DINAS KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI GORONTALO 1.Tugas
:
2.Fungsi
:
Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang keuangan daerah 1 Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah 2 Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD 3 Pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain 4 Melaksanakan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan APBD 5 Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 6 Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 7 Melaksanakan pembinaan dan evaluasi APBD kabupaten/kota 8 Melaksanakan evaluasi peraturan daerah tentang retribusi dan pajak daerah kabupaten/kota 9 Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kekayaan daerah 10 Melaksanakan fungsi BUD
INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD NO
1
SASARAN STRATEGIS
Peningkatan Pendapatan Daerah
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Jumlah Pendapatan Daerah terhadap Rencana target tahun 2017 target yang ditetapkan Tersedianya perda tentang pajak dan Tentang penatapan PKB retribusi Tersedianya data realisasi PAD Prosentase data penurunan jumlah tunggakkan wajib pajak kepada Terlaksananya pelayanan wajib pajak sesuai waktu yang ditetapkan
2
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Regulasi
FORMULA/PENJELASAN
Tersedianya dokumen RAPBD tepat waktu
Perda No. realisasi 9 Tahun 2104 Dokumen pendapatan Realisasi PAD Penurunan direncanakan per tahun Laporan Tunggakan Pajak Pengurusan PKB di samsat
SPM pelayanan samsat
Tanggal batas akhir pengesahan APBD
Dokumen Perda dan Pergub APBD
Mengikuti tahapan penyusunan sesuai PP No. Tahapan penyusunan penetapatan APBD sesuai jadwal yang ditentukan 58 Tahun 2005 Tersusunnya indikator kinerja pada RKA dengan baik dan benar
Laporan Pendapatan
Sesuai dengan hasil yang akan dicapai kegiatan
Prosentase anggaran belanja publik Mengutamakan lebih besar daripada belanja pegawai pembangunan
PP No. 58 Tahun 2005
Dokumen RKA-SKPD Permendagri No. 37 tahun 2014
Proses tagihan SKPD sesuai Terlaksananya pelayanan kepada Standar Operasional SKPD yang cepat dan sesuai dengan dengan SOP apabila lampiran tagihan lengkap Prosedur ketentuan Koneksi Simda ke seluruh SKPD berjalan baik Tersusunnya laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan Pemprov yang berkualitas.
Koneksi jaringan aplikasi Simda bisa diakses seluruh SKPD Laporan keuangan sesuai SAP
Tersusunnya laporan keuangan tepat Tanggal 30 Maret sudah waktu harus diserahkan ke BPK
Aplikasi Simda Permendagri No. 13 tahun 2006 dan PP No. 24 tahun 2005 Tentang SAP Surat pengantar Laporan keuangan ke BPK
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Tersusunnya data base aset daerah yang berkualitas melalui penggunaan aplikasi Simbada pada semua SKPD Tersedianya data aset pada seluruh SKPD sesuai dengan realitas aset yang ada
FORMULA/PENJELASAN
Dokumen data base aset tersedia
Dokumen database aset
Inventarisasi aset sesuai dengan penempatan aset
Dokumen inventarisasi aset
Perda pertanggungjawaban APBD yang berkualitas dan tepat waktu
Laporan Keuangan Opini pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi yang berkualitas Gorontalo
Tersusunnya materi evaluasi APBD kab/kota
Materi evaluasi aset disusun Permendagri No. 13 tahun dengan baik sehingga dapat 2006 dan PP No. 24 tahun ditindaklanjuti 2005 Tentang SAP
Tersedianya dokumen laporan evaluasi APBD kab/ kota
Dokumen evaluasi APBD Kab./kota tersedia
Dokumen evaluasi APBD Kab./kota
Terlaksananya evaluasi APBD kab/kota
Dokumen evaluasi APBD Kab./kota tersedia
Dokumen evaluasi APBD Kab./kota
REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Nama Organisasi : Dinas Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang Tugas : keuangan daerah Fungsi
:
1 Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah 2 Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD 3 Pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain 4 Melaksanakan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan APBD 5 Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 6 Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 7 Melaksanakan pembinaan dan evaluasi APBD kabupaten/kota 8 Melaksanakan evaluasi peraturan daerah tentang retribusi dan pajak daerah kabupaten/kota 9 Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kekayaan daerah 10 Melaksanakan fungsi BUD
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
1
2
3
1
Peningkatan Pendapatan Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah terhadap target yang ditetapkan
3
Terlaksananya penyusunan dan penetapan APBD tepat waktu serta pengendalian APBD sesuai dengan regulasi yang berlaku
Perda pertanggungjawaban APBD yang berkualitas dan tepat waktu
4
Terlaksananya evaluasi APBD kab/kota
5
Sumber Data 6
Rencana target tahun 2017
Laporan Pendapatan
Tentang penatapan PKB
Perda No. 9 Tahun 2104
Tersedianya data realisasi PAD Prosentase data penurunan jumlah tunggakkan wajib pajak Terlaksananya pelayanan kepada wajib pajak sesuai waktu yang ditetapkan
1 Dokumen
Realisasi PAD
Dokumen realisasi pendapatan
25% penurunan
Penurunan direncanakan per tahun Laporan Tunggakan Pajak
25 Menit
Pengurusan PKB di samsat
SPM pelayanan samsat
Tersedianya dokumen RAPBD tepat waktu Tahapan penyusunan penetapatan APBD sesuai jadwal yang ditentukan Tersusunnya indikator kinerja pada RKA dengan baik dan benar Prosentase anggaran belanja publik lebih besar daripada belanja pegawai Terlaksananya pelayanan kepada SKPD yang cepat dan sesuai dengan ketentuan
31 Desember
Tanggal batas akhir pengesahan APBD Mengikuti tahapan penyusunan sesuai PP No. 58 Tahun 2005 Sesuai dengan hasil yang akan dicapai kegiatan
Dokumen Perda dan Pergub APBD
Koneksi Simda ke seluruh SKPD berjalan baik
100%
Mengutamakan pembangunan Proses tagihan SKPD sesuai dengan SOP apabila lampiran tagihan Standar Operasional Prosedur Koneksi jaringan aplikasi Simda bisa diakses seluruh SKPD Aplikasi Simda
Tersusunnya laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan Pemprov yang berkualitas.
100%
Laporan keuangan sesuai SAP
Sistematika penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan
100%
Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu Tersusunnya data base aset daerah yang berkualitas melalui penggunaan aplikasi Simbada pada semua SKPD
Sesuai SAP Tanggal 30 Maret sudah harus 30 Maret tahun berikutnya diserahkan ke BPK
Permendagri No. 13 tahun 2006 dan PP No. 24 tahun 2005 Tentang SAP Surat pengantar Laporan keuangan ke BPK
100%
Dokumen data base aset tersedia Inventarisasi aset sesuai dengan penempatan aset Inventarisasi aset sesuai dengan penempatan aset
Dokumen database aset
Materi evaluasi aset disusun dengan baik sehingga dapat ditindaklanjuti Dokumen evaluasi APBD Kab./kota tersedia
Permendagri No. 13 tahun 2006 dan PP No. 24 tahun Dokumen evaluasi APBD Kab./kota
31 Desember 100% 60% BL 40% BTL 25 menit apabila berkas tagihan lengkap
Tersusunnya data inventarisasi aset dengan baik dan benar100% Tersedianya data aset pada seluruh SKPD sesuai dengan realitas aset yang ada 100%
4
Target/Penjelasan Penjelasan
Target 1.5 Trilyun 1 Perda pajak dan retribusi
Tersedianya perda tentang pajak dan retribusi
2
Target
Tersusunnya materi evaluasi APBD kab/kota
100%
Tersedianya dokumen laporan evaluasi APBD kab/ kota
100%
PP No. 58 Tahun 2005 Dokumen RKA-SKPD Permendagri No. 37 tahun 2014
Dokumen inventarisasi aset Dokumen inventarisasi aset
REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Kegiatan 7
Intensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah (UPTB Kota Gorontalo & Kabupaten Bone Bolango) Intensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah (UPTB Kabupaten Gorontalo & Kabupaten Gorontalo Utara) Intensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah (UPTB Kabupaten Boalemo & Kabupaten Pohuwato) Monitoring, Evaluasi, Retribusi dan Dana Perimbangan Koordinasi Pajak Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peratuaran KDH tentang Penjabaran APBD (Induk) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah Pelayanan Arus Kas dan Penyediaan SPD Penatausahaan APBD dan Pelayanan Perbendaharaan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pembinaan Akuntansi dan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Regulasi Akuntansi Penatausahaan Aset Kebijakan dan Pengendalian Aset
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
DINAS KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI GORONTALO 1.Tugas
:
2.Fungsi
:
Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang keuangan daerah 1 Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah 2 Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD 3 Pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain 4 Melaksanakan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan APBD 5 Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 6 Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 7 Melaksanakan pembinaan dan evaluasi APBD kabupaten/kota 8 Melaksanakan evaluasi peraturan daerah tentang retribusi dan pajak daerah kabupaten/kota 9 Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kekayaan daerah 10 Melaksanakan fungsi BUD
INDIKATOR KINERJA UTAMA NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
FORMULA/PENJELASAN
Rencana target tahun 2017
Laporan Pendapatan
Realisasi PAD
Dokumen realisasi pendapatan
Jumlah tunggakan pajak
Penurunan direncanakan per tahun
Laporan Tunggakan Pajak
Jumlah Perda tentang APBD yang diselesaikan
Tanggal batas akhir pengesahan APBD
Dokumen Perda dan Pergub APBD
Jumlah Pendapatan Daerah
1 Peningkatan Pendapatan Daerah Jumlah realisasi PAD
Prosentase anggaran belanja publik Permendagri No. 37 tahun Mengutamakan pembangunan lebih besar daripada belanja pegawai 2014
2
3
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Prosentase kecepatan layanan Daerah Sesuai Regulasi pencairan sesuai Pergub
Pengendalian data base aset daerah
Proses tagihan SKPD sesuai dengan SOP apabila lampiran tagihan lengkap
Standar Operasional Prosedur
Jumlah laporan keuangan Pemprov yang sesuai SAP
Permendagri No. 13 tahun Laporan keuangan sesuai SAP 2006 dan PP No. 24 tahun 2005 Tentang SAP
Jumlah laporan hasil evaluasi APBD kab/kota yang tepat waktu
Dokumen evaluasi APBD Kab./kota tersedia
Permendagri No. 13 tahun 2006 dan PP No. 24 tahun 2005 Tentang SAP
Prosentase daftar aset yang sesuai dengan kondisi yang ada
Dokumen data base aset tersedia
Dokumen inventarisasi aset
