PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Alamat : Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 70 Padang, Telp (0751) 32374, Fax. (0751) 33996
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
KATA PENGANTAR Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia-Nya, telah berhasil disusun
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Tahun 2014 – 2019 sebagai tindak lanjut dari Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang Tahun 2014 – 2019, dimana berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Tahun 2014-2019 merupakan pengaplikasian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah harus memiliki rencana strategis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra ini sangat terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2014-2019 yang tertuang dalam RPJMD Kota Padang Penyusunan Renstra ini sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya baik yang menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan untuk 5 (lima) tahun ke depan, dijadikan sebagai pedoman, acuan, rujukan dalam
penyusunan
Rencana Kerja Tahunan 2014 – 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini, dan kami menyadari bahwa dalam Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini masih terdapat berbagai kekurangan dan masih perlu penyempurnaan lagi sehingga memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan. Untuk itu mohon saran kepada semua pihak agar Renstra ini menjadi lebih baik di masa mendatang.
Padang,
Desember 2014
KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG,
SYAHRUL, SE, M. Si Pembina Tk.I / NIP.19660103 198601 1 001
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
i
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
DAFTAR ISI Halaman I
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I.
BAB II.
BAB III.
ii PENDAHULUAN
1
1.1. Latar Belakang
1
1.2. Landasan Hukum
4
1.3. Maksud dan Tujuan
7
1.4. Sistematika Penulisan
7
GAMBARAN UMUM DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG
9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPDi
9
2.2. Sumber Daya SKPD
11
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
24
ISU-ISU
DAN
26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
26
STRATEGIS
BERDASARKAN
TUGAS
FUNGSI Pelayanan SKPD 3.2.Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
28
Kepala Daerah Terpilih BAB IV.
BAB V.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
30
VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN
34
4.1. Visi dan Misi SKPD
34
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
34
4.3. Strategi dan Kebijakan
36
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
41
INDIKATIF BAB VI. BAB VII.
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
82
PENUTUP
88
LAMPIRAN
89 125
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
ii
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT ESELON KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN BIDANG DISTRIBUSI PEGAWAI HONORER (NON PNS) BERDASARKAN BIDANG DAFTAR SARANA DAN PRASARANA KINERJA PELAYANAN DPKA KOTA PADANG
Halaman 12 12 12 13 13 14 16
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DPKA KOTA PADANG 2009 – 2013 PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 2009-2013 PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2009 - 2013 ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA DPKA TAHUN 2009 - 2013 REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN TARGET RENSTRA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2009 -2013 MATRIX SWOT DALAM RANGKA MENENTUKAN ASUMSIASUMSI STRATEGIS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014
18
Tabel 5.2
PENERIMAAN PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DAN LAINLAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014
44
Tabel 5.3
PEMBIAYAAN DAERAH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014
45
Tabel 5.4
PROYEKSI PENDAPATAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2015 - 2019
46
Tabel 5.5
RENCANA ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014 - 2019
81
Tabel 6.1
REALISASI PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2013 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG
83
Tabel 6.2
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA RPJMD DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014 - 2019
86
Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 5.1
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
21 21 22 23 25 42
iii
- 1-
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RENCANA STRATEGIS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014-2019 Pada hari Kamis tanggal 27 November tahun 2014 bertempat di Hotel Suasso, telah diselenggarakan verifikasi Rencana Strategis SKPD yang dihadiri oleh unsur SKPD dan Tim Verifikasi Renstra SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini. Verifikasi dilaksanakan terhadap hal-hal sebagai berikut : 1. Memastikan rancangan Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Tahun 20142019 telah sesuai dengan RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019. 2. Untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan terhadap Dinas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang , dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. 2.
3.
Program / Kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Tahun 2014-2019 telah sesuai dengan Program dalam RPJMD Kota Padang 2014-2019; Indikator kinerja dan target kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Tahun 2014-2019 telah sesuai dengan indikator kinerja dan target kinerja dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019. Sistematika penyusunan Renstra SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Padang, tanggal
September 2014
Yang Menerima Hasil Verifikasi, KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG
KETUA TIM VERIFIKASI BIDANG………………………………………….
(SYAHRUL. SE, M. SI) Pembina Tk. I/NIP, 19660103 198601 1 001
( ……………………………………………….)
Mengetahui, KEPALA BAPPEDA KOTA PADANG
(Ir. H. HERVAN BAHAR, MM) Pembina Utama Muda / Nip. 19581218 199108 1 001
PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 70 Padang Telp (0751) 32377, 32374 Fax. 33996, 34397
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG NOMOR
TAHUN 2014
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG 2014-2019 KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG
a. Menimbang :
bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kota Padang memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 537 Tahun 2014
tentang Pengesahan Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2014 - 2019; b.
bahwa Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang;
c.
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD); d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang tentang Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Tahun 2014 - 2019.
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 20); 2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4.
Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5.
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang
(Lembaran
Negara
Tahun
1980
Nomor
25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran
negara
Tahun
2000
Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara
Nomor 4416) sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 (Lembatan Negara Tahun 2007 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 11. peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
keuangan
Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam
Penyusunan
atau
Evaluasi
Rencana
Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30); 19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01); 20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6);
MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU :
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Tahun 2014 – 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan landasan bagi unit kerja di Lingkungan Dinas Pengelolan Keuangan dan Aset Kota Padang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan dan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Pengelolan Keuangan dan Aset Kota Padang.
KETIGA
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di P a d a n g pada tanggal 22 Desember 2014 KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG,
SYAHRUL
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG NOMOR :
TAHUN 2014
TENTANG
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014 - 2019
PADANG 2014
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
BAB. I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Dalam
perjalanan
pelaksanaan
otonomi
daerah
di
Indonesia
yang
merupakan suatu strategi yang memiliki tujuan untuk merespons tuntutan masyarakat terhadap tiga permasalahan utama, yaitu sharing of power, distribution
of income dan kemandirian sistem manajemen di daerah, banyak ditemui berbagai hambatan,
permasalahan
dan
kendala
yang mengharuskan
adanya
suatu
penyempurnaan dalam pengaturan otonomi daerah tersebut. Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang diikuti dengan serangkaian reformasi di sektor publik, salah satunya adalah reformasi manajemen publik (public management reform) yang berorientasi pada kinerja. Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sejalan dengan reformasi manajemen publik yang menimbulkan beberapa konsekuensi diantaranya adalah perubahan pendekatan dalam penganggaran dari penganggaran tradisional (traditional budget) menjadi penganggaran berbasis kinerja (performance budget). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
dalam
rangka
menyelenggarakan
pemerintahannya
harus
menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan
pembangunan
daerah
sebagaimana
dimaksud
meliputi:
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Renstra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan amanat perundang-undangan diatas, dan dengan telah terbitnya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, Pemerintah Kota Padang telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang 2004 – 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
1
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Padang Tahun 2004-2020; Berdasarkan kondisi diatas dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta telah dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, maka Pemerintah Kota Padang diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari RPJP Daerah Kota Padang. Dokumen RPJMD tersebut disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut: 1.
Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini rencana
pembangunan
adalah
penjabaran
agenda-agenda
pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 2.
Pendekatan
Teknokratik,
pendekatan
ini
dilaksanakan
dengan
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. 3.
Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4.
Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah- Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses
tersebut
kemudian
diselaraskan
melalui
musyawarah
pembangunan. Dengan Pendekatan ini melahirkan Dokumen RPJMD sebagai Penjabaran RPJP Daerah Kota Padang, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
2
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ini, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang perlu menindaklanjutinya dengan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pada Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa SKPD menyusun Renstra SKPD, selanjutnya pada ayat (2) bahwa tahapan penyusunan renstra SKPD terdiri dari: a.
Persiapan penyusunan Renstra SKPD;
b.
Penyusunan rancangan Renstra SKPD;
c.
Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
d.
Penetapan Renstra SKPD.
Dan Dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 di atas, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, yang merupakan bagian dari unsur penyelenggara pemerintah dan pelayanan publik, diwajibkan menyusun Renstra SKPD. Penyusunan Renstra DPKA diawali dengan Penyusunan Rancangan Awal Renstra DPKA sebagai bahan instrumen dalam penyusunan RPJMD Kota Padang Tahun 2014 - 2019 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi serta kondisi lingkungan strategis daerah sesuai dengan Visi dan Misi serta Tupoksi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang memiliki dua fungsi, yakni sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang. Mengingat Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, maka semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
3
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut perlu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sehubungan dengan hal dimaksud, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset berkewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kota Padang. Rencana Strategis DPKA memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, dan Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi DPKA untuk jangka waktu lima tahun (2014 2019), dengan berpedoman kepada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, serta potensi perkembangan pembangunan, yang penyusunannya bersifat indikatif dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD (PP No. 8 Tahun 2008 Pasal 25 ).
1.2. Landasan Hukum Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah : 1.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008; Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
4
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33) ;
8.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
9.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
5
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817); 17.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Siatem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);
19.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Lampiran III tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
21.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2012 tentang
Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Acrual pada Pemerintah Daerah 22.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
23.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025;
24.
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan
Jangka
Panjang
Kota
Padang
Tahun
2004-2020
(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30); 25.
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
26.
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah;
27.
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10);
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
6
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
28.
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang 2010-2030;
29.
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6);
30.
Peraturan Walikota Padang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang;
31.
Peraturan Walikota Padang Nomor 15 A Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2014;
32.
Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padang.
1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang dimaksudkan untuk memberikan arah serta sebagai pedoman teknis dan strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun 2014-2019. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.
1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang disusun dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
7
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
Dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah, dengan penyajian sebagai berikut : 1. PENDAHULUAN Bab Pendahuluan mencakup tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra 2. GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD Bab ini menjabarkan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPKA Kota Padang 3. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab 3 berisikan Identifikasi Permasalahan terkait Tugas dan Fungsi Pelayanan DPKA Kota Padang, Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, dan Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN Bab 4 berisi Visi dan Misi DPKA Kota Padang, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan DPKA Kota Padang 5. RENCANA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN,
INDIKATOR
KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PENUTUP Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). 6. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara
langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 7. PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
8
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
BAB. II GAMBARAN UMUM DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang adalah membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset. Sesuai Peraturan Walikota Padang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
demi
terwujudnya
pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Fungsi DPKA Kota Padang adalah: a.
Menyusun kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang berdaya guna dan berhasil guna;
b.
Merumuskan sasaran srategi bidang pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian pengelolaan keuangan dan aset demi terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
c.
Merumuskan program kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
agar
penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset dapat terukur secara tepat dan optimal; d.
Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan agar
penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset dapat terukur secara tepat dan optiimal;
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
9
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
e.
Menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
demi
terwujudnya
pembangunan daerah; Mengendalikan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset
f.
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran; g.
Membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan guna
mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif; h.
Mengarahkan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
demi
tercapainya pelaksanaan tugas tepat sasaran; Mengevaluasi penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset
i.
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
guna
mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif; Melaporkan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset
j.
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabel kinerja; k.
Penggunaan anggaran dinas;
l.
Pengguna badan dinas; dan
m. Pelaksaanan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Secara rinci Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Bidang pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang dapat dilihat pada Lampiran 1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas, struktur organisasi DPKA Kota Padang terdiri dari: 1.
Kepala Dinas
2.
Sekretariat, terdiri dari : a.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b.
Sub Bagian Keuangan;
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
10
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
c. 3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sub Bagian Aplikasi Sistem Informasi.
Bidang Pendapatan, terdiri dari : a.
Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
b.
Seksi Penetapan;
c.
Seksi Penagihan.
Bidang Pengendalian, terdiri dari : a.
Seksi Pembinaan Wajib Pajak/ Wajib Retribusi;
b.
Seksi Pengawasan;
c.
Seksi Pengurangan dan Keberatan.
Bidang Anggaran, terdiri dari; a.
Seksi Anggaran Belanja Langsung;
b.
Seksi Anggaran Belanja tidak Langsung dan Pembiayaan;
c.
Seksi Penatausahaan dan Perencanaan Anggaran;
Bidang Aset, terdiri dari; a.
Seksi Pengamanan Aset;
b.
Seksi Penilaian, Penghapusan dan pemindahtanganan Aset;
c.
Seksi Penatausahaan Aset.
Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari : a.
Seksi Akuntansi
b.
Seksi Pelaporan
Bidang Perbendaharaan, terdiri dari : a.
Seksi Penerimaan dan Penatausahaan;
b.
Seksi Pengeluaran
Struktur Organisasi DPKA Kota Padang tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2.
2.2. Sumber Daya Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai. 2.2.1.Pegawai Jumlah pegawai DPKA Kota Padang sebanyak 183 orang. Berdasarkan Tingkat Eselon,
pegawai yang mempunyai eselon 27 (14,75%) dan non eselon
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
11
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
berjumlah 156 (85,25%). Berdasarkan tingkat pendidikan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 19 orang (10,38%), Sarjana (S1) sebanyak 64 orang (34,97%), Ahli Madya (D3) sebanyak 16 orang (8,74%) , dan SLTA (SMU/SMK) sebanyak 84 orang (45,90%). Berdasarkan golongan pegawai, Golongan IV sebanyak
8 Orang
(4,37%), Golongan III sebanyak 116 orang (63,39%), Golongan II sebanyak 32 orang (17,49%) dan Non PNS sebanyak 27 orang (14,75%). Secara rinci komposisi pegawai DPKA Kota Padang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut: TABEL 2.1 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT ESELON NO. 1 2 3 4 5
TINGKAT ESELON ESELON II/b ESELON III/a ESELON III/b ESELON IV/b NON ESELON JUMLAH
JUMLAH (ORANG) 1 1 6 19 156 183
% 0,55 0,55 3,28 10,38 85,25 100
TABEL 2.2 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN NO. 1 2 3 4
TINGKAT PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2) SARJANA (S1) AHLI MADYA (D3) SLTA (SMU/SMK) JUMLAH
JUMLAH (ORANG) 19 64 16 84 183
% 10,38 34,97 8,74 45,90 100
TABEL 2.3 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN NO.
GOLONGAN
1 2 3 4 5
IV III II I HONORER (NON PNS) JUMLAH
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
JUMLAH (ORANG) 8 116 32 27 183
% 4,37 63,39 17,49 14,75 100
12
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
TABEL 2.4 DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN BIDANG NO. 1 2 3 4 5 6 7
BIDANG SEKRETARIAT BIDANG PENDAPATAN BIDANG PENGENDALIAN BIDAG ANGGARAN BIDANG ASET BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BIDANG PERBENDAHARAAN JUMLAH
JUMLAH (ORANG) 42 46 35 11 12 12
22,95% 25,14% 19,12% 6,01% 6,56% 6,56%
25 183
13,66% 100
%
TABEL 2.5 DISTRIBUSI PEGAWAI HONORER (NON PNS) BERDASARKAN BIDANG NO. 1 2 3 4 5 6 7
BIDANG SEKRETARAT BIDANG PENDAPATAN BIDANG PENGENDALIAN BIDAG ANGGARAN BIDANG ASET BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BIDANG PERBENDAHARAAN JUMLAH
JUMLAH (ORANG) 10 6 6 2 1
37,04 22,22 22,22 7,41 3,70
2 27
7,41 100
%
Daftar Pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang secara keseluruhan dapat dilihat pada pada Lampiran 3. 2.2.2.Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang adalah sebagai berikut:
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
13
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
TABEL 2.6 DAFTAR SARANA DAN PRASARANA NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.3.
NAMA BARANG KOMPUTER / PC LAPTOP / NOTEBOOK MESIN TIK FILLING KABINET LEMARI BESI MEJA KERJA KURSI KERJA/KURSI RAPAT KENDARAAN RODA 2 KENDARAAN RODA 4 PRINTER MEJA RAPAT LEMARI KAYU INFOKUS LAYAR PROYEKTOR PROYEKTOR HYBRID
JUMLAH 142 79 28 30 4 139 362 102 37 117 6 79 2 1 1
Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah mempunyai sasaran/target capaian kinerja yang didasarkan pada indikator kinerja sebagai berikut: 1.
Tersedianya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tepat waktu
2.
Prosentase kesesuaian antara RKUA-RPPAS dengan RKPD.
3.
Adanya Standar Satuan Harga.
4.
Adanya Analisa Standar Belanja.
5.
Adanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang dimutakhirkan.
6.
Adanya
sistem
informasi
pengelolaan
keuangan
daerah
yang
terintegrasi : SIPKD dan SIMDA Barang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
14
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
7.
Prosentase
Pengelola
Keuangan
(Pengguna
Anggaran,
Kuasa
Pengguna Anggaran, PPK-SKPD, dan Bendahara SKPD) yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan 8.
Adanya sistem
dan
prosedur
pengelolaan
pajak daerah
yang
dimutakhirkan. 9.
Adanya sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi: Sistem Informasi Pajak Daerah dan Sistem Pengendalian Pajak Daerah
10.
Prosentase Petugas Pajak yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan
11.
Adanya
sistem
dan
prosedur
pengelolaan
aset
daerah
yang
dimutakhirkan. 12.
Prosentase
SDM
yang
memiliki
kompetensi
yang
dibutuhkan:
Penyimpan Barang dan Pengurus Barang 13.
Adanya Studi kelayakan rencana tata ruang dalam pengadaan tanah milik daerah
14.
Adanya tanah yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah
15.
Prosentase aset yang dimanfaatkan oleh DPKA terhadap total aset yang status penggunaannya di DPKA Kota Padang.
16.
Prosentase bidang tanah milik Pemerintah Kota Padang yang diajukan untuk disertifikasi terhadap total tanah milik Pemerintah Kota Padang.
17.
Prosentase kasus sengketa tanah yang diproses terhadap total kasus tanah yang masuk.
18.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP dan tepat waktu
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
15
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
TABEL 2.7 KINERJA PELAYANAN DPKA KOTA PADANG
NO.
INDIKATOR KINERJA
1
Tersedianya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tepat waktu Prosentase kesesuaian antara RKUA-RPPAS dengan RKPD Adanya Standar Satuan Harga Adanya Analisa Standar Belanja Adanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang dimutakhirkan Adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi : SIPKD dan SIMDA Barang Prosentase Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPK-SKPD, dan Bendahara SKPD) yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan Adanya sistem dan prosedur pengelolaan pajak daerah yang dimutakhirkan Adanya sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi: Sistem Informasi Pajak Daerah dan Sistem Pengendalian Pajak Daerah Prosentase Petugas Pajak yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan Adanya sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah yang dimutakhirkan. Prosentase SDM yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan: Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Adanya Studi kelayakan rencana tata ruang dalam pengadaan tanah milik daerah Adanya tanah yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Prosentase aset yang dimanfaatkan oleh DPKA terhadap total aset yang status penggunaannya di DPKA Kota Padang Prosentase bidang tanah milik Pemerintah Kota Padang yang diajukan untuk disertifikasi terhadap total tanah milik Pemerintah Kota Padang Prosentase kasus sengketa tanah yang diproses terhadap total kasus tanah yang masuk. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP dan tepat waktu
2 3 4 5 6 7
8 9
10 11 12 13 14 15
16
17 18
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
REALISASI KINERJA 2013
V V V V V V
V V
V V V V V V
V
V V 16
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
2.3.1. Penerimaan Pendapatan DPKA Kota Padang mempunyai dua fungsi, yaitu selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). a. Penerimaan Pendapatan Selaku SKPD Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tanggung jawab DPKA Kota Padang selaku SKPD adalah: 1.
Pajak Daerah a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Parkir g. Pajak Air Bawah Tanah h. Pajak Sarang Burung Walet i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan j. Pajak BPHTB k. Pajak Bumi dan Bangunan
2.
Retribusi Daerah a. Retr. Sewa Tanah & Bangunan
3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan a. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PMD/BUMD
4.
Lain-Lain PAD Yang Sah a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan b. Penerimaan Jasa Giro c. Pendapatan Bunga Deposito d. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) e. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan f. Pendapatan Denda Pajak g. Pendapatan Denda Retribusi h. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan i. Pendapatan dan Pengembalian j. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
17
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
TABEL 2.8 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DPKA KOTA PADANG 2009 – 2013 NO.
2009
JENIS PENERIMAAN TARGET Pajak Daerah
I 1
Pajak Hotel
2
Pajak Restoran
3
Pajak Hiburan
4
Pajak Reklame
5
Pajak Penerangan Jalan
6
Pajak Parkir
7
Pajak Air Bawah Tanah
8
Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 10 Pajak BPHTB 9
11
Pajak Bumi dan Bangunan Retribusi Daerah
II 1 2 III
IV
Retr. Sewa Tanah & Bangunan Piutang Retribusi Sewa Tanah & Bangunan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD Lain-Lain PAD Yang Sah
Hasil Penjualan Aset Daerah yang 1 Tidak Dipisahkan 2 Penerimaan Jasa Giro 3
Pendapatan Bunga Deposito
4
Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 6 Pendapatan Denda Pajak 5
7
Pendapatan Denda Retribusi
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 9 Pendapatan dan Pengembalian 8
10
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
2010
REALISASI
%
TARGET
REALISASI
2011 %
TARGET
REALISASI
2012 %
TARGET
REALISASI
84.834.491.366 9.618.713.481 8.927.804.721 1.918.772.244 4.000.000.000 36.234.400.920 134.800.000 0 0
71.666.752.249 7.683.122.107 7.725.722.433 728.921.481 3.423.898.310 33.596.461.390 102.654.680 0 0
84,48% 79,88% 86,54% 37,99% 85,60% 92,72% 76,15% 0,00% 0,00%
75.854.256.630 5.997.859.500 5.771.673.570 1.338.223.560 4.000.000.000 37.226.500.000 20.000.000 0 0
77.639.340.356 6.106.355.228 6.922.766.148 718.116.425 3.020.545.000 38.577.494.675 58.420.000 0 0
102,35% 104.137.000.000 102.412.436.200 101,81% 7.600.000.000 8.113.890.909 119,94% 9.500.000.000 10.596.291.531 53,66% 1.100.000.000 1.248.138.741 75,51% 3.750.000.000 3.597.336.400 103,63% 42.000.000.000 42.281.804.495 292,10% 112.000.000 125.707.688 0,00% 175.000.000 205.419.439 0,00% 0 0
24.000.000.000
18.405.971.848
76,69%
21.500.000.000
22.235.642.880
103,42%
22.900.000.000
21.495.483.620
93,87%
23.800.000.000
0 0 620.414.318 620.414.318
0 0 464.475.406 464.475.406
0,00% 0,00% 74,87% 74,87%
0 0 512.486.523 512.486.523
0 0 668.806.521 668.806.521
0,00% 0,00% 130,50% 130,50%
17.000.000.000 0 694.986.523 694.986.523
14.748.363.377 0 814.028.872 814.028.872
86,76% 0,00% 117,13% 117,13%
15.000.000.000 0 748.360.515 748.360.515
0
0
0,00%
4.718.294.398
4.741.733.453
100,50%
5.293.729.120
5.293.729.120
100,00%
8.996.686.425
8.996.686.425
100,00%
8.403.534.687
4.718.294.398
4.741.733.453
100,50%
5.293.729.120
5.293.729.120
100,00%
8.996.686.425
8.996.686.425
100,00%
13.857.016.046
13.547.493.616
97,77%
10.297.578.532
9.323.205.659
90,54%
14.359.740.557
9.214.137.674
64,17%
0,00%
2013 %
98,34% 118.364.906.000 128.595.100.667 106,76% 12.090.532.000 14.462.683.262 111,54% 12.278.510.000 13.167.100.651 113,47% 1.020.864.000 1.028.070.266 95,93% 3.500.000.000 3.578.627.000 100,67% 50.250.000.000 53.803.663.531 112,24% 190.000.000 225.211.201 117,38% 210.000.000 241.333.667 #DIV/0! 25.000.000 6.400.000
TARGET
REALISASI
%
108,64% 156.230.000.000 165.460.994.275 119,62% 15.300.000.000 17.667.533.678 107,24% 13.950.000.000 15.444.114.983 100,71% 1.500.000.000 2.072.063.492 102,25% 3.700.000.000 3.705.954.000 107,07% 55.750.000.000 58.069.722.492 118,53% 230.000.000 266.722.600 114,92% 275.000.000 335.586.502 25,60% 25.000.000 1.400.000
105,91% 115,47% 110,71% 138,14% 100,16% 104,16% 115,97% 122,03% 5,60%
25.803.434.624
108,42%
28.000.000.000
29.411.778.038
105,04%
16.278.576.465 0 848.927.005 848.927.005
108,52% 0,00% 113,44% 113,44%
15.500.000.000 22.000.000.000 798.360.515 750.000.000
15.863.347.171 22.622.771.319 813.043.821 796.037.496
102,34% 102,83% 101,84% 106,14%
0,00%
48.360.515
17.006.325
35,17%
8.403.534.687
100,00%
8.415.720.596
8.415.720.596
100,00%
8.403.534.687
8.403.534.687
100,00%
8.415.720.596
8.415.720.596
100,00%
10.042.526.203
11.932.316.360
118,82%
14.617.275.000
19.937.562.390
136,40%
0,00%
734.177.000
613.160.880
83,52%
1.076.267.800
414.850.000
38,55%
4.871.646.415
1.616.113.500
33,17%
215.000.000
187.900.000
87,40%
677.400.000
828.600.000
122,32%
11.000.000.000 0 1.000.000.000
8.197.519.544 0 1.545.787.697
74,52% 0,00% 154,58%
6.081.554.175 1.454.845.041 1.000.000.000
4.814.071.504 1.959.079.556 810.248.899
79,16% 134,66% 81,02%
4.325.000.000 3.024.094.142 950.000.000
2.573.476.739 3.593.260.208 679.246.334
59,50% 118,82% 71,50%
4.674.375.000 3.250.901.203 1.021.250.000
5.973.022.763 4.519.392.124 675.425.696
127,78% 139,02% 66,14%
5.900.000.000 5.650.000.000 1.021.250.000
7.487.115.001 8.593.535.009 1.059.256.711
126,90% 152,10% 103,72%
35.000.000
303.702.306
867,72%
35.000.000
348.503.196
995,72%
400.000.000
267.279.109
66,82%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
812.839.046 5.000.000
27.325.000 17.832.439
3,36% 356,65%
0 7.000.000
0 7.300.753
0,00% 104,30%
0 9.000.000
0 5.595.378
0,00% 62,17%
10.000.000 0
10.129.450 0
101,29% 0,00%
1.022.625.000 0
870.960.701 57.644
85,17% #DIV/0!
150.000.000
77.094.000
51,40%
125.000.000
259.664.927
207,73%
150.000.000
156.931.363
104,62%
193.750.000
234.920.600
121,25%
213.750.000
160.035.000
74,87%
100.000.000
2.353.254.250
2353,25%
217.911.516
674.323.953
309,45%
600.000.000
253.894.043
42,32%
645.000.000
317.350.027
49,20%
100.000.000
921.179.024
921,18%
20.000.000
411.817.500
2059,09%
300.000.000
35.162.871
11,72%
30.000.000
68.341.000
227,80%
32.250.000
14.175.700
43,96%
32.250.000
16.823.300
52,17%
104.030.216.128
90.420.454.724
86,92%
91.958.050.805
92.925.081.656
108,88% 180.061.356.111 194.627.321.082
108,09%
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
101,05% 128.188.413.505 121.437.289.171
18
94,73% 137.559.327.405 149.779.878.719
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Pada Tabel 2.7, terlihat realisasi PAD pada Tahun 2009 rendah sebesar 86,92% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan terjadinya gempa 7,8 skala Richter yang melanda Kota Padang pada 30 September 2009. Musibah gempa tersebut telah menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap infrasuktur Kota Padang, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang turun drastis menjadi 5,08% (2009) dan 5,95% (2010). Seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat, maka pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 6,41%, mendekati pertubuhan ekonomi sebelum terjadinya gempa. Pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan PAD pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2013, Realisasi PAD Kota Padang, sebesar Rp. 194.627.321.082,-, pencapaiannya 215% dari realisasi tahun 2009, sebesar Rp. 90.420.454.724,-. Faktor Pajak Daerah yang dikelola oleh DPKA Kota Padang menjadi penyumbang terbesar dengan pencapaian 230% dari Rp. 71.666.752.249 (2009) menjadi Rp.165.460.994.275 (2013). Beberapa hal yang dilakukan oleh DPKA Kota Padang dalam rangka pencapaian target Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi tanggung jawab DPKA Kota Padang, antara lain:
Intensifikasi pemungutan pajak oleh petugas pajak
Ektensifikasi pajak daerah, dengan beralihnya beberapa jenis pajak yang menjadi
kewenangan
Pemerintah
Pusat
menjadi
kewenangan
Pemerintah Daerah, seperti Pajak BPHTB dan Pajak Air Bawah Tanah pada tahun 2011 dan PBB P2 pada tahun 2013.
Meningkatnya tingkat kesadaran/kepatuhan masyarakat akan wajib pajak
Penyesuaian Nilai Pajak berdasarkan Zona Wilayah Pajak
Meningkatnya kinerja dan motivasi kerja petugas pajak
Bertambahnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Bertambahnya Penyertaan Modal BUMD, sehingga mengakibatkan meningkatnya bagian laba atas penyertaan modal tersebut.
Pertambahan
penempatan
Kas
Daerah,
yang
mengakibatkan
bertambahnya Bunga Deposito Bank, Penerimaan Jasa Giro, Penjualan Kendaraan, Pendapatan Denda Pajak dan Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan yang masuk ke kas daerah.
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
19
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Pengawasan dan pengendalian terhadap penagihan oleh petugas pajak kepada
wajib
pajak
yang
dilakukan
berkesinambungan dengan melibatkan
secara
berkala
dan
unsur Satpol PP dan SKPD
terkait lainnya.
Evaluasi penerimaan pajak dengan SKPD Penghasil dilakukan secara berkala.
Dilakukannya Sosialisasi Pajak dan Retribusi pada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi
Pendekatan secara Persuasif kepada Penunggak Pajak
Penyuluhan kepada Pengusaha Pajak Hotel dan Restoran
Peningkatan sosialisasi Pajak Daerah melalui tatap muka, pariwara pada media cetak, media ruang dan media elektronik.
Penyuluhan PBB di Tk. Kecamatan
Pembangunan Sistem Online Pajak Daerah (SOPD), dalam rangka memudahkan sistem pemungutan Pajak Daerah dengan melibatkan Bank Nagari, BTN dan BNI 46.
b. Penerimaan Pendapatan Selaku SKPKD Penerimaan Pendapatan yang menjadi tanggung jawab DPKA Kota Padang selaku SKPKD adalah: 1.
Dana Perimbangan a. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak b. Dana Alokasi Umum (DAU) c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
2.
Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah a. Dana Darurat b. Pendapatan Hibah c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus e. Bantuan Keuangan dari Propinsi/Daerah Lain f. Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Perencanaan Pembangunan Daerah g. Dana Percepatan Pembangunan Insfrastruktur Pendidikan h. Dana Penguatan Insfrastruktur Prasarana Daerah (DPPID)
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
20
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
TABEL 2.9 PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 2009-2013 N O I
URAIAN DANA PERIMBANGAN
2009
2010
732.818.455.504
741.044.455.746
58.882.837.504
2011
2012
2013
828.089.953.196
1.044.585.806.623
1.142.675.964.328
65.411.498.746
63.242.794.196
108.587.380.623
57.718.071.328
1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
2
Dana Alokasi Umum (DAU)
628.472.618.000
632.117.457.000
711.416.059.000
871.875.666.000
1.003.116.093.000
3
Dana Alokasi Khusus (DAK)
45.463.000.000
43.515.500.000
53.431.100.000
64.122.760.000
81.841.800.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
72.683.671.238
182.283.995.194
259.784.754.227
241.772.136.115
333.194.321.429
9.566.114.000
7.761.149.718
II 1
Dana Darurat
2
Pendapatan Hibah
3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi
4
Dana Penyesuaian Otonomi Khusus
5 6 7 8
-
-
-
2.225.250.000
3.500.000.000
318.852.849
802.516.165
39.288.455.945
46.004.499.690
63.115.710.067
66.970.621.266
62.612.507.000
21.493.518.000
79.093.689.200
178.009.844.160
174.082.662.000
264.220.977.000
2.335.583.293
22.368.690.000
15.159.200.000
400.000.000
5.558.321.264
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.087.874.707.423
1.286.357.942.738
1.475.870.285.757
-
Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Perencanaan Pembangunan Daerah Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan
22.190.116.586
-
1.740.600.000
-
Dana Penguatan Infrastruktru Prasarana Daerah (DPIPD)
900.000.000
-
JUMLAH PENDAPATAN
805.502.126.742
923.328.450.940
2.3.2. Pembiayaan Daerah Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. TABEL 2.10 PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2009 - 2013 NO.
URAIAN PEMBIAYAAN DAERAH
1 2 3
Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Sebelumnya Pengeluaran Pembiayaan Daerah
4
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
5
Pembayaran Pokok Utang
2009
2010
2011
148.505.331.140,14
107.271.635.655,24
41.598.311.909,25
88.531.593.026,91
88.531.593.026,91
157.097.763.438,14
107.348.295.909,24
46.923.210.909,25
97.284.593.026,91
97.284.593.026,91
157.097.763.438,14
107.348.295.909,24
46.923.210.909,25
97.284.593.026,91
97.284.593.026,91
8.592.432.298,00
76.660.254,00
5.324.899.000,00
8.753.000.000,00
8.753.000.000,00
-
76.660.254,00
5.324.899.000,00
8.753.000.000,00
8.753.000.000,00
-
-
-
-
8.592.432.298,00
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
2012
2013
21
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
2.3.3. Belanja Daerah Belanja DPKA Kota Padang terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja DPKA Tahun 2009 - Tahun 2013 dapat dilihat tabel berikut ini. TABEL 2.11 ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA DPKA TAHUN 2009 - 2013
No.
2009
URAIAN ANGGARAN
2011
2012
2013
%
ANGGARAN REALISASI
%
ANGGARAN REALISASI
%
ANGGARAN REALISASI
%
ANGGARAN REALISASI
%
26.712.947.436
19.971.017.340
74,76%
21.935.609.350 18.758.417.688
85,52%
24.926.993.455 22.585.985.146
90,61%
25.729.593.167 24.969.194.161
97,04%
27.823.447.440 27.036.592.351
97,17%
BELANJA LANGSUNG
7.435.592.985
4.516.679.855
60,74%
7.872.894.945 6.791.359.223
86,26%
10.992.224.746 7.867.434.544
71,57%
20.567.618.803 17.318.692.684
84,20%
26.502.219.570 21.949.492.674
82,82%
Belanja Pegaw ai
3.405.411.095
1.753.499.939
51,49%
3.706.761.900 3.294.091.861
88,87%
4.074.570.300 2.796.113.700
68,62%
5.237.633.428 3.999.862.691
76,37%
5.032.859.500 3.836.914.500
76,24%
Belanja Barang dan Jasa
3.184.266.050
2.186.841.916
68,68%
3.008.543.545 2.616.766.862
86,98%
5.040.286.446 3.345.133.844
66,37%
9.939.364.775 8.274.724.643
83,25%
17.999.153.888 14.959.952.739
83,11%
845.915.840
576.338.000
68,13%
1.157.589.500
76,06%
1.877.368.000 1.726.187.000
91,95%
5.390.620.600 5.044.105.350
93,57%
3.470.206.182 3.152.625.435
90,85%
1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2
Belanja Modal
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
REALISASI
2010
880.500.500
22
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Realisasi Belanja Langsung Program dan Kegiatan Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 berdasarkan DPA APBD dapat dilihat pada Lampiran 4.
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan berdasarkan Target Renstra SKPD Tahun 2009 - 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : TABEL 2.12 REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN TARGET RENSTRA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2009 -2013
NO
TAHUN
TARGET RENSTRA (Rp)
REALISASI (Rp.)
%
1
2009
7,878,635,350
4,516,679,855
57.33
2
2010
6,770,284,850
5,069,697,063
74.88
3
2011
7,266,196,556
5,855,965,334
80.59
4
2012
7,789,785,000
8,566,378,313
109.97
5
2013
8,217,390,000
10,468,102,415
127.39
Dilihat dari hasil di atas % Realisasi anggaran berdasarkan Target Renstra SKPD Tahun 2009 sebesar 57,33 %, Tahun 2010 sebesar 74,88 %, Tahun 2011 sebesar 80,59 %, Tahun 2012 sebesar 109,97 %, dan Tahun 2013 sebesar 127,39 %, selalu mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun, yaitu perbandingan antara Tahun 2010 dan 2009, maka Tahun 2010 meningkat sebesar 12,24 %, perbandingan Tahun 2011 dan 2010, maka Tahun 2011 meningkat sebesar 15,51 %, perbandingan Tahun 2012 dan Tahun 2011, maka Tahun 2012 meningkat sebesar 46,28 %, dan perbandingan Tahun 2013 dan Tahun 2012, maka Tahun 2013 meningkat sebesar 22,20 %. Perkembangan Program dan Kegiatan
mengalami pertumbuhan, perkembangan dan selalu mengalami
pergeseran nilai setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Realisasi
Anggaran berdasarkan Renstra SKPD Tahun 2009 - 2013 dirinci lebih jelas pada Lampiran 5.
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
23
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Beberapa tantangan yang berpengaruh terhadap pencapaian Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang adalah : 1.
Perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa fungsional
2.
Masyarakat semakin kritis
3.
Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat
4.
Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah khususnya Pajak Daerah, dan Pengelolaan Aset
5.
Pengontrolan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pajak Daerah, dan Aset secara kontinue, seperti SIPKD, SIMDA, dan SOPD.
Adapun peluang yang berpengaruh antara lain: 1.
Peran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang yang strategis
2.
Kepercayaan pimpinan
3.
Mudah berkoordinasi dengan provinsi dan pusat
4.
Mudah berkerjasama dengan lintas sektoral dan instansi terkait
5.
Kepedulian yang tinggi
aparatur dan SKPD
dalam penggunaan Sistem
Pengelolaan Keuangan, Pajak Daerah dan Aset 6.
SKPD Mudah menerima pembaharuan
7.
Penyediaan dana pendukung
Tantangan dan Peluang digambarkan dalam bentuk MATRIX SWOT berikut ini:
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
24
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
TABEL 2.13 MATRIX SWOT DALAM RANGKA MENENTUKAN ASUMSI-ASUMSI STRATEGIS
Peluang (O)
Faktor Ekternal 1 2 3 4 5 6
1
Globalisasi
2
Mudahnya berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat Mudahnya kerjasama dan koordinasi dengan Lintas Sektoral dan Instansi Terkait
3
Kepedulian yang Tinggi Aparatur dan SKPD dalam Penggunaan Sistem Pengelolaan Keuangan, Pajak Daerah dan Aset SKPD Mau Menerima Pembaharuan Penyediaan Dana Pendukung
5
Perbedaan persepsi dalam menafsirkan Peraturan dengan Pemeriksa Keuangan (BPK) Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat Kurangnya SDM pegawai yang mempunyai kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pajak Daerah, dan Aset Daerah Pengontrolan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Pengelolaan Aset secara Kontinue, seperti SIPKD, SIMDA, dan SOPD
Faktor Internal Kekuatan ( (S) 1 Adanya Perda SOPD 2 Adanya Produk
7 1 2
Peningkatan Kompetensi DPKA
3
3
4 5
Hukum APBD dan Pertanggungjawaban APBD Kualitas Sumber Daya Aparatur Komitmen Aparatur yang tinggi Jumlah Aparatur yang banyak
Tantangan (T)
Peran DPKA yang semakin strategis Kepercayaan Pimpinan Daerah
4
Strategi (S-O)
4 5
Kelemahan ( (W)
Strategi (S-T) 1 2
Meningkatkan Kinerja Aparatur
Peningkatan Relasi dan Wawasan Aparatur DPKA Peningkatan Disiplin DPKA
3
Peningkatan Pembinaan terhadap SKPD
5
Meningkatkan Jangkauan Akses Informasi dan Antisipasi Perubahan Meningkatkan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Pelatihan Keuangan, pendapatan dan Aset Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Peningkatan Eksistensi DPKA
4
Strategi ( W-O)
Meningkatkan Konsolidasi dan Koordinasi dengan SKPD Terkait
Strategi ( W-T)
1
Kemampuan Teknis Fungsional
1
Tingkatkan Volume Pendidikan di DPKA
1
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2
Standarisasi Beban Kerja Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai
2
Meningkatkan Bantuan Keuangan Provinsi dan Pusat Meningkatkan Bantuan Sosial/Dana Hibah
2
Meningkatkan Budaya Kerja dan Koordinasi dengan Pemeriksa Kerjasama dengan Pihak Ketiga
Monitoring Pajak yang Belum Optimal Adanya Gangguan Sistem Aplikasi Informasi Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
4
Penempatan Aparatur sesuai dengan Beban Kerja Sistem Aplikasi Informasi Pengelolaan keuangan, Pajak Daerah dan Aset yang sesuai dengan Beban Penggunaan
4
3 4 5
3
5
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
3
5
Peningkatan Pengawasan Pajak Daerah Koordinasi dan Kerjasama dengan Penyedia Jasa Internet
25
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang kurun waktu 2014-2019. Analisis Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis
meningkatkan
akseptabilitas
prioritas
pembangunan,
dapat
dioperasionalkan serta secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota merupakan SKPD yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan dan aset Pemerintah Kota Padang. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, diluar fungsinya sebagai Satuan Kerja Pertangkat Daerah (SKPD) juga memiliki fungsi sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Permasalahan-permasalahan
yang
dihadapi
oleh
Dinas
Pengelolaan
Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang selaku SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain: 1.
Belum optimalnya kapasitas kelembagaan, antara lain struktur, tupoksi, indikator kinerja utama kelembagaan dan prosedur kerja yang dapat mendukung peningkatan kinerja lembaga Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang;
2.
Masih terdapat hal-hal mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum diatur dalam bentuk produk hukum daerah;
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
26
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
3.
Belum adanya prosedur operasi baku (standard operating procedure);
4.
Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
5.
Prasarana gedung/kantor yang kurang memadai;
6.
Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja;
7.
Penyusunan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja;
8.
Belum tertibnya penyajian data dan informasi;
9.
Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi;
10. Belum tertibnya penataan arsip/dokumentasi. 11. Perubahan lingkungan strategis; 12. Kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang masih terbatas. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang selaku SKPKD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain: 1.
Penurunan proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) dana perimbangan dari 65,63% pada tahun 2009 menjadi 53,46% pada tahun 2013.
2.
Peningkatan proporsi Dana Penyesuaian dari 2,26% pada tahun 2009 menjadi 16,20% pada tahun 2013. Jumlah yang diperoleh Kota Padang dari Dana Penyesuaian ini cukup signifikan, maka upaya peningkatan dana penyesuaian pada masa datang perlu menjadi perhatian.
3.
Pengelola Keuangan SKPD belum tertib dan belum terampil.
4.
Pengelolaan Hibah Bantuan Sosial belum terlaksana secara optimal.
5.
Belum adanya kebijakan terhadap pembiayaan yang berpengaruh signifikan terhadap proses pembangunan, kecuali memanfaatkan SiLPA yang tersedia.
6.
Sumber pembiayaan untuk pembangunan yang terbatas, baik untuk sarana dan prasarana maupun bidang pembiayaan lainnya.
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
27
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota
dan Wakil Walikota
Terpilih Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih ditujukan untuk
memahami
arah
pembangunan
yang
akan
dilaksanakan
selama
kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor
penghambat
dan
pendorong
pelayanan
SKPD
yang
dapat
mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih tersebut. Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih ini
juga akan menjadi dasar bagi perumusan isu-isu
strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kontribusi terhadap pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.
Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih adalah
“Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya”.
Adapun Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih adalah: 1.
Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing,
2.
Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera,
3.
Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan
4.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan
5.
Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan local,
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
28
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
6.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih tersebut dijabarkan ke dalam 10 Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, yaitu: 1.
Melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air;
2.
Menyelenggarakan
pendidikan,
pesantren
ramadhan,
kegiatan
keagamaan, seni budaya dan olah raga yang lebih berkualitas, gratis pendidikan SD, SMA dan SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semua pelajar/mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin; 3.
Menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam 2 tahun serta penataan transportasi kota yang lebih baik;
4.
Merehab 1.000 unit rumah tidak layak huni per tahun dan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas/RSUD serta ambulans gratis bagi warga miskin;
5.
Membangun Pasar Raya Padang dalam 2 tahun dan revitalisasi pasarpasar pembantu;
6.
Meningkatkan dana operasional Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT serta Guru TPQ/TQA/MDA menjadi 200% (dua ratus persen);
7.
Memberikan santunan kematian Rp. 1.000.000,- (satu juta) bagi warga Kota Padang;
8.
Mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan baru dan pengembangan ekonomi kreatif, UMKM serta pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan;
9.
Merevitalisasi objek wisata Kota Padang menjadi wisata keluarga dan konveksi yang layak dan ramah
10. Menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS. Mengacu kepada Visi, Misi serta Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikotra Terpilih yang berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang adalah: Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
29
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
1.
Misi ke-enam, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
2.
Penyediaan Dana yang mencukupi dalam rangka pelaksanaan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih serta Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Padang secara keseluruhan. Terkait dengan penyediaan Dana tersebut, isi strategis yang harus dilakukan oleh DPKA Kota Padang adalah: a. Selaku SKPD, DPKA Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. b. Selaku SKPKD, DPKA harus berusaha meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan (DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Bukan Pajak) dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah (Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi, Data Penyesuaian Otonomi Khusus,Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemda lainnya, dan sumber-sumber pendapatan lain yang memungkinkan).
3.
Opini Laporan Hasil Pemeriksaan Daerah menuju
BPK tentang Laporan Keuangan
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berorientasi pada
Pengelolaan Keuangan dan Aset yang tertib.
3.3. Penentuan isu-isu Strategis Berdasarkan gambaran tentang permasalahan, faktor-faktor penghambat dan pendorong yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah kedepan, maka isu-isu Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang adalah: 1. Pengelolaan Keuangan Daerah a.
Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah
b.
Peningkatan pemahaman terhadap peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
30
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
c.
Peningkatan
disiplin/ketaatan
terhadap
pelaksanaan
regulasi
pengelolaan keuangan daerah d.
Penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah
e.
Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan daerah yang cepat, tepat dan akurat
f.
Perbaikan sistem pengendalian internal
g.
Peningkatan koordinasi dan konsultasi internal dan eksternal DPKA, atau koordinasi dan konsultasi lintas SKPD
h.
Peningkatan pembinaan SKPD terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
2. Pengelolaan Aset a.
Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan barang milik daerah
b.
Peningkatan pemahaman terhadap peraturan dibidang pengelolaan barang milik daerah
c.
Peningkatan
disiplin/ketaatan
terhadap
pelaksanaan
regulasi
pengelolaan barang milik daerah d.
Penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah
e.
Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) dalam penyusunan laporan aset daerah yang cepat, tepat dan akurat
f.
Perbaikan sistem pengendalian internal terkait pengelolaan barang milik daerah
g.
Peningkatan koordinasi dan pembinaan pada SKPD terhadap pengelolaan barang milik daerah
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
31
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
h.
Penillaian dan Pendataan Aset harus lebih professional dan berkelanjutan
3. Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah a.
Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah
b.
Peningkatan pemahaman aparatur terhadap peraturan dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah
c.
Peningkatan
disiplin/ketaatan
terhadap
pelaksanaan
regulasi
pengelolaan pajak dan retribusi daerah d.
Penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah
e.
Optimalisasi pemanfaatan Sistem Online Pajak Daerah (SOPD) dan aplikasi pendukungnya dalam penatausahaan pajak dan retribusi yang cepat, tepat dan akurat
f.
Perbaikan sistem pengendalian internal terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah
g.
Optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah
h.
Penigkatan pengendalian internal terhadap aparatur, sistem dan mekanisme, wajib pajak dan wajib retribusi.
i.
Peningkatan program sosialisasi sadar pajak kepada wajib pajak
j.
Peningkatan Pembinaan pada SKPD terhadap Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
4. Peningkatan Pendapatan Daerah diluar PAD a.
Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi tentang potensi-potensi peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
32
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
b.
Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Lain, terkait dengan pendapatan berupa Bantuan Keuangan.
c.
Peningkatan
disiplin/ketaatan
terhadap
pelaksanaan
regulasi
pengelolaan pajak dan retribusi daerah Upaya
mengatasi
permasalahan
di
atas
adalah
kemampuan
penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam proses administrasi dan pelayanan umum yang tanggap, sistem administrasi yang baik didukung oleh budaya kerja yang produktif, birokrasi yang efektif dan efisien, sistem pelayanan satu atap dan satu pintu merupakani salah satu ukuran pelayanan yang baik karena dapat menghindari peluang tindak korupsi dan kolusi. Selain itu ketersediaan data dan informasi sebagai dasar merencana dan mengembangkan pola kerja yang terarah, terpadu, terkendali melalui peningkatan koordinasi dalam organisasi. Mekanisme birokrasi dalam pelayanan umum yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat akan mempengaruhi tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Kepuasan terhadap pelayanan umum memberi rangsangan untuk berpartisipasi dan berkorelasi positif antara tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat.
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
33
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019
34
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
BAB. IV VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi Visi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah : “ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah dan Aset yang Profesional untuk Mendukung Keberhasilan Pembangunan Daerah “. Untuk mewujudkan Visi maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset menetapkan Misi sebagai berikut : a.
Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, pendapatan daerah, dan aset melalui peningkatan sarana dan prasarana serta kemampuan sumber daya aparatur
b.
Meningkatkan
pendapatan
asli
daerah
untuk
mendukung
pembangunan daerah c.
Meningkatkan koordinasi dengan stake holders dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi APBD.
d.
Mewujudkan
pengelolaan
aset
daerah
yang
profesional
dan
berkelanjutan. e.
Mewujudkan pengelolaan keuangan dan anggaran yang akuntabel, efektif, efisien, dan transparan.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.2.1 Tujuan Tujuan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah a) Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran dalam mengelola keuangan, pendapatan dan aset serta pelayanan public.
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
34
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
b) Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dalam mengelola keuangan dan aset c) Meningkatkan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah d) Mewujudkan
ketepatan
waktu
siklus
penyusunan
APBD
dan
pertanggungjawaban APBD e) Mewujudkan kerjasama yang sinergis dengan stake holders dalam penyusunan APBD f) Meningkatkan sistem informasi pengelolaan aset yang akurat dan cepat g) Meningkatkan pengelolaan, penataan dan pemanfaatan aset daerah h) Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah i)
Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan anggaran daerah sesuai peraturan perundangan.
4.2.2. Sasaran Sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut
Tersedianya sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangan dan aset
Meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis pendapatan daerah dan teknis lainnya, penjenjangan pegawai berpendidikan S1 dan S2.
Meningkatnya kemampuan teknis dan manejerial SDM di bidang perencanaan,
pelaksanaan,
dan
pertanggungjawaban
anggaran
berdasarkan mekanisme dan tata kerja yang berlaku sesuai tugas bidang masing-masing.
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada pihak-pihak pemakai anggaran dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan, waktu, prioritas serta kemampuan keuangan daerah.
Meningkatnya fungsi pengawasan intern terhadap kinerja aparatur.
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
35
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Terwujudnya perencanaan pendapatan daerah yang aplikatif.
Tercapainya target pendapatan daerah.
Meningkatnya peluang penerimaan pajak dan retribusi.
Terlaksananya penyusunan APBD sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban APBD sesuai waktu yang ditetapkan
Terlaksananya penyusunan APBD dengan baik dan benar
Tersedianya jaringan internet dalam mengakses informasi pengelolaan aset
Terakumulasinya data aset-aset pemerintah Kota Padang.
Terciptanya buku aset tentang kekayaan Pemerintah Kota Padang.
Diketahuinya neraca awal daerah baik barang bergerak dan tidak bergerak.
Terhindarnya tumpang tindih pengelolaan barang.
Tersusunnya Peraturan Daerah yang responsif dan aspiratif terhadap pengelolaan barang milik daerah
Terwujudnya adminsitrasi keuangan yang tertib dan teratur
Terciptanya sistem pengelolaan keuangan
sesuai dengan peraturan
berlaku.
Terwjudnya pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah dengan baik, efektif, dan efisien dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4.3. Strategi dan Kebijakan 4.3.1. Strategi Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti dengan telah tersedianya perda SOPD, kualitas sumber daya aparatur dan komitmen aparatur yang tinggi.
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
Kemudian meminimalisir faktor
36
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
kelemahan internal seperti halnya kemampuan teknis fungsional, beban kerja yang belum terstandarisasi , dan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Bahkan di pihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya pengaruh globalisasi, adanya perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa, informasi yang semakin terbuka serta perubahan peraturan yang sangat cepat. Strategi yang akan dilaksanakan adalah : 1.
Optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan daerah
2.
Pengkajian
rencana
anggaran
pendapatan
dan
belanja
daerah
untuk
mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang tepat sasaran 3.
Pemenuhan
kebutuhan
dalam
pelayanan
administrasi
perkantoran
dan
pengelolaan administrasi aset daerah sebagai penunjang tupoksi SKPD 4.
Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah
5.
Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima
6.
Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal.
7.
Penggunaan Sistem Aplikasi (SOPD, SIPKD, SIMDA BMD) dalam pengelolaan pajak, keuangan dan aset dalam peningkatan pendapatan dan kinerja aparatur
4.3.2. Kebijakan Pengeloaan Keuangan Daerah Kota Padang mengacu kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah yang meliputi : pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
37
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan aset daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang. Dalam pelaksanaannnya keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat kepada masyarakat.
Kebijakan pengelolaan
keuangan daerah meliputi pengelolaan anggaran, pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja dan pengelolaan aset daerah. Arah kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah : 1.
Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah
2.
Peningkatan
kualitas
pelayanan
prima
bidang
pengelolaan
administrasi
perkantoran 3.
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran
4.
Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan akuntabel yang tersaji dalam suatu proses manajemen sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran
5.
Sistem pengelolaan pendapatan berdasarkan peraturan dan perundangundangan yang memperhatikan perkembangan dampak ekonomi makro dan mikro.
6.
Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai dengan bidang dan tanggungjawabnya serta penerapan reward dan punishment terhadap prestasi kerja yang terukur.
Tujuan Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah : 1.
Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan keuangan dan aset daerah
2.
Meningkatkan kapasitas penyelenggara pengelolaan keuangan dan aset
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
38
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
3.
Menerapkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik
4.
Meningkatkan kinerja pengawasan internal daerah
5.
Melaksanakan penegakkan hukum atas penyimpangan peraturan perundangundangan
6.
Mengimplementasikan Sistem Akuntasi Pemerintah (SAP)
7.
Melakukan seleksi dan penempatan SDM aparatur berdasarkan kompetensi
8.
Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Urusan Wajib Administrasi Keuangan Daerah
Kebijakan yang di tetapkan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana perkantoran dan mendayagunakan sarana dan parasara yang ada dalam pelaksanaan tugas pada masing-mmasing bagian. b. Meningkatkan kompetensi aparatur di Bidang pengelolaan keuangan dan Aset melalui pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan daerah baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat fungsional. c. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan mencari peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk penyelenggaraan pembangunan Daerah d. Menumbuhkembangkan
partisipasi
masyarakat
dalam
mensukseskan
pemungutan dan pendapatan daerah. e. Melakukan penyusunan APBD sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan. f.
Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD.
g. Meningkatkan Sistem Informasi
pengelolaan Aset yang mudah diakses
melalui pemanfaatan teknologi.
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
39
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
h. Meningkatkan pengelolaan aset daerah melalui penataan, pemanfaatan dan optimalisasi aset daerah. i.
Melakukan upaya-upaya pembaharuan dan penyesuaian terhadap sistem penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan berlaku.
j.
Merumuskan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Pada hakekatnya strategi
merupakan inti dari penyusunan kebijakan.
Dengan strategi yang baik akan menghasilkan kebijakan yang tepat. Strategi dan kebijakan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset harus diterapkan secara maksimal, dengan menerapkan peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dan peningkatan tertibnya administrasi baik di bidang pendapatan, keuangan dan maupun dalam pengelolaan aset daerah. Strategi dan kebijakan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor eksternal, seperti pengaruh lingkungan, sosial-politik serta para stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap produk kebijakan, dan faktor internal seperti masalah kelembagaan, sumber daya manusia, masalah ketersediaan waktu atau masalah sumber biaya/anggaran. Untuk keberhasilan pelaksanaan strategi dan kebijakan DPKA ini memerlukan dukungan dari berbagai komponen dalam organisasi, juga dukungan peningkatan kinerja aparatur, seperti terlaksananya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) aparatur dari berbagai bidang secara optimal dan maksimal. Dan suksesnya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan aparatur/pelaksana di tingkat bawah, yaitu dengan menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi yang tinggi dalam menjalankan setiap kebijakan. Strategi dan Kebijakan DPKA Kota Padang ini akan bermuara pada Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
40
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dengan ditetapkan tujuan, strategi, dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai action dalam pemenuhan organization progress. Sesuai pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah merupakan arahan kebijakan untuk program dan kegiatan, dimana indikator hasil yang diharapkan yaitu terjalinnya pola kemitraan pemerintah dan masyarakat yang akuntabel dan transparan sehingga dapat diwujudkan suatu bahan kajian yang digunakan sebagai pertimbangan pelaksanaan perencanaan ke depan. Adapun penyajian perencanaan program diarahkan dalam bentuk laporan
pelaksanaan
program dan kegiatan sebagai dasar analisis prognosis SKPD. Perencanaan Penerimaan Pendapatan, Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut : A. PENERIMAAN PENDAPATAN 1. PENERIMAAN PENDAPATAN SEBAGAI SKPD Rencana Penerimaan Pendapatan adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebagai SKPD Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 215.355.246.195,- yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp. 176.240.600.000,- atau 81,84 %, Hasil Retribusi Daerah adalah sebesar Rp. 798.360.515 atau 0,37 %, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 9.415.720.596,- atau 4,37 %, dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 28.900.565.084,- atau 13, 41 % dari total PAD.
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
41
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
TABEL. 5.1 PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014 NO.
URAIAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
I
Pajak Daerah
1
Pajak Hotel
2
Pajak Restoran
3
Pajak Hiburan
4
Pajak Reklame
5
Pajak Penerangan Jalan
6
Pajak Parkir
7
Pajak Air Bawah Tanah
8
Pajak Sarang Burung Walet
9
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
10
ANGGARAN TAHUN 2014 (Rp.)
215,355,246,195
176,240,600,000
18,500,000,000
15,750,000,000
2,000,000,000
3,700,000,000
65,164,000,000
266,000,000
335,600,000
25,000,000
31,000,000,000
Pajak BPHTB
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
42
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
16,000,000,000 11
Pajak Bumi dan Bangunan
II
Hasil Retribusi Daerah
1
-
23,500,000,000
798,360,515
Retribusi Jasa Usaha
798,360,515
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan Piutang
Retribusi
Sewa
Tanah
750,000,000 dan
Bangunan III
798,360,515
48,360,515
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
9,415,720,596
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD
IV
1
Lain-Lain
9,415,720,596
Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
28,900,565,084
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
2
Penerimaan Jasa Giro
3
Pendapatan Bunga Deposito
4
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)
6
Pendapatan Denda Pajak
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
100,000,000
6,400,000,000
7,500,000,000
1,021,250,000
43
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
13,533,315,084 8
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan
9
Pendapatan dan Pengembalian
10
213,750,000
100,000,000
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
32,250,000
2. PENERIMAAN PENDAPATAN SEBAGAI SKPKD Penerimaan Pendapatan sebagai SKPKD pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.598.925.592.906, dirinci sebagai berikut : TABEL. 5.2 PENERIMAAN PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014
NO.
URAIAN
PENDAPATAN
1
1
DANA PERIMBANGAN
ANGGARAN TAHUN 2014 (Rp.)
1,598,925,592,906.00
1,203,006,164,906.00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
65,738,646,906.00
Bagi Hasil Pajak
64,738,599,036.00
Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
2
Dana Alokasi Umum (DAU)
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
1,000,047,870.00
1,060,917,648,000.00
44
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
3
Dana Alokasi Khusus (DAK)
76,349,870,000.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
2
YANG SAH
395,919,428,000.00
1
Pendapatan Hibah
5,713,100,000.00
2
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi
72,878,349,000.00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
3
317,327,979,000.00
Sedangkan untuk Pembiayaan Daerah pada Tahun 2014 adalah sebesar
Rp.
252.176.000.000, dirinci sebagai berikut : TABEL. 5.3 PEMBIAYAAN DAERAH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014 NO.
ANGGARAN TAHUN 2014
URAIAN
(Rp.)
PEMBIAYAAN DAERAH
1
252,176,000,000.00
Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa
Lebih
Perhitungan
263,000,000,000.00
Anggaran
Daerah Tahun Sebelumnya Penerimaan
2
Pinjaman
223,000,000,000.00
Daerah
dan
Obligasi Daerah
40,000,000,000.00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
10,824,000,000.00
Penyertaan
Modal
(Investasi)
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
45
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Pemerintah Daerah
10,266,000,000.00
Pembayaran Pokok Utang
558,000,000.00
Untuk Proyeksi Perencanaan Penerimaan Pendapatan Tahun 2015 - 2019 adalah Tahun
2015
sebesar
Rp.
1.903.020.788.080,
Tahun
2016
sebesar
Rp.
1.996.256.114.480, Tahun 2017 sebesar Rp. 2.094.152.994.380,- Tahun 2018 sebesar Rp. 2.196.944.834.280 dan Tahun 2019 sebesar Rp. 2.304.876.261.680,-, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini : TABEL. 5.4 PROYEKSI PENDAPATAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG
TAHUN 2015 - 2019 N O
I
1
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TAHUN 2019
(Rp.)
(Rp.)
(Rp.)
(Rp.)
(Rp.)
224,148,915,680
233,440,648,680
243,196,755,280
253,440,783,380
264,197,008,280
185,052,630,000
194,305,363,000
204,020,519,600
214,221,550,200
224,932,627,800
780,000,000
819,000,000
859,950,000
902,947,500
948,094,800
9,415,720,596
9,415,720,596
9,415,720,596
9,415,720,596
9,415,720,596
28,900,565,084
28,900,565,084
28,900,565,084
28,900,565,084
28,900,565,084
1,263,156,473,000.00
1,326,314,296,600.00
1,392,630,011,500.00
1,462,261,511,900.00
1,535,374,587,600.00
URAIAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajak Daerah
Hasil 2
Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan
3
Kekayaan Daerah
yang
dipisahkan Lain-Lain 4
Pendapatan Asli
Daerah
Yang Sah II
DANA PERIMBANGAN
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
46
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Bagi 1
Hasil
Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
2
3
Dana
72,476,858,100.00
76,100,701,100.00
79,905,736,100.00
83,901,022,900.00
1,113,963,530,400.00
1,169,661,706,900.00
1,228,144,792,200.00
1,289,552,031,800.00
1,354,029,633,400.00
80,167,363,500.00
84,175,731,600.00
88,384,518,200.00
92,803,744,000.00
97,443,931,300.00
415,715,399,400.00
436,501,169,200.00
458,326,227,600.00
481,242,539,000.00
505,304,665,800.00
5,998,755,000.00
6,298,692,700.00
6,613,627,300.00
6,944,308,700.00
7,291,524,000.00
76,522,266,450.00
80,348,379,700.00
84,365,798,700.00
88,584,088,600.00
93,013,293,000.00
333,194,377,950.00
349,854,096,800.00
367,346,801,600.00
385,714,141,700.00
404,999,848,800.00
1,903,020,788,080.00
1,996,256,114,480.00
2,094,152,994,380.00
2,196,944,834,280.00
2,304,876,261,680.00
Alokasi
Umum (DAU) Dana
69,025,579,100.00
Alokasi
Khusus (DAK) LAIN-LAIN
III
PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1
Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil
2
Pajak
dari
Propinsi Dana 3
Penyesuaian dan Otonomi Khusus
JUMLAH PENDAPATAN
B. BELANJA DAERAH Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Untuk Belanja Tidak Langsung Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Tahun 2014 sebesar Rp. 76.425.416.058,45,
dan Belanja Langsung ditargetkan
sebesar 36,290,976,530,-. Program dan Kegiatan
Tahun 2014 adalah data
capaian pada awal tahun perencanaan. Program dan Kegiatan Belanja Langsung ini terdiri dari 7 Program dan 79 Kegiatan, yaitu : I.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
47
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
5.
Penyediaan alat Tulis Kantor
6.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 13. Penyediaan Alat Kebersihan 14. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik 15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2.
Pengadaan Mobiler
3.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
5.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
6.
Penyediaan Jasa Perkantoran
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD 2. Pelatihan
Teknis
Keuangan
Daerah
dan
Implementasi
Peraturan
Perundangan 3. Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah 4. Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
48
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 6. Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan -
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
VI. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.
Penyusunan Standar Satuan Harga
2.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2015
3.
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD TA 2015
4.
Penyusunan Ranperda Perubahan APBD TA 2014
5.
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014
6.
Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013
7.
Penyusunan
Rancangan
Peraturan
KDH
Tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013 8.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
9. Cek Fisik Barang Daerah 10. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah 11. Penatausahaan Keuangan 12. Pembinaan Administrasi Keuangan 13. Penghapusan Aset 14. Pengendalian dan Penyusunan DPA 15. Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak 16. Penyelesaian TPTGR Pemerintah Kota Padang Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
49
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
17. Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Padang 18. Monitoring dan Validasi Data Aset 19. Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi 20. Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak. Retribusi dan PBB 21. Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB 22. Penunjang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan 23. Kajian Pengelolaan Bangunan yang akan ditukarguling (ruislag) 24. Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan 25. Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang 26. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data Pengeluaran pada Pelaksanaan APBD Kota Padang 27. Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah 28. Pemutakhiran Data Pajak Daerah 29. Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah 30. Penilaian Aset Daerah 31. Pemindahtanganan Aset 32. Penyusunan Laporan Aset 33. Finalisasi Perda APBD Tahun 2014 34. Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 35. Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah 36. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 37. Informasi Pajak Daerah 38. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 39. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA 2014 40. Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
50
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
41. Validasi Piutang PBB 42. Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kota Padang sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan Sosialisasi Kebijakan Akuntansi VII.
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1. Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi 2. Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji PNS ) 3. SIPKD/SIKD 4. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (BMD/SIMBADA) 5. Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA 6. Pemeliharaan Jaringan Aplikasi 7. Assesment Pengelola Pendapatan daerah 8. Pengadaan Sistem Arsip Digital
Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang
menggambarkan
tingkat
pencapaian
suatu
kegiatan
yang
telah
ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan Program dan Kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang terdiri dari 3 Indikator Kinerja yaitu : 1. Indikator Input yaitu dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan 2. Indikator Kinerja Kegiatan
( Output/Keluaran ), yaitu sesuatu yang
diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
51
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
atau non fisik.
Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk
mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, dijadikan sebagai landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. 3. Indikator Program ( Outcome/Hasil ),
yaitu
acuan yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah ( efek langsung ). Indikator hasil lebih utama dari pada sekedar keluaran.
Outcome
menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator Output dan Indikator Outcome masing-masing Kegiatan adalah sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan : 1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Output : Prosentase Surat terkirim dibanding dengan Total Jumlah Surat Indikator Outcome : Surat terkirim sebesar 100 %
2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Output : Prosentase Pembayaran Telephone, Air dan Listrik terhadap target yang ditetapkan dalam 1 Tahun
Indikator Outcome : Pembayaran Telephone, Air dan Listrik sebesar 100 %
3.
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional Indikator Output : Jumlah Pemeliharaan dan Pembayaran Perizinan Kendaraan Dinas terhadap target yang telah ditetapkan Indikator Outcome : Pemeliharaan dan Pembayaran Perizinan Kendaraan Dinas sebanyak 146 unit 4.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
52
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Indikator Output : Prosentase penyediaan peralatan kebersihan kantor terhadap target yang telah ditetapkan Indikator Outcome : Peralatan kebersihan kantor tersedia sebesar 100 % 5.
Penyediaan alat Tulis Kantor Indikator Output : Prosentase alat tulis kantor yang diperlukan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas kantor terhadap target yang telah ditetapkan Indikator Outcome : Alat tulis kantor tersedia sebesar 100 %
6.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Indikator Output : Prosentase
pengadaan barang cetak dan
Penggadaan terhadap target yang telah ditetapkan dalam 1 Tahun Indikator Outcome : Barang cetak dan Penggadaan tersedia sebesar 100 % 7.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Output : Prosentase terlaksananya penyediaan instalasi/alat listrik/penerangan bangunan kantor
yang layak pakai terhadap
target yang telah ditetapkan Indikator Outcome : instalasi/alat listrik/penerangan bangunan kantor tersedia sebesar 100 % 8.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Output : Prosentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor terhadap target yang telah ditetapkan dalam 1 Tahun Indikator Outcome : Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia sebesar 100 %
9.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Output : Prosentase Pembelian Peralatan Rumah Tangga terhadap target yang telah ditetapkan dalam 1 Tahun
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
53
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Indikator Outcome : Peralatan Rumah Tangga tersedia sebesar 100 % 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Output : Prosentase Pembelian Buku Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan terhadap target yang ditetapkan dalam 1 Tahun Indikator Outcome : Buku Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan tersedia sebesar 100 % 11. Penyediaan Makanan dan Minuman Indikator Output : Prosentase persediaan makanan dan minuman pegawai terhadap jumlah pegawai Indikator Outcome : Makanan dan minuman pegawai terealisasi sebesar 100 % 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Indikator Output : Prosentase Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dalam 1 Tahun terhadap pejabat yang ada Indikator Outcome : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah terselenggara sebesar 100 % 13. Penyediaan Alat Kebersihan Indikator Output : Prosentase peralatan kebersihan kantor dalam 1 tahun terhadap target yang ditetapkan Indikator Outcome : Peralatan kebersihan kantor tersedia sebesar 100 % 14. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Indikator Output : Jumlah Pembayaran Honorarium Pegawai Kontrak Indikator Outcome : Pembayaran Honorarium Pegawai Kontrak untuk 19 orang 15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
54
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Indikator Output : Prosentase Jasa Pengamanan Lingkungan Kantor dari Aspek Keamaman terhadap jumlah petugas pengaman Indikator Outcome : Pembayaran Jasa Pengamanan Lingkungan Kantor dari Aspek Keamaman sebesar 100 % b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan : 1.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator Output : Jumlah Pembelian Kendaraan Dinas/Operasional terhadap target yang telah ditetapkan dalam 1 Tahun
Indikator
Outcome
:
Pembelian
Kendaraan
Dinas/Operasional
sebanyak 2 unit 2.
Pengadaan Mobiler
Indikator Output : Prosentase
Pembelian Mobiler terhadap target
yang telah ditetapkan dalam 1 Tahun 3.
Indikator Outcome : Pembelian Mobiler sebesar 100 %
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator Output : Prosentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terhadap jumlah kendaraan
Indikator
Outcome
:
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional sebesar 100 % 4.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Indikator Output : Prosentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor sebesar 100 %
5.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Indikator Output : Prosentase Rehabilitasi gedung kantor terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Rehabilitasi gedung kantor sebesar 100 %
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
55
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
6.
Penyediaan Jasa Perkantoran
Indikator Output : Prosentase pembayaran sewa gedung kantor terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Pembayaran sewa gedung kantor sebesar 100 %
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan Kegiatan : - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Indikator Output : Prosentase Pembelian Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya terhadap jumlah Pegawai DPKA Kota Padang
Indikator Outcome : Disiplin Aparatur meningkat sebesar 100 %
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan : 1.
Bimbingan Teknis Penyusunan APBD
Indikator Output : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis
Penyusunan
APBD bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang
Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Sumber Daya Aparatur Seluruh SKPD dalam Menyusun APBD sebanyak 120 orang
2.
Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan Perundangan
Indikator Output : Jumlah Peserta
Pendidikan dan Pelatihan bagi
Pejabat Eselon di Lingkungan DPKA Kota Padang
Indikator Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk 27 orang pejabat eselon
3.
Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah
Indikator Output : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah bagi Aparatur dan SKPD di Lingkungan Pemko Padang
Indikator Outcome : Aparatur yang Mendalami Pengertian PBB dan BPHTB sebanyak 250 orang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
56
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
4.
Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD
Indikator Output
:
Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Tentang
Pedoman Penyusunan APBD bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
Indikator Outcome : Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur SKPD dalam Penyusunan APBD sebanyak 128 orang
5.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
Indikator Output : Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
Indikator Outcome : SOP Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah sebanyak 1 dokumen
6.
Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013
Indikator Output : Prosentase Peserta Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 bagi SKPD di Lingkungan Pemko Padang
Indikator Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Bintek Penerapan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 sebesar 100 %
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Kegiatan : -
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Output : Prosentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan DPKA Kota Padang
Indikator Outcome :
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
sebesar 100 % f.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Kegiatan :
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
57
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
1.
Penyusunan Standar Satuan Harga
Indikator Output : Jumlah Buku Standar Satuan Harga yang dikelola oleh petugas dalam mengcrosscek harga di pasaran
Indikator Outcome : Buku Standar Satuan Harga disusun sebanyak 1 Buku
2.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun 2015
Indikator Output : Jumlah Dokumen
Perda dan Nota Keuangan
APBD Tahun 2015
Indikator Outcome : Peraturan Daerah Tentang APBD dan Nota Keuangan sebanyak 100 Dokumen
3.
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tahun 2015
Indikator Output : Jumlah Dokumen Perwako Penjabaran APBD Tahun 2014
Indikator Outcome : Peraturan Walikota Tentang Penjabaran APBD sebanyak 20 Dokumen
4.
Penyusunan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2014
Indikator Output :
Jumlah Dokumen Perwako
Perubahan APBD
Tahun 2014
Indikator Outcome : Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Nota Keuangan Perubahan APBD sebanyak 300 Dokumen
5.
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014
Indikator Output : Jumlah Dokumen Perwako Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2014
Indikator Outcome : Peraturan Walikota tentang
Penjabaran
Perubahan APBD sebanyak 200 Dokumen 6.
Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013 yaitu Jumlah Dokumen Perda pertanggungjawaban APBD Tahun 2013
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
58
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Indikator Output : Jumlah eksemplar Perda pertanggungjawaban APBD Tahun 2013
Indikator
Outcome
:
Buku
Peraturan
Daerah
Rincian
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013 sebanyak 200 eksemplar 7.
Penyusunan
Rancangan
Peraturan
KDH
Tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013
Indikator Output : Jumlah Eksemplar Perwako pertanggungjawaban APBD Tahun 2013
Indikator Outcome : Buku Peraturan Walikota tentang Rincian Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun 2013 sebanyak 200 eksemplar
8.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Indikator Output : Prosentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Laporan Peningkatan Penerimaan Daerah dan Peningkatan Objek Pajak Baru sebesar 100 %
9.
Cek Fisik Barang Daerah
Indikator Output : Prosentase Cek Fisik Barang Daerah pada SKPD di Lingkungan Pemko Padang terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Akurasi Keberadaan dan Kondisi Barang Daerah sebesar 100 %
10. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah
Indikator Output : Prosentase Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah kepada WP/WR terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Pemahaman Petugas dan Wajib Pajak Terhadap Tatacara Perpajakan Daerah sebesar 100 %
11. Penatausahaan Keuangan
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
59
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Indikator Output : Prosentase Tertib Administrasi Pengelolaan pada SKPD di Lingkungan Pemko Padang terhadap jumlah SKPD
Indikator Outcome :
Tertib Administrasi Keuangan Daerah pada
SKPD di Pemko Padang sebesar 100 % 12. Pembinaan Administrasi Keuangan
Indikator Output : Prosentase Tertid Administrasi Keuangan Daerah pada SKPD di Lingkungan Pemko Padang terhadap jumlah SKPD
Indikator Outcome : Tertib Administrasi Keuangan Daerah pada SKPD di Pemko Padang sebesar 100 %
13. Penghapusan Aset Indikator Output : Prosentase
Penghapusas Aset pada SKPD di
Lingkungan Pemko Padang terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Data dan Nilai Aset pada SKPD di Pemko Padang sebesar 100 %
14. Pengendalian dan Penyusunan DPA
Indikator Output : Jumlah Dokumen DPA dan DPPA SKPD Kota Padang Tahun 2014
Indikator Outcome : DPA SKPD Kota Padang sebanyak 52 Dokumen
15. Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak
Indikator Output : Prosentase pemilihan duta pajak dan sosialisasi oleh duta pajak terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Pemilihan Duta Pajak Kota Padang sebesar 100 %
16. Penyelesaian TPTGR Pemko Padang
Indikator Output : Prosentase
rapat koordinasi dan penyelesaian
Tindak Lanjut TPTGR terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Terselesaikan Kerugian Barang dan uang di Lingkungan Pemerintah Kota Padang sebesar 100 %
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
60
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
17. Penertiban dan Pembongkaran Reklame
Indikator Output : Prosentase
Penertiban dan Pembongkaran
Reklame terhadap target reklame di Kota Padang
Indikator Outcome : Laporan Penertiban dan Pembongkaran Reklame sebesar 100 %
18. Monitoring dan Validasi Data Aset
Indikator Output : Prosentase Nilai dan Data Aset pada SKPD di Lingkungan Pemko Padang terhadap SKPD di Lingkungan Pemko Padang
Indikator Outcome :
Data Aset pada SKPD di Lingkungan Pemko
Padang sebesar 100 % 19. Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi
Indikator Output : Prosentase
Pencapaian Penerimaan PAD Kota
Padang terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi sebesar 100 %
20. Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak, Retribusi dan PBB Indikator Output : Prosentase Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang terhadap target yang telah ditetapkan Indikator Outcome : Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tercapai sebesar 100 % 21. Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB Indikator Output : Prosentase Realisasi Penerimaan PBB sesuai dengan target yang ditetapkan Indikator Outcome : Realisasi Target Penerimaan PBB tercapai 100 % 22. Penunjang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan
Indikator Output : Prosentase Alat Tulis Kantor dan penunjang lainnya dalam pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang terhadap target yang telah ditetapkan
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
61
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Indikator Outcome : Penggunaan ATK dan penunjang lainnya pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100 %
23. Kajian Pengelolaan Bangunan yang akan ditukarguling (ruislag)
Indikator Output : Jumlah Dokumen Kajian Bangunan yang akan ditukarguling (ruislag)
Indikator Outcome : Buku Kajian Bangunan yang akan ditukarguling (ruislag) sebanyak 1 Dokumen
24. Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan
Indikator Output : Prosentase Penyusunan Target Pajak Bumi dan Bangunan terhadap nilai pajak bumi dan bangunan
Indikator Outcome : Target Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100 %
25. Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang
Indikator Output : Perbandingan/Ratio
antara Anggaran dengan
Realisasi Belanja Pegawai pada APBD Kota Padang
Indikator Outcome : Tertib dan Sesuainya antara Anggaran dengan Realisasi sebesar 100 %
26. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data Pengeluaran pada Pelaksanaan APBD Kota Padang
Indikator Output : Perbandingan/Ratio
antara Anggaran dengan
Realisasi data Penerimaan terhadap Data Penerimaani pada APBD Kota Padang
Indikator Outcome : Tertibnya antara Anggaran dan Penerimaan sebesar 100 %
27. Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah
Indikator Output : Prosentase Evaluasi Laporan Keuangan pada SKPD di Lingkungan Kota Padang terhadap jumlah SKPD
Indikator Outcome : Tertibnya Pengelolaan Keuangan pada SKPD di Lingkungan Pemko Padang sebesar 100 %
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
62
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
28. Pemutakhiran Data Pajak Daerah
Indikator Output : Prosentase Data Base Reklame terhadap Target Reklame
Indikator Outcome : Data Reklame dapat disusun sebesar 100 %
29. Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
Indikator Output : Jumlah Peserta Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada SKPD di Pemko Padang sebesar 100 %
30. Penilaian Aset Daerah
Indikator Output : Prosentase Data dan Nilai Aset Pemko Padang terhadap SKPD di Lingkungan Pemko Padang
Indikator Outcome : Data dan Nilai Aset pada SKPD di Pemko Padang sebesar 100 %
31. Pemindahtanganan Aset Indikator Output : Prosentase Penjualan dan Pemindahtanganan Aset pada SKPD di Lingkungan Pemko Padang terhadap usulan SKPD Indikator Outcome : Terjualnya Aset dan Pemindahtanganan Aset sebesar 100 % 32. Penyusunan Laporan Aset
Indikator Output : Jumlah Buku Laporan Aset SKPD di Lingkungan Pemko Padang
Indikator Outcome : Terdapatnya Buku Laporan Aset yang Akurat sebesar 1 Buku
33. Finalisasi Perda APBD TA 2014
Indikator Output : Jumlah Dokumen Perda APBD Kota Padang Tahun 2014
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
63
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Indikator Outcome : Peraturan Daerah APBD Tahun 2014 sebanyak 200 Dokumen
34. Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
Indikator Output : Jumlah Peserta Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
Indikator Outcome : Aparatur Memahami Perpajakan sebanyak 150 orang
35. Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah
Indikator Output : Prosentase Asuransi Kendaraan dan Bangunan Pemko Padang terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Kendaraan dan Bangunan Pemko Padang diasuransikan sebesar 100 %
36. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
Indikator Output : Prosentase Realisasi Pencapaian
PBB terhadap
target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Realisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang tercapai sebesar 100 %
37. Informasi Pajak Daerah
Indikator Output : Prosentase Informasi Pajak Daerah yang dilakukan oleh Aparatur terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Informasi Pajak Daerah tersedia sebesar 100 %
38. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Indikator Output : Jumlah Dokumen Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Indikator Outcome : Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebanyak 1 Dokumen
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
64
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
39. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA 2014
Indikator Output : Jumlah Dokumen Perda Penjabaran APBD Tahun 2014
Indikator Outcome : Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebanyak 172 Dokumen
40. Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Indikator Output : Perbandingan/Ratio Data Rencana Kebutuhan Barang
Milik
Daerah
(
RKBMD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
)
dan
Rencana
Kebutuhan
( RKPBMD )
Indikator Outcome : Ratio RKBMD dan RKPBMD sebesar 100 %
41. Validasi Piutang PBB
Indikator Output : Prosentase Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang valid sebesar 100 %
42. Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kota Padang sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan Sosialisasi Kebijakan Akuntansi
Indikator Output : Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kota Padang
Indikator Outcome : Akuntansi
Pedoman Kebijakan Akuntansi dan Sistem
Pemerintahan
Daerah
Kota Padang sesuai
dengan
Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan Sosialisasi Kebijakan Akuntansi sebanyak 1 Dokumen g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.
Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
65
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Indikator Output : Prosentase Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
DPKA Kota Padang terhadap target yang telah
ditetapkan
Indikator Outcome :
Realisasi Penerimaan Pajak/Retribusi sebesar
100 % 2.
Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji PNS )
Indikator Output : Jumlah Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS (SIM Gaji PNS)
Indikator Outcome : Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS (SIM Gaji PNS) sebanyak 1 Paket
3.
SIPKD/SIKD
Indikator Output : Jumlah Peserta Pelatihan SIPKD/SIKD bagi Operator SIPKD di Lingkungan Pemko Padang
Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan SKPD dalam Mengelola Keuangan Daerah sebanyak 60 orang
4.
Peningkatan
Pengelolaan
Barang
Milik
Daerah/Sistem
Informasi
Manajemen Barang Milik Daerah (BMD/SIMBADA)
Indikator Output : Jumlah Pengurus Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (BMD/SIMBADA)
Indikator Outcome : Tersedianya Sumber Daya Pengelolaan Barang Daerah Pemko Padang sebanyak 120 orang
5.
Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA
Indikator Output : Prosentase Pengembangan Sistem Aplikasi Pajak Daerah/Website terhadap target yang telah ditentukan
Indikator Outcome : Realisasi Penerimaan Pajak/Retribusi tercapai sebesar 100 %
6.
Pemeliharaan Jaringan Aplikasi
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
66
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Indikator Output : Prosentase Pemeliharaan Jaringan Aplikasi dalam menggunakan Sistem Pembayaran Pajak secara On Line terhadap target yang telah ditetapkan Indikator Outcome : Pemeliharaan Jaringan Aplikasi tercapai sebesdar 100% 7.
Assesment Pengelola Pendapatan Daerah Indikator Output : Jumlah Dokumen Kajian Pengelola Pendapatan Daerah pada DPKA Kota Padang Indikator Outcome : Kajian Pengelola Pendapatan Daerah sebanyak 1 Dokumen
8.
Pengadaan Sistem Arsip Digital
Indikator Output : Jumlah Sistem Arsip Digital pada DPKA Kota Padang
Indikator
Outcome
:
Tersedia
Sistem
Arsip
Digital,
yaitu
Komputer/PC sebanyak 2 unit, Scanner High Speed sebanyak 4 unit, dan Software Aplikasi sebanyak 1 unit
Kelompok Sasaran Kelompok Sasaran masing-masing Kegiatan adalah sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan : 1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan kelompok sasaran Administrasi Surat-Menyurat DPKA Kota Padang
2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan kelompok sasaran Pembayaran Telephone, Air dan
dan Listrik DPKA
Kota Padang 3.
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional, dengan kelompok sasaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional DPKA Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
67
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
4.
Penyediaan
Jasa
Kebersihan
Kantor,
dengan
kelompok
sasaran
Pembayaran Petugas Kebersihan Kantor DPKA Kota Padang 5.
Penyediaan alat Tulis Kantor, dengan kelompok sasaran Alat Tulis Kantor DPKA Kota Padang
6.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan, dengan kelompok sasaran Barang Cetakan dan Penggadaan DPKA Kota Padang
7.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan kelompok sasaran Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor DPKA Kota Padang
8.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan kelompok sasaran Peralatan dan Perlengkapan DPKA Kota Padang
9.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan kelompok sasaran Peralatan Rumah Tangga DPKA Kota Padang
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan kelompok sasaran Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan DPKA Kota Padang 11. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan kelompok sasaran Makanan dan Minuman Pegawai DPKA Kota Padang 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan kelompok sasaran Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pejabat DPKA Kota Padang 13. Penyediaan Alat Kebersihan, dengan kelompok sasaran Alat Kebersihan Kantor DPKA Kota Padang 14. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik, dengan kelompok sasaran Pegawai Honor DPKA Kota Padang 15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, dengan kelompok sasaran Pengamanan Kantor DPKA Kota Padang b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan : 1.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan kelompok sasaran Pengadaan Kendaraan Dinas DPKA Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
68
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
2.
Pengadaan Mobiler, dengan kelompok sasaran Mobiler DPKA Kota Padang
3.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional, dengan
kelompok sasaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional DPKA Kota Padang 4.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan kelompok sasaran Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor DPKA Kota Padang
5.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, dengan kelompok sasaran Rehabilitasi Gedung Kantor DPKA Kota Padang
6.
Penyediaan Jasa Perkantoran, dengan kelompok sasaran Pembayaran Sewa Gedung Arsip DPKA Kota Padang
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan Kegiatan : -
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, dengan kelompok sasaran Pakaian Dinas Pegawai DPKA Kota Padang
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan : 1. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD, dengan kelompok sasaran Pegawai/Aparatur SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 2. Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan Perundangan, dengan kelompok sasaran Pejabat DPKA Kota Padang 3. Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah, dengan kelompok sasaran Pegawai DPKA Kota Padang, SKPD Pemko Padang, Kolektor PBB dan Wajib Pajak 4. Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2014,
dengan
kelompok sasaran Aparatur/Pegawai
di
Lingkungan Pemerintah Kota Padang 5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, dengan kelompok sasaran SOP Pelayanan Pajak/Retribusi DPKA Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
69
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
6. Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013, dengan kelompok sasaran SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Kegiatan : -
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan kelompok sasaran Laporan Capaian Kinerja DPKA Kota Padang
f.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Kegiatan : 1.
Penyusunan Standar Satuan Harga, dengan kelompok sasaran Standar Satuan Harga Pasar Kota Padang
2.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD TA 2015, dengan kelompok sasaran Perda APBD SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
3.
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD TA 2015, dengan kelompok sasaran Perwako Penjabaran APBD SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
4.
Penyusunan Ranperda Perubahan APBD TA 2014, dengan kelompok sasaran Perda Perubahan APBD SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
5.
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014, dengan kelompok sasaran Perwako Penjabaran Perubahan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
6.
Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013, dengan kelompok sasaran
Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun 2013 Pemerintah Kota Padang 7.
Penyusunan
Rancangan
Pertanggungjawaban
Peraturan
Pelaksanaan
KDH
Tentang
APBD 2013, dengan
Penjabaran kelompok
sasaran Perwako Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013 Pemerintah Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
70
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
8.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah, dengan kelompok sasaran Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi ( WR )
9.
Cek Fisik Barang Daerah, dengan kelompok sasaran Barang Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
10. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah, dengan kelompok sasaran Wajib Pajak, Petugas Palayanan dan Kolektor 11. Penatausahaan Keuangan, dengan kelompok sasaran Administrasi Keuangan DPKA Kota Padang 12. Pembinaan
Administrasi
Keuangan,
dengan
kelompok
sasaran
Aparatur/Pegawai SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 13. Penghapusan Aset, dengan kelompok sasaran Aset SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 14. Pengendalian dan Penyusunan DPA, dengan kelompok sasaran DPA SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 15. Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak, dengan kelompok sasaran Duta Pajak DPKA Kota Padang 16. Penyelesaian TPTGR Pemko Padang, dengan kelompok sasaran TPTGR SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 17. Penertiban dan Pembongkaran Reklame, dengan kelompok sasaran Reklame di Kota Padang 18. Monitoring dan Validasi Data Aset, dengan kelompok sasaran Aset SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 19. Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi, dengan kelompok sasaran Laporan Monitoring Pajak/Retribusi DPKA Kota Padang 20. Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak, Retribusi dan PBB, dengan kelompok sasaran Rapat dan Koordinasi Penerimaan PBB DPKA Kota Padang 21. Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB, dengan kelompok sasaran Pencapaian PBB DPKA Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
71
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
22. Penunjang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan kelompok sasaran Alat Tulis Kantor dan pendukung lainnya Pelaksanaan PBB DPKA Kota Padang 23. Kajian Pengelolaan Bangunan yang akan ditukarguling (ruislag), dengan kelompok sasaran Bangunan yang akan ditukarguling (ruislag) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 24. Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan, dengan kelompok sasaran Data Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak Kota Padang 25. Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang, dengan kelompok sasaran Data Belanja Pegawai SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 26. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data Pengeluaran pada Pelaksanaan APBD Kota Padang, dengan kelompok sasaran Data Penerimaan Pegawai SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 27. Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah, dengan kelompok sasaran Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 28. Pemutakhiran Data Pajak Daerah, dengan kelompok sasaran Data Pajak Daerah Wajib Pajak Kota Padang 29. Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, dengan kelompok sasaran Pegawai SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 30. Penilaian Aset Daerah, dengan kelompok sasaran Aset SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 31. Pemindahtanganan Aset, dengan kelompok sasaran Aset SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 32. Penyusunan Laporan Aset, dengan kelompok sasaran Aset SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 33. Finalisasi Perda APBD TA 2014, dengan kelompok sasaran Perda APBD SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
72
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
34. Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah
Kota Padang, dengan
kelompok
sasaran
Bendahara
Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 35. Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah, dengan kelompok sasaran Kendaraan dan Bangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 36. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, dengan kelompok sasaran PBB DPKA Kota Padang 37. Informasi Pajak Daerah, dengan kelompok sasaran Informasi Pajak Daerah DPKA Kota Padang 38. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kelompok sasaran, Buku Rancangan Peraturan KDH tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 39. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA 2014, dengan kelompok sasaran Buku Perwako SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 40. Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan kelompok sasaran Barang Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 41. Validasi Piutang PBB, dengan kelompok sasaran Data Piutang PBB DPKA Kota Padang 42. Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kota Padang sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan Sosialisasi Kebijakan Akuntansi, dengan kelompok sasaran Buku Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kota Padang dan SKPD di Lingkungan Pemko Padang g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.
Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi, dengan kelompok sasaran Sistem Pajak On Line DPKA Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
73
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
2.
Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji PNS ), dengan kelompok sasaran
SIM Gaji PNS SKPD di
Lingkungan Pemerintah Kota Padang 3.
SIPKD/SIKD, dengan kelompok sasaran SIPKD SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
4.
Peningkatan
Pengelolaan
Barang
Milik
Daerah/Sistem
Informasi
Manajemen Barang Milik Daerah, dengan kelompok sasaran SIMDA SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 5.
Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA, dengan kelompok sasaran Website DPKA Kota Padang
6.
Pemeliharaan Jaringan Aplikasi, dengan kelompok sasaran Jaringan Aplikasi DPKA Kota Padang
7.
Assesment Pengelola Pendapatan Daerah, dengan kelompok sasaran Pengelola Pendapatan Daerah DPKA Kota Padang
8.
Pengadaan Sistem Arsip Digital, dengan kelompok sasaran
Sistem
Kearsipan Digital DPKA Kota Padang
Pendanaan Indikatif Kebutuhan dana untuk masing-masing Program dan Kegiatan
masih
bersifat indikatif, dimana akan ada kemungkinan terjadi pergeseran alokasi anggaran sesuai kondisi keuangan daerah dan skala prioritas program dan kegiatan. Rencana Kebutuhan Dana Indikatif masing-masing Program dan Kegiatan Tahun 2014 tersebut sebesar
Rp.
36.290.976.530,- ,
dengan rincian
sebagai berikut : a.
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
sebesar
Rp.
4.575.920.530,-, dengan Kegiatan : 1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan dengan dana sebesar Rp. 16.000.000,-
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
74
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan dana sebesar Rp. 563.008.000,-
3.
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional, dengan dana sebesar Rp. 65.312.500,4.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan dana sebesar Rp. 242.880.000,-
5.
Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan dana sebesar Rp. 136.394.830,-
6.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan dana sebesar Rp. 250.347.450,-
7.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan dana sebesar Rp. 31.356.250,-
8.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan dana sebesar Rp. 883.590.000,-
9.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan dana sebesar Rp. 92.900.000,-
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan dana sebesar Rp. 42.262.000,11. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan dana sebesar Rp. 250.000.000,12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan dana sebesar Rp. 1.268.468.000,13. Penyediaan Alat Kebersihan, dengan dana sebesar Rp. 27.181.500,14. Penyediaan
Jasa
Pelayanan
Publik,
dengan
dana
sebesar
Rp.
504.380.000,15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, dengan dana sebesar Rp. 201.840.000,b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 4.683.000.000,-, dengan Kegiatan :
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
75
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
1.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan dana sebesar Rp. 1.200.000.000,-
2.
Pengadaan Mobiler, dengan dana sebesar Rp. 738.000.000,-
3.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan dana sebesar Rp. 2.100.000.000,-
4.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan dana sebesar Rp. 255.000.000,-
5.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, dengan dana sebesar Rp. 255.000.000,-
6. c.
Penyediaan Jasa Perkantoran, dengan dana sebesar Rp. 135.000.000,-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 78.000.000,-, dengan Kegiatan : -
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, dengan dana sebesar Rp. 78.000.000,-
d.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 595.100.000,-, dengan Kegiatan : 1. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD, dengan dana sebesar Rp. 85.000.000,2. Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan Perundangan, dengan dana sebesar Rp. 55.000.000,3. Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah, dengan dana sebesar Rp. 133.000.000,4. Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014, dengan dana sebesar Rp. 40.000.000,5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, dengan dana sebesar Rp. 51.260.000,6. Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2013, dengan dana sebesar Rp. 230.840.000,-
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
76
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
e.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 10.000.000,-, dengan Kegiatan : -
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan dana sebesar Rp. 10.000.000,-
f.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 23.036.664.000,-, dengan Kegiatan : 1.
Penyusunan
Standar
Satuan
Harga,
dengan
dana
sebesar
Rp.78.450.000,2.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD TA 2015, dengan dana sebesar Rp. 414.006.800,-
3.
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD TA 2015, dengan dana sebesar Rp. 208.765.000,-
4.
Penyusunan Ranperda Perubahan APBD TA 2014, dengan dana sebesar Rp. 317.500.000,-
5.
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014, dengan dana sebesar Rp. 298.447.000,-
6.
Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013, dengan dana sebesar Rp. 234.822.400,-
7.
Penyusunan
Rancangan
Peraturan
KDH
Tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013, dengan dana sebesar Rp. 154.073.000,8.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah, dengan dengan dana sebesar Rp. 862.156.200,-
9.
Cek Fisik Barang Daerah, dengan dana sebesar Rp. 112.153.000,-
10. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah, dengan dana sebesar Rp. 218.395.000,11. Penatausahaan Keuangan, dengan dana sebesar Rp. 998.581.400,12. Pembinaan
Administrasi
Keuangan,
dengan
dana
sebesar
268.606.000,-
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
77
Rp.
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
13. Penghapusan Aset, dengan dana sebesar Rp. 122.578.000,14. Pengendalian dan Penyusunan DPA, dengan dana sebesar Rp. 320.362.500,15. Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak, dengan dana sebesar Rp. 143.143.000,16. Penyelesaian TPTGR Pemko Padang, dengan dana sebesar Rp. 40.648.200,17. Penertiban dan Pembongkaran Reklame, dengan dana sebesar Rp. 250.000.000,18. Monitoring dan
Validasi Data Aset, dengan dana sebesar Rp.
159.615.000,19. Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi, dengan dana sebesar Rp. 398.792.000,20. Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak, Retribusi dan PBB, dengan dana sebesar Rp. 354.865.000,21. Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB, dengan dana sebesar Rp. 2.832.483.000,22. Penunjang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan dana sebesar Rp. 1.524.682.500,23. Kajian Pengelolaan Bangunan yang akan ditukarguling (ruislag), dengan dana sebesar Rp. 53.100.000,24. Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan, dengan dana sebesar Rp. 1.991.678.000,25. Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang, dengan dana sebesar Rp. 331.887.000,26. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data Pengeluaran pada Pelaksanaan APBD Kota Padang, dengan dana sebesar Rp. 367.136.000,27. Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah, dengan dana sebesar Rp. 199.382.000,-
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
78
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
28. Pemutakhiran
Data
Pajak
Daerah,
dengan
dana
sebesar
Rp.
129.503.100,29. Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, dengan dana sebesar Rp. 66.050.500,30. Penilaian Aset Daerah, dengan dana sebesar Rp. 338.185.000,31. Pemindahtanganan Aset, dengan dana sebesar Rp. 150.210.000,32. Penyusunan Laporan Aset, dengan dana sebesar Rp. 247.032.500,33. Finalisasi Perda APBD TA 2014, dengan dana sebesar Rp. 80.964.000,34. Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, dengan dana sebesar Rp. 141.015.000,35. Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah, dengan dana sebesar Rp. 6.494.363.000,36. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, dengan dana sebesar Rp. 408.270.000,37. Informasi Pajak Daerah, dengan dana sebesar Rp. 369.076.400,38. Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, dengan dana sebesar Rp. 17.537.500,39. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA 2014, dengan dana sebesar Rp. 208.605.000,40. Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan dana sebesar Rp. 47.650.000,41. Validasi Piutang PBB, dengan dana sebesar Rp. 893.792.000,42. Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kota Padang sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan
Sosialisasi
kebijakan Akuntansi, dengan dana sebesar
Rp.
188.102.000,g.
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar Rp. 3.312.292.000,-
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
79
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
1.
Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi, dengan dana sebesar Rp. 753.000.000,-
2.
Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji PNS ), dengan dana sebesar Rp. 300.000.000,-
3.
SIPKD/SIKD, dengan dana sebesar Rp. 296.000.000,-
4.
Peningkatan
Pengelolaan
Barang
Milik
Daerah/Sistem
Informasi
Manajemen Barang Milik Daerah (BMD/SIMBADA), dengan dana sebesar Rp. 147.889.000,5.
Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA, dengan dana sebesar Rp. 15.100.000,-
6.
Pemeliharaan
Jaringan
Aplikasi,
dengan
dana
sebesar
Rp.
1.555.730.500,-. 7.
Assesment Pengelola Pendapatan Daerah, dengan dana sebesar Rp. 44.572.500,-.
8.
Pengadaan Sistem Arsip Digital, dengan dana sebesar Rp. 200.000.000,-
Sumber Dana anggaran 2014
untuk masing-masing Program dan Kegiatan untuk Tahun
berasal dari APBD Kota Padang. Pelaksanaan dan Pencapaian
Program dan Kegiatan
ini memberikan kontribusi yang
sangat besar terhadap
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya, serta keberhasilan Pembangunan Kota Padang Umumnya. Untuk Anggaran Program dan Kegiatan Belanja Langsung pada Tahun 2014 - 2019 adalah sebagai berikut :
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
80
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
TABEL 5.5 RENCANA ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014 - 2019 NO.
TAHUN
1
2014
2
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
ANGGARAN (Rp) 36,290,976,530.00 30,358,629,400.00 30,709,729,400.00 30,996,599,400.00 31,297,659,400.00 31,614,769,400.00
Proyeksi Perencanaan Anggaran Tahun 2015 - 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2014, disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang tidak merupakan kegiatan lanjutan yaitu
Penyusunan SOP, Bimbingan Teknis
Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013, Kajian Pengelolaan Bangunan yang akan ditukargulingkan (Ruislag) dan lain-lain, hanya berada pada Tahun 2014.
Program dan Kegiatan secara terperinci dapat dilihat pada Lampiran
6.
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
81
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
BAB. VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.
Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal
mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.
Selanjutnya apabila didukung
dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundangundangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.
Dengan adanya indikator kinerja,
perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.
Penetapan
indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Indikator Kinerja RPJMD sesuai dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang adalah : 1.
Prosentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang, memberikan gambaran peningkatan hasil pelayanan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan yang sah, yaitu
% hasil dari pengurangan penerimaan tahun
sekarang dengan penerimaan tahun lalu, Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
dibandingkan dengan penerimaan
82
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
tahun lalu.
Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD adalah
hasil selisih
pencapaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 dengan Tahun 2012, dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2012, yaitu sebesar 29,94 %, dapat dilihat sebagai berikut : TABEL 6.1 REALISASI PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2013 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG REALISASI TAHUN NO.
2012
URAIAN
( Rp. )
REALISASI
+/-
%
TAHUN 2013
2013-2012
(2013-
( Rp )
2012)/201
( Rp)
2x 100 %) PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) 1.
Pajak Daerah
2.
Retribusi Daerah
3.
Hasil Pengelolaan
128.595.100.667
165.460.994.275
36.865.893.608
28.67
848.927.005
813.043.821
(35.883.184)
(4.23)
8.403.534.687
8.415.720.596
12.185.909
0.15
11.932.316.360,25
19.937.562.390,23
8.005.246.029,98
67.09
149.779.878.719,25
194.627.321.082,23
44.847.442.362,98
29.94
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4.
Lain-lain Pendapatan
Asli
Daerah Yang Sah Jumlah PAD
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini menggambarkan kinerja Dinas Pengelolaan dan Keuangan dan Aset yang diperoleh
selama periode akhir
tahun anggaran, memberikan hasil pencapaian yang baik berhasil dari sisi pelayanan
publik
dan
keberhasilan
urusan
pemerintahan,
sekaligus
memberikan tantangan bekerja dan layanan yang lebih optimal dan maksimal untuk periode berikutnya. Kerjasama dari semua pihak terus ditingkatkan baik aparatur, wajib pajak/wajib retribusi, petugas kolektor pajak dan instansi terkait lainnya yang masing-masing memberikan kontribusi satu sama lain. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
83
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
2.
Perkembangan
Jumlah
Kegiatan
Sosialisasi/Pelatihan/Bintek
mengenai
Keuangan dan Pendapatan sebanyak 14 kegiatan. Proyeksi ini dilihat dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2013, yaitu : -
Bimbingan
Teknis
Penyusunan
APBD -
Bimbingan
Teknis
Pendapatan
Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah bagi SKPD Kelurahan
-
Sosialisasi PP No. 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
-
Teknis
Keuangan
Daerah
Pengelolaan Bagi
Kepala
Sekolah dan Pelaksana Pengelola Keuangan di Sekolah
Daerah -
- Bimbingan
Sosialisasi
Peraturan
Pedoman
Penyusunan
Tentang APBD
Daftar Barang Daerah - Sensus Barang Daerah - Sosialisasi
Barang
Daerah/Sistem
Milik Informasi
Manajemen Barang Milik Daerah (BMD/SIMBADA)
Tahun 2014 -
Sosialisasi Pajak/Retribusi
-
Asistensi PBB/BPHTB
-
Asistensi
Penyusunan
- Penyusunan Laporan Aset dan
- Pelatihan SIPKD/SIKD - Pelatihan
Laporan
Instalasi
dan
Implementasi SIM Gaji PNS
Keuangan Daerah Menggambarkan bahwa semakin banyak kegiatan Sosialisasi/Pelatihan/Bintek ini semakin menambah peningkatan Sumber Daya Manusia pada DPKA Kota Padang 3.
Dalam Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah sudah menggunakan Sistem Aplikasi Pajak, yaitu Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara On Line. Dengan penggunaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah akan meningkatkan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, akhirnya akan memberikan kontribusi pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
4.
Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah tentang APBD Kota Padang adalah sebanyak 8 Dokumen, yaitu : -
Perda APBD Tahun 2015
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
- Nota Keuangan Perubahan APBD
84
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
-
Nota Keuangan APBD Tahun 2015
-
Perwako APBD Tahun 2015
-
Perda Perubahan APBD Tahun
2014 - Perwako Perubahan APBD Tahun 2014
2014
- Perda APBD Tahun 2014 - Perwako APBD Tahun 2014
Jumlah Produk Hukun Daerah tentang APBD Kota Padang akan memberikan kekuatan
dalam pengambilan Kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang. 5.
Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah tentang Pelaksanaan APBD Pelaksanaan
APBD
Pertanggungjawaban
sebanyak 2 Dokumen, yaitu Perda Pertanggungjawaban Tahun
2013
dan
Perwako
Tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013. Jumlah Produk Hukun tentang Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD akan memberikan kekuatan
dalam pengambilan Kebijakan
pengelolaan pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 6.
Opini LHP BPK tentang Laporan Keuangan Daerah ditargetkan untuk 5 tahun mendatang adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), akan memberi arah dan memacu Kinerja Pemerintah Kota Padang untuk 5 tahun ke depan untuk lebih baik lagi.
7.
Jumlah Dokumen DPA SKPD di Lingkungan Pemko Padang adalah sebanyak 60 Dokumen
atau sebanyak 60 SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang,
sebagai panduan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang dalam mengelola anggaran dan kegiatan. 8.
Jumlah Dokumen Data Aset Daerah di Lingkungan Pemko Padang adalah 1 Dokumen yang memuat seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, sebagai pedoman dan memberikan gambaran nilai aset SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang
Data Dasar Pencapaian Tahun 2013 dan Perkembangan Program dan Kegiatan Tahun 2014 menjadi dasar dan acuan untuk penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
Indikator
Kinerja
85
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategi periode 5 tahun mendatang, yaitu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019. Secara rinci dapat dilihat tabel di bawah ini: TABEL 6.2 INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA RPJMD DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014 - 2019 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KONDISI
KINERJA NO.
KINERJA
PADA
INDIKATOR
AWAL
TAHUN 1
TAHUN 2
TAHUN 3
TAHUN 4
PADA
TAHUN 5
AKHIR
PERIODE
PERIODE
RPJMD
RPJMD 1
2
% 1
3
4
5
6
7
8
9
Peningkatan
29.94
Penerimaan Pendapatan
Asli
54.94
5%
5%
5%
5%
5%
14
14
14
14
14
14
14
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
8
8
8
8
8
8
8
2
2
2
2
2
2
2
%
%
Daerah Perkembangan jumlah sosialisasi,pelatih 2
an/bintek mengenai keuangan
dan
pendapatan 3
Jumlah
Sistem
Aplikasi Pajak Jumlah Dokumen
4
Produk
Hukum
Daerah
tentang
APBD
Kota
Padang Jumlah Dokumen
5
Produk
Hukum
Daerah
tentang
Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
86
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Jumlah 6
Produk
Hukum/Perda
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
WDP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
60
60
60
60
60
60
60
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Jumlah Dokumen
1
1
1
1
1
1
1
Data Aset Daerah
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
(seluruh
(seluruh
(seluruh
(seluruh
(seluruh
(seluruh
(seluruh
SKPD)
SKPD)
SKPD)
SKPD)
SKPD)
SKPD)
SKPD)
tentang
Pajak
Daerah
7
Jumlah
Perwako
tentang
Pajak
Daerah Opini 8
LHP
BPK
tentang Laporan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen
9
DPA
SKPD
di
Lingkungan Pemko Padang
10
di
Lingkungan
Pemko Padang
Indikator Kinerja di atas sudah mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Padang untuk 5 Tahun ke depan, memberikan ukuran tingkat keberhasilan DPKA Kota Padang dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja, dan memacu kinerja aparatur dalam mencapai target yang telah ditentukan, bekerja lebih optimal dan maksimal.
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
87
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
BAB. VII PENUTUP Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan,
Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan
Fungsi DPKA untuk jangka waktu lima tahun mendatang (2014 - 2019), dengan berpedoman kepada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Tahun 2014 – 2019
disusun dengan melibatkan seluruh jajaran organisasi dengan
harapan bahwa rencana strategis ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, Rangkaian tindakan yang tertuang dalam Renstra ini dalam rangka menggali potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian Visi Kota Padang, Untuk jaminan keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing. Perencanaan Program dan Kegiatan Tahun 2014 terdiri dari 7 Program dan 79 Kegiatan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 36,290,976,530,-. Sedangkan Perencanaan Anggaran 5 tahun berikutnya adalah Tahun 2015 sebesar Rp. 30,358,629,400, Tahun 2016 sebesar
Rp. 30,709,729,400, -
Tahun 2017 sebesar Rp. 30,996,599,400,-, Tahun 2018 sebesar Rp.
31,297,659,400,-,
dan
Tahun
2019
sebesar.
Rp.
31,614,769,400,-.
Perencanaan dana masih bersifat indikatif, mengalami pergeseran tergantung pada kebutuhan organisasi. Rencana Strategis yang telah disusun diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi, oleh karena itu komitmen dan kerjasama di antara semua jajaran harus dijunjung tinggi sehingga tujuan akhir Renstra ini dapat tercapai. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG KEPALA
SYAHRUL, SE.M.Si Pembina Tk. I, Nip. 19660103 198601 1 001
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
88
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
89
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
LAMPIRAN 1.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING BIDANG PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di Lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan Keuangan,
urusan
kepegawaian,
urusan
perencanaan,
urusan
kearsipan,
perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan serta Aplikasi Sistem Informasi. Sekretaris mempunyai fungsi : a.
Menyusun administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga dinas, keuangan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;
b.
Menyusun anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan;
c.
Meningkatkan Sumber Daya Manusia;
d.
Pembuatan evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset;
e.
Menyusun rencana kegiatan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
f.
Menyusun rencana kegiatan pengelolaan manajemen Aplikasi sistem Informasi.
g.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas di Bidang Pendapatan Daerah. Bidang Pendapatan mempunyai fungsi : a.
Mengolah, menghimpun dan meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan;
b.
Menyusun kebijakan teknis sistem pendataan, penetapan Pajak dan Retribusi dan Sitem Penagihan yang dikelola DPKD ;
c.
Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pengelolaan Pajak Daerah;
d.
Melaksanakan pendataan, pendaftaran, perhitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Administrasinya yang dikelola DPKD;
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
89
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
e.
Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan Pajak Daerah;
f.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pengendalian
mempunyai
tugas membantu
tugas
Kepala Dinas
melaksanakan tugas di Bidang Pengendalian. Bidang Pengendalian mempunyai fungsi : a.
Mengolah, menghimpun dan meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian;
b.
Menyusun kebijakan teknis sistem pembinaan, pengawasan, pengurangan dan keberatan pajak daerah;
c.
Mengkoordinir pelaksanaan tugas penyuluhan,sosialisasi dan pengawasan administrasi kelebihan pembayaran Pajak dan Retribusi;
d.
Memberikan saran dan perkembangan kepada Kepala Dinas dalam hal memproses keberatan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
e.
Melakukan koordinasi dengan SKPD/ lembaga terkait penertiban dalam mengupayakan pengendalian, pengawasan dan sosiaisasi Pajak dan Retribusi Daerah.
f.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Perubahan APBD yang menyangkut tentang, Belanja langsung, Belanja tidak langsung dan pembiayaan serta penatausaahan dan perencanaan anggaran. Bidang Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Menyampaikan bahan dan perumusan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
b.
Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan pinjaman, investasi, dana cadangan dan piutang.
c.
Menyiapkan bahan dan perumusan pemberian hibah, bantuan sosial dan subsidi.
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
90
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
d.
Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan pendanaan keadaan darurat dan keadaan luar biasa.
e.
Menyiapkan bahan-bahan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD dengan SKPD.
f.
Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tetang APBD, Perubahan APBD, Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD, Perubahan APBD.
g.
Melakukan Verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD, DPA SKPKD dan DPPA-SKPKD dengan TAPD.
h.
Menyiapkan bahan persetujuan dan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD, DPA-SKPKD dan DPPA-SKPKD dan DPAL-SKPD.
i.
Melaksanakan pengendalian Anggaran.
j.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Aset mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mempersiapkan bahan perumusan teknis pengelolaan barang milik daerah yang menyangkut tentang Pengamanan Aset, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan penatausahaan aset . Bidang Aset mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Menyusun kebijakan teknis sistem pencatatan dan pelaporan, pemanfaatan dan penghapusan aset;
b.
Mengolah, menghimpun dan meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Aset;
c.
Melaksanakan kebijakan pengelolaan aset daerah;
d.
Mengkoordinasikan dalam pengamanan aset
e.
Melaksanakan kegiatan penilaian aset
f.
Memproses penghapusan aset yang diusulkan SKPD
g.
Melaksanakan pencatatan kepemilikan kekayaan daerah dan menghimpun serta menyimpan bukti kepemilikan aslinya;
h.
Melaksanakan dan menyelenggarakan pemindahtangan aset;
i.
Melaksanakan dan menyelenggarakan pemutakhiran data aset daerah;
j.
Melaksanakan dan menyelenggaraan, pencatatan dan pelaporan aset daerah
k.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
91
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan
kebijakan
mempersiapkan
akuntansi
penyusunan
Pemerintah rancangan
Daerah
dan
Peraturan
pelaporan Daerah
serta
tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
b.
Menyiapkan bahan sistem akuntansi pemerintah daerah
c.
Menyelenggarakan
sistem
dan
prosedur
akuntansi
penerimaan
kas,
pengeluaran kas, asset dan selain kas pada SKPKD. d.
Menyiapkan laporan arus kas secara periodik
e.
Menyusun laporan realisasi semester I APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester I anggaran pendapatan dan belanja SKPD
f.
Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara penggabungan laporan keuangan SKPD.
g.
Menyiapkan
rancangan
peraturan
daerah
tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. h.
Melakukan Fasilitasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi pada SKPD.
i.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap Bendahara serta melakukan pengujian, memproses anggaran pendapatan dan belanja daerah Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas sebagai berikut : a.
Menyiapkan anggaran kas
b.
Menyiapkan SPD untuk ditanda tangani oleh PPKD
c.
Menerbitkan SP2D
d.
Membuka rekening penerimaan dan pengeluaran pada Bank yang ditetapkan oleh Walikota
e.
Menyiapkan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah
f.
Memantau dan pengaturan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan yang ditunjuk
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
92
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
g.
Mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD menyimpan uang daerah
h.
Melaksanakan
penempatan
uang
daerah
dan
mengelola/penatausahaan
invenstasi daerah. i.
Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD
j.
Melakukan
pembayaran
berdasarkan
permintaan
pejabat
pengguna
anggaran(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas beban rekening kas umum daerah k.
Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah
l.
Melaksanakan pengelolaan piutang daerah dan dana cadangan
m. Menyusun laporan arus kas secara periodik kepada Walikota n.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
93
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG Perda No. 14 Tahun 2013 KEPALA SYAHRUL, SE, M.Si Nip.19660103 198601 1 001 (IV/b) SEKRETARIS JASRIZAL, SH, M.Si NIP. 19650706 198603 1 007 (IV/a)
KA. SUB BAGIAN UMUM
KA. SUB BAGIAN KEUANGAN
DAN KEPEGAWAIAN ELLINDA SISWATI, SE
KA. BIDANG PENDAPATAN
SISTEM INFORMASI FAUZAN IBNOVI, ST, M.Si
A T O S, SE
NIP. 19640404 199103 2 007 (III/d)
KA. SUB BAGIAN APLIKASI
Nip. 19730422 200312 1 001 (III/c)
NIP. 19760730 200312 1 002 (III/d)
KA. BIDANG
KA. BIDANG
KA. BIDANG
KA. BIDANG
KA. BIDANG
PENGENDALIAN
ANGGARAN
ASET
AKUNTANSI DAN PELAPORAN
PERBENDAHARAAN
ALFIADI, S. SOS, MM
AFRIALDI MASBIRAN, SH, M.Hum
YULFI YENDRI, SE, MM
Drs. FERY E. RINALDI, MM
DRS. BASYARUDDIN
H. KENNEDI, SE, MM
NIP. 19700802 1991011 001 (III/d)
NIP. 19670725 199703 1 004 (IV/a)
NIP. 19671223 199303 2 005 (IV/a)
NIP. (IV/a)
NIP. 19590410 198103 1 001 (IV/b)
NIP. 19611116 198612 1 001 (IV/a)
KASI PENDATAAN
KA.SEKSI
KA. SEKSI ANGGARAN
KA. SEKSI
KA. SEKSI
KA. SEKSI PENERIMAAN
DAN PENDAFTARAN
PEMBINAAN WP/WR
BELANJA LANGSUNG
PENGAMANAN ASET
AKUNTANSI
PENATAUSAHAN
FIRDAUS, SE
Ir. YUNIARTI
IR. NURFITRI, M.SI
PERWITA SARI, ST, MT
SYUKRAL SYAUKANI, SE, Akt, MM
HENDRI, SE, MM
NIP. 19591218 198503 1 005 (III/d)
NIP. 19650613 199308 2 001 (III/d)
Nip. 19700207 199403 2 008/ IV/a
NIP. 19720802 200604 2 011/ III/b
NIP. 19810417 200501 1 009 (III/c)
NIP.19651209 199401 1 001 (IV/a)
KA.SEKSI
KA. SEKSI
KA. SEKSI BELANJA TIDAK
KA. SEKSI PENIL, PENGHAPUSAN
KA. SEKSI
KA. SEKSI
PENETAPAN
PENGAWASAN
LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN
DAN PEMINDAHTANGANAN ASET
PELAPORAN
PENGELUARAN
SARAMAN, S.Kom
JAMBUR SITEPU, SE
ADE HENDRAMA, SE, MM
Nip.19670615 199703 1 006 (III/d)
NIP.19660810 200901 1 003(III/a)
Nip.19761227 200212 1 006 (III/c)
DENY, S. KOM NIP. 1969
/ III/d
KA.SEKSI
KA.SEKSI PENGURANGAN
KA.SEKSI PENATAUSAHAAN
PENAGIHAN
& KEBERATAN
PERENCANAAN ANGGARAN
ASET
AL ANHAR, SHI, MPA
DELFITRIYANTI, SE
Ir. AKMAL, M.Si
HERISMAN, SH
Nip. 19660812 199203 1 012 (IV/a)
NIP. 19670621 199803 1 003 (III/c)
NIP. 19800417201001 1 008 (III/b)
Nip. 19710823 199303 2 006 (III/c)
KASI PENATAUSAHAAN
EVI KHASNATI, AMAE
MARNELITA, SE
NIP. 19641001 199003 2 007 (III/c)
NIP. 19610910 198611 2 001 (III/d)
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN RENSTRA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2009 - 2013 LAMPIRAN 5 NO .
1 I
ANGGARAN RENSTRA SKPD (Rp)
REALISASI CAPAIN (Rp)
% REALISASI CAPAIN
PROGRAM/KEGIATAN
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
TAHUN 2009
TAHUN 2010
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2009
TAHUN 2010
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2009
TAHUN 2010
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1,652,606,250
1,700,000,000
1,810,000,000
1,840,000,000
1,870,000,000
1,391,668,299
1,346,276,046
2,067,331,149
2,816,215,475
3,909,125,416
84.21
79.19
114.22
153.06
209.04
7,500,000
8,000,000
9,300,000
10,500,000
11,250,000
3,402,800
4,771,110
5,870,500
6,827,500
9,280,130
45.37
59.64
63.12
65.02
82.49
140,523,974
180,095,569
388,524,751
31.51
26.85
610.97
733.89
1,532.64
82.50
30.13
67.45
62.63
55.13
100.00
92.25
88.66
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20,000,000
22,500,000
23,000,000
24,540,000
25,350,000
6,302,798
6,040,789
3
Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
40,000,000
41,000,000
42,400,000
43,500,000
44,665,000
33,000,000
12,351,925
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & 4 Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
11,375,000
12,650,000
13,350,000
14,170,000
15,675,000
7,673,000
7,923,000
7,360,000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
10,250,000
11,000,000
12,250,000
10,250,000
10,147,113
10,861,000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
99,468,000
100,000,000
150,000,000
155,480,000
156,000,000
189,378,500
128,253,650
236,291,500
91,066,620
100,857,700
190.39
128.25
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
529,608,650
550,000,000
565,060,000
566,200,000
567,540,000
238,256,545
318,078,125
344,413,725
150,160,620
189,386,600
44.99
Penyediaan Komponen Instalasi 8 Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
10,000,000
12,000,000
13,270,000
14,350,000
15,670,000
9,895,011
25,550,484
13,229,700
15,866,300
20,707,000
7
-
-
21,059,400
32,630,750
-
-
-
-
148.62
208.17
157.53
58.57
64.65
57.83
60.95
26.52
33.37
98.95
212.92
99.70
110.57
132.14
9
Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor
43,319,000
44,500,000
45,600,000
46,350,000
47,210,000
114,558,150
163,321,000
475,334,000
1,054,855,800
1,350,450,000
264.45
367.01
1,042.40
2,275.85
2,860.52
10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
25,960,000
26,000,000
28,200,000
29,460,000
30,830,000
17,652,500
17,438,500
17,560,000
20,894,200
28,913,385
68.00
67.07
62.27
70.92
93.78
11 Penyediaan Makanan dan Minuman
70,845,000
80,500,000
82,280,000
82,450,000
89,440,000
65,525,595
66,523,250
109,928,250
163,019,366
249,445,745
92.49
82.64
133.60
197.72
278.90
213,750,000
211,500,000
220,170,000
223,550,000
230,300,000
206,740,300
276,553,700
461,709,700
864,480,300
1,302,208,355
96.72
130.76
209.71
386.71
565.44
14,560,000
15,870,000
614,890,000
620,200,000
12
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
13 Penyediaan Alat Kebersihan Kantor 14 Peningkatan Jasa Pelayanan Publik
570,530,600
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
580,350,000
605,120,000
26,680,000 489,033,100
309,323,400
244,248,800
247,889,800
210,041,000
168.12 85.72
53.30
40.36
40.31
33.87
Page 110
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang 1
2
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
883,531,000
553,340,000
636,000,000
663,700,000
678,000,000
860,945,415
497,667,141
568,173,180
767,830,199
1,594,744,995
97.44
89.94
89.34
115.69
235.21
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
490,810,000
505,840,000
580,500,000
600,700,000
610,500,000
477,562,800
497,667,141
522,386,255
680,784,098
1,511,744,570
97.30
98.38
89.99
113.33
247.62
16
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
14,502,000
17,500,000
20,500,000
25,000,000
27,500,000
7,925,000
-
83,000,425
54.65
-
17
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
27,869,000
30,000,000
35,000,000
38,000,000
40,000,000
23,515,175
-
-
84.38
-
18
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
-
79.39
19
Pengadaan Sarana dan Prasarana Akibat Bencana
III
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
20 Pengadaan Pakaian Dinas serta Kelengkapannya
350,350,000
106,000,000
42,500,000
45,300,000
33,175,000
36,000,000
42,500,000
45,300,000
70,000,000
-
48,700,000
80,000,000
90,000,000
105,000,000
22 Bintek/Pelatihan/Pendidikan Formal
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
23
Sosialisasi Peraturan Perundangundangan
30,000,000
30,000,000
20,000,000
20,000,000
24
Bintek Implementasi Peraturan Peundang-undangan
20,000,000
20,000,000
30,000,000
35,000,000
15,000,000
56,500,000
61,500,000
65,700,000
15,000,000
16,500,000
18,000,000
20,000,000
Penyusunan Laporan Capaian 25 Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
-
-
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
-
-
27
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
-
-
28
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
-
-
30
5,309,323,100
Penyusunan Analisa Standar Belanja
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
-
229.07
301.82 -
-
24,235,000
28,749,600
31,871,000
-
24,235,000
28,749,600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44,287,850
96.07
-
57.02
63.46
96.07
-
57.02
63.46
44,287,850
-
90.94
90.94
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,703,900
6,512,100
9,372,550
9,785,500
58.03
11.53
15.24
14.89
8,703,900
6,512,100
9,372,550
9,785,500
58.03
39.47
52.07
48.93
-
26
Program Peningkatan dan 29 Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
31,871,000
48,700,000
70,000,000
Program Peningkatan dan V Pengembangan dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD
-
73,800,000
33,175,000
Program Peningkatan IV Kapasitas Sumber Daya Aparatur
87,046,101
278,142,440
-
21 Pengadaan Mesin Kartu Absensi
45,786,925
4,325,944,850
15,000,000
16,500,000
17,500,000
12,000,000
13,000,000
13,200,000
13,000,000
14,000,000
15,000,000
4,641,196,556
5,089,285,000
5,449,990,000
35,000,000
40,000,000
-
-
-
-
-
-
2,232,195,141
3,217,049,976
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,189,713,905
4,944,210,489
4,910,158,654
372,185,491
45,573,900
42.04
74.37
68.73
97.15
90.09
1,063.39
113.93
Page 111
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang 1 31
2 Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD Tahun 2010
Penyusunan Rancangan Peraturan 32 KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2010 Penyusunan Rancangan Perda 33 Tentang Perubahan APBD Tahun 2009 Penyusunan Rancangan Peraturan 34 KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2009 Penyusunan Rancangan Perda 35 tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2008 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran 36 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2008 37 Asistensi Pengelolaan Keuangan Intensifikasi dan Ekstensifikasi 38 Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
5
6
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Bagi Hasil Pajak
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
153,097,000
155,050,000
165,000,000
175,000,000
180,000,000
79,141,150
123,217,950
163,131,960
266,542,850
302,554,450
51.69
79.47
98.87
152.31
168.09
71,178,000
72,030,000
75,500,000
80,000,000
85,000,000
11,175,000
4,041,250
18,009,360
39,321,900
13,243,587
15.70
5.61
23.85
49.15
15.58
158,874,600
160,200,000
165,400,000
175,500,000
181,000,000
147,767,025
176,934,240
201,441,740
292,319,627
278,143,587
93.01
110.45
121.79
166.56
153.67
66,178,000
67,180,000
70,504,000
72,500,000
73,000,000
56,301,260
54,100,200
63,318,360
82,300,565
130,579,200
85.08
80.53
89.81
113.52
178.88
153,601,500
155,250,400
160,000,000
165,500,000
168,000,000
135,860,795
178,928,870
179,544,230
210,102,500
179,749,100
88.45
115.25
112.22
126.95
106.99
66,626,300
68,730,200
70,450,500
72,500,000
74,000,000
73,734,600
67,707,860
86,049,680
105,297,760
109,499,220
110.67
98.51
122.14
145.24
147.97
130,919,700
135,400,000
137,600,000
140,000,000
142,000,000
101,605,100
105,848,900
29,207,000
23,972,100
26,503,400
77.61
78.17
21.23
17.12
18.66
1,926,737,000
750,000,000
800,000,000
850,000,000
900,000,000
136,598,500
69,839,300
86,605,500
389,187,450
483,410,000
7.09
9.31
10.83
45.79
53.71
Penyusunan Rancangan Peraturan 39 Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi 40
7
100,000,000
200,000,000
97,750,500
97.75
1,485,006,950
1,250,000,000
1,400,000,000
1,500,000,000
1,600,000,000
439,863,824
689,679,511
946,918,325
586,009,541
29.62
55.17
67.64
39.07
41 Penatausahaan Keuangan
95,490,000
96,503,000
97,560,800
100,000,000
105,000,000
142,341,875
335,523,000
623,756,500
808,710,125
1,041,346,580
149.06
347.68
639.35
808.71
991.76
42 Pembinaan Administrasi Keuangan
61,300,000
62,500,000
65,500,000
70,000,000
72,000,000
57,752,500
67,977,900
90,382,880
124,889,400
250,853,650
94.21
108.76
137.99
178.41
348.41
43 Penghapusan Aset
54,672,500
55,475,800
57,250,000
60,000,000
65,000,000
56,638,800
96,798,300
113,967,100
109,392,150
207,043,800
103.60
174.49
199.07
182.32
318.53
136,156,700
389,575,400
498,464,300
68.03
-
194.51
519.43
639.06
99.64
-
44
Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah
51,191,000
60,500,000
70,000,000
75,000,000
78,000,000
34,826,600
-
45
Pembuatan Banner Tempat Pemasangan Reklame
76,633,000
77,800,350
81,565,000
85,000,000
90,000,000
76,355,000
-
46
Pengendalian Anggaran dan Penyusunan DPA SKPD
140,415,000
145,500,000
150,200,000
155,000,000
158,000,000
89,755,935
82,052,400
79,198,750
198,542,430
229,288,880
63.92
56.39
52.73
128.09
145.12
47 SIPKD/SIKD
74,025,000
75,850,000
80,000,000
85,000,000
90,500,000
104,501,775
47,717,500
130,776,520
89,577,200
680,689,700
141.17
62.91
163.47
105.38
752.14
48 Penyelesaian TPTGR Pemko Padang 49 Penilaian Aset Daerah
14,600,000
15,800,750
20,000,000
25,000,000
28,000,000
3,519,200
266,000
461,800
16,606,200
15,625,800
24.10
1.68
2.31
66.42
55.81
61,198,500
62,540,600
70,000,000
75,000,000
80,000,000
55,370,300
-
470,699,800
55,637,600
90.48
-
627.60
69.55
50 Evaluasi Standar Analisa Biaya
26,415,050
29,215,950
30,850,690
20,044,350
-
75.88
-
210,849,000
215,000,000
220,400,000
221,500,000
222,600,000
149,370,652
123,103,220
75,000,000
80,000,000
85,680,000
86,785,000
87,890,000
38,839,000
44,225,400
Penyusunan Ranperda dan 51 Ranperwako APBD Tahun 2009 Penertiban dan Pembongkaran 52 Reklame di Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
-
143,037,000
-
368,978,000
86,774,500 150,780,000
70.84
57.26
-
166.94
-
425.16
-
38.98 171.56
Page 112
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang 1
2
53 Kajian Potensi Pajak dan Retribusi 54 Sosialisasi Kebijakan Akuntansi 55
5
6
121,827,500
125,567,000
33,487,500
Sosialisasi/Pelaksanaan dan Pengawasan Pajak dan Retribusi
Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah Penyusunan Sistem Informasi 57 Pengelolaan Keuangan Daerah 56
58 59 60 61 62 63 64 65
Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Peningkatan Manajemen Investasi Daerah Revaluasi/Appraisal Aset /Barang Daerah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Belanja SKPD Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pendataan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Sosialisasi dalam rangka Pembekalan Kolektor PBB
8
9
135,785,566
200,000,000
250,000,000
40,950,000
45,000,000
48,000,000
40,000,000
45,000,000
50,000,000
33,000,000
150,000,000
33,000,000
10
11 83,509,500
12
13 -
14
15
-
-
-
-
-
-
37,000,000
-
35,000,000
50,000,000
30,000,000
40,000,000
75,000,000
40,000,000
80,000,000
80,000,000
-
60,000,000
-
90,000,000
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45,000,000
-
-
-
-
-
-
85,000,000
-
-
-
-
165.02
124,397,400 -
95,000,000
-
-
51,114,000 -
-
-
-
-
30,000,000
-
-
-
-
68 Penyusunan Ranperda Pajak
70,000,000
116,005,475
165.72
Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 69 (Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah/ DPIPD)
30,000,000
738,664,000
2,462.21
Penunjang Pengembangan Sisitem Informasi Pengembangan 70 Keuangan Daerah (Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah/ DPIPD)
30,000,000
10,909,200
36.36
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Peningkatan Manajemen Invenstasi 73 Daerah Revaluasi/Appraisal Aset/Barang 74 Daerah 72
JUMLAH
7,878,635,350
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
-
-
-
Sosialisasi/Pelaksanaan dan Pengawasan Pajak dan Retribusi
Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
146.35
114,455,600
34,850,800
71
19 -
-
66.51
18 -
55,262,300
-
17 -
70,000,000
66 Sosialisasi Kebijkanan Akuntansi 67
7
25,000,000
-
70,000,000
-
50,000,000
-
70,000,000
-
6,770,284,850
7,266,196,556
7,789,785,000
8,217,390,000
4,516,679,855
5,069,697,063
5,855,965,334
8,566,378,313
10,468,102,415
57.33
74.88
80.59
109.97
127.39
Page 113
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
PROYEKSI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 - 2019 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG LAMPIRAN 6
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
NO.
1
TUJUAN
2
SASARAN
KODE
3
INDIKATOR KINERJA PRPOGRAM URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
5
6
7
DATA CAPAIN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2014)
8
TAHUN 1
TAHUN 2
TAHUN 3
TAHUN 4
TAHUN 5
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 19
URUSAN WAJIB Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
I
1
2
1.20.01
Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkantoran
Tersedia Surat Menyurat dan Administrasi Perkantoran
Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Tersedia Sumber dan Administrasi Daya Air dan Listrik Perkantoran
4,575,920,530.00 Indikator Output :
3,092,319,000.00
3,246,319,000.00
3,409,319,000.00
3,579,319,000.00
3,758,319,000.00
16,000,000.00
100%
15,000,000.00
100%
15,000,000.00
100%
15,000,000.00
100%
15,000,000.00
100%
15,000,000.00
100%
563,008,000.00
100%
463,008,000.00
100%
463,008,000.00
100%
463,008,000.00
100%
463,008,000.00
100%
463,008,000.00
100%
48,591,000.00
100%
48,591,000.00
Tersedianya Jasa Surat Menyurat Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 1.20.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Indikator Output : Air dan Listrik Tersedianya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas
1.20.01.06
3
Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Indikator Output : Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4
5
Terlaksananya Kebersihan Kantor
6
48,591,000.00
146 Unit
48,591,000.00
146 Unit
48,591,000.00
146 Unit
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Indikator Output :
242,880,000.00
100%
242,880,000.00
100%
242,880,000.00
100%
242,880,000.00
100%
242,880,000.00
100%
242,880,000.00
100%
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Indikator Output :
136,394,830.00
100%
127,000,000.00
100%
127,000,000.00
100%
127,000,000.00
100%
127,000,000.00
100%
127,000,000.00
100%
250,347,450.00
100%
250,000,000.00
100%
250,000,000.00
100%
250,000,000.00
100%
250,000,000.00
100%
250,000,000.00
100%
31,356,250.00
100%
23,000,000.00
100%
23,000,000.00
100%
23,000,000.00
100%
23,000,000.00
100%
23,000,000.00
100%
883,590,000.00
100%
150,000,000.00
100%
150,000,000.00
100%
150,000,000.00
100%
150,000,000.00
100%
150,000,000.00
100%
Tersedianya Alat Tulis Kantor Indikator Outcome :
Tersedia Alat Tulis Kantor
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 1.20.01.11
Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkantoran
146 Unit
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Indikator Outcome :
1.20.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkantoran
146 Unit
Tersedianya Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Indikator Outcome :
1.20.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkantoran
65,312,500.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
Indikator Output : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan Indikator Outcome :
Tersedia Barang Cetakan
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 1.20.01.12
7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Untuk Meningkatkan Tersedia Komponen Pelaksanaan Tugas Instalasi dan Administrasi Listrik/Penerangan Perkantoran Bangunan Kantor
Indikator Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas
8
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Untuk Meningkatkan 1.20.01.13 kantor Pelaksanaan Tugas Tersedia Peralatan dan dan Administrasi Perlengkapan Kantor Perkantoran
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
Indikator Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Page 114
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang 1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Indikator Outcome :
1.20.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9
10
Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Tersedia Peralatan dan Administrasi Rumah Tangga Perkantoran
Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkantoran
Tersdia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Indikator Output :
92,900,000.00
100%
10,000,000.00
100%
10,000,000.00
100%
10,000,000.00
100%
10,000,000.00
100%
10,000,000.00
100%
42,262,000.00
100%
22,000,000.00
100%
22,000,000.00
100%
22,000,000.00
100%
22,000,000.00
100%
22,000,000.00
100%
250,000,000.00
100%
260,000,000.00
100%
260,000,000.00
100%
260,000,000.00
100%
260,000,000.00
100%
260,000,000.00
100%
1,268,468,000.00
100%
750,000,000.00
100%
904,000,000.00
100%
1,067,000,000.00
100%
1,237,000,000.00
100%
1,416,000,000.00
100%
27,181,500.00
100%
29,000,000.00
100%
29,000,000.00
100%
29,000,000.00
100%
29,000,000.00
100%
29,000,000.00
100%
504,380,000.00
19 Orang
500,000,000.00
19 Orang
500,000,000.00
500,000,000.00
19 Orang
500,000,000.00
19 Orang
500,000,000.00
19 Orang
201,840,000.00
100%
201,840,000.00
100%
201,840,000.00
201,840,000.00
100%
201,840,000.00
100%
201,840,000.00
100%
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 1.20.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Indikator Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Outcome :
1.20.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 11
Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Makanan dan Minuman Indikator Outcome :
Makanan dan Minuman Kantor
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 1.20.01.18
12
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkantoran
14
Tersedia Alat Kebersihan Kantor
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas
Untuk Meningkatkan Pengamanan Kantor
Pembayaran Gaji Pegawai Honor
1.20.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
16
Untuk Peningkatan Peleyanan pada Wajib Pajak
19 Orang
Indikator Outcome :
Pembayaran Jasa Security Kantor
II
Indikator Output : Terlaksananya Pembayaran Gaji Pegawai Honor
1.20.01.39 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 15
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Indikator Output : Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Indikator Outcome :
1.20.01.21 Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkantoran
Indikator Output : Terlaksananya RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Indikator Outcome :
Terlaksananya Rapat Untuk Meningkatkan dan Konsultasi oleh Pelaksanaan Tugas Aparatur, SKPD dan Administrasi Terkait dan Pejabat Perkantoran Eselon 1.20.01.20 Penyediaan Alat Kebersihan Kantor
13
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Indikator Output :
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Indikator Output :
100%
Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor
-
-
-
Indikator Outcome :
-
-
-
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas
-
-
-
2,135,000,000.00
2,242,000,000.00
2,354,750,000.00
4,683,000,000.00 Indikator Output :
1,200,000,000.00
1,937,000,000.00 2 Unit
650,000,000.00
2,034,000,000.00 2 Unit
747,000,000.00
2 Unit
778,000,000.00
2 Unit
778,000,000.00
2 Unit
778,000,000.00
2 Unit
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4/2
Penambahan Kendaraan Dinas
Indikator Outcome : Meningkatnya Sarana dan Parasana Aparatur 1.20.02.10 Pengadaan Mobiler
Indikator Output :
738,000,000.00
100%
250,000,000.00
100%
250,000,000.00
100%
300,000,000.00
100%
307,000,000.00
100%
307,000,000.00
100%
2,100,000,000.00
100%
707,000,000.00
100%
707,000,000.00
100%
707,000,000.00
100%
707,000,000.00
100%
800,000,000.00
100%
Tersedianya Mobiler 17
Untuk Peningkatan Kinerja Pegawai
Indikator Outcome :
Tersedia Mobiler Kantor
Meningkatnya Sarana dan Parasana Aparatur 1.20.02.24
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator Output :
Page 115
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang 1
18
2
Untuk Peningkatan Kinerja Pegawai
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terawat Kendaraan Dinas
Indikator Outcome : Meningkatnya Sarana dan Parasana Aparatur
Untuk Peningkatan Kinerja Pegawai
Terpelihara Peralatan Gedung Kantor
1.20.02.28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Indikator Output :
255,000,000.00
100%
80,000,000.00
100%
80,000,000.00
100%
90,000,000.00
100%
120,000,000.00
100%
129,750,000.00
100%
100%
50,000,000.00
100%
50,000,000.00
100%
50,000,000.00
100%
100,000,000.00
100%
100,000,000.00
100%
255,000,000.00
100%
100,000,000.00
100%
100,000,000.00
100%
100,000,000.00
100%
110,000,000.00
100%
120,000,000.00
100%
135,000,000.00
100%
100,000,000.00
100%
100,000,000.00
100%
110,000,000.00
100%
120,000,000.00
100%
120,000,000.00
100%
Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Indikator Outcome :
19
Meningkatnya Sarana dan Parasana Aparatur 1.20.02.36
20
Untuk Peningkatan Kinerja Pegawai
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air Indikator Output : dan Telephone
-
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air dan Telephone Indikator Outcome :
Terpelihara Alat Listrik, Air dan Telephone
Meningkatnya Sarana dan Parasana Aparatur 1.20.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
21
Untuk Peningkatan Kinerja Pegawai
Indikator Output : Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor Indikator Outcome :
Rehab Gedung Kantor
Meningkatnya Sarana dan Parasana Aparatur 1.20.02.51 Penyediaan Jasa Perkantoran
22
Untuk Penyediaan Gedung Arsip DPKA
23
Untuk Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya Gedung Arsip pada DPKA Indikator Outcome :
Sewa Gedung Arsip
III
Indikator Output :
1.20.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Terbayarnya Sewa Gedung Arsip pada DPKA 78,000,000.00 Indikator Output :
78,000,000.00
100%
-
81,900,000.00 100%
86,000,000.00
81,900,000.00
100%
Terlaksananya penyediaan pakaian dinas PNS DPKA Indikator Outcome :
Pakaian Dinas PNS
Meningkatnya Disiplin Aparatur IV
24
25
1.20.05
Untuk Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.05.11 Bimbingan Teknis Penyusunan APBD
Terlaksananya Bintek Penyusunan APBD pada SKPD Pemko Padang
Untuk Peningkatan Terlaksananya Pengetahuan dan Asistensi Penyusunan Keterampilan Sumber APBD pada SKPD Daya Aparatur Pemko Padang
595,100,000.00 Indikator Output :
350,000,000.00
85,000,000.00
367,770,000.00
-
-
90,290,000.00
86,000,000.00
100%
94,810,000.00
90,290,000.00
100%
94,810,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
386,100,000.00
405,400,000.00
425,750,000.00
-
-
100%
-
Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan APBD Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Sumber Daya Aparatur Seluruh SKPD dalam Menyusun APBD 1.20.05.17 Asistensi Penyusunan APBD
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
Indikator Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan APBD Indikator Outcome :
132 orang
50,000,000.00
132 orang
67,770,000.00
132 orang
85,000,000.00
132 orang
90,000,000.00
132 orang
85,000,000.00
132 orang
Page 116
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang 1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.05.22
26
Untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan Perundangan
Terlaksananya Bintek Keuangan Daerah oleh Aparatur DPKA
Indikator Output :
55,000,000.00
27 Orang
54,000,000.00
27 Orang
70,000,000.00 27 Orang
71,100,000.00 27 Orang
81,000,000.00 27 Orang
85,000,000.00
27 Orang
133,000,000.00
250 Orang
50,000,000.00
250 Orang
157,000,000.00 250 Orang
157,000,000.00
250 Orang
161,400,000.00
250 Orang
171,000,000.00 250 Orang
40,000,000.00
128 Orang
40,000,000.00
128 Orang
73,000,000.00 128 Orang
73,000,000.00
128 Orang
73,000,000.00
128 Orang
84,750,000.00 128 Orang
Terlaksananya Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
27
Untuk Peningkatan SDM Aparatur tentang PBB dan BPHTB
Terlaksana Bintek Pendapatan Daerah pada SKPD Pemko Padang
1.20.05.23 Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah
Indikator Output : Terlaksananya Bintek Pengelolaan PBB dan BPHTB Pemko Padang Indikator Outcome : Meningkatanya SDM Aparatur yang mendalami Pengertian PBB dan BPHTB
1.20.05.42 Untuk Penyediaan Buku Pedoman Penyusunan APBD
Tersusun Buku Pedoman Penyusunan APBD
Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD
Indikator Output : Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan APBD
28
Indikator Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
29
Untuk Penyediaan SOP Pajak dan Retribusi Daerah
Tersusun SOP Pajak dan Retribusi Daerah
Penyusunan Standar Operasional Prosedur 1.20.05.43 ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Indikator Output : Retribusi Daerah
51,260,000.00
Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Indikator Outcome : SOP Pajak dan Retribusi Daerah Indikator Output :
30
Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013
Terlaksananya Bimbingan Teknis Untuk Peningkatan Penerapan Peraturan Kapasitas Sumber Menteri Dalam Daya Aparatur Negeri No. 64 Tahun 2013
230,840,000.00
Terlaksananya Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Indikator Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.05.17
31
Untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Penatausahaan untuk PPK dan Bendahara Pengeluaran
Indikator Output :
100%
56,000,000.00
100%
50,000,000.00
Terlaksananya Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah
Terlaksananya Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah
Indikator Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
32
Untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya Pemetaan Reklame Kota Padang
1.20.05.17 Pemetaan Reklame
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
Indikator Output :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Terlaksananya Pemetaan Reklame Kota Padang
Page 117
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang 1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Indikator Outcome : Pemetaan Reklame Kota Padang
33
Untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tersedianya Videotron Kota Padang
1.20.05.05 Pengadaan Videotron
Indikator Output :
100%
50,000,000.00
Tersedianya Videotron Kota Padang Indikator Outcome : Videotron Kota Padang
V
34
1.20.06
Untuk Penyediaan Data dan Informasi Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPKA
Tersedia Data dan Informasi Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPKA
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
10,000,000.00
Indikator Output :
100%
8,500,000.00
8,930,000.00
100%
8,930,000.00
9,370,000.00
100%
Ada Data dan informasi Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPKA
1.20.17
Untuk Penyediaan Data dan Nilai Aset
10,000,000.00
8,500,000.00
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPKA Indikator Outcome :
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20.17.002 Penyusunan Standar Satuan Harga
VI
35
1.20.06.01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
23,036,664,000.00 Indikator Output :
22,360,360,400.00
22,360,360,400.00
9,370,000.00
9,840,000.00
100%
9,840,000.00
10,330,000.00
100%
10,330,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22,360,360,400.00
22,360,360,400.00
100%
22,360,360,400.00
78,450,000.00
100%
78,450,250.00
100%
78,450,250.00
100%
78,450,250.00
100%
78,450,250.00
100%
78,450,250.00
100%
414,006,800.00
100 Buku
414,000,000.00
100 Buku
414,000,000.00
100 Buku
414,000,000.00
100 Buku
414,000,000.00
100 Buku
414,000,000.00
100 Buku
208,765,000.00
30 Buku
208,000,000.00
30 Buku
208,000,000.00
30 Buku
208,000,000.00
30 Buku
208,000,000.00
30 Buku
208,000,000.00
30 Buku
317,500,000.00
200 Buku
317,500,000.00
200 Buku
317,500,000.00
200 Buku
317,500,000.00
200 Buku
317,500,000.00
200 Buku
317,500,000.00
200 Buku
Terlaksananya Penjualan dan Pemindahtanganan Aset
Tersusun Buku Standar Satuan Harga
Indikator Outcome : Ada Data dan Nilai Aset
Untuk Tersusun Buku Penyediaan Perda APBD dan Dokumen APBD Nota Keuangan
1.20.17.006
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
Indikator Output :
Tersusunnya Perda APBD Kota Padang dan Nota Keuangan APBD
36
Indikator Outcome : Jumlah Perda tentang APBD 1.20.17.007
37
Untuk Penyediaan Dokumen Penjabaran APBD sebagai Dasar Pelaksanaan Pembangunan
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
Tersusun Buku Perda Penjabaran APBD
Indikator Output :
Tersusunnya Perwako Penjabaran APBD Indikator Outcome Jumlah Perda tentang Penjabaran APBD 1.20.17.008
38
Tersedianya Dokumen Perubahan APBD sebagai Dasar Pelaksanaan Pembangunan
Tersusun Buku Perda Perubahan APBD
Penyusunan Ranperda Perubahan APBD
Indikator Output : Tersusunnya Perda Perubahan APBD Kota Padang dan Nota Keuangan APBD Indikator Outcome : Jumlah Perda tentang Perubahan APBD
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
Page 118
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang 1
2
3
5
1.20.17.009
39
Untuk Penyediaan Dokumen Perubahan APBD sebagai Dasar Pelaksanaan Pembangunan
6
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tersusun Buku Perwako Perubahan APBD
7 Indikator Output :
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
298,447,000.00
200 Buku
207,000,000.00
200 Buku
207,000,000.00
200 Buku
207,000,000.00
200 Buku
207,000,000.00
200 Buku
207,000,000.00
200 Buku
234,822,400.00
200 Buku
234,000,000.00
200 Buku
234,000,000.00
200 Buku
234,000,000.00
200 Buku
234,000,000.00
200 Buku
234,000,000.00
200 Buku
154,073,000.00
200 Buku
150,000,000.00
200 Buku
150,000,000.00
200 Buku
150,000,000.00
200 Buku
150,000,000.00
200 Buku
150,000,000.00
200 Buku
862,156,200.00
100%
860,000,000.00
100%
860,000,000.00
100%
860,000,000.00
100%
860,000,000.00
100%
860,000,000.00
100%
112,153,000.00
100%
134,665,000.00
100%
134,665,000.00
100%
134,665,000.00
100%
134,665,000.00
100%
134,665,000.00
100%
218,395,000.00
100%
244,172,000.00
100%
244,172,000.00
100%
244,172,000.00
100%
244,172,000.00
100%
244,172,000.00
100%
Tersusunnya Perwako Penjabaran Perubahan APBD Kota Padang Tahun 2014
Indikator Outcome :
1.20.17.010
40
Adanya Bahan Evaluasi Pelaksanaan APBD
Penyusunan Ranperda Pertanggunggungjawaban Pelaksanaan APBD
Jumlah Perwako Perubahan APBD Indikator Output : Tersusunnya Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013
Tersusun Buku Pertanggungjawaba n APBD
Indikator Outcome : Jumlah Dokumen Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013
Tersusun Buku Adanya Bahan Perwako Penjabaran Evaluasi Pertanggungjawaba Pelaksanaan APBD n APBD
1.20.17.011
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun 2013 Indikator Outcome :
41
1.20.17.019
Acuan dalam Menetapkan Terget Penerimaan Daerah
Indikator Output :
Intensifikasi dan Ekstensifikasi SumberSumber Pendapatan Daerah.
Pajak dan Objek Pajak Baru
Jumlah Dokumen Perwako Rincian Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun 2013 Indikator Output : Terlaksananya Pengawasan Pajak Daerah
42
Indikator Outcome : Peningkatan Penerimaan Daerah Daerah dan Terdatanya Objek Pajak Baru 1.20.17.022
43
44
untuk Peningkatan Akurasi Keberadaan dan Kondisi Barang Daerah
Terlaksana Cek Fisik Barang Daerah
Untuk Peningkatan Pemahaman Tata cara Pembayaran Pajak secara On Line oleh Wajib Pajak, Petugas Pajak dan Kolektor
Pemahaman Pemabayaran Pajak secara On Line Wajib Pajak, Petugas Pajak dan Kolektor
Cek Fisik Barang Daerah
Indikator Output : Terlaksananya Cek Fisik terhadap Barang Daerah Indikator Outcome : Meningkatnya Akurasi Keberadaan dan Kondisi Barang Daerah
1.20.17.029
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah
Indikator Output : Terlaksananya Sosialisasi kepada Wajib Pajak, Petugas Pajak dan Kolektor Indikator Outcome :
Page 119
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang 1 44
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Peningkatan Pemahaman Tata cara Pembayaran Pajak secara On Line oleh Wajib Pajak, Petugas Pajak dan Kolektor 1.20.17.032
45
Untuk Tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan
Penatausahaan Keuangan
Indikator Output :
998,581,400.00
100%
909,252,400.00
100%
909,252,400.00
100%
909,252,400.00
100%
909,252,400.00
100%
909,252,400.00
100%
268,606,000.00
100%
349,491,500.00
100%
349,491,500.00
100%
349,491,500.00
100%
349,491,500.00
100%
349,491,500.00
100%
122,578,000.00
100%
310,000,000.00
100%
310,000,000.00
100%
310,000,000.00
100%
310,000,000.00
100%
310,000,000.00
100%
320,362,500.00
620 Buku
356,752,500.00
620 Buku
356,752,500.00
620 Buku
356,752,500.00
620 Buku
356,752,500.00
620 Buku
356,752,500.00
620 Buku
143,143,000.00
100%
170,752,050.00
100%
170,752,050.00
100%
170,752,050.00
100%
170,752,050.00
100%
170,752,050.00
100%
40,648,200.00
100%
111,910,000.00
100%
111,910,000.00
100%
111,910,000.00
100%
111,910,000.00
100%
111,910,000.00
100%
250,000,000.00
100%
300,000,000.00
100%
300,000,000.00
100%
300,000,000.00
100%
300,000,000.00
100%
300,000,000.00
100%
159,615,000.00
100%
186,230,000.00
100%
186,230,000.00
100%
186,230,000.00
100%
186,230,000.00
100%
186,230,000.00
100%
398,792,000.00
100%
400,000,000.00
100%
400,000,000.00
100%
400,000,000.00
100%
400,000,000.00
100%
400,000,000.00
100%
Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Indikator Outcome :
Tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan
Tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan 1.20.17.033
46
Untuk Tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan
Tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan
Untuk Penyediaan Data dan Nilai Aset
Terlaksananya Penghapusan Barang Daerah
47
Pembinaan Administrasi Keuangan
Indikator Output : Tertib Administrasi Keuangan Indikator Outcome :
1.20.17.034
Penghapusan Aset
Tertibnya Administrasi Keuangan Daerah Indikator Output : Terlaksananya Penghapusan Aset Indikator Outcome Ada Data dan Nilai Aset
1.20.17.036
48
Untuk Penyediaan Dokumen Pelaksanaan Dokumen
untuk Peningkatan PAD Kota Padang
Indikator Output : Tersusunnya DPA SKPD Kota Padang Indikator Outcome :
Tersusun DPA SKPD
Jumlah DPA SKPD Kota Padang 1.20.17.037
49
Pengendalian dan Penyusunan DPA
Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak
Indikator Output : Terlaksananya Pemlihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak Indikator Outcome :
Terpilih Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak
Peningkatan Pengetahuan Pajak 1.20.17.038
50
Untuk Penetapan Proses Penyelesaian Terselesaikan TPTG Kerugian Daerah Pemko Padang secara Tepat dan Benar sesuai Aturan
Untuk Penataan Reklame secara Tertib
Indikator Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Penyelesaian Tindak Lanjut TPTGR Indikator Outcome : Terselesaikannya Kerugian Barang dan Uang di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
1.20.17.040
51
Penyelesaian TPTGR Pemko Padang
Penertiban dan Pembongkaran Reklame
Indikator Output : Terlaksananya Penertiban Reklame Indikator Outcome :
Tertata Reklame di Kota Padang
Tertatanya Pemasangan Reklame di Kota Padang
52
Untuk Penyediaan data Aset Pemko Padang
1.20.17.043
Monitoring dan Validasi Data Aset
Tersedia Data Aset SKPD Pemko Padang
Indikator Output : Terlaksananya Data Aset Pemko Padang Indikator Outcome : Ada Data dan Nilai Aset di Lingkungan Pemko Padang
1.20.17.044
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi
Indikator Output :
Page 120
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang 1
53
2
3
5
6
Untuk Peningkatan Peningkatan Penerimaan Pajak Penerimaan Pajak oleh Wajib dan Retribusi Pajak/wajib Pemko Padang Retribusi
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tercapainya Penerimaan Pajak dan Retribusi Pemko Padang
Indikator Outcome : Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Pemko Padang 1.20.17.045
54
Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Bumi dan Bangunan Daerah
Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak, Indikator Output : Retribusi dan PBB Terlaksananya Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Indikator Outcome :
354,865,000.00
100%
372,000,000.00
100%
372,000,000.00
100%
372,000,000.00
100%
372,000,000.00
100%
372,000,000.00
100%
2,832,483,000.00
100%
2,832,000,000.00
100%
2,832,000,000.00
100%
2,832,000,000.00
100%
2,832,000,000.00
100%
2,832,000,000.00
100%
1,524,682,500.00
100%
1,544,500,000.00
100%
1,544,500,000.00
100%
1,544,500,000.00
100%
1,544,500,000.00
100%
1,544,500,000.00
100%
1,991,678,000.00
100%
1,946,000,000.00
100%
1,946,000,000.00
100%
1,946,000,000.00
100%
1,946,000,000.00
100%
1,946,000,000.00
100%
331,887,000.00
100%
412,193,000.00
100%
412,193,000.00
100%
412,193,000.00
100%
412,193,000.00
100%
412,193,000.00
100%
367,136,000.00
100%
673,606,000.00
100%
673,606,000.00
100%
673,606,000.00
100%
673,606,000.00
100%
673,606,000.00
100%
Meningkatnya Pajak Bumi dan Bangunan Kota Padang
1.20.17.046
55
Untuk Peningkatan Penerimaan PBB
Teraelisasi Penerimaan PBB
Percepatan Pencapaian Target Penerimaan Indikator Output : PBB Terealisasinya Penerimaan PBB Indikator Outcome : Peningkatan Pencapain PBB Tepat Waktu
1.20.17.047
Peningkatan Penerimaan PBB
Tersedia Sarana Penunjang PBB
Penunjang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan
Indikator Output : Terlaksananya Penunjang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Indikator Outcome :
56
Meningkatnya Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan 1.20.17.052
57
Untuk Pengkajian Bangunan yang Ditukarguling (Ruislag)
Kajian Pengelolaan Bangunan yang akan Ditukarguling ( Ruislag)
Indikator Output :
53,100,000.00
Terlaksananya Kajian Bangunan yang Ditukarguling (Ruislag)
Terlaksanaya Kajian Bangunan yang akan Ditukarguling
Indikator Outcome : Data dan Buku Kajian Bangunan yang Ditukarguling (Ruislag) 1.20.17.054
58
Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan
Indikator Output : Terlaksananya Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Indikator Outcome :
Untuk Pemutakhiran Tersedia Data Pajak Data PBB yang Bumi dan Bangunan Akurat oleh Petugas DPKA
Peningkatan Kualitas Data Pajak Bumi dan Bangunan yang Akurat 1.20.17.062
59
60
Untuk Peningkatan Kualitas Data Belanja Pegawai yang Akurat
Data Belanja Pegawai oleh SKPD Pemko Padang
Untuk Peningkatan Kualitas Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran yang Akurat
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran oleh Petugas DPKA
Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang
Indikator Output : Terlaksananya Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Indikator Outcome : Meningkatnya Kualitas Data Belanja Pegawai yang Akurat
1.20.17.063
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data Pengeluaran pada Pelaksanaan APBD Kota Indikator Output : Padang Terlaksananya Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Indikator Outcome :
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
Page 121
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang 1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Meningkatnya Kualitas Data Penerimaan dan Pengeluaran yang Akurat
61
Untuk Tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD
Terlaksananya 1.20.17.070 Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah Monitoring Pelaksanaan Keuangan oleh Petugas DPKA
Indikator Output :
199,382,000.00
100%
209,351,000.00
100%
209,351,000.00
100%
209,351,000.00
100%
209,351,000.00
100%
209,351,000.00
100%
129,503,100.00
100%
135,900,000.00
100%
135,900,000.00
100%
135,900,000.00
100%
135,900,000.00
100%
135,900,000.00
100%
66,050,500.00
100%
133,687,500.00
100%
133,687,500.00
100%
133,687,500.00
100%
133,687,500.00
100%
133,687,500.00
100%
Laporan Administrasi Keuangan pada SKPDSKPD Indikator Outcome : Tertibnya Pengelolaan Keuangan pada SKPD di Lingkungan Pemko Padang
Untuk Penyusunan Data Reklame 62
Tersusun Data Reklame oleh Petugas DPKA
1.20.17.076
Pemutakhiran Data Pajak Daerah
Indikator Output : Terlaksananya Target Reklame Indikator Outcome : Meningkatnya Kualitas Susunan Data Reklame
63
Untuk peningkatan Terlakasana Pengetahuan dan Asistensi Laporan Kemampuan SKPD Keuangan pada Dalam Penyusunan SKPD Pemko Padang Laporan Keuangan
1.20.17.078
Asistensi /Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
Indikator Output : Terlaksananya Asistensi /Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan
1.20.17.079
64
Untuk Penyediaan Data da Nilai Aset
Penilaian Aset Daerah
Indikator Output :
338,185,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150,210,000.00
100%
232,705,000.00
100%
232,705,000.00
100%
232,705,000.00
100%
232,705,000.00
100%
232,705,000.00
100%
247,032,500.00
100%
310,000,000.00
100%
310,000,000.00
100%
310,000,000.00
100%
310,000,000.00
100%
310,000,000.00
100%
80,964,000.00
200 Buku
70,500,000.00
200 Buku
70,500,000.00
200 Buku
70,500,000.00
200 Buku
70,500,000.00 200 Buku
70,500,000.00
Terlaksananya Penjualan dan Pemindahtanganan Aset
Penjjualan Aset di SKPD Pemko Padang
Indikator Outcome : Meningkatnya Kualitas Data dan Nilai Aset 1.20.17.081
65
Untuk Penyediaan Data da Nilai Aset
Pemindahtanganan Aset
Indikator Output : Terlaksananya Penjualan dan Pemindahtanganan Aset
Penjjualan Aset dan Pemindahtanganan Aset di SKPD Pemko Padang
Indikator Outcome : Meningkatnya Kualitas Data dan Nilai Aset 1.20.17.082
66
Untuk Penyusunan Laporan Aset Pemko Padang
Penyusunan Laporan Aset
Indikator Output : Terlaksananya Sinkronisasi Data Aset yang ada di masing2 SKPD di Lingkungan Pemko Padang Indikator Outcome :
Tersusun Laporan Aset SKPD Pemko Padang
Terdapatnya Buku Laporan Aset yang Akurat 1.20.17.084
67
Untuk Penyusunan Buku Perda APBD
Tersusun Buku Perda APBD
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
Finalisasi Perda APBD
Indikator Output :
200 Buku
Terlaksananya Penyusunan Buku Perda APBD Indikator Outcome : Jumlah Buku Perda APBD
Page 122
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang 1
2
3
5
68
Untuk Peningkatan SDM Aparatur
Sosialisasi Perpajakan pada SKPD Pemko Padang
1.20.17.086
6
Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
7
Indikator Output :
8
9
10
11
141,015,000.00
150 Orang
140,374,700.00
150 Orang
6,494,363,000.00
120 Orang Pgrs Brg
6,356,000,000.00
120 Orang Pgrs Brg
12
13
14
15
16
17
18
19
140,374,700.00 150 Orang
140,374,700.00
150 Orang
140,374,700.00
150 Orang
140,374,700.00
150 Orang
6,356,000,000.00
120 Orang Pgrs Brg
6,356,000,000.00
120 Orang Pgrs Brg
6,356,000,000.00
120 Orang Pgrs Brg
6,356,000,000.00
120 Orang Pgrs Brg
Terlaksanaya Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemko Padang Indikator Outcome : Meningkatnya pengetahuan aparatur yang memahami Perpajakan di Lingkungan Pemko Padang
1.20.17.093
69
Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah Indikator Output :
Terlaksananya Untuk Pengamanan Asuransi Barang Aset Pemko Padang Daerah SKPD Pemko Padang
Diasuransikannya Keadaan dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Padang Indikator Outcome : Terjaminnya Keberadaan Aset Pemko Padang 1.20.17.094
70
71
Untuk Peningkatan Pemungutan PBB
Untuk Penyebaran Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
Terlaksananya Pemugutan PBB Petugas Pajak, Kolektor
Indikator Output :
408,270,000.00
100%
400,000,000.00
100%
400,000,000.00
100%
400,000,000.00
100%
400,000,000.00
100%
400,000,000.00
100%
369,076,400.00
100%
300,000,000.00
100%
300,000,000.00
100%
300,000,000.00
100%
300,000,000.00
100%
300,000,000.00
100%
208,605,000.00
172 Buku
133,287,500.00
172 Buku
133,287,500.00
172 Buku
133,287,500.00
172 Buku
133,287,500.00
172 Buku
133,287,500.00
172 Buku
47,650,000.00
100%
75,000,000.00
100%
75,000,000.00
100%
75,000,000.00
100%
75,000,000.00
100%
75,000,000.00
Terlaksananya Pemungutan PBB di Kota Padang Indikator Outcome : Tercapainya Pemungutan PBB di Kota Padang
1.20.17.101
Informasi Pajak Daerah
Tersedia Informasi Pajak bagi Wajib Pajak/Retribusi
Indikator Output : Terlaksananya Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Indikator Outcome : Menyebarnya Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1.20.17.102
72
Untuk Pedoman Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Indikator Output : tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tersedia Informasi Pajak bagi Wajib Pajak/Retribusi
17,537,500.00
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Indikator Outcome : Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah
1.20.17.103
73
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Untuk Penyusunan Tersusun Buku Buku Perwako Perwako Penjabaran Penjabaran APBD APBD
Indikator Output : Terlaksananya Penyusunan Buku Perwako Penjabaran APBD Indikator Outcome : Jumlah Buku Perwako Penjabaran APBD
1.20.17.105
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Indikator Output :
100%
Page 123
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang 1
74
2
3
5
6
Penyesuaian/Si Terlaksananya nkronisasi Sinkronisasi RKBMD dan RKBMD dan RKPBMD RKPBMD
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Terlaksananya Data Sinkronisasi RKBMD dan RKPBMD Indikator Outcome : Sinkronisasi RKBMD dan RKPBMD sebagai Dasar Penyusunan
75
Peningkatan Kuallitas Data Piutang PBB
Terlaksananya Laporan Data Tunggakan PBB
1.20.17.107
Validasi Piutang PBB
Indikator Output :
893,792,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Terlaksananya Laporan Data Tunggakan PBB Indikator Outcome : Data Piutang PBB yang Valid 1.20.05.17
76
77
Untuk Peningkatan Pencapaian Keuangan SKPD Pemko Padang
Untuk Peningkatan Pencapaian Keuangan SKPD Pemko Padang
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Indikator Output : Daerah Kota Padang
100%
141,080,000.00
100%
141,080,000.00
100%
141,080,000.00
100%
141,080,000.00
100%
141,080,000.00
100%
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Indikator Outcome :
Tersusun Laporan Keuangan SKPD Pemko Padang
Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah 1.20.05.108 Kota Padang sesuai dengan Permendagri No.64 tahun 2013 dan Sosialisasi Kebijakan Akuntansi
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Indikator Output :
188,102,000.00
Terlaksananya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Padang
Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Pemko Padang
Indikator Outcome : Buku Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Padang
VII
1.20.23 1.20.23.04
78
PeningkatanPenerim aan Pajak dan Retribus Pemko Padang
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
3,312,292,000.00
Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Indikator Output : Implementasi
2,610,450,000.00
2,610,450,000.00
-
-
-
2,610,450,000.00
2,610,450,000.00
2,610,450,000.00
753,000,000.00
100%
600,000,000.00
100%
600,000,000.00
100%
600,000,000.00
100%
600,000,000.00
100%
600,000,000.00
100%
300,000,000.00
100%
252,000,000.00
100%
252,000,000.00
100%
252,000,000.00
100%
252,000,000.00
100%
252,000,000.00
100%
296,000,000.00
60 Orang
300,000,000.00
60 Orang
300,000,000.00
300,000,000.00
60 Orang
300,000,000.00
60 Orang
300,000,000.00
60 Orang
Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Sistem Pajak On Line
Pengembangan Sistem Pajak On Line oleh Petugas DPKA
Indikator Outcome : Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Pemko Padang Instalasi dan Implementasi Sistem 1.20.23.09 Informasi Manajemen Gaji PNS SIM Gaji PNS )
79
( Indikator Output : Implementasi SIM Gaji PNS di seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintahan Kota Padang Indikator Outcome :
Untuk Peningkatan SDM Aparatur dalam Terlaksananya pembuatan Daftar Implementasi SIM Gaji dan Laporan Gaji PNS di seluruh Gaji PNS di SKPD di Lingkungan Lingkungan Pemerintahan Kota Pemerintah Kota Padang Padang
Meningkatnya kecepatan dan ketepatan dalam pembuatan Daftar Gaji dan Laporan Gaji PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 1.20.23.10 SIPKD/SIKD
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
Indikator Output :
60 Orang
Page 124
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang 1
2
3
80
Untuk Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan SKPD dalam Mengelola Keuangan Daerah
SKPD Pemko Padang
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Terlaksananya Kegiatan SIPKD / SIKD
Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan SKPD dalam Mengelola Keuangan Daerah 1.20.23.11
81
Untuk Peningkatan Terlaksananya Sumber Daya SIMDA Barang Milik Pengelolaan Barang Daerah Daerah
Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah ( SIMDA BMD )
Indikator Output :
147,889,000.00
100%
141,085,000.00
100%
141,085,000.00
100%
141,085,000.00
100%
141,085,000.00
100%
141,085,000.00
100%
15,100,000.00
100%
17,365,000.00
100%
17,365,000.00
100%
17,365,000.00
100%
17,365,000.00
100%
17,365,000.00
100%
1,555,730,500.00
100%
1,300,000,000.00
100%
1,300,000,000.00
100%
1,300,000,000.00
100%
1,300,000,000.00
100%
1,300,000,000.00
100%
Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Pengelolaan Barang Daerah Indikator Outcome : Tersedianya Pengelolaan Sumber Daya Barang Daerah Pemko Padang
1.20.23.12
82
Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak/Retribusi
Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA
Terlaksananya Pengembangan Website oleh Petugas DPKA
Informasi Pajak/Retribusi Indikator Outcome :
1.20.23.14 Pemeliharaaan Jaringan Aplikasi 83
84
Untuk Kelancaran Jaringan Aplikasi
Kelancaran Jaringan Aplikasi 1.20.23.15 Assement Pengelola Pendapatan Daerah
Indikator Output :
44,572,500.00
Adanya Kajian Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Outcome :
1.20.23.16 Pengadaan Sistem Arsip Digital
85
Meningkatnya Penerimaan Pajak/ Retribusi Indikator Output : Terpeliharanya Jaringan Aplikasi Indikator Outcome :
Terpelihara Jaringan Aplikasi oleh Petugas DPKA
Untuk Sinkronisasi Kebutuhan Jumlah Pengelola Pengelola Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah pada DPKA Kota Padang
Indikator Output :
200,000,000.00
Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Sistem Arsip Digital DPKA Kota Padang Indikator Outcome :
Untuk Kelancaran Sistem Arsip melalui Sistem Arsip Digital Pemanfaatan Teknolgi Informasi
Tersedianya Sistem Kearsipan melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi TOTAL
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
Meningkatnya Pendapatan Daerah Indikator Output :
36,290,976,530.00
30,358,629,400.00
30,709,729,400.00
30,996,599,400.00
31,297,659,400.00
31,614,769,400.00
Page 125