Bab 1 Pendahuluan. Laporan Kinerja Latar belakang. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1

Laporan Kinerja 2015

Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang Laporan Kinerja Tahunan sebagai bentuk laporan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu etintas akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan tugas pembantuan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah atas penggunaan anggaran belanja daerah yang telah dialokasikan. Penyusunan laporan kinerja ini sesuai dengan amanah yang dikandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan

Laporan

Kinerja

Tahunan

ini,

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2015 sesuai dengan amanat dalam rangka pencapaian misi yang telah ditetapkan melalui pengukuran atas pencapaian sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai wujud komitmen kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhadap Bupati Bantul dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan mencantum target kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun

2011-2015.

Selain

itu

Laporan

Kinerja

tahun

2015

juga

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Laporan Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015 diharapkan dapat memberi informasi yaitu sebagai berikut: 1. Sebagai bahan evaluasi berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; 2. Menginformasikan atas pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja kepada pemberi mandat dalam hal ini adalah Bupati Bantul.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1

Laporan Kinerja 2015 1.2 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Setelah dilakukan analisa tentang gambaran pelayanan, kajian atas hasil evaluasi pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja serta kajian atas pencapaian sasaran strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah terdapat beberapa isu penting dalam penyelenggaran tugas, pokok dan tatakerja. Perumusan isu-isu penting tersebut memiliki maksud untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD. Adapun isu penting terkait penyelenggaraan tugas, pokok dan tatakerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut: 1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah masih rendah atau sebaliknya sumber pendapatan daerah Kabupaten Bantul masih banyak tergantung pada sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana Perimbangan; 2. Masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendanai belanja daerah; 3. Rendahnya kapasitas fiskal; 4. Porsi belanja pegawai terhadap belanja daerah masih tinggi; 5. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah: 6. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul masih ditemukan penjelasan antara lain tentang pengelolaan aset daerah yaitu adanya selisih nilai aset hasil inventarisasi, aset tetap belum seluruhnya disajikan dengan informasi yang jelas dan lengkap. Hal tersebut mengindikasikan belum terwujudnya tata kelola aset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data barang milik daerah kurang akurat; 7. Masih terdapat SKPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA SKPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran. Rekomendasi dan catatan strategis atas isu penting terkait penyelenggaraan tugas, pokok dan tatakerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah nomor 1) peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah atau sebaliknya berkurangnya ketregantungan pendapatan daerah Kabupaten Bantul terhadap pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana Perimbangan, 2) betambahnya kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendanai belanja daerah dan 3) bertambahnya kapasitas fiskal daerah, staregi yang diambil yaitu optimalisasi pendapatan asli daerah terutama dari pendapatan pajak dan retribusi daerah. Optimalisasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan yaitu sebagai berikut


2

Laporan Kinerja 2015 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Langkahlangkah yang diambil dalam melaksanakan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut: a. Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem perpajakan dan retribusi daerah; b. Penyempurnaan landasan hukum serta law enforcement bagi pengenaan pajak dan retribusi daerah; c.

Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;

d. Peningkatan

pengawasan

terhadap

pelaksanaanpemungutan

pendapatan

daerah; e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait; dan f. 2. Sedang

Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah. ekstensifikasi

sumber-sumber

pendapatan

asli

daerah

dilaksanakan

memperkuat basis pajak dan retribusi daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan; b. Pengkajian ataspotensi dari jenis retribusi baru dan potensi pajak daerah dilaksanakan dengan kerjasama pihak ke 3 (tiga); c.

Optimlisasi penyerapan pendapatan dari pajak daerah terutama dari PBB P2 dan BPHTB yang telah menjadi pajak daerah.

3. Meningkatkan pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan meningkatkan kontribusi pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif yang dapat ditempuh dengan perbaikan manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan melalui penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah yang dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan daerah. 4. Terwujudnya tertib administrasi dalam tata kelola aset daerah dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data barang milik daerah dapat disajikan dengan akurat agar menjadi bagian dalam mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam rangka meningkatkan keakuratan data barang milik daerah, strategi yang diambil optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Kebijakan yang diambil adalah inventarisasi, klarifikasi dan penataan barang milik daerah. Cara yang ditempuh untuk mendukung strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut: a. Meningkatkan komitmen kepala SKPD/Unit Kerja selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam mengelola barang daerah secara tertib administrasi sesuai aturan berlaku;


3

Laporan Kinerja 2015 b. Meningkatkan pemahaman pengelola barang milik daerah SKPD/Unit Kerja tentang Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedure Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul melalui kegiatan forum komunikasi pengurus barang milik daerah; c.

Dipergunakan SIMDA BMD dalam pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan, dan akuntansi;

d. Melaksanakan

klarifikasi

dan

inventarisasi

barang

milik

daerah

yang

dipergunakan SKPD/Unit Kerja sebagai tindak lanjut atas temuan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah; e. Meningkatkan pemahaman pengurus barang melalui bimbingan teknik dan pendampingan pengurus barang dalam pengelolaan barang daerah dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta optimalisasi aset bagi pengguna barang SKPD. 5. SKPD diharapkan konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang dalam DPA SKPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar tidak terjadi di akhir tahun anggaran. Strategis yang dilaksanakan sebagai berikut: a. Meningkatkan displin anggaran bagi selurh SKPD agar kegitan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan alokasi dalam DPA/DPPA SKPD; b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD dalam rangka dilakukan evaluasi penyerapan atas anggaran belanja seluruh SKPDserta di anggaran belanja pada seluruh SKPD dapat dipertanggungjawaban sesuai dengan aturan yang berlaku; dan c.

Melaksanakan pelatihan kepada seluruh pengelola keuangan SKPD tentang implementasi SIMDA Keuangan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah melalui kerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul;

1.3 Organisasi DPPKAD Dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah telah dibentuk organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Sebagai unsur pelaksana di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan gabungan dari Bagian Keuangan yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, Bagian Perlengkapan yang membidangi pengelolaan aset/kekayaan daerah dan Dinas Pendapatan Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan daerah. Dalam perkembangan kebutuhan, karakteristik, kemampuan dan potensi daerah guna mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan didaerah maka telah dilaksanakan penataan kelembagaan dengan ditetapkan Peraturan


4

Laporan Kinerja 2015 Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul tertanggal 29 Desember 2011, nomenklatur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah atau diganti menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut:


5

Laporan Kinerja 2015 Gambar 1.1 Struktur Organisasi DPPKAD (Perda Kab. Bantul No 17 Tahun 2011)

Kepala Dinas Drs. Didik Warsito, Msi NIP 19630915 199003 1 008

Sekretariat Joko Sigit Pramono, SE, MM NIP. 19591004 199103 1 003

Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pendafataran & Penetapan Drs. R. Moelyosubagio, M.Si

Bidang Penagihan Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP 19620730 199603 1 002

NIP 19711230 199603 1 002

Seksi Pendataan, Pendaftaran & Pelayanan Ramiyana, S.IP

Seksi Penagihan dan Piutang M. Baried, S.Sos. MM

NIP 19680208 199203 1 008

NIP 19691031 199102 1 001

Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan Sugeng Prihatin, S.H. NIP 19621217 199003 1 009

Seksi Penetapan Ambar Sutadi,S.H NIP 19730731 199402 1 002

Seksi Keberatan Jonet Rohmanyu, SE,MSE NIP 19690616 199402 1 001

Bidang Anggaran Suyono, SE NIP 19661120 199403 1 008

Seksi Perencanaan Anggaran Surana N, SE NIP 19690329 199303 1004

Seksi Pengendalian Anggaran Jugo N.S, SE,M.Ec.Dev NIP 19730826 199903 1 005

Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan Anggit Nur H, SH M.AP NIP 19780918 199803 1004


UPT-UPT

Sub Bag Umum Mulyatmi,SE

Sub Bag Program Indrijati, SE

Sub Bag Keuangan & Aset Ani Suryani, SE

NIP 19640731 198607 2 001

NIP. 19680122 199703 2 003

NIP. 19700302 199603 2 002

Bidang Perbendaharaan Dian Mutiara Sri Rahmawati, SH, MM

Bidang Akuntansi M. Anas Jauhari, SE

NIP 19691112 199603 2 003

Seksi Belanja Tidak Langsung Yunis Marlina Nasution, SE, M.Ec.Dev NIP 19740314 199903 2 005

Seksi Belanja Langsung Y. Apriani M, SE, MM NIP 19690406 199603 2 005

NIP 19720212 199803 1 011

Seksi Pembukuan Nurhidayati, SE 19700306 199503 2 002

Bidang Aset Sri Supriatini, SH, M.Hum NIP 19720726 199803 2 007

Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Mundakir, SE NIP 19720329 199203 1 004

Seksi Pengolahan Data dan Laporan Sri Ambarwati, SE

Seksi Penilaian dan Optimalisasi Andus Sarwana, SE

NIP 19701005 199203 2 011

NIP 19670314 199403 1 009

Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian Niken Iriani, S.IP NIP 19600527 198603 2 007

6

Laporan Kinerja 2015 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai organisasi perangkat daerah melaksanakan urusan otonomi daerah pada bidang administrasi keuangan daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, terdapat tiga fungsi yang melekat pada kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pembantu pengelola barang daerah (Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Daerah), dan selaku Pengguna anggaran/pengguna barang daerah. Ke-tiga fungsi tersebut diatas menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dari Bupati Bantul selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan barang daerah kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengelola pendapatan, keuangan dan barang daerah. Pelimpahan wewenang tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati Bantul berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, memiliki ketugasan yaitu melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset; 2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset; 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset; 4. melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;


7

Laporan Kinerja 2015 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Kiuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015; 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul;


8

Laporan Kinerja 2015 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedure Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul; 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015; 20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015; 21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015; 22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 914/07/DPPKAD/2015.


9


Bab 2 Perencanaan Kinerja 2.1 Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas, pokok dan tata kerja dijiwai dengan semangat dan komitmen melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul secara akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab dalam rangka mewujudkan good and clean goverment. Berlandaskan atas semangat dan komitmen tersebut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupaya mewujudkan sebagai berikut: 1. Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah berdasarkan azas secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; dan 2. Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut diatas telah ditetapkan visi dan misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pedoman seluruh jajaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas, pokok dan tata kerja untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan seperti yang tertuang dalam Perubahan atas Rencana Stratejik tahun 2011-2015. Visi, misi dan tujuan tersebut telah disesuaikan dengan sasaran daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut terdapat 48 sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertanggungjawab atas terwujudnya sasaran ke-tiga dari tujuan dan misi pertama yaitu “Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik” dengan arah kebijakan inventarisasi, klarifikasi dan penataan aset daerah dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Adapun sasaran ke-tiga Kabupaten Bantul adalah meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dengan indikator kinerja adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Keuangan Daerah. Perubahan atas perencanaan stratejik yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selama periode 5 tahun khususnya tahun 2014-2015, yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan yang


10

Laporan Kinerja 2015 diselaraskan dan diarahkan kebijakan pembangunan khususnya pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang disesuaikan dengan sasaran yang ditetapkan. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran DPPKAD

Visi Menjadi institusi yang terpercaya dan handal dalam tata kelola keuangan dan aset daerah

Misi

 Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, akuntabel, transparan dan taat pada aturan yang berlaku;

 Meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka memperkuat sumbersumber pendanaan belanja daerah

Tujuan

Sasaran

 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel, transparan, efisien, efektif dan taat pada aturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan clean and good government;

 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;

 Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

 Meningkatkan kemampuan keuangan daerah

Sebagai alat yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yaitu dengan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (key performance indikator) memiliki peran dalam merubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realitis. Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 dalam lampiran II huruj J ditetapkan IKU Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Berikut ini akan disajikan rumusan sasaran dan IKU Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 2.1)


11


Rumusan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama DPPKAD

Tabel 2.1

Sasaran

Indikator Kinerja

1 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

2

3

Meningkatkan kemampuan keuangan daerah

Opini BPK Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan Prosentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Rumus Opini Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK (Realisasi belanja daerah per triwulan dibagi dengan alokasi belanja daerah per triwulan)X100% (Jumlah SKPD telah menerapkan SAP dibagi jumlah SKPD)X100% (Jumlahaset yang terinventarisirdibagijumlahasetkeseluruhan) x 100% ((Pendapatan daerah tahun t dikurangi pendapatan daerah tahun t-1) dibagi pendapatan daerah tahun t-1))X100%

4

Prosentase keakuratan data barang milik daerah

1

Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah

2

Derajat desentralisasi

(Pendapatan asli daerah dibagi pendapatan daerah)X100%

3

Prosentase kemampuan keuangan daerah

(Pendapatan asli daerah dibagi belanja daerah)X100%

Capain atas Indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis pada kondisi awal (tahun 2013) yaitu pada saat dilakukan perubahan atas Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan target kondisi akhir dari rencana strategis (tahun 2015) adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 2.2) Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis DPPKAD

Sasaran Strategis

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja

Satuan

Kondisi Awal (Tahun 2011)

Target Akhir (Tahun 2015)

WTP:1 WDP:2

2

1

1

Opini BPK

2

Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan

%

85

85

3

Prosentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

%

60

70

4


%

70

75


12


Sasaran Strategis


Indikator Kinerja

pertumbuhan

pendapatan

Satuan

Kondisi Awal (Tahun 2011)

Target Akhir (Tahun 2015)

%

11,87

12,79

1

Prosentase daerah

2


%

8,27

16,88

3


%

8,06

35,65

2.2 Penetapan Kinerja Dokumen penetapan kinerja (PK) merupakan suatu dokumen dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi/satuan organiasi dalam periode waktu satu tahun. Dokumen penetapan kinerja yang telah disusun merupakan komitmen Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun sebagaimana yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala DPPKAD sebagai pihak pertama sebagai penerima amanah dengan Bupati Bantul sebagai pihak ke-dua selaku pemberi amanah yang telah ditandatangani oleh kedua pihak pada tanggal 29 Januari 2015.

Gambar 2.2 Dokumen Perjanjian Kerja DPPKAD Tahun 2015


13

Laporan Kinerja 2015 Dalam dokumen penetapan kinerja tersebut memuat pernyataan penetapan kinerja aparatur, sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama serta target kinerja yang ingin dicapai juga memuat anggaran belanja langsung yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis. Penyusunan PK DPPKAD berdasarkan pada Perubahan Rencana Strategis DPPKAD, Rencana Kinerja DPPKAD tahun 2015, IKU DPPKAD sebagaimana dalam pada lampiran J pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2015. Penetapan Kinerja tahun 2015 merupakan tahun terakhir Perubahan Rencana Strategis DPPKAD sehingga capaian kinerja tahun 2015 tersebut mencerminkan capaian akhir Rencana Startegis DPPKAD tahun 20112015. Penetapan Kinerja DPPKAD tahun 2015 sebagai berikut: (lihat Tabel 2.3)

Tabel 2.3

No

1.

2.

Penetapan Kinerja (PK) DPPKAD Tahun 2015

Sasaran



Indikator Kinerja

Satuan

Target

WTP=1 WDP=2

1

1

Opini BPK RI atas LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2014

2

Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan

Persen

85

3

Prosentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Persen

80

4


Persen

90

1

Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah

Persen

10,02

2


Persen

16,82

3


Persen

15,79

2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja DPPKAD tahun 2015 membutuhkan anggaran belanja langsung semula sebesar Rp10.438.587.540,00 setelah Perubahan APBD Kabupaten Bantul tahun 2015 menjadi sebesar Rp11.205.963.490,00. Anggaran tersebut dibutuh oleh DPPKAD untuk melaksanakan program pokok/utama yang berjumlah enam program dengan 67 kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan pokok/utama beserta pagu anggaran belanja langsung per sasaran strategis dan per indikator kinerja adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 2.4)


14

Laporan Kinerja 2015 Tabel 2.4


Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

SASARAN STRATEGIS

Pagu Anggaran Belanja Langsung per Sasaran dan per Indikator Kinerja Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA SASARAN

ANGGARAN PROGRAM

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase penyerapan anggaran (belanja daerah) sesua dengan alokasi Persentase SKPD yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Persentase keakuratan data barang milik daerah

43.405.000

2.188.036.320

2.245.522.320

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

59.039.000

63.039.000

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

43.366.000

43.366.000

Jumlah Anggaran Belanja Langsung

2.340.846.320

2.395.332.320

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

525.730.200

543.205.200


525.730.200

543.205.200


155.610.000

175.985.000


155.610.000

175.985.000

1.979.386.550

2.061.886.550

1.979.386.550

2.061.886.550

5.001.573.070

5.176.409.070

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

548.479.200

610.425.200


548.479.200

610.425.200

Program Pengelolaan Barang Daerah Jumlah Anggaran Belanja Langsung

Pagu Anggaran Belanja Langsung Sasaran I Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Derajat Desentralisasi

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

3.632.655.750

4.279.787.700

45.196.450

45.196.450

3.677.852.200

4.324.984.150

82.862.500

82.862.500


1.127.820.570

1.011.282.570


1.210.683.070

1.094.145.070

5.437.014.470

6.029.554.420

10.438.587.540

11.205.963.490

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Persentase Kemampuan Keuangan Daerah

Setelah Perubahan

50.405.000

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Opini Pemeriksaan BPK

Sebelum Perubahan

Pagu Anggaran Belanja Langsung Sasaran II Pagu Anggaran Belanja Langsung Sasaran I dan II


15


Bab 3 Akuntabilitas Kinerja Agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang diselenggarakan oleh Pemerintah saat ini adalah perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Akuntabilitas merupakan

perwujudan

mempertanggungjawabkan

kewajiban

organisasi

pengelolaan

sumber

perangkat daya

dan

daerah

(OPD)

pelaksanaan

kebijakan

untuk yang

dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang mengemban amanah melaksanakan tata kelola pada bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah berkewajiban mempertanggungjawabkan atas anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk terlaksananya berbagai program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian target indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis DPPKAD tahun 2011-2015 dan Rencana Kinerja DPPKAD tahun 2015 dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja. Sebagai landasan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas kinerja memberi informasi tentang tingkat pencapaian target indikator dari masing-masing sasaran yang telah disepakati oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku penerima amanah dengan Bupati Bantul sebagai pemberi amanah sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen PK DPPKAD dengan realisasi. Pengukuran atas capaian kinerja tersebut mempergunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5

No

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Skala Penilaian Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1

≥ 90,1

Sangat Baik

2

75,1 ≤ 90

Tinggi

3

65,1 ≤ 75

Sedang


Kode

16

Laporan Kinerja 2015 No

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

4

50,1 ≤ 65

Rendah

5

≤ 50

Sangat Rendah

Kode

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Selama periode tahun 2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan ketugasan pada urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tercermin dengan pencapaian atas indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja DPPKAD tahun 2015 dan lampiran J pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2015. Capain atas IKU DPPKAD adalah sebagai berikut: Tabel 3.6

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPKAD Tahun 2015

No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

1

Opini BPK RI atas LKPD Kab. Bantul

WTP : 1 WDP : 2

1

1

100,00

2

Persentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwula

%

85,00

85,75

100,89

3

Persentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

%

90

90

100,00

4

Persentase kekakuratan data barang daerah

%

80

80

100,00

5

Persentase pertumbuhan pendapatan daerah

%

10,43

7,20

69,00

6


%

17,54

19,74

112,53

7

Persentase kemampuan keuangan daerah

%

15,41

20,54

133,32

Katagori

Sumber : DPPKAD, 2015, data diolah

Catatan:  Capaian IKU nomor satu berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 merupakan


17

Laporan Kinerja 2015 capaian kinerja tahun 2014 yang memperoleh penilaian pada tahun 2015 sedangkan realisasi atas IKU pada tahun 2015 baru dapat diperoleh pada tahun 2016. Dari hasil pengukuran capaian atas ke-tujuh

indikator

tersebut

diatas

kinerja

dapat

utama

Sedang, 14.29

disimpulkan

bahwa enam indikator kinerja utama Dinas

Pendapatan

Keuangan

dan

Pengelolaan Aset

Sangat Baik, 85.71

Daerah

menunjukkan katagori Sangat Baik dengan persentase capaian diatas 90,01% dan hanya satu indikator kinerja

utama

dengan

katagori Gambar 3.3

realisasi capaian Sedang dengan nilai

Pencapaian IKU DPPKAD Tahun 2015

persentase sebesar 69,00%.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1


Keberhasilan capaian dari sasaran I meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel terukur dari empat indikator kinerja dengan katagori capaian Sangat Baik yaitu sebagai berikut:

1. Opini BPK RI atas Laporan Pemerintah Kabupaten Bantul

Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul 2014 yang memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun berdasar Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). LKPD Kabupatan Bantul tahun 2014 disusun oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dimulai pada bulan Januari 2015 dengan


18

Laporan Kinerja 2015 menggabungkan laporan-laporan keuangan seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD terdiri LRA, neraca dan CALK. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2014 disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan

keuangan

daerah

disampaikan kepada Bupati Bantul selaku pemegang kekuasaan atas keuangan

daerah

memenuhi

dalam

rangka

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD. Paling lambat tiga bulan atau pada tanggal 30 Maret 2015 LKPD Kabupaten Bantul telah disampaikan oleh Bupati Bantul kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebelum diserahkan ke BPK, Gambar 3.4 Penyerahan LKPD Kab. Bantul tahun 2014

LKPD terlebih dahulu di reviuw oleh Inpsektorat Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 28 Mei 2015 BPK telah menerbitkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelas atas LKPD Kabupaten Bantul tahun 2014. Pemberian opini WTP tersebut sebagai bentuk apresiasi dari BPK RI atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah menyajikan kewajaran informasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundangserta efektifitas sistem pengendalian intern.

Tabel 3.7

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Opini BPK RI atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bantul

Indikator Kinerja Utama

Capaian Tahun 2014

Opini BPK RI atas LKPD Kab. Bantul TA 2014 (WTP : 1 dan WDP : 2) Sumber data : DPPKAD Tahun 2015

1

Target

Realisasi

% Realisasi

Target Akhir RPJMD (tahun 2015)

1

1

100

1

Tahun 2015

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d tahun 2015

100

Selama periode tahun 2010 s/d tahun 2015 Badan Pemeriksa Keuangan telah menerbitkan hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD Kabupaten Bantul tahun 2009, LKPD Kabupaten Bantul tahun 2010, LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2011, LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2012, LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013 dan LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2014 sebagai berikut:


19


Tabel 3.8

Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011 - 2015

Tahun

Opini

Penjelasan

2011

WDP

2012

WDP

Perhatian khusus penggunaan langsung dana Jamkesos, Penatausahaan dana bergulir, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan adanya selisih nilai aset tetap hasil inventarisasi yang tidak dapat dijelaskan

2013

WTP

Penyajian Investasi Non Permanen (dan bergulir) dan penyajian belanja bantuan keuangan alokasi dana desa

2014

WTP

Masih adanya dana alokasi desa yang belum dipertanggungjawabkan, belum dilakukan verifikasi Piutang PBB dan aset tetap belum seluruhnya disajikan dengan informasi yang lengkap dan jelas

Pengelolaan aset tetap yang belum memadai serta pencatatan dan pelaporan aset yang belum ditunjang sistem pengendalian yang memadai, pengembalian dana hibah Persiba belum memiliki dasar penerimaan yang 2015 WTP sah, penggunaan ADD tahun 2012 belum ada laporan pertanggungjawaban dan belum digunakan dana pengadaan tanah atau masih tersimpan dalam SPD Sumber data : DPPKAD tahun 2015

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkomitmen untuk mewujudkan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah dari tahap perencanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah sebagai salah satu upaya mempertahankan opini WTP dengan terlaksananya program-program sebagai berikut: 1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan jumlah dua kegiatan; 2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 24 kegiatan; 3. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah dengan satu kegiatan; dan 4. Program penataan peraturan perundang-undangan dengan satu kegiatan. Upaya yang telah dilakukan oleh DPPKAD selama tahun 2015 dalam mempersiapkan LKPD Kabupaten Bantul tahun 2015/tahun 2016 agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:  Telah dilaksanakan penyusunan rancangan peraturan daerah/peraturan bupati tentang APBD/Penjabaran APBD yang ditetapkan menjadi peraturan daerah/peraturan bupati tentang APBD/Penjabaran APBD sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Peraturan daerah/peraturan bupati


20

Laporan Kinerja 2015 tentang APBD/perubahan APBD dipergunakan sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat serta sebagai landasan operasional SKPD dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan, yaitu sebagai berikut: 1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 dengan Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2015 ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2015; 2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun 2015 pada Berita Daerah Nomor 96 Tahun 2015 ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2015; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 dengan lembaran daerah Nomor 13 Tahun 2015 ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2015; dan 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun 2015 ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2015.  Sebagai pedoman SKPD dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul tahun anggaran 2016 secara tertib administrasi telah disusun dan ditetapkan peraturan bupati sebagai berikut: 1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94

Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga

Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2015 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016; dan 2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016. 3. Telah disusun rancangan peraturan bupati Bantul tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, rancangan tersebut sudah dikirim ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul untuk dilakukan kajian. Rancangan tersebut disusun sebagai pengganti Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2011 perlu dilakukan perubahan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahaun 2006.  Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul tahun anggaran 2014, telah disusun rancangan peraturan daerah/peraturan bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 yang ditetapkan menjadi sebagai berikut: 1. Peraturan

Daerah

Kabupaten

Bantul

Nomor

09

Tahun

2015

tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2015;


21

Laporan Kinerja 2015 2. Peraturan

Bupati

Bantul

Nomor

63

Tahun

2015

tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2015.  Telah disampaikan informasi keuangan daerah (IKD) dalam bentuk hard dan soft copy ke Kementerian Keuangan sebagai penyelenggaran SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) dengan tepat waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah yamg meliputi APBD, Perubahan APBD, Laporan Realisasi APBD Semester I, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.  Pada tanggal 28 Desember 2015 telah diselenggarakan sosialisasi peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul bertempat di Gedung Induk Lantai 3 Kompleks Parasamya. Peserta acara sosialisasi ini adalah seluruh pengelola keuangan SKPD dan sebagai narasumber adalah Kepala Bidang Akuntansi yang menyampaikan materi tentang penerapan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2015;  Telah

diselenggarakan

rapat

koordinasi

penyusunan

laporan

keuangan tahun 2015 dan evaluasi terhadap laporan keuangan berbasis

tahun

2014

akrual

yang

dihadiri seluruh pembuat neraca

SKPD

pada

tanggal 11 Maret 2015 bertempat di gedung Induk Lantai 3 Kabupaten Bantul dengan

pendampingan

Gambar 3.5

Rakor Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, tgl 11 Maret 2015

BPKP Provinsi DIY;  Standar Operating Prosedure (SOP) merupakan aspek yang penting dalan tata kelola keuangan daerah, tahun 2015 telah dilaksanakan indentifikasi, perumusan, dan penyusunan atas evaluasi pelaksanaan SOP DPPKAD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 900/536 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Bantul Nomor 2018 Tahun 2012 tentang Standar Operasinal Prosedur pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan jumlah 113 SOP terdiri sebagai berikut: 1. Pengelolaan keuangan daerah sebanyak 27 SOP; 2. Pengelolaan pendapatan daerah (pajak daerah) sebanyak 57 SOP; 3. Pengelolaan barang milik daerah sebanyak 9 SOP;


22

Laporan Kinerja 2015 4. Administratif DPPKAD sebanyak 20 SOP.  Penataan sistem penyelesaian kerugian daerah telah dilaksanakan kegiatan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR). Tahun 2015 telah disetorkan ke kas daerah kerugian daerah sebesar Rp191.381.700,00 (data sementara per 31 Desember 2015, sebelum dilakukan audit oleh BPK RI). Selain itu kegiatan TP-TGR juga telah menyusun dua laporan yaitu Laporan Kegiatan Majelis Pertimbangan TP-TGR Semester II Tahun 2014 dan Laporan Kegiatan Majelis Pertimbangan TP-TGR Semester I Tahun 2015. Laporan ini disampaikan kepada Gubernur DIY dengan tembusan disampaikan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi DIY, Bupati Bantul, dan Anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR Kabupaten Bantul.  Terlaksananya tata kelola keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang terintegrasinya seluruh fungsi dari fungsi penganggaran, fungsi penatausahaan keuangan daerah sampai dengan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dengan

mempergunakan

sistem informasi keuangan daerah yaitu aplikasi Simda Keuangan

Daerah

(Simkeuda)

dari

Perwakilan

Provinsi

Tahun

release

Simda

Daerah

dipergunakan 2.7

DIY.

2015

Keuangan

Gambar 3.6 Aplikasi Simda Keuangan Daerah Versi 2.7

BPKP

yang

adalah

versi

3 merupakan

Simda Keuangan Daerah yang telah berbasis akrual. Pada tanggal 17 Maret 2015 bertempat di Ruang Simda Keuangan Daerah DPPKAD diikuti oleh seluruh admin simda keuangan daerah didampingi oleh Perwakilan BPKP Propinsi DIY telah dilaksanakan proses mapping simda akrual tahun 2015.

Proses mapping tersebut dilakukan antara akun atau rekening

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Dalam

Peraturan Negeri

Menteri

Nomor

21

Tahun 2011, dengan akun yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64

Tahun

Penerapan

2013

tentang Standart

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan . Gambar 3.7 Mapping Simda Akrual 2015,Daerah tgl 17 Maret 2015


23

Laporan Kinerja 2015 Selain

itu

dalam

meningkatan

rangka

pemahaman

pelaksanaan akrual basis dalam Simda

Keuangan

daerah

khususnya entry pendapatan telah dilaksanakan pendampingan oleh BPKP Perwakilan Propinsi DIY pada tanggal 12 dan 13 Oktober 2015 bertempat di ruang rapat DPPKAD lantai 2 dengan peserta

Gambar 3.8 Pendampingan dan peningkatan pemahaman pelaksanaan akrual basis oleh BPKP Perwakilan Provinsi DIY

seluruh SKPD penghasil.  Telah disusun modul analisa standar belanja (ASB) sebagai instrumen bagi seluruh SKPD dalam memberi penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sehingga SKPD dalam mengusulkan kegiatan merupakan usulan yang paling ekonomis, efisien, dan efektif. Penyusunan dengan

ASB

dilaksanakan

pendampingan

dari

Biro

Organisasi Provinsi DIY antara lain telah dilaksanakan dua kali pelatihan teknis penyusunan analisa standar belanja yang diikuti oleh perwakilan dari seluruh SKPD di lingkungan Pmemerintah Kabupaten Bantul yaitu pada tanggal 8 Mei 2015 dan 9 Juli Gambar 3.9 Pendampingan Penyusunan ASB, tgl 8 Mei 2015

2015 bertempat di

Gedung Induk

Lantai 3 Sayap Barat Kompleks Parasamya yang dihadiri oleh semua pegawai di jajaran Bidang Anggaran DPPKAD, perwakilan dari BAPPEDA, Bagian Organisasi

Hukum

dan

Bagian

Sekretariat

Daerah

Kabupaten Bantul. Melalui pelatihan ini

diharapkan

SKPD

dapat

menyusun ASB sebagai dasar dalam menyusun

Rencana

Kerja

dan

Anggaran (RKA) SKPD. Gambar 3.10

Pelatihan Teknis Penyusunan ASB, tgl 9 Juli 2015


24

Laporan Kinerja 2015 ASB yang telah disusun tahun 2015 adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 3. 9) Rekapitulasi Analisa Standar Belanja Umum Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2015

Tabel 3.9 No

Modul ASB

Tujuan

1

SBU : 01

Monitoring evaluasi program dan kegiatan

Untuk melakukan monitoring dan evaluasi program pada setiap SKPD oleh SKPD yang bersangkutan

2

SBU : 02

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Untuk menyusun laporan kinerja SKPD (LAKIP, Konsep LKPJ, Konsep LPPD)

3

SBU : 03

Penerbitan Majalah/Jurnal/Booklet

Untuk memberikan informasi kepada Publik bagi SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi tersebut

4

SBU : 04

Workshop - Rapat Kerja

Merupakan forum untuk memperoleh masukan, rekomendasi dan solusi dari sebuah permasalahan

5

SBU : 05

Bimbingan teknis untuk masyarakat (Pelajar/Mahasiswa/Masyarakat)

Memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat umum dalam bidang tertentu

6

SBU : 06

Bimbingan teknis untuk PNS, petugas atau yang disetarakan

Menambah wawasan/pengetahuan dan bekal ketrampilan terbatas untuk melaksanakan tugas tertentu, diklat ini dapat dilaksanakan oleh SKPD

7

SBU : 07

Pameran/Promosi

Untuk melakukan promosi daerah dan bursa kerja

8

SBU : 08

Penilaian Angka Kredit

Melakukan penilaian terhadap kinerja pemangku jabatan fungsional

9

SBU : 09

Penyebaran Media

10

SBU : 10

Penerapan SPM

Informasi

Melalui

produk

unggulan

Penyebarluasan informasi kepada kalayak/kalangan tertentu maupun untuk masyarakat bersifat umum Terjadinya sinkronisasi SPM di SKPD

Sumber data : Bidang Anggaran DPPKAD, tahun 2015

 Tersajinya berbagai informasi tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rencana aksi daerah tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul berkewajiban menyampaikan informasi keuangan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Kewajiban tersebut telah dilaksanakan melalui pengelolaan website resmi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menyajikan menu konten dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah”. Tahun 2015 melalui menu konten tersebut telah dipublikasikan data mutakhir keuangan daerah yang meliputi 12 jenis dokumen,


yaitu

25

Laporan Kinerja 2015 Ringkasan RKA-SKPD; Ringkasan RKA-PPKD;

Rancangan

Perda

tentang APBD; Perda tentang APBD; Rancangan

Perda

tentang

Perubahan APBD; Peraturan Daerah tentang

Perubahan

APBD;

Ringkasan DPA-SKPD; Ringkasan DPA-PPKD; Anggaran

Gambar 3.11 Website DPPKAD

Laporan (LRA)

Realisasi

seluruh

SKPD;

Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (LRA-PPKD); Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit; Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD).  Telah dilaksanakan pelatihan system informasi akuntansi bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tanggal 13 s/d 17 April 2015 bertempat di Gedung Induk Lantai III Kompleks Parasamya Kabupaten Bantul, peserta pelatihan adalah perwakilan dari seluruh UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantu Puskesmas.

l yang berjumlah 27

Masing-masing

Puskesmas mengirim

dua orang

sebagai pengelola keuangan untuk mengikuti

pelatihan

berlangsung

selama

yang lima

hari

dengan pendampingan dari BPKP Perwakilan

Provinsi

DIY

dilaksanakan

sebagai

upaya

Gambar 3.12

mendukung meningkatkan kualitas

Pelatihan Sistem Akuntansi (SIA) BLUD

Informasi

kinerja pelayanan publik di bidang kesehatan serta mewujudkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BLUD.  Pengelola keuangan SKPD termasuk bendahara pengeluaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pengelolaan keuangan SKPD, sehingga dipandang perlu diberikan peningkatan kemampuan dalam administrasi pengelolaan keuangan SKPD khususnya pengelolaan keuangan dengan mempergunakan Simda Keuangan Daerah. Dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelola keuangan SKPD di lingkungan Kabupaten Bantul telah dilaksanakan pembinaan secara rutin dalam bentuk rapat koordinasi yang terselenggara sebagai berikut: 1. Tanggal 2 Februari 2015 bertempat di Gedung Induk lantai 3 Komplek Parasamya yang dihadiri seluruh bendahara dinas/instansi di Kabupaten Bantul dilaksanakan acara Sosialisasi Simda Keuangan Versi 2.7 (Penatausahaan Keuangan Daerah). Materi yang disampaikan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.


26

Laporan Kinerja 2015 2. Tanggal 3 Desember 2015 bertempat ruang rapat bidang Perbendaharaan DPPKAD

telah

dilaksanakan

rapat

koordinasi

pembahasan

format

penatausahaan keuangan dengan menggunakan simda keuangan daerah tahun 2016. Penatausahaan yang dimaksud adalah dalam hal format penomoran SPP dan SPM. Adapun format penulisan penomoran SPP dan SPM tahun 2015 dan tahun 2016 Selain itu juga telah melaksanakan rapat koordinasi bersama SKPD yang mengalami permasalahan dalam mempertanggungjawabkan keuangan SKPD. Hasil yang telah dicapai dari kegiatan fasilitasi dan pembinaan pengelola keuangan SKPD adalah berkurangnya kesalahan SKPD dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran belanja SKPD. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mewujudkan faktor pendukung dari aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, kelengkapan regulasi dan kepatuhan sebagai upaya mempertahankan opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul

sehingga

Pemerintah Kabupaten Bantul dapat meraih kembali opini WTP.

2.

Penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan Anggaran kas ini dipergunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup sebagai perkiraan arus kas masuk dari pendapatan daerah untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA/DPPA SKPD yang telah disahkan sebagai perkiraan arus kas keluar. Selain itu anggaran kas juga berfungsi sebagai alat kontrol dan pengendalian atas kinerja keuangan daerah dan manajemen kas dari mulai perencanaan sampai dengan pelaporan tentang aliran kas. Penyerapan anggaran belanja daerah perlu dilakukan pengontrolan melalui manajemen kas guna menghindari pembayaran belanja daerah yang tidak tepat waktu sehingga pemanfaatan kas daerah dapat lebih optimal. Berdasarkan anggaran kas penyerapan atas anggaran belanja daerah dengan ketersediaan dana yang diatur setiap triwulan ditargetkan sebesar 85%. Indikator ini menunjukkan baik tidaknya perencanaan yang dibuat oleh SKPD dalam penyerapan anggaran belanja daerah khususnya penyerapan belanja langsung, karena penyerapan belanja langsung oleh SKPD yang sesuai dengan dengan alokasi yang diatur dalam

anggaran kas menunjukkan perencanaan yang baik dimana kegiatan-kegiatan

dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan jadwal atau alokasi penarikan dana yang tercatum dalam masing-masing DPA/DPPA SKPD. Penyerapan belanja daerah setiap triwulan selama tahun 2015 disajikan sebagai berikut: (lihat grafik 3.13 dan Tabel 3.10)


27

Laporan Kinerja 2015 Perbandingan Realisasi Belanja Daerah dengan Ketersediaan Dana per Triwulan Tahun 2015

Grafik 3.13

Melalui

indikator

menunjukkan perencanaan

tersebut

baik yang

tidaknya dibuat

oleh

SKPD dalam penyerapan anggaran 793,184

belanja 666,575 561,443 578,983

penyerapan karena

438,238

386,393

426,025

daerah

khususnya

belanja penyerapan

langsung, belanja

langsung oleh SKPD yang sesuai dengan dengan alokasi yang diatur

197,199

dalam anggaran kas menunjukkan perencanaan yang baik dimana

Triwulan I

Triwulan II Alokasi

Triwulan III

Triwulan IV

Realisasi

kegiatan-kegiatan

dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan

Sumber data : Simda Keuangan Daerah per 31 Desember 2015, data sementara belum diaudit BPK, diolah

telah

jadwal

atau

alokasi

penarikan dana yang tercantum

dalam masing-masing DPA/DPPA SKPD. Penyerapan belanja daerah setiap triwulan selama tahun 2015 disajikan sebagai berikut: (lihat grafik 3.10 dan Tabel 3.9)


28


Pemerintah Kabupaten Bantul Rencana dan Realisasi Penarikan Belanja Daerah per Triwulan Tahun 2015

Tabel 3.10

Dalam Jutaan Rupiah Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Tahun 2015

Uraian Anggaran

Realisasi

Belanja Tidak Langsung

576.126

156.592

Belanja Langsung

217.058

40.607

793.184

197.199

Jumlah

% 27,18

18,71

24,86

Anggaran

143.247

294.990

438.238

Realisasi

%

Anggaran

Realisasi

%

Anggaran

236.046

164,78

408.949

394.879

96,56

201.585

189.979

64,40

152.494

184.104

120,73

184.808

426.025

97,21

561.443

578.983

103,12

386.393

Realisasi

380.406

286.169

666.575

%

Anggaran

Realisasi

%

188,71

1.329.907

1.167.923

87,82

154,85

849.350

700.859

82,52

172,51

2.179.257

1.868.781

85,75

Sumber data : Simda Keuangan Daerah per Desember 2015 (data sementara sebelum diaudit BPK)


29

Laporan Kinerja 2015 Dari tabel sebagaimana tersebut diatas menunjukkan realisasi penyerapan anggaran belanja daerah

tahun

2015

sebesar

85,75%

atau

anggaran

belanja

Rp2.179.257.337.075,00 terserap sebesar Rp1.868.781.438.261,00

daerah

sebesar

terdiri dari sebagai

berikut: 1.

Penyerapan

atas

belanja

Rp700.858.906.490,00

langsung

dari

total

sebesar

anggaran

82,52%

belanja

atau

sebesar

langsung

sebesar

Rp849.350.353.843,00; dan 2.

Penyerapan

atas

belanja

tidak

langsung

sebesar

87,82%

atau

sebesar

Rp1.329.906.983.232,00 dari total anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp1.167.922.531.771,00 . Capaian atas kinerja persentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi anggaran kas telah sesuai dengan target yang ditetapkan bahkan capaiannya melebihi 100% yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 3.11)

Tabel 3.11

Capaian Kinerja Indikator Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Daerah sesuai dengan Alokasi Anggaran Kas

Tahun 2015 Indikator Kinerja Utama

Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi anggaran kas

Capaian Tahun 2014

Target

Realisasi

% Realisa si

85,00

85,75

100,89

89,43



85

100,89

Sumber data : Simda Keuangan per 31 Desember 2015, data sementara sebelum diaudit BPK, diolah

Capaian atas indikator kinerja ini telah didukung dengan terlaksananya program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan terselenggaranya tujuh kegiatan. Selama tahun 2015 kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut:  Telah dilaksanakan pencermatan dan penerbitan DPA/DPPA SKPD sebanyak 63 DPA dan 63 DPPA SKPD. DPA/DPPA SKPD.  Telah menyusun dua buku anggaran kas yaitu buku anggaran kas berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 dan buku anggaran kas berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015. Anggaran kas ini dipergunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup sebagai perkiraan arus kas masuk dari pendapatan daerah untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana seperti yang tercantum dalam DPA/DPPA SKPD yang telah disahkan sebagai perkiraan arus kas keluar.


30

Laporan Kinerja 2015  Telah diterbitkan sebanyak 652 SPD untuk 59 SKPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan jumlah dana yang disediakan sebesar Rp2,354.535.832.107,19. Rincian SPD berserta dana yang telah disediakan untuk masing-masing kelompok belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 3.12.) Rekapitulasi Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Tahun 2015

Tabel 3.12

Jumlah No

Uraian SPD

Rupiah

1

Belanja Tidak Langsung

177

796.123.115.955,00

2

Belanja Tidak Langsung Non Gaji

164

534.270.917.277,43

3

Belanja Langsung

237

835.325.165.843,00

4

Pembiayaan Daerah

74

188.816.633.031,76

Jumlah

652

2.354.535.832.107,19

Sumber Data : Bidang Anggaran per 31 Desember 2015

 Telah dilaksanakan atas pengujian dan penelitian kebenaran dan kelengkapan dokumen berupa SPM dan kelengkatan lainnya yang telah diajukan oleh seluruh SKPD/Unit Kerja dan PPKD dengan diterbitkan SP2D yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 3.13)

Tabel 3.13

No

Rekapitulasi Penerbitan SP2D Tahun 2015

Uraian

SP2D

Nilai SP2D (Rupiah)

1

SP2D UP

58

15.052.012.229

2

SP2D GU

753

123.997.753.379

3

SP2D TU

179

17.614.648.467

4

SP2D Nihil

237

29.590.863.341

5

SP2D LS B/J

2532

422.186.627.412

6

SP2D LS BTL dan Pembiayaan

5730

1.277.036.036.227

9489

1.885.477.941.055

Jumlah

Sumber data : Simda Keuangan Daerah, per 31 Desember 2015

 Telah dilaksanakan kegiatan

fasilitasi penyaluran belanja tidak

langsung

yang

dianggarkan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) kepada penerima sebesar Rp197.514.108.280,00 dan menfasilitasi penyaluran pengeluaran pembiayaan


31

Laporan Kinerja 2015 daerah yang dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan daerah PPKD sebesar Rp33.496.500.000,00.

Rincian penyaluran belanja

tidak langsung dan pengeluaran

pembiayaan daerah yang dianggarkan pada DPPKAD selaku PPKD selama tahun 2015 adalah sebagai berikut: (lihat tabel 3.14 dan tabel 3.15)

Tabel 3.14

Uraian

Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung PPKD Tahun 2015

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Bertambah/(Berkurang) Rupiah

%

Belanja Hibah

30.955.590.500,00

30.311.590.500,00

(644.000.000,00)

97,92

Belanja Bantuan Sosial

18.391.950.000,00

17.453.300.000,00

(938.650.000,00)

94,90

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

11.177.432.740,00

11.177.422.633,00

(10.107,00)

100,00

138.297.392.912,00

137.955.724.509,00

(341.668.403,00)

99,75

17.531.754.023,43

616.070.638,00

(16.915.683.385,43)

3,51

216.354.120.175,43

197.514.108.280,00

(18.840.011.895,43)

91,29

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Belanja Tidak Terduga

Jumlah

Sumber data : Simda Keuangan Daerah PPKD, data sementara per 31 Desember 2015 (sebelum diaudit BPK)

Tabel 3.15

Uraian

Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2015

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Bertambah/(Berkurang) Rupiah

%

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

25.600.000.000,00

25.600.000.000,00

0,00

100,00

Dana Bergulir

10.411.000.000,00

7.896.500.000,00

(2.514.500.000,00)

75,85

36.011.000.000,00

33.496.500.000,00

(2.514.500.000,00)

93,02

Jumlah

Sumber data : Simda Keuangan Daerah PPKD, data sementara per 31 Desember 2015 (sebelum diaudit BPK)


32

Laporan Kinerja 2015 Selain itu juga telah dilaksanakan penyaluran belanja bantuan sosial yang diterima dalam bentuk tunai oleh penerima dengan besaran dibawah Rp1.000.000,00 yaitu antara lain sebagai berikut:  Tanggal 7 Dsemeber 2015 bertempat di Sekretariat

DPPKAD

telah

bantuan

sosial

sebesar

Rp900.000,00

keluarga

disalurkan

pembangunan

dengan

setiap

jumlah

MCK kepala

penerima

bantuan sebanyak 64 kepala keluarga dari kecamatan

Sanden,

Banguntapan,

kecamatan

kecamatan

Jetis,

kecamatan Sewon, kecamatan Pleret, Gambar 3.14 Penyaluran Bantuan Sosial Pembangunan MCK



Tanggal

8

kecamatan Pandak, kecamatan Imogiri dan kecamatan Pajangan.

Desember

2015

bertempat di ruang Sekeretariat DPPKAD pencairan

dilaksanakan bantuan

dengan

sosial

peruntukkan

pembangunan

lantai

dengan

penerima bantuan sebanyak 32 kepala besaran

keluarga

dengan

bantuan

sebesar

Rp750.000,00 keluarga.

setiap

kepala

Gambar 3.15 Penyaluran Bantuan Sosial Lantainisasi



Tanggal

2

Desember

2015

bertempat di ruang pertemuan lantai 2 Dinas Sosial Kompleks Perkantoran

Manding

dilaksanakan bantuan

telah

penyaluran

sosial

bagi

Wanita

Rawan Sosial Ekonomi peserta Program

Keluarga

(WRSE-PKH)

dengan

Harapan jumlah

penerima bantuan 140 wanita Gambar 3.16 Penyaluran Bantuan WRSE-PKH

yang berstatus janda kategori rawan secara sosial dan


33

Laporan Kinerja 2015 ekonomi dengan besaran bantuan sebesar Rp1.000.000,00. Bantuan tersebut diberikan untuk dipergunakan sebagai modal usaha sesuai dengan proposal yang telah diajukan ke Bupati Bantul melalui Dinas Sosial.  Rekonsiliasi belanja SKPD dilaksanakan dengan mencocokkan data belanja langsung dan belanja tidak langsung dari masing-masing SKPD dengan data belanja langsung dan belanja tidak langsung dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dilaksanakan setiap triwulan. Melalui rekonsiliasi ini telah tersaji data belanja langsung dan belanja tidak langsung yang akurat dari masing-masing SKPD dari segi pertanggungjawaban atas anggaran belanja, SP2D yang telah diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah maupun laporan realisasi penyerapan. Selain itu kegiatan ini juga telah melaksanakan pemantauan terhadap penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 dengan SKPD pengelola DAK. Berdasarkan manajemen kas dapat dipeoleh informasi keuangan daerah dengan menilai atas penyerapan anggaran belanja daerah setiap triwulan dibandingkan dengan anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam anggaran kas setiap triwulan. Sehingga capaian atas indikator ini belum dapat menunjukkan kinerja yang baik atas penyerapan anggaran belanja daerah karena penyerapan belanja langsung dan belanja tidak langsung tidak sesuai dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas.

Penyerapan Belanja Daerah dengan Ketersediaan Dana per Triwulan Tahun 2015

Grafik 3.17

Tahun 2015 anggaran belanja daerah yang dialokasikan pada triwulan

I

daripada

793,184 666,575 561,443 438,238

578,983 386,393

426,025

lebih

besar/tinggi

anggaran

belanja

daerah yang dialokasikan pada triwulan II, III dan triwulan IV, sedang

pada

triwulan

I

penyerapan atas belanja daerah justru menunjukkan penyerapan

197,199

yang paling rendah daripada penyerapan pada triwulan II, III Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Alokasi

Kondisi alokasi

Triwulan IV

Realisasi

dan

penyerapan

belanja

tertinggi justru pada triwulan IV

dan penyerapan anggaran belanja daerah baik anggaran belanja tidak langsung

maupun anggaran belanja langsung setiap triwulan tahun 2015 disajikan pada grafik 3.17 diatas, grafik 3.18 dan grafik 3.19 yaitu sebagai berikut:


34


Penyerapan Anggaran Belanja Tidak Lansung per Triwulan Tahun 2015

Grafik 3.18

Penyerapan Belanja Langsung per Triwulan Tahun 2015

Tabel 3.19

576,126 286,169

294,990 394,879

380,406

408,949

184,808

217,058 189,979

236,046

152,494

201,585

156,592

184,104

143,247 40,607 Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Alokasi Anggaran

Triwulan IV

Triwulan I

Realisasi

Triwulan II

Triwulan III

Alokasi Anggaran

Triwulan IV

Realisasi

Grafik sebagaimana tersebut diatas memberi informasi selama tahun 2015 kinerja atas penyerapan belanja daerah baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung tidak sesuai dengan alokasi yang diatur dalam angggaran kas setiap triwulan. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai permasalahan-permasalahan. Permasalahan: 1. SKPD/Unit Kerja dalam menyusun rencana anggaran kurang matang sehingga dalam pelaksanaan anggarannya membutuhkan waktu untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian termasuk sering melakukan revisi atas dokumen pelaksanaan anggaran (DPA); 2. SKPD/Unit Kerja dalam menyusun rencana penarikan dana tidak seuai dengana pelaksanaan jadwal pelakanaan kegiatan sehingga terdapat kebiasaan SKPD memiliki kecenderungan pengalokasian terhadap penarikan dana pada triwulan I lebih besar dibanding dengan triwulan berikutnya; 3. Adanya kehati-hatian dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan pengadaannya yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja langsung; 4. Lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran terutama untuk kegiatan pembangunan; 5. Keterlambatan penerimaan petunjuk teknis untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus; dan 6. Penyerapan belanja tidak langsung (kecuali belanja pegawai) belum sesuai dengan rencana penarikan yang diatur dalam anggaran kas dan DPA/DPPA PPKD, dikarenakan penyaluran belanja hibah kepada kelompok masyarakat dan penyaluran belanja bantuan sosial kepada masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pemberkasan administrasi sebagai salah satu persyaratan mengakibatkan penyerapan belanja hibah dan belanja bantuan sosial dilaksanakan pada akhir tahun.


35

Laporan Kinerja 2015 Solusi: Solusi sebagai upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan menumpuknya penyerapan belanja daerah pada akhir tahun yaitu sebagai berikut: 1. SKPD/Unit Kerja dalam menyusun rencana penarikan dana untuk satu tahun anggaran dirinci untuk tiap bulan per jenis belanja sebagai alat untuk menantau pelaksanaan kegiatan; 2. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap SKPD/Unit Kerja yang memiliki penyerapan anggaran dengan deviasi tinggi antara realisasi dengan alokasi anggaran setiap triwulannya; 3. Kesesuaian penyerapan belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan telah dipergunakan sebagai salah satu indikator untuk mengevaluasi kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; 4. SKPD penanggungjawab teknis atas penyaluran belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam melaksanakan pemberkasan persyaratan administrasi lebih awal dilaksanakan sehingga pengajuan kepada DPPKAD selaku PPKD sesuai dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas; dan

3. Persentase SKPD yang Telah Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Penyusunan laporan keuangan daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, posisi arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para kinerja keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan daerah yang disusun tersebut dilaksanakan dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan yang disusun oleh seluruh etintas akuntansi atau seluruh SKPD yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

Entitas akuntansi atau SKPD sebagai pengguna anggaran/barang berkewajiban

menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya kepada etintas pelaporan. Adapun laporan keuangan yang dikirim

setiap

bulan

oleh etintas

akuntansi

adalah neraca dan

laporan SPJ

(Surat

Pertanggungjawaban) fungsional. Neraca yang disusun oleh seluruh entitas akuntansi diteliti kembali oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan pendampingan dari perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membandingkan antara neraca dengan data dari Simda Keuangan Daerah dan data yang dibuat oleh pengurus barang.


36

Laporan Kinerja 2015 Selama tahun 2015 terdapat 6

Laporan keuangan yang disusun oleh SKPD belum dengan akuntabel/benar, 6, 10%

etintas akuntansi dari 60 etintas akuntansi

yang

menyusun

laporan

keuangan

berupa

neraca

belum

benar.

Prosentase

SKPD

Laporan keuangan yang disusun oleh SKPD dengan akuntabel/benar, 54, 90%

telah

menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana diatas

(SAP) gambar

grafik

(lihat gambar grafik

3.17).

Grafik 3.19 Penerapan SAP pada SKPD Tahun 2015

Capaian indikator kinerja persentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah memenuhi target yang ditetapkan bahkan melebihi target dengan tingkat capaian melebihi 100% katagori SANGAT BAIK, yaitu sebagai berikut: (lihat tabel 3.16)

Tabel 3.16

Capaian Persentase SKPD yang Telah Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)


Persentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Capaian Tahun 2014

90

Targ et

Realisa si

Realisasi


90

90

100,00

90

Tahun 2015 %


100,00

Capaian atas indikator kinerja persentase SKPD yang telah menerapkan standar akuntansi pemerintah didukung terlaksananya program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan terselenggaranya dua kegiatan. Selama tahun 2015 upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapai

atas indikator kinerja prosentase SKPD telah

menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah, antara lain sebagai berikut:  Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Penerapapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka perlu dilaksanakan penyempurnaan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul. Tahun 2015 telah ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul diundangkan di Bantul pada tanggal 21 Oktober 2015 sebagai pengganti Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan


37

Laporan Kinerja 2015 Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;  Tanggal 28 Desember 2015 telah diselenggarakan sosialisasi peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul bertempat di Gedung Induk Lantai 3 Kompleks Parasamya. Peserta acara sosialisasi ini adalah seluruh pengelola keuangan SKPD dan sebagai narasumber adalah Kepala Bidang Akuntansi yang menyampaikan materi tentang penerapan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2015. Melalui acara sosialisasi ini diharapkan komponen laporan keuangan berbasis akrual dapat berjalan dan laporan keuangan yang disusun dapat benar diperlukan adanya kerjasama antara pembuat neraca, bendahara barang, bendahara penerima, bendahara pengeluaran dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam menyajikan kebenaran dari masing-masing laporan.  Telah

dilaksanakan

pendampingan

(coaching

clinic) pembuatan laporan keuangan berupa neraca atau

Laporan

Anggaran

Realisasi (LRA)

Dinas/Instansi

se

Kabupaten Bantul secara rutin

setiap

selama

tahun

bulannya 2015

dengan kerjasama dengan Badan

Pengawasan

Keuangan Pembangunan (BPKP)

dan

Gambar 3.20 Pendampingan BPKP dalam Penyusunan Neraca Dinas/Instansi di Ruang Rapat DPPKAD

Perwakilan Propinsi DIY. Melalui pendampingan ini telah tersusun laporan keuangan berupa neraca dari seluruh SKPD dengan benar dan akuntabel sehingga Permasalahan: 1. Masih terdapat beberapa SKPD dalam menyusun neraca SKPD dilakukan oleh bendahara pengeluaran; 2. Kurang koordinasi antara penyusun neraca dan pengurus barang sehingga data aset yang disajikan dalam neraca tidak sama dengan data aset yang dilaporkan oleh pengurus barang. Solusi: 1. Pemisahan ketugasan antara penyusun neraca dan bendahara pengeluaran; 2. Meningkatkan koordinasi dalam entitas akuntansi antara penyusun neraca dan pengurus barang sehingga ada kesamaan data aset yang disajikan dalam neraca dan laporan aset;


38

Laporan Kinerja 2015 3. Petugas penyusun neraca dalam etintas akuntansi tidak hanya 1 (satu) penyusun neraca diharapkan ke depan penyusunan neraca dilakukan oleh 2 (dua) petugas penyusun neraca; 4. Pelaksanaan pendampingan penyusunan neraca dinas/instansi oleh Perwakilan BPKP Provinsi DIY lebih intensif dilaksanakan. 5. Diselenggarakan sosialisasi tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual.

4. Persentase Keakuratan Data Barang Milik Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 156 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dengan demikian prosentase keakuratan data barang milik daerah merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab DPPKAD sebagai pembantu pengelola BMD yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing SKPD dan membantu pengelola BMD dalam melaksanakan kewenangannya maka dalam rangka mendapatkan data aset daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan kondisi riil telah dilaksanakan program pengelolaan barang daerah yaitu dengan melaksanakan kegiatan penatausahaan aset daerah yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah. Setiap SKPD atau Unit Kerja selaku pengguna barang atau kuasa pengguna barang harus melakukan penatausahaan aset atas aset daerah yang berada di bawah penguasaannya. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang menyusun pelaporan aset daerah dengan menyajikan informasi terkait aset daerah pada waktu tertentu yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan disampaikan kepada Bupati Bantul melalui Pengelola Barang Daerah. Laporan-laporan barang daerah yang disusun oleh pengguna/kuasa pengguna barang dihimpun oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pembantu pengelola barang daerah menjadi Laporan Barang Milik Daerah Daerah yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah. Wewenang dan tanggungjawab DPPKAD sebagai pembantu pengelola BMD yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing SKPD dan membantu pengelola BMD dalam melaksanakan Pada saat laporan kinerja DPPKAD tahun 2015 disusun, laporan barang milik daerah Kabupaten Bantul tahun 2015 sedang dalam proses penyusunan laporan BMD sebagai dasar penyusunan neraca

Pemerintah

Kabupaten

Bantul.

menggabungkan seluruh laporan aset

Penyusunan

laporan

BMD

dilakukan

dengan

dari seluruh SKPD/Unit Kerja berdasarkan Kartu


39

Laporan Kinerja 2015 Inventaris Barang (KIB) A-F dengan Buku Inventarisasi (BI). Pengukuran kinerja persentase keakuratan barang milik daerah dilakukan dengan membandingkan data aset daerah setelah daudit oleh BPK dengan data aset dari bidang Aset Daerah pada tahun 2014 yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 3.17)

Tabel 3.17

Barang Milik Daerah Berdasarkan Neraca Kab. Bantul dan Data dari Bidang Aset DPPKAD Tahun 2014

Data Aset Tetap No

Selisih

Uraian Neraca (setelah audit)

1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Bidang Aset

Rupiah

121.908.411.118

125.853.759.878

(3.945.348.760)

349.219.098.977

373.482.917.051

(24.263.818.074)

Gedung dan bangunan

1.065.637.462.080

1.072.854.175.756

(7.216.713.677)

4

Jalan, jaringan dan irigrasi

1.507.407.780.931

1.506.658.775.052

749.005.880

5

Aset tetap lainnya

69.558.102.154

66.537.926.091

3.020.176.064

3.113.730.855.260

3.145.387.553.828

(31.656.698.568)

Jumlah

% -3,24

-6,95

-0,68

0,05

4,34

-1,02

Sumber data : DPPKAD tahun 2015

Tahun 2014 data aset yang disajikan pada neraca setelah diaudit BPK RI pada tahun 2015 terdapat selisih lebih sebesar Rp31.656.698.568,00 atau 1,02% dari data aset yang dihimpun oleh Bidang Aset DPPKAD. Selisih tersebut menginformasikan belum akuratnya data aset yang telah disusun melalui pelaksanaan program pengelolaan barang milik daerah. Sehingga capaian atas indikator kinerja akurasi data barang milik daerah adalah sebegai berikut: (lihat Tabel 3.18)

Tabel 3.18


Akurasi data barang milik daerah

Capaian Indikator Kinerja Akurasi Data BMD tahun 2015

Capaian Tahun 2014

72,96

Target

Realisasi

% Realisasi


85,00

85,00

100,00

85,00

Tahun 2015



85,00

40

Laporan Kinerja 2015 Capaian indikator kinerja ini sudah sesuai dengan target, keberhasilan ini didukung terlaksananya program pengelolaan barang daerah dengan sebelas kegiatan. Selama tahun 2015 dalam rangka mewujudkan capaian indikator kinerja ini telah dilaksanakan berbagai upaya yaitu sebagai berikut:  Telah

dilaksanakan

workshop

pengurus

barang

guna

meningkatkan

pemahaman/pengetahuan pengurus barang seluruh SKPD/Unit Kerja dalam mengelola barang daerah sehingga diharapkan seluruh pengurus barang di semua SKPD dalam melaksanakan ketugasan dapat lebih kapabel untuk menunjang keberhasilan pengelolaan barang milik daerah secara tertib, efektif, efisien dan taat pada aturan yang berlaku. Workshop tersebut diselenggarakan pada tanggal 9 s/d 11 Juni 2015 dengan tema workshop Pengurus Barang untuk mewujudkan laporan barang

milik

daerah

yang

akuntabel yang diselenggarakan di Gedung Induk Lantai 3 Komplek Parasamya dengan Gambar 3.21

Workshop Pengurus Barang Sekolah Dasar, tgl 9-11 Juni 2015

Kabupaten

peserta

Bantul

sebanyak

279

pengurus barang dari jajaran sekolah dasar (SD) se Kabupaten Bantul.

Tujuan workshop tersebut adalah meningkatkan pemahaman pengurus barang Sekolah Dasar dalam mengelola barang milik daerah yang ada di masing-masing sekolah dasar secara tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik. Acara workshop Pengurus Barang ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul bapak Drs. Riyantono, M.Si. Narasumber acara ini adalah Sekretaris DPPKAD yang menyampaikan materi tentang manajemen barang milik daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan narasumber dari Inspektorat Kabupaten Bantul menjelaskan tentang pengamanan barang milik daerah sebagai kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum.  Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah secara akurat, cepat, efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan barang milik daerah dengan mempergunakan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal, yaitu dengan mempergunakan Simda BMD yang dibuat oleh BPKP. Penggunaan aplikasi Simda BMD dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan BPKP Perwakilan Propinsi DIY sejak tahun 2012. Tahun 2015 telah diperoleh database aset/barang milik daerah pada aplikasi Simda BMD berdasarkan


41

Laporan Kinerja 2015 KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E dan KIB F yang merupakan gabungan dari 281 sekolah dasar dan 17 UPT, 60 SKPD, 28 Puskesmas, 47 SMP dan 34 SMA/SMK

sehingga

kedepan

akan memberi kemudahan dalam pelaporan

penatausahaan

barang milik daerah. Gambar 3.22 Aplikasi Simda Barang Milik Daerah

 Dalam rangka meningkatan keakuratan data barang milik daerah, tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Bantul telah mnyelenggarakan kegiatan sensus barang milik daerah di semua SKPD/Unit Kerja terdiri dari 60 SKPD, 28 Puskesmas, 47 SMP dan 34 SMA/SMK serta melaksanakan sensus ulang atas barang milik daerah seluruh sekolah dasar dan UPT PPD se Kabupaten Bantul yang berjumlah 281 sekolah dasar dan 17 UPT PPD. Pelaksanaan sensus ulang terhadap sekolah dasar dan UPT dikarenakan sensus barang milik daerah di seluruh jajaran SKPD/Unit Kerja termasuk sekolah dasar dan UPT PPD harus dilaksanakan dalam satu waktu tertentu (dalam tahun yang sama), padahal pada tahun 2014 telah dilaksanakan sensus barang milik daerah di seluruh sekolah dasar dan seluruh UPT PPD.

Sebagai pedoman pelaksanaan sensus adalah Peraturan Bupati

Bantul Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah. Sensus barang milik daerah tahun 2015 dilaksanakan secara serentak dari tanggal 18 Agustus 2015 s/d minggu I (pertama) bulan November 2015. Tim

sensus

barang

milik

daerah

Pemerintah Kabupaten Bantul dibagi menjadi beberapa kelompok. Masingmasing kelompok tim sensus BMD terdiri 5-6 orang telah melaksanakan sensus

barang

SKPD/Unik jadwal

milik

Kerja

yang

daerah

di

sesuai

dengan

ditetapkan

dengan

melakukan verifikasi atas laporan saldo Gambar 3.23

Sensus BMD di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Bantul

akhir Barang Milik Daerah per 31 Desember 2014 dan Laporan

Mutasi Semester I (pertama) tahun 2015; mencermati dan membenahi laporan terkait dengan temuan BPK pada tahun sebelumnya antara lain catatan BMD dalam KIB A-KIB F yang belum disertai dengan kode barang, masih banyak tahun perolehan belum dicantumkan; melaksanakan cek fisik atas keberadaan BMD yang tertulis dalam laporan KIB A-F dan BI.


42

Laporan Kinerja 2015 Data barang milik daerah yang telah disensus oleh Tim Sensus maka SKPD/Unit Kerja melakukan koreksi terhadap laporan barang milik daerah yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangai oleh pengguna/kuasa pengguna barang dengan diketahui oleh Tim Sensus BMD. Berdasarkan berita acara hasil sensus tersebut ditemukan barang milik daerah yang belum tercatat sebanyak Rp26.549.399.053,00 dan barang milik daerah yang belum diketemukan sebesar Rp4.489.689.909,00 dengan rincian sebagai berikut: (lihat Tabel 3.19) Tabel 3.19

Jumlah Barang Milik Daerah yang Belum Tercatat dan Diketemukan Hasil Sensus BMD Tahun 2015

No

Jumlah (Rupiah)

Uraian

BMD belum dicatat

1

Kib A (Tanah)

2

Kib B (Peralatan dan mesin)

3

Kib C (Gedung dan bangunan)

4

Kib D (Jalan, jaringan dan irigasi)

5

Kib E (Aset tetap laiinya)

6

Kib F (Kontruksi dalam pengerjaan)

BMD belum diketemukan

14.565.479.188 7.123.084.240 268.371.783 3.489.033.842 1.103.430.000

Jumlah

26.549.399.053

944.701.141 559.000.000 415.317.650 2.570.671.119 4.489.689.909

Sumber data : Bidang Aset DPPKAD, tahun 2015

Sensus BMD menghasilkan data BMD dengan rincian disajikan pada tabel sebagai berikut: (lihat Tabel 3.20) Data BMD Hasil Sensus Tahun 2015

Tabel 3.20

No

Uraian

1

Kib A (Tanah)

2

Kib B (Peralatan dan mesin)

3

Kib C (Gedung dan bangunan)

4

Kib D (Jalan, jaringan dan irigasi)

5

Kib E (Aset tetap laiinya)

6

Kib F (Kontruksi dalam pengerjaan)

Jumlah (Rupiah)

Jumlah

122.181.717.333 395.161.769.133 1.011.945.561.798 1.506.956.225.985 62.233.232.148 3.228.199.450 3.101.706.705.846



43

Laporan Kinerja 2015  Telah disusun Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD) tahun 2016, Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD (RKPBMD) tahun 2016, Daftar Kebutuhan BMD (DKBMD) tahun 2015, Daftar Kebutuhan Pemeliharaan BMD (DKPBMD) tahun 2016, Laporan Mutasi Semester II tahun 2014, Laporan Mutasi Semester I tahun 2015, dan Laporan BMD tahun 2014.  Sebagai hasil inventarisasi barang milik daerah berdasarkan daftar rekapitulasi inventaris yang dibuat dan dilaporkan dari seluruh SKPD (60 SKPD) dan unit kerja (120 unit kerja) sebagai pengguna barang secara periodik yaitu semesteran dan tahunan dalam bentuk laporan, telah tersusun daftar rekapitulasi barang milik daerahPemerintah Kabupaten Bantul tahun 2014 dan daftar rekapitulasi barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Bantul Semester I Tahun 2015.  Telah disusun daftar pengadaan barang milik daerah tahun 2014 yang disusun dengan menggunakan laporan seluruh SKPD/unit kerja tentang pengadaan barang milik daerah tahun 2014 dengan dana yang bersumber dari APBD maupun non APBD yang dilengkapi dokumen pengadaan barang dari seluruh SKPD/unit kerja. Laporan atas hasil pengadaan barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna barang selama tahun 2014 berdasarkan ketentuan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah maka status pengguna barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati yaitu dengan ditetapkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 392 Tahun 2015 tentang Status Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014.  Salah satu pengelolaan Aset daerah adalah penghapusan dan pemindahtanganan. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah.

Untuk aset yang sudah lama dan tidak dapat digunakan

secara optimal lagi oleh pemerintah daerah, aset tersebut dapat dilakukan penghapusan, selain itu secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Selama tahun 2015 telah diterbitkan 19 Surat Keputusan Bupati Bantul tentang penghapusan barang

milik

daerah

berupa

bangunan

gedung

yang

tidak

memenuhi

syarat

teknis/kebutuhan ruang untuk peningkatan pelayanan dan akan dibangun kembali dan beberapa kendaraan dinas dan barang inventaris dari daftar barang milik daerah.


44


Gambar 3.24

Barang Milik Daerah diusulkan penghapusan

yang

Kegiatan penghapusan telah menyelenggarakan pemindahtangan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta dengan menjual secara lelang di muka umum barang inventaris barang milik Pemerintah Kabupaten Bantul berupa 10 unit kendaraan bermotor roda empat, 46 unit kendaraan roda dua dan 13 unit kendaraan roda enam. Pendapatan asli daerah yang diperoleh dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp844.934.170,00 terdiri dari sebagai berikut: 1. Penjualan

peralatan/perlengkapan

kantor

tidak

terpakai

sebesar

Rp31.150.000,00; 2. Penjualan kendaraan dinas roda dua sebesar Rp41.214.070,00; 3. Penjualan kendaraan dinas roda dua sebesar Rp473.096.100,00; 4. Penjualan bahan-bahan bekas bangunan sebesar Rp74.224.000,00;dan 5. Penjualan hasil peternakan sebesar Rp225.250.000,00  Dari pentaan aset diperoleh data barang milik daerah yang telah dipinjampakaikan kepada instansi vertikal tahun 2015 yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 3.21)

Tabel 3.18

No

Daftar BMD yang dipinjampakaikan s/d Tahun 2015

Jenis Barang Milik Daerah

Jumlah

1

Gedung dan Bangunan

4

2

Kendaraan dinas roda 4

10

3

Kendaraan dinas roda 2

15

4

Peralatan dan mesin

131

Jumlah

160

. Sumber data : Bidang Aset DPPKAD, tahun 2015 Pada tahun 2015 telah disewakan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan kepada pihak ke-tiga dengan ditetapkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 481 tahun 2014 tentang penyewaan tanah dan gedung eks Transito kepada PT Bantul Jaya dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 522 tahun 2015 tentang penyewaan sebagain tanah di


45

Laporan Kinerja 2015 Kompleks Perkantoran Manding Pemerintah Kabupaten Bantul kepada PT BPD DIY. Sampai tahun 2015 barang milik daerah berupa tanah dan gedung yang disewakan kepada pihak ke-tiga yaitu sebagai berikut: (lihat tabel 3.22) Daftar Tanah dan Gedung Pemda yang Disewakan s.d Tahun 2015

Tabel 3.22

No

Pemohon

1

SMP Unggulan Aisyiah Bantul

Gedung Eks Dikmenof

2

PT Bantul Jaya Utama

Tanah dan gedung Transito Kab. Bantul

3

PT BPD DIY

Tanah di kompleks Perkantoran Manding

Pemanfaatan

Jangka waktu sewa

SMP Unggulan Aisyiah Bantul

15 Juni 2012 s/d 14 Juni 2017

Tanah dan Bangunan

eks

2 April 2015 s/d 1 April 2016

Mess Persiba Kantor Kas BPD DIY Cabang Bantul

14 Desember 2015 s/d 13 Desember 2020


Pemanfaatan barang milik daerah melalui penyewaan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan dengan pihak ke-tiga sebagaimana pada tabel diatas, tahun 2015 telah disetor biaya sewa ke Kas Daerah tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp8.550.000,00 dari PT Bantul Jaya Utama dan tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp15.000.000,00 dari BPD DIY.  Telah dilaksanakan pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah, sesuai dengan ketugasan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pembantu pengelola barang milik daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan menyimpan seluruh bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan Pemerintah Daerah dan bukti kepemilikan kendaraan dinas/operasional. Sebagai titik berat kegiatan ini adalah penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif sehingga barang milik daerah

dapat

dipergunakan/dimanfaatkan

secara

optimal

serta

terhindar

dari

penyerobotan, pengambil alihan atau klaim dari pihak lain. Tahun 2015 kegiatan ini telah melakukan pengamanan atas bukti kepemilikan tanah sebanyak 249 sertifikat disimpan di deposit box pada Bank Pembangunan daerah DIY Cabang Bantul. Sedang pengamanan atas dokumen kepemilikan kendaraan dinas/operasional sampai dengan tahun 2015 sebanyak 1.671 BPKB telah disimpan oleh Bidang Aset DPPKAD, adapun rincian kepemilikan kendaraan dinas adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 3.23.)


46

Laporan Kinerja 2015 Daftar Dokumen Kepemilikan Kendaraan Dinas/Operasional s/d Tahun 2015

Tabel 3.23

No

Uraian

Jumlah

1

Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Roda 6

46

2


323

3


42

4


1260

Jumlah BPKB Kendaraan Dinas

1671

Sumber data : Bidang Aset DPPKAD tahun 2015

Permasalahan : Opiini WTP atas LKPD yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bantul selama tiga tahun berturut-turut dengan paragraf penjelasan antara lain tentang tata kelola aset tetap yang belum memadai. Penyebab belum memadai tata kelola aset tetap yaitu sebagai berikut: 1. Masih terdapat beberapa SKPD/Unit Kerja belum menganggap pengurusan barang milik daerah sebagai hal penting dan menjadi prioritas; 2. Masih terdapat beberapa pengguna barang/kuasa pengguna barang yang kurang memahami tentang pentingnya pengelolaan barang daerah dibawah kekuasaannya secara tertib sesuai aturan yang berlaku, sehingga laporan aset yang disajikan kurang akurat berdampak atas kekauratan laporan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan neraca Kabupaten Bantul; 3. Dokumen barang milik daerah sebagaian tidak ada; 4. Keterbatasan SDM pengelola barang milik daerah pada SKPD/Unit Kerja; 5. Belum dilaksanakan secara keseluruhan pengelolaan barang milik daerah

dengan

memperggunakan Simda BMD, sehingga penatausahaan barang milik daerah masih dilaksanakan secara manual yang memakan waktu yang lama dan menjadi tidak efisien; 6. Simda BMD belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Solusi : 1. Membangun komitem seluruh kepala SKPD/Unit Kerja sebagai pengguna/kuasa pengguna barang daerah berserta seluruh jajarannya untuk melakukan tata kelola aset daerah dibawah kekuasaan secara tertib adminsitrasi; 2. Ketepatan dan kebenaran laporan BMD telah dipergunakan sebagai salah satu indikator kinerja untuk mengevaluasi kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;


47

Laporan Kinerja 2015 3. Tata kelola aset daerah dari perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah dilaksanakan dengan menggunakan Simda BMD; 4. Meningkatkan tunjangan pengurus barang milik daerah; 5. Memberikan sanksi bagi SKPD/Unit Kerja yang belum menyampaikan laporan BMD semesteran/tahunan berupa penundaan pencairan uang persediaan (UP); 6. Melaksanakan inventarisasi dan sensus barang milik daerah secara mandiri di masingmasing SKPD/Unit Kerja; dan 7. Dalam meningkatkan keterbatasan SDM pengelola BMD antara lain melaksanakan secara rutin workshop pengurus barang.


Sasaran II

Capain ke tiga indikator kinerja dari sasaran II menunjukkan dua indikator kinerja dengan katagori capain SANGAT BAIK dan satu indikator kinerja dengan katagori capaian SEDANG. Capaian atas ke tiga indikator kinerja dari sasaran meningkatkan kemampuan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Persentase Daerah

Pertumbuhan

Pendapatan

Indikator persentase pertumbuhan pendapatan daerah dipergunakan untuk menginformasikan kinerja atas pendapatan daerah, tahun 2015 pertumbuhan pendapatan daerah ditargetkan memiliki pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 9,97% atau tahun 2015 pendapatan daerah ditargetkan bertambah sebesar Rp180.812.298.588,89 dari target pendapatan daerah tahun 2014. Tahun 2015 pertumbuhan pendapatan daerah yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bantul menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan persentase pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 7,20% atau pendapatan daerah yang telah dicapai tahun 2015 menunjukkan adanya peningkatan atau bertambah sebesar Rp130.571.506.086,48 dari pendapatan daerah yang telah dicapai tahun 2014. Pertumbuhan pendapatan daerah baik target dan realisasi tahun 2015 disajikan pada tabel sebagai berikut: (lihat Tabel 3.24)


48

Laporan Kinerja 2015 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2015

Tabel 3.24

Dalam jutaan Rupiah

Tahun 2014

Tahun 2015

Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Uraian Target

Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah Pendapatan Daerah

Realisasi

Target

Realisasi

Target Rupiah

Target %

Realisasi Rupiah

Realis asi %

288.038,73

357.411,06

335.797,05

383.889,90

47.758,32

16,58

26.478,84

7,41

1.042.578,60

1.036.632,90

1.054.209,87

1.041.842,46

11.631,27

1,12

5.209,56

0,50

402.629,81

419.873,18

524.052,52

518.756,28

121.422,70

30,16

98.883,10

23,55

1.733.247,14

1.813.917,14

1.914.059,44

1.944.488,65

180.812,30

10,43

130.571,51

7,20

Sumber data : Simda Keuangan Daerah, data sementara per Januari 2015 (sebelum diaudit BPK RI)

Tabel sebagaimana tersebut diatas menunjukkan tahun 2015 sumber-sumber pendapatan daerah baik target maupun realisasi memilki pertumbuhan yang positif. Dari ke-tiga sumber pandapatan daerah tersebut, lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang tertinggi dengan tingkat presentase sebesar 23,55%. Pertumbuhan pendapatan selanjutnya dari pendapatan asli daerah dengan persentase pertumbuhan pendapatan sebesar 7,41%. Sedang pertumbuhan pendapatan terendah dari dana perimbangan dengan persentase pertumbuhan pendapatan sebesar 0,50%. Capaian atas indikator kinerja persentase pertumbuhan pendapatan daerah sebagai berikut: (lihat tabel 3.25)

Tabel 3.25


Persentase pertumbuhan pendapatan daerah

Capaian Indikator Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2015

Capaian Tahun 2014

Target

Realisasi

% Realisasi


19,43

10,43

7,20

69,00

10,43

Tahun 2015


69,00

Capaian atas indikator kinerja ini sebesar 69% katagori SEDANG, tidak tercapainya target indikator kinerja persentase pertumbuhan pendapatan daerah dipengaruhi oleh target bertambahnya


49

Laporan Kinerja 2015 pendapatan daerah tahun 2015 lebih besar daripada bertambahnya pendapatan daerah yang telah dicapai tahun 2015. Selain itu juga dipengaruhi oleh sebagai berikut: 1. Tahun 2015 pendapatan asli daerah ditargetkan bertambah sebesar Rp47.758.321.988,20 atau meningkat sebesar 16,58% dari target tahun 2014, sedang realisasi pendapatan asli daerah bertambah sebesar sebesar Rp26.478.841.427,66 atau meningkat 7,41% dari realisasi tahun 2014. Pertumbuhan sumber-sumber pendapatan asli daerah disajikan pada tabel sebagai berikut: (lihat Tabel 3.26)

Pertumbuhan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015

Tabel 3.26

dalam Jutaan Rupiah Tahun 2014

Tahun 2015


Uraian Target

Pendapatan Daerah

Realisasi

Target

Realisasi

Target Rupiah

Pajak 77.892

99.558

93.710

123.257

15.818

26.470

26.005

19.765

22.840

(6.705)

12.639

12.643

18.373

18.380

5.735

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

171.038

219.204

203.949

219.413

32.911

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

288.039

357.411

335.797

383.890

47.758

Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Target %

20,31

-25,33

45,38

19,24

16,58

Realisasi Rupiah

23.699

(3.164)

5.736

208

26.479

Realisa si %

23,80

-12,17

45,37

0,09

7,41

Sumber data : Simda Keuangan Daerah, data sementara per 31 Desember 2015 sebelum diaudit BPK

Tabel tersebut diatas diperoleh informasi bahwa dari ke empat sumber pendapatan asli daerah terdapat satu sumber pendapatan asli daerah yang dicapai tidak sesuai dengan yang ditargetkan yaitu persentase pertumbuhan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2015 ditargetkan mengalami kenaikan sebesar 19,24% atau bertambah sebesar Rp32.911.156.650,00 dari target tahun 2014, sedang pertumbuhan pendapatan dari lainlain pendapatan asli daerah yang sah yang dicapai tahun 2015 mengalami peningkatan hanya sebesar 0,09% atau hanya bertambah sebesar Rp208.141.430,00. 2. Tahun

2015

pendapatan

dana

perimbangan

ditargetkan

bertambah

sebesar

Rp11.631.273.006,00 atau meningkat sebesar 1,12% dari target tahun 2014, sedang realisasi pendapatan dana perimbangan bertambah sebesar sebesar Rp5.209.562.203,00 atau meningkat 0,50% dari realisasi tahun 2014. Pertumbuhan pendapatan dari sumbersumber dana perimbangan disajikan pada tabel sebagai berikut: (lihat Tabel 3.27)


50

Laporan Kinerja 2015 Pertumbuhan Sumber-sumber Pendapatan Dana Perimbangan Tahun 2015

Tabel 3.27

dalam jutaan Rupiah Tahun 2014

Tahun 2015


Uraian Target

Bagi Hasli Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan

Realisasi

Target

Realisasi

Target Rupiah

32.412

26.466

36.186

26.632

3.774

949.252

949.252

942.851

942.851

(6.401)

60.914

60.914

75.173

72.360

14.259

1.042.579

1.036.633

1.054.210

1.041.842

11.631

Targe t %

Realis asi Rupiah

11,64

166

-0,67

(6.401)

23,41

11.445

1,12

5.210

Realis asi % 0,63

-0,67

18,79

0,50

Sumber data : Simda Keuangan per 31 Desember 2015, data sementara sebelum diaudit

Ke tiga sumber pendapatan dana perimbangan menunjukkan target bertambahnya masing-masing

sumber-sumber

dana

perimbangan

tidak

tercapai

dikarenakan

penerimaan dana perimbangan tergantung dengan alokasi pagu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 3. Tahun 2015 lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan bertambah sebesar Rp121.422.703.595,20 atau meningkat sebesar 30,16% dari target tahun 2014, sedang realisasi

pendapatan

dana

perimbangan

bertambah

sebesar

sebesar

Rp98.883.102.456,35 atau meningkat 23,55% dari realisasi tahun 2014. Pertumbuhan pendapatan dari sumber-sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah disajikan pada tabel sebagai: (lihat Tabel 3.28) Pertumbuhan Sumber-sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2015 (dalam Jutaan Rupiah)

Tabel 3.28

Tahun 2014

Tahun 2015


Uraian Target

Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian Otonomi Khusus

Realisasi

Target

Realisasi

Target Rupiah

1.878

3.413

6.160

5.175

4.282

83.287

98.768

130.830

127.656

47.543

285.847

285.847

354.195

354.195

68.348

dan


Target %

2,28

0,57

0,24

Realisa si Rupiah

1.761

28.888

68.348

Realis asi %

51,60

29,25

23,91

51

Laporan Kinerja 2015 Tahun 2014


Tahun 2015

Uraian Target

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Pendapatan lainlain pendapatan daerah yang sah

Realisasi

Target

Realisasi

Target Rupiah

31.618

31.845

32.867

31.731

1.249

402.630

419.873

524.053

518.756

121.423

Target %

0,04

30,16

Realisa si Rupiah

(114)

98.883

Realis asi %

-0,36

23,55

Sumber data : Simda Keuangan Daerah per 31 Desember 2015, data sementara sebelum diaudit

Tidak tercapainya target pertumbuhan pendapatan daerah dari ke empat sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu penerimaan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya tahun 2015 ditarget bertambah sebesar 0,04% atau sebesar Rp1.249.137.200,00 dari target tahun 2014 dan realisasi penerimaan bantuan keuangan dari

provinsi

atau

Rp113.892.800,00

pemerintah atau

dengan

daerah

lainnya

persentase

mengalami

pertumbuhan

penurunan yang

negatif

sebesar 0,36%.

Penerimaan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya tergantung dari pagu alokasi penerimaan dari pemerintah Provinsi DIY.

Selama tahun 2015 untuk mendukung indikator kinerja ini telah dilaksanakan empat kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Adapaun upaya-upaya yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut:  Telah menfasilitasi penyusunan formulir 1721-A2 yang memuat penghasilan dan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 periode tahun 2014 masing-masing PNS/CPNS se-Kabupaten Bantul sebanyak 10.281 formulir 1721 A-2. Formulir ini telah didistribusikan ke seluruh PNS/CPNS sebagai lampiran SPT Tahunan (tahun 2014) yang dilaporkan ke Kantor Pajak Pratama. Selain itu kegiatan ini juga telah menyusun SPT masa bulan Desember tahun 2014. Kegiatan

ini

juga

menfasilitasi

telah

pelaksanaan

sosialisasi e-filling oleh Kantor Pajak

Pratama

tanggal

17

bertempat Lantai

di

3

sosialisasi dinas/instansi

Bantul

pada

Februari

2015

Gedung

Induk

dengan

peserta

bendahara se

gaji

Kabupaten

Bantul. Dalam acara sosialisasi

Gambar 3.24

ini disampaikan tentang cara


Sosialisasi e-filling oleh Kantor Pajak Pratama Bantul

52

Laporan Kinerja 2015 penyampaian

SPT

secara

elektronik

yang

dapat

dilakukan

melalui

website

Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Pelaporan SPT Tahunan melalui e-filling dapat menghindari antrian yang panjang saat pelaporan.  Dalam rangka meningkatkan pemahaman peran dana bagi hasil pajak penghasilan orang pribadi dan ketentuan/tata cara perpajakan terkait dengan pasal 21 dan PPh pasal 25/29 telah diselenggarakan dua kali sosialisasi pajak penghasilan orang pribadi pasal 21 dan pasal 25 yaitu pada tanggal 1 Oktober 2015 bertempat di Gedung Induk Lantai 3 Kompleks Parasamya Bantul peserta 100 orang perangkat desa dari 75 desa di Kabupaten Bantul dan tanggal 11 dan 13 November 2015 dengan peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Pendidikan Dasar sebanyak 200 (orang). Penyelenggaraan ke-2 (dua) sosialisasi tersebut bertempat di Gedung Induk Lantai 3 Kompleks Parasamnya.  Melalui kegiatan pengelolaan dana perimbangan telah memperlancar penyaluran dana perimbangan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi ke kas daerah dengan telah ditransfer dana perimbangan sebesar Rp1.519.047.148.289,89 atau terealisasi 96,25% terdapat

selisih

kurang

sebesar

Rp59.215.243.816,39

dari

target

sebesar

Rp1.578.262.392.106,28 (data sementara per 7 Januari 2015, sebelum dilakukan audit oleh BPK RI).  Telah dilaksanakan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan cukai ilegal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Bentuk kegiatan ini adalah melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pita cukai rokok ilegal di pasar Imogiri dan pasar Barongan oleh Tim Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal terdiri dari unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Polres, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Sat.Pol.PP dan Bagian Hukum. Hasil pengawasan dan pemantauan tidak ditemukan pita cukai illegal di kedua pasar tersebut.

Selain itu

kegiatan ini juga telah mengadakan sosialisasi ketentuan bidang cukai bertempat di desa Selopamioro, Imogiri, pada tanggal 28 Mei 2015 dengan peserta 80 petani tembakau dari

kecamatan

Imogiri,

kecamatan Pundong, kecamatan Jetis,

kecamatan

Piyungan,

kecamatan Pleret dan kecamatan Bambanglipuro.

Acara

diselenggarkan

berkerjasama

dengan

Dinas

Kehutanan,

Pertanian materi

ini

dan yang

disampaikan tentang penggunaan dana Gambar 3.25

Sosialisasi DBH Cukai Hasil Tembakau di Desa Selopamioro Imgiri


bagi

hasil

cukai

hasil

tembakau untuk

53

Laporan Kinerja 2015 peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau. Dalam sosialisasi tersebut juga disampaikan informasi tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) telah dibuat sarana penyimpanan cukai hasil tembakau (gudang

tembakau di Siluk), pembelian alat rajang, pembibitan tembakau.

Sosialisasi pengunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau juga diselenggarakan pada tanggal 17 November 2015 dengan peserta petani tembakau dari wilayah kecamatan Pleret dan kecamatan Piyungan. Selain itu juga telah dipasang baliho di beberapa titik di jalan yaitu Kreteg Abang (kecamatan Sanden),

barat

(kecamatan

makam

Imogiri),

(kecamatan perempatan Sewon)

dan

(kecamatan

Raja-raja Potorono

Banguntapan), Pacar pasar

(kecamatan Sungapan

Sedayu).

Tujuan

sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman

kepada

masyarakat

tentang cukai tembakau dan hasil Gambar 3.26 Baliho DBHCHT

berbagai olahan tembakau lainnya, agar masyarakat lebih mengerti dan

memahami arti pentingnya ketentuan cukai tembakau terhadap kegiatan pembangunan. Sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam bentuk peredaran cukai palsu dan peredaran barang barang dari tembakau dan hasil olahan tembakau tanpa cukai.

2. Derajat Desentralisasi Fiskal/Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah

Derajat desentralisasi fiskal atau rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah dipergunakan untuk menginformasikan kontribusi atau peranan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah. Tahun 2015 rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah ditargetkan sebesar 17,54% terealisasi 19,74%. Target dan realisasi pendapatan asli daerah dalam memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 3.29 dan Grafik 3.27)


54


Derajat Desentralisasi Fiskal/Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2015

Tabel 3.29

Uraian

Target (Rupiah)

Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah Pendapatan Daerah Rasio PAD terhadap Pendapatan daerah

Realisasi (Rupiah)

335.797.050.980,39

383.889.904.150,34

1.054.209.874.000,00

1.041.842.461.074,00

524.052.518.106,28

518.756.283.557,89

1.914.059.443.086,67

1.944.488.648.782,23

17,54

19,74

Sumber data : Simda Keuangan Daerah, data sementara per 31 Desember 2015, diolah (sebelum diaudit BPK RI)

Dari tabel 3.29 dan grafik 3.27 26.68

27.38

menunjukkan bahwa kontribusi terbesar

53.58

55.08

pendapatan dana

19.74

17.54

sebagai

sumber

daerah

perimbangan

target

55,08%

adalah dengan

terealisasi

53,58%, sementara kontribusi Target

Realisasi

terendah

bersumber

dari

pendapatan asli daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah

Grafik

3.27

Dana Perimbangan

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kontribusi Sumber-sumber Pendapatan Daerah terhadap Pendapatan Daerah

target

17,54%

terealisasi

19,74%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi kontribusi dana perimbangan mengalami penurunan atau berkurangnya ketergantungan pendapatan daerah terhadap pendapatan dari dana perimbangan meskipun persentase penurunan relatif kecil yaitu sebesar 2,20% dari yang ditargetkan, sedangkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 1,50% dari ditargetkan yaitu sebesar 17,54% tercapai 19,74%. Pada tahun 2015 tabel dan grafik tersebut diatas juga menginformasikan pendapatan asli daerah memiliki kinerja pendapatan yang baik ditunjukkan dengan tercapainya target pendapatan daerah sebesar Rp383.889.904.150,34 dari target sebesar Rp335.797.050.980,39 atau terealisasi 114,32%. Capaian atas indikator kinerja derajat desentralisasi fiskal/rasio PAD terhadapat Pendapatan Daerah tahun 2015 adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 3.30)


55

Laporan Kinerja 2015 Capaian Derajat Desentralisasi Fiskal/Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2015

Tabel 3.30

Tahun 2015 Indikator Kinerja Utama

Derajat desentralisasi fiskal/Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah

Capaian Tahun 2014

Target

Realisasi

% Realisasi


19,7

17,54

19,74

112,53

17,54


112,53

Sumber data : Simda Keuangan Daerah, data sementara per 31 Desember 2015 sebelum diaudit BPK, diolah

Katagori SANGAT BAIK telah dicapai indikator derajat desentralisasi/rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah. Keberhasilan atas capaian indikator kinerja tersebut didukung dengan terlaksananya enam kegiatan pada program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan satu kegiatan dari program penataan peraturan perundang-undangan. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan selama tahun 2015 antara lain sebagai berikut:  Menyelenggarakan intensifikasi penerimaan PBB tahun 2015 dari tanggal 14 Agustus sampai dengan 15 September 2015 bertempat di 17 kecamatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kegiatan intensifikasi penerimaan PBB P2 dilaksanakan oleh tim intensifikasi Bantul.

PBB

Maksud

Kabupaten dilaksanakan

kegiatan ini adalah meningkatkan peran partisipasi masyarakat dalam membayar

PBB

sebelum

jatuh

tempo.

Peserta

kegiatan

intensifikasi PBB P2

adalah

camat, lurah desa, petugas yang menangani Gambar 3.28

Kegiatan Intensifikasi PBB P2 tanggal 15 September 2015

kecamatan

PBB dan

P2 desa

tingkat berserta

seluruh dukuh. Melalui kegiatan ini seluruh dukuh sesuai dengan wilayah administrasinya telah melaporkan perkembangan penerimaan dan penyetoran PBB P2. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat Bantul sebagai wajib pajak untuk melakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo kegiatan ini juga telah


56

Laporan Kinerja 2015 menyelenggarakan sosialisasi dengan menginformasikan berbagai kemudahan wajib pajak dalam membayar PBB antara lain dengan menggunakan media sebagai berikut:



Pemasangan baliho

tentang

himbauan kepada masyarakat Bantul dalam membayar PBB P2

sebelum

jatuh

tempo

(sebelum tanggal 30 September 2015). Baliho ini diletakkan di lokasi yang strategis antara lain di jalan Bantul dan perempatan jalan Palbapang;

Gambar 3.29

Baliho tentang Himbauan Membayar PBB sebelum jatuh tempo

 Pemasangan spanduk di 75 desa yang berisi himbauan kepada warga desa membayar PBB P2 sebelum jatuh tempo;  Penyuluhan PBB P2 kepada wajib pajak melalui siaran langsung di Bantul Radio  Mengikuti kegiatan Bantul Expo dengan membuka stand Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tanggal 26 Juli s/d 5 Agustus 2015. Keikutsertaan DPPKAD dalam kegiatan

Bantul Expo selain ikut meramaikan kegiatan tahunan Bantul Expo bertujuan untuk memberi berbagai informasi tentang pajak daerah yang dikelola

dan

pelayanan

menyelenggarakan

pembayaran

PBB

P2

sehingga masyarakat dapat melakukan pembayaran PBB P2 di stand DPPKAD tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan DPPKAD karena DPPKAD berkerjasama Gambar 3.30

Stand DPPKAD Kab. Bantul di kegiatan tahunan Bantul Expo

dengan BNI 46 ke Kantor Pelayanan DPPKAD karena DPPKAD berkerjasama dengan BNI 46 dan BRI Syariah waktu pelayanan dan penerimaan pembayaran PBB P2 mulai jam 15.00–20.00 WIB di stand DPPKAD di arena Bantul Ekspo, kompleks Pasar Seni Gabusan. Selain itu

juga

diselenggarakan

undian

pembayaran PBB P2 bagi wajib pajak PBB Gambar 3.31

Hadiah Undian Pembayaran PBB P2

P2

pembayaran

yang PBB

telah P2

melakukan tahun

2015

dibuktikan dengan bukti pembayaran.


57

Laporan Kinerja 2015  Dikeluarkan

Surat

Edaran

Sekretaris

Daerah

Kabupaten

Bantul

Nomor

973/01608/DPPKAD tentang Bulan Panutan Pembayaran PBB Tahun 2015 bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu pada bulan Mei 2015. Surat edaran tersebut berisi himbauan bahwa bagi PNS yang berdomisili di Kabupaten Bantul dan bertempat tinggal di rumah atas nama sendiri dihimbau segera membayar PBB Tahun 2015 di loket pembayaran yang dapat dilaksanakan melalui BPD DIY, BRI Syariah dan Bank BNI dan segera menyerahkan fotocopy bukti pembayaran PBB Tahun 2014 masingmasing instansi.  Dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) agar target penerimaan PBB P2 tercapai, kegiatan ini telah memberikan uang stimulan pelunasan PBB kepada para pihak yang terkait pengelolaan PBB P2 bagi kecamatan, desa dan dukuh se Kabupaten Bantul.

Pemberian uang

stimulan berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 356 Tahun 2015 tentang Pemberian Uang Stimulan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) bagi kecamatan, desa, dan dukuh se-Kabupaten Bantul tahun anggaran 2015.  Sesuai dengan komitmen Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak daerah khususnya wajib pajak BPHTP pada tanggal 8 Mei 2015 bertempat di Pendopo Parasamya Kabupaten Bantul, telah

dilaksanakan

Launching

Program Validasi Jumat Sehari BPHTB (DASI JUMARI). Melalui Validasi Jumat Sehari BPHTB proses

penyelesaian

daerah

BPHTB

setiap

hari

pajak

dilaksanakan

Jum

at

bisa

diselesaikan pada hari itu juga dengan Gambar 3.31 Launching Program DASI JUMARI

persyaratan

yang

ditentukan.

 Melaksanakan operasi non yustisi pajak reklame dengan penindakan atas papan reklame yang tidak berijin dan jatuh tempo atau telah habis masa ijinnya sebanyak 29 papan reklame di sepanjang jalan utama di wilayah Kabupaten Bantul antara lain penertiban reklame di jalan ring road selatan

depan

UMY,

jalan

Gambar 3.32

Operasi Non Yustisi Pajak Reklame di Jalan

Parangtritis, jalan Bantul;


58

Laporan Kinerja 2015  Menyelenggarakan rapat koordinasi secara rutin setiap bulan dengan melibatkan 16 SKPD penghasil dalam bentuk rekonsiliasi dan evaluasi atas realisasi pendapatan asli daerah yang dicapai oleh masing-masing SKPD penghasil. Sehingga kinerja atas pencapaian target pendapatan asli daerah yang diampu oleh masing-masing SKPD penghasil dapat diketahui, serta dilaksanakan evaluasi bagi SKPD penghasil dengan target pendapatan asli daerah belum tercapai setiap triwulan sesuai dengan target pendapatan asli daerah yang diatur dalam Anggaran Kas Kabupaten Bantul.  Telah dilaksanakan pengelolaan PBB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2). Sehingga

proses

penilaian,

pendataan, penetapan,

pengadministrasian, pemungutan/penagihan pelayanan

PBB

dilaksanakan

P2

oleh

dan telah

Pemerintah

Kabupaten Bantul. Pada tanggal 29

Januari

2015

telah

dilaksanakan proses cetak masal Gambar 3.33

Proses Cetak Masal SPPT PBB di Ruang Pendaftaran dan Penetapan

SPPT PBB sebanyak 603.983 lembar yang dilanjutkan dengan

proses pengesahan dengan membubuhkan cap Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.  Telah diselenggarakan Penyerahan SPPT PBB secara simbolis pada tanggal 10 Maret 2015 bertempat di Pendopo Parasamya oleh Bupati Bantul. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2015 secara

simbolis

ditandai

dengan

diserahkan SPPT PBB P2 tahun 2015 oleh Wakil Bupati Bantul Drs. H. Sumarno,

P.R.S.

Tirtohargo,

Lurah

kepada Mangunan

Lurah dan

Lurah Triwidadi sebagai perwakilan lurah se Kabupaten Bantul dan ketiga lurah tersebut juga menerima piagam penghargaan sebagai desa

Gambar 3.34

yang tercepat dalam membayar pajak

Penyerahan SPPT PBB Tahun 2015 secara Simbolis

PBB di Kabupaten Bantul tahun 2015.  Dalam rangka terciptanya pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Bantul dengan baik dan meningkatnya kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan sebelum jatuh tempo selain kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut diatas juga diselenggarakan acara sosialisasi kepada seluruh camat, lurah dan dukuh. Acara sosialisasi PBB P2 dimaksudkan


59

Laporan Kinerja 2015 meningkat peran serta aparat pengelola PBB P2 mulai dari pedukuhan, desa, kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya pencapaian target pendapatan asli daerah dari PBB P2. Penyelenggaraan acara sosialisasi PBB P2 dari bulan April s/d Juni 2015 bertempat di 17 kecamatan sesuai dengan

jadwal

yang

telah

ditetapkan. Dalam acara sosialisasi juga dilakukan pengundian hadiah untuk wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak PBB P2 lebih awal

dan

pengundian sosialisasi Gambar 3.35

dilaksanakan

Penyerahan Hadiah bagi WP yang membayar PBB lebih awal dalam acara sosialisasi PBB di Kec. Sedayu

akan

dilakukan

di

akhir

acara

ini.

Juga

telah

kerjasama

dengan

bank sebagai tempat pembayaran untuk menerima pembayaran PBB yaitu PT BPD DIY, PT Bank BRI Syariah dan PT BNI (Persero) TBK sehingga memudahkan wajib pajak membayar PBB P2.  Sebagai upaya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak sehingga wajb pajak daerah sebagai pengguna atas pelayanan yang telah diselenggarakan merasa puas dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Selama tahun 2015 petugas pelayanan pajak telah melayani wajib pajak sesusi Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan sebanyak 25.188 wajib pajak. DPPKAD berkomitmen dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dengan menyediakan ruangan pelayanan dengan tata ruang yang lebih representatif antara lain ruangan pelayanan yang sejuk, kursi tunggu, pervorator karcis, sim atrian wajib pajak

Gambar 3.36 Ruang Pelayanan Wajib Pajak Daerah

serta penyediaan SIM pendapatan yang terintegrasi

sampai

proses

pelaporan,

memberikan piagam pengukuhan wajib pajak

dan

piagam

yang

berisi

pengumuman tarif pajak restoran kepada pengelola hotel dan restoran di wilayah Kabupaten

Bantul,

serta

menyediakan

berbagai blangko antara lain blangko Gambar 3.38

Sim Pelayanan Pajak Daerah


60

Laporan Kinerja 2015 permohonan pajak daerah, surat setoran pajak daerah, blangko validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-PHTB).  Dalam rangka memberi penjelasan kepada masyarakat sebagai obyek pajak daerah tentang apa saja pajak yang harus dibayar dan mekanisme pembayaran pajak daerah serta menjelaskan dasar hukum atas pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah serta manfaat

penerimaan

pajak

daerah

untuk

meningkatkan

pelayanan

publik

yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah dilaksanakan sosialisasi pajak daerah di 17 kecamatan. Adapun acara sosialisasi pajak daerah antara lain telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015 bertempat di Aula Kecamatan

Pajangan,

telah

dilaksanakan sosialisasi pajak daerah, dihadiri

oleh

perwakilan

DPPKAD,

Kecamatan Pajangan, seluruh dukuh di Kecamatan Pajangan, dan perwakilan wajib

pajak.

Dalam

kesempatan

Gambar 3.39

tersebut disosialisasikan tentang 11

Sosialisasi Pajak Kecamatan Pajangan

Daerah

di

pajak daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, perolehan ke-sebelas pajak daerah disetorkan ke Kas Daerah dan dimanfaatkan untuk membiayai

jalannya

roda

pemerintah

dalam

memberikan

pelayanan

publik

serta

meningkatkan kemandirian daerah.

3. Persentase Kemampuan Keuangan Daerah/Rasio PAD terhadap Belanja Daerah Rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah dipergunakan untuk mengetahui peranan pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah. Tahun 2015 rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah ditargetkan sebesar 15,41% terealisasi 20,54%. Capaian atas indikator kinera persentase kemampuan keuangan daerah/rasio PAD terhadap belanja daerah adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 3.31) Tabel 3.31

Capaian Indikator Persentase Kemampuan Keuangan Daerah/Rasio PAD terhadap Belanja Daerah Tahun 2015


Persentase kemampuan keuangan daerah/rasio PAD terhadap belanja daerah

Capaian Tahun 2014

Target

Realisasi

% Realisasi

21,02

15,41

20,54

133,32




15,41

20,54

61

Laporan Kinerja 2015 Katagori capaian persentase kemampuan keuangan daerah atau rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah yaitu SANGAT BERHASIL. Indikator kinerja ini memberi informasi tentang kemampuan pendapatan asli daerah dalam mendanani belanja daerah, perkembangan persentase indikator ini selama kurun tahun 2014 dan tahun 2015 adalah disajikan pada tabel sebagai berikut: (lihat Tabel 3.32)

Persentase Kemampuan Keuangan Daerah/Rasio PAD terhadap Belanja Daerah Tahun 2015 dan 2014

Tabel 3.32

Tahun 2015 Uraian Target Pendapatan Asli Daerah Belanja Daerah Rasio PAD terhadap Belanja Daerah

Realisasi

Realisasi Tahun 2014

335.797.050.981

383.889.904.150

357.411.062.723

2.179.257.337.075

1.868.781.438.261

1.700.351.278.810

15,41

20,54

21,02

Sumber data : Simda Keuangan Daerah, per 31 Desember 2015 diolah (data sementara sebelum diaudit) Persentase kemampuan keuangan daerah tahun 2014 sebesar 21,02% lebih tinggi daripada dengan persentase kemampuan keuangan daerah yang telah dicapai tahun 2015 yaitu sebesar 20,54%. Penurunan tersebut dikarenakan tahun 2015 pendapatan asli daerah yang dicapai menunjukkan peningkatan sebesar 7,41% atau bertamabah Rp26.478.941.428,00 dari realisasi tahun 2014 sedang peningkatan pendapatan asli daerah tersebut telah mendanani belanja daerah yang meningkat sebesar 9,91% atau sebesar Rp168.430.159.451,00 dari tahun 2014. Keberhasilan capaian atas indikator kinerja ini didukung dengan terlaksananya program Pemeliharaan Basis Data PBB dengan satu kegiatan dan program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tujuh kegiatan. Selama tahun 2015 upaya yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut:  Dalam rangka memperoleh data PBB yang akurat, lengkap dan mutakhir berupa data registrasi PBB, peta-peta PBB, dan data pendukung lainnya telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1. Pemeliharaan basis data PBB dilaksanakan dalam rangka memperbaharui atau menyesuaikan basis data yang telah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan verifikasi dalam rangka validasi data objek pajak PBB P2 dengan data yang ada di database Pemeritah Kabupaten Bantul dengan kondisi di lapangan. Tahun 2015 kegiatan ini dilaksanakan pada dua desa yaitu desa Argomulyo dan Murtigading. Pendataan ini dilakukan dengan cara yaitu dukuh mendata seluruh wajib pajak PBB di wilayah administrasinya secara langsung (door to door) kemudian hasil pendataan akan dituangkan kedalam blangko perubahan data lama dan data baru PBB. Dari hasil pendataan tersebut oleh petugas pendata dari DPPKAD akan dituangkan kedalam


62

Laporan Kinerja 2015 SPOP dan LSPOP sebagai dasar entry data ke dalam SISMIOP. Adapun hasil dari pendataan objek pajak PBB di dua desa tersebut yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 3.33) Hasil Pendataan/Pemeliharaan Basis Data PBB Tahun 2015

Tabel 3.33

Data No

Penambahan (OP)

Desa Awal (OP)

Baru (OP)

1

Desa Argomulyo

11030

11361

331

2

Desa Murtigading

5740

6724

984

16770

18085

1315

Jumlah

Sumber data : Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD, tahun 2015

2. Dilaksanakan kegiatan Pendataan PBB P2. tahun 2015 di desa Seloharjo kecamatan Pundong, desa Triharjo kecamatan Pandak dan desa Baturetno kecamatan Banguntapan bekerjasama dengan pihak ke-3 yaitu CV Sakalike Bantul. Dalam mendata obyek PBB ke-tiga desa tersebut CV Sakalike didampingi oleh dukuh-dukuh ke-tiga desa tersebut. Pendataan PBB ini dilaksanakan selama 60 hari kalender yang dimulai pada tanggal 22 Oktober 2015. Hasil pendataan PBB P2 tersebut oleh CV Sakalike berupa SPOP dan LSPOP yang telah dientry sebagai dasar ketetapan SPPT PBB seluruh obyek PBB di desa Seloharjo kecamatan Pundong, desa Triharjo kecamatan Pandak dan desa Baturetno kecamatan Banguntapan. Hasil pendataan PBB P2 di ke-tiga desa tersebut terdapat penambahan obyek PBB P2 sebanyak 3.042 menjadi 30.860 obyek PBB P2. Adapun hasil pendataan PBB P2 ke-3 desa tersebut adalah sebagai berikut: (lihat Tabel3.3 4) Hasil Pendataan PBB P2 di Desa Seloharjo, Triharjo dan desa Baturetno Tahun 2015

Tabel 3.34

Awal (OP)

Baru (OP)

Data Baru (OP)

7917

9294

1377

Data No

Desa

1

Desa Srloharjo Pundong

2

Desa Triharjo kecamatan Pandak

13011

14589

1578

3

Desa Baturetno Banguntapan

6977

7213

236

27905

31096

3191

Jumlah

kecamatan

kecamatan

Sumber data : Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD, tahun 2015


63

Laporan Kinerja 2015  Pemanfaatan atas uang daerah yang sementara belum digunakan untuk diinvestasikan jangka pendek dalam bentuk deposito di bank umum berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito pada Bank Umum. Tujuan dari penempatan uang daerah yang belum dimanfaatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum yaitu untuk menambah penerimaan daerah dari penerimaan bunga deposito sesuai dengan ketentuan tingkat suku bunga yang berlaku. Tahun 2015 kegiatan peningkatan manajemen investasi daerah telah menetapkan target penerimaan

bunga

deposito

sebesar

Rp21.152.153.064,00

terealisasi

Rp29.313.907.342,75 atau tercapai 138,59%.  Melaksanakan rapat koordinasi secara rutin dengan melibatkan semua SKPD penghasil dalam upaya terealisasinya target pendapatan asli daerah yang diampu oleh masingmasing SKPD penghasil, mengevaluasi kinerja pendapatan asli daerah dan melaksanakan rekonsiliasi data pendapatan asli daerah dari masing-masing SKPD penghasil dengan data pendapatan asli daerah yang dihimpun oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Serta menyusun laporan setiap bulan sebagai hasil pencocokan data pendapatan asli daerah dengan SKPD penghasil dan laporan evaluasi pencapaian target pendapatan asli daerah. Laporan tersebut disampaikan kepada Bupati Bantul dengan tembusan Inspektorat.  Dalam rangka mengetahui potensi pendapatan asli daerah dari pajak khususnya pajak parkir yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bantul, tahun 2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengadakan kerjasama dengan CV Sakalike untuk melaksanakan kajian atas potensi pajak parkir dan retribusi wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bantul guna meningkatkan kontribusi penerimaan pajak parkir dan retribusi wisata terhadap pendapatan asli daerah. Melalui kerjasama dengan CV Sakalike telah tersusun dokumen kajian yaitu sebagai berikut: 

Laporan akhir kajian peningkatan potensi pajak parkir yang dikelola oleh Kabupaten Bantul.



Laporan akhir kajian peningkatan potensi retribusi wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bantul.

Dalam kedua dokumen laporan tersebut akan memberi arah atau gambaran kepada Pemerintah Kabupaten dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak parkir dari retribusi wisata. Adapun tujuan dilaksanakan studi potensi pajak parkir dan retribusi wisata yaitu sebagai berikut: 

Memberi informasi tentang arah dan kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan kinerja di bidang pendapatan asli daerah dari pajak parkir dan retribusi wisata sehingga dapat meningkatkan kontribusi pendapatan pajak parkir dan retribusi wisata terhadap pendapatan asli daerah;


64

Laporan Kinerja 2015 

Mengindentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak parkir dan retribusi wisata; dan



Memberikan estimasi potensi pendapatan asli daerah dari pajak parkir dan retribusi daerah.

 Piutang PBB pada basis data SISMIOP hasil penyerahan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dari tahun 1994 s/d tahun 2012 adalah sebesar Rp58.344.063.730,00

dan

piutang

PBB

P2

tahun

2013

adalah

sebesar

Rp7.594.725.320,00 sehingga total piutang PBB P2 yang telah diverifikasi sebesar Rp65.836.744.949,00. Adapun hasil rekapitulasi hasil verifikasi piutang PBB P2 yang telah dilakukan oleh Tim Verifikasi Piutang PBB P2 Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut: 

Total piutang tahun 1994 s/d tahun 2012 sebelum diverifikasi sebesar Rp58.344.063.730,00, setelah diverikasi menjadi Rp46.659.762.737,00; dan



Total piutang tahun 1994 s/d tahun 2013 sebelum diverifikasi sebesar Rp65.836.744.949,00, setelah diverifikasi menjadi Rp54.254.488.057,00

Tahun 2015 telah dilaksanakan verifikasi piutang atas tunggakan khusus PBB Gakin (keluarga miskin) tahun 2007 s/d tahun 2012 yang menunjukkan bahwa

PBB gakin

(keluarga miskin) sudah dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sehingga tunggakan pajak PBB gakin tidak termasuk sebagai catatan atas piutang pajak daerah PBB. Adapun hasil verifikasi piutang khusus PBB gakin belum dapat diketahui jumlahnya karena kegiatan ini baru pada tahap pengelompokan data piutang PBB gakin berdasarkan NOP (Nomor Objek Pajak).

Keberhasilan capaian kinerja indikator dari sasaran meningkatnya kemampuan keuangan daerah didukung dengan kinerja DPPKAD sebagai koordinator pada sektor pendapatan daerah khususnya dalam pengelolaan PAD. DPPKAD juga merupakan salah satu SKPD penghasil antara lain melaksanakan pemungutan pajak daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (mengatur tentang pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet), Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Kinerja pendapatan asli daerah yang dikelola oleh DPPKAD tahun 2015 menunjukkan kinerja yang baik yaitu target sumber-sumber pendapatan daerah yang dikelola dapat tercapai dengan persentase capainan sebesar 130%. Target dan realisasi PAD yang dikelola oleh DPPKAD sebagai berikut: (lihat Tabel 3.35)


65

Laporan Kinerja 2015 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola DPPKAD Tahun 2015

Tabel 3.35

Bertambah (Berkurang)

Tahun 2015 No

Uraian Target

I

Pendapatan Pajak Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

1

%

123.257.183.735

29.547.354.235

131,53

1.001.000.000

1.269.706.522

268.706.522

126,84

3.500.000.000

5.329.779.786

1.829.779.786

152,28

484.000.000

531.504.236

47.504.236

109,81

2.310.000.000

2.373.986.161

63.986.161

102,77

23.000.000.000

26.721.801.226

3.721.801.226

116,18

400.000.000

621.126.043

221.126.043

155,28

90.000.000

114.948.775

24.948.775

127,72

200.000.000

233.773.863

33.773.863

116,89

2.200.000

2.250.000

50.000

102,27

22.869.000.000

28.833.470.095

5.964.470.095

126,08

39.853.629.500

57.224.837.028

17.371.207.528

143,59

18.373.310.924

18.379.740.300

6.429.376

100,03

3.340.231.319

3.340.231.319

-

100,00

14.500.969.305

14.500.969.305

-

100,00

78.142.600

78.142.600

-

100,00

203.967.700

203.973.500

5.800

100,00

250.000.000

256.423.576

6.423.576

102,57

21.777.703.064

33.047.861.105

11.270.158.041

151,75

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

334.050.000

844.934.170

510.884.170

252,94

 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai

31.150.000

31.150.000

-

100,00

Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pajak Parkir Pajak Air Bawah Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PDBPR Bank Bantul Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD BPD DIY Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PD Aneka Dharma Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PDAM Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD BUKP Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

III

Rupiah

93.709.829.500

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

II

Realisasi


66

Laporan Kinerja 2015 Bertambah (Berkurang)

Tahun 2015 No

Uraian Target

Realisasi

Rupiah

%

Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua

20.000.000

41.214.070

21.214.070

206,07

Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat

25.000.000

473.096.100

448.096.100

1892,38

Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan

32.650.000

74.224.000

41.574.000

227,33

225.250.000

225.250.000

-

100,00

275.000.000

1.034.216.937

759.216.937

376,08

21.152.153.064

29.660.234.459

8.508.081.395

140,22

16.500.000

543.616.100

527.116.100

3294,64

Penjualan Hasil Peternakan 2

Penerimaan Jasa Giro

3

Penerimaan Bunga Deposito

4

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)

5

Pendapatan Denda Pajak

-

2.180.586

2.180.586

0,00

6

Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

-

23.283.242

23.283.242

0,00

7

Hasil dari pengelolaan dana bergulir

-

168.749.323

168.749.323

0,00

8

Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

9

Penerimaan Lain-lain

-

770.646.289

770.646.289

0,00

Penerimaan Lain-lain

-

647.127.818

647.127.818

0,00

Pendapatan Jasa Produksi BUKP

-

52.836.398

52.836.398

0,00

-

70.682.073

70.682.073

0,00

133.860.843.488

174.684.785.140

40.823.941.652

130,50

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Masyarakat Pendapatan dari Dana Pembinaan BUKP Jumlah

Sumber data : Simda Keuangan Daerah, data sementara per 31 Desember 2015 (sebelum diaudit BPK)

Selama kurun tahun 2014 dan 2015 realisasi pendapatan asli daerah yang dikelola oleh DPPKAD menunjukkan pertumbuhan positif atau tahun 2015 pendapatan asli daerah yang dicapai meningkat sebesar 15,15% atau bertambah sebesar Rp22.985.511.859,00 dari tahun 2014. Perkembangan pendapatan asli daerah yang dikelola DPPKAD disajikan pada tabel dan grafik sebagai berikut: (lihat Tabel 3.36 dan Grafik


67

Laporan Kinerja 2015 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola DPPKAD periode Tahun 2014 dan 2015

Tabel 3.36

Realisasi

Pertumbuhan

Uraian Tahun 2014 Pendapatan Pajak Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah

Tahun 2015

99.558.470.705

123.257.183.735

12.643.382.253

18.379.740.300

39.497.420.324

33.047.861.105

151.699.273.281

174.684.785.140

Rupiah

%

23.698.713.030

23,80

5.736.358.048

45,37

(6.449.559.218)

16,33

22.985.511.859

15,15


Pertumbuhan ke tiga sumber PAD

yang

dikelola

oleh

DPPKAD

menunjukkan

pertumbuhan

yang

positif

kecuali lain-lain pendapatan

123,257

asli

99,558

daerah

yang

sah.

Tahun 2015 realisasi lainlain pendapatan asli daerah yang 39,497 33,048 12,643

mengalami

penurunan sebesar 16,33% atau

18,380

sah

berkurang

sebesar

Rp6.449.559218,00. Pendapatan Pajak Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun 2014

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Tahun 2015

Pertumbuhan

pendapatan

pajak

merupakan

pertumbuhan yang tertinggi dengan persentase 23,80% atau

Grafik 3.40 Perkembangan PAD pada DPPKAD Tahun 2014/2015

daerah

penerimaan

daerah

pajak

tahun

bertambah

2015 sebesar

Rp23.698.713.030,00.

Pada sektor pendapatan daerah, DPPKAD selain sebagai salah satu dinas penghasil juga melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mengelola pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Adapun target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2015 yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 3.37)


68

Laporan Kinerja 2015 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah DPPKAD selaku PPKD Tahun 2015

Tabel 3.37

No

Uraian

Target

Bertambah (Berkurang)

Realisasi

Rupiah I

Dana Perimbangan

1

Dana Bagi Hasil Pajak

2

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

3

Dana Alokasi Umum

4

Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

II

1

Pendapatan Hibah

2

Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

3

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

4

Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah

%

1.054.209.874.000

1.041.842.461.074

(12.367.412.926)

30.170.278.000

20.825.979.100

(9.344.298.900)

6.015.799.000

5.805.994.974

(209.804.026)

942.850.827.000

942.850.827.000

-

75.172.970.000

72.359.660.000

(2.813.310.000)

524.052.518.106

518.756.283.558

(5.296.234.548)

6.160.000.000

5.174.588.400

(985.411.600)

130.830.372.106

127.655.949.158

(3.174.422.948)

354.195.046.000

354.195.046.000

-

32.867.100.000

31.730.700.000

(1.136.400.000)

1.578.262.392.106

1.560.598.744.632

(17.663.647.474)

98,83

69,03

96,51

100,00

96,26

98,99

84,00

97,57

100,00

96,54

98,88

Sumber data : Simda Keuangan Daerah Tahun 2015, data sementara sebelum diaudit

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang dikelola oleh DPPKAD selaku PPKD tidak terealisasi atau terdapat selisih kurang sebesar Rp17.663.647.474,00 atau terealisasi sebesar 98,88% dari pendapatan daerah yang ditargetkan. Hal tersebut disebabkan karena jumlah pendapatan daerah tersebut sangat dipengaruhi dengan pagu anggaran pendapatan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Perkembangan realisasi pendapatan daerah yang dikelola oleh DPPKAD selaku PPKD selama periode tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 3.38)


69


Pertumbuhan Pendapatan Daerah pada DPPKAD selaku PPKD Tahun 2014 dan 2015

Tabel 3.38


Realisasi No

I

Uraian

Dana Perimbangan

1

Dana Bagi Hasil Pajak

2

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

3

Dana Alokasi Umum

4

Dana Alokasi Khusus

II


Tahun 2015

Tahun 2014

Rupiah

1.041.842.461.074

1.036.632.898.874

5.209.562.200

20.825.979.100

21.545.802.316

(719.823.216)

5.805.994.974

4.920.538.558

885.456.416

942.850.827.000

949.252.188.000

(6.401.361.000)

72.359.660.000

60.914.370.000

11.445.290.000

518.756.283.558

419.873.181.102

98.883.102.456

5.174.588.400

3.413.205.900

1.761.382.500

1

Pendapatan Hibah

2

Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

127.655.949.158

98.768.112.402

28.887.836.756

3

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

354.195.046.000

285.847.270.000

68.347.776.000

4

Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya

31.730.700.000

31.844.592.800

(113.892.800)

1.560.598.744.632

1.456.506.079.976

104.092.664.656

Jumlah

%

0,50

-3,34

18,00

-0,67

18,79

23,55

51,60

29,25

23,91

-0,36

7,15

Sumber data : Simda Keuangan Daerah, tahun 2015 data sementara sebelum diaudit dan tahun 2014


70

Laporan Kinerja 2015 Tahun 2015 pertumbuhan pendapatan daerah pada

1,041,842

Tahun 2015

DPPKAD

Tahun 2014

menunjukkan pertumbuhan

1,036,633

selaku

PPKD

pendapatan

daerah

meningkat

atau

yang positif

dengan persentase sebesar 7,15% 20,826 Dana Perimbangan

Grafik 3.41

21,546


Perkembangan Pendapatan Daerah pada DPPKAD selaku PPKD Tahun 2014 dan 2015

atau

pendapatan

daerah yang dicapai tahun 2015

meningkat

sebesar

Rp104.092.664.656,00 dari pendapatan

daerah

yang

dicapai tahun 2014.

Dari ke dua sumber pendapatan daerah tersebut menunjukkan pendapatan dana perimbangan memiliki pertumbuhan hanya 0,50% atau pendapatan dana perimbangan yang dicapai tahun 2015 bertambah sebesar Rp5.209.562.000,00. Sedang lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki pertumbuhan pendapatan sebesar 23,55% atau tahun 2015 lain-lain pendapatan daerah yang sah bertambah sebesar Rp98.883.102.456,00 dari tahun 2014.

Permasalahan Permasalahan yang dihadapi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai koordinator pendapatan daerah selama tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah 2. Kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi masih rendah; 3. Belum adanya database potensi pendapatan daerah; 4. Database Sismiop tidak valid meliputi data wajib pajak PBB, objek pajak PBB dan peta PBB; 5. DPPdaerah; 6. Belum terkoordinirnya penanganan pendapatan secara menyeluruh dan terintegrasi; Solusi 1. Perlu dilaksanakan intensifikasi dan ektensifikasi atas sumber-sumber pendapatan asli daerah; 2. Perlu dilakukan pendataan dan pemeliharaan basis data PBB P2 secara rutin setiap tahun;


71

Laporan Kinerja 2015 3. Perlu dilaksanakan sosialisasi lebih intensif dalam rangka meningkatkan keadaran wajib pungut pajak dan retribusi daerah atas kewajibannya; 4. Perlu dilaksanakan pendataan dan penyimpanan database dengan menggunkan sistem aplikasi yang terintegrasi; 5. Perlu koordinasi yang sinergis antar SKPD penghasil

3.3

Realisasi Anggaran Tahun 2015 pagu anggaran yang dialokasikan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp61.576.058.697,00 setelah perubahan APBD tahun 2015 pagu anggaran bertambah sebesar 17,46% atau bertambah Rp10.752.529.450,00 sehingga pagu anggaran menjadi Rp72.328.588.147,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut: (lihat Tabel 3.39)

Anggaran dan Realisasi Belanja DPPKAD Tahun 2015

Tabel 3.39

BERTAMBAH (BERKURANG)

ANGGARAN No

URAIAN

REALISASI SEBELUM PERUBAHAN

I

II

Belanja tidak langsung 1

Belanja Gaji dan Tunjangan

2

Iuran Asuransi Kesehatan

3

Biaya Pemungutan PBB

4

Insentif Pemungutan Pajak Daerah

5

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Belanja langsung Jumlah belanja

SETELAH PERUBAHAN

RUPIAH

31.958.547.819

33.981.066.319

32.692.330.548

1.288.735.771

6.892.497.000

6.870.636.000

6.676.891.579

193.744.421

19.847.357.819

18.109.767.319

17.313.212.018

796.555.301

318.030.000

4.100.000.000

3.959.870.834

140.129.166

4.100.000.000

4.100.000.000

3.959.870.834

140.129.166

800.663.000

800.663.000

782.485.283

18.177.717

29.617.510.878

38.347.521.828

35.665.761.131

61.576.058.697

72.328.588.147

68.358.091.679

2.681.760.697 3.970.496.468

% 96,21 97,18 95,60 96,58 96,58 97,73 93,01 94,51



72

Laporan Kinerja 2015 Grafik Anggaran

tersebut

anggaran

Realisasi

38,347,521,828

menunjukkan

belanja

DPPKAD

terbesar dialokasikan pada belanja langsung yaitu sebesar 53,02% 35,665,761,131

atau sebesar Rp38.347.521.828,00 33,981,066,319 32,692,330,548

Belanja tidak langsung Gambar 3.41

terealisasi

sebesar

Rp35.665.761.131,00

sedang

alokasi

belanja

anggaran

pada

tidak langsung sebesar 46,98%

Belanja langsung

atau sebesar Rp33.981.066.319,00

Anggaran dan Realisasi Belanja DPPKAD Tahun 2015

terealisasi

sebesar

Rp32.692.330.548,00

Belanja langsung merupakan anggaran belanja yang dipergunakan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan. Belanja langsung tersebut terdirii anggaran belanja langsung yang diperlukan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama sebagaimana pagu anggaran yang tercantum atau yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan program/kegiatan pendukung. Grafik tersebut menginformasikan Program/ke giatan utama 29%

tahun 2015 berdasarkan Perubahan APBD anggaran belanja langsung DPPKAD

dialokasikan

untuk Program/ke giatan pendukung 71%

penyelenggaraan program/kegiatan utama

sebesar

29,22%

dan

penyelenggaraan program/kegiatan pendukung sebesar 70,78%. Pagu anggaran dan realisasi

sebagai

berikut: Grafik 3.42

Alokasi anggaran program utama dan program pendukung tahun 2015


73


Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung pada Program/Kegiatan Utama dan Pendukung Tahun 2015

Tabel 3.40


ANGGARAN No

URAIAN

REALISASI SEBELUM PERUBAHAN

1

Program/kegiatan utama

2

Program/kegiatan pendukung Jumlah

SETELAH PERUBAHAN

RUPIAH

%

10.438.587.540

11.205.963.490

9.588.564.142

1.617.399.348

19.178.923.338

27.141.558.338

26.077.196.989

1.064.361.349

29.617.510.878

38.347.521.828

35.665.761.131

2.681.760.697

85,57 96,08 93,01

Sumber data : Simda Keuangan Daerah per 31 Desember 2015 (data sementara sebelum diaudit BPK), diolah

Pagu anggaran belanja langsung yang diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja antara Bupati Bantul dengan Kepala DPPKAD sebesar Rp10.438.587.540,00 setelah perubahan APBD menjadi Rp11.205.963.490,00 terealisasi sebesar Rp9.588.564.142,00 atau terserap 85,67%. Realisasi pagu anggaran belanja langsung pada program utama diperlukan dalam upaya pencapaian tujuh indikator kinerja dari dua sasaran strategis sebagaimana telah dibahas diatas, yaitu sebagai berikut: (lihat tabel 3.42) Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2015

Tabel 3.42

Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

SASARA N STRATE GIS


PROGRAM

Persentase SKPD yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah

Persentase keakuratan data barang milik daerah

RUPIAH

%

43.405.000

23.197.500

20.207.500

53,44

2.245.522.320

1.909.371.025

336.151.295

85,03

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

63.039.000

62.322.400

716.600

98,86

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

43.366.000

30.670.500

12.695.500

70,72


2.395.332.320

2.025.561.425

369.770.895

84,56


543.205.200

524.734.255

18.470.945

96,60


543.205.200

524.734.255

18.470.945

96,60


175.985.000

102.457.425

73.527.575

58,22


175.985.000

102.457.425

73.527.575

58,22

Program Pengelolaan Barang Daerah

2.061.886.550

1.712.106.340

349.780.210

83,04


2.061.886.550

1.712.106.340

349.780.210

83,04


Persentase penyerapan anggaran (belanja daerah) sesua dengan alokasi

REALISASI Setelah Perubahan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Opini Pemeriksaan BPK


ANGGARAN


74

Laporan Kinerja 2015 SASARA N STRATE GIS

PROGRAM

REALISASI Setelah Perubahan



Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah

%

4.364.859.445

811.549.625

84,32


610.425.200

519.149.487

91.275.713

85,05


610.425.200

519.149.487

91.275.713

85,05

4.279.787.700

3.676.236.582

603.551.118

85,90

45.196.450

38.220.807

6.975.643

84,57

4.324.984.150

3.714.457.389

610.526.761

85,88

82.862.500

78.884.580

3.977.920

95,20


1.011.282.570

911.213.241

100.069.329

90,10


1.094.145.070

990.097.821

104.047.249

90,49

6.029.554.420

5.223.704.697

805.849.723

86,64

11.205.963.490

9.588.564.142

1.617.399.348

85,57

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Anggaran Belanja Langsung Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Persentase Kemampuan Keuangan Daerah

RUPIAH

5.176.409.070

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Derajat Desentralisasi


ANGGARAN


Jumlah Anggaran Belanja Langsung Jumlah Anggaran Belanja Langsung Sasaran I dan II

Sumber data : Simda Keuangan Daerah per 31 Desember 2015 (data sementara sebelum diaudit BPK), diolah

Garfik Anggaran

Realisasi

tersebut

menunjukkan

pencapaian

indikator kinerja dari sasaran II 6,029,554,420 5,223,704,697

5,176,409,070

membutuhkan

anggaran

belanja langsung yang lebih

4,364,859,445

besar

daripada

pencapaian

indikator kinerja dari sasaran I yaitu

sebesar

sebesar dan Sasaran I

Sasaran II

Grafik 3.11 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2015

53,81%

atau

Rp6.029.554.420,00 terealisasi

sebesar

Rp5.223.704.697,00

atau

terserap

84,32%.

Sedang

anggaran

belanja

langsung

yang dialokasikan pada pencapaian sasaran I sebesar 46,19% atau sebesar Rp5.176.409.070,00 terealisasi sebesar Rp4.364.859.445,00 atau terserap 84,32%.


75


Bab 4 Penutup Laporan Kinerja DPPKAD tahun 2015 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala DPPKAD kepada Bupati Bantul yang telah memberi amanah dan tugas sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Pencapaian atas ke tujuh indikator kinerja dari sasaran strategis yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) DPPKAD sebagaimana yang diatur dalam lampiran J pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, dapat disimpulkan sudah sesuai dengan target bahkan melebihi target dengan rata-rata capaian sebesar 102% katagori Sangat Baik. Rata-rata capaian indikator kinerja dari masing-masing sasaran sebagai berikut:  Sasaran I meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah ratarata capaian ke-empat indikator kinerja sebesar 100% katagori Sangat Baik.

Capaian

tersebut memberi gambaran pengelolaan keuangan dan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul semakin tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tujuan utama yaitu mewujudkan good governance dan clean goverment.  Sasaran II meningkatkan kemampuan keuangan daerah rata-rata capaian ke tiga indikator kinerja diatas 100% katagori Sangat Baik. Capaian tersebut menginformasikan tentang peranan pendapatan asli daerah semakin meningkat dalam memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah dan mendanai belanja daerah.

Hasil pengukuran kinerja ke tujuh indikator kinerja utama DPPKAD tahun 2015 disimpulkan enam indikator kinerja atau sebanyak 85,71% dengan katagori Sangat Baik dan satu indikator kinerja atau sebanyak 14,29% dengan katagori Sedang.

Katagori sedang dicapai oleh indikator kinerja

persentase pertumbuhan pendapatan daerah.


76

Bab 1 Pendahuluan. Laporan Kinerja Latar belakang. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1

Recommend Documents