LAPORAN KINERJA DINAS KEUANGAN DAN ASET DAERAH

LAPORAN KINERJA DINAS KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI GORONTALO BIDANG AMDAL

LAKIP TAHUN ANGGARAN 2015

KATA PENGANTAR Dengan

memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan hidayah, berkah kesehatan dan kekuatan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun anggaran 2015 ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Laporan

LAKIP

ini

dilakukan

dalam

upaya

mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah. Hal ini merupakan suatu prasyarat

dalam

penyusunan

mekanisme

program,

pelaksanaan,

pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, dimulai dari instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri. Visi dan misi yang dalam penilaiannya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dapat dipertanggungjawabkan melalui perencanaan strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penetapan Kinerja maupun evaluasi kinerja kegiatan. Kami menyadari laporan ini masih sangat jauh dari sempurna oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga

dengan

pengukuran

kinerja

ini

dapat

menumbuhkan

semangat dan kerja sama semua staf dalam menjalankan dan mensukseskan sasaran, tujuan, visi dan misi Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo. Gorontalo, 04 Mei 2016 KEPALA DINAS,

HUZAIRIN ROHAM, Ak N I P : 196009061985031002

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1 DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI .............................................................. 1 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI .................................................................... 1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI .......................................................................... 2 STRUKTUR ORGANISASI ................................................................................ 3 SUMBERDAYA MANUSIA ................................................................................ 6 ASPEK SARANA DAN PRASARANA ................................................................ 10 BAB II PERENCANAAN KINERJA ....................................................................... 12 RENCANA KINERJA ....................................................................................... 12 PERJANJIAN KINERJA ................................................................................... 14 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ............................................................... 15 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................... 16 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA .................................................................... 16 AKUNTABILITAS KEUANGAN ........................................................................ 27 BAB IV PENUTUP ................................................................................................ 31 LAMPIRAN - LAMPIRANLAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................... 34

BAB I PENDAHULUAN 1. Dasar Pembentukan Organisasi Dinas Keuangan Dan Aset Daerah

Provinsi

Gorontalo merupakan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 tahun 2013 Tanggal 28 Oktober 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10). Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, Dinas Keuangan Dan Aset Daerah memiliki tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan dari prinsip Desentralisasi kewenangan otonomi daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan juga merupakan konsekuensi logis dari terbentuknya Provinsi Gorontalo berdasarkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. Awalnya Dinas Keuangan dan Aset Daerah bernama Badan Keuangan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo.

2. Aspek Strategis Organisasi Berdasarkan Pasal 18 Undang - undang Dasar 1945 dan sesuai dengan otonomi yang diberikan serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, maka daerah diberikan hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan sebagai konsekuensinya - 1 –LAKIP DKAD Provinsi Gorontalo tahun 2015

diberikan sumber – sumber keuangan yang cukup. Untuk itu Dinas Keuangan Dan Aset Daerah dituntut mampu mengelola sumber pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan daerah dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisien dan efektif. Dinas Keuangan Dan Aset Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2013 dan Pergub Nomor 88 Tahun 2014 merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mengelola keuangan daerah baik pengelolaan pendapatan daerah maupun pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dinas Keuangan Dan Aset Daerah harus dapat menunjukkan paradigma barunya melalui unjuk kerja yang optimal sehingga memiliki peran yang semakin nyata dalam mewujudkan Visi Misi Pemerintah Provinsi Gorontalo. 3. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok Dinas Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo merupakan SKPD yang dibentuk dan mendapat pelimpahan kewenangan dari Gubernur Gorontalo sebagai organisasi yang mengelola keuangan daerah. Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan sesuai Pasal 2 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 88 Tahun 2014 Dinas Keuangan Dan Aset

Daerah

Provinsi

Gorontalo

mempunyai

tugas

“Melaksanakan

kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang Keuangan Daerah”. Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam BAB II Pasal 3 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 88 Tahun 2014 Dinas Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi : 1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan dan aset daerah; 2. Pembinaan dan pengawasan teknis dibidang keuangan dan aset daerah; 3. Pemantauan dan evaluasi program dibidang keuangan dan aset daerah;

- 2 –LAKIP DKAD Provinsi Gorontalo tahun 2015

4. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan dinas; 5. Pengkoordinasian penyusunan dan pengelolaan anggaran keuangan dinas; 6. Pengkoordinasian pengelolaan urusan kesekretariatan dinas; 7. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup dinas. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo sesuai pasal 4 Pergub Nomor 88 Tahun 2014 mempunyai kewenangan sebagai berikut : 1. Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan bidang keuangan dan aset daerah; 2. Pelaksanaan pelayanan umum bidang keuangan dan aset daerah; 3. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan sumber daya aparatur dibidang keuangan dan aset daerah; 4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelayanan dan pelaksanaan tugas dibidang keuangan dan aset daerah. 4. Struktur Organisasi 1. Struktur organisasi Dinas Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas Keuangan Dan Aset Daerah b. Sekretaris b.1. Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pusat Data Elektronik Keuangan; b.2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; b.3. Sub bagian Keuangan. c. Bidang Anggaran Dan Pembinaan Keuangan Daerah. c.1. Seksi Anggaran Area I; c.2. Seksi Anggaran Area II; c.3. Seksi Bina Evaluasi APBD kabupaten/kota. d. Bidang perbendaharaan


d.1. Seksi Verifikasi Area I; d.2. Seksi Verifikasi Area II; d.3. Seksi Verifikasi Area III. e. Bidang Pendapatan e.1. Seksi Pengelolaan Pajak; e.2. Seksi Perimbangan, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain; e.3. Seksi Pengendalian dan Penerimaan Pendapatan. f. Bidang Aset f.1. Seksi Penataan, Pengendalian dan Pelaporan Aset (P3A) Area I; f.2. Seksi Penataan, Pengendalian dan Pelaporan Aset (P3A) Area II; f.3. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Aset; g. Bidang Akuntansi. g.1. Seksi Akuntansi Keuangan; g.2. Seksi Akuntansi Aset; g.3 Seksi Pelaporan. h. Kelompok Jabatan Fungsional;. i. Unit Pelaksana Teknis;


KEPALA

SEKRETARIS KEL.JABATAN FUNSIONAL

Subbag Perencanaan,Evalua si & Pusat data Elektronik Keuangan Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah

Bidang Pendapatan

Bidang Perbendaharaan

Subbag. Keuangan

Subbag Umum & Kepegawaian

Bidang Aset

Bidang Akuntansi

Seksi Anggaran Area I

Seksi Verivikasi Area I

Seksi Penggelolaan Pajak

Seksi Penataan, Pengendalian dan Pelaporan Aset

Seksi Akuntansi Keuangan

Seksi Anggaran Area II

Seksi Verivikasi Area II

Seksi Dana Perimbangan, Retribusi dan Pendapatan lain-lain

Seksi Penataan, Pengendalian dan Pelaporan Aset Area II

Seksi Akuntansi Aset

Seksi Perencanaan dan Evaluasi Aset

Seksi Pelaporan

Seksi Bina Evaluasi APBD Kab/Kota

Seksi Verivikasi Area III

Seksi Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan

UPT

Gambar 2 : Struktur Organisasi DKAD Provinsi Gorontalo


5. Sumber Daya Manusia Kepegawaian Berdasarkan

Undang-undang

Nomor

5

Tahun

2014

tentang

perubahan atas Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, secara umum menyampaikan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur sipil negara yang

bertugas

sebagai

abdi

masyarakat

yang

menyelenggarakan

pelayanan secara adil dan merata. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan Aparatur Sipil Negara yang professional dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dari KKN. Argumentasi diatas menjadikan sumberdaya manusia sebagai salah satu unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi Kepegawaian di Dinas Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo terdiri dari Pejabat eselon 2 berjumlah 1 orang, pejabat eselon 3 berjumlah 9 orang dengan formasi jabatan yang terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Aset, Kepala Bidang Pendapatan, Kepala UPTD Wilayah I dengan wilayah pelayanan Kota Gorontalo / Kab. Bone Bolango, Kepala UPTD Wilayah II dengan wilayah layanan Kab. Gorontalo / Kab. Gorontalo Utara, dan Kepala UPTD Wilayah III dengan wilayah layanan meliputi Kab. Boalemo / Kab. Pohuwato. Sekretaris membawahi 3 pejabat eselon 4 yakni Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag perencanaan, Evaluasi dan Pusat Data Elektronik Keuangan (PDE) dan Kasubag Keuangan. Kepala Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah membawahi 3 orang pejabat eselon 4 yakni Seksi


Anggaran Area I, Seksi Anggaran Area II dan Seksi Bina Evaluasi APBD kabupaten/ kota. Kepala Bidang Perbendaharaan membawahi 3 orang pejabat eselon 4 yakni Seksi Verifikasi Area I, Seksi Verifikasi Area II dan Seksi Verifikasi Area III. Kepala Bidang Pendapatan membawahi 3 orang pejabat eselon 4 yakni Seksi Pengelolaan Pajak, Seksi Perimbangan, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain. Kepala Bidang Aset membawahi 3 orang pejabat eselon 4 yakni Seksi Penataan, Pengendalian dan Pelaporan Aset (P3A) Area I, Seksi Penataan, Pengendalian dan Pelaporan Aset (P3A) Area II, dan Seksi Perencanaan dan Evaluasi Aset. Kepala UPTD Wilayah I membawahi 4 orang pejabat eselon 4 yakni Kasubag TU, Kasi Pelayanan Samsat Kota Gorontalo, Kasi Pelayanan Samsat Kab. Bone Bolango dan Kasi Pelayanan Samsat Pembantu Bilungala. Kepala UPTD Wilayah II membawahi 4 orang pejabat eselon 4 yakni Kasubag TU, Kasi Pelayanan Samsat Kab. Gorontalo, Kasi Pelayanan Samsat Kab. Gorontalo Utara dan Kasi Pelayanan Samsat Pembantu Sumalata. Kepala UPTD Wilayah III membawahi 4 orang pejabat eselon 4 yakni Kasubag TU, Kasi Pelayanan Samsat Kab. Boalemo, Kasi Pelayanan Samsat Pohuwato dan Kasi Pelayanan Samsat Pembantu Popayato. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sumberdaya aparatur yang ada di Dinas Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo berjumlah 149 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SMA dan sederajat sampai dengan S3. Berdasarkan rekapitulasi yang disusun oleh sub bagian umum dan kepegawaian apabila disusun berdasarkan tingkat pendidikan maka aparatur dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 63 orang atau 42.28% yang merupakan jumlah aparatur terbanyak. Kemudian tingkat pendidikan SLTA sebanyak 38 orang atau 25.50%, disusul aparatur dengan tingkat pendidikan S2 berjumlah 22 orang atau 14.76% kemudian jenjang pendidikan D3 sebanyak 24 orang atau 16.10%. Aparatur dengan tingkat pendidikan S3 sebanyak 1 orang dan D2 sebanyak 1 orang.


TABEL I.1 SUMBER DAYA APARATUR MENURUT PENDIDIKAN DAN PANGKAT/GOLONGAN TABEL I.1 SUMBER DAYA APARATUR MENURUT PENDIDIKAN DAN PANGKAT/ GOLONGAN

NO 1 2 3 4 5 6

Jumlah Kualifikasi Pegawai pendidikan 1

S3 S2 S1 D III D II SLTA

22 63 24 1 38 149

Pangkat & golongan IV/c

IV/b 3

1

1

3

Jmlh Jmlh pejabat Pejabat II/c-II/a struktural Fungsional 35

IV/a

III/d

III/c

III/b

III/a

II/d

7 1

1 7 5 1

3 13 2

2 28 2

15 1

1 16

0

3

6

1

1 1 28

18

35

22

18

30

8

14

Pangkat dan golongan seorang PNS ditentukan oleh pendidikan dan eselon. Sebagaimana tabel diatas pegawai golongan IV sebanyak 12 orang, golongan III sebanyak 89 orang, dan golongan 2 sebanyak 48 orang. Keseluruhan pegawai organik Dinas Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo baik yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional sebanyak 149 orang dan pegawai tidak tetap atau pegawai honorer sebanyak 54 orang.

TABEL 1.2 PTT MENURUT KLASIFIKASI PENDIDIKAN

No. 1 2 3 4

Jumlah Kualifikasi Pegawai Pendidikan 1 S2 20 S1 1 D3 32 SMU 54

Ket.


TABEL I.3

SUMBER DAYA APARATUR DINAS KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI GORONTALO BERDASARKAN JABATAN YANG TERSUSUN DENGAN KRITERIA GENDER NO.

JABATAN

1

2

1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Kabid. Pendapatan 4 kabid. Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah 5 kabid.Perbendaharaan 6 kabid. Aset 7 Kepala UPTD Kota Gorontalo-kab. Bone Bolango 8 Kepala UPTD Kab. Gorontalo-Kab. Gorontalo Utara 9 Kepala UPTD Kab. Boalemo-kab. Pohuwato 10 Kasubag Umum dan Kepegawaian Kasubag perencanaan, Evaluasi dan Pusat Data Elektronik 11 Keuangan (PDE) 12 Kasi Anggaran Area I 13 Kasi Anggaran Area II 14 Kasi Bina Evaluasi APBD Kabupaten/kota 15 Kasi Verifikasi Area I 16 Kasi Verifikasi Area II 17 Kasi Verifikasi Area III 18 Kasi Pengelolaan Pajak 19 Kasi Perimbangan 20 Kasi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain 21 Kasi Penataan, Pengendalian dan Pelaporan Aset (P3A) Area I, 22 Kasi Penataan, Pengendalian dan Pelaporan Aset (P3A) Area II, 23 Kasi Perencanaan dan Evaluasi Aset 24 Kasubag TU UPTD Kota Gorontalo/Kab. Bone Bolango 25 Kasi pelayanan Samsat Kota Gorontalo 26 Kasi pelayanan Samsat Bone Bolango 27 Kasi Pelayanan Samsat Pembantu Bilungala 28 Kasubag TU UPTD Kab. Gorontalo-Kab. Gorontalo Utara 29 Kasi Pelayanan Samsat Gorontalo 30 Kasi Pelayanan Samsat Gorontalo Utara 31 Kasi Pelayanan Samsat Pembantu Sumalata 32 Kasubag TU UPTD Kab. Boalemo-Kab. Pohuwato 33 Kasi Pelayanan Samsat Boalemo 34 Kasi Pelayanan Samsat Pohuwato 35 Kasi Pelayanan Samsat Pembantu Popayato 36 Staf Administrasi

JENIS KELAMIN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 3

4

1 1 -

5

-

1 1 -

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

-

-

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 -

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 56 79


59 70

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 115 149

Hal yang tidak kalah pentingnya guna terselenggara pemerintahan yang baik adalah formasi jabatan struktural yang tersedia sehingga manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan terpenuhinya syarat jabatan sesuai regulasi yang berlaku. Aparatur pengelola keuangan daerah telah mencukupi dilihat dari segi kapabilitas secara umum. Namun kalau melihat lebih kedalam aparatur dengan kemampuan perpajakan masih belum ada. Sehingga diharapkan ke depan

aparatur

dengan

keahlian

lulusan

Sarjana

Perpajakan

bisa

dialokasikan untuk ditempatkan di Dinas Keuangan Dan Aset Daerah. Menjadi penting untuk menjadi perhatian terhadap keahlian perpajakan mengingat potensi pendapatan daerah yang bersumber dari berbagai jenis pajak menjadi primadona daerah. Disamping tentunya tak luput dari perhatian

adalah

secara

berkesinambungan

untuk

meningkatkan

kemampuan aparatur disegala lini tugas dengan mengikuti perkembangan ekonomi dan teknologi informasi melalui jalur formal maupun informal yang sangat penting untuk menggugah semangat inovasi, sehingga dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan pengelolaan keuangan maupun untuk meningkatkan pendapatan daerah kearah yang lebih maju lagi. 6. Aspek Sarana dan Prasarana Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo terus dilakukan untuk mendukung kelancaran dan optimalnya pelayanan kepada masyarakat. 1. Prasarana Kantor induk Dinas Keuangan Dan Aset Daerah bertempat di Kantor Gubernur Gorontalo dilantai 3. Untuk meningkatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor telah dibangun gedung UPTD yang representatif yang membawahi masing-masing 2 samsat dan 1 (satu) samsat


Pembantu. Gedung samsat yang telah dibangun juga representatif sehingga dapat memberikan kenyamanan untuk wajib pajak. 2. Sarana Kendaraan Roda 4 sebanyak 9 unit, kendaraan Roda 2 sebanyak 20 unit, scanner 10 unit, komputer dan laptop sebanyak 241 unit, Printer 205 unit, stavol 12 unit, UPS 68 unit, Mesin tik 43 buah, AC sebanyak 73 unit, brankas 21 unit, mesin penghitung uang 6 unit, meja kerja 375 buah, meja rapat 13 unit, meja komputer 11 unit, Kursi tamu 139 unit, kursi kerja 127 unit, lemari dengan berbagai bentuk 53 unit, hard disk internal dan external 10, kasur 3, kipas angin 8 unit, dispenser 5, tanki air 2 unit, televisi 10, mesin pompa air 1 unit, vacuum cleaner 2 unit dan mesin penghancur kertas 1 unit. Seiring dengan tuntutan kualitas pelayanan dan menunjang operasional kegiatan Dinas Keuangan Dan Aset Daerah secara berkesinambungan telah dilakukan peremajaan sarana prasarana Kantor Dinas Keuangan Dan Aset Daerah terkait dengan perkembangan teknologi informasi maupun dengan peningkatan pelayanan baik yang berkaitan

dengan

pelayanan

langsung

ke

masyarakat

pelayanan ke SKPD lainnya.


maupun

BAB II PERENCANAAN KINERJA Menjadi penting dalam perencanaan untuk kesejahteraan masyarakat untuk merubah paradigma orientasi perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan

untuk

lebih

mengedepankan

hasil

dan

dampaknya

bagi

masyarakat terutama multiplayer impact sehingga anggaran yang akan digunakan dapat diperkirakan dengan lebih terarah. Pada tahap akhir pertanggungjawaban juga akan merubah orientasi akuntabilitas kinerja dari berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan. Mengacu pada Prioritas Pembangunan yang tercantum pada RKPD Tahun 2015 Provinsi Gorontalo diantaranya adalah Isu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Dinas Keuangan Dan Aset

Daerah Provinsi Gorontalo pada tahun 2015 memperhatikan permasalahan dan perkembangan masalah Pengelolaan Keuangan dengan memprioritaskan pada 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut : 1. Peningkatan Pendapatan Daerah 2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Regulasi 3. Pengendalian Data Base Aset Daerah 1. RENCANA KINERJA Rencana kinerja Dinas Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2015 sebagaimana termaktub pada formulir rencana kerja tahunan dibawah ini. Rencana kinerja merupakan capaian yang harus diusahakan untuk dicapai pada akhir tahun anggaran dengan alat ukur pencapaian prosentase atau target capaian sebagai gambaran dari hasil capaian fisik yang sudah direncanakan terlebih dahulu pada saat penyusunan anggaran tahun 2014. (Lampiran II/2-3).


RENJA KINERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Keuangan Dan Aset Daerah Tahun Anggaran : 2015 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Peningkatan Pendapatan Daerah Jumlah Pendapatan Daerah

FORMULA/PENJELASAN

Rencana target tahun 2017

Laporan Pendapatan

Jumlah realisasi PAD

Realisasi PAD

Dokumen realisasi pendapatan

Jumlah tunggakan pajak

Penurunan direncanakan per tahun

Laporan Tunggakan Pajak

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Jumlah Perda tentang APBD yang Tanggal batas akhir 2 Daerah Sesuai Regulasi diselesaikan pengesahan APBD Prosentase anggaran belanja publik lebih besar daripada belanja pegawai Mengutamakan pembangunan Proses tagihan SKPD sesuai Prosentase kecepatan layanan dengan SOP apabila lampiran pencairan sesuai Pergub tagihan lengkap

Dokumen Perda dan Pergub APBD

Permendagri No. 37 tahun 2014

Standar Operasional Prosedur Permendagri No. 64 tahun 2013 dan PP No. 71 tahun 2010 Jumlah laporan keuangan Pemprov yang sesuai SAP Laporan keuangan sesuai SAP Tentang SAP Permendagri No. 64 tahun 2013 dan PP No. 71 tahun 2010 Jumlah laporan hasil evaluasi Dokumen evaluasi APBD Tentang SAP APBD kab/kota yang tepat waktu Kab./kota tersedia

Pengendalian data base aset 3 daerah

Prosentase daftar aset yang sesuai Dokumen data base aset dengan kondisi yang ada tersedia

Dokumen inventarisasi aset

Formulir sebagaimana tergambarkan diatas juga dapat berfungsi untuk mengukur keberhasilan sasaran yang sudah direncanakan untuk dicapai. Capaian kinerja dapat terukur dengan melihat formula yang diramu sehingga memudahkan

perhitungan

pada

saat

penyusunan

LAKIP.

Penetapan

formula/penjelasan telah diperhitungkan secara berkesinambungan melakukan


komunikasi dengan seluruh pegawai Dinas Keuangan Dan Aset Daerah sehingga pencapaian tidak mengalami kendala yang cukup berarti. 2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bab II Penetapan Kinerja Pasal 3 berbunyi Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Pada perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2015 Dinas Keuangan Dan Aset Daerah yang salah satunya berfungsi melayani seluruh SKPD dalam hal pengelolaan keuangan sehingga kegiatan yang dilaksanakan bersifat rutin telah dituangkan dalam bentuk aplikasi Simda yang terus diupayakan seoptimal mungkin untuk mengikuti perkembangan aturan keuangan dari Kemendagri dan terus diupgrade sehingga secara berkesinambungan dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi. Pentingnya hal ini dilakukan untuk mencapai sasaran berupa

penerapan

pengelolaan

keuangan

yang

terintegrasi,

akuntable,

transparan dan tepat waktu. Hal ini sejalan dengan pengelolaan barang milik daerah yang telah menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi Simbada sehingga fungsi kontrol terhadap penggunaan barang-barang milik daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dinas Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo juga berfungsi sebagai pengelola pendapatan daerah yang merupakan gambaran kemampuan kemandirian daerah. Penting untuk terus dioptimalkan Pendapatan Daerah baik dari

segi

ekstensifikasi

guna

mengamankan

pungutan

seperti

aturan

pelaksanaan yang bertanggungjawab, tidak bertentangan dengan regulasi dari kemendagri dan tentunya tidak berimbas pada penurunan kemampuan masyarakat terhadap daya beli. Korelasi ini menjadi penting mengingat pendapatan masyarakat sebagai subyek dan obyek pajak akan menjadi


berbanding terbalik terhadap peningkatan pendapatan daerah sehingga diupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dapat berjalan secara simultan dengan meningkatnya pendapatan daerah. Tidak terlepas juga kaitannya

dengan

peningkatan

pelayanan

terhadap

masyarakat

yang

diupayakan untuk terus diperbaiki baik dari segi moral pelayanan pegawai maupun dari segi fisik pelayanan. Transparansi penggunaan pendapatan daerah untuk pembangunan juga perlu dilakukan sehingga kontrol sosial masyarakat terhadap pembangunan dapat berjalan dengan baik. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebagaimana terdapat dalam lampiran laporan ini. 4. INDIKATOR KINERJA UTAMA Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan instansi pemerintah untuk 1. Perencanaan jangka menengah 2. Perencanaan tahunan 3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja 4. Pelaporan akuntabilitas kinerja 5. Evaluasi kinerja instansi pemerintah 6. Pemantuan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatankegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Tujuannya untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarkan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU Dinas Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana terdapat dalam lampiran laporan ini.


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Sebelum menggambarkan capaian kinerja organisasi terlebih dahulu dipaparkan visi misi Dinas Keuangan dan Aset Daerah. Visi Dinas Keuangan dan Aset Daerah adalah ”AKUNTABILITAS Pengelolaan Keuangan Daerah”. Misi Dinas Keuangan dan Aset Daerah terbagi 5 (lima) yakni : 1. Meningkatkan kualitas APBD; 2. Meningkatkan PAD; 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah; 4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung; 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengelola keuangan daerah. Setelah mendefinisikan visi dan misi maka selanjutnya yang perlu ditetapkan adalah tujuan instansi agar berjalan dengan arah yang jelas sehingga hasil yang telah direncanakan dapat optimal tercapai. Kondisi seperti inilah sehingga sangat perlu adanya Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator), yakni ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi. Dengan pengukuran kinerja tersebut, maka dapat dilihat tingkat kinerja dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun kegiatan sampai selesai serta dapat berfungsi. Pengukuran kinerja Dinas Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo dilakukan mulai dari pengukuran indikator kinerja input, output, outcome, benefit, dan impact pada kegiatan - kegiatan / program yang dilaksanakan selama tahun 2015. Indikator Kinerja Dinas Keuangan Dan Aset Daerah mencerminkan tugas Dinas Keuangan Dan Aset Daerah sebagai pengelola keuangan pemerintah provinsi dan pengelola pendapatan, sehingga secara umum dapat dijelaskan bahwa indikatornya adalah peningkatan sumber daya aparatur dalam hal pengelolaan keuangan, peningkatan sarana prasarana terkait pengelolaan keuangan dan pengelolaan pendapatan. Pada pengajuan tahun 2014 penetapan


kinerja tahun 2015 Dinas Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo sudah mengikuti Indikator Kinerja Utama dan pada laporan akuntabilitas saat ini mengikuti perubahan Indikator Kinerja Utama dengan Grand Strategi ; Peningkatan Pendapatan Daerah, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Regulasi dan Pengendalian data base aset daerah. Adapun perbandingan Indikator Kinerja Dinas Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo sejak tahun 2012 - 2015 sebagai berikut :


Tabel III.1 Perbandingan Target Indikator Kerja Sasaran Dinas Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo NO

SASARAN STRATEGIS


SATUAN

2012

2013

2014

2015

Dokumen

1

1

1

1


Dokumen

1

1

1

1


Dokumen

1

1

1

1

31

31

31

31

60:40

70:30

70:30

70:30

100

100

100

100

Jumlah laporan keuangan Pemprov yang sesuai SAP Dokumen

4

4

4

4

Jumlah laporan hasil evaluasi APBD kab/kota yang tepat waktu

1

1

1

1

50

75

100

100


Kebijakan Pengelolaan Keuangan Jumlah Perda tentang APBD yang 2 Daerah Sesuai Regulasi diselesaikan Desember Prosentase anggaran belanja publik lebih besar daripada belanja pegawai % Prosentase kecepatan layanan pencairan sesuai Pergub


FORMULA/PENJELASAN

%

Dokumen

Prosentase daftar aset yang sesuai dengan kondisi yang ada %

KET

Bila berkas lengkap

Menganalisis capaian kinerja merupakan instrumen yang sangat penting bagi instansi pemerintah untuk menilai dan memperbaiki kinerja organisasi. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan maka evaluasi kinerja pemerintah yang dilakukan melalui evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu bentuk instrumen pertanggungjawaban guna perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya.


Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan dan sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi instansi pemerintah. Proses ini untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja yang dapat berguna sebagai potret akan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian sasaran dimaksud lebih bersifat indikator kinerja makro, sehingga dengan adanya

indikator

kinerja

menjadi

jelas

sasaran

yang

menjadi

tujuan

bergeraknya organisasi instansi pemerintah. Hal yang tidak kalah penting lainnya

adalah

dilakukan

analisis

akuntanbilitas

kinerja

yang

dapat

menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran seperti yang termaktub dalam Renstra. Evaluasi

berguna untuk

mengukur

keberhasilan setiap tingkatan

organisasi baik itu dimulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan secara efisien dan efektif sehingga dapat terlihat keterkaitan diantara item tersebut. Hal ini memudahkan dalam mengukur dan menilai capaian kinerja setiap program dan kegiatan. Tujuannya agar dapat diketahui sejauh mana pencapaian realisasi, progres dan kendala yang dijumpai untuk mencapai misi, agar dapat dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan dimasa yang akan datang. Dalam

evaluasi

dilakukan

pula

analisis

efisiensi

dengan

cara

membandingkan antara output dengan input untuk rencana dan realisasi. Analisis ini bermanfaat guna memotret tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Dalam melakukan evaluasi kinerja penting juga untuk membandingkan antara target kinerja tahun ini dan realisasi tahun ini, realisasi tahun ini dengan tahun lalu, dan capaian tahun ini dan tahun lalu. Tahun Anggaran 2015 seluruh sasaran strategis telah dicapai dengan melihat dari penjabaran dalam indikator kinerja utama dan target yang


ditetapkan. Tujuan yang akan dicapai yakni Pengelolaan Keuangan Yang Berkualitas dengan indikator tujuan disamakan dengan indiktator sasaran. Capaian indikator kinerja utama yang tergambarkan pada capaian target memperlihatkan keseluruhan kegiatan di Dinas Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo dapat terealisasi. Berikut ini dipaparkan capaian kinerja sasaran beserta evaluasi dan analisisnya capaian; Sasaran 1 NO

SASARAN STRATEGIS



FORMULA/PENJELASAN

REALISASI

Rencana target tahun 2017 Laporan Pendapatan

Dokumen APBD


Realisasi PAD

Dokumen realisasi pendapatan Dokumen LKPD




Dokumen LKPD

Pencapaian Tujuan dan Sasaran 1 Target pendapatan asli daerah yang ditetapkan untuk dicapai sebesar Rp298.758.779.363 dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2015 terealisasi Rp260.996.261.660 atau 87.36%. Target pendapatan Rp315.997.267.527 dengan realisasi Rp285.553.058.431 atau 90.37%. Bila dikorelasikan dengan realisasi pada kegiatan yang terdapat pada program yang mendukung sehingga tercapai target pendapatan maka terlihat sekilas bahwa realisasi anggaran belanja langsung di program dan kegiatan terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan

sumbangsih

yang

seharusnya

diberikan

untuk

merealisasikan

pendapatan. Namun yang perlu dicermati adalah dengan target pendapatan yang cukup tinggi anggaran yang teralokasikan pada program intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber

pendapatan

daerah

hanya

sebesar

Rp2.465.884.000,-. Menjadi perhatian yang dibutuhkan bahwa alokasi anggaran pada program dimaksud agar lebih realitis dikaitkan dengan target pendapatan yang harus direalisasikan.


Realisasi capaian indikator kinerja terhadap sasaran pada Dinas Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2015 mengalami penurunan jika dibanding dengan capaian kinerja tahun 2014. Anggaran induk yang dialokasikan pada Program yang masuk dalam sasaran 1 sebesar Rp. 1.998.016.000 dan pada Perubahan APBD dialokasikan sebesar Rp. 2.465.884.000 dengan realisasi anggaran Rp. 2.421.328.750 atau mencapai 98.19%. Bila mengikuti target Tim Teppra yang menargetkan keuangan pada akhir tahun anggaran sebesar 100% maka kinerja sasaran bisa dikatakan telah memenuhi target. Sebagai perbandingan tahun anggaran 2012 capaian realisasi keuangan sebesar 95.61%, capaian tahun anggaran 2013 sebesar 96.81% dan capaian realisasi tahun 2014 sebesar 98.18%. Data dimaksud terdapat dalam dokumen APBD dan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Gorontalo. Pajak dan retribusi dibuat bukan untuk menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalulintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor impor. Pencapaian realisasi yang telah dilaksanakan sesuai dengan keluaran yang telah disepakati pada saat penyusunan anggaran dapat disebutkan sebagai berikut :  Jumlah pendapatan daerah yang dikelola Dinas Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPD yang direalisasikan sebesar Rp.284.421.452.882,- dari target pada tahun 2015 sebesar Rp.315.997.267.527 atau sebesar 90.01%. Deviasi 9.99% disebabkan dampak perekonomian global yang turut mempengaruhi daya beli masyarakat yang semakin menurun. Penurunan nilai rupiah terhadap nilai dolar Amerika juga terhadap mata uang negara maju lainnya memberikan pengaruh signifikan terhadap gejolak pasar di Indonesia yang saat ini seluruh proses permintaan penawaran diserahkan ke mekanisme pasar. Faktor lain yang cukup berpengaruh adalah harga bahan bakar minyak yang tidak menentu cukup memberikan dampak dimana masyarakat harus bisa mengalokasikan pendapatan ke pemenuhan


kebutuhan yang mendesak. Di sektor industri pengaruh ekonomi global mengalami stagnansi produksi akibat daya beli masyarakat menurun. Dampak nyata selanjutnya pada penurunan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dengan menurunnya pembelian kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 dan roda 6. Sedangkan untuk capaian Pendapatan yang dikelola Dinas Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD sebesar Rp.1.389.324.242.789 dari target Rp.1.431.825.013.527 atau sebesar 97.03%.  Dukungan peningkatan pendapatan daerah juga telah terrealisasi melalui regulasi pemerintah daerah dengan terbitnya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang tentunya tidak bertentangan dengan regulasi permendagri mengenai pajak daerah.  Inovasi dilakukan secara berkesinambungan mengikuti trend perkembangan intensitas ekonomi yang berlaku dimasyarakat sehingga berpengaruh positif pada peningkatan pendapatan. Hal dilakukan dalam bentuk pelayanan prima kepada wajib pajak yang terus diusahakan untuk memperpendek waktu

pelayanan

wajib

pajak

sehingga

diusahakan

untuk

tidak

mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat wajib pajak. Pelayanan kepada wajib pajak ditargetkan 25 menit selesai dengan catatan berkas kendaraan lengkap apabila mengurus langsung melalui loket pelayanan di samsat. Inovasi juga telah dilaksanakan dengan tidak mengganggu kegiatan masyarakat melalui samsat delivery dan samsat drive trough.  Dokumen realisasi telah tersedia dalam bentuk dokumen pendapatan yang tertera pada Simda.  Pengaruh turunnya pendapatan daerah juga turut dipengaruhi oleh jumlah tunggakan wajib pajak. Tindakan yang diambil pada tahun 2014 yakni dengan melakukan pendataan kembali tunggakan dengan diedarkannya surat pemberitahuan tunggakan pajak kendaraan bermotor di seluruh wilayah UPTD. Pada tahun 2015 pendataan tunggakan dilakukan dengan pemisahan tunggakan melalui aplikasi Sipamor. Pendataan lanjutan dengan memisahkan tunggakan yang bisa direalisasikan dengan data tunggakan


yang sudah tidak jelas, baik itu pemilik, alamat maupun kendaraan yang sudah rusak tapi masih terdapat didaftar tunggakan. Berbagai perbaikan dan inovasi dalam penagihan pajak kendaraan bermotor bukan berarti tanpa kendala dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Beberapa kendala yang dihadapi adalah :  Penagihan pajak kendaraan untuk kendaraan TNI dan Polri belum terlaksana.  Penagihan pajak kendaraan alat-alat berat belum terlaksana dengan optimal.  Penagihan pajak kendaraan atas air belum terlaksana dengan optimal.  Pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang masih mengalami kesulitan.  Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang belum sepenuhnya didukung dengan data penjualan setiap SPBU.  Data panjang jalan yang belum maksimal.  Penganggaran untuk merealisasikan target pajak yang sudah ditetapkan sangat tidak mendukung. Secara umum dapat dipotret fenomena capaian indikator pada sasaran 1 sebagai berikut: 

Capaian kinerja sasaran 1 menekankan pada peningkatan pendapatan asli daerah dan lebih dititikberatkan lagi pada sektor pajak kendaraan bermotor. Penekanan lebih ditekankan pada mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor.



Peningkatan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor juga didukung melalui sosialisasi sadar pajak secara berkesinambungan sehingga lebih menyadarkan masyarakat akan pentingnya pembangunan daerah dengan dana yang bersumber dari pajak yang merupakan bentuk partisipasi masyarakat akan pembangunan.



Koordinasi pajak dan Monitoring Evaluasi Pendapatan Daerah tidak terlepas dari unsur yang sangat menunjang pembangunan sebagai bentuk tambahan dukungan pembangunan disamping dari sektor pajak kendaraan bermotor.


Sasaran 2 NO

SASARAN STRATEGIS


Kebijakan Pengelolaan Keuangan Jumlah Perda tentang APBD yang 2 Daerah Sesuai Regulasi diselesaikan Prosentase anggaran belanja publik lebih besar daripada belanja pegawai

FORMULA/PENJELASAN

Tanggal batas akhir pengesahan APBD


Mengutamakan pembangunan Permendagri No. 37 tahun 2014 Proses tagihan SKPD Prosentase kecepatan layanan sesuai dengan SOP apabila pencairan sesuai Pergub lampiran tagihan lengkap Standar Operasional Prosedur Permendagri No. 64 tahun 2013 Jumlah laporan keuangan Pemprov Laporan keuangan sesuai dan PP No. 71 tahun 2010 Tentang SAP yang sesuai SAP SAP Permendagri No. 64 tahun 2013 Jumlah laporan hasil evaluasi Dokumen evaluasi APBD dan PP No. 71 tahun 2010 Tentang SAP APBD kab/kota yang tepat waktu Kab./kota tersedia

REALISASI

31 Desember

70:30

100% 4 Dokumen

1 Dokumen

Pencapaian Tujuan dan Sasaran 2 Pengelolaan keuangan yang berkualitas menjadi tujuan yang harus bisa dicapai terkait dengan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang pada akhirnya akan menjadi dasar pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Diharapkan kualitas pengelolaan keuangan akan bisa dicapai dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian seperti pada tahun anggaran sebelumnya. Melihat tabel diatas pencapaian sasaran 2 telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:  Rangkaian penyusunan APBD untuk Tahun Anggaran 2016 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah penyusunan rencana kerja anggaran sehingga target ukuran kinerja dapat tercapai sesuai dengan rencana awal. Prosentase ukuran kinerja pada perbandingan belanja publik dengan belanja aparatur mencapai 70:30, dengan ukuran target indikator kinerja pada rencana anggaran terealisasi 100%. Target penetapatan APBD induk Tahun Anggaran 2016 terealisasi pada tanggal 30 Desember 2014.


 Telah selesai melaksanakan penyusunan APBD induk untuk tahun anggaran 2016

tepat

waktu

sebelum

tanggal

30

Desember

2014

dengan

menghasilkan regulasi 1 Perda APBD dan 1 Pergub APBD.  Target pelaksanaan Perubahan APBD dicapai dengan terbitnya 1 perda dan 1 pergub.  Pelayanan terhadap tagihan SKPD dapat dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang telah diukur yakni 25 menit apabila berkas tagihan lengkap.  Pelaksanaan pekerjaan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan melalui aplikasi Simda dapat terlaksana dengan baik karena koneksi jaringan dibangun hanya khusus diperuntukkan untuk aplikasi Simda.  Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah mengacu pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara pada Bab II Pasal 10 ayat 2 poin E. Penyajian laporan keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah pada Bab V Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pasal 5 ayat 2 mengatakan Penyajian laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan opersional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.  Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah berdasarkan SAP, harus memiliki karakteristik dasar relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Karakterisktik dasar dimaksud yakni karakteristik kualitatif laporan keuangan yakni ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya atau menghasilkan informasi yang berkualitas.  Kualitas laporan keuangan dengan target Opini WTP pada laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan target yakni dimasukan ke BPK tanggal 30 Maret 2015 dan meraih opini WTP.


 Terbitnya 1 perda dan 1 pergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.  Evaluasi APBD kabupaten/kota telah dilaksanakan untuk 6 kabupaten/kota yang merealisasikan 6 SK tentang APBD induk, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD. Sasaran 3 NO

SASARAN STRATEGIS



FORMULA/PENJELASAN

Prosentase daftar aset yang sesuai Dokumen data base aset dengan kondisi yang ada tersedia

REALISASI


100%

Pencapaian Tujuan dan Sasaran 3 Data base aset daerah menjadi penting untuk diperhatikan mengingat aset daerah merupakan salah satu unsur yang menjadi objek pengelolaan keuangan. Perbaikan demi perbaikan data base aset secara terus menerus dibenahi sehingga dapat tersusun sesuai dengan regulasi yang menjadi panduan

pelaksanaan.

Indikator

yang

menjadi

penilaian

utama

telah

dimaksimalkan untuk mencapai tujuan kulitas data base aset yang baik. Menilik pada capaian realisasi anggaran untuk dapat menghasilkan sebuah dokumen dapat terlihat seperti dibawah:  Laporan keuangan yang disajikan didalamnya memuat tentang pengelolaan keuangan daerah yang juga pengelolaan aset, sehingga data aset yang disajikan sesuai dengan kenyataan di masing-masing SKPD dengan kondisi yang diklasifikasikan menurut pemanfaatan maupun keberadaan aset itu sendiri.  Capaian terhadap ukuran kinerja berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan aset realisasinya 100%.


B. AKUNTABILITAS KEUANGAN Realisasi keuangan APBD Dinas Keuangan Dan Aset Daerah sebagai SKPD tahun 2015 dengan anggaran pendapatan Rp. 315.997.267.527,25 realisasi Rp. 273.827.662.042,03 capaian 86.66% dan

Belanja

Rp.

37.374.900.818,25 dengan realisasi Rp. 33.899.348.660 capaian 90.70%. Beberapa solusi yang mungkin dapat ditempuh sehingga dapat meningkatkan kinerja pendapatan sebagai berikut :  Penagihan pajak kendaraan TNI dan Polri dapat dilaksanakan dengan melakukan komunikasi yang lebih intens. Hal ini berkaitan dengan perluasan pajak dan retribusi yang salah satunya menyebutkan bahwa perluasan basis pajak yang sudah ada dilakukan untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor diperluas hingga mencakup kendaraan pemerintah (UU 28 Tahun 2009).  Menginsentifkan lagi penagihan pajak alat-alat berat.  Menginsentifkan lagi penagihan pajak kendaraan atas air.  Meminimalisir tunggakan pajak melalui penagihan pajak dengan surat paksa (UU 28 Tahun 2009 pasal 102 ayat 2) dan menghapus registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor apabila pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (UU nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 ayat 2(b).  Mengoptimalkan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan terus berkoordinasi dengan instansi terkait.  Mengalokasikan anggaran yang wajar untuk mendukung tercapainya target pendapatan yang dibebankan. Tabelnya dapat dilihat pada tabel III.2 dibawah ini.


TABEL III.2 REALISASI KEUANGAN DINAS KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2015 DAN 2014 :1 Urusan Wajib : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Unit Organisasi Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 05 DINAS KEUANGAN DAN ASET DAERAH : 1 . 20 . 05 . 01 DINAS KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)

NO. URUT 1

PENDAPATAN

ANGGARAN REALISASI (%) REALISASI 2015 2015 2014 315,997,267,527.25 284,421,452,882.47 90.01 280,423,564,001.54

1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

315,997,267,527.25 284,353,327,882.47 89.99 280,423,564,001.54

1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

298,758,779,363.08 260,996,261,660.00 87.36 247,137,060,459.00

1.1.2

Pendapatan Retribusi Daerah

1.1.3

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.3 1.3.1

URAIAN

0.00

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah

0.00

0.00

470,404,095.00

3,200,000,000.00

3,181,275,405.00 99.41

1,946,292,181.00

14,038,488,164.17

20,175,790,817.47 143.72

30,869,807,266.54

0.00

68,125,000.00

0.00

0.00

0.00

68,125,000.00

0.00

0.00

2

BELANJA

37,374,900,818.25

33,867,360,350.00 90.62

31,380,482,619.55

2.1

BELANJA OPERASI

35,280,656,618.25

31,824,829,625.00 90.20

28,637,317,798.55

2.1.1

Belanja Pegawai

25,612,950,818.25

22,565,361,166.00 88.10

19,787,113,634.55

2.1.2

Belanja Barang

9,667,705,800.00

9,259,468,459.00 95.78

8,850,204,164.00

BELANJA MODAL

2,094,244,200.00

2,042,530,725.00 97.53

2,743,164,821.00

1,819,357,400.00

1,795,569,400.00 98.69

1,437,543,000.00

2.2 2.2.2

Belanja Peralatan dan Mesin

2.2.3

Belanja Bangunan dan Gedung

204,886,800.00

189,291,325.00 92.39

1,253,654,981.00

2.2.4

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

70,000,000.00

57,670,000.00 82.39

31,066,840.00

2.2.5

Belanja Aset Tetap Lainnya

0.00

20,900,000.00

0.00

0.00

SURPLUS / (DEFISIT)

278,622,366,709.00 250,554,092,532.47 89.93 249,043,081,381.99

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

278,622,366,709.00 250,554,092,532.47 89.93 249,043,081,381.99

Sumber : SIMDA 2015


Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Gorontalo dengan anggaran

pendapatan

Rp.

1.431.825.013.527,25

realisasi

Rp.

1.389.324.242.789.95 capaian 97.03%. Realisasi pendapatan tahun 2015 mengalami

kenaikan

sebesar

14.91%.

Anggaran

Belanja

Rp.1.518.827.829.806,11 dengan realisasi Rp. 1.407.931.048.148 atau realisasi 92.70%. Langkah yang perlu dilakukan agar serapan anggaran belanja dapat lebih baik lagi dapat dilakukan dengan identifikasi kebutuhan setiap kegiatan yang dibahas lebih insentif lagi sehingga kebutuhan anggaran dan kinerja dapat tepat sasaran. Hal lain yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan keterpaduan perencanaan dan kerja antar bidang sehingga kebutuhan anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan. Agar tugas pokok dan fungsi Dinas Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo ke depan dapat mencapai tingkat keberhasilan dengan predikat berhasil dan memuaskan maka diharapkan hal-hal sebagai berikut : a). Perlu peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, sehingga dapat diantisipasi perubahan yang akan terjadi dalam kaitan pelaksanaan kegiatan. b). Untuk mengoptimalkan pelayanan prima seiring dengan pesatnya pembangunan diperlukan fasilitas kantor Dinas Keuangan Dan Aset Daerah dan penunjang operasional yang representatif. c). Perlunya ditingkatkan tanggungjawab pemeliharaan barang aset daerah dalam penggunaan sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang maksimal. d). Perlunya diidentifikasi aset daerah yang dapat berpotensi sebagai sumber pendapatan. e). Komputerisasi Samsat se-Provinsi Gorontalo yang telah berjalan akan lebih dioptimalkan. Administrasi pengelolaan pendapatan pajak daerah yang dikelola di UPTD/ Samsat juga akan dioptimalisasi dan diharapkan secara

berkelanjutan

seluruh

samsat

dapat

secara

real

time

menampilkan jumlah pendapatan pajak kendaraan bermotor, bea balik


nama kendaraan bermotor dengan Bidang Pendapatan maupun dengan instansi lain yang dapat menunjang pendapatan daerah. TABEL III.3 PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2015 DAN 2014

NO. URUT

URAIAN

ANGGARAN 2015

REALISASI 2015

1

PENDAPATAN

1,431,825,013,527.25

1,389,324,242,789.95

97.03

1,209,049,489,262.54

319,972,267,527.25

289,557,181,141.95

90.49

281,920,210,038.54

298,758,779,363.08

260,996,261,660.00

87.36

247,137,060,459.00 1,967,050,132.00

1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

(%)

REALISASI 2014

1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

1.1.2

Pendapatan Retribusi Daerah

3,975,000,000.00

4,072,217,710.00

102.45

1.1.3

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

3,200,000,000.00

3,181,275,405.00

99.41

1,946,292,181.00

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

14,038,488,164.17

21,307,426,366.95

151.78

30,869,807,266.54

1,111,477,746,000.00

1,099,114,574,015.00

98.89

926,615,334,591.00

946,448,946,000.00

934,046,394,149.00

98.69

800,313,828,654.00

28,779,377,000.00

18,908,874,391.00

65.70

22,554,271,485.00

2,504,718,000.00

1,857,908,758.00

74.18

1,106,059,169.00

845,395,651,000.00

845,395,651,000.00

100.00

734,279,438,000.00

1.2 1.2.1

PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

1.2.1.1

Dana Bagi Hasil Pajak

1.2.1.2

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

1.2.1.3

Dana Alokasi Umum

1.2.1.4 1.2.2 1.2.2.2 1.3 1.3.1 2 2.1

Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Dana Penyesuaian LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah BELANJA

69,769,200,000.00

67,883,960,000.00

97.30

42,374,060,000.00

165,028,800,000.00

165,068,179,866.00

100.02

126,301,505,937.00

165,028,800,000.00

165,068,179,866.00

100.02

126,301,505,937.00

375,000,000.00

652,487,633.00

174.00

513,944,633.00

375,000,000.00

652,487,633.00

174.00

513,944,633.00

1,518,827,829,806.11

1,407,931,048,148.00

92.70

1,204,490,038,148.55

BELANJA OPERASI

989,444,463,762.32

938,411,951,975.00

94.84

858,368,578,163.55

2.1.1

Belanja Pegawai

337,025,668,679.12

321,735,213,183.00

95.46

275,074,139,637.55

2.1.2

Belanja Barang

406,978,164,858.20

377,349,219,979.00

92.72

359,204,558,637.00

2.1.5

Belanja Hibah

208,145,370,000.00

204,002,311,020.00

98.01

181,553,544,216.00

2.1.6

Belanja Bantuan Sosial

18,638,675,000.00

17,190,031,226.00

92.23

20,936,253,500.00

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan

18,656,585,225.00

18,135,176,567.00

97.21

21,600,082,173.00

BELANJA MODAL

398,780,423,223.00

344,244,075,019.00

86.32

232,424,743,197.00

2.2.1

Belanja Tanah

109,750,590,000.00

81,939,608,685.00

74.66

33,082,100,882.00

2.2.2

Belanja Peralatan dan Mesin

51,934,294,480.00

48,936,026,777.00

94.23

26,772,670,063.00

2.2.3

Belanja Bangunan dan Gedung

92,983,680,350.00

72,621,172,443.00

78.10

30,789,641,872.00

2.2.4

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

143,589,858,393.00

140,236,422,464.00

97.66

141,281,179,780.00

522,000,000.00

510,844,650.00

97.86

499,150,600.00

3,697,874,000.00

2,451,047,500.00

66.28

1,058,215,000.00

2.2

2.2.5 2.3 2.3.1 2.4 2.4.1 2.4.1.1

Belanja Aset Tetap Lainnya BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga TRANSFER Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA Bagi Hasil Pajak SURPLUS / (DEFISIT)

3 3.1 3.1.1 3.2 3.2.2

3,697,874,000.00

2,451,047,500.00

66.28

1,058,215,000.00

126,905,068,820.79

122,823,973,654.00

96.78

112,638,501,788.00

126,905,068,820.79

122,823,973,654.00

96.78

112,638,501,788.00

126,905,068,820.79

122,823,973,654.00

96.78

112,638,501,788.00

(87,002,816,278.86)

(18,606,805,358.05)

21.39

4,559,451,113.99

87,002,816,278.86

87,002,816,278.86

100.00

92,443,365,164.87

87,002,816,278.86

87,002,816,278.86

100.00

92,443,365,164.87

0.00

0.00

0.00

10,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000,000,000.00

87,002,816,278.86

87,002,816,278.86

100.00

82,443,365,164.87

0.00

68,396,010,920.81

0.00

87,002,816,278.86

PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) PENGELUARAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)


BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Keuangan Dan Aset Daerah telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian target pembangunan Dinas Keuangan Dan Aset Daerah pada Tahun

Anggaran

2015

dari

sisi

keuangan

mencapai

86.66%

yang

mengindikasikan terealisasinya berbagai output maupun outcome dari kegiatan sehingga sasaran dapat tercapai dilihat dari grand strategi. Dari sektor pendapatan capaian 96.82%, melampaui target yang ditetapkan. Pendapatan terbesar berasal pajak kendaraan bermotor yang masih mempunyai peluang dilakukannya perluasan pajak dan retribusi sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009. Penyusunan LAKIP ini kami sadari belum sempurna, hal ini tercermin dari kondisi sebagai berikut : 1. Penetapan Kinerja yang diajukan tahun 2014 untuk pelaksanaan tahun 2015 sudah berpedoman pada IKU, sehingga pembuatan LAKIP ini mengacu pada indikator kinerja utama. 2. Analisis terhadap keberhasilan capaian kinerja program kegiatan telah kami usahakan semaksimal mungkin mengacu indikator kinerja utama. 3. Satuan indikator yang digunakan merupakan satuan indikator yang dapat diukur sehingga realisasi dapat dibuktikan. Gorontalo,

Mei 2016.

Kepala Dinas,

HUZAIRIN ROHAM, Ak NIP. 196009061985031002 - 31 –LAKIP DKAD Provinsi Gorontalo tahun 2015

Lampiran III/5-5 PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran

Sasaran Strategis 1 Peningkatan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Regulasi

: :

Dinas Keuangan Dan Aset Daerah 2015

Indikator Kinerja

Target

Realisasi 2015

%

Realisasi 2014

2 Jumlah Pendapatan Daerah

3 1 Dokumen

4 1 Dokumen

5 6 100 1 Dokumen


1 Dokumen

1 Dokumen Laporan Realisasi PAD

100 1 Dokumen Laporan Realisasi PAD


1 Dokumen

1 Dokumen

100 1 Dokumen

Jumlah Perda tentang APBD yang diselesaikan

31 Desember

30 Desember

100 19 Desember

Prosentase anggaran belanja publik lebih besar daripada belanja pegawai

70:30

70:30

100 55 : 45

Prosentase kecepatan layanan pencairan sesuai Pergub

25 %

100 %

100 100%

Jumlah laporan keuangan Pemprov yang sesuai SAP

Dokumen

4 Dokumen

100 4 Dokumen


Dokumen

1 Dokumen

100 1 Dokumen

Pengendalian data base aset daerah

Prosentase daftar aset yang sesuai dengan kondisi yang ada

100%

100%

100 100%

KEPALA DINAS KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI GORONTALO

HUZAIRIN ROHAM, Ak NIP. 196009061985031002

Lampiran II/2-3 RENJA KINERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Keuangan Dan Aset Daerah Tahun Anggaran : 2015 NO

SASARAN STRATEGIS



FORMULA/PENJELASAN

Rencana target tahun 2017

Laporan Pendapatan


Realisasi PAD

Dokumen realisasi pendapatan




Kebijakan Pengelolaan Keuangan Jumlah Perda tentang APBD yang Tanggal batas akhir 2 Daerah Sesuai Regulasi diselesaikan pengesahan APBD Prosentase anggaran belanja publik lebih besar daripada belanja pegawai Mengutamakan pembangunan Proses tagihan SKPD sesuai Prosentase kecepatan layanan dengan SOP apabila lampiran pencairan sesuai Pergub tagihan lengkap

Permendagri No. 37 tahun 2014


Standar Operasional Prosedur Permendagri No. 64 tahun 2013 dan PP No. 71 tahun 2010 Laporan keuangan sesuai SAP Tentang SAP Permendagri No. 64 tahun 2013 dan PP No. 71 tahun 2010 Dokumen evaluasi APBD Tentang SAP Kab./kota tersedia


Dokumen data base aset tersedia

Jumlah laporan keuangan Pemprov yang sesuai SAP




Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo

Huzairin Roham, Ak NIP. 196009061985031002

RENCANA AKSI NO

SASARAN STRATEGIS

1 Peningkatan Pendapatan Daerah


TARGET

TRIWULAN I

Jumlah Pendapatan Daerah

100%

25

50

75

100


100%

25

50

75

100


25%

0

12%

0

25%

1 Dokumen

2 Dokumen

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Perda tentang APBD yang 2 Sesuai Regulasi diselesaikan Prosentase anggaran belanja publik lebih besar daripada belanja pegawai Prosentase kecepatan layanan pencairan sesuai Pergub

3 Pengendalian data base aset daerah

TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

2 Dokumen

70:30 100%

100%

100%

100%

Jumlah laporan keuangan Pemprov yang sesuai SAP 7 Dokumen

7 Dokumen

7 Dokumen

7 Dokumen

7 Dokumen


1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen


100%

70:30

1 Dokumen 100%

50%

100%

LAPORAN KINERJA DINAS KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Recommend Documents