Provinsi Kalimantan Utara
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
Dengan adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi
Kalimantan
Utara
Tahun
2016-2021
sebagai
dokumen
perencanaan periode lima tahunan, maka perencanaan dan penganggaran tahunan yang menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib memperhatikan RPJMD tersebut demi menjaga konsistensi perencanaan. Arah kebijakan dalam dokumen perencanaan tahunan harus dapat menyelesaikan isu-isu strategis yang termuat dalam RPJMD secara bertahap dalam kurun waktu 5 tahun dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen anggaran tahunan daerah yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja. Dalam rangka proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah sepakati sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri 13 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 87 ayat (1). Rancangan PPAS ini disampaikan dengan menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan serta menyusun plafon anggaran sementara untuk masingmasing program. Dokumen PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu PPAS disusun untuk mengimplementasikan Kebijakan Umum APBD dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Pemerintah Daerah dan DPRD.
I-1
Provinsi Kalimantan Utara Sejalan dengan pernyataan di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berusaha mempercepat penyusunan Rancangan APBD supaya pelaksanaan pembangunan tahun 2017 dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. Untuk mengurangi pembebanan pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kemampuan pembiayaan pembangunan yang terbatas, maka diperlukan perhitungan yang cermat terhadap pemanfaatan dan penggunaan dana pembangunan sehingga lebih efektif dan efisien. Selain itu dalam rangka dukungan
pendanaan pada program dan kegiatan prioritas sektoral tertentu
diperlukan sinkronisasi dan keterpaduan antara program daerah dengan program nasional. Salah satu bentuk penyelarasan yang dilakukan adalah optimalisasi penetapan program, kegiatan dan pendanaan pembangunan daerah yang sasarannya perlu disesuaikan dengan program dan kegiatan dekonsentrasi, tugas perbantuan dan desentralisasi sehingga diharapkan bobot alokasi APBD dapat lebih difokuskan untuk urusan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam proses penyusunan APBD dibutuhkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS APBD). PPAS APBD pada dasarnya mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang akan dicapai, termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah yang terkait. PPAS APBD juga menggambarkan pagu anggaran sementara masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan dalam RKPD. Pembahasan KUA dan PPAS Provinsi Kalimantan Utara yang telah disepakati dituangkan masing-masing dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani Kepala Daerah dan DPRD dalam waktu bersamaan, untuk kemudian digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2017 I-2
Provinsi Kalimantan Utara 1.2.
TUJUAN PENYUSUNAN PPAS APBD
Maksud Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 adalah sebagai dokumen acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan tujuan dari penyusunan PPAS APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 adalah: 1. Menyediakan dokumen tentang target dari pendapatan dan penerimaan daerah, belanja daerah serta target pembiayaan daerah; 2. Menyediakan dokumen tentang plafon anggaran sementara berdasarkan Perangkat Daerah, urusan pemerintahan, program serta kegiatan; 3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah; 4. Menjamin
terciptanya
keterkaitan,
konsistensi
dan
sinergitas
antara
perencanaan (RPJMD dan RKPD), penganggaran (KUA, PPAS, APBD), pelaksanaan dan pengawasan pembangunan (Monitoring dan Evaluasi Pembangunan) antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota; 5. Sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017.
1.3.
DASAR PENYUSUNAN PPAS
Penyusunan PPAS Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 dilandasi dasar hukum sebagai berikut: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2017 I-3
Provinsi Kalimantan Utara 2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3455);
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104 ,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421); 4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas PP Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2017 I-4
Provinsi Kalimantan Utara Perubahan Ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; 11.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 16.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18.
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
19.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2017 I-5
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 20.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Pendapatan Peraturan
dan
Belanja
Menteri
Dalam
Anggaran
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Negeri
Nomor
39
Tahun
2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 22.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
24.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
25.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
26.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2);
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2017 I-6
Provinsi Kalimantan Utara 27.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
28.
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017;
29.
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 20162021
1.4
SISTEMATIKA Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I
Pendahuluan Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017.
Bab II
Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Menguraikan hal-hal sebagai berikut: a.
Target
Pendapatan
Daerah,
meliputi
kebijakan
target
pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2017. b.
Penerimaan Pembiayaan Daerah, meliputi target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijkan pendapatan daerah.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2017 I-7
Provinsi Kalimantan Utara Bab III
Prioritas Belanja Daerah Menguraikan urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah, meliputi kebijakan belanja daerah, kebijakan belanja tidak langsung dan langsung dan target pembangunan tahun 2017.
Bab IV Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Menguraikan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.
Bab V
Rencana Pembiayaan Daerah Menguraikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah
Bab VI Penutup
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2017 I-8
