3

5

1.20.17.009

39

Untuk Penyediaan Dokumen Perubahan APBD sebagai Dasar Pelaksanaan Pembangunan

6

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tersusun Buku Perwako Perubahan APBD

7 Indikator Output :

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

298,447,000.00

200 Buku

207,000,000.00

200 Buku

207,000,000.00

200 Buku

207,000,000.00

200 Buku

207,000,000.00

200 Buku

207,000,000.00

200 Buku

234,822,400.00

200 Buku

234,000,000.00

200 Buku

234,000,000.00

200 Buku

234,000,000.00

200 Buku

234,000,000.00

200 Buku

234,000,000.00

200 Buku

154,073,000.00

200 Buku

150,000,000.00

200 Buku

150,000,000.00

200 Buku

150,000,000.00

200 Buku

150,000,000.00

200 Buku

150,000,000.00

200 Buku

862,156,200.00

100%

860,000,000.00

100%

860,000,000.00

100%

860,000,000.00

100%

860,000,000.00

100%

860,000,000.00

100%

112,153,000.00

100%

134,665,000.00

100%

134,665,000.00

100%

134,665,000.00

100%

134,665,000.00

100%

134,665,000.00

100%

218,395,000.00

100%

244,172,000.00

100%

244,172,000.00

100%

244,172,000.00

100%

244,172,000.00

100%

244,172,000.00

100%

Tersusunnya Perwako Penjabaran Perubahan APBD Kota Padang Tahun 2014

Indikator Outcome :

1.20.17.010

40

Adanya Bahan Evaluasi Pelaksanaan APBD

Penyusunan Ranperda Pertanggunggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Perwako Perubahan APBD Indikator Output : Tersusunnya Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013

Tersusun Buku Pertanggungjawaba n APBD

Indikator Outcome : Jumlah Dokumen Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013

Tersusun Buku Adanya Bahan Perwako Penjabaran Evaluasi Pertanggungjawaba Pelaksanaan APBD n APBD

1.20.17.011

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun 2013 Indikator Outcome :

41

1.20.17.019

Acuan dalam Menetapkan Terget Penerimaan Daerah

Indikator Output :

Intensifikasi dan Ekstensifikasi SumberSumber Pendapatan Daerah.

Pajak dan Objek Pajak Baru

Jumlah Dokumen Perwako Rincian Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun 2013 Indikator Output : Terlaksananya Pengawasan Pajak Daerah

42

Indikator Outcome : Peningkatan Penerimaan Daerah Daerah dan Terdatanya Objek Pajak Baru 1.20.17.022

43

44

untuk Peningkatan Akurasi Keberadaan dan Kondisi Barang Daerah

Terlaksana Cek Fisik Barang Daerah

Untuk Peningkatan Pemahaman Tata cara Pembayaran Pajak secara On Line oleh Wajib Pajak, Petugas Pajak dan Kolektor

Pemahaman Pemabayaran Pajak secara On Line Wajib Pajak, Petugas Pajak dan Kolektor

Cek Fisik Barang Daerah

Indikator Output : Terlaksananya Cek Fisik terhadap Barang Daerah Indikator Outcome : Meningkatnya Akurasi Keberadaan dan Kondisi Barang Daerah

1.20.17.029


Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah

Indikator Output : Terlaksananya Sosialisasi kepada Wajib Pajak, Petugas Pajak dan Kolektor Indikator Outcome :

Page 119

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang 1 44

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Peningkatan Pemahaman Tata cara Pembayaran Pajak secara On Line oleh Wajib Pajak, Petugas Pajak dan Kolektor 1.20.17.032

45

Untuk Tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan

Penatausahaan Keuangan

Indikator Output :

998,581,400.00

100%

909,252,400.00

100%

909,252,400.00

100%

909,252,400.00

100%

909,252,400.00

100%

909,252,400.00

100%

268,606,000.00

100%

349,491,500.00

100%

349,491,500.00

100%

349,491,500.00

100%

349,491,500.00

100%

349,491,500.00

100%

122,578,000.00

100%

310,000,000.00

100%

310,000,000.00

100%

310,000,000.00

100%

310,000,000.00

100%

310,000,000.00

100%

320,362,500.00

620 Buku

356,752,500.00

620 Buku

356,752,500.00

620 Buku

356,752,500.00

620 Buku

356,752,500.00

620 Buku

356,752,500.00

620 Buku

143,143,000.00

100%

170,752,050.00

100%

170,752,050.00

100%

170,752,050.00

100%

170,752,050.00

100%

170,752,050.00

100%

40,648,200.00

100%

111,910,000.00

100%

111,910,000.00

100%

111,910,000.00

100%

111,910,000.00

100%

111,910,000.00

100%

250,000,000.00

100%

300,000,000.00

100%

300,000,000.00

100%

300,000,000.00

100%

300,000,000.00

100%

300,000,000.00

100%

159,615,000.00

100%

186,230,000.00

100%

186,230,000.00

100%

186,230,000.00

100%

186,230,000.00

100%

186,230,000.00

100%

398,792,000.00

100%

400,000,000.00

100%

400,000,000.00

100%

400,000,000.00

100%

400,000,000.00

100%

400,000,000.00

100%

Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Indikator Outcome :

Tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan

Tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan 1.20.17.033

46

Untuk Tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan

Tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan

Untuk Penyediaan Data dan Nilai Aset

Terlaksananya Penghapusan Barang Daerah

47

Pembinaan Administrasi Keuangan

Indikator Output : Tertib Administrasi Keuangan Indikator Outcome :

1.20.17.034

Penghapusan Aset

Tertibnya Administrasi Keuangan Daerah Indikator Output : Terlaksananya Penghapusan Aset Indikator Outcome Ada Data dan Nilai Aset

1.20.17.036

48

Untuk Penyediaan Dokumen Pelaksanaan Dokumen

untuk Peningkatan PAD Kota Padang

Indikator Output : Tersusunnya DPA SKPD Kota Padang Indikator Outcome :

Tersusun DPA SKPD

Jumlah DPA SKPD Kota Padang 1.20.17.037

49

Pengendalian dan Penyusunan DPA

Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak

Indikator Output : Terlaksananya Pemlihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak Indikator Outcome :

Terpilih Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak

Peningkatan Pengetahuan Pajak 1.20.17.038

50

Untuk Penetapan Proses Penyelesaian Terselesaikan TPTG Kerugian Daerah Pemko Padang secara Tepat dan Benar sesuai Aturan

Untuk Penataan Reklame secara Tertib

Indikator Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Penyelesaian Tindak Lanjut TPTGR Indikator Outcome : Terselesaikannya Kerugian Barang dan Uang di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

1.20.17.040

51

Penyelesaian TPTGR Pemko Padang

Penertiban dan Pembongkaran Reklame

Indikator Output : Terlaksananya Penertiban Reklame Indikator Outcome :

Tertata Reklame di Kota Padang

Tertatanya Pemasangan Reklame di Kota Padang

52

Untuk Penyediaan data Aset Pemko Padang

1.20.17.043

Monitoring dan Validasi Data Aset

Tersedia Data Aset SKPD Pemko Padang

Indikator Output : Terlaksananya Data Aset Pemko Padang Indikator Outcome : Ada Data dan Nilai Aset di Lingkungan Pemko Padang

1.20.17.044


Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi

Indikator Output :

Page 120


53

2

3

5

6

Untuk Peningkatan Peningkatan Penerimaan Pajak Penerimaan Pajak oleh Wajib dan Retribusi Pajak/wajib Pemko Padang Retribusi

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Tercapainya Penerimaan Pajak dan Retribusi Pemko Padang

Indikator Outcome : Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Pemko Padang 1.20.17.045

54

Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Bumi dan Bangunan Daerah

Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak, Indikator Output : Retribusi dan PBB Terlaksananya Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Indikator Outcome :

354,865,000.00

100%

372,000,000.00

100%

372,000,000.00

100%

372,000,000.00

100%

372,000,000.00

100%

372,000,000.00

100%

2,832,483,000.00

100%

2,832,000,000.00

100%

2,832,000,000.00

100%

2,832,000,000.00

100%

2,832,000,000.00

100%

2,832,000,000.00

100%

1,524,682,500.00

100%

1,544,500,000.00

100%

1,544,500,000.00

100%

1,544,500,000.00

100%

1,544,500,000.00

100%

1,544,500,000.00

100%

1,991,678,000.00

100%

1,946,000,000.00

100%

1,946,000,000.00

100%

1,946,000,000.00

100%

1,946,000,000.00

100%

1,946,000,000.00

100%

331,887,000.00

100%

412,193,000.00

100%

412,193,000.00

100%

412,193,000.00

100%

412,193,000.00

100%

412,193,000.00

100%

367,136,000.00

100%

673,606,000.00

100%

673,606,000.00

100%

673,606,000.00

100%

673,606,000.00

100%

673,606,000.00

100%

Meningkatnya Pajak Bumi dan Bangunan Kota Padang

1.20.17.046

55

Untuk Peningkatan Penerimaan PBB

Teraelisasi Penerimaan PBB

Percepatan Pencapaian Target Penerimaan Indikator Output : PBB Terealisasinya Penerimaan PBB Indikator Outcome : Peningkatan Pencapain PBB Tepat Waktu

1.20.17.047

Peningkatan Penerimaan PBB

Tersedia Sarana Penunjang PBB

Penunjang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan

Indikator Output : Terlaksananya Penunjang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Indikator Outcome :

56

Meningkatnya Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan 1.20.17.052

57

Untuk Pengkajian Bangunan yang Ditukarguling (Ruislag)

Kajian Pengelolaan Bangunan yang akan Ditukarguling ( Ruislag)

Indikator Output :

53,100,000.00

Terlaksananya Kajian Bangunan yang Ditukarguling (Ruislag)

Terlaksanaya Kajian Bangunan yang akan Ditukarguling

Indikator Outcome : Data dan Buku Kajian Bangunan yang Ditukarguling (Ruislag) 1.20.17.054

58

Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan

Indikator Output : Terlaksananya Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Indikator Outcome :

Untuk Pemutakhiran Tersedia Data Pajak Data PBB yang Bumi dan Bangunan Akurat oleh Petugas DPKA

Peningkatan Kualitas Data Pajak Bumi dan Bangunan yang Akurat 1.20.17.062

59

60

Untuk Peningkatan Kualitas Data Belanja Pegawai yang Akurat

Data Belanja Pegawai oleh SKPD Pemko Padang

Untuk Peningkatan Kualitas Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran yang Akurat

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran oleh Petugas DPKA

Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang

Indikator Output : Terlaksananya Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Indikator Outcome : Meningkatnya Kualitas Data Belanja Pegawai yang Akurat

1.20.17.063

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data Pengeluaran pada Pelaksanaan APBD Kota Indikator Output : Padang Terlaksananya Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Indikator Outcome :


Page 121


2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Meningkatnya Kualitas Data Penerimaan dan Pengeluaran yang Akurat

61

Untuk Tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD

Terlaksananya 1.20.17.070 Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah Monitoring Pelaksanaan Keuangan oleh Petugas DPKA

Indikator Output :

199,382,000.00

100%

209,351,000.00

100%

209,351,000.00

100%

209,351,000.00

100%

209,351,000.00

100%

209,351,000.00

100%

129,503,100.00

100%

135,900,000.00

100%

135,900,000.00

100%

135,900,000.00

100%

135,900,000.00

100%

135,900,000.00

100%

66,050,500.00

100%

133,687,500.00

100%

133,687,500.00

100%

133,687,500.00

100%

133,687,500.00

100%

133,687,500.00

100%

Laporan Administrasi Keuangan pada SKPDSKPD Indikator Outcome : Tertibnya Pengelolaan Keuangan pada SKPD di Lingkungan Pemko Padang

Untuk Penyusunan Data Reklame 62

Tersusun Data Reklame oleh Petugas DPKA

1.20.17.076

Pemutakhiran Data Pajak Daerah

Indikator Output : Terlaksananya Target Reklame Indikator Outcome : Meningkatnya Kualitas Susunan Data Reklame

63

Untuk peningkatan Terlakasana Pengetahuan dan Asistensi Laporan Kemampuan SKPD Keuangan pada Dalam Penyusunan SKPD Pemko Padang Laporan Keuangan

1.20.17.078

Asistensi /Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Indikator Output : Terlaksananya Asistensi /Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan

1.20.17.079

64

Untuk Penyediaan Data da Nilai Aset

Penilaian Aset Daerah

Indikator Output :

338,185,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150,210,000.00

100%

232,705,000.00

100%

232,705,000.00

100%

232,705,000.00

100%

232,705,000.00

100%

232,705,000.00

100%

247,032,500.00

100%

310,000,000.00

100%

310,000,000.00

100%

310,000,000.00

100%

310,000,000.00

100%

310,000,000.00

100%

80,964,000.00

200 Buku

70,500,000.00

200 Buku

70,500,000.00

200 Buku

70,500,000.00

200 Buku

70,500,000.00 200 Buku

70,500,000.00

Terlaksananya Penjualan dan Pemindahtanganan Aset

Penjjualan Aset di SKPD Pemko Padang

Indikator Outcome : Meningkatnya Kualitas Data dan Nilai Aset 1.20.17.081

65

Untuk Penyediaan Data da Nilai Aset

Pemindahtanganan Aset

Indikator Output : Terlaksananya Penjualan dan Pemindahtanganan Aset

Penjjualan Aset dan Pemindahtanganan Aset di SKPD Pemko Padang

Indikator Outcome : Meningkatnya Kualitas Data dan Nilai Aset 1.20.17.082

66

Untuk Penyusunan Laporan Aset Pemko Padang

Penyusunan Laporan Aset

Indikator Output : Terlaksananya Sinkronisasi Data Aset yang ada di masing2 SKPD di Lingkungan Pemko Padang Indikator Outcome :

Tersusun Laporan Aset SKPD Pemko Padang

Terdapatnya Buku Laporan Aset yang Akurat 1.20.17.084

67

Untuk Penyusunan Buku Perda APBD

Tersusun Buku Perda APBD


Finalisasi Perda APBD

Indikator Output :

200 Buku

Terlaksananya Penyusunan Buku Perda APBD Indikator Outcome : Jumlah Buku Perda APBD

Page 122


2

3

5

68

Untuk Peningkatan SDM Aparatur

Sosialisasi Perpajakan pada SKPD Pemko Padang

1.20.17.086

6

Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

7

Indikator Output :

8

9

10

11

141,015,000.00

150 Orang

140,374,700.00

150 Orang

6,494,363,000.00

120 Orang Pgrs Brg

6,356,000,000.00

120 Orang Pgrs Brg

12

13

14

15

16

17

18

19

140,374,700.00 150 Orang

140,374,700.00

150 Orang

140,374,700.00

150 Orang

140,374,700.00

150 Orang

6,356,000,000.00

120 Orang Pgrs Brg

6,356,000,000.00

120 Orang Pgrs Brg

6,356,000,000.00

120 Orang Pgrs Brg

6,356,000,000.00

120 Orang Pgrs Brg

Terlaksanaya Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemko Padang Indikator Outcome : Meningkatnya pengetahuan aparatur yang memahami Perpajakan di Lingkungan Pemko Padang

1.20.17.093

69

Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah Indikator Output :

Terlaksananya Untuk Pengamanan Asuransi Barang Aset Pemko Padang Daerah SKPD Pemko Padang

Diasuransikannya Keadaan dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Padang Indikator Outcome : Terjaminnya Keberadaan Aset Pemko Padang 1.20.17.094

70

71

Untuk Peningkatan Pemungutan PBB

Untuk Penyebaran Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

Terlaksananya Pemugutan PBB Petugas Pajak, Kolektor

Indikator Output :

408,270,000.00

100%

400,000,000.00

100%

400,000,000.00

100%

400,000,000.00

100%

400,000,000.00

100%

400,000,000.00

100%

369,076,400.00

100%

300,000,000.00

100%

300,000,000.00

100%

300,000,000.00

100%

300,000,000.00

100%

300,000,000.00

100%

208,605,000.00

172 Buku

133,287,500.00

172 Buku

133,287,500.00

172 Buku

133,287,500.00

172 Buku

133,287,500.00

172 Buku

133,287,500.00

172 Buku

47,650,000.00

100%

75,000,000.00

100%

75,000,000.00

100%

75,000,000.00

100%

75,000,000.00

100%

75,000,000.00

Terlaksananya Pemungutan PBB di Kota Padang Indikator Outcome : Tercapainya Pemungutan PBB di Kota Padang

1.20.17.101

Informasi Pajak Daerah

Tersedia Informasi Pajak bagi Wajib Pajak/Retribusi

Indikator Output : Terlaksananya Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Indikator Outcome : Menyebarnya Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1.20.17.102

72

Untuk Pedoman Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Indikator Output : tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tersedia Informasi Pajak bagi Wajib Pajak/Retribusi

17,537,500.00

Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Indikator Outcome : Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah

1.20.17.103

73

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Untuk Penyusunan Tersusun Buku Buku Perwako Perwako Penjabaran Penjabaran APBD APBD

Indikator Output : Terlaksananya Penyusunan Buku Perwako Penjabaran APBD Indikator Outcome : Jumlah Buku Perwako Penjabaran APBD

1.20.17.105


Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Indikator Output :

100%

Page 123


74

2

3

5

6

Penyesuaian/Si Terlaksananya nkronisasi Sinkronisasi RKBMD dan RKBMD dan RKPBMD RKPBMD

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Terlaksananya Data Sinkronisasi RKBMD dan RKPBMD Indikator Outcome : Sinkronisasi RKBMD dan RKPBMD sebagai Dasar Penyusunan

75

Peningkatan Kuallitas Data Piutang PBB

Terlaksananya Laporan Data Tunggakan PBB

1.20.17.107

Validasi Piutang PBB

Indikator Output :

893,792,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya Laporan Data Tunggakan PBB Indikator Outcome : Data Piutang PBB yang Valid 1.20.05.17

76

77

Untuk Peningkatan Pencapaian Keuangan SKPD Pemko Padang

Untuk Peningkatan Pencapaian Keuangan SKPD Pemko Padang

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Indikator Output : Daerah Kota Padang

100%

141,080,000.00

100%

141,080,000.00

100%

141,080,000.00

100%

141,080,000.00

100%

141,080,000.00

100%

Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Indikator Outcome :

Tersusun Laporan Keuangan SKPD Pemko Padang

Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah 1.20.05.108 Kota Padang sesuai dengan Permendagri No.64 tahun 2013 dan Sosialisasi Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Indikator Output :

188,102,000.00

Terlaksananya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Padang

Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Pemko Padang

Indikator Outcome : Buku Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Padang

VII

1.20.23 1.20.23.04

78

PeningkatanPenerim aan Pajak dan Retribus Pemko Padang

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

3,312,292,000.00

Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Indikator Output : Implementasi

2,610,450,000.00

2,610,450,000.00

-

-

-

2,610,450,000.00

2,610,450,000.00

2,610,450,000.00

753,000,000.00

100%

600,000,000.00

100%

600,000,000.00

100%

600,000,000.00

100%

600,000,000.00

100%

600,000,000.00

100%

300,000,000.00

100%

252,000,000.00

100%

252,000,000.00

100%

252,000,000.00

100%

252,000,000.00

100%

252,000,000.00

100%

296,000,000.00

60 Orang

300,000,000.00

60 Orang

300,000,000.00

300,000,000.00

60 Orang

300,000,000.00

60 Orang

300,000,000.00

60 Orang

Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Sistem Pajak On Line

Pengembangan Sistem Pajak On Line oleh Petugas DPKA

Indikator Outcome : Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Pemko Padang Instalasi dan Implementasi Sistem 1.20.23.09 Informasi Manajemen Gaji PNS SIM Gaji PNS )

79

( Indikator Output : Implementasi SIM Gaji PNS di seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintahan Kota Padang Indikator Outcome :

Untuk Peningkatan SDM Aparatur dalam Terlaksananya pembuatan Daftar Implementasi SIM Gaji dan Laporan Gaji PNS di seluruh Gaji PNS di SKPD di Lingkungan Lingkungan Pemerintahan Kota Pemerintah Kota Padang Padang

Meningkatnya kecepatan dan ketepatan dalam pembuatan Daftar Gaji dan Laporan Gaji PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 1.20.23.10 SIPKD/SIKD


Indikator Output :

60 Orang

Page 124


2

3

80

Untuk Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan SKPD dalam Mengelola Keuangan Daerah

SKPD Pemko Padang

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Terlaksananya Kegiatan SIPKD / SIKD

Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan SKPD dalam Mengelola Keuangan Daerah 1.20.23.11

81

Untuk Peningkatan Terlaksananya Sumber Daya SIMDA Barang Milik Pengelolaan Barang Daerah Daerah

Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah ( SIMDA BMD )

Indikator Output :

147,889,000.00

100%

141,085,000.00

100%

141,085,000.00

100%

141,085,000.00

100%

141,085,000.00

100%

141,085,000.00

100%

15,100,000.00

100%

17,365,000.00

100%

17,365,000.00

100%

17,365,000.00

100%

17,365,000.00

100%

17,365,000.00

100%

1,555,730,500.00

100%

1,300,000,000.00

100%

1,300,000,000.00

100%

1,300,000,000.00

100%

1,300,000,000.00

100%

1,300,000,000.00

100%

Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Pengelolaan Barang Daerah Indikator Outcome : Tersedianya Pengelolaan Sumber Daya Barang Daerah Pemko Padang

1.20.23.12

82

Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak/Retribusi

Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA

Terlaksananya Pengembangan Website oleh Petugas DPKA

Informasi Pajak/Retribusi Indikator Outcome :

1.20.23.14 Pemeliharaaan Jaringan Aplikasi 83

84

Untuk Kelancaran Jaringan Aplikasi

Kelancaran Jaringan Aplikasi 1.20.23.15 Assement Pengelola Pendapatan Daerah

Indikator Output :

44,572,500.00

Adanya Kajian Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Outcome :

1.20.23.16 Pengadaan Sistem Arsip Digital

85

Meningkatnya Penerimaan Pajak/ Retribusi Indikator Output : Terpeliharanya Jaringan Aplikasi Indikator Outcome :

Terpelihara Jaringan Aplikasi oleh Petugas DPKA

Untuk Sinkronisasi Kebutuhan Jumlah Pengelola Pengelola Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah pada DPKA Kota Padang

Indikator Output :

200,000,000.00

Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Sistem Arsip Digital DPKA Kota Padang Indikator Outcome :

Untuk Kelancaran Sistem Arsip melalui Sistem Arsip Digital Pemanfaatan Teknolgi Informasi

Tersedianya Sistem Kearsipan melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi TOTAL


Meningkatnya Pendapatan Daerah Indikator Output :

36,290,976,530.00

30,358,629,400.00

30,709,729,400.00

30,996,599,400.00

31,297,659,400.00

31,614,769,400.00

Page 125

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Recommend Documents