LKJ DPPKAD TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang LKj (Laporan Kinerja) dibuat sebagai implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan. Dalam LAPKIN disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Penyusunan LKj ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “good governance”.Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2015 ini adalah untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan di dalam kegiatan Tahun Anggaran 2015 serta pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pertanggungjawaban dimaksud dilakukan melalui pengembangan sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban secara periodik dan melembaga sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (DPPKAD) telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam penetapan Kinerja (PK) Tahunan. Tahun 2015 merupakan tahun kedua penjabaran Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018.

1

TAHUN 2015

LKJ DPPKAD

Pada tahun 2015, DPPKAD melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, anggaran, akuntansi dan pelaporan serta bidang aset daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah. Berdasarkan tugas tersebut, DPPKAD akan menjelaskan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2015. B. Tugas Dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, anggaran, akuntansi dan pelaporan serta bidang aset daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai tugas dan mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Perumusan kebijaksanaan teknis dan pembinaan di bidang pendapatan, perencanaan dan anggaran, akuntansi, pembukuan dan pelaporan serta bidang aset daerah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang pendapatan, perencanaan dan anggaran, bidang akuntansi, pembukuan dan pelaporan serta bidang aset daerah; 3. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan unit pelaksanaan teknis dinas dan pengelolaan urusan kesekretariatan. Disamping itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keberadaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki 2 (dua) fungsi yakni sebagai : 1. SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) 2. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Sebagaimana Pasal (7), Ayat (1) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala SKPKD selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) mempunyai tugas: 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. 2

TAHUN 2015

LKJ DPPKAD

2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; 3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 4. Melaksanakan fungsi BUD atau (Bendahara Umum Daerah); 5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan 6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Dalam menjalankan fungsi BUD atau (Bendahara Umum Daerah) pada Pasal (7), Ayat (1), Angka (4) tersebut diatas, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut : 1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 2. MengesahkanDPA-SKPD/DPP A-SKPD; (3).melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 3. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; 4. Melaksanakan pemungutan pajak daerah; 5. Menetapkan SPD; 6. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 7. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 8. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan 9. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. Sedangkan selaku Kepala SKPD sebagai pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam Pasal (5), Ayat (3) huruf (c) sebagaimana ketentuan diatas, mempunyai tugas: 1.

Menyusun RKA-SKPD;

2.

Menyusun DPA-SKPD;

3.

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

4.

Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

5.

Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

6.

Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

7.

Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

8.

Menandatangani SPM;

9.

Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

3

TAHUN 2015

LKJ DPPKAD

10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; 12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan 14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

C. Struktur Organisasi Sesuai dengan pasal (16) dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari: 1.

Kepala Dinas;

2. Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yakni : Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan; 3. Bidang Pendapatan yang terdiri dari 3 (tiga) Seksi yakni : Seksi Pendapatan Asli Daerah; Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya dan Seksi Pajak Bumi dan Bangunan; 4. Bidang Anggaran yang terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu : Seksi Penyusunan Anggaran, Seksi Perbendaharaan dan Seksi Pembiayaan; 5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang terdiri dari 3 (tiga) Seksi yakni : Seksi Akuntasi Penerimaan, Seksi Akuntansi Pengeluaran serta Seksi Pelaporan dan Pertanggung jawaban; 6. Bidang Aset Daerah juga terdiri dari 3 (tiga) Seksi yakni: Seksi Perencanaan Pemeliharaan dan Pendistribusian Aset Daerah, Seksi Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah serta Seksi Penghapusan dan Pemanfaatan Aset Daerah. 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

4

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015 D. Permasalahan

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapataan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain

Pendapatan

yang

Sah.

Pengelolaan

pendapatan

daerah

bertujuan

untuk

mengoptimalkan sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah yang bertujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan. Permasalahan yang dihdapi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah : 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam membayar Pajak dan Retibusi Daerah. 2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum mempunyai database Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta database Potensi Pajak dan Retribusi Daerah. 3. Masih berum selesainya klarifikasi dan verifikasi data tunggakan/piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pasca penyerahan dari KPP Pratama Barabai. Sementara itu, dalam hal pelaksanaan tata kelola keuangan daerah permasalahan yang dihadapi, antara lain : 1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan dengan cepat, sehingga memerlukan penyesuaian regulasi yang ada didaerah, perbaikan aplikasi dan pelatihan SDM. 2. Masih belum semua SKPD memahami penyusnan anggaran berbasis kinerja. 3. Sebagian besar SKPD melaksanakan kegiatan dan pencairan anggaran pada triwulan IV, sehingga dapat berakibat pada rendahnya tingkat penyerapan anggaran. 4. Dilaksanakannya SAP berbasis akrual pelaporan keuangan, sehingga diperlukan penyesuaian regulasi, aplikasi dan SDM sebagai pelaksananya. 5. Belum terintegrasinya aplikasi perencanaan di Bappeda dengan aplikasi Simda Keuangan serta Simda BMD, sehingga memerlukan waktu dan SDM untuk melakukan input data. 6. Lambatnya penyelesaian sertifikat tanah milik Pemerintah Daerah, sehingga masih banyak tanah milik Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah. 7. Terbatasnya jumlah SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

5

TAHUN 2015

LKJ DPPKAD

Selain itu, dibidang pelayanan permasalah yang dihadapi adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum memiliki ruangan khusus untuk pelayanan yang yaman dengan akses yang mudah, aman dan dengan didukung oleh jumlah SDM yang cukup untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

E. Sistematika Penyajian Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2015 disusun sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan permasalahan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bab II

Perencanaan Kinerja merupakan penjelasan berkaitan dengan perencanaan, perjanjian kinerja pada tahun anggaran 2015 yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018.

Bab III

Akuntabilitas Kinerja terdiri dari capaian kinerja dan realisasi anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2015.

Bab IV

Penutup, menguraikan kesimpulan atas capaian kinerja serta upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tahun mendatang.

6

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015 BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan Perencanaan Strategis sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ayat (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menetapkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) disusun untuk periode lima tahun. Rencana strategi Dinas Pendapatan Daerah 2013-2018 memuat : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018. Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 digunakan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 7

TAHUN 2015

LKJ DPPKAD

Dimana Renstra ini disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi bidang pengelolan keuangan dan aset daerah. Dengan demikian Renstra ini adalah pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan. Adapun visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan diuraikan sebagai berikut : 1.

VISI Pengertian Visi menurut Undang-undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini tidak sepenuhnya berasal dari visi, misi dan program Kepala daerah, namun juga menyesuaikan dengan RPJM Nasional. Berdasarkan hal tersebut dan sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu pelaku pembangunan di bidang keuangan dan aset daerah merumuskan visi sebagai berikut:

MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG AKUNTABEL 2.

MISI Untuk mewujudkan visi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. MENINGKATKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2. MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK

8

TAHUN 2015 3.

LKJ DPPKAD

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM Pengertian tujuan menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan dimaksud mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Hal ini penting, mengingat tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan misi. Berdasarkan tujuan tersebut, maka disusunlah strategi dan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan Undang-undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan programprogram indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan pada angka 15 disebutkan bahwa kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing, Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana strategis/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sedangkan Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah, serta kinerjanya. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. 9

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan. a.

Tujuan Mengacu pada pernyataan visi dan misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka tujuan yang akan dicapai adalah : 1.

Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah.

2.

Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang berkualitas.

3.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

b. Sasaran Dalam mencapai misi yang telah ditetapkan, perlu ditentukan sasaran yang akan dicapai. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam urusan yang spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang pendek. Di dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdapat 3 (tiga) sasaran, sebagai berikut: 1.

Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2.

Terwujudnya tata kelola keuangan dan daerah yang transparan, efektif dan efesien.

3.

Terwujudnya pelayanan publik yang prima.

c. Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan. Adapun strategi yang dialksanakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

10

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015 1.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah.

2.

Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, efektif dan efesien.

3.

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

d. Kebijakan Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan. Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta dengan memperhatikan indikator-indikator sasaran maka kebijakan yang diambil oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut : 1.

Perbaikan manajemen, intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah

(PAD). 2.

Perbaikan regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

3.

Peningkatan kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset daerah.

4.

Peningkatan koordinasi dengan SKPD dan steakholders pengelola keuangan dan aset daerah.

5.

Peningkatan pelayanan dan pemenuhan sarana dan prasarana.

6.

e. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 sebagai implementasi misi yang diemban adalah sebagai berikut: 11

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4) Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD 5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor 7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-undangan 12) Penyediaan Makanan dan Minuman 13) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 14) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Lainnya 15) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : 1)

Pembangunan Gedung Kantor

2)

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

3)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

4)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

5)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Kegiatan : 1)

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Kegiatan : 1)

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Kegiatan : 1)

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2)

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

3)

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Kegiatan : 1)

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

2)

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

12

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015 3)

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

4)

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

5)

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

6)

Penyusunan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

7)

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

1)

Pengelolaan Sistem Informasi dan Verifikasi Data Keuangan Daerah

2)

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

3)

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

4)

Inventarisasi Barang/Aset Daerah

5)

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan

6)

Pengamanan Barang /Aset Daerah

7)

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah

8)

Penyusunan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis

9)

Penyediaan Dokumen PBB P2 dan BPHTB

10) Penyediaan Cetak SPTPD dan Karcis 11) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 12) Sensus Barang Milik Daerah 13) Penyusunan Standar Satuan Harga 14) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD 15) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBD 16) Penyusunan Laporan Triwulanan Keuangan Daerah 17) Penyaluran Dana Hibah dan Bansos 18) Peningkatan dan Pemeliharaan Simda dan BMD 19) Penyusunan Rencana Kebutuhan BMD dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD 20) Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 21) Pendampingan Perbendaharaan 22) Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah 23) Penyusunan Analisa Standar Belanja 24) Fasilitasi Majelis TP-TGR

B. Perjanjian Kinerja Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2015 dan kemudian ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun bersangkutan. Oleh karena itu, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja Pemerintah 13

TAHUN 2015

LKJ DPPKAD

Daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan indikator kinerja utama (indikator kinerja sasaran) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018. Indikator kinerja sasaran memiliki target kinerja tahunan dalam masa jangka menengah, demikian pula dengan indikator kinerja utama tersebut juga memiliki target kinerja tahunan dalam masa jangka menengah, sesuai dengan dokumen RPJMD. Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja ini berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur, tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam pelaksanaannya, perjanjian kinerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibuat sampai level pejabat struktural eselon IV sebagai bukti komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas. Perjanjian kinerja eselon III dan IV menggambarkan outcome dan output dari kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Perjanjian Kinerja ditetapkan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang mengacu pada rencana kerja DPPKAD. Rencana kerja tersebut merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014–2018. Sesuai dengan Rencana Kerja DPPKAD tahun 2015 telah ditetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan tujuan dan sasarannya. Selanjutnya kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Kerja DPPKAD tersebut menjadi acuan dalam penjabaran program dan kegiatan mulai eselon II sampai eselon IV sesuai dengan fungsinya. Rencana kerja disetiap eselon III dan eselon IV tersebut akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana kinerja tahunan eselon III dan eselon IV yang selanjutnya menjadi perjanjian kinerja atau kontrak kinerja dengan Pimpinan DPPKAD. Berdasarkan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018, maka telah ditetapkan rencana kinerja tahunan sebagai perjanjian kinerja tahun ke 2 (kedua) atau Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

14

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015 Tabel. 2.1 Perjanjian Kinerja DPPKAD Kab. HSS Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA

TARGET

1. Persentase peningkatan Pendapatan Asli

19,25%

SASARAN STRATEGIS

Daerah Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2. Persentase

capaian Pedapatan Asli Daerah.

penerimaan

3. Persentase penurunan tunggakan Pendapatan Asli Daerah 1. Persentase penurunan jumlah temuan pemeriksaan BPK.. Terwujudnya tata kelola keuangan dan daerah yang transparan, 2. Persentase belanja efektif dan efesien.

peningkatan

penyerapan

3. Persentase jumlah tanah milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat Terwujudnya pelayanan publik yang prima

Survey Kepuasan Masyarakat

100%

25% 20% 12,10% 84,63% 83

15

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama dan membandingkan target dan realisasi pada indikator tujuan. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan hasil kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 2 (dua) formulir pengukuran kinerja sebagaimana terlampir dalam laporan ini dengan pendekatan activity basic management pada setiap aktifitas yang dilakukan pengukuran kinerjanya yaitu sebagai berikut : 1.

Rencana Kinerja

2.

Pengukuran Kinerja

16

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja pada tiaptiap sasaran dalam mewujudkan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Kualitas Indikator Kinerja Utama diharapkan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : 1. IKU dapat diukur secara obyektif; 2. IKU menggambarkan hasil; 3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur; 4. IKU cukup untuk mengukur kinerja. Adapun Indikator Kinerja dan formulasi pengukurannya pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut Tabel 3.1 Formulasi Pengukuran Capaian Kinerja Utama DPPKAD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 NO 1.

2.

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Terwujudnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan, efektif dan efesien.

INDIKATOR KINERJA UTAMA a. Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah b. Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah c. Persentase Penurunan Tunggakan Pendapatan Asli Daerah a. Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK

b. Persentase Peningkatan Penyerapan Belanja

PENJELASAN FORM PERHITUNGAN Penerimaan PAD Tahun (X) – Penerimaan PAD Tahun (X-1) X 100% Penerimaan PAD Tahun (X-1) Jumlah Realisasi PAD X 100% Jumlah Target PAD Tunggakan PAD Tahun (X-1) – Tunggakan PAD Tahun (X) X 100% Tunggakan PAD Tahun (X-1) Jumlah Temuan BPK Tahun (X-1) – Jumlah Temuan BPK Tahun (X) X 100% Jumlah Temuan BPK Tahun (X-1) Total Belanja Tahun (X) – Total Belanja Tahun (X-1) X 100% Total Belanja Tahun (X-1)

17

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

c. Persentase Tanah Milik Pemda yang Jumlah Tanah Pemda yang Bersertifikat X 100% Bersertifikat Jumlah Tanah Milik Pemda seluruhnya 3.

Terwujudnya pelayanan publik yang prima

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat

1. Perbandingan Target dengan Realisasi

Berdasarkan formulasi perhitungan capaian kinerja tersebut diatas, maka dapat dilakukan perhitungan capaian kinerja jangka pendek dalam Tahun 2015 sebagai berikut : Misi

: Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan

: Meningkatkan

Kemampuan

Keuangan

Daerah

untuk

Membiayai Pembangunan Sasaran 1

: Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Indikator Sasaran : a. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Persentase peningkatan PAD sangat bermanfaat untuk strategi kebijakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah, mengingat komponen PAD kontribusinya masih sangat kecil dalam APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Realisasi

Penerimaan

PAD

Tahun

2015

adalah

sebesar

Rp.101.673.712.146,38 dan dengan target penerimaan PAD sebesar Rp.95.909.594.949,00 sedangkan realisasi penerimaan PAD Tahun sebelumnya (2014) adalah sebesar Rp.85.095.560.247,13. Dengan formulasi (rumus) perhitungan : Penerimaan PAD Tahun (X) – Penerimaan PAD Tahun (X-1) X 100% Penerimaan PAD Tahun (X-1) Dengan formulasi perhitungan tersebut diatas, maka dapat diperoleh angka Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2015 adalah sebesar 19,48%. Adapun macam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah 1.1 Pajak Daerah terdiri dari : 1) Pajak Hotel 2) Pajak Restoran 18

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015 3) Pajak Hiburan 4) Pajak Reklame 5) Pajak Penerangan Jalan 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7) Pajak Parkir 8) Pajak Air Tanah

9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 10) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 1.2 Retribusi Daerah, terdiri dari : 1) Retribusi Jasa Usaha 1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan : 1) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD 1.4 Lain-lain PAD yang sah, terdiri dari : 1) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 2) Penerimaan Jasa Giro 3) Penerimaan Bunga Deposito 4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 5) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 6) Pendapatan Denda Pajak 7) Pendapatan Denda Retribusi 8) Pendapatan dari Pengembalian 9) Pendapatan dari Angsuran/cicilan Penjualan Berikut data capaian realisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah Tahun 2015

19

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015 Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 dan 2015

NO. 1.

2.

3.

4.

JENIS PENERIMAAN

REALISASI PERSENTASE TAHUN 2014 TAHUN 2015 PENINGKATAN 8.891.994.412,00 10.042.491.534,00 12,94 65.536.250,00 81.273.160,00 24,01 1.155.034.970,00 1.383.528.756,00 19,78 8.560.000,00 7.920.000,00 (7,48) 83.253.500,00 81.899.587,00 (1,63) 3.685.482.216,00 4.055.147.380,00 10,03 2.560.520.788,00 2.839.636.795,00 10,90 4.030.000,00 4.020.000,00 (0,25) 3.611.640,00 5.010.000,00 38,72 918.385.816,00 1.211.612.920,00 31,93 407.579.232,00 372.442.936,00 (8,62)

Pajak Daerah Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Bumi dan Bangunan P2 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Retribusi Daerah 9.542.429.034,00 Retribusi Jasa Umum 5.677.184.978,00 Retribusi Jasa Usaha 2.691.124.659,00 Retribusi Perizinan Tertentu 1.174.119.397,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 5.221.701.769,00 yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada 5.221.701.769,00 BUMD Lain-Lain PAD yang sah 61.439.435.032,13 Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak 133.300.000,00 dipisahkan Penerimaan Jasa Giro 5.111.822.818,00 Penerimaan Bunga Deposito 11.382.978.979,33 Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) 11.644.975,00 Pendapatan Denda Keterlambatan 174.324.555,00 Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan Denda Pajak 28.490.904,00 Pendapatan Denda Retribusi 1.776.560,00 Pendapatan dari Pengembalian 1.689.403.767,80 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 612.000,00 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan 9.150.000,00 Penjualan Pendapatan BLUD RSU Brigjend. H. 40.561.672.473,00 Hasan Basry Dana Kapitasi/JKN 2.334.258.000,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 85.095.560.247,13

7.538.477.605,00 3.960.555.459,00 2.819.235.881,00 758.686.265,00 5.789.715.300,00

(21,00) (30,24) 4,76 (35,38) 10,88

5.789.715.300,00

10,88

78.303.027.707,28 852.075.000,00

27,45 539,22

6.009.188.868,00 11.146.133.281,28 7.070.050,00 102.324.279,00

17,55 (2,08) (39,29) (41,30)

22.317.971,00 2.230.800,00 659.716.376,00 500.000,00

(21,67) 25,57 (60,95) (100,00) (94,54)

54.650.626.082,00

34,73

4.850.845.000,00

107,811

101.673.712.146,28

19,48

20

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

b. Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Persentase Capaian Realisai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus/formulasi sebagai berikut :

Jumlah Realisasi PAD X 100% Jumlah Target PAD Realisasi

Penerimaan

PAD

Tahun

2015

adalah

sebesar

Rp.101.673.712.146,38 dan dengan target penerimaan PAD sebesar Rp.95.909.594.949,00, sehingga dengan menggunakan rumus tersebut diatas dapat dihitung persentase capaian realisasi penerimaan PAD Tahun 2015, yaitu sebesar 106,01% atau dapat melampaui target sebesar 6,01%. Adapun perbandingan target dan realisasi PAD Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

21

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 NO. 1.

2.

3.

4.

JENIS PENERIMAAN

10.042.491.534,00 81.273.160,00 1.383.528.756,00 7.920.000,00 81.899.587,00 4.055.147.380,00 2.839.636.795,00 4.020.000,00 5.010.000,00 1.211.612.920,00 372.442.936,00

PERSENTASE CAPAIAN 114,09 120,05 129,67 73,88 79,13 85,51 172,03 83,75 98,24 142,54 124,15

7.538.477.605,00 3.960.555.459,00 2.819.235.881,00 758.686.265,00 5.789.715.300,00

98,20 97,73 96,15 109,66 99,92

5.789.715.300,00

99,92

78.303.027.707,28 852.075.000,00

106,34 135,68

6.009.188.868,00 11.146.133.281,28 7.070.050,00 102.324.279,00

442,23 115,43 282,80 717,11

22.317.971,00 2.230.800,00 659.716.376,00 500.000,00

184,75 1239,33 173,61

56.095.872.295,00

54.650.626.082,00

97,42

5.486.389.834,00

4.850.845.000,00

88,42

95.909.594.994,00

101.673.712.146,28

106,01

TARGET

Pajak Daerah 8.801.894.998,00 Pajak Hotel 67.700.000,00 Pajak Restoran 1.066.950.000,00 Pajak Hiburan 10.720.000,00 Pajak Reklame 103.500.000,00 Pajak Penerangan Jalan 4.742.400.000,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.650.680.500,00 Pajak Parkir 4.800.000,00 Pajak Air Tanah 5.100.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan P2 850.044.498,00 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 300.000.000,00 Bangunan Retribusi Daerah 7.676.619.063,00 Retribusi Jasa Umum 4.052.700.150,00 Retribusi Jasa Usaha 2.932.060.788,00 Retribusi Perizinan Tertentu 691.858.125,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 5.794.215.300,00 Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada 5.794.215.300,00 BUMD Lain-Lain PAD yang sah 73.636.865.633,00 Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak 628.000.000,00 dipisahkan Penerimaan Jasa Giro 1.358.835.768,00 Penerimaan Bunga Deposito 9.656.338.836,00 Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) 2.500.000,00 Pendapatan Denda Keterlambatan 14.268.900,00 Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan Denda Pajak 12.080.000,00 Pendapatan Denda Retribusi 180.000,00 Pendapatan dari Pengembalian 380.000.000,00 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 2.400.000,00 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan Pendapatan BLUD RSU Brigjend. H. Hasan Basry Dana Kapitasi/JKN Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

REALISASI

20,83

22

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

c. Persentase Penurunan Tunggakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Piutang adalah salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah, sehingga diperlukan upayakan yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya, karena melalui penerimaan piutang akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan semakin menurunnya jumlah tunggakan piutang akan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Adapu fomulasi yang digunakan untuk menghitung persentase penurunan tunggakan piutang PAD tersebut adalah :

Tunggakan PAD Tahun (X-1) – Tunggakan PAD Tahun (X) X 100% Tunggakan PAD Tahun (X-1)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI jumlah Piutang Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 adalah sebesar Rp.27.408.950.728,50 dan Tahun 2015 sebesar Rp.28.509.727.940,49. Dengan menggunakan rumus tersebut diatas, maka tunggakan piutang PAD Tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar (4,02%) jika dibandingkan dengan Tahun 2014, sehingga persentase penurunan tunggakan piutang PAD Tahun 2015 tidak tercapai. Berikut diuraikan rincian capaian persentase penurunan jumlah tunggakan piutang menurut jenisnya. Tabel 3.4 Piutang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 dan 2015

23

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

JUMLAH PERSENTASE TAHUN 2014 TAHUN 2015 PENURUNAN 2.606.581.815,00 3.646.313.121,00 (39,89) 6.793.388,00 442.467.731,00 (6.413,21) 19.387.534.260,00 15.012.022.452,00 22,57 5.408.041.265,50 9.408.924.636,49 (73,98)

NO. JENIS TUNGGAKAN/PIUTANG 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Dana Bagi Hasil Piutang Dana Alokasi Umum Piutang Dana Alokasi Khusus Piutang Lain-lain Jumlah

Sasaran 2

27.408.950.728,50

: Terwujudnya

Tata

28.509.727.940,49

(4,02)

Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang

Trasparan, Efektif dan Efesien Indikator Sasaran : a.

Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK Semakin menurun jumlah temuan dan rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan indikator yang digunakan untuk menilai semakin baiknya tata kelola keuangan dan aset daerah yang telah dilaksanakan. BPK melakukan penilaian ketaataatan terhadap ketententuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sistem pengendalian intern dan keseuaian penyajian laporan keuangan dengan SAP. Jumlah temuan dan rekomendasi BPK yang menjadi komponen dari perhitungan dalam formulasi ini adalah temuan dan rekomendasi yang menjadi tanggungjawab SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan rumusan formulasi perhitungan yang digunakan adalah :

Jumlah Temuan BPK Tahun (X-1) – Jumlah Temuan BPK Tahun (X) Jumlah Temuan BPK Tahun (X-1)

X 100%

Adapun jumlah temuan dan rekomendasi BPK-RI Tahun 2014 adalah sebanyak 11 temuan/rekomendasi dan Tahun 2015 sebanyak 16 temuan/rekomendasi,

sehingga

dengan

menggunakan

formulasi

tersebut, maka persentase jumlah temuan/rekomendasi BPK Tahun 24

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

2015 mengalami peningkatan sebesar (45,45%) dibandingkan dengan Tahun 2014, sehingga persentase penurunan jumlah temuan tidak tercapai. Berikut rincian jumlah temuan dan rekomendasi BPK pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015

Tabel 3.5 Perbandingan Jumlah Temuan/Rekomendasi BPK Tahun 2014 dan 2015 NO. 1. 2. 3. 4. 5.

BIDANG Pendapatan Anggaran Akuntansi dan Pelaporan Aset Sekretariat Jumlah

JUMLAH TEMUAN/REKOMENDASI TAHUN 2014 TAHUN 2015 2 8 3 3 1 0 5 5 0 0 11

16

PERSENTASE PENURUNAN (300,00) 0 100 0 0 (45,45)

b. Persentase Peningkatan Penyerapan Belanja Penyerapan belanja merupakan indikator bahwa penggaran telah disusun sesuai rencana, efektif dan efesien. Rendahnya penyerapan anggaran akan meningkatkan SiLPA yang berdapak pada peningkatan jumlah uang yang menganggur (idle mony) yang semestinya dapat digunakan untuk pembangunan. Penyerapan anggaran yang tinggi dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya jumlah uang yang beredar dimasyarakat dan dapat mengurangi tingkat pengangguran karena bergeraknya roda ekonomi melalui stimulus anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan. Formulasi yang digunakan untuk menghitung persentase peningkatan penyerapan belanja adalah : Total Belanja Tahun (X) – Total Belanja Tahun (X-1) X 100% Total Belanja Tahun (X-1) 25

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 total realisasi belanja adalah sebesar Rp.887.367.010.036,00 dan Tahun 2015 total realisasi belanja adalah sebesar Rp.1.234.231.773.339,00 dengan demikian, maka persestase peningkatan penyerapan belanja Tahun 2015 adalah 39,09 % jika dibandingkan dengan penyerapan belanja Tahun 2014. Sedangkan total realisasi belanja APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 dan Tahun 2015 menurut jenis belanja adalah sebagai berikut : Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2014 dan 2015 NO. 1.

2.

Belanja Tidak Langsung : Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung : Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

REALISASI PERSENTASE TAHUN 2014 TAHUN 2015 PENINGKATAN 493.639.120.863,00 609.331.319.541,00 23,44 439.294.841.906,00 468.762.176.194,00 6,71 0 4.423.320.000,00 10.706.215.500,00 11.257.499.500,00 5,15 17.186.173.250,00 17.852.053.500,00 3,87 1.221.146.060,00 1.454.306.186,00 19,09 25.230.744.147,00 105.575.828.337,00 318,44 0 6.135.824,00 393.727.889.173,00 624.900.453.798,00 58,71 25.176.402.092,00 36.106.770.609,00 43,42 149.399.528.193,00 193.499.347.401,00 29,52 219.151.958.888,00 395.294.335.788,00 80,37

Jumlah Belanja

887.367.010.036,00

JENIS BELANJA

1.234.231.773.339,00

39,09

c. Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Bersertifikat Persentase jumlah tanah milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat merupakan indikator yang sangat penting dalam bidang pengelolaan aset daerah, karena menyangkut kelengkapan bukti dokumen kepemilikan yang sah suatu aset dan juga berfungsi untuk pengamanan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

26

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

Berdasarkan data yang ada pada KIB A Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan miliki 1.367 persil tanah. Pada Tahun 2015 tanah yang bersertifikat sebanyak 698 persil dan tanah yang tidak bersertifikat sebanyak 669 persil. Tahun 2014 jumlah tanah milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat adalah sebanyak 697 persil dan yang tidak bersertifikat sebanyak 670 persil. Dengan demikian, maka tanah milik Pemerintah Daerah yang diterbitkan sertifikatnya pada Tahun 2015 hanyalah sebanyak 1 persil, sehingga persentase tanah miliki Pemerintah Daerah yang bersertifikat Tahun 2015 adalah sebanyak 51%. Tabel 3.7 berikut ini menampilkan perbandingan kategori tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tabel 3.7 Kategori Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015

Sasaran 3

: Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima Indikatornya adalah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Nilai kepuasan masyarakat dihasilkan dari pengukuran survey kepuasan masyarakat. Adapun hasil pengukuran survey kepuasan masyarakat Tahun 2015 adalah 86,50. Dari keseluruhan kuesioner 50 kuesioner dapat terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) : 86,50 dengan angka indeks sebesar 86,50 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK. Berikut hasil Survey Kepuasan Masyarakat dari 9 kategori yang telah dilaksanakan pada Tahun 2015. 27

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

Tabel 3.8 Nilai Rata-Rata dan Survey Kepuasan Masyarakat 9 Unsur Pelayanan Tahun 2015 No.

Unsur Pelayanan Persyaratan

dengan

Nilai Rata – rata Interval SKM 3,42

1.

Kesesuaian pelayanan

2.

Kemudahan Prosedur Pelayanan

3,40

3.

Ketepatan Waktu Pelayanan

3,48

4.

Kesesuaian Biaya Pelayanan

3,48

5.

Kepastian Produk Layanan

3,44

6.

Kompetensi Petugas Layanan

3,44

7.

Perilaku Petugas Layanan

3,48

8.

Kejelasan Maklumat Pelayanan

3,38

9.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Pelayanan

3,38

Rata – rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur – unsur pelayanan dengan nilai rata – rata atau nilai interval SKM 3,48 atau SANGAT BAIK merupakan unsur – unsur pelayanan yang perlu dipertahankan. Dari Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai (NRR) tertinggi adalah unsur Ketepatan Waktu Pelayanan, dan perilaku petugas layanan (rata-rata 3,48), sedangkan unsur dangan Nilai Rata-Rata (NRR) terendah adalah unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Pelayanan (rata-rata 3,38). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari kejelasan dan kepastian petugas pelayanan, sedangkan pada Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Pelayanan memberikan tingkat kepuasan paling rendah. Nilai Rata – Rata semua unsur sudah lebih dari 3,38 (rata – rata 3,48) hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada umumnya sangat baik dan sudah merasa sangat puas dengan unsur – unsur pelayanan tersebut. 28

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2015, 2014, dan Tahun 2013 Sasaran 1 : a.

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2013, 2014 dan Tahun 2015 Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

21,37%

55,43%

19,48%

Gambar 3.1 Perbandingan Taget dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 - 2015 120,000,000,000 100,000,000,000 80,000,000,000 Target

60,000,000,000

Realisasi

40,000,000,000 20,000,000,000 0 Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Berdasarkan data tersebut diatas, maka realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfluktuasi dan cenderung menurun. Tahun 2013 persentase peningkatan PAD mencapai 21,37% jika dibandingkan dengan Tahun 2012.Kemudian persentase peningkatan yang paling besar terjadi pada Tahun 2014, yaitu sebesar 55,43% dan pada Tahun 2015 ini persentase peningkatannya hanya mencapai 19,48% dari tahun sebelumnya.

29

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015 b. Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3.10 Perbandingan Persentase Capaian Penerimaan PAD Tahun 2013 – 2015 Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

96,37%

118,43%

106,01

Gambar 3.2 Persentase Capaian Realisasi PAD Tahun 2013 - 2915

Tahun 2015 Tahun 2014 Tahun 2013 Persenatse Capaian PAD

0.00% 50.00%100.00%150.00% Tahun 2013 Persenatse Capaian PAD 96.37%

Tahun 2014 118.43%

Tahun 2015 106.01%

Jika target penerimaan PAD dibandingkan dengan realisasinya, maka capaian peningkatan PAD Tahun 2013 adalah sebesar 96,37% atau target tidak tercapai, kemudian Tahun 2014 capaian realisasi sebasar 118,43% atau melampaui target sebesar 18,43% dan pada Tahun 2015 capaian realisasi adalah sebesar 106,01% atau melampaui target sebesar 6,01%.

c. Persentase Penurunan Tunggakan Pendapatan Asli Daerah Tabel 3.11 Perbandingan Persentase Capaian Penurunan Tunggakan PAD Tahun 2013 – 2015 Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

(66,08%)

18,34%

(4,02%) 30

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

Gambar 3.3 Perbandingan Tunggakan Piutang PAD Tahun 2013 – 2015 25,000,000,000 20,000,000,000 15,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000,000 0

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Piutang Pajak Daerah

Piutang Retribusi Daerah

Piutang Dana Bagi Hasil

Piutang LainLain

Tahun 2013

4,214,596,785

0

17,088,092,478

12,263,146,891

Tahun 2014

2,606,581,815

6,793,388

19,387,534,260

0

Tahun 2015

3,646,313,121

442,467,731

15,012,022,452

9,408,924,636

Persentase penurunan piutang/tunggakan PAD berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir berfluktuasi. Jumlah piutang/tunggakan mengalami peningkatan sebesar 66,08% dibandingkan dengan Tahun 2012, kemudian pada Tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 18,34% dari Tahun 2013, sedangkan pada Tahun 2015 kembali mengalami peningkatan sebesar 4,02% dibandingkan Tahun 2014.

Sasaran 2 : a. Persentase Penurunan Jumlah Temuan/Rekomendasi BPK Tabel 3.12 Perbandingan Persentase Penurunan Jumlah Temuan/Rekomendasi BPK Tahun 2013 – 2015 Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

(83%)

50%

(45%)

31

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

Gambar 3.4 Perbandingan Jumlah Temuan/Rekomendasi BPK Tahun 2013 – 2015

25 20 15

Jumlah Temuan/Rekomendasi

10 5 0

Jumlah Temuan/Rekomendasi

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

22

11

16

Meskipun sejak Tahun 2013 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, tetapi jumlah temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perkembangannya berfluktuasi. Tahun 2013 persentasi jumlah temuan mengalami peningkatan sebesar 83% jika dibandingkan dengan Tahun 2012, kemudian Tahun 2014 persentase jumlah temuan mengalami penurunan sebesar 50% dan pada Tahun 2015 kembali meningkat sebesar 45%.

b. Persentase Peningkatan Penyerapan Belanja Tabel 3.13 Perbandingan Persentase Peningkatan Penyerapan Belanja Tahun 2013 – 2015 Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

9,74%

11,96%

39,09%

32

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

Gambar 3.5 Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2013 – 2015 700,000,000,000 600,000,000,000 500,000,000,000 400,000,000,000 300,000,000,000 200,000,000,000 100,000,000,000 0

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

448,816,361,916

343,745,304,317

493,639,120,863 609,331,319,541

393,727,889,173 624,900,453,798

Bedasarkan data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa persentase peningkatan penyerapan belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 naik sebesar 9,74% kemudian Tahun 2014 kembali mengalami kenaikan sebesar 11, 96% dan pada Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 39,09% dan bahkan jumlah belanja langsung telah melampaui belanja tidak langsung sebesar 2,56%. Pada hal tahun-tahun sebelumnya belanja tidak langsung selalu lebih besar dari pada belanja langsung.

c. Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Bersertifikat Tabel 3.14 Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah Yang Bersertifikat Tahun 2013 – 2015 Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

46%

50,99%

51%

33

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

Gambar 3.6 Perbandingan Tanah Pemda Yang Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat Tahun 2013 – 2015

800 Besertifikat

700

Tidak Bersertifikat

Tidak Bersertifikat

600

Besertifikat

500 Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Data diatas menunjukan bahwa jumlah tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, meskipun berjalan secara lambat. Tahun 2013 jumlah tanah yang bersertifkat sebanyak 634 persil, kemudian Tahun 2014 jumlah tanah yang bersertifikat adalah 697 persil dan Tahun 2015 sebanyak 698 persil.

Sasaran 3 : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima Tabel 3.15 Persentase Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2013 – 2015 Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

0

80,61%

86,50%

34

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015 Gambar 3.7 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2013 – 2015

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Survey Kepuasan Masyarakat

Survey Kepuasan Masyarakat

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

0

80.61

86.5

Tahun 2103 belum pernah dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2014 sebesar 80,61% dan Tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 86,50%. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2015 dibandingkan Tahun 2014 dan Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2013 – 2015 Sasaran 1. Terwujudnya

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Terwujudnya

Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah

Indikator a. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) b. Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah c. Persentase Penurunan Tunggakan Pendapatan Asli Daerah a. Persentase Penurunan Jumlah Temuan/ Rekomendasi BPK

Capaian 2013 21,37%

Capaian 2014 55,43%

Capaian 2015 19,48%

96,37%

118,43%

106,01%

(66,08%)

18,34%

(4,02%)

(83%)

50%

(45%)

35

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015 yang Trasparan, Efektif dan b. Persentase Efesien Peningkatan Penyerapan Belanja c. Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Bersertifikat 3. Terwujudnya Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Masyarakat Publik yang Prima

9,74%

11,96%

39,09%

46%

50,99%

51%

0

80,61%

86,50%

3. Perbandingan Capaian Kinerja pada Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan Capaian Kinerja pada Misi Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah Tahun 2015 dan Tahun 2018 Sasaran 1. Terwujudnya a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) b.

2. Terwujudnya Tata

Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Trasparan, Efektif dan Efesien

3. Terwujudnya

Pelayanan Publik yang Prima

Indikator Capaian 2015 Persentase Peningkatan 19,48% Pendapatan Asli Daerah (PAD) Persentase Capaian 106,01% Penerimaan Pendapatan Asli Daerah c. Persentase Penurunan (4,02%) Tunggakan Pendapatan Asli Daerah a. Persentase Penurunan Jumlah (45,00%) Temuan/ Rekomendasi BPK b. Persentase Peningkatan 39,09% Penyerapan Belanja c. Persentase Tanah Milik 51,00% Pemerintah Daerah yang Bersertifikat Hasil Survey Kepuasan 86,50% Masyarakat

Capaian 2018 20,00%

100,00%

25,00%

20,00%

20,25% 100,00%

90,00%

36

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan Sasaran 1 : Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan Indikator a. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Capaian Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2015 adalah sebesar 19,48% sementara target Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Tahun 2015 adalah sebasar 19,25% artinya target Tahun 2015 telah dapat tercapai dan terlampaui sebesar 0,23% dari taget yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena secara keseluruhan target penerimaan PAD Tahun 2015 realisasinya mencapai 106,01% atau 6,01% diatas target yang ditetapkan. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang tidak dapat mencapai target Tahun 2015 antara lain : 1) Pajak Peneraangan Jalan Umum (PJU). 2) Pajak Hiburan 3) Pajak Reklame 4) Pajak Parkir 5) Pajak Air Tanah 6) Retribusi Jasa Umum 7) Retribusi Jasa Usaha 8) Bagian Laba atas Penyertaaan Modal BUMD 9) Pendapatan BLUD RSUD Brig.Jend. H. Hasan Basry 10) Pendapatan Dana Kapitasi JKN Oleh kerena itu Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang telah dilakukan akan tetap dilakukan melalui pendataan potensi dan obyek pajak dan retribusi daerah serta melakukan sosialisasi Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah lebih intensif lagi.

37

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

Gambar 3.8 Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah Tahun 2015

b. Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2015 mampu melampaui target yang telah ditetapkan dalam APBD dan APBD-P Tahun 2015 sebsar 106,01% dan target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah adalah 100%, sehingga terjadi pelampauan target sebesar 6,01%. Pendapatan Daerah Tahun 2015 secara keseluruhan realisasinya tidak mencapai target, yaitu hanya 94,37%, hal ini disebabkan tidak tercapainya target penerimaan dari : 1) Dana Perimbangan yang realisasinya hanya mencapai 93,30% 2) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasinya hanya mencapai 93,53% Dengan tidak tercapainya target Pendapatan dari Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, maka target pendapatan daerah secara kesluruhan tidak tercapai karena komposisi APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 90% berasal dari Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

38

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

Gambar 3.9 Kegiatan Peresmian Bulan Panutan Lunas PBB Tahun 2015 Oleh Bupati Hulu Sungai Selatan

c. Persentase Penurunan Tunggakan Pendapatan Asli Daerah Target persentase penurunan tunggakan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 adalah sebasar 20%, sementara realisasi capaian Tahun 2015 tunggakan malah mengalami peningkatan sebasar 4,02% dari Tahun 2014, sehingga target Renstara Tahun 2015 tidak dapat tercapai. Hal ini disebabkan : 1) Terjadi peningkatan jumlah Piutang Pajak khususnya PBB yang belum diverifikasi keakuratannya pasca penyerahan dari KPP Pratama Barabai. 2) Terjadinya peningkatan Piutang Retribusi Daerah setelah diberlakukannya SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan 3) Masih tingginya Piutang Dana Bagi Hasil, karena transfer dana bagi hasil untuk triwulan IV dilaksanakan pada triwulan I tahun berikutnya (2016). Upaya yang dilakukan adalah melakukan verifikasi dan pemutakhiran data piutang PBB serta mendorong SKPD untuk melakukan penagihan secara intensif atas piutang retribusi daerah.

39

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

Sasaran 2 : Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Trasparan, Efektif dan Efesien

a. Persentase Penurunan Jumlah Temuan/Rekomendasi BPK

Jumlah temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2015 ditargetkan menurun sebanyak 20% dari tahun sebelumnya, namun target ini gagal dipenuhi karena persentasenya mengalami peningkatan sebasar 45,45%. Hal ini disebabkan Tahun 2015 merupakan tahun pertama diterapkannya SAP berbasis akrual pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Namun demikian temuan/rekomendasi BPK sebagian besar bersifat administratif, sehingga opini WTP yang telah diperoleh sejak Tahun 2013 masih tetap dapat diraih. Upaya yang dilakukan antara lain adalah : 1) Mengupayakan penyelesaian tidak lanjut hasil pemeriksaan BPK. 2) Melakukan revisi Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Kebijakan Akuntansi, Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Sistem Akuntansi, Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan mengajukan revisi Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 3) Melakukan Pelatihan SDM. 4) Melakukan pendampingan penyusunan LKPD melalui bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. 5) Melakukan pengembangan aplikasi keuangan dan aset daerah. 6) Menarapkan aplikasi barang persediaan

40

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

Gambar 3.10 Penyerahan LKPD Tahun 2015 oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan kepada Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Kalimantan Selatan Pada tanggal 31 Maret 2016

b.

Persentase Peningkatan Penyerapan Belanja Indikator persentase peningkatan penyerapan belanja untuk target Tahun 2015 adalah sebasar 12,10 % dan realisasinya mencapai 39,09% berarti telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan didalam Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah untuk Tahun 2015. Ini dimungkinkan karena telah dilaksanakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penyerapan belanja antara lain : 1) Diaktifkannya pelaporan realisasi fisik dan keuangan dan realisasi belanja modal setiap bulan yang dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 2) Bupati Hulu Sungai Selatan melakukan evaluasi atas penyerapan anggaran pada saat rapat koordinasi yang dilaksanakan secara rutin pada minggu pertama awal bulan. 3) DPPKAD menerapkan kewajiban penyampaian Laporan Realisasi Anggaran dan SPJ Fungsional Benadahara Penerimaan serta Bendahara Pengeluaran paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya, jika tidak

41

TAHUN 2015

LKJ DPPKAD ditepati dikenakan sanksi penundaan pembayaran tunjangan kinerja SKPD yang bersangkutan sampai batas laporan tersebut disampaikan. Gambar 3.11 Rangkaian kegiatan Rapat Paripurna Penetapan APBD TA.2015 Tanggal 14 Nopember 2014

Gambar 3.12 Penetapan APBD Perubahan TA.2015 pada tanggal 12 Agustus 2015

42

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

c. Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Bersertifikat

Target yang dicantumkan pada Renstra DPPKAD Tahun 2015 untuk indikator ini adalah sebasar 84,65% dan realisasinya hanya sebasar 51% artinya target yang dibebankan tidak tercapai. Hal ini disebabkan tanah-tanah milik Pemerintah Daerah ini belum dilengkapi bukti dokumen kepemilikan yang sah yang disyaratkan dalam pembuatan sertifikat tanah, sehingga BPN belum dapat memproses permohonan sertifikat yang telah disampaikan Pemerintah Daerah.

Hal ini terutama untuk tanah-tanah yang pengadaannya sebelum

Tahun 1990, oleh karena itu Bidang Aset terus berkoordinasi dengan BPN Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencari alternatif untuk menyelasaikan permasalahan ini dan Tahun 2016 ini telah disepakati Pemerintah Daerah diminta mebuat Surat Pernyaataan bahwa tanah-tanah tersebut milik Pemerintah Daerah, khususnya untuk tanah-tanah yang dokumennya tidak ditemukan lagi.

Sasaran 3 : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2015, maka angka yang diperoleh adalah sebasar 86,50% artinya masyarakat selaku responden merasa sangat puas atas pelayanan yang diberikan. Kondisi ini berada diatas target yang ditetapkan di dalam Renstra DPPKAD Tahun 2015 hanya 80,61%. Hal ini dimungkinkan karena : 1) Kebijakan pelayanan yang dibuat diusahakan pelayanan sselesai secepat mungkin, jika memungkinkan selesai dalam 1 (satu) hari sepanjang Pejabat yang memutuskan dan menandatangani tidak melaksanakan tugas keluar daerah. Kecuali ada hal-hal yang diperlukan koordinasi dengan SKPD lain. 2) Permasalahan pelayanan yang bersifat rutin diselesaikan pada Bidang yang memberikan pelayanan, sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi yang ada. Keterbatasan pelayanan kepada SKPD dan masyarakat adalah DPPKAD tidak memiliki gedung/ruangan khusus untuk pelayanan, karena keterbatasan ruangan

43

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

kantor yang ada, namun kedepan ruangan untuk pelayanan ini secara bertahap akan diupayakan pembangunannya.

5. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keberhasilan maupun kegagalan setiap organisasi untuk mencapai tujuan tidak terlepas dari dukungan sumber daya yang ada baik sumber daya berupa personil maupun dari segi pendanaan. Personil Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2015 keseluruhan berjumlah 49 orang. Dengan jumlah personil yang ada, tentu sangat terbatas dan hampir disemua Bidang terdapat kekurangan pegawai, baik jumlah maupun kualitasnya. Namun demikian semua kegiatan di semua Bidang tetap dapat terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.18 Prestasi dan Hasil Kegiatan Tahun 2015 No.

Nama Dokumen Tata Kelola

Tanggal

1.

APBD Tahun Anggaran 2015

5 Oktober 2014

2.

APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015

27 Juli 2015

3

LKPD Tahun Anggaran 2015

31 Maret 2016

4.

LHP BPK atas LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 dengan opini WTP

30 Mei 2016

5

Raperda Peranggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015

16 Juni 2016

6.

Penyampaian Laporan Realisasi APBD Semester I TA. 2015

30 Juli 2015

Sedangkan efisiensi sumber daya dari segi personil belum bisa terukur karena analisis jabatan dan analisis beban kerja masih dalam tahap proses penyusunan. Secara operasional efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung dengan mengunakan rumus Tax perfomance index (TPI), yakni hasil bagi antara realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. TPI ini kami asumsikan sebagai capain penerimaan PAD karena rumus yang digunakan adalah sama (sebagaimana tertera pada Indikator Kinerja 44

TAHUN 2015

LKJ DPPKAD

Utama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan). Semakin besarnya angka TPI menunjukkan semakin efektifnya pemungutan PAD dikaitkan dengan sasaran atau target yang akan diperoleh. Dengan angka persentase 106,01% berarti efektvitas pemungutan PAD sudah berjalan efektif, sedangkan untuk tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan juaga dapat dikatakan berjalan efektif, karena semua kegiatan tata kelola dapat mencapai target ketepatan waktu dan dapat dipertahankannya opini WTP dari BPK. Efisiensi penggunaan sumber daya dari segi penganggaran keuangan belum bisa diukur karena didalam Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2018 tidak dibuatkan indikator dan target yang ingin dicapai. Gambar 3.13 Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2015 oleh Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Kalimantan Selatan kepada Ketua DPRD dan Bupati Hulu Sungai Selatan Pada tanggal 30 Mei 2016

45

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

Gambar 3.14 Bupati dan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Selatan menerima Sertifikat Opini WTP dari Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 30 Mei 2016

Tabel 3.19 Capaian Kinerja Tahun 2015 No.

Tujuan

Sasaran

1.

Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah.

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.

Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah

Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah

Indikator

a. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) b. Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah c. Persentase Penurunan Tunggakan Pendapatan Asli Daerah a. Persentase Penurunan Jumlah Temuan/

Realisasi Semes.I Semes II 19,48

Satuan

Target

%

%

19,25

%

100

-

106,01

106,01%

%

20

-

(4,02)

-20,01%

%

20

-

(45)

-255,00%

101,19%

46

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015 yang berkualitas.

yang Trasparan, Efektif dan Efesien

Rekomendasi BPK b.

3.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima

Persentase Peningkatan Penyerapan Belanja c. Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Bersertifikat Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

%

12,10

-

39,09

323,60%

%

84,63

-

51

60,26%

%

83

-

86,50

104,22

Total Capaian Kinerja

449,64%

Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2015 No. 1.

2.

3.

Sasaran

Indikator

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) b. Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah c. Persentase Penurunan Tunggakan Pendapatan Asli Daerah a. Persentase Penurunan Jumlah Temuan/ Rekomendasi BPK

Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Trasparan, Efektif dan Efesien Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima

b. Persentase Peningkatan Penyerapan Belanja c. Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Bersertifikat Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Capaian Kinerja % Realisasi 2015 307,94 19,48

% 101,19

Turun

118,43

118,43

106,01

106,01

Turun

18,34

91,70

(4,02)

-20,01

Turun

50

485,44

(45)

-255

Turun

11,96

116,12

39,09

323,60

Naik

50,99

64,11

51

60,26

Turun

80,61

99,52

86,50

104,22

Naik

Realisasi 2014 55,43

Ket.

B. Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun anggaran 2015 melaksanakan 6 (enam) program dan 43 (empat puluh tiga) kegiatan. Secara rinci realisasi anggaran seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan 47

TAHUN 2015

LKJ DPPKAD

oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Program Sekretariat Program yang dilaksanakan oleh sekretariat adalah sebanyak 5 (lima) Program dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a.

Pelayanan publik yang diukur dari Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.1.003.460.300,00 Secara umum kepuasan masyarakat, tercermin dengan meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya kelancaran surat menyurat, terpenuhinya jasa komunikasi, terpenuhinya sumber daya air dan listrik serta peralatan kerja, tersedianya alat tulis kantor, tersedianya barang cetakan, terrmasuk perbaikan peralatan kerja.

b. Pembangunan aula kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah terlaksana. Aula ini akan dimanfaatkan untuk pelayanan terutama sebagai tempat rapat, dan kegiatan lainnya. Sedangkan pelaksanakan pembangunan pagar pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk meningkatkan keamanan kantor. c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat dengan dilaksanakannya rehabilitasi rumah dinas sebanyak 4 (empat) buah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.428.l18.000,00 dan dengan realisasi sebesar Rp.423.122.000,00 atau sebesar 100%. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya rumah dinas lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rehabilitasi rumah dinas direncanakan setiap tahunnya dilaksanakan sebanyak 4 (empat) buah rumah dinas milik Pemkab HSS yang direnovasi untuk meningkatkan kenyamanan hunian bagi pejabat yang menempati dan meningkatkan penerimaan Retribusi Jasa Usaha. d. Ketersediaan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat dengan dilaksanakannya pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dan roda 2 (dua). Pengadaan kendaraan dinas operasional yang meliputi roda 2 (dua) sebanyak 26 unit sedangkan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) sebanyak 37 unit, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.11.006737.500,00 dan dengan realisasi sebesar Rp.8.749.560.250,00 atau sebesar 79,49%, hasil yang dicapai adalah terpenuhinya penyediaan kendaraan dinas 48

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

/operasional sebanyak 63 unit. Pengadaan kendaraan dinas/operasional ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat jangkauan pada saat peninjauan dilapangan.

Tabel 3.21 Realisasi Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2015 NO 1.

KEGIATAN

ALOKASI ANGGARAN (RP)

REALISASI KEUANGAN (RP)

REALISASI KEUANGAN %

REALISASI FISIK %

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. 2.

3.

4.

5. 6.

7.

8.

9. 10. 11.

12.

13.

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend.dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengk.Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsoltasi keluar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm/Teknis lainnya Keg.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah

JUMLAH

6.600.000

6.477.920

96,69

100

149.800.000

63.444.426

42,35

100

26.000.000

3.916.500

15,06

100

31.900.000

10.750.000

33,70

100

109.020.400

74.221.070

68,08

100

105.947.000

81.608.000

77,03

100

10.167.400

5.819.550

57,24

100

557.192.900

493.918.450

84,64

95

7.200.000

4.860.000

67,50

100

23.680.000

7.892.500

33,33

75

325.000.000

325.000.000

100

100

15.350.000

13.800.000

89,90

100

25.000.000

9.300.000

37,20

100

1.392.857.700

1.101.008.416

61,74

97,69

49

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

e. Ada satu Kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu kegiatan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang direncanakan peningkatan sumberdaya aparatur terkait pelaksanaan SAP berbasis Akrual dengan mengundang narasumber. Namun peningkatan sumberdaya aparatur dalam pelaksanaan SAP berbasis Akrual DPPKAD menggunakan pola Study banding yaitu mengirimkan beberapa sumberdaya aparaturnya ke Semarang Provinsi Jawa Tengah, dengan pembebanan anggaran pada DPA-SKPD kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tabel 3.22 Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2015

NO 2.

KEGIATAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 2. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Rumah Dinas 4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaGedung Kantor 5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKend.Dinas/ Operasional

JUMLAH

ALOKASI ANGGARAN (Rp)

REALISASI KEUANGAN (Rp)

REALISASI KEUANGAN %

REALISASI FISIK %

1.059.475.000

1.038.329.000

98,00

100

11.006.737.500

8.749.560.250

79,49

100

428.118.000

423.122.000

98,83

100

43.000.000

17.283.000

40,19

100

70.000.000

57.356.001

81,94

100

12.607.330.500

10.285,650.251

79,69

100

Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tahun 2015

NO 3.

KEGIATAN Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

ALOKASI ANGGARAN (Rp)

3.125.000

REALISASI KEUANGAN (Rp)

3.124.000

REALISASI KEUANGAN %

REALISAS I FISIK %

100

100

50

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015 JUMLAH

3.125.000

3.124.000

100

100

Tabel 3.24 Realisasi Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2015

NO 4

KEGIATAN

ALOKASI ANGGARAN (Rp)

REALISASI KEUANGAN (Rp)

REALISASI KEUANGAN %

REALISAS I FISIK %

Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur 1.

Kegiatan Bimtek Implementasi Peraturan PerUndang-Undangan

JUMLAH

32.997.500

0,00

-

-

32.997.500

0,00

-

-

Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2015 NO

KEGIATAN

5.

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun JUMLAH

ALOKASI ANGGARAN (Rp)

REALISASI KEUANGAN (Rp)

REALISASI KEUANGAN %

REALISASI FISIK %

10.869.600

10.864.400

99,95

100

1.350.000

1.350.000

100

100

2.250.000

2.250.000

100

100

14.469.600

14.464.400

99,98

100

2. Program Bidang Pendapatan Program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan : a.

Intensifiksi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, dengan jumlah anggaran Rp.148.240.000,00 dan dengan realisasi sebesar Rp.108.792.966,00 atau 51

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

sebesar 73,39%. Hasil yang dicapai adalah melaksanaan rapat koordinasi evaluasi pencapaian pendapatan daerah setiap triwulan dengan tujuan pengamanan pencapaian target pendapatan daerah. Intensitas koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait pencapaian penerimaan dana tranfer. Selain itu, melakukan stimulasi terhadap wajib pajak dan wajib retribusi melalui pemberian hadiah 60 buah jam dinding dan 750 buah kalender. b. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pelunasan pajak bumi dan bangunan, dengan jumlah anggaran Rp.352.620.260,- dan dengan realisasi sebesar Rp.184.723.725,- atau sebesar 52,29%. Hasil yang dicapai adalah pemberian biaya operasional untuk penyampaian SPPT dan pelunasan ke wajib pajak bagi petugas kecamatan dan kelurahan/desa. Dalam rangka memberikan penghargaan dalam pengamanan pelunasan PBB sektor perdesaan dan perkotaan dengan memberikan hadiah (piagam dan uang) untuk kecamatan dan kelurahan/desa bagi yang berhasil dalam melakukan penagihan dan pelunasan ke wajib pajak. c. Penyediaan dokumen PBB P2 dan BPHTB dengan jumlah anggaran Rp.89.870.000,00 dan dengan realisasi sebesar Rp.77.412.000,00 atau sebesar 86,14%. Hasil yang dicapai adalah menyediakan SPPT, STTS, DHKP, Stiker lunas PBB, leaflet/Brosur dan Blanko BPHTB serta penunjang kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. d. Penyediaan Cetak SPTPD dan Karcis, dengan jumlah anggaran Rp.146.034.800,00 dan dengan realisasi sebesar Rp.95.226.220,00 atau sebesar 65,21%. Hasil yang dicapai adalah menyediakan blanko SPTPD dan cetak Karcis sebagai penunjang kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah.

Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bidang Pendapatan Tahun 2015

NO 1.

KEGIATAN Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumbersumber Pendapatan Daerah

ALOKASI ANGGARAN (Rp)

148.240.000

REALISASI KEUANGAN (Rp)

108.792.966

REALISASI KEUANGAN %

REALISASI FISIK %

73,39

100

52

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015 2. 3.

4.

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pelunasan PBB Kegiatan Penyediaan dokumen PBB P2 dan BPHTB Kegiatan Penyediaan cetak, cetak SPTPD dan Karcis

352.620.260

184.723.725

52,39

100

89.870.000

77.412.000

86,14

100

146.034.800

95.226.220

65,21

100

JUMLAH

736.765.060

466.154.911

63,27

100

3. Program Bidang Anggaran Program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah, dengan kegiatan : a.

Penyusunan Analisa Standar Belanja dengan jumlah anggaran sebesar Rp.9.000.000,00 dan dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0% dengan kata lain tidak dilaksanakan. Pertimbangan tidak dilaksanakannya kegiatan ini adalah belum ada format yang baku terkait Analisa Standar Belanja.

b.

Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja dengan jumlah anggaran sebesar Rp.84.210.000,00 dan dengan realisasi sebesar Rp.65.664.450,00 atau 77,98%. Hasil yang dicapai sebesar 100% adalah berupa ditetapkannya Keputusan Bupati Nomor 374 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai selatan Tahun Anggaran 2016, sebagai dokumen pendukung dalam penyusunan RKA tahun anggaran 2016.

c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.320.440.000,00 dan dengan realisasi sebesar Rp.67.142.095,00 atau 20,95%. Hasil yang dicapai sebesar 100% adalah berupa ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016. d. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.50.465.850,00 atau 79,57%. Hasil yang dicapai sebesar 100% adalah berupa ditetapkannya Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 61 Tahun 2015 tetntang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016. e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 287.300.000,00 dan dengan realisasi sebesar Rp.151.335.525,00 atau 52,68%. Hasil yang dicapai sebesar 100% adalah berupa ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. f. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan 53

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

jumlah anggaran sebesar Rp.69.420.000,00 dan dengan realisasi sebesar Rp. 38.992.700,00 atau 56,07%. Hasil yang dicapai sebesar 100% adalah berupa ditetapkannya Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dan 3 (tiga) buah Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015, serta Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015

Tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Tabel 3.27 Realisasi Anggaran Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bidang Anggaran Tahun 2015

NO

KEGIATAN

1.

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. 2. 3.

4.

5.

6.

Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja Kegiatan Standar Satuan Harga Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kegiatan Penyusunan Rancangan Peratutan KDH tentang Penjabaran APBD Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD JUMLAH

ALOKASI ANGGARAN (Rp)

REALISASI KEUANGAN (Rp)

REALISASI KEUANGAN %

REALISASI FISIK %

9.000.000

0,00

-

-

84.210.000 320.440.000

65.664.450 67.142.095

77,98 20,95

100 100

63.420.000

50.465.850

79,57

100

287.300.000

151.335.525

52,68

100

69.420.000

38.922.700

56,07

100

833.790.000

373.530.620

44,80

100

4. Program Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah, dengan kegiatan : a.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.53.242.000,00 dan dengan realisasi sebesar Rp.10.523.000,00 atau sebesar 19,76%. Hasil yang dicapai sebesar 100% yaitu ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 62 Tahun 2015 54

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 b.

Penyusunan

Rancangan

Petanggungjawaban

Peraturan

Pelaksanaan

Kepala

APBD,

Daerah

dengan

tentang

jumlah

Penjabaran

anggaran

sebesar

Rp.44.992.000,00 dan dengan realisasi sebesar Rp. 10.995.885,00 atau sebesar 24,43%. Hasil yang dicapai sebesar 100% adalah berupa ditetapkannya Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2014. c.

Pengelolaan Sistem Informasi dan Verifikasi Data Keuangan Daerah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.287.080.000,00 dan dengan realisasi sebesar Rp.161.600.000,00 atau sebesar 56,29% hasil yang dicapai sebesar 100%, meliputi : 1)

Terlaksananya rekonsiliasi data penerimaan dan belanja dengan Bank Pemegang Kas Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan PPK-SKPD sebanyak 4 (empat) kali atau 4 (empat) triwulan.

2)

Terlaksananya sosialisasi Simda kepada Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Dana JKN.

3)

Terlaksananya Workshop Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dengan menggunakan Aplikasi Simda Akrual untuk PPK-SKPD.

4)

Terlaksananya pendampingan restatemen neraca tahun 2014.

5)

Terlaksananya pendampingan penyusunan revisi kebijakan dan sistem akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Gambar 3.15 Peningkatan SDM Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual

55

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

Gambar 3.16 Studi Banding Penyusunan LKPD Berbasis Akrual Ke DPPKA Kota Semarang Gambar 3.16 Studi Banding Penyusunan LKPD Berbasis Akrual ke DPPKA Kota Semarang

56

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

Tabel 3.28 Realisasi Anggaran Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Tahun 2015

NO

KEGIATAN

1.

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 3. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi dan Verifikasi Data Keuangan Daerah 4. Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis 5. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

ALOKASI ANGGARAN (Rp)

JUMLAH

d.

REALISASI KEUANGAN (Rp)

REALISASI KEUANGAN %

REALISA SI FISIK %

53.242.000

10.523.000

19,76

100

44.992.000

10.995.885

24,44

100

287.080.000

161.600.000

56,29

100

37.322.000

19.093.000

51,16

100

99.100.000

71.596.000

72,25

100

521.736.000

273.807.885

52,48

100

Penyusunan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 37.322.000,00 dan dengan realisasi sebesar Rp. 19.093.000,00 atau sebesar 51,16%. Hasil yang dicapai sebesar 100% adalah tersusunnya Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dan telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

e.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. Rp. 99.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 71.596.000,00 atau sebesar 72,25% dengan hasil kegiatan sebesar 100% sebagai berikut : 1)

Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 dan telah disampaikan kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 30 Maret 2015 dan telah diperiksa oleh BPK-RI dengan memperoleh opini WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian). 57

TAHUN 2015 2)

LKJ DPPKAD

Terselenggaranya kegiatan peningkatan wawasan SDM tentang Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual berupa kunjungan kerja ke DPKA Kota Semarang. Gambar 3.17 Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Peratanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2015 Tanggal 16 Juni 2016

58

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

Gambar 3.18 Rapat Badan Anggaran DPRD Kab. Hulu Sungai Selatan Membahas Laporan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2015

5. Program Kegiatan Bidang Aset Daerah Program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah, dengan kegiatan : a.

Peningkatan manajemen aset/barang daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 305.372.000,00 dan dengan realisasi sebesar Rp. 220.808.200,00 atau sebesar 72,31% hasil yang dicapai adalah manajemen aset /barang milik daerah yang tertib dan peningkatan SDM pengurus barang/penyimpan barang.

b. Inventarisasi barang/Aset Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 201.424.000,00 dan dengan realisasi sebesar Rp. 111.320.400,00 atau sebesar 55,27% hasil yang dicapai adalah

59

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015

terlaksananya inventarisasi dan rekonsiliasi kertas kerja, data barang/aset daerah yang valid dan akurat, meningkatnya kompetensi SDM dalam pengelolaan BMD c. Pengamanan barang/aset daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 642.625.000,00 dan dengan realisasi sebesar Rp. 108.663.060,00 atau sebesar 50,00% hasil yang dicapai adalah terpenuhinya aspek legalitas dan pengamanan aset daerah berupa sertifikat tanah, patok tanah dan plang hak milik tanah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. d. Perencanaan kebutuhan dan penatausahaan barang milik daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 21.930.000,00 dan dengan realisasi sebesar Rp. 16.124.550,00 atau sebesar 100% hasil yang dicapai adalah tersedianya Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) serta tersedianya Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah (DHPBMD) e. Kegiatan sensus barang milik daerah (BMD) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 372.620.000,00 dan dengan realisasi sebesar Rp. 304.283.900,00 atau sebesar 81,66% yang dicapai adalah tersedianya data BMD yang valid dan akurat.

Tabel 3.29 Realisasi Anggaran Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bidang Aset Daerah Tahun 2015

NO

KEGIATAN

1

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 2. Kegiatan Inventarisasi Barang/Aset Daerah 3. Kegiatan Pengamanan Barang/Aset Daerah 4. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan BMD 5. Kegiatan Sensus BMD JUMLAH

ALOKASI ANGGARAN (Rp)

REALISASI KEUANGAN (Rp)

REALISASI KEUANGAN %

REALISAS I FISIK %

305.372.000

220.808.200

72,31

100

201.424.000

111.320.400

55,27

100

642.625.000

108.663.060

16,91

50

21.930.000

16.124.550

73,53

100

372.620.000

304.283.900

81,66

100

1.543.971.000

761.200.110

49,30

90,00

Tabel 3.30 60

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2014 dan 2015

NO.

BIDANG

1. Sekretariat 2. Bidang Pendapatan 3. Bidang Anggaran 4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan 5. Bidang Aset Jumlah

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2014 % TAHUN 2015 13.128.073.374,00 577.705.029,00 344.789.270,00 230.987.550,00 621.234.072,00 14.902.789.295,00

67,71 64,52 47,65 47,77 40,86 64,76

11.404.247.067,00 466.154.911,00 373.530.620,00 273.807.885,00 761.200.110,00 13.278.940.593,00

% 81,16 63,27 44,80 52,48 49,30 75,08

Ket Naik Turun Turun Naik Naik Naik

61

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015 BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) serta sekaligus sebagai gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berdasarkan perhitungan capaian kinerja yang digambarkan dalam pengukuran kinerja jangka pendek dalam tahun 2015 termasuk kategori BAIK. Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara capaian kinerja kegiatan dengan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dari perhitungan analisis dan penilaian terhadap capaian kinerja, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ternyata telah menyelenggarakan pemerintahan secara umum sesuai dengan rencananya sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan strategis. Hal ini terlihat dari pencapaian 3 (tiga) sasaran yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil capaian kinerja telah dijelaskan pada bab sebelumnya,

maka dapat

disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2015 dengan nilai capaian keseluruhan sebesar 449,64%. Dimana masing-masing capaian kinerja adalah sebagai berikut :

62

LKJ DPPKAD

TAHUN 2015 No.

Tujuan

Sasaran

1.

Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah.

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.

3.

Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang berkualitas.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Trasparan, Efektif dan Efesien

Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima

Total Capaian Kinerja

Indikator

c. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) d. Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah d. Persentase Penurunan Tunggakan Pendapatan Asli Daerah c. Persentase Penurunan Jumlah Temuan/ Rekomendasi BPK d. Persentase Peningkatan Penyerapan Belanja d. Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Bersertifikat Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Realisasi Semest.I Sem. II 19,48

Satuan

Target

%

%

19,25

%

100

-

106,01

106,01%

%

20

-

(4,02)

-20,01%

%

20

-

(45)

-255%

%

12,10

-

39,09

323,60%

%

84,63

-

51

60,26%

%

83

-

86,50

104,22

101,19%

449,64%

Sedangkan capaian kinerja keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2015 sebesar Rp.13.278.940.593,- atau 75,08%. Walaupun tingkat capaian kinerja pada tahun 2015 Baik, namun perlu peningkatan kinerja di tahun mendatang. Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2016, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak dan Retribusi Daerah.

2.

Peningkatan komitmen SKPD pelaksana pemungutan PAD dalam pengamanan penerimaan PAD sesuai yang ditargetkan.

3.

Melakukan inventarisasi, verifikasi dan validasi tuggakan/piutang Pajak Bumi dan Bangunan. 63

TAHUN 2015

LKJ DPPKAD

4.

Melakukan peningkatan upaya penagihan terhadap piutang Pajak dan Retribusi Daerah.

5.

Meingkatkan keterampilan SDM bidang pengelola keuangan dan aset daerah.

6.

Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, aset dan barang persediaan

7.

Peningkatan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk percepatan proses penyelesaian sertifikat tanah milik Pemerintah Daerah.

8.

Menyediakan gedung khusus untuk pelayanan 1 (satu) atap dan kelengkapan sarana prasarananya.

64