LKj Provinsi Lampung Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

LKj Provinsi Lampung Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Penilaian atas pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelengaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai langkah dalam upaya memperbaiki dan memperbarui sistem pertanggungjawaban pemerintah melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi, yang selanjutnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah provinsi. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah pemerintah provinsi. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj pemerintah provinsi disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB I PENDAHULUAN

1


1.2

MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan LKj Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan maksud untuk: 1. Mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Provinsi Lampung dalam satu tahun anggaran terkait proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. 2. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Gubernur Lampung selaku Kepala Daerah setiap tahun anggaran. Tujuan penyusunan LKj Pemerintah Provinsi Lampung adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Presiden, DPRD Lampung dan Masyarakat Lampung) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKj diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka : 1.

Mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh Lampung.

2.

Menjadikan Pemerintah Lampung yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib dan kondusif.

3.

Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik.

4.

Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Lampung terhadap penyelenggara Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB I PENDAHULUAN

2


1.3

DASAR HUKUM Landasan hukum dalam menyusun LKj Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 Ayat (1); 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6); 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 BAB I PENDAHULUAN

3


11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.4

nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404); Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung; Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015; Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015; Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2014 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015; Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37.b Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

SEJARAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Keresidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatra Selatan. Berdirinya Provinsi Lampung diawali dengan adanya Keputusan Bersama dari seluruh bupati/kepala daerah dan Residen Lampung pada tahun 1962. Ketika itu, tercetuslah “petitie” berupa penuntutan agar Keresidenan Lampung diubah statusnya menjadi Daerah Swatantra Tingkat I (Daswati I) Lampung yang terpisah dengan Daswati I Sumatra Selatan.

BAB I PENDAHULUAN

4


Berlandasan itu, sembilan partai politik yang ada pada saat itu mengambil inisiatif dengan membentuk panitia. Seluruh organisasi massa dan cabang partai politik yang ada di Lampung, diundang dalam rapat tanggal 5 Maret 1963 untuk meresmikan berdirinya panitia dan mengesahkan Program Perjuangan Penuntutan Berdirinya Daswati I Lampung di Gedung BPR Tanjung Karang. Akan tetapi, rapat ini tidak dapat diteruskan karena tidak dapat perkenan dari penguasa perang waktu itu. Sehingga akhirnya, panitia eksekutif mempertanggungjawabkan hal tersebut kepada penguasa perang. Sementara itu seluruh perwakilan partai politik/organisasi berkumpul di kantor panitia untuk meneruskan rapat. Hingga pada tanggal 7 Maret 1963, panitia ini resmi berdiri. Untuk mensukseskan perjuangan panitia, maka dibentuk perwakilan panitia di Palembang dan Jakarta yang diserahkan kepada Achmad Ibrahim sebagai pimpinannya. Tugasnya sebagai penghubung panitia dengan Daswati I Sumatra Selatan dan Pemerintah pusat di Jakarta. Barulah pada tanggal 7 Januari 1964, diadakan rapat dinas oleh Gubernur atau Kepala Daswati I Sumatra Selatan yang dihadiri catur tunggal, para bupati, walikota, anggota DPR-GR/BPH Tingkat I dan Ketua Front Nasional se-Keresidenan Lampung. Pada rapat tersebut dibicarakan mengenai persiapan-persiapan pembentukan Daswati I Lampung. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor BK2/103/5472-A17/13133 Tanggal 14 Desember 1963 ditindaklanjuti Pemerintah Daswati I Sumatra Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor L5/1964 Tanggal 8 Januari 1964, Pemerintah pusat menyetujui pembentukan Daswati I Lampung dalam waktu sesingkat-singkatnya. Maka dibentuklah tim asistensi yang terdiri Ketua : Anwar gelar Datuk Madjo Basa Man Kuning (Pegawai Tinggi Ketataprajaan Tingkat I Departemen Dalam Negeri); Wakil Ketua : Zainal Abidin Pagaralam (Residen Lampung); Sekretaris/Bendahara : R. Juanda, SH (Pembantu Utama Sekretaris Daerah) dan pembantu-pembantu : Mursjid Alamsjah Carapeboka (Bupati dpd Kantor Residen Lampung, Pembantu Sekretaris) dan R. Achmad (Sekretaris Keresidenan lampung, Pembantu Bendahara).

BAB I PENDAHULUAN

5


Tugas-tugas tim asistensi untuk membantu Gubernur/Kepala Daerah Sumatra Selatan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemindahan hak, tugas kewajiban dan wewenang dalam urusan pemerintah dari Sumatra Selatan kepada Pemerintah Lampung yang akan dibentuk. Lalu berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 1964, maka terbentuklah Daswati I Lampung. Ini dilakukan dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan. Hasilnya, Dati I Sumatra Selatan diubah dengan memisahkan wilayah yang meliputi daerah-daerah tingkat II Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Kotapraja Tanjungkarang/Telukbetung; yang kemudian membentuk Daswati I Lampung. Selain itu, berdasarkan Pasal 6 Perpu Nomor 3 Tahun 1964, ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan negara dan daerah yang berlaku bagi Daswati I Sumatra Selatan, mutatis mutandies berlaku juga bagi Daswati I Lampung. Kemudian pada tanggal 16 Maret 1964, Residen Lampung Zainal Abidin Pagaralam mengadakan rapat pembentukan Panitia Penyelenggara Peresmian Daswati I Lampung yang dihadiri Catur Tunggal Keresidenan Lampung, para bupati/walikota, kepala jawatan/instansi dan panitia besar perjuangan penentuan Daswati I Lampung. Lalu pada tanggal 18 Maret 1964, Kusno Danupojo yang dilantik Menteri Dalam Negeri sebagai Pejabat Gubernur Lampung tiba di Lampung bersama Lny Karim, yang mewakili Menteri Dalam Negeri beserta rombongan. Maka pada tanggal 18 Maret 1964, pukul 20.00 WIB, terjadilah upacara serah terima dari Sumatra Selatan ke Lampung dengan disaksikan Lny Karim. Tanggal 19 Maret 1964, diadakan rapat dinas Daswati I Lampung yang pertama dengan semua Kepala Daerah Lampung Utara, Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Kotapraja Tanjungkarang/Telukbetung. Kemudian diadakan rapat dinas pembentukan dinas-dinas serta jawatan nevenue Dati I Lampung.

BAB I PENDAHULUAN

6


1.5

GAMBARAN UMUM PROVINSI LAMPUNG 1. Geografis Provinsi Lampung dengan Ibukota Bandar Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 Km2 termasuk 160 pulau yang terletak pada bagian paling ujung Tenggara Pulau Sumatera. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada : 1030 40’ – 1050 50’ Bujur Timur; serta antara : 60 45’ – 30 45’ Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara : Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu Sebelah Selatan : Selat Sunda Sebelah Barat : Samudera Hindia Sebelah Timur : Laut Jawa. Bandar Lampung ibukota Provinsi Lampung merupakan gabungan dari Kota Kembar Tanjung Karang dan Teluk Betung memiliki wilayah yang relatif luas dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Panjang dan Bakauheni sedangkan lapangan terbang utamanya adalah Bandara Raden Inten II yaitu nama baru dari Bandara Branti, 28 Km dari ibukota melalui jalan negara menuju Kotabumi. Lapangan terbang Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) terdapat di Menggala yang bernama Astra Ksetra. Untuk kawasan hutan mencapai 833.847 Ha atau 25,26%. Selain itu merupakan daerah perkebunan (20,92%); tegalan/ladang (20,50%); daerah pertanian dan perumahan. 2. Topografi Secara topografi Lampung dapat dibagi dalam 5 (lima) unit topografi, yakni : 1. 2.

3.

Daerah berbukit sampai bergunung dengan kemiringan berkisar 25% dan ketinggian rata-rata 300 m di atas permukaan laut; Daerah berombak sampai bergelombang dengan kemiringan antara 8 - 15% dan ketinggian antara 300 m sampai 500 m dari permukaan laut; Daerah dataran alluvial dengan kemiringan 0 - 3%; BAB I PENDAHULUAN

7


4. 5.

Daerah dataran rawa pasang surut dengan ketinggian ½ m sampai 1 m; serta Daerah river basin.

Daerah berbukit sampai bergunung terdiri dari lereng-lereng yang curam atau terjal dengan kemiringan berkisar 25% dan ketinggian rata-rata 300 m di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi Bukit Barisan yang sebagian besar masih ditutupi oleh vegetasi hutan primer dan sekunder, sedangkan beberapa bagian sudah terbuka menjadi perladangan atau perkebunan kopi rakyat. Daerah berombak sampai bergelombang terdiri dari bukitbukit sempit dengan kemiringan antara 8-15% dan ketinggian antara 300-500 m di atas permukaan laut. Daerah dataran alluvial meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur, sebagian Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Mesuji, serta Tulang Bawang Barat sampai mendekati pantai sebelah timur yang merupakan bagian hilir sungai-sungai besar seperti Way Sekampung, Way Seputih, Way Tulang Bawang dan Way Mesuji. Ketinggian rata-rata daerah ini berkisar antara 25-75 m dengan kemiringan 0-13%. Pada bagian barat terdapat dataran alluvial yang menyempit dan memanjang mengikuti arah Bukit Barisan. Daerah Rawa Pasang Surut terletak di sepanjang Pantai Timur, yang merupakan daerah rawa pasang surut dengan ketinggian 0,5-1,0 m. Selain itu, terdapat 69 buah pulau-pulau besar dan kecil, di antaranya terdapat 49 buah pulau di Kabupaten Lampung Selatan, 2 buah pulau di Kabupaten Lampung Barat, 10 buah pulau di Kabupaten Tanggamus dan 1 buah pulau di Kota Bandar Lampung. 3. Administrasi Pemerintah Secara Administrasi Pemerintahan, Pemerintah Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 adalah merupakan Keresidenan Lampung yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 maka Keresidenan BAB I PENDAHULUAN

8


Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan Ibukota Tanjungkarang-TelukBetung. Selanjutnya Kotamadya TanjungkarangTelukbetung tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1983 telah diganti namanya menjadi Kotamadya Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983. Dasar hukum pembentukan wilayah administrasi Provinsi Lampung dan Kobupaten/kota se-Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut : Tabel 1.1 Dasar Hukum Pembentukan Wilayah Administrasi Provinsi Lampung No

Kab/Kota

Dasar Hukum Pembentukan

1.

Lampung Selatan

Perppu No.3/1964 (menjadi UU No.14 / 1964)

2.

Lampung Tengah


3.

Lampung Utara


4.

Bandar Lampung

UU No.14/1964 (PP No.24/83 tgl 17 Juni 1983)

5.

Lampung Barat

UU No.6 / 1991 tanggal 16 Agustus 1991

6.

Tulang Bawang

UU No.2 / 1997 tanggal 3 Januari 1997

7.

Tanggamus

UU No.2 / 1997 tanggal 3 Januari 1997

8.

Lampung Timur

UU No.12 / 1999 tanggal 5 Mei 1999

9.

Way Kanan


10.

Metro


11.

Pesawaran

UU No.33 / 2007 tanggal 10 Agustus 2007

12.

Pringsewu

UU No.48 / 2008 tanggal 6 November 2008

13.

Mesuji


14.

Tulang Bawang Barat


15.

Pesisir Barat

UU No.22 / 2012 tanggal 25 Oktober 2012

Sumber : Biro Hukum Setdaprov. Lampung, Desember 2015

Secara Administratif Provinsi Lampung terdiri dari 15 Kabupaten/Kota dengan luas wilayah 35.288,35 Km2, yang terbagi menjadi 13 Kabupaten dan 2 Kota dengan jumlah kecamatan sebanyak 225 serta jumlah kelurahan/desa sebanyak 2.576 untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN

9


Tabel 1.2 Data Wilayah Administrasi Provinsi Lampung No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Kab/Kota Lampung Selatan Lampung Tengah Lampung Utara Lampung Barat Pesisir Barat Tulang Bawang Tanggamus Lampung Timur Way Kanan Bandar Lampung Metro Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Jumlah

Luas Wilayah Ha 331.904 380.268 272.587 214.278 290.723 319.632 302.064 532.503 392.163 19.296 6.179 224.351 62.500 218.400 120.100 3.528.835

Σ Kec 17 28 23 15 11 15 20 24 14 20 5 9 9 7 8 225

Σ Desa/Kel 251 307 247 136 118 151 302 264 222 126 22 144 131 75 80 2.576

Sumber : Buku LDA Tahun 2013

Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Lampung

Sumber : Buku LDA Tahun 2013

BAB I PENDAHULUAN

10


Jumlah

Penduduk

Provinsi

Lampung

menurut

Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2014 berdasarkan data www.lampung.bps.go.id berjumlah 8.026.191 jiwa, dengan komposisi laki-laki 4.117.479 jiwa dan perempuan 3.908.712 jiwa serta rasio jenis kelamin 105,34 secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut :

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin 2014 N0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Kabupaten / Kota

Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Bandar Lampung Metro Lampung Sumber : www.lampung.bps.go.id

1.6

Penduduk/ Population Laki-laki Perempuan Jumlah 154.414 135.974 290.388 295.869 271.303 567.172 494.080 467.817 961.897 511.079 487.641 998.720 625.215 601.970 1.227.185 306.501 296.226 602.727 220.719 207.378 428.097 219.504 204.206 423.710 217.184 204.313 421.497 196.408 186.693 383.101 101.705 92.577 194.282 134.611 127.705 262.316 77.897 70.515 148.412 484.215 476.480 960.695 78.078 77.914 155.992 4.117.479 3.908.712 8.026.191

Rasio Jenis/Kelamin 113,56 109,05 105,61 104,81 103,86 103,47 106,43 107,49 106,30 105,20 109,86 105,41 110,47 101,62 100,21 105,34

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam BAB I PENDAHULUAN

11


peraturan Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut : a) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dengan susunan organisasi sebagai berikut : 1. Sekretariat Daerah : 1) Asisten Bidang Pemerintahan, membawahi : a. Biro Tata Pemerintahan Umum b. Biro Otonomi Daerah c. Biro Hukum 2) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahi : a. Biro Perekonomian b. Biro Administrasi Pembangunan 3) Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat, membawahi : a. Biro Bina Sosial b. Biro Bina Mental 4) Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi : a. Biro Umum b. Biro Humas dan Protokol c. Biro Keuangan d. Biro Perlengkapan dan Aset e. Biro Organisasi 2. Sekretariat DPRD a. Bagian Umum b. Bagian Keuangan c. Bagian Persidangan d. Bagian Perundang-Undangan e. Bagian Humas dan Protokol 3. Staf Ahli Gubernur a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan c. Staf Ahli Bidang Pembangunan d. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan e. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia b) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung dengan susunan organisasi sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN

12


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. c)

Inspektorat Provinsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Badan Ketahanan Pangan Daerah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi Daerah Badan Pemberayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan Kepegawaian Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Satuan Polisi Pamong Praja Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Kantor Sandi Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Lampung dengan susunan organisasi sebagai berikut : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Pemuda dan Olah Raga 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Sosial 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas Komunikasi dan Informatika 8. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 9. Dinas Bina Marga 10. Dinas Pengairan dan Pemukiman 11. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah 12. Dinas Perindustrian 13. Dinas Perdagangan 14. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura 15. Dinas Perkebunan 16. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 17. Dinas Kelautan dan Perikanan 18. Dinas Kehutanan 19. Dinas Pertambangan dan Energi 20. Dinas Pendapatan

BAB I PENDAHULUAN

13


d) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan organisasi sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Lampung Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Jakarta Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Provinsi Lampung

Untuk lebih singkatnya dapat dilihat pada Bagan Struktur Pola Hubungan Kerja Satuan Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2014 yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2, 3, 4 dan 5 Tahun 2014 sebagaimana tertuang pada halaman berikut :

BAB I PENDAHULUAN

14

LAMPIRAN

: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : 79 TAHUN 2014 TANGGAL : 29 Desember 2014

BAGAN 1.1 STRUKTUR POLA HUBUNGAN KERJA SATUAN KERJA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Mitra Kerja

GUBERNUR

DPRD

WAKIL GUBERNUR

INSTANSI VERTIKAL

STAF AHLI GUBERNUR

INSPEKTORAT PROVINSI

Asisten Bidang Pemerintahan

SEKRETARIAT DAERAH

WAKIL GUBERNUR

Asisten Bidang GUBERNURdan Pemb. Perekonomian Pembangunan.

Biro Tata Pemerintahan Umum Biro Otonomi Daerah Biro Hukum

Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat

Biro Perekonomian

Biro Bina Sosial

Biro Administrasi Pembangunan

Biro Bina Mental

Asisten Bidang Administrasi Umum Biro Umum Biro Humas dan Protokol Biro Perlengkapan dan Aset Daerah aahaDaeDaerah

Biro Keuangan

Biro Organisasi

1. Sekretariat DPRD Provinsi. 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah. 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 4. Satuan Polisi Pamong Praja. 5. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Keterangan: : Garis Lini : Garis Koordinasi : Garis Pertanggungjawaban

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah. Badan Ketahanan Pangan Daerah. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Dinas Perhubungan. Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas Koperasi UMKM. Dinas Perindustrian. Dinas Perdagangan. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dinas Bina Marga. Dinas Pengairan dan Pemukinan. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dinas Kehutanan. Dinas Perkebunan. Dinas Peternakan dan Kesehtan Hewan. Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas Pertambangan dan Energi. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan.

1. Dinas Pendidikandan Kebudayaan. 2. Dinas Kesehatan. 3. Dinas Sosial. 4. Dinas Pemuda dan Olahraga. 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah. 7. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek. 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 9. Rumah Sakit Jiwa.

BAB I PENDAHULUAN

Dinas Pendapatan. 2. Badan Kepegawaian Daerah. 3. Badan Pendidikan dan Latihan Daerah. 4. Badan Pengelolaan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah. 5. Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi di Jakarta. 6. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung. 7. Kantor Sandi Daerah. 8. Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa. 1.

15

SEKRETARIAT DPRD


1.7

KERAGAMAN SDM PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Perempuan 41,15%

Laki-laki 58,85%

Pemerintah Provinsi Lampung memiliki kapasitas SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Jumlah PNS dan CPNS di Pemerintah Provinsi Lampung adalah sebanyak 8.574 orang Per 31 Desember 2015, dengan perimbangan laki-laki sebanyak 5.046 orang (58,85%) dan perempuan sebanyak 3.528 orang (41,15%), yang menunjukkan perimbangan gender yang baik sebagaimana nampak dalam tabel 1.4 dan gambar 1.2 sebagai berikut ini :

Gambar 1.2 Komposisi SDM berdasarkan Gender

Tabel 1.4 Rekapitulasi PNS dan CPNS berdasarkan jenis kelamin JENIS KELAMIN

CPNS

PNS

JUMLAH

%

LAKI – LAKI

131

4.915

5.046

58,85

PEREMPUAN

145

3.383

3.528

41,15

276

8.298

8.574

100

TOTAL

Sumber : BKD Provinsi Lampung, Desember 2015

Bila dirunut per jenjang pendidikan, maka persentase terbesar adalah jenjang pendidikan S1 sebanyak 2.958 orang (34,50%), kemudian SLTA Umum sebanyak 1.788 orang (20,85%). Selain itu, PNS dengan Pendidikan SLTA Kejuruan, D3 dan S2 juga cukup banyak, yaitu berturutturut sebanyak 1.170 (13,65 %), 1.065 (12,42%) dan 810 (9,45%). Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki keragaman sumber daya manusia yang baik. Komposisi PNS dan CPNS berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat dari tabel 1.5 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

16


Tabel 1.5 Komposisi PNS dan CPNS berdasarkan jenjang pendidikan JENJANG PENDIDIKAN SD SLTP UMUM SLTP KEJURUAN SLTA UMUM SLTA KEJURUAN SLTA KEGURUAN SLTA KEJURUAN 4 TAHUN DIPLOMA I DIPLOMA II DIPLOMA III DIPLOMA IV SARJANA / S1 AKTA IV PENDIDIKAN SPESIALIS PASCA SARJANA / S2 DOKTOR / S3

CPNS 13 8 0 32 4 0 0 1 0 70 5 134 1 6 0 2

PNS 223 219 30 1.756 1.166 16 4 77 18 995 92 2.824 6 52 810 10

TOTAL 276 8.298 Sumber: BKD Provinsi Lampung, 31 Desember 2015

JUMLAH 236 227 30 1.788 1.170 16 4 78 18 1.065 97 2.958 7 58 810 12

% 2,75 2,65 0,35 20,85 13,65 0,19 0,05 0,91 0,21 12,42 1,13 34,50 0,08 0,68 9,45 0,14

8.574

100

Perbandingan jumlah PNS dan CPNS dilihat dari jenjang usia, sebagian besar PNS Pemerintah Provinsi Lampung berumur antara 36-50 tahun. Kelompok ini merupakan kelompok usia puncak produktif, sehingga diharapkan kinerja PNS akan semakin membaik dan lebih produktif di masa mendatang. Jenjang usia terbanyak usia 51-55 tahun 1.875 orang (20,63%) sedangkan terendah usia 61 tahun ke atas 2 orang (0,02%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.6 Berikut : Tabel 1.6 Rekapitulasi Data PNS dan CPNS berdasarkan Jenjang Usia JENJANG USIA 21 – 25 Tahun 26 – 30 Tahun 31 – 35 Tahun 36 – 40 Tahun 41 – 45 Tahun 46 – 50 Tahun 51 - 55 Tahun 56 - 58 Tahun 59 - 60 Tahun 61 Tahun Keatas TOTAL

CPNS 56 96 79 15 8 12 10 0 0 0 276

PNS 69 477 1.103 1.355 1.239 1.493 1.759 783 18 2 8.298

JUMLAH 125 573 1.182 1.370 1.247 1.505 1.769 783 18 2 8.574

% 1,46 6,68 13,79 15,98 14,54 17,55 20,63 9,13 0,21 0,02 100

Sumber: BKD Provinsi Lampung, Desember 2015

BAB I PENDAHULUAN

17


Berikut pada tabel 1.7 disajikan rekapitulasi data Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan jabatan : Tabel 1.7 Rekapitulasi Data PNS dan CPNS berdasarkan jabatan JABATAN Eselon I.b Eselon II.a Eselon II.b Eselon III.a Eselon III.b Eselon IV.a Fungsional Pelaksana TOTAL

CPNS 0 0 0 0 0 0 31 245 276

PNS 1 46 15 311 3 862 1.319 5.741 8.298

JUMLAH 1 46 15 311 3 862 1.350 5.986 8.574

% 0,01 0,54 0,17 3,63 0,03 10,05 15,75 69,82 100


Jika dibandingkan CPNS dan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan agama, maka mayoritas pemeluk agama Islam yaitu 8.242 orang atau 96,13 %, selanjutnya pemeluk agama Protestan berjumlah 204 orang atau 2,38 % dan paling sedikit pemeluk agama Budha berjumlah 3 orang atau 0,03 %. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.8 di bawah ini. Tabel 1.8 Jumlah PNS dan CPNS Berdasarkan Agama AGAMA BUDHA HINDU ISLAM KATHOLIK PROTESTAN TOTAL

CPNS 0 3 262 3 8 276

PNS 3 34 7980 85 196 8298

JUMLAH 3 37 8242 88 204 8574

% 0,03 0,43 96,13 1,03 2,38 100


BAB I PENDAHULUAN

18


1.8

ISU STRATEGIS PROVINSI LAMPUNG Isu global maupun Nasional, secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan isu lokal di Provinsi Lampung. Isu lokal ini akan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat Lampung, sehingga perlu dilakukan pemahaman secara tepat dan akurat semua isu yang berkembang agar dapat direncanakan antisipasi sekaligus solusi untuk menjaga keberlangsungan pembangunan di Provinsi Lampung. Berbagai isu strategis di Provinsi Lampung Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Pada tahun 2015, apabila AEC tercapai, maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas di antara Negara ASEAN. Dengan terbentuknya pasar tunggal yang bebas tersebut maka akan terbuka peluang sekaligus tantangan bagi Provinsi Lampung sebagai bagian dari NKRI untuk memperkuat efisiensi dan meningkatkan daya saing komoditas unggulan bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan hasil laut, pariwisata di kancah pasar nasional dan global, yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia;

2.

Provinsi Lampung dengan statusnya sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera belum didukung infrastruktur yang baik seperti jaringan transportasi darat baik lintas timur maupun lintas barat guna memperlancar arus barang dan orang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa dan sebaliknya;

3.

Perlu dilakukan pengembangan ekonomi kreatif dan berbasis IPTEK yang mengikuti perubahan teknologi dan informasi, dimana hal ini harus dilihat sebagai potensi untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan;

4.

Rendahnya mutu layanan publik pada Standar Pelayanan Minimal mengakibatkan lambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah, maka diperlukan regulasi pemerintah yang bertujuan mengembangkan dan pelaksanaan manajemen berbasis kinerja;

BAB I PENDAHULUAN

19


5.

Perlu upaya penataan dan pengembangan manajemen sumber daya dan aset daerah, perencanaan tata ruang dan tata guna lahan untuk memperkuat manajemen sumber daya dan aset daerah yaitu tata ruang, SDA, tanah dan laut yang ke depannya akan memicu optimalnya pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan;

6.

Dibutuhkan pengembangan sistem insentif dan disinsentif untuk mendukung reformasi birokrasi daerah;

7.

Perlu melakukan perencanaan dan pengembangan kerja sama pemerintah dan swasta untuk memperkuat kerja sama dan kemitraan pemerintah dan swasta serta meningkatkan investasi;

8.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung merupakan yang terendah di Pulau Sumatera yaitu sebesar 72,45;

9.

Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Lampung dengan laju pertumbuhan ± 1,23% selama 10 tahun terakhir, memberikan konsekuensi dari kondisi tersebut adalah ketersediaan ruang, lapangan kerja dan lain-lain dengan tetap memperhatikan keseimbangan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

10. Angka kemiskinan di Lampung yaitu 14,86% masih di atas rata-rata nasional sekitar 11,66%; 11. Kerusakan hutan di Provinsi Lampung hingga tahun 2012 sudah mencapai 55% dari luas yang ada akibat berbagai tekanan pembangunan dan aktivitas masyarakat. Potensi ekonomi dari kawasan hutan berupa hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati belum termanfaatkan secara maksimal; 12. Beberapa daerah-daerah berpotensi ekonomi (Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Timur, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, Lampung Utara dan Way Kanan) belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai; 13. Terjadinya disparitas pembangunan antara Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi dengan kabupaten-kabupaten di Provinsi Lampung; 14. Menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan semakin tingginya frekuensi kelangkaan air pada musim kemarau;

BAB I PENDAHULUAN

20


15. Adanya peningkatan penggunaan teknologi dan informasi harus dilihat sebagai potensi yang mendukung percepatan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten/Kota.

1.9

INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah berusaha membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja terpadu.

Gambar 1.3

Skema Sistem Terpadu Akuntabilitas Kinerja

Saat ini pembangunan Sistem akuntabilitas kinerja terpadu masih terbatas pada tahap penyelarasan atau penggabungan antara Web SKPD BAB I PENDAHULUAN

21


sesuai dengan tupoksi SKPD tersebut. Untuk pengembangan perencanaan (Bappeda), evaluasi yang mengintegrasikan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (Biro Administrasi Pembangunan), Monev APBD (Bappeda) dan E-sakip masih proses pembahasan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga melakukan rangkaian inovasi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, termasuk pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi aparatur di jajaran Pemerintah Provinsi Lampung. Sistem Informasi Perencanaan (www.bappeda.lampungprov. go.id) yang berfungsi sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah. Sistem Informasi Perencanaan dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan perencanaan agar proses perencanaan menjadi lebih terintegrasi, transparan dan akuntabel dimulai dari proses pengusulan sampai dengan ditetapkannya KUA PPAS; Gambar 1.4 Website Bappeda Provinsi Lampung

Sumber : Bappeda Prov. Lampung, 2015

Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan (SI-Monev terdiri dari E-Sakip, Monev APBD, Monev APBN, ROPK, Penilaian Kinerja). Sistem Informasi Monev dikembangkan untuk mempermudah SKPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja setiap SKPD. Sedangkan bagi Bappeda Provinsi Lampung selaku fungsi pengendalian, sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembangunan BAB I PENDAHULUAN

22


Pemerintah Provinsi Lampung sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel; Gambar 1.5 Website E-Monev


Sistem Informasi Metadata Spasial Daerah (MDSD), Sistem Informasi MDSD berfungsi untuk memberikan informasi data spasial daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung secara umum sesuai dengan arah kebijakan Badan Informasi Geospasial. Sistem ini juga berfungsi sebagai media untuk berbagi data spasial antar pengguna sistem; Gambar 1.6 Website Metadata Spasial Daerah


BAB I PENDAHULUAN

23


Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Provinsi Lampung dengan alamat web www.sippd.lampungprov.go.id berfungsi mengintegrasikan perencanaan jangka menengah (RPJMD, Renstra SKPD) dengan perencanaan kegiatan tahunan (Musrenbang, RKPD) dan penganggaran (KUA/PPAS). Gambar 1.7. Web Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah


Gambar 1.8. Sistem informasi pengelolaan keuangan pemerintah.

Sumber : Biro Keuangan Setda Prov. Lampung, 2015

BAB I PENDAHULUAN

24


Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada azas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Sistem aplikasi ini meliputi penganggaran, penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan Pememrintah Provinsi Lampung. Sistem Aplikasi Pelaporan www.monev-apbd.Lampungprov.go.id yang berfungsi proses pelaporan program/kegiatan pembangunan terhadap penyerapan APBD Provinsi Lampung baik berupa realisasi keuangan dan capaian kinerja yang bersumber dari dana APBD pada setiap SKPD. Selain itu Sistem Aplikasi Pelaporan ini bertujuan untuk menghasilkan laporan fisik dan keuangan pada setiap SKPD Provinsi Lampung secara sistematis, terukur, up to date dan transparan. Gambar 1.9. Web Sistem Pelaporan Program/Kegiatan Pembangunan

Sumber : Biro Administrasi Pembangunan Prov. Lampung, 2015

BAB I PENDAHULUAN

25


1.10

INOVASI DALAM PENGELOLAAN SDM DAN LAINNYA Inovasi dalam pengelolaan SDM juga merupakan bagian kunci dalam manajemen perubahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Salah satunya adalah pengembangan sistem rekruitmen cpns dan pengembangan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP). Untuk rekruitmen CPNS tahun 2014 menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT), Pemerintah Provinsi Lampung telah bekerja sama dengan Universitas Lampung mendapatkan penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara berupa Piagam Penghargaan karena terselenggara secara cepat, akuntabeldan transparan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain perbaikan pada aspek rekruitmen, Pemerintah Provinsi Lampung juga menerapkan presensi pegawai dengan menggunakan sidik jari dan pengembangan penilaian kontrak kerja pegawai, bersama dengan sistem insentif dan disinsentif untuk pegawai Pemerintah Provinsi Lampung melalui skema Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Skema TKD ini memasukkan variabel penilaian berdasarkan bobot disiplin pegawai, dan penilaian prestasi kerja pegawai. Pedoman TKD adalah Peraturan Gubernur Lampung Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung mulai dilaksanakan tahun 2015. Selain itu pengelolaan data pegawai melalui Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIMPEG) berbasis web sehingga terwujudnya penyediaan data pegawai yang cepat dan akurat dengan membangun Executive Information System (EIS) SIMPEDU yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penyajian dan pelaporan data kepegawaian khususnya bagi eksekutif (Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten yang membidangi kepegawaian, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dan pejabat lain yang berwenang menangani data kepegawaian). Untuk mempermudah dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan khususnya di bidang kepegawaian. Selain itu dilaksanakan penataan file pegawai secara elektronik dalam kegiatan pengentrian data dokumen elektronik pegawai ke dalam e-dokumen sebanyak 3.250 PNS.

BAB I PENDAHULUAN

26


Gambar 1.10 Tampilan EIS SIMPEDU dan e-document


Pengoperasikan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) berbasis Web SIGA. Sistem ini adalah sebuah aplikasi yang dapat menampung data terpilah gender secara terpusat dengan Badan PP dan PA sebagai pengelolanya. SIGA menampung dan mengolah informasi dari SKPD-SKPD terkait dan dari Badan PP dan KB Kabupaten/ Kota. Data ini diunggah ke situs SIGA yaitu www.siga.bp3a.lampungprov.go.id sehingga dapat diakses pihak terkait untuk monitoring, evaluasi dan sebagai bahan dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan kesejahteraan perempuan dan anak. Gambar 1.11 Website SIGA

Sumber : Badan PP dan PA Prov. Lampung, 2015

BAB I PENDAHULUAN

27


Sementara SPSE merupakan aplikasi e-procurement yang dikembangkan oleh Direktorat e-Procurement - LKPP untuk digunakan oleh LPSE di seluruh K/L/D/I. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya. SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sub sistem audit. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Gambar 1.12 Website LPSE Provinsi Lampung

Sumber : Biro Administrasi Pembangunan Prov. Lampung, 2015

Inovasi bidang kesehatan berupa rumah sakit keliling yang bertujuan untuk mempercepat pelayanan kesehatan terutama siaga bencana. Pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit keliling tersebut BAB I PENDAHULUAN

28


berupa pelayanan : operasi, pemeriksaan laboratorium, Radiologi, dan Recovery : pemulihan pasien) Gambar

1.13 Rumah Sakit Keliling (Mobile Clinic) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 1. Mobil pelayanan : operasi, pemeriksaan laboratorium, 2. Mobil Radiologi; 3. Mobil Recovery : pemulihan pasien

1

2

3 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2015

BAB I PENDAHULUAN

29

LKj Provinsi Lampung Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Recommend Documents