BAB I PENDAHULUAN. Provinsi Kalimantan Utara Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Provinsi Kalimantan Utara

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2016 di daerah harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah pusat telah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah dengan mewujudkan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar

dalam

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016. Dalam penyusunan dan pembahasan rancangan KUA, PPAS dan APBD tahun Anggaran 2016, Pemerintah Daerah dan DPRD harus lebih komprehensif, khususnya dalam melengkapi peraturan perundangan yang dibuat di daerah, seperti perda dan peraturan serta keputusan kepala daerah. Selain itu, DPRD harus terus meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan kebijakan pengelolaan daerah. Sesuai PP No. 58 Tahun 2005, Substansi KUA APBD mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti: (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2016 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran

pendapatan

daerah

untuk

Tahun

Anggaran

2016

serta

strategi

pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 1

Provinsi Kalimantan Utara daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 pemerintah daerah dilarang untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa pada kelompok belanja tidak langsung, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016. Penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016, mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut: 1. APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan. Oleh karena itu dalam perencanaannya harus melibatkan partisipasi masyarakat dan mengaktualisasikan sinergitas dengan instrumen-instrumen perencanaan pembangunan daerah. Anggaran yang

direncanakan

merupakan

satu

kesatuan

perencanaan

yang

mempaduserasikan hasil Musrenbang, RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016, arah kebijakan Gubernur serta kebijakan dan prioritas Pemerintah Pusat. 2. Tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mulai dari tahap penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan APBD. 3. APBD Tahun Anggaran 2016 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Untuk itu dalam merencanakan program dan kegiatan perlu adanya sinkronisasi dan keterpaduan antar kegiatan, antar program maupun antar SKPD guna menghindari adanya duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan (pengganggaran terpadu/unified budgeting). 4. APBD

Tahun

Anggaran

2016

dalam

perencanaannya

harus

mempaduserasikan prioritas program sesuai Renstra SKPD. Rencana Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 2

Provinsi Kalimantan Utara anggaran disusun berdasarkan perkiraan maju (forward estimate) yang memperhitungkan kebutuhan dana tahun anggaran berikutnya sesuai rencana target pencapaian kinerja. Adapun penetapan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1.

Mendukung terlaksananya program operasional pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) termasuk terselenggaranya Pemilukada.

2.

Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

3.

Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan

4.

Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama

5.

Realistis untuk dilaksanakan

Sesuai

dengan

Tema

RKP

Tahun

2016

yaitu

“MEMPERCEPAT

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS”, maka prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yaitu sebagai berikut: 1.

Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur,

2.

Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan

3.

Pembangunan infrastruktur irigasi untuk mewujudkan ketahanan pangan

4.

Peningkatan pelayanan kesehatan

5.

Pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah khususnya di wilayah perbatasan

6.

Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil

7.

Pengendalian pemanfaatan ruang,

8.

Pengelolaan Kekayaan Pemerintah Daerah melalui investasi jangka panjang. Penyusunan KUA merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk

menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen RKPD. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam KUA, yang merupakan implementasi dari RKPD, dengan sumber penganggaran dari dana APBD Provinsi Kalimantan Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 3

Provinsi Kalimantan Utara Utara sebagai acuan dalam penyusunan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berdasarkan hal tersebut diatas, KUA Tahun Anggaran 2016 memuat tentang target pencapaian kinerja dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dana penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya yang akan ditempuh pada tahun 2016 mendatang. Di sisi lain, guna menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan jangka

panjang

yang

dicita-citakan

oleh

seluruh

pemangku

kepentingan

pembangunan, maka proses penyusunan KUA Tahun Anggaran 2016 tetap mengacu pada RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dan juga kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat. Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam proses perencanaan pembangunan tahunan yaitu harus mengakomodir kepentingan dan keterkaitannya dengan proses penganggaran daerah, sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. PP Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan RKPD sejalan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD. Berdasarkan dokumen tersebut nantinya akan dihasilkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan Rancangan KUA APBD Tahun Anggaran 2016, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilengkapi oleh Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 4

Provinsi Kalimantan Utara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2016 berpedoman pada RKPD provinsi Tahun 2016 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2016, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD kabupaten/kota Tahun 2016 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2016 dan RKPD Provinsi Tahun 2016. Dalam perjalanan proses pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS penyusunannya berpedoman kepada RKPD Tahun 2016 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016. Berkenaan telah disahkan-nya Rancangan Undang Undang APBN Tahun 2016 dimana salah satu komponennya adalah Nota Kesepakatan Pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI tentang anggaran transfer dan atau berupa dana perimbangan, timbullah kebijakan pemerintah diantaranya alokasi Dana Perimbangan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kebijakan Pemerintah tersebut berdampak pada kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara baik pada RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah maupun penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS yang telah disampaikan Kepala Daerah ke DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Dengan kondisi ini maka berpedoman kepada RKPD perubahan/revisi terutama penambahan program dan kegiatan, disusun atau disempurnakan kembali Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2016 yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah terutama peningkatan pendapatan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang cukup signifikan. Rancangan KUA APBD yang memuat Kondisi Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan Strategi Pencapaiannya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 yang juga merupakan kebijakan politik pemerintah daerah dirumuskan dengan maksud agar proses penyusunan Kebijakan Umum APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 5

Provinsi Kalimantan Utara Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga dapat mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjadi indikator kinerja yang akan digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.2.

Maksud, Tujuan dan Sasaran Penyusunan KUA APBD Maksud penyusunan KUA ini adalah tersedianya dokumen perencanaan

Kebijakan Umum APBD sebagai penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2016 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan PPAS APBD Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Provinsi Kalimantan Utara dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2016. Adapun tujuan Penyusunan KUA APBD Tahun 2016 adalah : a.

Menyediakan dokumen arah Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk Tahun 2016.

b.

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah.

c.

Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

d.

Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016.

1.3.

Dasar Hukum Penyusunan KUA APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016 berpedoman pada: 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 6

Provinsi Kalimantan Utara 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3455); 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400); 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421); 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 6) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 8) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 9) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 10) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 11) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian / Lembaga (RKA-KL); 12) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas PP Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 7

Provinsi Kalimantan Utara Perubahan Ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; 13)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;

14)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

15)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16)

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

17)

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

18)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

20)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);

21)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 8

Provinsi Kalimantan Utara 22)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

23)

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

24)

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016

25)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

26)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

28)

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

32

Tahun

2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 9

Provinsi Kalimantan Utara 29)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

30)

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 42 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 21 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016.

1.4.

Sistematika Kebijakan Umum APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan: Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sitematika penyusunan KUA Tahun Anggaran 2016. Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah: Menguraikan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah tahun 2015 serta perkiraan tahun 2015 dan tahun 2016. Bab III Asumsi-Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD: Menguraikan asumsi dasar yang digunakan RAPBN dan RAPBD. Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah: Menguraikan hal-hal sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2016. b. Belanja Daerah, meliputi kebijakan belanja daerah, kebijakan belanja tidak langsung dan langsung. c. Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Bab V Penutup



BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 2.1

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahapan

pelaksanaan

pembangunan

daerah

meliputi

perencanaan,

penganggaran, dan evaluasi. Aspek evaluasi pembangunan merupakan aspek dasar perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya, sehingga untuk membuat kebijakan pelaksanaan pembangunan tahun 2016 perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya, khususnya evaluasi terhadap indikator makro pembangunan. Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi, baik internal maupun eksternal, menjadi dasar dalam menentukan isu-isu yang akan dihadapi pada tahun 2016 yang selanjutnya dirumuskan menjadi kebijakan prioritas pembangunan. Secara kumulatif, data BPS Kaltim mencatat nilai ekspor Kaltara selama Januari-Maret 2015 mencapai USD478,66 juta atau mengalami kenaikan hingga 78 persen dibanding periode sama 2014. Namun Nilai ekspor dari Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) selama Maret 2015 tercatat hanya USD96,68 juta atau mengalami penurunan sekitar 24,66 persen dibanding Februari yang mencapai USD128,32 juta. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur Penurunan nilai ekspor Kaltara disebabkan turunnya hasil tambang sekitar 34,58 persen selama bulan maret. Ekspor dari provinsi Kaltara berupa barang-barang nonmigas. Adapun nilai impor nonmigas Kaltara pada Januari-Maret 2015 mencapai USD21,52 juta, naik 181,04 persen dibanding triwulan pertama 2014. Sementara neraca perdagangan Kaltara selama triwulan pertama tahun ini mengalami surplus USD457,14 juta. Tiga negara di Asia, yakni Tiongkok, India dan Taiwan menjadi negara tujuan ekspor utama komoditas nonmigas dari Kaltara, dengan kontribusi mencapai 71,90% dari total ekspor. Jumlah ekspor ke Tiongkok pada Maret lalu tercatat USD83,41 juta, diikuti India USD60,21 juta dan Taiwan USD38,76 juta. Kenaikan terbesar tercatat untuk ekspor ke Taiwan, dari sebelumnya pada Februari hanya USD4,64 juta, naik menjadi USD38,76 juta. Selain ketiga negara tersebut, komoditas nonmigas Provinsi Kaltara juga diekspor ke beberapa negara lain, seperti Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Bangladesh.


Provinsi Kalimantan Utara Hingga Mei 2015, nilai ekspor Kalimantan Utara berupa barang non migas mencapai US$ 71,15 juta atau mengalami penurunan sebesar 17,20 persen dibanding ekspor April 2015. Sementara bila dibanding Mei 2014 mengalami penurunan sebesar 31,92 persen. Sedangkan pada bulan Juni 2015 Nilai ekspor Kalimantan Utara berupa barang non migas mencapai US$ 61,53 juta atau mengalami penurunan sebesar 23,63 persen dibanding ekspor Mei 2015. Sementara bila dibanding Juni 2014 mengalami penurunan sebesar 44,07 persen. Secara kumulatif nilai ekspor Kalimantan Utara JanuariJuni 2015 mencapai US$ 504,01 juta atau turun 14,14 persen dibanding periode yang sama tahun 2014. Seluruh ekspor bulan Januari-Juni 2015 berupa barang non migas. Secara kumulatif nilai ekspor Kalimantan Utara JanuariMei 2015 mencapai US$ 433,06 juta atau turun 9,21 persen dibanding periode yang sama tahun 2014. Seluruh ekspor bulan Januari-Mei 2015 berupa barang non migas.

Tabel. 2.1 Ringkasan Perkembangan Ekspor Kalimantan Utara Mei 2015 Uraian Total Ekspor Migas Non Migas Hasil Tambang Hasil Industri Hasil Pertanian *)angka sementara

April 2015 85,93 85,93 66,73 13,51 5,69

Nilai FOB (Juta US$) Mei* Jan-Mei 2015 2014 71,15 71,15 54,43 8,87 7,85

477,00 477,00 377,83 61,90 37,27

Jan-Mei 2015 433,06 433,06 339,43 53,20 40,43

Perubahan (%) Peran Mei 2015* Jan-Mei 2015 terhadap total terhadap terhadap Jan-Mei 2015 April 2015 Jan-Mei 2014 (%) -17,20 -9,21 100,00 -17,20 -9,21 100,00 -18,43 -10,16 78,38 -34,34 -14,05 12,28 37,96 8,48 9,34

Sumber: BPS Kaltim 2015 Peningkatan terbesar ekspor menurut beberapa golongan HS 2 dijit Mei 2015 terhadap April 2015 adalah Pakaian dan aksesori pakaian, rajutan atau kaitan menjadi sebesar US$ 0,01 juta. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada Olahan dari serealia, tepung, pati atau susu; produk industri kue menjadi sebesar US$ 0,01 juta. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel 2.2 di bawah.


Provinsi Kalimantan Utara Tabel. 2.2 Ekspor Kalimantan Utara Menurut Beberapa Golongan Barang HS 2 Dijit Mei 2015 Golongan Barang

April 2015

Peran Perubahan (%) Mei 2015* Jan-Mei 2015 terhadap total Jan-Mei 2015 terhadap terhadap (%) April 2015 Jan-Mei 2014 78,38 -10,17 -18,44 339,43 78,38 -10,17 -18,44 339,43

Nilai FOB (Juta US$) Jan-Mei Jan-Mei Mei* 2015 2014 2015

66,73 66,73

54,43 54,43

377,83 377,83

5,72

7,87

37,27

40,58

37,77

8,90

9,37

8,56

6,01

36,58

30,79

-29,75

-15,81

7,11

2,58

1,49

14,67

12,54

-42,26

-14,52

2,90

2,04

1,28

8,58

8,61

-37,52

0,44

1,99

0,01

0,01

0,07

0,07

-1,16

-3,59

0,02

0,01

0,01

0,08

0,10

11,98

24,34

0,02

0,00

0,01

0,03

0,03

101,28

14,21

0,01

0,13

0,01

0,98

0,54

-94,35

-44,70

0,13

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

85,79

71,13

476,08

432,71

-17,09

-9,11

99,92

Lainnya

0,14

0,02

0,92

0,35

-85,71

-61,96

0,08

Total Ekspor

85,93

71,15

477,00

433,06

-17,20

-9,21

1. Bahan Bakar Mineral Migas Non Migas Ikan dan krustasea, serta invertebrata 2. air lainnya Kayu dan barang dari kayu; arang 3. kayu Lemak dan minyak hewani /nabati 4. malam nabati Tembakau dan pengganti tembakau 5. dipabrikasi 6. Gula dan kembang gula Bermacam-macam olahan yang dapat dimakan Pakaian dan aksesori pakaian, rajutan 8. atau kaitan Olahan dari serealia, tepung, pati atau 9. susu; produk industri kue Buku, koran, gambar cetakan dan produk lainnya dari industri 10. percetakan; naskah tulisan tangan, naskah ketikan dan rencana 7.

Total 10 Golongan Barang

100,00

*)angka sementara

Sumber: BPS Kaltim 2015 Nilai impor Kalimantan Utara Mei 2015 berupa barang non migas mencapai US$ 0,15 juta atau mengalami penurunan sebesar 85,00 persen dibanding impor April 2015. Sementara bila dibanding Mei 2014 mengalami penurunan sebesar 60,43 persen. Secara kumulatif nilai impor Kalimantan Utara Januari-Mei 2015 mencapai US$ 22,70 juta atau naik 36,73 persen dibanding periode yang sama tahun 2014 Seluruh impor bulan Januari-Mei 2015, berupa barang non migas. Nilai impor Kalimantan Utara Juni 2015 berupa barang non migas mencapai US$ 0,31 juta atau mengalami peningkatan sebesar 100,77 persen dibanding impor Mei 2015. Sementara bila dibanding Juni 2014 mengalami penurunan sebesar 48,97 persen. Secara kumulatif nilai impor Kalimantan Utara Januari-Juni 2015 mencapai US$ 23,01 juta atau naik 33,72 persen dibanding periode yang sama tahun 2014. Seluruh impor bulan Januari-Juni 2015, berupa barang non migas. Neraca perdagangan Kalimantan Utara pada bulan Juni 2015 surplus sebesar US$ 61,22 juta,


Provinsi Kalimantan Utara lebih kecil jika dibanding surplus bulan Mei 2015 sebesar US$ 80,41 juta, dengan demikian kumulatif Januari-Juni 2015 surplus sebesar US$ 481,00 juta Tabel 2.3 Ringkasan Perkembangan Impor Kalimantan Utara Mei 2015 April 2015

Uraian Total Impor Migas Non Migas Hasil Tambang Hasil Industri *)angka sementara

1,03 1,03 0,77 0,25

Nilai FOB (Juta US$) Mei* Jan-Mei 2015 2014 0,15 0,15 0,15 0,00

16,60 16,60 1,31 15,29

Jan-Mei 2015 22,70 22,70 1,59 21,11

Perubahan (%) Peran Mei 2015* Jan-Mei 2015 terhadap total terhadap terhadap Jan-Mei 2015 April 2015 Jan-Mei 2014 (%) -85,01 36,79 100,00 -85,01 36,79 100,00 -80,06 21,37 7,00 -100,00 38,11 93,00

Sementara itu neraca perdagangan Kalimantan Utara pada bulan Mei 2015 surplus sebesar US$ 71,00 juta, lebih kecil jika dibanding surplus bulan April 2015 sebesar US$ 84,90 juta, dengan demikian kumulatif Januari-Mei 2015 surplus sebesar US$ 410,36 juta. Tabel 2.4 Neraca Perdagangan Kalimantan Utara Mei 2015 Uraian Ekspor Impor Neraca Perdagangan *)angka sementara

April 2015 85,93 1,03 84,90

Nilai (Juta US$) Mei* Jan-Mei 2015 2014 71,15 0,15 71,00

477,00 16,60 460,40

Jan-Mei 2015 433,06 22,70 410,36

Sumber: BPS Kaltim 2015 Memperhatikan data di atas, maka perlu diterapkan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah terutama kebijakan daerah yang pro rakyat. Untuk peningkatan pertumbuhan sangat tinggi pada sektor-sektor ekonomi yang prospektif seperti pertanian, yang selama ini tingkat pertumbuhannya maupun kontribusinya dalam PDRB Kalimantan Utara Masih sangat kecil. Dengan demikian diharapkan struktur ekonomi kedepan akan terjadi keseimbangan antara sektor ekonomi padat modal dan sektor ekonomi padat tenaga kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kedepan Arah Kebijakan Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah :


Provinsi Kalimantan Utara a. Melakukan revitalisasi dan hilirisasi produk pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, nelayan dan peternak dan daya saing produk pertanian. b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, melakukan regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. c. Perbaikan Insentif untuk mendorong kewirausahaan dan akses bagi usaha menengah, kecil dan mikro serta sektor rill lainnya. Gambar 2.5 Proyeksi PDRB Provinsi Kalimantan Utara 2014-2025

Sumber: Proyeksi Tim LPEM-FEUI Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara 2013-2025 diprediksi sebesar 6,67% setiap tahunnya. Realisasi gabungan nilai investasi di Provinsi Kalimantan Utara secara umum mulai menunjukkan peningkatan, pasca krisis keuangan global akhir tahun 2012. Gabungan nilai investasi pada tahun 2014 tumbuh sebesar 26.56%, meningkat dari tahun 2013 sebesar Rp 1.314.957.636.108,- menjadi Rp 1.664.210.901.817,- dan per September 2014 sebesar Rp 1.813.882.589.565,-. Nilai investasi masih didominasi oleh investor dalam negeri dan investor besar, namun perkembangan investasi skala kecil dan menengah menunjukkan pertumbuhan yang meningkat tahun 2013-2015.

2.2

Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 Walaupun

Pertumbuhan

ekonomi

Kaltara

mengalami

perlambatan

pertumbuhan namun indikator Makro ekonomi Kaltara masih berada pada jalur yang diharapkan. Hal ini masih dapat dilihat dari makro ekonomi daerah yang ada seperti Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 15

Provinsi Kalimantan Utara indikator penduduk miskin yang mengalami penurunan 2,25 % dari tahun sebelumnya. Kinerja perbankan pada triwulan I 2015 masih cukup terjaga di tengah kondisi perekonomian yang menurun. Penghimpunan dana pihak ketiga cenderung meningkat, sedangkan realisasi penyaluran kredit tercatat mengalami perlambatan. Hal ini merupakan sikap prudential banking dalam memandang menyikapi kegiatan perekonomian yang melemah. NPL perbankan sedikit mengalami kenaikan karena melemahnya kinerja sektor utama. Sementara itu kredit kepada UMKM mengalami peningkatan baik dari sisi nominal maupun pangsanya terhadap total penyaluran kredit. Perkembangan sistem pembayaran baik dari sisi tunai maupun nontunai secara konsisten mampu merespon pergerakan transaksi perekonomian daerah. Pada transaksi tunai, jumlah uang yang masuk (inflow) mengalami peningkatan, sedangkan jumlah uang yang keluar (outflow) mengalami penurunan. Sementara itu, nilai transaksi nontunai di Kaltim mengalami peningkatan pada periode laporan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015 di Kaltara mengalami penurunan dibandingkan APBD tahun anggran 2014. Pagu belanja mengalami penurunan sebesar 9%. Hal ini disebabkan karena pagu pendapatan yang juga menurun sebesar 5%. Penurunan pagu pendapatan tersebut disebabkan karena Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh dari hasil pengelolaan sumber daya alam mengalami penurunan. Harga komoditas internasional (terutama batubara) yang terus menurun merupakan faktor utama menurunnya DBH. Di tengah perekonomian yang mengalami kontraksi, kondisi ketenagakerjaan pada Februari 2015 tercatat masih cukup kondusif. Peningkatan jumlah tenaga kerja masih mampu terserap oleh berbagai jenis pekerjaan di beberapa sektor. Bahkan tingkat pengangguran terbuka terus menurun. Pelemahan perekonomian global yang berdampak pada menurunnya kinerja perekonomian, pada gilirannya memberikan dampak yang negatif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat penghasilan masyarakat mengalami penurunan sehingga kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan ini mengalami perlambatan.


Provinsi Kalimantan Utara Kinerja perekonomian pada triwulan II 2015 cukup membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang pertumbuhannya mengalami kontraksi sebesar -1,3% (yoy). Meskipun demikian, perbaikan tersebut diperkirakan relatif masih terbatas, seiring dengan perbaikan ekonomi global yang melambat serta harga komoditas global yang masih rendah. Kondisi tersebut akan memberikan tekanan terhadap kinerja ekspor luar negeri yang masih didominasi oleh komoditas berbasis sumber daya alam (SDA). Sebaliknya, kinerja perekonomian dalam negeri diperkirakan membaik seiring dengan meningkatnya konsumsi dan investasi dengan level yang terbatas serta upaya khusus peningkatan produksi di sektor pertanian. Di sisi perkembangan harga, inflasi pada triwulan II 2015 sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. 2.3

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 Garis besar kebijakan ekonomi Kaltara tahun 2016, masih diorientasikan pada

penguatan sektor agroindustri, melalui peningkatan daya saing pasar. Dengan optimisnya target pertumbuhan PDRB, diharapkan akan meningkatkan indikator makro pembangunan yang lain, seperti meningkatnya pendapatan per kapita, penurunan jumlah pengangguran terbuka, penurunan jumlah penduduk miskin dan peningkatan kesempatan kerja. Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan evaluasi dan simulasi pada komponen pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lainlain pendapatan daerah yang sah. Dalam jangka panjang, pembangunan Kalimantan Utara berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya pada sektor-sektor potensial. Seiring dengan peningkatan pendapatan penduduk, pemerintah juga melakukan penataan pelayanan, dan perluasan obyek pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangakan suasana kondusif untuk mendukung berkembangnya investasi di Kalimantan Utara.


Provinsi Kalimantan Utara 2.3.1 Tantangan Prospek Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), semakin menjanjikan dengan melimpahnya Sumber Daya Alam yang dimiliki, pertumbuhan konsumsi swasta dan iklim investasi yang semakin kondusif. Namun kedepan tantangan akan semakin besar yaitu bagaimana meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investasi. Tantangan-tantangan meliputi: -

Kelembagaan Pemerintah

-

Sarana Perkantoran

-

SDM

-

Infrastruktrur yang belum memadai,

-

Tenaga Listrik ,

-

Efisiensi tenaga kerja,

-

Penguasaan teknologi.

2.3.2 Prospek Provinsi Kalimantan Utara memiliki beberapa potensi yang besar: -

Sektor Pertambangan

: Batubara, emas, gas dan minyak bumi.

-

Sektor Perikanan

: Udang, Ikan dan Rumput Laut.

-

Sektor Kehutanan

: Kayu Lapis, Rotan

-

Sektor Perkebunan

: CPO

-

Sektor Kelistrikan

: PLTA di Sungai Kayan dan Sungai Mentarang

2.4

Arah Kebijakan Pembangunan daerah Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan keuangan

daerah dari sisi pendapatan daerah serta penentuan target penerimaan daerah adalah : 1. Hasil evaluasi potensi objek pajak dan objek restribusi serta perkembangannya. 2. Hasil evaluasi realisasi penerimaan tahun sebelumnya. 3. Intensifikasi dan koordinasi dengan instansi dan mitra kerja terkait yang memiliki sumber-sumber pungutan/pendapatan. 4. Kondisi ekonomi makro daerah. 5. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Kalimantan mengandalkan

Utara

sumber

yang

merupakan

pendanaan

dari

Daerah

dana

Hibah

Otonomi provinsi

Baru induk

masih dan


Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten/Kota yang ada. Selanjutnya pengeluaran keuangan daerah masih dititikberatkan pada pengeluaran untuk membiayai Belanja Pegawai. Kedepan, belanja pembangunan dan investasi pemerintah diarahkan bagi pendanaan program unggulan, penguatan kelembagaan, peningkatan SDM, pengembangan infrastruktur, Penyediaan energi listrik melalui pengelolaan anggaran secara cermat, efisien dan efektif serta peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Selain itu, pengelolaan keuangan dan investasi pemerintah daerah tetap diarahkan untuk membiayai kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan kemajuan dan kemandirian daerah. Selain itu juga, kebijakan alokasi anggaran belanja daerah juga diarahkan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dengan tetap memperhatikan tingkat efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaanya.

2.5

Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Berdasarkan komponen pendapatan diatas dibuat perkiraan (proyeksi) total

pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Utara pada APBD tahun anggaran 2016 sebesar 1,9 triliun rupiah dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.6 Proyeksi Pendapatan Provinsi Kaltara Tahun 2016 Kode

Uraian

Target 2016

4.1 4.1.1 4.1.4

PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3.

DANA PERIMBANGAN Bagi hasil pajak/ Bagi hasil bukan pajak Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1.529.733.901.000,00 317.317.612.000,00 1.032.459.159.000,00 179.957.130.000,00

4.3 4.3.4

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

97.799.800.000,00 97.799.800.000,00 1.947.581.153.983,80

320.047.452.983,80 309.797.452.983,80 10.250.000.000,00


Provinsi Kalimantan Utara 2.6

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.6.1

Arah Kebijakan Belanja Daerah Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun anggaran 2016

dilakukan dengan mengacu pada potensi dan objek pendapatan baik yang bersumber dari Dana Bagi Hasil dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, merupakan perkiraan terukur secara rasional, memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada anggaran pendapatan Tahun 2016 sangat bergantung pada kondisi perekonomian nasional, regional dan perekonomian global. Dalam jangka panjang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berupaya mengoptimalkan pendapatan melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja seluas-luasnya pada sektor-sektor potensial. Seiring dengan peningkatan pendapatan penduduk, pemerintah juga melakukan penataan pelayanan, dan perluasan objek pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dengan tetap memperimbangkan suasana kondusif untuk mendukung berkembangnya berkembangnya investasi di Kalimantan Utara.

2.6.2

Kapasitas Riil Pendanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi data belanja wajib dan

mengikat maka dapat disusun kapasitas riil keuangan daerah tahun 2016 seperti Tabel 2.7. Selanjutnya berdasarkan kapasitas riil yang diperoleh dapat disusun kerangka pendanaan berdasarkan prioritas. Pelaksanaan kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah dalam RKPD tahun 2016 dilakukan dengan mengacu ada arah kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah tahun 2016.



BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) 3.1.

Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN dan APBD Dalam rangka keselarasan dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, maka asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD harus tetap memperhatikan asumsi dasar yang digunakan dalam APBN. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa setiap perubahan ekonomi global yang berpengaruh terhadap peningkatan beban pada APBN akan mendorong pemerintah untuk mengadakan penyesuaian kebijakan dalam negeri yang memberikan dampak pada menurunnya kemampuan pendanaan APBN dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah harus semakin berhati-hati dalam mengefektifkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah dan lebih mengutamakan untuk program-program yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pemerintah daerah dituntut proaktif untuk mengupayakan pendanaan sektoral pada bidang-bidang pembangunan tertentu yang menjadi

prioritas

baik

melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dan Tugas Perbantuan dan Dekonsentrasi sebagai langkah mengurangi beban pendanaan pada APBD Provinsi Kalimantan Utara.

3.1.1 Proyeksi Ekonomi Nasional dan Asumsi Dasar Penyusunan APBN 2016 Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, kondisi perekonomian dunia diliputi ketidakpastian. Krisis keuangan eropa yang masih berlanjut dengan tidak adanya kepastian penyelesaian utang, pemulihan ekonomi AS yang masih lambat, serta mulai menurunnya kemampuan Negara-negara Asia untuk menjadi penopang perekonomian dunia telah meningkatkan resiko


Provinsi Kalimantan Utara ekonomi dunia. Pada tahun 2014, perekonomian dunia diperkirakan membaik didukung oleh pemulihan ekonomi AS yang bertahap, upaya penyelesaian krisis Eropa yang terarah, serta kemampuan ekonomi Cina yang membaik. Dengan demikian, perekonomian dunia pada tahun 2014 diperkirakan IMF tumbuh sebesar 3,6 persen. Perekonomian domestik sendiri diperkirakan 5,5 persen pada tahun 2014, dari sisi pengeluaran, investasi dan konsumsi masyarakat didorong sebagai penggerak perekonomian dengan perkiraan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,5 persen dan 5,3 persen. Konsumsi pemerintah diupayakan dapat tumbuh sebesar 5,2 persen melalui efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. Ekspor barang dan jasa diupayakan dapat tumbuh kembali sebesar 1,4 persen dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi dunia. Dari sisi lapangan usaha, seiring dengan perbaikan iklim investasi dan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama didukung oleh sektor industri pengolahan yang diperkirakan tumbuh 5,5 persen. Sektor pertanian tumbuh 3,3 persen, sektor; sector pertambangan dan penggalian tumbuh 0,8 persen; serta sector tersier yaitu listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewan, jasa usaha, serta jasa-jasa meningkat masing-masing 5,1 persen; 6,1 persen; 5,4 persen; 9,7 persen; 7,1 persen; dan 5,1 persen. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan 5,6-5,9 persen dan tingkat kemiskinan 9,0-10,5 persen. Sebagai kesatuan dari penganggaran pembangunan secara nasional, asumsi-asumsi dalam penetapan APBN memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi penganggaran di daerah. Besarnya pengaruh langsung dari kebijakan APBN akan lebih dirasakan oleh daerah-daerah yang struktur APBD-nya secara relatif didominasi oleh dana perimbangan. Dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu: Cita 1

:

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

Cita 2

:

Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;


Provinsi Kalimantan Utara Cita 3

:

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

Cita 4

:

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

Cita 5

:

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

Cita 6

:

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;

Cita 7

:

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

Cita 8

:

Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

Cita 9

:

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Maka strategi pelaksanaan pembangunan Tahun 2016 berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional yang harus disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1.

PENGARUSUTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1) a.

Pengarusutamaan Pembangunan berkelanjutan. Yakni menjaga pertumbuhan ekonomi pada tingkat menjaga stabilitas makro, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan terutama percepatan pertumbuhan di luar pulau Jawa dan khususnya wilayah perbatasan, pembangunan sosial yang meningkat, efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pelestarian alam.

b.

c.

Pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik melalui : -

Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik

-

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan,

-

Meningkatkan kapasitas birokrasi

-

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Pengarusutamaan gender melalui: -

Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan;


Provinsi Kalimantan Utara -

Meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO);

-

Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

2)

Pembangunan Lintas Bidang a. Penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan: -

Membangun

landasan

yang kuat

agar

ekonomi

tumbuh

menghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas; -

Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif;

-

Pengembangan

penghidupan

berkelanjutan

(peningkatan

kesejahteraan keluarga); -

Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar.

b. Perubahan Iklim, dilaksanakan melalui kebijakan: -

Peningkatan upaya mitigasi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Daerah-GRK,

-

Penguatan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim

c.

Revolusi Mental, dilaksanakan melalui kebijakan meningkatkan kemandirian dan kepribadian kebudayaan, yang bersumber dari nilainilai luhur budaya gotong royong, toleransi, harmoni, solidaritas, kesetiakawanan untuk mengembangkan budaya pelayanan.

2.

BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA a.

Menguatkan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) di setiap wilayah dan kelompok masyarakat;

b.

Menguatkan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas;

c.

Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga;

d.

Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga;

e.

Menguatkan kelembagaan kependudukan dan keluargaberencana yang efektif, dan menyusun landasan hokum melalui penyerasian kebijakan


Provinsi Kalimantan Utara pembangunan bidang kependudukan dan KB, serta menguatkan data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana; f.

Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas;

g.

Mempercepat perbaikan gizi masyarakat;

h.

Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;

i.

Meningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas;

j.

Meningkatan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas;

k.

Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan;

l.

Meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan;

m. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan; n.

Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

o.

Menguatkan manajemen, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi;

p.

Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan;

q.

Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar, dan memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah berkualitas, antara lain dengan penyediaan bantuan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar;

r.

Meningkatkan kualitas pembelajaran, melalui penguatan jaminan kualitas

(quality

assurance)

pelayanan

pendidikan;

penguatan

kurikulum dan pelaksanaannya; dan penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; s.

Meningkatkan profesionalisme, kualitas pengelolaan dan penempatan guru, serta jaminan hidup dan fasilitas pengembangan pengetahuan dan karir bagi guru di daerah khusus;

t.

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan keterampilan, dan pendidikan orang dewasa;


Provinsi Kalimantan Utara u.

Meningkatkan kualitas layanan pendidikan keagamaan dan pendidikan agama, kewargaan, dan karakter di sekolah; dan

v.

Meningkatkan akses dan kualitas, serta relevansi dan daya saing pendidikan tinggi termasuk kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK);

w. Meningkatkan budaya gemar membaca; Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan akses, maupun utilitas; x.

Meningkatkan

pelayanan

kepemudaan

yang

berkualitas

untuk

mendukung partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan, khususnya dalam rangka pemanfaatan peluang bonus demografi; y.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga;

z.

Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional;

aa. Memperkukuh karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dinamis, dan berorientasi iptek; bb. Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya; cc. Melestarikan warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible); dd. Mengembangkan promosi dan diplomasi budaya; ee. Mengembangkan sumber daya kebudayaan; ff. Meningkatkan

pemahaman,

penghayatan,

pengamalan

dan

pengembangan nilai-nilai keagamaan; gg. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama; hh. Meningkatkan kerukunan umat beragama; ii. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji; jj. Meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agama; kk. Meningkatkan inklusivitas penyandang disabilitas yang menyeluruh pada setiap aspek penghidupan dan memperkuat skema perlindungan sosial bagi lanjut usia; ll. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, melalui penyempurnaan/harmonisasi

peraturan

perundang-undangan,

serta


Provinsi Kalimantan Utara penguatan

kapasitas

SDM,

mekanisme

koordinasi,

jejaring

PUG/lembaga layanan kekerasan terhadap perempuan (KtP), sistem data dan informasi, dan pemantauan dan evaluasi; mm. Menguatkan dan harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak, serta melengkapi aturan pelaksanaannya; nn. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah di pusat dan daerah serta organisasi masyarakat melalui jejaring kelembagaan dalam pelaksanaan,

pengawasan,

pemantauan,

dan

evaluasi

secara

berkelanjutan terkait perlindungan anak; oo. Menguatkan sistem pengelolaan data dan informasi mengenai perlindungan

anak

serta

pemanfaatannya

secara

lintas

kementerian/Lembaga/SKPD; pp. Menguatkan pusat pelayanan terpadu untuk anak korban kekerasan yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, serta pengasuhan alternatif; qq. Peningkatan kapasitas SDM instansi pemerintah pusat dan daerah yang memberikan layanan pada anak termasuk dalam perencanaan dan penganggaraan yang rensponsif anak; rr. Penyusunan strategi dan materi KIE terkait perlindungan anak yang sesuai dengan konteks lokal masyarakat; serta ss. Advokasi dan sosialisasi tentang pentingnya melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa 3.

BIDANG EKONOMI a.

Penyempurnaan perencanaan penganggaran negara;

b.

Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran;

c.

Peningkatan kualitas pengelolaan desentralisasi fiskal dan keuangan daerah;

d.

Peningkatan kualitas pengelolaan pembiayaan anggaran;

e.

Dalam

hal

reformasi

kelembagaan,

arah

kebijakannya

adalah

meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan negara. Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 27


4.

BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI a. Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi barang dan jasa b. Peningkatan dukungan iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya hayati dan Nirhayati c. Penyiapan masyarakat indonesia menuju kehidupan global yang maju dan modern d. Peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar

5.

BIDANG PEMBANGUNAN POLITIK a.

Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil.

b.

Memberi jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik.

c.

Mendorong efektivitas terlaksananya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik untuk menjamin hak masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan mengawasi pelaksanaannya.

d.

Meningkatkan kualitas penyediaan, pengelolaan dan pelayanan informasi yang mencerdaskan melalui berbagai media serta literasinya bagi masyarakat (termasuk media penyiaran).

6.

BIDANG PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN a.

Menyelaraskan pengembangan industri pertahanan sesuai dengan arah pewujudan MEF;

b.

Meningkatkan profesionalisme personel TNI, pada aspek kesejahteraan melalui penyediaan fasilitas perumahan, dan pada aspek SDM melalui pendidikan dan latihan;

c.

Meningkatan profesionalisme personel POLRI dengan penekanan pada aspek pelayanan dan kemitraan dengan masyarakat;


Provinsi Kalimantan Utara d.

Mewujudkan intelijen dan kontra-intelijen yang efektif melalui penguatan koordinasi dan penyediaan infrastruktur intelijen dan kontra intelijen;

e.

Memperkuat upaya pengamanan laut dan daerah perbatasan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukung;

f.

Memperkuat upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui peningkatkan kapasitas rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkoba;

g.

7.

Meningkatkan efektivitas sistem informasi keamanan Nasional

BIDANG HUKUM DAN APARATUR Sub bidang hukum: a.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang anti korupsi

b.

Efektifitas pelaksanaan kebijakan anti korupsi

c.

Pencegahan tindak pidana korupsi

d.

Harmonisasi peraturan HAM

e.

Penegakan HAM

f.

Bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat

g.

Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Sub Bidang Aparatur:

8.

a.

Memantapkan kualitas birokrasi yang bersih dan akuntabel

b.

Meningkatkan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien

c.

Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas

BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG Informasi Geospasial: a.

Peningkatan ketersediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik untuk mendukung pencapaian Nawa Cita

b.

Pemetaan seluruh wilayah perbatasan dalam bentuk kurva tertutup

c.

Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial untuk meningkatkan distribusi dan pemanfaatan data dan informasi geospasial

d.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang informasi geospasial


Provinsi Kalimantan Utara Tata Ruang: a.

Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis;

b.

Meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang;

c.

Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang;

d.

Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang

Pertanahan: Melaksanakan

pencadangan

tanah

bagi

pembangunan

untuk

kepentingan umum Pembangunan Perkotaan: a. Pembangunan konektivitas antar 2 kawasan metropolitan yang sudah ada, 2 kawasan metropolitan baru, PKN dan PKW untuk memperkuat Sistem Perkotaan Nasional; b. Penyediaan Standar Pelayanan Perkotaan di 2 kawasan metropolitan baru dan 4 kota sedang untuk menuju kota berkelanjutan; c. Pembangunan sarana prasarana untuk mewujudkan kota hijau, kota cerdas, dan kota layak huni pada 2 kawasan metropolitan yang sudah ada, 2 kawasan metropolitan baru, dan 4 kota sedang; d. Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintah kota dalam pembangunan kota berkelanjutan di 2 kawasan metropolitan yang sudah ada, 2 kawasan metropolitan baru dan 4 kota sedang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan: a.

Penyusunan NSPK SPM Desa (antara lain perumahan, permukiman, pendidikan, kesehatan, perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi, pengairan, listrik dan telekomunikasi);

b.

Peningkatan kapasitas pada rumah tangga kurang mampu dan kecamatan miskin melalui bantuan modal, dukungan sarana dan prasarana ekonomi, serta pendampingan;

c.

Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelembagaan masyarakat desa;

d.

Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa;


Provinsi Kalimantan Utara e.

Penguatan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat desa;

f.

Penguatan dalam pengembangan kapasitas produksi dan pemasaran dalam mendukung peningkatan pembangunan ekonomi pedesaan;

Pembangunan Kawasan Transmigrasi: a.

Penyediaan lahan transmigrasi, melalui penyediaan lahan untuk permukiman, usaha, serta prasarana dan sarana;

b.

Pemenuhan prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi meliputi sarana prasarana dasar, penunjang ekonomi, dan utilitas umum;

c.

Pengembangan usaha ekonomi masyarakat di lokasi transmigrasi.

Pembangunan kawasan strategis: a.

Meningkatkan produktivitas dan hilirasi komoditas unggulan yang terintegrasi dengan kawasan di sekitarnya;

b.

Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, energi, air bersih

c.

Penunjang kegiatan industri serta konektivitas antarwilayah (desa, daerah tertinggal, dan perbatasan); serta

d.

Meningkatkan daya saing dan kualitas tenaga kerja.

Kawasan Perbatasan: Arah kebijakan dalam pengembangan kawasan perbatasan untuk mewujudkan sasaran pembangunan adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di 100 Kecamatan Lokasi Prioritas (50 Prioritas Penanganan awal tahun 2016 dan 50 lanjutan dari 2015) di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan halaman depan yang maju dan berdaulat. Daerah tertinggal: a.

Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan;

b.

Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik;

c.

Pengembangan

perekonomian

masyarakat

yang

didukung

oleh

sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas; d.

Pembangunan infrastruktur dan penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan.


Provinsi Kalimantan Utara Otonomi Daerah:

9.

a.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;

b.

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah; dan

c.

Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah.

BIDANG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA a.

Pemenuhan terhadap layanan dasar, melalui: peningkatan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, dengan menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi neraca air domestik dan peningkatan layanan sanitasi; menyediakan infrastruktur produktif dengan menerapkan manajemen aset baik pada tahapan perencanaan, penganggaran, dan investasi; serta meningkatkan sinergi pembangunan air minum dan sanitasi;

b.

Pemenuhan terhadap hunian yang layak bagi masyarakat berpendapatan rendah, dengan meningkatkan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian, yang didukung peningkatan tata kelola dan keterpaduan

antara

para

pemangku

kepentingan

pembangunan

perumahan; mengembangkan sistem karir perumahan (housing career system) sebagai dasar penyelesaian backlog kepenghunian dan pengembangan

industrialisasi

perumahan;

serta

meningkatkan

efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian perkotaan.

10.

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP a.

Melanjutkan perkuatan ketahanan pangan dan ketahanan air untuk kedaulatan pangan nasional;

b.

Melanjutkan perkuatan kedaulatan energi;

c.

Meningkatkan daya saing komoditas pertanian, perikanan, kehutanan, mineral dan pertambangan, serta mendukung peningkatan nilai tambah nasional;

d.

Meningkatkan pembangunan ekonomi maritim dan kelautan; dan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, memperkuat pengendalian


Provinsi Kalimantan Utara perubahan iklim dan penanggulangan bencana, serta meningkatkan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

3.1.2 Asumsi Dasar APBD 2016 Penyusunan APBD tentu tidak terlepas dari tujuan utama guna menjadi salah satu instrumen mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan PDRB dan PDRB perkapita sebagai salah satu indikator kemajuan / kesejahteraan suatu negara atau daerah. Salah satu ukuran yang secara komprehensif dapat digunakan untuk mengestimasi kebutuhan investasi adalah Incremental Capital-Output Ratio (ICOR). Ukuran ini menunjukkan besarnya investasi yang dibutuhkan untuk mencapai pertambahan output/pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan, disamping itu dapat juga digunakan untuk mengukur produktivitas investasi di suatu daerah. Dengan asumsi perkembangan ekonomi Indonesia pada Tahun 2016 yang diperkirakan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2015, diharapkan kondisi ekonomi makro Kalimantan Utara akan membaik pula.

3.2.

Laju Inflasi Pada tahun 2016 diperkirakan laju inflasi untuk tingkat nasional relatif stabil yaitu dikisaran 5,0-5,5 persen.

3.3.

Pertumbuhan PDRB PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun yang


Provinsi Kalimantan Utara dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakanharga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar yang dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. PDRB atas dasar harga yang berlaku pada tahun 2015 diproyeksikan meningkat menjadi Rp. 501,47 triliun, dan atas dasar harga konstan diasumsikan akan mencapai nilai Rp. 159,85 triliun, sementara untuk PDRB/kapita berdasarkan atas harga berlaku diharapkan akan mencapai Rp. 36,35 juta. Pertumbuhan PDRB Kalimantan Utara berdasarkan atas dasar harga konstan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 6,67%.

3.4.

Lain-lain Asumsi Belanja pegawai pada tahun 2016, khususnya belanja gaji dan tunjangan PNS diasumsikan mengalami kenaikan dari tahun 2016. Hal ini bertujuan untuk optimalisasi kinerja PNS tanpa mengurangi daya beli (purchasing power) PNS. Naiknya belanja gaji dan tunjangan ini antara lain dalam rangka mengantisipasi penyesuaian gaji pokok PNS pada tahun 2016, pengangkatan CPNS dan rekruitmen PNS pada tahun 2016 serta kebijakan pemerintah untuk tetap memberikan gaji ketigabelas. Selain kenaikan gaji dan tunjangan PNS, dialokasikan juga pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang besarnya ditentukan melalui kajian berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kelangkaan profesi dan atau pertimbangan objektif lainnya yang kriteria dan besarannya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.



BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.1.

Pendapatan Daerah

4.1.1.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2016

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penyusunan

APBD

harus

disesuaikan

dengan

kebutuhan

pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat dan provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Pendapatan daerah menurut Undang‐Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan di atas, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas : 1.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi

Daerah,

Hasil

Pengelolaan

Kekayaan

Daerah

yang

dipisahkan, dan Lain‐lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;


Provinsi Kalimantan Utara 2.

Dana Perimbangan yang meliputi : Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;

3.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota

4.

Lainnya, Lain‐lain Penerimaan, Dana Transfer Pusat dan Dana Insentif Daerah. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran

Daerah

Tahun

Sebelumnya

(SiLPA),

Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dikelompokkan atas: 1.

PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang‐ undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain‐lain PAD yang Sah;

2.

Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;

3.

Lain‐lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, DBH Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, Dana Penyesuaian dan Otsus, serta Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya. Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama

penerimaan Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini sebagai pertanda bahwa perlu segera dilakukan upaya‐upaya terobosan untuk mencari sumber‐sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 36

Provinsi Kalimantan Utara daerah yang bersifat “limitative”. Hal yang sama juga terjadi pada penerimaan dana perimbangan yang menunjukkan kecenderungan menurun. Dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama sisa

Tahun Anggaran 2016 terutama berkaitan dengan kondisi

makro ekonomi nasional yang sangat rentan terhadap perkembangan ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil, maka dalam penyusunan APBD Tahun 2016 diperlukan kehati-hatian untuk menetapkan besaran belanja daerah yang dikaitkan dengan proyeksi target pendapatan daerah secara keseluruhan termasuk dalam memperkirakan besaran SiLPA Tahun 2015.

4.1.2.

Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2016 yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Provinsi Kalimantan Utara sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan pengendalian pungutan sektor pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, pendayagunaan asset daerah dan hasil pengelolaan

kekayaan

daerah

yang

dipisahkan;

peningkatan

dana

perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama Pemerintah dan Swasta. Seluruh komponen pendapatan daerah Tahun 2016 diproyeksikan masing-masing: Dana Perimbangan Rp. 1.529.733.901.000,00 dan Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah menjadi Rp. 97.799.800.000,00

4.1.3.

Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pemerintah daerah menyadari sepenuhnya, bahwa pendanaan pembangunan daerah selama ini sebagian besar bersumber dari Hibah dan Dana Perimbangan. Lemahnya dukungan infrastruktur daerah akibat kurangnya perhatian pemerintah di era sebelum otonomi

menyebabkan

pelayanan masyarakat belum dapat optimal sehingga mengakibatkan obyek retribusi dan pajak daerah juga rendah. Dalam rangka memenuhi tuntutan Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 37

Provinsi Kalimantan Utara pembangunan daerah yang terus meningkat dengan kondisi pendanaan yang masih terbatas, maka terhadap seluruh komponen pendapatan daerah perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencapai target terutama untuk rencana dalam APBD Tahun 2016 melalui: 1.

Memperluas

basis

penerimaan

antara

lain

yaitu

dengan

mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan; 2.

Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi;

3.

Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;

4.

Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan

memperbaiki

penyederhanaan

prosedur

administrasi

administrasi

pajak,

pajak

meningkatkan

melalui efisiensi

pemungutan dari setiap jenis pemungutan; 5.

Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan; dan

6.

Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah: 1.

Mengoptimalkan penerimaan dari : Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan;

2.

Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan;

3.

Meningkatkan

koordinasi

dengan

Pemerintah

Pusat

dan

Kabupaten/Kota.


Provinsi Kalimantan Utara Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara antara lain adalah: 1.

Strategi Pencapaian Target Peningkatan PAD: a.

Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;

b.

Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;

c.

Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;

d.

Mengembangkan penerapan standar operasional prosedur disetiap kantor pelayanan;

e.

Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;

2.

Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan: a.

Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;

b.

Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.

c.

Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;

d.

Peningkatan koordinasi

dengan Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK.


Provinsi Kalimantan Utara 4.2.

Belanja Daerah

4.2.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah

Kebijakan pemerintah daerah terhadap belanja daerah Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut : a.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016 lebih mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan Belanja Langsung dari pada Belanja Tidak Langsung.

b.

Belanja daerah disusun secara proporsional dengan memperhatikan realisasi anggaran SKPD tahun 2015

c.

Pengalokasian anggaran tahun 2016 bagi 3 (tiga) SKPD yang baru yaitu: - Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara - Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 53 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Utara - Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 54 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

d.

Membangun komunikasi dan koordinasi intensif kepada

Pemerintah

Pusat dan Kabupaten/kota dalam rangka penetapan program, kegiatan dan pendanaan pembangunan yang terintegrasi sehingga dicapai sasaran prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional. Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 40


Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2016, memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Program dan kegiatan didasarkan pada kebutuhan riil sehingga rencana alokasi belanja dilakukan analisis kewajaran

biaya yang dikaitkan

dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. 2) Kegiatan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dari belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Demikian juga halnya honorarium bagi PNSD dibatasi frekuensinya dan kewajaran beban tugas, dan sesuai standar yang ditetapkan. 3) Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan daya serap anggaran, maka dalam anggaran Tahun 2016 sudah tidak diberlakukan istilah anggaran luncuran.

4.2.2.

Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

a.

Belanja Pegawai 1) Terhadap belanja pegawai, diperhitungkan acres maksimal 2,5 persen sebagai antisipasi kenaikan gaji pegawai Tahun 2016 sebesar 10%, gaji bulan ke-13, tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya, penambahan PNSD dan mutasi serta perubahan eselonering dan promosi sebagaimana diatur dalam PP. No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 2) Penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan rekonsiliasi data jumlah pegawai dan belanja pegawai terkait dengan perhitungan DAU dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan pemerintah. 3) Penganggaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS

yang

disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.


Provinsi Kalimantan Utara b. Belanja Bunga Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki pinjaman kepada pihak lain.

c. Belanja Subsidi Belanja subsidi diperuntukkan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dan pelayanan dasar.

d. Belanja Hibah Penganggaran belanja hibah yang bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. Penerima hibah berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur yang akan ditetapkan kemudian.

e. Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan secara selektif, tidak mengikat dan dengan jumlah yang terbatas, akan diberikan bantuan dalam rangka meningkatkan

kualitas

kehidupan

sosial

ekonomi

kelompok/anggota

masyarakat. Penganggaran belanja bansos yang bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012

f. Belanja Bagi Hasil Pajak Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 42

Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2015, sedangkan pelampauan target tahun 2016 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kab/kota ditampung dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA.

g. Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan variable pendapatan daerah, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

h. Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga dianggarkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2015, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang akan Dilaksanakan di Daerah

a. Kebijakan Pembangunan Daerah Kebijakan pembangunan daerah Tahun 2016 diarahkan untuk : 1. Melakukan percepatan pembangunan SDM yang berkualitas; 2. Melakukan percepatan pembangunan ekonomi dalam arti luas;


Provinsi Kalimantan Utara 3. Melakukan

percepatan

pembangunan

infrastruktur;

khususnya

pembangunan sarana prasarana pemerintah provinsi sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) 4. Melakukan percepatan peningkatan kepemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis; serta 5. Perwujudan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka jumlah penduduk miskin antara 7 persen hingga 10 persen pada Tahun 2016.

b. Kendala yang Dihadapi Terhadap rencana pembangunan daerah Tahun 2016 tersebut, pemerintah daerah masih dihadapkan pada berbagai kendala baik yang sedang berkembang sekarang maupun yang mungkin terjadi pada tahun mendatang. Kepentingan pembangunan akan semakin membutuhkan pendanaan yang terus meningkat setiap tahun yang tidak serta merta diikuti oleh peningkatan pada sumber-sumber pendapatan daerah. Dengan infrastruktur daerah yang belum memadai dan letak geografis yang kurang menguntungkan terutama bagi masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil, mengakibatkan masih adanya kesenjangan dalam upaya pemerataan pembangunan, kesempatan berusaha dan memperoleh pekerjaan yang layak sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi dan pendapatan. Kenaikkan harga kebutuhan pokok sebagai dampak dari pengurangan berbagai subsidi pemerintah yang mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat, semakin menjadi kendala bagi pemerintah daerah dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin yang masih cukup tinggi.

c. Strategi dan Prioritas Agar dapat mencapai sasaran pembangunan daerah Tahun 2016 yang terintegrasi dengan pembangunan nasional, selain perumusan program dan kegiatan secara cermat, keseluruhan SKPD diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi seoptimal mungkin melalui pemanfaatan pagu anggaran yang disediakan sesuai prioritas dengan lebih efisien dan efektif. Untuk itu, strategi dan prioritas yang akan dilaksanakan: Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 44

Provinsi Kalimantan Utara 1) Mengedepankan sinkronisasi program dan kegiatan serta pendanaan dekonsentrasi, tugas perbantuan dan desentralisasi yang menjadi prioritas pemerintah untuk dilaksanakan di daerah

pada Tahun 2016, sehingga

bobot alokasi APBD betul-betul dapat lebih difokuskan pada urusan yang menjadi kewenangan daerah. 2) Melakukan kehati-hatian dalam mengefektifkan pemanfaatan sumbersumber penerimaan daerah dan lebih mengutamakan untuk programprogram

yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat,

pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3) Lebih memperhatikan kegiatan-kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konsekuensi pembentukan DOB sehingga mampu melaksanakan tupoksi masingmasing sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012.

4.2.4. Kebijakan Belanja Sesuai tujuan penyusunan KUA APBD maka salah satu kebijakan belanja daerah yakni menetapkan kebijakan sehubungan perkembangan kondisi yang terjadi selama pelaksanaan APBD Tahun 2015, dan penguatan prioritas pembangunan daerah termasuk belanja penyelenggaraan pemilukada tanggal 9 Desember 2015.

4.3.

Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah

terutama

dimaksudkan

untuk

menutup

defisit

dan/atau

memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 45

Provinsi Kalimantan Utara Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan

pembiayaan

merupakan

transaksi

keuangan

yang

dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016 diarahkan pada: 1.

Meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada Tahun 2016;

2.

Menggunakan SILPA untuk pembayaran pembentukan dana cadangan;

3.

SILPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam rangka menjaga likuiditas keuangan daerah terhadap kebutuhan belanja pembangunan yang terus meningkat, maka pemerintah daerah menetapkan kebijakan penyertaan modal (investasi) daerah. Penyertaan modal ini bertujuan untuk: a.

Investasi jangka panjang;

b.

Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan

c.

Memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD).



BAB V PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS APBD Tahun Anggaran 2016.

Tanjung Selor,

4

November 2015

Pimpinan DPRD,

Pj. Gubernur Kalimantan Utara,

Marten Sablon, SH

Drs. Triyono Budi Sasongko, M.Si

Ir. Fredrick Ellia Gugkang, MA

Kepala Bappeda


BAB I PENDAHULUAN. Provinsi Kalimantan Utara Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Recommend Documents