DAFTAR ISI. BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum - APBD (KUA)... 01

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL DAFTAR ISI

...................................................... ............................................................

i ii

DAFTAR TABEL ……………………………………………...

iv

NOTA P E N G A N T A R PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR B.910/194/5.02/2014 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2014 TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2015 ...........................................

v

BAB I

PENDAHULUAN

...........................................

01

1.1

Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) ……………………………………....

01

1.2

Tujuan Penyusunan KUA ...................................

14

1.3

Dasar Hukum Penyusunan KUA

..................

14

1.4

Sistematika Kebijakan KUA Tahun 2015

…..…

19

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH ........ 2.1

21

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah ....................................................

21

Kontribusi Sektor Perekonomian Terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Barat ...........................

29

2.3

Perkembangan Harga (Inflasi) …………………..

33

2.4

Rancangan Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan ……….………….

35

2.2

ii

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH(RAPBD) ………………….

39

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH ..........................

51

4.1

PendapatanDaerah ........................................... 4.1.1

4.2

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah …………….……….

51

4.1.2

Target Pendapatan Daerah ..................

54

4.1.3

Upaya-upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target ..................

58

Belanja Daerah 4.2.1

4.2.2

4.3

.............................................

58

Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja Daerah ....................................

60

Kebijakan Belanja Tidak Langsung ....................................

62

........................... ……..

67

Pembiayaan Daerah 4.3.1

Penerimaan Pembiayaan

..................

68

4.3.2

Pengeluaran Pembiayaan

..................

68

BAB V PENUTUP

....................................................

69

iii

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi Sawah dan Padi Ladang Per Kecamatan ………………………………..

22

Tabel II.2 Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Pesisir Barat Per Kecamatan ………………………………..

23

Tabel II.3 Produksi Daging Hewan Ternak Per Kecamatan ………………………………..

24

Tabel II.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2011-2013 (persen) …………………..

28

Tabel II.5 Kontribusi Per Sektor PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2011-2013 Dan Prediksi 2014 (persen) …………………..

29

Tabel II.6 Kontribusi Per Sektor PDRB ADHK Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2011-2013 dan Prediksi 2014 (persen) ……..

31

Tabel II.7 Rata-rata PDRB Perpakita Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2012 dan 2013 ………………………….

32

Tabel II.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2010-2013

…………….

34

Tabel IV.1 Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2015

……………

56

iv

NOTA PENGANTAR PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR

: B.910/194/5.02/2014

TANGGAL : 15 September 2014 TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2015 Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: KHERLANI

Jabatan

: Penjabat Bupati Pesisir Barat

Alamat Kantor

: Kantor Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Jl. Kesuma II Nomor 7, Kec. Pesisir Tengah, Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang dijadikan

dasar

penyusunan

Prioritas

Plafon

Anggaran

Sementara (PPAS). KUA

APBD

meliputi

asumsi-asumsi

dasar

dalam

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

v

Daerah

(RAPBD)

Tahun

Anggaran

2015,

Kebijakan

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2015. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pengantar KUA ini. Demikianlah Nota Pengantar KUA ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015.

Krui, 15 September 2014 PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,

KHERLANI

vi

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL DAFTAR ISI

...................................................... ............................................................

i ii

DAFTAR TABEL ……………………………………………...

iv

NOTA P E N G A N T A R PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR B.910/195/5.02/2014 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2014 TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2015 ...........................................

v

BAB I

PENDAHULUAN ...........................................

01

1.1

Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2015 …………………..

01

1.2

Tujuan Penyusunan PPAS

07

1.3

Dasar Hukum Penyusunan PPAS

..................

08

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2015 .............................................

16

…………...

20

...........................

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN .......................... Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah ....................................

45

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan

53

4.1

4.2

…..………..

45

ii

4.3

Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga ...........................

76

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

.........

80

BAB VI

PENUTUP ……………………………………….

82

iii

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2015 ……………

17

Tabel III.1 Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Per SKPD Tahun Anggaran 2015 ……….………….

24

Tabel IV.1 Nomenklatur SKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015 …………………..

46

Tabel IV.2 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Urusan Pemerintahan Daerah………………………….

50

Tabel IV.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 ...………….

55

Tabel IV.4 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2015 ...…….…………..

79

Tabel V.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015 ...…..…………….

81

iv

NOTA PENGANTAR PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR

: B.910/195/5.02/2014

TANGGAL :

September 2014

TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2015 Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: KHERLANI

Jabatan

: Penjabat Bupati Pesisir Barat

Alamat Kantor

: Kantor Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Jl. Kesuma II Nomor 7, Kec. Pesisir Tengah, Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran

yang

dijadikan

Pendapatan

dasar dan

penyusunan

Belanja

Daerah

Rancangan (RAPBD)

Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015 .

v

Berdasarkan hal tersebut di atas, Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara

(PPAS)

yang

meliputi

rencana

pendapatan dan penerimaan serta pembiayaan daerah tahun anggaran 2015, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), plafon anggaran sementara program dan kegiatan, plafon anggaran sementara belanja dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2015. Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pengantar ini. Demikianlah Nota Pengantar PPAS ini dibuat untuk dijadikan

dasar

dalam

penyusunan

Rencana

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015.


KHERLANI

vi

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

LAMPIRAN :

NOTA PENGANTAR PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR

:

B.910/194/5.02/2014

TANGGAL :

15 September 2014

TENTANG :

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah melaksanakan bidang kewenangan

urusan wajib dan urusan pilihan. Secara lebih

spesifik pembagian urusan dimaksud, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, dimana

penyelenggaraan

urusan

kewenangan daerah didanai dari

pemerintahan dan atas

yang

menjadi

beban anggaran

pendapatan dan belanja daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2015

1


didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan,

pertanggungjawaban

dan

penatausahaan,

pengawasan

keuangan

pelaporan, daerah,

komponennya meliputi: (a) asas umum pengelolaan keuangan daerah; (b) pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; (c) struktur APBD; (d) penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; (e) penyusunan dan penetapan APBD; (f) pelaksanaan dan perubahan APBD; (g) penatausahaan keuangan daerah; (h) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (i) pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; (j) pengelolaan kas umum daerah; (k) pengelolaan piutang daerah; (l) pengelolaan investasi daerah; (m) pengelolaan barang milik daerah; (n) pengelolaan dana cadangan; (o) pengelolaan utang daerah; (p) pembinaan dan penggawasan pengelolaan keuangan daerah; (q) penyelesaian kerugian daerah; (r) pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; dan (s) pengaturan pengelolaan keuangan daerah.


2


Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015, sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah sebelum terbentuknya DPRD, rancangan APBD kabupaten Pesisir Barat dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama SKPD terkait untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan

pusat, antara lain diwujudkan dalam penyusunan KUA

(Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015. KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015 berpedoman pada RKPD

Kabupaten

Pesisir

Barat

Tahun

2015

yang

telah

disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2015 dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2015. Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut disampaikan kepada Gubernur

Provinsi

Lampung

bersamaan

dengan

penyampaian

Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat Tentang APBD Tahun Anggaran 2015 serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka evaluasi Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2015.


3


Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung terkait tema dan prioritas pembangunannya pada tahun 2015. Adapun tema dan prioritas masing-masing adalah sebagai berikut: Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 menetapkan tema pembangunan nasional adalah “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”, dengan sasaran yang harus dicapai pada Tahun 2015, adalah: 1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 - 6,3 persen; 2. Inflasi diharapkan dapat terkendali pada kisaran 4,5 + 1 persen. Berdasarkan tema dan sasaran tersebut di atas, dalam RKP Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama a.

Pengendalian Jumlah Penduduk;

b.

Reformasi Pembangunan Kesehatan: 1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (demand and supply); 2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.


4


c.

Reformasi Pembangunan Pendidikan; dan

d.

Sinergi Percepatan.

2. Bidang Ekonomi a.

Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas;

b.

Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;

c.

Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;

d.

Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi; dan

e.

Reformasi Keuangan Negara.

3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi a.

Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

4. Bidang Sarana dan Prasarana a.

Peningkatan Ketahanan Air;

b.

Penguatan Konektivitas Nasional: 1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah; 2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi; dan 3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan.

c.

Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar: 1)

Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional;

2)

Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi; dan

3)

Penataan Perumahan/Permukiman.


5


5. Bidang Politik a.

Konsolidasi Demokrasi.

6. Bidang Pertahanan dan Keamanan a.

Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus POLRI dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan; dan

b.

Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri.

7. Bidang Hukum dan Aparatur a.

Reformasi

Birokrasi

dan

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan Publik; b.

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang a.

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan;

b.

Pengelolaan Risiko Bencana; dan

c.

Sinergi Pembangunan Perdesaan.

9. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan a.

Perkuatan Ketahanan Pangan;

b.

Peningkatan Ketahanan Energi;


6


c.

Percepatan Pembangunan Kelautan;

d.

Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan

pada

pentahapan

dalam

RPJMD

Provinsi

Lampung Tahun 2015, maka tema pembangunan Lampung Tahun 2015

yaitu

Landasan

“Pemantapan Pembangunan

Perekonomian

Daerah

Sebagai

Berkelanjutan”,

dengan

prioritas

pembangunan daerah Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Memperkuat daya dukung infrastruktur dan konektivitas wilayah; 2. Revalitas pertanian dalam rangka pemantapan ekonomi daerah untuk peningkatan rakyat yang berkeadilan; 3. Memperluas kesempatan kerja dan akses pelayanan pendidikan serta kesehatan; 4. Penguatan inovasi teknologi, pemantapan IPTEK, industri dan perdagangan serta energi; 5. Peningkatan pariwisata dan kebudayaan daerah melalui sinergi antar pemangku kegiatan; 6. Pemantapan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan penanggulangan bencana; dan 7. Reformasi birokrasi melalui peningkatan kerjasama dan tata kelola pemerintahan yang baik.


7


Berikutnya

sebagai

kelanjutan

dari

tema

dan

prioritas

pembangunan Provinsi Lampung 2015, pembangunan diprioritaskan pada percepatan implementasi program-program unggulan daerah, seperti: 1. Pengembangan infrastruktur perhubungan dan penanganan jalan akan diprioritaskan untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi dan kawasan strategis cepat tumbuh, pengendalian laju kerusakan jalan akibat dan peningkatan kinerja pengelolaan sumber daya air; 2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pemberian beasiswa biaya hidup (living cost) bagi mahasiswa tidak mampu dan beasiswa program s2/s3 untuk para dosen dan tenaga kesehatan, pemantapan penerapan kurikulum 2013, pemerataan tenaga pendidik khususnya untuk daerah terpencil serta pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan guru honor di daerah terpencil. Untuk

memenuhi

kebutuhan-kebutuhan

tersebut

anggaran

belanja pendidikan dialokasikan sama dengan Tahun 2014 atau tidak mengalami penurunan; 3. Peningkatan kualitas, optimalisasi manajemen dan perluasan cakupan pelayanan kesehatan khususnya untuk masyarakat miskin serta pengembangan dan peningkatan sumber daya kesehatan;


8


4. Revitalisasi kawasan kumuh, daerah tertinggal dan perumahan rakyat serta pembangunan sarana air bersih/air minum dan prasarana dasar pemukiman; 5. Percepatan pembangunan pertanian dalam rangka peningkatan produksi,

kesejahteraan

petani

dan

daya

saing

daerah,

dukungan terhadap akses permodalan lingkup pertanian dan pengembangan sistem distribusi daerah serta peningkatan SDM pertanian dan kelembagaannya; 6. Peningkatan peran perencanaan dalam pembangunan daerah melalui perkuatan jaring inovasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga non pemerintah dan masyarakat serta

peningkatan

sinergitas

dengan

pemerintah

pusat,

kabupaten/kota, antar provinsi, antar forum dan antar pemangku kepentingan pembangunan; 7. Pengawasan dan pemantauan terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup;

8. Perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender melalui peningkatan ekonomi produktif perempuan; 9. Pengembangan

energi

baru

terbarukan

dalam

upaya

pemenuhan kebutuhan energi di daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi daerah;


9


10. Pengembangan destinasi pariwisata dan kawasan wisata unggulan dengan dukungan infrastruktur dan sektor terkait secara terpadu serta pemberdayaan masyarakat sadar wisata; dan 11. Pengembangan potensi kelautan, perikanan budidaya dan perikanan

tangkap

serta

pengembangan

produk

komoditi

unggulan yang berbasis ekonomi lokal.

Pembangunan

daerah

sebagai

bagian

integral

dari

pembangunan nasional perlu diselaraskan dan dilaksanakan secara terpadu dengan pembangunan sektor-sektor nasional. Prioritas pembangunan Provinsi Lampung yang disusun sesuai dengan karakteristik,potensi, aspirasi dan permasalahan yang ada ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Berbagai upaya terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan dan bersinergi, termasuk melakukan terobosan-terobosan baru melalui programprogram unggulan daerah. Rencana

Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Pesisir Barat Tahun 2015 menetapkan tema pembangunan daerah adalah ”Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

berbasis

penyelenggaraan berbudaya,

kompetensi

pemerintahan

transparan

dan

yang

untuk

mewujudkan

berkeadilan,

akuntabel,

dengan

inovatif, prioritas

pembangunan daerah sebagai berikut:


10


1. Melanjutkan

penyelenggaraan

birokrasi

dan

tata

kelola

kepemerintahan (governance) untuk menciptakan pelayanan publik yang berkeadilan; 2. Pembangunan

ketahanan

pangan

dengan

pengelolaan

sumberdaya alam dan lingkungan serta penanganan bencana dan kerawanan pangan; 3. Penguatan

perekonomian

daerah

melalui

pemberdayaan

masyarakat pedesaan, pengelolaan sumberdaya pertanian, perikanan,

dan kehutanan serta pengelolaan sumberdaya air

dan energi; 4. Perluasan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi; 5. Pemantapan kesehatan

pelayanan

kesehatan

dan

masyarakat yang berkeadilan,

sistem

jaminan

berkualitas

dan

terjangkau; 6. Pembangunan,

pemeliharaan

dan

perluasan

sarana

prasarana wilayah dan pengembangan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan dan berkarakter budaya Lampung; dan 7. Menjaga

dan

memelihara

kondusifitas

daerah

untuk

memantapkan tata kelola pemerintahan yang menciptakan rasa aman dan damai bagi masyarakat.


11


Adapun garis besar kebijakan umum penyusunan KUA– PPAS kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

1. APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan. Program/Kegiatan direncanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga anggaran merupakan hasil sinergi Musrenbang Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015, arah kebijakan Bupati Pesisir Barat serta prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung; 2. Capaian

target

pembangunan

daerah

Tahun

2015

diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015; 3. Belanja

hibah

dan

bantuan

sosial

disesuaikan

dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian

Hibah

dan

Bantuan

Sosial

yang

bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; 4. APBD Tahun Anggaran 2015 disusun dengan pendekatan kinerja

yang

berpedoman


pada

prinsip

efektif,

efisien,

12


ekonomis,

transparan

dan

bertanggungjawab

dengan

memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; 5. Arah kebijakan keuangan daerah difokuskan untuk mengatasi masalah–masalah pembangunan

mendasar

tahun

yang

2015,

yaitu:

menjadi (1)

prioritas

Melanjutkan

Penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola kepemerintahan (governance)

untuk

menciptakan

pelayanan

publik

yang

berkeadilan; (2) Pembangunan ketahanan pangan dengan pengelolaan

sumberdaya

alam

dan

lingkungan

serta

penanganan bencana dan kerawanan pangan; (3) Penguatan perekonomian

daerah

melalui

pemberdayaan

masyarakat

pedesaan, Pengelolaan sumberdaya pertanian, perikanan dan kehutanan serta pengelolaan sumberdaya air dan

energi;

(4)

Perluasan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi; (5) Pemantapan pelayanan kesehatan

dan

sistem

jaminan

kesehatan

masyarakat yang berkeadilan, berkualitas dan terjangkau; (6) Pembangunan, pemeliharaan prasarana wilayah

dan

perluasan

sarana

dan pengembangan kawasan perkotaan

yang ramah lingkungan dan berkarakter budaya Lampung; dan (7) Menjaga dan memelihara

kondusifitas

daerah untuk

memantapkan tata kelola pemerintahan yang menciptakan rasa aman dan damai bagi masyarakat.


13


1.2

Tujuan Penyusunan KUA Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Pesisir

Barat Tahun Anggaran 2015, bertujuan untuk:

1. Melakukan

optimalisasi

pendapatan

dan

belanja

daerah

terhadap APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015; 2. Meningkatkan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan pemerintah secara lebih optimal; 3. Mewujudkan sinergitas program nasional, provinsi dan daerah dalam upaya peningkatan kinerja pemerintah yang berkeadilan dalam pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah; dan 4. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

1.3

Dasar Hukum Penyusunan KUA Berikut adalah dasar hukum dari peraturan perundang-undangan

yang berlaku sebagai dasar dalam penyusunan KUA Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut: 1. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


14


Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan

Tanggung

Jawab

Keuangan

Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


15


Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 12. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


16


Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan

Pemerintah

Nomor

38

Tahun

2007

Pembagian

Urusan

Pemerintahan

Antara

Pemerintah

Daerah

Provinsi,

Pemerintah

dan

tentang

Pemerintah, Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4664); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Pelaksanaan

Penyusunan, Rencana

Pengendalian

Pembangunan

dan

Daerah

Evaluasi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Professor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016); 18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;


17


19. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 24. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan secara Mutatis Mutandis Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat di Kabupaten Pesisir Barat; 25. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 01 Tahun


18


2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat; dan 26. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015.

1.4

Sistematika Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2015 Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun

Anggaran 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015, tujuan penyusunan KUA, dasar hukum penyusunan KUA dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Bab ini berisi tentang perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya (2014) dan rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan (2015).


19


BAB III ASUMSI-ASUMSI

DASAR

DALAM

PENYUSUNAN

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Bab ini berisi asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi-asumsi lainnya.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH Bab ini memuat tentang kebijakan perencanaan pendapatan daerah, target dan upaya-upaya dalam mencapai target pendapatan daerah tersebut, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

BAB V PENUTUP Bab ini berisi tentang harapan dari pembuatan KUA Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015 agar dapat menjadi pedoman penyusunan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015.


20


BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Salah

satu

indikator

ekonomi

makro

yang

dapat

menggambarkan perkembangan ekonomi suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan produktifitas dan pendapatan masyarakat daerah tersbut akan meningkat melalui penciptaan kesempatan kerja, investasi dan peluang

berusaha.

Struktur

perekonomian

yang

dimiliki

oleh

Kabupaten Pesisir Barat masih mengacu pada kabupaten induk yaitu Kabupaten Lampung Barat yang didominasi oleh sektor pertanian sebagai penopang utama perekonomian. Sektor pertanian didukung oleh 5 sub sektor. Sub sektor perkebunan

dan

tanaman

bahan

makanan

(tabama)

mampu

membentuk 45,34 persen dari nilai PDRB Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2013. Besarnya sumbangan sub sektor tersebut dapat dilihat dari luas panen dan produksi padi untuk Kabupaten Pesisir Barat. Perhatikan (Tabel II.1) dan produksi tanaman perkebunan rakyat (Tabel II.2) di bawah ini:


21


Tabel II.1 Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi Sawah dan Padi Ladang per Kecamatan Padi Sawah NO (1) 01

Kecamatan

(2) Pesisir

Padi Ladang

Luas

Produksi

Luas

Produksi

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(3)

(4)

(5)

(6)

2.529

20.632

129

337

Selatan 02

Bengkunat

600

4.917

600

1.645

03

Bengkunat

1.085

7.222

2.875

7.084

1.502

11.946

175

610

345

2.112

10

13

915

6.221

-

-

Belimbing 04

Ngambur

05

Pesisir Tengah

06

Karya Penggawa

07

Way Krui

303

2.823

10

-

08

Krui Selatan

435

3.751

35

13

09

Pesisir Utara

479

3.962

5

13

10

Lemong

490

4.077

55

40

11

Pulau Pisang

-

-

-

-

8.683

67.663

3.849

9.755

Jumlah

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat, 2012


22


Tabel II.2 Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Pesisir Barat per Kecamatan Luas (Ha) NO

Kecamatan

Kelapa Dalam

(1) 01 02 03 04 05

06

(2) Pesisir Selatan Bengkunat Bengkunat Belimbing Ngambur Pesisir Tengah Karya Penggawa

Kelapa

Kopi

Lada

Robusta

**)

(3)

(4)

(5)

(6)

2.166,8

3.065,4

710,0

32,8

488,3

32.685,1

810,0

346,3

649,3

5.742,1

935,0

391,9

937,6

17.187,9

735,8

263,9

299,9

-

22,0

4,1

502,3

-

465,5

33,3

07

Way Krui

252,0

-

27,0

7,2

08

Krui Selatan

115,5

-

44,0

8,5

09

Pesisir Utara

939,3

-

1.154,0

45,2

10

Lemong

748,7

-

2.070,0

740,4

11

Pulau Pisang

*

*

*

*

7.100,3

58.680,5

6.973,3

1.873,6

Jumlah

*sumber: PDRB Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2013 (diolah)

Berikutnya (Tabel II.3) menyajikan populasi dan produksi daging hewan ternak di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014 di bawah ini:


23


TABEL II.3 PRODUKSI DAGING HEWAN TERNAK PER KECAMATAN NO

Kecamatan

(1)

(2)

01 02 03 04 05

06

Pesisir Selatan Bengkunat Bengkunat Belimbing Ngambur Pesisir Tengah Karya Penggawa

Ternak Besar

Ternak Kecil

Sapi

Kerbau

Kambing

Domba

(3)

(4)

(5)

(6)

8.047

3.182

-

245

6.733

3.500

-

147

6.405

2.705

-

98

9.196

-

-

98

21.677

-

1.950

69

4.270

3.182

-

-

07

Way Krui

4.762

1.114

-

20

08

Krui Selatan

4.927

1.591

-

-

09

Pesisir Utara

5.419

3.819

-

245

10

Lemong

6.733

1.273

-

-

11

Pulau Pisang

*

*

*

*

Jumlah 2012

78.169

20.366

1.950

922

Jumlah 2011

**

**

**

**

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Barat * data masih bergabung dengan kecamatan induk ** data masih bergabung dengan kabupaten induk


24


Pertumbuhan ekonomi Lampung triwulan III 2014 diperkirakan sedikit mengalami perlambatan dari 5,7% (yoy) pada triwulan II 2014, dan berada dalam kisaran 5,3 – 5,8% (yoy) pada triwulan III 2014. Pada sisi perkembangan harga, tekanan inflasi Provinsi Lampung pada triwulan III 2014 berada pada kisaran inflasi sekitar 3,90% 4,40% (yoy). Sesuai dengan polanya, inflasi menjelang perayaan hari besar keagamaan nasional cenderung meningkat. Namun demikian secara tahunan tren penurunan masih terjadi dikarenakan base year effect yang sangat tinggi akibat kenaikan BBM pada tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung melambat signifikan dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya dari 6,4% (yoy) pada triwulan IV 2013 menjadi 5,3% (yoy) pada triwulan I 2014. Pertumbuhan periode laporan lebih rendah dibanding rata-rata lima tahun terakhir 5,9% (yoy). Secara triwulanan, PDRB Provinsi Lampung tumbuh 7,6% (qtq) atau di bawah rata-rata pertumbuhan triwulan I selama lima tahun terakhir (9,9% qtq). Dengan perkembangan tersebut, maka perekonomian Lampung pada periode ini mencatatkan output riil sebesar Rp11,89 triliun. Walaupun mengalami perlambatan, pertumbuhan Provinsi Lampung triwulan I 2014 masih lebih tinggi daripada nasional yang sebesar 5,2% (yoy). Dari sisi permintaan, penyebab perlambatan ekonomi pada periode laporan berasal dari penurunan kinerja investasi dan perlambatan ekspor. Sementara itu, dari sisi penawaran, perlambatan kinerja sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air menahan laju pertumbuhan


25


ekonomi Lampung pada periode laporan, meskipun sektor lainnya mengalami peningkatan. Struktur perekonomian Lampung pada triwulan I 2014 masih didominasi oleh 3 sektor utama yaitu pertanian (36,9%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) (16,1%) dan industri pengolahan (14,7%). Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pangsa sektor pertanian dan sektor PHR mengalami peningkatan cukup signifikan (5,1% dan 0,2%). Sementara sektor industri pengolahan mengalami penurunan pangsa dalam total perekonomian (-2,4%). Pertumbuhan

ekonomi

Provinsi

Lampung

meningkat

dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya dari 5,3% (yoy) pada triwulan I 2014 menjadi 5,7% (yoy) pada triwulan II 2014. Pertumbuhan Prov. Lampung triwulan II 2014 masih lebih tinggi daripada nasional yang sebesar 5,1% (yoy). Secara triwulanan, PDRB Provinsi Lampung tumbuh 4,7% (qtq) atau di atas rata-rata pertumbuhan triwulan II selama lima tahun terakhir (4,1% qtq). Dengan perkembangan tersebut, maka perekonomian Lampung pada periode ini mencatatkan output riil sebesar Rp 12,44 triliun atau mencapai 2,3% dari perekonomian nasional. Dari sisi permintaan, pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi pada periode laporan berasal dari masih kuatnya konsumsi rumah tangga dan peningkatan konsumsi nirlaba. Sementara itu, dari sisi penawaran, peningkatan kinerja sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) menjadi penggerak terbesar laju pertumbuhan ekonomi Lampung pada periode


26


laporan,

meskipun

sektor

lainnya

mengalami

perlambatan

pertumbuhan dibandingkan triwulan I 2014. Struktur perekonomian Lampung pada triwulan II 2014 masih didominasi oleh 3 sektor utama yaitu sektor pertanian (36,7%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) (15,5%) dan industri pengolahan (13,3%). Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pangsa sektor industri pengolahan dan sektor PHR mengalami peningkatan (1,0% dan 0,1%). Sementara sektor pertanian mengalami penurunan pangsa dalam total perekonomian (-1,4%). Pemerintah

Kabupaten

Pesisir

Barat

memprediksi

laju

pertumbuhan ekonomi sebesar 12,19% sampai dengan 15%. Ada beberapa

sektor

yang

diharapkan

mampu

naik

pertumbuhan

ekonominya, yaitu: sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa-jasa. Dari beberapa sektor di atas akan dapat digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat sebagai hasil dari pembangunan di bidang ekonomi, sebagai dasar proyeksi awal atau perkiraan penerimaan wilayah untuk perencanaan pembangunan baik sektoral maupun regional. Berikut ini adalah table laju pertumbuhan ekonomi Atas Dasar Harga Konstan, sebagai berikut


27


Tabel Ii.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011 - 2013 ( Persen ) LAPANGAN USAHA

2012

2013

2014*

1. PERTANIAN 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN

8,67

3,00

5,83

4,12

6,09

5,11

3,01

7,79

5,40

5,13

14,05

9,59

4,43

6,82

5,63

5,92

4,62

5,27

12,60

6,81

9,71

4,92

8,31

6,61

12,09

7,24

9,67

3. INDUSTRI PENGOLAHAN 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 5. BANGUNAN 6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH. 9. JASA-JASA Sumber : BPS Kabupaten Lampung Barat, Tahun 2014 * Angka Prediksi


28


2.2

Kontribusi

Sektor

Perekonomian

Terhadap

PDRB

Kabupaten Pesisir Barat

Seiring laju pertumbuhan ekonomi sebagaimana analisa di atas, kesembilan sektor mengalami perubahan peran dalam pembentukan PDRB baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Berikut tabel kontribusi sektor perekonomian terhadap PDRB berdasarkan ADHB dan ADHK.

Tabel lI.5 Kontribusi Per Sektor PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2011-2013 dan Prediksi 2014 (Persen) LAPANGAN USAHA

2011

2012

2013

2014*

PRIMER

57,10

58,06

57,24

57,24

1. PERTANIAN

54,39

55,49

54,66

54,66

2,71

2,57

2,58

2,58

2. PERTAMBA -NGAN & PENGGALIAN LAPANGAN USAHA

2011

SEKUNDER 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH


2012

2013

2014*

6,28

5,91

5,97

5,97

2,94

2,78

2,88

2,88

0,41

0,39

0,42

0,42

29


5. KONSTRUKSI

2,92

2,73

2,67

2,67

36,62

36,03

36,79

36,79

13,77

13,13

13,58

13,58

4,38

4,44

4,57

4,57

3,12

2,99

3,15

3,15

15,34

15,47

15,49

15,49

1.106.887,31

1.266.944,39

1.392.640,31

1.601.536,36

DAN BANGUNAN TERSIER 1. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 2. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 3. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN 4. JASA-JASA TOTAL PDRB (Ratus Rp)

Sumber : Analisa PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2013, diolah *Angka Prediksi


30


Tabel II.6 Kontribusi Per Sektor PDRB ADHK Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2011-2013 dan Prediksi 2014 (Persen) LAPANGAN USAHA

2011

2012

2013

2014*

PRIMER

58,60

58,97

58,30

58,20

1. PERTANIAN

55,59

56,06

55,34

55,26

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN SEKUNDER

3,01

2,91

2,96

2,94

8,47

8,16

8,42

8,13

3. INDUSTRI PENGOLAHAN 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 5. KONSTRUKSI DAN BANGUNAN TERSIER

3,60

3,44

3,55

3,41

0,50

0,49

0,54

0,55

4,37

4,23

4,34

4,17

32,93

32,87

33,28

33,41

20,70

20,34

20,40

20,30

4,24

4,44

4,54

4,65

3,37

3,28

3,41

3,42

4,62

4,81

4,94

5,05

1. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 2. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 3. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN 4. JASA-JASA

507.786,14 547.164,14 570.948,50 589.649,80 TOTAL PDRB (Ratusan Rp) Sumber : Analisa PDRB ADHK Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2013, diolah *Angka Prediksi


31


Sejalan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi, bahwa PDRB perkapita Kabupaten Pesisir Barat juga akan bergerak sesuai perkembangan yang ada. Pada tahun 2012 PDRB perkapita riil per bulan adalah Rp 314.977,- dan secara nominal mampu mencapai Rp 729.321,- per bulan. Sedangkan pada tahun 2013 PDRB per kapita riil per bulan adalah Rp 302.298,34,- dengan nilai nominal perkapita adalah sebesar Rp 737.357,- . Dapat diilustrasikan, bahwa setiap penduduk Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2013 yang jumlah penduduk tengah tahunnya diperkirakan 157.391 jiwa, berpendapatan rata-rata 737 ribu rupiah untuk setiap bulannya. Yang dimaksud pendapatan disini adalah nilai tambah bruto (upah, gaji, laba, sewa tanah, bunga uang, penyusutan dan pajak tak langsung neto), bukan nilai produksi (perkalian dari jumlah produksi dengan harga satuannya). Nilai tambah bruto merupakan bagian dari nilai produksi. Berikut ini tabel III.6 PDRB perkapita Kabupaten Pesisir Barat tahun 2012-2013 Tabel II.7 Rata-rata PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2012 dan 2013 URAIAN PDRB HK (JUTA RUPIAH) PDRB HB (JUTA RUPIAH) Jumlah penduduk tengah tahun PDRB per kapita HK Rp PDRB per kapita HB Rp Sumber data : BPS Lampung Barat 2013


2012

2013

547.164,14 1.266.944,39

570.948,50 1.392.640,31

144.763 3.779.724 8.751.852

157.391 3.627.580 8.848.284

32


Pada tahun 2012 PDRB perkapita riil per bulan adalah Rp 314.977,- dan secara nominal mampu mencapai Rp 729.321,- per bulan. Sedangkan pada tahun 2013 PDRB per kapita riil per bulan adalah Rp 302.298,34,- dengan nilai nominal perkapita adalah sebesar Rp 737.357,Dapat diilustrasikan, bahwa setiap penduduk Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2013 yang jumlah penduduk tengah tahunnya diperkirakan 157.391 jiwa, berpendapatan rata-rata 737 ribu rupiah untuk setiap bulannya. Yang dimaksud pendapatan disini adalah nilai tambah bruto (upah, gaji, laba, sewa tanah, bunga uang, penyusutan dan pajak tak langsung neto), bukan nilai produksi (perkalian dari jumlah produksi dengan harga satuannya). Nilai tambah bruto merupakan bagian dari nilai produksi.

2.3

Perkembangan Harga (Inflasi)\ Perubahan harga barang dan jasa yang secara umum

dikonsumsi rumah tangga merupakan hal yang dapat dielakkan dalam sebuah perekonomian. Perubahan harga tersebut dapat berupa kenaikan, penurunan. Rata-rata tertimbang perubahan harga tersebut pada kurun waktu tertentu dalam suatu wilayah itulah yang kita kenal dengan inflasi. Laju inflasi di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2010 adalah 4,31 % dan di tahun 2011 naik 9,89% dan pada tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 3,67%, begitu juga tahun


33


2013 turun hingga mencapai 2,30%. Secara jelas terlihat pada Tabel.III.7 berikut ini : Tabel II.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2010-2013 NO

TAHUN

INFLASI KOMULATIF

1.

2010

4,31

2.

2011

9,89

3.

2012

3,67

4.

2013

2,30

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Barat, Tahun 2013

Perkembangan inflasi Provinsi Lampung pada triwulan I 2014 menunjukkan laju yang menurun di angka 5,22% (yoy) dari sebelumnya 7,56% (yoy) pada triwulan IV 2013. Penyumbang inflasi non fundamental yaitu volatile foods mengalami penurunan signifikan, sementara inflasi fundamental/inti dan inflasi administered price masih mengalami peningkatan. Selain itu, ekspektasi konsumen terhadap inflasi masih mengalami peningkatan yang diperkirakan karena akan diselenggarakan Pemilihan Umum Legislatif pada April 2014 sehingga mendorong peningkatan ekspektasi.

Perkembangan inflasi tahunan Provinsi Lampung pada triwulan II 2014 menunjukkan laju yang menurun di angka 6,39% (yoy) dari sebelumnya 6,55% (yoy) pada triwulan I 2014. Penyumbang inflasi non fundamental yaitu volatile foods mengalami penurunan signifikan, sementara inflasi fundamental/inti dan inflasi administered price masih


34


mengalami peningkatan. Selain itu, ekspektasi konsumen terhadap inflasi masih mengalami peningkatan yang diperkirakan karena akan diselenggarakan Pemilihan umum Presiden Bulan Juli 20014 dan kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) pada Juli 2014 sehingga mendorong peningkatan ekspektasi.

2.4

Rancangan Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan

Dari sisi pengeluaran, perekonomian domestik pada triwulan II 2014 masih menunjukan tren melambat meskipun masih tumbuh cukup kuat. Konsumsi Rumah Tangga tumbuh melambat sejalan dengan melambatnya indeks penjualan eceran dan penjualan mobil. Sementara Konsumsi Pemerintah tumbuh lebih rendah akibat bergesernya pembayaran gaji ke-13 ke triwulan III 2014 dan penghematan

belanja

kementrian

dan

lembaga.

Di

sisi

lain,

pertumbuhan investasi cenderung melambat khususnya investasi bangunan sebagai dampak kebijakan stabilisasi akan tetapi investasi non bangunan diperkirakan meningkat yang ditopang oleh kinerja manufaktur yang masih kuat. Kinerja sektor eksternal masih lemah tertahan oleh kinerja ekspor batubara dan mineral. Selain itu, investor diperkirakan mulai bersikap “wait and see” sejalan dengan menunggu hasil

Pemilu

Presiden

Tahun

2014.

Dengan

melambatnya

pertumbuhan investasi dan konsumsi, maka impor mengalami kontraksi. Secara year on year, sepanjang triwulan II 2014 Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sebesar 5,60%, Konsumsi Pemerintah 1,15%, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 4,83%, Ekspor 0,74%, dan Impor -2,98% .


35


Ada beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2014. Perlunya pemerintah meningkatkan penyerapan anggaran APBN dan meningkatkan konsumsi masyarakat, serta meningkatkan kemajuan sektor perdagangan dan jasa.

Berikutnya yang harus

menjadi perhatian khusus dan mendalam oleh pemerintah adalah kebijakan tentang BBM bersubsidi, perlu dicarikan penyelesaian yang bisa diterima secara baik oleh semua stakeholder. Laju pertumbuhan ekonomi pada semester II-2014 masih akan dibayangi kebijakan Bank Indonesia yang masih memprioritaskan stabilisasi ekonomi dengan mempertahankan BI rate. Dengan demikian, pasokan dana ke dalam perekonomian tidak akan meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak bisa melaju kencang. Selain mempertahankan BI rate pada level 7,5%, bank sentral juga menerapkan kebijakan pengetatan uang muka atau loan to value (LTV) untuk mengerem laju pertumbuhan kredit properti (KPR). Dalam pada itu, lembaga keuangan Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan global tahun fiskal 2014. Penurunan tersebut dipicu prediksi lemahnya pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia khususnya Amerika Serikat (AS) pada kuartal I dan penurunan proyeksi pertumbuhan sebagian negara berkembang. IMF memprediksi perekonomian global tumbuh 3,4% tahun ini atau 0,3% lebih rendah dari prediksi sebelumnya. Meski begitu, proyeksi IMF itu masih di alas tingkat pertumbuhan global pada 2013 sebesar 3.2%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 didorong dengan upaya antara lain meningkatkan koordinasi kebijakan dengan pemerintah


36


dalam pengendalian inflasi dan defisit transaksi berjalan agar proses penyesuaian ekonomi dapat berjalan baik dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ke depan yang lebih sustainable. Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan domestik, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 diperkirakan sekitar 5,8 persen–6,2 persen lebih tinggi dari perkiraan pertumbuhan tahun 2013 sebesar 5,7 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga. Pada tahun 2015, laju pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akan tumbuh positif sebesar 5,5–6,0 persen dengan tingkat laju inflasi sebesar 3,5-5,0 persen, menurunnya angka penggangguran terbuka sebesar 1-2 persen, perkiraan pendapatan per kapita sebesar Rp 7,63 – Rp 7,88 juta dengan asumsi kenaikan tingkat inflasi dipengaruhi oleh harga beberapa komoditas di awal tahun 2015, adanya kebijakan pemerintah penyumbang inflasi dan trend inflasi yang mengikuti harga minyak dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar berlaku pada triwulan I-2014 mencapai Rp. 2.401,2 triliun dan PDB atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp.706,6 triliun, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2014 dibandingkan triwulan IV-2013 yang diukur dari kenaikan PDB atas dasar harga konstan meningkat sebesar 0,95 persen (q-to-q).


37


Perekonomian Indonesia tumbuh 5,21 persen pada triwulan I2014

karena

ditopang

oleh

semua

sektor,

kecuali

sektor

Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan sebesar 0,38 persen. Pada tahun 2006 laju pertumbuhan hanya 3,50 persen terendah sepanjang lima tahun terakhir, tahun 2009 sebesar 5,64 persen dan mencapai puncaknya tahun 2012 mampu menembus dikisaran angka 5,72 persen. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi pertahunnya selama kurun waktu 2008-2013 yaitu 5,17 persen per tahun atau secara total sebesar 25,83 persen. Capaian laju pertumbuhan pada tahun 2010 sebesar 5,72 persen merupakan hasil dari capaian seluruh sektor ekonomi. Selanjutnya,

dari

sisi

lapangan

usaha,

pertumbuhan

ekonomi pada triwulan I 2013 didorong oleh hampir semua sektor kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh sebesar 0,38% (YoY). Sementara itu, sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi secara year on year pada triwulan I-2014 adalah sektor Pengangkutan dan Komunikasi (10,23%), sektor gas diperkirakan naik 30-50%, perdagangan besar dan eceran meningkat 8-10% serta industri logam dasar besi dan baja sebesar 3-5%.


38


BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

RAPBN 2015 disusun pada masa transisi antara pemerintah dan DPR saat ini kepada pemerintah dan DPR baru hasil pemilihan umum 2014. Oleh karena itu, RAPBN 2015 disusun sebagai baseline budget, dalam

artian

hanya

memperhitungkan

kebutuhan

pokok

penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu ditujukan untuk memberi ruang gerak bagi pemerintahan baru untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan platform, visi dan misi yang telah direncanakan. RAPBN 2015 juga menjadi bagian awal pelaksanaan RPJMN ketiga periode 2015-2019 dari empat tahapan pelaksanaan RPJPN 2005-2025. Selain memenuhi amanat Undang-undang Dasar Tahun 1945, RAPBN 2015 disusun dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan RKP Tahun 2015. Di samping itu, penyusunan RAPBN 2015 juga memperhatikan kesepakatan pemerintah dengan DPR dan pertimbangan DPD pada pembicaraan pendahuluan RAPBN 2015. Kebijakan fiskal dan moneter Indonesia pada tahun 2015 akan lebih konservatif dan berhati-hati. Hal ini terkait dengan tantangantantangan global yang akan muncul tahun depan, seperti perbaikan di sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa dan risiko yang harus diwaspadai adalah dari perlambatan ekonomi Tiongkok turut mempengaruhi kebijakan yang akan diambil.


39


Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menjaga stabilitas ekonomi agar pertumbuhan berkelanjutan dapat terus terjadi.

Stabilitas

ekonomi mutlak perlu dijaga, mengingat hal tersebut akan memberikan landasan yang solid serta menjadi prasyarat bagi pertumbuhan yang berimbang dan berkelanjutan. Stabilitas yang harus dijaga ini utamanya dari neraca transaksi berjalan yang masih mengalami defisit dan mempengaruhi nilai tukar rupiah. Hal ini dituangkan dalam asumsi pertumbuhan yang juga ditetapkan pada tingkatan realistis dan konservatif yaitu sebesar 5,6 persen di RAPBN 2015. Inflasi pada bulan juli 2014 yang mencapai 4,53 persen diantisipasi dengan bertahannya BI rate selama 7 bulan sebesar 7,5 persen pada bulan juli 2014. pada keseluruhan tahun 2014 diharapkan laju inflasi dapat terjaga sebesar 5 Persen. Rendahnya tingkat inflasi pada bulan Juli 2014 disebabkan antara lain dari beberapa produk pertanian yang menjadi kebutuhan konsumsi mengalami penundaan panen. Sehingga ketika kita berada pada bulan ramadhan yang bertepatan dengan musim panen, pelemahan pertumbuhan di sektor retail menyebabkan pasokan untuk rumah tangga tersedia cukup melimpah dan dapat memenuhi permintaan yang ada, keberhasilan dari perubahan strategi dalam mempersiapkan pasokan bahan kebutuhan pokok jelang ramadhan di tahun 2014 dan konstibusi dari pasar-pasar modern yang cukup mampu mengendalikan harga. Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 masih beresiko karena setidaknya ada empat tantangan yang harus dihadapi, keempat tantangan pertumbuhan ekonomi itu tidak lepas dari isu global dari luar negeri. Meskipun upaya pemulihan ekonomi global menunjukan


40


perbaikan seperti menguatnya pertumbuhan Amerika, Jepang, dan negara maju lainnya, kondisi ekonomi global masih dihadapkan pada ketidakstabilan

yang

cukup

tinggi

dan

dapat

mempengaruhi

perkembangan ekonomi nasional. Dengan tetap menerapkan 4 (empat) pilar strategi pembangunan (pro growth, pro job, pro poor, pro environment), RAPBN 2015 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RKP 2015, seperti pertumbuhan ekonomi 5,6 persen, angka kemiskinan menjadi 9-10 persen, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,5-5,7 persen. Selain itu, sasaran pembangunan 2015 yang akan dicapai adalah antara lain peningkatan taraf pendidikan penduduk menjadi 8,37 tahun, jumlah peserta jaminan kesehatan menjadi 86,4 juta jiwa, rasio polisi dengan jumlah penduduk menjadi sebesar 1 berbanding 582, serta penurunan biaya logistik nasional menjadi 23,6 persen dari PDB. Terkait lingkungan dan SDA, Pemerintah menargetkan indeks kualitas lingkungan hidup mencapai sebesar 64,5, peningkatan rasio elektrifikasi menjadi 83,18 persen, bauran energi baru dan terbarukan 6 persen serta pembangunan infrastruktur limbah di 764 kawasan. RAPBN 2015 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RKP 2015. Dalam kerangka tersebut, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan

dalam

RAPBN

2015

adalah

sebagai

berikut:

(1)

pertumbuhan ekonomi 5,6 persen; (2) inflasi 4,4 persen; (3) suku bunga SPN 3 bulan 6,2 persen; (4) rata nilai tukar rupiah Rp11.900 per dolar Amerika Serikat; (5) harga minyak mentah Indonesia (ICP)


41


USD105 per barel; (6) lifting minyak mentah 845 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1.248 ribu barel setara minyak per hari. Dalam kerangka tersebut, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan

dalam

RAPBN

2015

adalah

sebagai

berikut:

(1)

pertumbuhan ekonomi 5,6 persen; (2) inflasi 4,4 persen; (3) suku bunga SPN 3 bulan 6,2 persen; (4) rata nilai tukar rupiah Rp11.900 per dolar Amerika Serikat; (5) harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD105 per barel; (6) lifting minyak mentah 845 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1.248 ribu barel setara minyak per hari. Faktor eksternal yang berpotensi menghadang pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2015 antara lain; (1) Isu rencana kebijakan pengurangan stimulus moneter (tapering off) oleh Bank Sentral Amerika Serikat; (2) Resiko perlambatan pertumbuhan dan perlambatan kinerja perekonomian sejumlah negara mitra seperti Tiongkok, seperti diketahui laju pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada kuartal pertama tahun 2014 ini hanya 7,4 persen atau lebih rendah daripada periode yang sama tahun 2013 yakni 7,7 persen; (3) Resiko gejolak likuiditas masih mewarnai pasar keuangan global akibat dimulainya normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat, termasuk antisipasi kenaikan suku bunga; (4) Tren penurunan harga komoditas internasional, penurunan harga komoditas ini secara langsung berdampak pada penurunan kinerja ekspor nasional. Selanjutnya tantangan dari dalam negeri antara lain terkait dukungan infrastruktur dan sumber energi serta dampak jangka pendek kebijakan pelarangan ekspor bahan mineral tambang sebagai upaya hilirisasi, masalah ketimpangan pendapatan dan stabilitas fiskal


42


nasional. Kebijakan fiskal tahun 2015 akan diarahkan untuk penguatan kebijakan fiskal dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, dengan arah kebijakan ekonomi makro memperhatikan berbagai faktor serta perkembangan ekonomi global dan domestik. Perkiraan asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2015, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,5 persen-6,0 persen, inflasi 3,5 persen-5,0 persen dan nilai tukar Rp.11.500-Rp.12.100 per dolar AS. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 6,0 persen-6,5 persen, harga ICP minyak 830 ribu-900 ribu barel per hari, defisit anggaran pada RAPBN 2015 ditetapkan sebesar 1,7 persen-2,5 persen terhadap PDB, atau tidak mengalami perubahan dari usulan awal. Arah defisit anggaran tahun 2015 adalah untuk memperkuat stimulus fiskal

dalam

rangka

percepatan

pertumbuhan

ekonomi

yang

berkelanjutan dan berkeadilan dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal. Pendapatan negara dan hibah diperkirakan mencapai 14,9 persen terhadap PDB yang didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar 11,5 persen terhadap PDB dan penerimaan bukan pajak sebesar 3,4 persen terhadap PDB. Belanja negara diperkirakan sebesar antara Rp 1.400 triliun sampai Rp 1.662,5 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10,7 persen terhadap PDB dan transfer ke daerah sebesar 5,2 persen terhadap PDB. Sedangkan defisit APBN diperkirakan sekitar 1,7- 2,5 persen terhadap PDB.


43


Kebijakan pembangunan dalam tahun 2015, telah dijabarkan secara rinci dalam RKP tahun 2015, yang menjadi dasar dalam penyusunan RAPBN tahun 2015 ini. Seperti yang telah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat, tema RKP tahun 2015 adalah: “Melanjutkan

Reformasi

Pembangunan

Ekonomi

Pembangunan yang

Berkeadilan”.

Bagi

Percepatan

Berdasarkan

tema

tersebut, tema kebijakan fiskal tahun 2015 adalah “Penguatan Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”. Kebijakan fiskal tahun 2015 tetap ditujukan untuk optimalisasi pendapatan negara, pengendalian deficit APBN serta pengendalian utang negara. Strategi

kebijakan

fiskal

tahun

2015

diarahkan

untuk

memperkuat stimulus fiskal guna mendorong akslerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus perbaikan pemerataan hasilhasil pembangunan nasional agar memenuhi aspek keadilan dengan tetap mengendalikan resiko dan menjaga Kesinambunagn fiskal. Untuk dapat mendorong akselerasi pertumbuhan eknomi ditetapkan beberapa

langkah,langkah

pertama

yang

diambil

adalah

mengendalikan defisit dalam batas aman melalui optimalisasi pendapat dengan tetap menjaga iklim investasi dan menjaga konservasi

lingkungan,

meningkatkan

kualitas

belanja

dan

memperbaiki struktur belanja. Langkah kedua melalui penurunan rasio utang terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas yang aman dan terjaga atau manageable, net negative flow,serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif.


44


Langkah berikutnya,mengendalikan resiko Fiskal dalam batas aman,melalui pengendalian rasio utang tehadap pendapatan dalam negeri,debt servis ratio terhadap pendapatan dalam negeri,rasio utang terhadap PDB, dan menjaga komposisi utang dalam bats aman serta penjaminan

yang

terukur.Terkait

dengan

kebijakan

di

bidang

pendapatan negara,arah kebijakan perpajakan dalam tahun 2015 adalah kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan melalui

penyempurnaan

peraturan,ekstensfikasi,intensifikasi,dan

pengendalian potensi, selain itu tarif cukai menjadi kebijakan dalam rangka pengendalian konsumsi barang kena cukai,yaitu penyesuaian tarif cukai hasil tembakau. Kebijakan utama untuk menoptimalkan penerimaan sumber daya alam migas dalam tahun 2015 melalui peningkatan produksi migas yang bersumber dari peningkatan produksi lapangan,pencapaian target lifting minyak mentah dan lifting gas bumi, mengupayakan terciptanya efisiensi cost recovery, dan memperbaharui harga jual gas. Dalam RAPBN tahun 2015 pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1.662,5 triliun. Jumlah ini naik 10,7 persen dari target pendapatan negara pada APBNP tahun 2014 yang sebesar Rp1.635,4 triliun. Sementara itu, anggaran belanja negara direncanakan mencapai Rp1.816,7 triliun, naik 5,2 persen dari pagu belanja negara pada APBNP Tahun 2014 yang sebesar Rp1.876,9 triliun. Dengan basis kebijakan fiskal dan asumsi dasar ekonomi makro ke depan, pendapatan negara dalam RAPBN 2015 direncanakan mencapai Rp1.762,3 triliun, sedangkan belanja negara direncanakan


45


mencapai Rp2.019,9 triliun. Dengan konfigurasi seperti itu, dalam RAPBN 2015 terdapat defisit anggaran sebesar Rp257,6 triliun atau 2,32 persen terhadap PDB. Pendapatan negara direncanakan terdiri atas penerimaan perpajakan Rp1.370,9 triliun, PNBP Rp388,0 triliun, dan penerimaan hibah Rp3,4 triliun. Dalam rangka mencapai target pendapatan negara, langkah-langkah yang ditempuh dalam kebijakan penerimaan perpajakan tahun 2015 antara lain penggalian potensi wajib pajak orang pribadi golongan pendapatan tinggi dan menengah atas, menggali sektor ekonomi non-tradable seperti properti, jasa keuangan dan perdagangan, dan menggali potensi pajak dari beberapa transaksi ekonomi strategis; penyesuaian kebijakan kepabeanan dan pajak penghasilan; pemberian insentif fiskal, penerapan kebijakan hilirisasi pada sektor/komoditas tertentu; serta penyesuaian tarif cukai hasil tembakau. Sementara itu, kebijakan optimalisasi PNBP meliputi optimalisasi lifting migas dan pengendalian cost recovery, serta perbaikan sistem dan administrasi PNBP. Anggaran belanja negara untuk tahun 2015 direncanakan sebesar Rp2.019,9 triliun, terdiri atas belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.379,9 triliun serta anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp640,0 triliun. Kebijakan anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2015 akan diarahkan mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan efektivitas kebijakan subsidi yang tepat sasaran, mendukung percepatan pencapaian minimum essential force di bidang


46


pertahanan,

mendukung

pengelolaan

sumber

daya

alam

dan

lingkungan hidup dalam rangka ketahanan pangan, air, dan energi, meningkatkan dan memperluas akses pendidikan yang berkualitas, meningkatkan kualitas pelaksanaan SJSN di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, serta meminimalkan dampak ketidakpastian melalui dukungan cadangan risiko fiskal. Sementara itu, arah kebijakan anggaran transfer ke daerah dan dana desa pada tahun 2015 adalah perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah serta antar-daerah, peningkatan DAU menjadi 27,7 persen dari PDN neto, dukungan pelaksanaan otonomi khusus Papua, Papua Barat dan NAD serta pembangunan infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp16,5 triliun. Transfer ke daerah juga mendukung penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY sebesar Rp0,5 triliun serta pendanaan Desa sebesar Rp9,1 triliun, secara bertahap sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Defisit RAPBN 2015 direncanakan akan dibiayai dengan pembiayaan bersumber dari dalam negeri sebesar Rp281,4 triliun dan pembiayaan bersumber dari luar negeri sebesar negatif Rp23,8 triliun. Kebijakan

umum

pembiayaan

yang

akan

dilaksanakan

oleh

Pemerintah diarahkan antara lain meliputi: pengendalian rasio utang terhadap PDB, pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, kebijakan negative net flow atas pinjaman luar negeri, pengalokasian penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas usaha BUMN, pengalokasian dana PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional dan


47


badan usaha lain untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota

dan

mempertahankan

persentase

kepemilikan

modal,

pengalokasian dana bergulir untuk penyediaan fasilitas pembiayaan dalam rangka memenuhi ketersediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan untuk memberikan stimulus bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) berupa penguatan modal. Dengan basis kebijakan fiskal dan asumsi dasar ekonomi makro ke depan, pendapatan negara dalam RAPBN 2015 direncanakan mencapai Rp1.762,3 triliun, sedangkan belanja negara direncanakan mencapai Rp2.019,9 triliun. Dengan konfigurasi seperti itu, dalam RAPBN 2015 terdapat defisit anggaran sebesar Rp257,6 triliun atau 2,32 persen terhadap PDB. Pendapatan negara direncanakan terdiri atas penerimaan perpajakan Rp1.370,9 triliun, PNBP Rp388,0 triliun, dan penerimaan hibah Rp3,4 triliun. Dalam rangka mencapai target pendapatan negara, langkah-langkah yang ditempuh dalam kebijakan penerimaan perpajakan tahun 2015 antara lain penggalian potensi wajib pajak orang pribadi golongan pendapatan tinggi dan menengah atas, menggali sektor ekonomi non-tradable seperti properti, jasa keuangan dan perdagangan, dan menggali potensi pajak dari beberapa transaksi ekonomi strategis; penyesuaian kebijakan kepabeanan dan pajak penghasilan; pemberian insentif fiskal, penerapan kebijakan hilirisasi pada sektor/komoditas tertentu; serta penyesuaian tarif cukai hasil tembakau. Sementara itu, kebijakan optimalisasi PNBP meliputi


48


optimalisasi lifting migas dan pengendalian cost recovery, serta perbaikan sistem dan administrasi PNBP. Anggaran belanja negara untuk tahun 2015 direncanakan sebesar Rp2.019,9 triliun, terdiri atas belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.379,9 triliun serta anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp640,0 triliun. Kebijakan anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2015 akan diarahkan mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan efektivitas kebijakan subsidi yang tepat sasaran, mendukung percepatan pencapaian minimum essential force di bidang pertahanan,

mendukung

pengelolaan

sumber

daya

alam

dan

lingkungan hidup dalam rangka ketahanan pangan, air, dan energi, meningkatkan dan memperluas akses pendidikan yang berkualitas, meningkatkan kualitas pelaksanaan SJSN di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, serta meminimalkan dampak ketidakpastian melalui dukungan cadangan risiko fiskal. Sementara itu, arah kebijakan anggaran transfer ke daerah dan dana desa pada tahun 2015 adalah perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah serta antar-daerah, peningkatan DAU menjadi 27,7 persen dari PDN neto, dukungan pelaksanaan otonomi khusus Papua, Papua Barat dan NAD serta pembangunan infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp16,5 triliun. Transfer ke daerah juga mendukung penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY sebesar Rp0,5 triliun serta pendanaan Desa sebesar Rp9,1 triliun, secara


49


bertahap sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Defisit RAPBN 2015 direncanakan akan dibiayai dengan pembiayaan bersumber dari dalam negeri sebesar Rp281,4 triliun dan pembiayaan bersumber dari luar negeri sebesar negatif Rp23,8 triliun. Kebijakan

umum

pembiayaan

yang

akan

dilaksanakan

oleh

Pemerintah diarahkan antara lain meliputi: pengendalian rasio utang terhadap PDB, pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, kebijakan negative net flow atas pinjaman luar negeri, pengalokasian penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas usaha BUMN, pengalokasian dana PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional dan badan usaha lain untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota

dan

mempertahankan

persentase

kepemilikan

modal,

pengalokasian dana bergulir untuk penyediaan fasilitas pembiayaan dalam rangka memenuhi ketersediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan untuk memberikan stimulus bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) berupa penguatan modal.


50


BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 5 ayat (1) dimana penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah

didanai

dari

dan

atau

beban

anggaran

pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 20 ayat (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari (a) Pendapatan daerah; (b) Belanja Daerah dan (c) Pembiayaan. Adapun struktur RAPBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.1

Pendapatan Daerah

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam struktur APBD Kabupaten Pesisir Barat sebagai sumber pembiayaan dan

investasi

pembangunan

daerah

dari

sektor

Pemerintah.

Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD sangat ditentukan oleh besaran pendapatan daerah yang mampu

direalisasikan

pada

tahun

berjalan,

oleh

karenanya

pengelolaan pendapatan daerah menjadi sangat penting dan relevan dalam kaitannya dengan pembangunan daerah.


51


Pengelolaan Pendapatan Daerah tidak saja dimaksudkan sebagai upaya mengoptimalkan target pendapatan yang ditetapkan atau hanya masukan bagi fungsi budgeter semata, tetapi juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam artian memperhatikan kaidah-kaidah pungutan (pajak dan retribusi) yang baik serta disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat daerah. Ada beberapa langkah–langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk merealisasikan pencapaian target penerimaan tersebut antara lain:

1) Melaksanakan intensifikasi Pendapatan Daerah dengan: a. Memfasilitasi penyesuaian Peraturan-peraturan Bupati Pesisir Barat yang berkaitan dengan pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan b. Meningkatkan

tertib

administrasi

dan

pengawasan

pemungutan sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Barat.

2) Melaksanakan ekstensifikasi Pendapatan Daerah dengan: a. Melakukan pendataan secara menyeluruh subyek dan obyek baru Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan b. Memfasilitasi

penerbitan

Peraturan-peraturan

Bupati

Pesisir Barat terdahulu dengan Peraturan-peraturan Bupati Pesisir Barat yang akan datang yang berkaitan dengan Penerimaan Daerah.


52


Adapun kebijakan perencanaan pendapatan daerah pada tahun 2015 adalah: 1) Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan; 2) Dalam

upaya

pemerintahan

peningkatan daerah

tidak

pendapatan menetapkan

asli

daerah,

kebijakan

yang

memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan

asli

daerah

dapat

ditempuh

melalui

penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;

3) Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung

oleh

teknologi

informasi

yang

memadai

bagi

penyelenggaran pemerintah dan juga masyarakat; dan


53


4) Meningkatkan sistem insentif bagi pejabat dan seluruh personil yang terkait dalam pelayanan publik.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah

Proyeksi APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015 untuk pendapatan daerah dengan asumsi sebagai berikut: a. Tersusunnya beberapa Peraturan Bupati Pesisir Barat terkait pajak dan retribusi daerah sebagai tindak lanjut dari Undangundang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi; b. Tidak terjadi kenaikan harga yang ekstrem seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dapat memicu laju inflasi; dan c. Kondisi perekonomian nasional yang stabil serta kondisi keamanan yang kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan dunia usaha.

Maka proyeksi pendapatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015 dapat digambarkan secara singkat sebagai berikut: 1. Pendapatan

Asli

Daerah

(PAD)

diprediksi

sebesar

Rp.4.335.027.099,00; yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.2.877.307.031,00;

Retribusi

Daerah

sebesar

Rp.1.167.720.068,00; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp.7.471.046.992,00; Sedangkan Dana Perimbangan sebesar Rp.280.000.000,00; yang terdiri dari Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp.30.375.726.510,00; Dana


54


Alokasi Umum (DAU) Rp.363.080.538.000,00,-; dan Dana Alokasi

Khusus

(DAK)

sebesar

Rp.47.379.970.000,00;

Selanjutnya untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.118.976.046.116,00; yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp.60.391.344.124,00; Dana Penyesuaian

dan

Rp.51.393.665.000,00;

Otonomi dan

Khusus

Pendapatan

sebesar

Lainnya

sebesar

Rp.7.191.046.992,00 2. Pendapatan Daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPD) Tahun Anggaran 2015 diperkirakan mencapai Rp.564.147.307.725,00; atau mengalami peningkatan sebesar

Rp.233.122.307.165,00

dibandingkan

pendapatan

daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.331.025.000.560,-;

3. Peningkatan pendapatan daerah antara lain disebabkan (1) adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yaitu menjadi sebesar anggaran

Rp.4.335.027.099,00 2014

yang

dibandingkan

sebesar

dengan

Rp.2.562.294.417,-

tahun atau

meningkat sebesar Rp.1.772.732.682,00 (meningkat 40,89%); (2) peningkatan Dana Perimbangan yaitu menjadi sebesar Rp.440.836.234.510,00 dibandingkan dengan tahun anggaran 2014 yang sebesar Rp.260.994.928.788,00 atau meningkat Rp.179.841.305.722.00- (meningkat 59,20%); dan


55


4. Sedangkan

Lain-lain

Pendapatan

Daerah

Yang

Sah

dibandingkan tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi sebesar 118.976.046.116,00; yaitu Dana Penyesuaian dan Ototonomi

Khusus

bertambah

menjadi

sebesar

Rp.51.393.655.000,00. Berikutnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi bertambah menjadi sebesar Rp.60.391.344.124,00.

Tabel IV.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2015

NO 1 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3

PENDAPATAN 2 Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Restribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

TARGET TAHUN ANGGARAN DASAR BERKENAAN HUKUM (Rp) 3 4 4.335.027.099,00 2.877.307.031,00 1.167.720.068,00 0

-

280.000.000,00

-

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

440.836.234.510,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

118.976.046.116,00 0 0


30.375.726.510,00 363.080.538.000,00 47.379.970.000,00

60.391.344.124,00

56


3.4 3.5

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

5 5.1 5.2 5.3 5.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Pendapatan Penerimaan Pembiayaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan dana cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Pembiayaan pokok hutang Pemberian pinjaman daerah JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETTO JUMLAH DANA TERSEDIA


51.393.665.000,00 0 564.147.307.725,00

7.000.000.000,00 0 0 0 0 0 7.000.000.000,00 0 0 0 0 0 0 7.000.000.000,00 571.147.307.725,00

57


4.1.3 Upaya-upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Dalam upaya mencapai target pendapatan daerah yang telah direncanakan, banyak usaha yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, yaitu melalui: 1) Efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah; 2) Upaya Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah akan terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pungutan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat; 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendapatan daerah; 4) Intensifikasi pendapatan daerah; 5) Mengoptimalkan pendapatan asli daerah baik yang bersumber dari pajak maupun retribusi daerah; 6) Regulasi Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Pendapatan Daerah yang bersinergi dan tidak

bertentangan dengan

kebijakan investasi di daerah (Pro Investasi); dan 7) Revisi dan meninjau ulang Peraturan Bupati Pesisir Barat yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

4.2

Belanja Daerah Belanja daerah merupakan komponen pengeluaran yang

digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Belanja daerah pada hakekatnya diarahkan pada pelaksanaan urusan

pemerintahan

yang


menjadi

kewenangan

Pemerintah

58


Kabupaten Pesisir Barat yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat daerah dalam upaya memenuhi kewajiban daerah, yang perwujudannya dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar publik, pendidikan, kesehatan, fasilitas-fasiltas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja daerah Kabupaten Pesisir Barat disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menciptakan efektivitas dan efisiensi anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya serta telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Barat

Tahun

2015.

Dengan

berpedoman

pada

prinsip-prinsip

penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2015 disusun dengan pendekatan

anggaran

berbasis

kinerja

dan

berimbang,

yang

berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang telah direncanakan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menetapkan target capaian kinerja tahun 2015 dalam program dan kegiatan yang bertujuan untuk dapat

menjalankan

roda


pemerintahan

melalui

Satuan

Kerja

59


Perangkat Daerah (SKPD) Badan dan Dinas serta Kantor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 35, 36, 37 dan 38 Tahun 2014 yang menggantikan Perbup Nomor 6 Tahun 2013 dan Perbup Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Adapun jumlah belanja daerah pada RAPBD Tahun 2015 diperkirakan

mencapai

Rp.571.147.307.725,00

sebesar

Rp.287.195.020.082,00

belanja

daerah

pada

APBD

(50.28%) Tahun

atau

meningkat

dibandingkan 2014

yang

dengan sebesar

Rp.283.952.287.643,00. Perkiraan belanja daerah tahun 2015 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.249.775.412.044,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.321.371.895.681,00

4.2.1 Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan perkiraan angka belanja daerah tersebut di atas, maka kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut: 1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk

melindungi

dan

meningkatkan

kualitas

kehidupan

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan

dalam

bentuk

peningkatan

pelayanan

dasar,

pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan;


60


2) Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD tahun 2014 yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal

tersebut

bertujuan

untuk

meningkatkan

akuntabilitas

perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;

3) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah yang benarbenar bermanfaat bagi masyarakat secara luas; 4) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas

pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mempunyai tolok ukur yang jelas yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;

5) Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut: a. Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman, jaringan jalan dan jembatan; b. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan,


61


perbaikan dan penyediaan fasilitas umum, sosial, pelayanan kesehatan

dan

pendidikan

untuk

tercapainya

standar

pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang undangan; c. Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum; d. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah, antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. Pemerintah daerah menyediakan dana pendamping/cost sharing pada program/kegiatan yang berasal dari pusat maupun

Provinsi

Lampung

sesuai

dengan

peraturan

perundangan yang berlaku.

4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung Pada RAPBD Tahun 2015 Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi hasil, Bantuan Keuangan Provinsi Lampung kepada Kabupaten Pesisir Barat dan Belanja-belanja Tidak Terduga.


62


Adapun beberapa kebijakan terkait dengan belanja tidak langsung adalah:

1. Belanja Pegawai a. Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Dalam penganggarannya telah diproyeksikan kenaikan gaji PNS sebesar 10%; b. Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas PNSD dan tunjangan

jabatan

struktural/fungsional

dan

tunjangan

lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas PNSD, khususnya bagi PNSD yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau

yang

dipersamakan

dengan

tunjangan

jabatan,

diberikan tunjangan umum setiap bulan. Besarnya tunjangan umum dimaksud tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Republik

lndonesia

Nomor

12

Tahun

2006

tentang

Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil; d. Dalam

merencanakan

belanja

pegawai

diperhitungkan

"accres" gaji yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi; dan


63


e. Pemberian

honorarium

bagi

PNSD

dibatasi

dengan

mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta

pemerataan

penerimaan

penghasilan,

yang

besarannya ditetapkan dalam keputusan kepala bupati.

2. Belanja Hibah a. Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan atau barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah; b. Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;

c. Hibah diberikan kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan atau kelompok masyarakat atau perorangan sepanjang berpartisipasi

dalam

penyelenggaraan

pembangunan

daerah; dan


64


d. Pemberian hibah dalam bentuk barang dilakukan apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah tetapi

dibutuhkan

oleh

kelompok

masyarakat

atau

perorangan.

5. Bantuan Sosial a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial tersebut tidak secara terus menerus atau tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya; b. Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun berjalan

diupayakan

semakin

berkurang

agar

APBD

berfungsi sebagai instrument pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan

c. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar dana APBD daerah dapat dialokasikan mendanai program dan kegiatan pemerintahan daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya

serta

meningkatkan


efisiensi

dan

efektifitas

65


perekonomian. Dengan demikian dapat dihindari adanya diskriminasi pengalokasian dana APBD daerah yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.

6. Belanja Bantuan Keuangan

a. Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kepada pemerintah kelurahan atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan kelurahan penerima bantuan; b. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah sedangkan

kelurahan/pekon

bantuan

keuangan

penerima

yang

bantuan,

bersifat

khusus

peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah pemberi bantuan; dan

c. Dalam rangka menghindari duplikasi penganggaran, dalam APBD Kabupaten Pesisir Barat urusan pemerintahan daerah yang bukan merupakan kewenangan kota tidak dapat dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD, namun dapat dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat


66


khusus. Bantuan keuangan tersebut disalurkan ke kas daerah/kelurahan/pekon yang bersangkutan.

7. Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang

lagi.

Belanja

tidak

terduga

anatara

lain

seperti

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

4.3

Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah adalah semua penerimaaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran

berikutnya.

Pembiayaan

terdiri

dari

Penerimaan

Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015 secara umum tidak banyak berbeda dengan kebijakan pembiayaan pada tahun 2014. Kebijakan pembiayaan daerah tersebut diarahkan untuk pengamanan sisa perhitungan anggaran tahun lalu untuk dapat dipergunakan secara efisien bagi kegiatan yang bernilai ekonomis


67


tinggi maupun cadangan penguatan modal atau dana cadangan daerah. Rencana penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2015 dilakukan melalui pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2014 yang besarnya diperkirakan berdasarkan posisi dan kondisi

kas

daerah

pada

bulan

Desember

2014.

Kebijakan

pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2015 diarahkan untuk membayar cicilan pokok pinjaman yang jatuh tempo. Sedangkan penyertaan

modal

dilakukan

kepada

kegiatan

perekonomian

masyarakat.

4.3.1 Penerimaan Pembiayaan Pada Tahun 2015, Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2014 yang dianggarkan sebesar Rp.7.000.000.000,00 atau dianggarkan naik dari nilai SILPA tahun 2014 yang sebesar Rp. 200.000.000,-.

4.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah pada tahun 2015 sebesar Rp.0,00 atau untuk tahun anggaran tahun 2015 tidak dimasukkan.


68


BAB V PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015.


KHERLANI


69


LAMPIRAN :

NOTA PENGANTAR PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR

:

B.910/195/5.02/2014

TANGGAL :

15 SEPTEMBER 2014

TENTANG :

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) APBD KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

KABUPATEN PESISIR BARAT

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2015

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan. Secara lebih spesifik

pembagian

urusan

dimaksud

diatur

dalam

Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015

1


Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, dimana

penyelenggaraan

kewenangan

daerah

urusan

didanai

pemerintahan

dari

dan

atas

yang

beban

menjadi anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD), sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan

keseluruhan

kegiatan

yang

meliputi

perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan

keuangan

daerah, komponennya meliputi: (a) asas

umum pengelolaan keuangan daerah; (b) pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; (c) struktur APBD; (d) penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; (e) penyusunan dan penetapan APBD; (f) pelaksanaan dan perubahan APBD; (g) penatausahaan keuangan daerah; (h) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (i) pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; (j) pengelolaan kas umum daerah; (k) pengelolaan piutang daerah; (l) pengelolaan investasi

daerah;

(m)

pengelolaan

barang

milik

daerah;

(n)

pengelolaan dana cadangan; (o) pengelolaan utang daerah; (p)


2


pembinaan dan penggawasan pengelolaan keuangan daerah; (q) penyelesaian kerugian daerah; (r) pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; (s) pengaturan pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015. Dimana Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat juga harus mendukung tercapaianya sasaran utama dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, antara lain diwujudkan dalam penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) sebagai dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2015. KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015 berpedoman pada RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014, yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2015 dan RKPD Provinsi Lampung

Tahun

disampaikan

2015.

kepada

Hasil

Gubernur

Sinkronisasi

kebijakan

tersebut

Lampung

bersamaan

dengan

penyampaian Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD Tahun Anggaran 2015 serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka evaluasi Peraturan Bupati tentang APBD Tahun Anggaran 2015.


3


Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung terkait Tema dan Prioritas pembangunannya pada Tahun 2015. Adapun Tema dan prioritas masing-masing adalah sebagai berikut: Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 menetapkan tema pembangunan nasional adalah “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”, dengan sasaran yang harus dicapai pada Tahun 2015, adalah: 1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 - 6,3 persen; 2. Inflasi diharapkan dapat terkendali pada kisaran 4,5 + 1 persen. Berdasarkan pada pentahapan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015, maka tema pembangunan Lampung Tahun 2015 yaitu “Pemantapan

Perekonomian

Pembangunan Berkelanjutan”,

Daerah

Sebagai

dengan prioritas

Landasan

pembangunan

daerah Provinsi Lampung sebagai berikut: 1. Memperkuat daya dukung infrastruktur dan konektivitas wilayah; 2. Revalitas pertanian dalam rangka pemantapan ekonomi daerah untuk peningkatan rakyat yang berkeadilan; 3. Memperluas

kesempatan

kerja

dan

akses

pelayanan

pendidikan serta kesehatan; 4. Penguatan inovasi teknologi, pemantapan IPTEK, industri dan perdagangan serta energi;


4


5. Peningkatan pariwisata dan kebudayaan daerah melalui sinergi antar pemangku kegiatan; 6. Pemantapan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan penanggulangan bencana; dan 7. Reformasi birokrasi melalui peningkatan kerjasama dan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun garis besar kebijakan umum penyusunan KUA–PPAS kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut: 1. APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin

dalam

pembiayaan. melibatkan

rencana

pendapatan,

Program/Kegiatan partisipasi

merupakan hasil sinergi

belanja

direncanakan

masyarakat,

sehingga

Musrenbang

dan

dengan anggaran

Kabupaten Pesisir

Barat Tahun 2014, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015, arah kebijakan Bupati

Pesisir

Barat

serta

prioritas

pembangunan

Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung; 2. Capaian

target

pembangunan

daerah

Tahun

2015

diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015; 3. Belanja hibah dan bantuan sosial disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011


5


tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

4. APBD Tahun Anggaran 2015 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis,

transparan

dan

bertanggungjawab

dengan

memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; dan 5. Arah

kebijakan

mengatasi

keuangan

masalah–masalah

daerah

difokuskan

mendasar

yang

untuk menjadi

prioritas pembangunan tahun 2015, yaitu: (1) Melanjutkan Penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola kepemerintahan (governance) untuk menciptakan pelayanan publik yang berkeadilan; (2) Pembangunan ketahanan pangan dengan pengelolaan penanganan

sumberdaya bencana

alam

dan

dan

lingkungan

kerawanan

serta

pangan;

(3)

Penguatan perekonomian daerah melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan, Pengelolaan sumberdaya pertanian, perikanan dan kehutanan serta pengelolaan sumberdaya air dan

energi;

pendidikan

(4) bagi

Perluasan semua

aksesibilitas

kelompok

dan

kualitas

masyarakat

diskriminasi; (5) Pemantapan pelayanan kesehatan

tanpa dan

sistem jaminan kesehatan masyarakat yang berkeadilan,


6


berkualitas dan terjangkau; (6) Pembangunan, pemeliharaan dan perluasan sarana prasarana wilayah dan pengembangan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan dan berkarakter budaya Lampung; dan (7) Menjaga dan memelihara kondusifitas daerah untuk memantapkan tata kelola pemerintahan yang menciptakan rasa aman dan damai bagi masyarakat.

1.2

Tujuan Penyusunan PPAS Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada,

maka Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015 bertujuan untuk: 1. Melakukan optimalisasi pendapatan dan belanja daerah terhadap APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015; 2. Meningkatkan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan pemerintah secara lebih optimal; 3. Mewujudkan sinergitas program nasional, provinsi dan daerah dalam

upaya

peningkatan

kinerja

pemerintah

yang

berkeadilan dalam pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah; dan 4. Mewujudkan

tertib

administrasi

pengelolaan

keuangan

daerah.


7


1.3

Dasar Hukum Penyusunan PPAS Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857); 2. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang

Nomor

Perbendaharaan

Negara

1

Tahun

(Lembaran

2004

tentang

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang–undang Pemerintahan

Nomor Daerah

32

Tahun

(Lembaran

2004

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran


8


Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pemerintahan

Nomor Daerah

32

Tahun

(Lembaran

2004

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang–undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005– 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 9. Undang-undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik

Indonesia


Tahun

2011

Nomor

82,

9


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-undang

Nomor

22

Tahun

2012

tentang

Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 231, tambahan Lembaran negara nomor 5364); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2005

Nomor

60,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1616); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);


10


15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

150,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4585); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);


11


20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah,

Pemerintahan

Laporan

Keterangan

Daerah

Kepada

Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 22. Peraturan Pemerintah Nomor Pembagian Urusan

38

Pemerintahan

Tahun Antara

2007

tentang

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);


12


24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan

Dosen

serta

Tunjangan

Kehormatan

Professor

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016); 26. Peraturan

Presiden

Nomor

1

Tahun

2007

tentang

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 27. Peraturan

Presiden

Nomor

52

Tahun

2009

tentang

Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil; 28. Peraturan

Presiden

Nomor

15

Tahun

2010

tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 29. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010; 30. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;


13


31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang

Pengendalian

Tahapan, dan

Tata

Evaluasi

Cara

Penyusunan,

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD; 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;


14


36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;dan 37. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Secara Mutatis Mutandis Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat di Kabupaten Pesisir Barat; 38. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pesisir Barat; 39. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; 40. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat; 41. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah; 42. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Bencana Kabupaten Pesisir Barat; dan 43. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.


15


BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dimana pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan pembiayaan berdasarkan dengan pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dimana pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SILPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Barat dan sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015 yang dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Lampung, maka target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, maupun sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah

pada

pos

penganggarannya


masing-masing

tergambar

16


sebagai berikut: pada tahun 2015 direncanakan Jumlah dana tersedia pada tahun 2015 sebesar Rp.571.147.307.725,00 yang terdiri dari Pendapatan

Asli

Daerah

(PAD)

Rp.4.335.027.099,00;

Dana

Perimbangan Rp.440.836.234.510,00; lain-lain Pendapatan yang Sah Rp.118.976.046.116,00;

dan

Pembiayaan

Netto

sebesar

Rp.7.000.000.000,00 berupa Penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sebesar

Rp.7.000.000.000,00

dikurangi

dengan

pengeluaran

pembiayaan berupa Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp.0,00. Rincian Jumlah dan yang tersedia tercantum dalam tabel di bawah ini:

TABEL II.1 TARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2015 NO

PENDAPATAN

TARGET TAHUN

DASAR

ANGGARAN

HUKUM

BERKENAAN (Rp)

1

2

1

PENDAPATAN

1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

3 564.147.307.725,00 4.335.027.099,00

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

2.877.307.031,00

1.1.2 Hasil Restribusi Daerah

1.167.720.068,00

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli

4

280.000.000,00

Daerah yang Sah


17


1.2

DANA PERIMBANGAN

1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

440.836.234.510,00 30.375.726.510,00

Bukan Pajak 1.2.2 Dana Alokasi Umum

363.080.538.000,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus

47.379.970.000,00

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN

118.976.046.116,00

YANG SAH 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari

60.391.344.124,00

Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi

51.393.655.000,00

Khusus 1.3.6 Pendapatan Lainnya

7.191.046.992,00

2

BELANJA

571.147.307.725,00

2.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

249.775.412.044,00

2.1.1 Belanja Pegawai 2.1.4 Belanja Hibah

193.394.078.235,00 10.660.000.000,00

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

822.800.000,00

2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada

405.504.000,00

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan

44.254.401.270,00

Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa


18


2.2

BELANJA LANGSUNG

321.371.895.681,00 425.276.000,00

2.2.1 Belanja Pegawai 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa

76.408.804.590,00 244.537.815.091,00

2.2.3 Belanja Modal SURPLUS/ (DEFISIT) 3

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

(7.000.000.000,00)

7.000.000.000,00

DAERAH 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan

7.000.000.000,00

Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) 3.2

PENGELUARAN PEMBIAYAN

0,00

DAERAH 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi)

0,00

Pemerintah Daerah PEMBIAYAAN NETTO

7.000.000.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN

0,00

ANGGARAN TAHUN BERKENAAN


19


BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. RKPD Tahun 2015 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional

sebagaimana

telah

diuraikan

diatas.

Arah

kebijakan

pembangunan daerah tersebut mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan dan beberapa prioritas lainnya. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015 telah ditetapkan dengan tema Pembangunan Nasional yaitu “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan” sebagai implementasi RPJMN 2010-2014 dengan sasaran utama yaitu : (1) Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 sampai dengan 7,2 persen; (2) Penurunan angka pengangguran menjadi 5,0 sampai dengan 6,0 persen; (3) Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,0 sampai dengan 10,0 persen; dan (4) Laju inflasi 4,5 persen dan bertambah atau berkurang 1,0 persen.


20


Memperhatikan sasaran utama yang telah ditetapkan berupa 11 (sebelas) prioritas Nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya yang harus disinergikan

dan

saling

berkesinambungan

dengan

prioritas

pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional dan pembangunan provinsi sesuai dengan potensi dan kondisi masingmasing daerah. Mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan

prioritas

pembangunan

nasional

sangat

tergantung

pada

sinkronisasi dan sinergitas kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah

provinsi

dan

pemerintah

daerah

yang

antara

pemerintah

dituangkan

dalam

provinsi

dengan

Rencana

Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD). Sesuai dengan karakteristik, potensi, aspirasi dan permasalahan untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam isu-isu pembangunan

di

Kabupaten

Pesisir

Barat,

maka

kebijakan

pembangunan daerah kabupaten pesisir barat disusun dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Barat yaitu: (1) Melanjutkan penyelenggaraan

birokrasi

dan

tata

kelola

kepemerintahan

(governance) untuk menciptakan pelayanan publik yang berkeadilan; (2) Pembangunan ketahanan pangan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanganan bencana dan kerawanan pangan; (3)Penguatan perekonomian daerah melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan, pengelolaan sumberdaya pertanian, perikanan, dan kehutanan serta pengelolaan sumberdaya air dan energi; (4) Perluasan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi; (5) Pemantapan pelayanan kesehatan dan sistem jaminan kesehatan masyarakat yang berkeadilan,


21


berkualitas dan terjangkau; (6) Pembangunan, pemeliharaan dan perluasan sarana prasarana wilayah dan pengembangan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan dan berkarakter budaya Lampung; dan (7) Menjaga dan memelihara kondusifitas daerah untuk memantapkan tata kelola pemerintahan yang menciptakan rasa aman dan damai bagi masyarakat. Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah

(RKPD)

Provinsi

Lampung Tahun 2015 dimana telah disinkronisasikan dengan dengan 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional di tahun 2015 yang meliputi ;(1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik serta; (11) kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi dan 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu: (1) bidang politik, hukum dan

keamanan;

(2)

bidang

perekonomian;

dan

(3)

bidang

kesejahteraan rakyat. Di samping itu juga berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, maka diharapkan seluruh Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk dapat menyelenggarakan meliputi; (1) Program Pro Rakyat; (2) Program Keadilan untuk bersama (justice for all) dan (3) Program Pencapain Tujuan Pembangunan Milenimum (MDGs). Selanjutnya dalam mendukung upaya stimulasi ekonomi melalui pelaksanaan empat pilar strategi pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan antara lain melalui:


22


a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif dan berkeadilan (Pro-Growt); b. Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran (Pro-Job); c. Pengentasan Kemiskinan (Pro-Poor), dan d. Pembangunan yang berwawasan lingkungan (Pro Environment) dengan tetap. Selain menyusun rencana prioritas program pembangunan di atas Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat juga menyusun program pembangunan yang tidak kalah penting demi keberlangsungan pembangunan daerah ke depan yaitu: Pembangunan sekolah terpadu setara

Al-Kautsar,

Rumah

Sakit

Umum

Daerah

Krui,

Lokasi

Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat dan Masjid Agung yang merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Lampung dan pusat. Pada tahun 2015, melanjutkan program kegiatan yang telah dilaksanakan

pada

tahun

anggaran

2014

untuk

memfasilitasi

pembentukan lembaga legislatif dan pemilihan kepala daerah definitif, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan berbagai langkah strategis baik dalam mekanisme perencanaan dan teknis penganggarannya. Pada tahun 2015

direncanakan Penerimaan Pendapatan

Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp.564.147.307.725,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.4.335.027.099,00 Dana Perimbangan

Rp.440.836.234.510,00

dan

Lain-lain

Pendapatan

Daerah yang Sah Rp.118.976.046.116,00.


23


Atas dasar kemampuan keuangan daerah, utamanya kapasitas pendapatan

daerah

dan

sumber

pembiayaan

daerah,

maka

pembelanjaan anggaran tersebut diutamakan untuk mendanai belanja daerah (program dan kegiatan urusan pemerintahan daerah) dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan daerah 2015, dengan alokasi yang tepat dan kinerja yang optimal dan terukur. Setelah

sinkronisasi

dan

sinergitas

antara

Prioritas

Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung, dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat, maka di bawah ini adalah program/kegiatan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015 dalam rangka percepatan pelaksanaan roda pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Tabel III.1) sebagai berikut:

TABEL III.1 PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PESISIR BARAT PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PRIORITAS

SASARAN

SKPD

PEMBANGUNAN (1)

PROGRAM/ KEGIATAN

(2)

(3)

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Kompetensi untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkeadilan,

Semakin Efektif dan Efisien Manajemen Pengelolaan Pemerintah an Daerah


(4)

(5)

24


Inovatif, Berbudaya, Transparan dan Akuntabel 01

SEKRETARIAT DAERAH

a. Bagian Umum

b. Bagian Humas dan Protokol

c. Bagian Hukum dan Organisasi d. Bagian Pembangun -an

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD Program Pengembangan Sistem Manajemen dan Pemerintahan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Program Penataan Peraturan Perundangundangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengendalian Administrasi Pembangunan


25


e. Bagian Tata Pemerintahan

f. Bagian Kesejahtera -an Rakyat

g. Bagian Perekonomi -an

02

Program Pendataan dan Pelaporan Program Penataan Pengawasan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Peningkatan Peran Serta Pemuda Program Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Program Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Keagamaan Program Pemantauan Harga dan Distribusi Sembako Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAA N KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


26


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Meningkatkan Akurasi Data dan Aktualisasi Data Program Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak/Retribusi Daerah

03

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Tata Ruang Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Perencanaan Bidang Litbang Program Pemantauan Harga dan Distribusi Sembako Program Pemantapan Koordinasi Khusus Lintas Sektoral


27


Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah Program Pemanfaatan Tata Ruang 04

INSPEKTORAT

Program Pelayanan Administasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan

05

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur


28


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kamtribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

06

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat


29


07

DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pendidikan non-formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

08

DINAS KESEHATAN Program Pelayanan Administasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


30


Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Obat dan Pembekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan


31


Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

09

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong


32


Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program Rehabilitasi/Pemelihara an Jalan dan Jembatan Program Inspeksi Jalan dan Jembatan Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengendalian Banjir Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Lingkungan Sehat Perumahan

10

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


33


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

11

BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Peningkatan Kualitas dan Informasi Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup


34


12

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian

13

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Proram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Peningkatan Produksi Pertanian


35


14

BADAN PELAKSANA PENYULUHA N DAN KETAHAN PANGAN (BP2KP) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Pertanian Program Peningkatan Ketahanan Pangan

15

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


36


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pendampingan Bidang Sosial Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Transmigrasi Lokal

16

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penataan Administrasi Kependudukan


37


17

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

18

DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan


38


Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Perkiraan Iklim Laut Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Laut dan Perikanan

19

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN PEKON

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan


39


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

20

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Keluarga Berencanan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program Pengembangan Model Operasioanal BKB dan Posyandu Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri


40


21

DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANGAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Program Penataan Struktur Industri Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri

22

BADAN KEPEGAWAI AN DAERAH (BKD) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


41


Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

23

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

24

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


42


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Program Penanganan Logistik dan Tanggap Darurat Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

25

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Pengendalian Perizinan Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

DI


43


26

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga


44


BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1

Plafon

Anggaran

Sementara

Berdasarkan

Urusan

Pemerintahan Daerah Urusan

pemerintahan

daerah

yang

menjadi

kewenangan

pemerintah daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, akan dilaksanakan oleh SKPD se-Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing- masing yang mengacu pada Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 35, 36, 37 dan 38 Tahun 2014 yang menggantikan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat, meliputi:


45


TABEL IV.1 NOMENKLATUR SKPD KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2015

URUSAN WAJIB YANG SUDAH NO

NAMA/NOMENKLATUR

TERBENTUK DALAM

SKPD

SKPD

RINCIAN URUSAN

(1) A

(2)

(3)

URUSAN PILIHAN YANG SUDAH TERBENTUK DALAM SKPD RINCIAN URUSAN

(4)

DINAS-DINAS

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 02 Dinas Kesehatan 01

03

04 05

06 07 08 09

Pendidikan dan Kebudayaan Kesehatan Pekerjaan Umum dan Penataan Dinas Pekerjaan Umum, Ruang; Pertambangan dan Perumahan Rakyat Energi dan Kawasan Permukiman; Lingkungan Hidup Dinas Sosial, Tenaga Sosial; Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja Administrasi Dinas Kependudukan dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil Dinas Perhubungan, Perhubungan; Komunikasi dan Komunikasi dan Informatika Informatika Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Ekonomi Kreatif Dinas Pemuda dan Kepemudaan dan Olahraa Olah Raga Dinas Koperasi, UKM, Koperasi, Usaha


Energi dan Sumberdaya Mineral

Transmigrasi

Pariwisata

Perdagangan;

46


10 11 12 13 B 01

02

Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah LEMBAGA TEKNIS Inspektorat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Pemberdayaan 03 Masyarakat dan Pemerintahan Daerah Badan Kepegawaian 04 Daerah

05

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kecil dan Menengah Perindustrian Pangan

Administrasi Keuangan Daera Inspektorat Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan; Statistik Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepegawaian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Badan Lingkungan Hidup, 06 Kebersihan dan Lingkungan Hidup Pertamanana Badan Pelaksana 07 Penyuluhan dan Pangan Ketahanan Pangan Ketentraman, Kantor Kesatuan Bangsa Ketertiban Umum 08 dan Politik dan Perlindungan Masyakarat


Pertanian; Kehutanan Pertanian; Kehutanan Kelautan dan Perikanan

Pertanian

47


Kantor Pemberdayaan 09 Perempuan dan Keluarga Berencana

10

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kantor Penanaman Modal Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan C SEKRETARIAT PEMERINTAHAN DAERAH Otonomi Daerah; Pemerintahan; Perencanaan Pembangunan; Komunikasi dan a. Bagian Tata Informatika; Pemerintahan Perdagangan; b. Bagian Hukum dan Penanaman Modal; Organisasi Statistik; c. Bagian Kesejahteraan Kebudayaan; 01 Masyarakat Kepemudaan dan d. Bagian Perekonomian Olahraga; e. Bagian Pembangunan Kesehatan; f. Bagian Umum Ketentraman, g. Bagian Humas dan Ketertiban Umum Protokol dan Perlindungan Masyarakat; Pertanahan; Persandian; Perpustakaan; Kearsipan 11

D

01

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH a. Bagian Umum dan Keuangan b. Bagian Risalah dan Persidangan


Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan;

48


Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Sosial; Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; Kearsiapan


Energi dan Sumberdaya Mineral; Perdagangan; Perindustrian;

Transmigrasi

49


Adapun plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah/SKPD yang melaksanakan pengemban urusan tersebut, diformulasikan sebagai berikut:

TABEL IV.2 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

URUSAN/SATUAN NO

PERANGKAT DAERAH (SKPD)

(1)

(2)

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) (3)

1

Urusan Wajib

539.352.466.714,00

1.01

Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Penataan Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

161.953.618.535,00

1.01.1.01.01 1.02 1.02.1.02.01 1.03 1.03.1.03.01 1.05 1.05.1.06.01 1.06 1.06.1.06.01 1.07 1.07.1.07.01


KET

(4)

161.953.618.535,00 26.764.739.480,00 26.764.739.480,00 190.849.009.200,00 190.849.009.200,00 109.958.000,00 109.958.000,00 6.080.693.650,00 6.080.693.650,00 3.503.471.815,00 3.503.471.815,00

50


1.08 1.08.1.08.01 1.10 1.10.1.10.01 1.11 1.11.1.11.01 1.12 1.12.1.11.01 1.13 1.13.1.13.01 1.15 1.15.1.15.01 1.16 1.16.1.16.01 1.17 1.17.1.17.01 1.18 1.18.1.18.01 1.19 1.19.1.19.01 1.19.1.19.03 1.20

Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Penanaman Modal Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Otonomi Daerah,


3.833.987.450,00 3.833.987.450,00 1.642.353.750,00 1.642.353.750,00 2.385.567.100,00 2.385.567.100,00 1.082.467.000,00 1.082.467.000,00 2.155.822.950,00 2.155.822.950,00 3.875.880.850,00 3.875.880.850,00 759.000.000,00 759.000.000,00 290.816.000,00 290.816.000,00 1.422.400.000,00 1.422.400.000,00 3.416.210.750,00 1.338.320.200,00 2.077.890.550,00 126.038.241.684,00

51


1.20.1.20.01 1.20.1.20.02 1.20.1.20.03 1.20.1.20.04 1.20.1.20.05 1.20.1.20.06 1.20.1.20.07 1.20.1.20.08 1.20.1.20.09 1.20.1.20.10 1.20.1.20.11 1.20.1.20.12 1.20.1.20.13 1.20.1.20.14 1.20.1.20.15 1.20.1.20.16 1.20.1.20.17 1.20.1.20.18 1.20.1.20.19 1.21 1.21.1.21.01 1.22 1.22.1.22.01

Pemerintahan Umum, Administri Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Kecamatan Pesisir Selatan Kecamatan Pesisir Tengah Kecamatan Pesisir Utara Kecamatan Lemong Kecamatan Karya Penggawa Kecamatan Bengkunat Kecamatan Ngambur Kecamatan Bengkunat Belimbing Kecamatan Way Krui Kecamatan Krui Selatan Kecamatan Pulau Pisang Badan Penanggulangan Bencanan Daerah Badan Kepegawaian Daerah Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon


3.570.792.700,00 87.500.000,00 34.796.728.800,00 6.310.003.900,00 67.840.791.019,00 2.961.366.100,00 196.071.915,00 196.071.915,00 191.806.915,00 195.496.915.00 191.231.915,00 195.496.915,00 182.701.915,00 182.701.915,00 182.701.915,00 182.701.915,00 230.323.915,00 2.402.667.950,00 5.941.083.150,00 1.046.557.000,00 1.046.557.000,00 2.141.211.500,00 2.141.211.500,00

52


2 2.01 2.01.2.01.01 2.01.2.02.01 2.01.2.05.01 2.02 2.02.2.02.01 2.03 2.03.1.03.01 2.04 2.04.2.04.01 2.05 2.05.2.05.01

4.2

Urusan Pilihan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kelautan dan Perikanan Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan

31.794.841.011,00 10.673.148.910,00 10.304.779.400,00 240.799.510,00 127.570.000,00 2.677.115.000,00 2.677.115,000,00 8.351.675.600,00 8.351.675.600,00 3.117.920.000,00 3.117.920.000,00 6.974.981.501,00 6.974.981.501,00

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 bahwa belanja menurut kelompok dibagi 2 (dua), yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.


53


Pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Pesisir Barat sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sumber pendanaan utamanya masih dominan berasal dari hibah bantuan Kabupaten Lampung Barat sebagai kabupaten induk, Provinsi Lampung dan pusat, yang jumlahnya sangat terbatas sehingga program/kegiatan yang ada masih berfokus pada pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran, operasionalnya yang bersifat rutin serta untuk anggaran roda pemerintahan demi terciptanya tertib administrasi pada masingmasing SKPD Kabupaten Pesisir Barat.

Program dan kegiatan dari setiap urusan pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung oleh setiap SKPD, meliputi juga program dan kegiatan penunjang (program pada setiap SKPD) yang berfungsi sebagai anggaran operasional rutin. Adapun plafon anggaran sementara dari program kegiatan urusan pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan oleh masingmasing SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya tergambar dalam tabel-tabel di bawah ini:


54


TABEL IV.3 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan : Urusan Wajib Bidang Pendidikan SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NO

PROGRAM

(1)

(2)

01

02

03

04

05

06

SASARAN

(3) Meningkatnya Pendidikan Anak Usia Mutu Pendidikan Dini (PAUD) PAUD Peningkatan Wajib Belajar Pelaksanaan Pendidikan Dasar Wajib Belajar Sembilan Tahun Pendidikan Sembilan Tahun Peningkatan Pelaksanaan Pendidikan Menengah Pendidikan Menengah Peningkatan Pendidikan Non Formal Pendidikan NonFormal Meningkatnya Peningkatan Mutu Mutu Pendidik Pendidik dan Tenaga dan Tenaga Kependidikan Pendidik Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pelayanan Pendidikan Pendidikan Jumlah Per Urusan Wajib Bidang


TARGET (4)


100%

50.000.000,00

100%

5.242.052.000,00

100%

18.688.330.000,00

100%

100.000.000,00

100%

149.448.000,00

100%

18.424.000,00 24.248.254.000,00

55


Urusan : Urusan Wajib Bidang Kesehatan SKPD : Dinas Kesehatan; Bagian Kesra NO (1) 01

PROGRAM (2) Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

02

Obat dan Perbekalan Kesehatan

03

Upaya Kesehatan Masyarakat

04

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

05

Perbaikan Gizi Masyarakat

06

Pengembangan Lingkungan Sehat

07

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

08

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

09

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

SASARAN

TARGET

(3)

(4)

Tersediannya Buku Profil Kesehatan Tersedianya bahan obatobatan di Kabupaten Pesisir Barat Menurunkan angka kesakitan masyarakat 100% Meningkatnya peran serta dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan Tercapainya Status Gizi Masyarakat Meningkatnya pembangunan yang berlandaskan kualitas lingkungan berwawasan kesehatan Terkendalinya Penyebaran Penyakit Menular Terstandarisasi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Pesisir barat Meningkatnya pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau terhadap penduduk miskin



100%

28.813.750,00

100%

641.024.000,00

100%

374.866.000,00

100%

362.583.300,00

100%

70.770.000,00

100% 115.709.500,00

100%

98.377.000,00

100%

17.874.000,00

100%

762.338.280,00

56


10

11

12

13

14 15

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan dan pelayanan prima pada puskesmas dan jaringannya Tercapainnya kemitraan dan Kemitraan Peningkatan jaminan Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan Peningkatan Pelayanan Penurunan Angka Kesehatan Anak Balita Kematian Ibu Penurunan Angka Peningkatan Kematian Ibu Keselamatan Ibu Melahirkan dan Melahirkan dan Anak Bayi Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Masyarakat Sosialisasi JKN Meningkatnya Meningkatkan Kesehatan Kesehatan Masyarakat Masyarakat Jumlah Per Urusan Wajib Bidang

100%

4.858.874.800,00

100% 7.191.047.000,00

100%

23.964.000,00

100%

54.374.000,00

100%

97.760.000,00

100%

149.604.000,00 14.847.961.630,00

Urusan : Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SKPD : Dinas PU & Tamben; Bappeda PLAFON ANGGARAN NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEMENTARA (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) Terlaksananya Peningkatan Jalan dan Peningkatan 49.401.378.500,00 01 100% Jembatan Jalan dan Jembatan Terlaksananya Pembangunan Jalan pembangunan 60.775.000.000,00 02 100% dan Jembatan jalan dan jembatan Tersedianya Saluran Pembangunan saluran drainase/gorong3.675.275.000,00 03 drainase/gorong-gorong 100% gorong yang memadai


57


04

05

06

07

08

09

10

Meningkatnya Pembangunan turap/talud/bronj ong Tercapainya Rehabilitasi / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Pemeliharaan Jembatan Jalan dan Jembatan Terlaksana Inspeksi Kondisi Jalan Inspeksi Kondisi dan Jembatan Jalan dan Jembatan Terlaksananya Tanggap darurat Jalan tanggap darurat dan Jembatan jalan dan jembatan Terlaksananya Peningkatan Sarana Peningkatan dan Prasarana Sarana dan Kebinamargaan Prasarana Kebinamargaan Terlaksananya Pengembangan Pengembangan dan dan Pengelolaan Pengelolaan Jaringan Jaringan Irigasi, Irigasi, Rawa dan Rawa dan Jaringan Pengairan Jaringan Lainnya Pengairan Lainnya Terlaksananya Perencanaan Tata Perencanaan Ruang Tata Ruang Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Pembangunan turap/talud/brojong


100%

8.336.890.000,00

100%

3.882.947.000,00

100%

227.000.000,00

100%

800.000.000,00

100%

2.400.000.000,00

100%

8.228.603.460,00

100%

109.958.000,00 137.837.051.960,00

58


Urusan : Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman SKPD : Dinas PU & Tamben PLAFON ANGGARAN NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEMENTARA (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) Tercapainya Pengembangan dan Kinerja 1.681.538.000,00 01 Pengelolaan Kinerja Air Pengelolaan Air 100% Minum dan Air Limbah Minum dan Air Limbah Terlaksananya Pengendalian 8.699.000.000,00 02 Pengendalian Banjir 100% Banjir

03

04

Terlaksananya Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Infrastruktur Perdesaan Tersedianya Lingkungan Sehat Lingkungan yang Perumahan Sehat Jumlah Per Urusan Wajib Bidang

Urusan SKPD

2.400.000.000,00

100%

1.263.219.000,00 14.043.757.000,00

: Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan : Bappeda; Bagian Pembangunan Setdakab

NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2)

01

Perencanaan Pembangunan Daerah

02

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

03

100%

Perencanaan Sosial Budaya

SASARAN (3) Meningkatnya Program Perencanaaan Pembangunan Daerah Meningkatkan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Meningkatnya Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya


TARGET (4)


100%

2.124.095.000,00

100%

406.625.000,00

100%

207.070.000,00

59


04

05

06

07

08

Perencanaan Pembangunan Bidang Litbang

Tercapainya Pembangunan Bidang Litbang Terkendalinya Pemantauan Harga dan Harga dan Distribusi Sembako Distribusi Sembako Tercapainya Pemantapan Koordinasi Koordinasi Khusus Lintas Sektoral Khusus Lintas Sektoral Tercapainya Pemanfaatan Tata Pemanfaatan Ruang Tata Ruang Terlaksananya Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Jumlah Per Urusan Wajib Bidang

100%

52.050.000,00

100%

96.375.000,00

100%

66.758.000,00

100%

135.935.000,00

100%

100.000.000,00

3.188.908.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang Perhubungan SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2)

01

02

03

04

SASARAN

(3) Meningkatnya Peningkatan Pelayanan Pelayanan Angkutan Angkutan Meningkatnya Pembangunan Sarana Sarana dan dan Prasarana Prasarana Perhubungan Perhubungan Tercapainya Pengendalian dan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Pengamanan Lintas Lalu Lintas Terciptanya Kawasan Peningkatan Kelaikan Keselamatan Pengoperasian Operasional Kendaraan Bermotor Penerbangan & Pelayaran Jumlah Per Urusan Wajib Bidang


TARGET (4)

PLAFON ANGGARAN SEMENTA3RA (Rp) (5)

100%

402.758.775,00

100%

214.000.000,00

100%

693.568.240,00

100%

25.000.000,00

1.335.327.015,00

60


Urusan : Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup SKPD : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan & Dinas PU & Tamben NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2)

01

02

03

SASARAN

(3) Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengembangan Pengelolaan Kinerja Persamapahan Persampahan Terlaksananya Peningkatan Peningkatan Kualitas Kualitas dan dan Informasi Informasi Sumberdaya Alam dan Sumberdaya Lingkungan Hidup Alam dan Lingkungan Hidup Terlaksananya Pengawasan dan Pengawasan dan Penertiban Penertiban Kegiatan Kegiatan Rakyat Rakyat yang Berpotensi yang Berpotensi Merusak Lingkungan Merusak Lingkungan Jumlah Per Urusan Wajib Bidang

TARGET (4)


100%

389.634.000,00

100%

1.382.398.000,00

100%

30.000.000,00

18.020.320.000,00

Urusan : Urusan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil SKPD : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2)

01

SASARAN

(3) Terlaksananya Penataan Administrasi Penataan Kependudukan Administrasi Kependudukan Jumlah Per Urusan Wajib Bidang


TARGET (4) 100%

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) (5) 350.100.000,00

350.100.000,00

61


Urusan : Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak SKPD : Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana PLAFON ANGGARAN NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEMENTARA (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) Terlaksananya Program Peningkatan kualitas Peningkatan 505.934.000,00 01 Hidup dan Perlindungan 100% Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan Bertambahnya Peningkatan Peran Peran Serta Serta dan Kesetaraan 02 Perempuan 100% 134.524.000,00 Gender Dalam dalam Pembangunan Pembangunan 640.458.000,00 Jumlah Per Urusan Wajib Bidang

Urusan : Urusan Wajib Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana SKPD : Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana PLAFON ANGGARAN NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEMENTARA (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) Terlaksananya Program 1.082.467.000,00 01 Keluarga Berencana 100% Keluarga Berencana Terlaksananya Pengembangan Model Pengembangan 81.702.000,00 02 Operasional BKB dan Model Operasial 100% Posyandu BKB dan Posyandu Terlaksananya Pembinaan Peran Serta Pembinaan Peran Masyarakat dalam Serta Masyarakat 184.219.000,00 03 100% Pelayanan KB/KR yang dalam Pelayanan Mandiri KB/KR yang Mandiri 1.348.388.000,00 Jumlah Per Urusan Wajib Bidang


62


Urusan : Urusan Wajib Bidang Sosial SKPD : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Bagian Kesra Setdakab, Bagian Tapem Setdakab NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

(1)

(2) Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

(3)

(4)

01

02

03

04

Meningkatnya Pelayanan dan fungsi sosial Rehabilitasi PMKS melalui Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan rehabilitasi sosial Terlaksananya Pendampingan Bidang Program Sosial Keluarga Harapan Terlaksananya Penyelesaian Konflik Penyelesaian Sosial di Masyarakat Konflik Sosial di Masyarakat Jumlah Per Urusan Wajib Bidang

Urusan SKPD

100%

96.000.000,00

100%

65.000.000,00

100%

150.000.000,00

100%

89.000.000,00

400.000.000,00

: Urusan Wajib Bidang Pertanahan : Bagian Tapem Setdakab

NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2)

01

Meningkatnya fungsi sosial PMKS melalui pemenuhan kebutuhan dasar


SASARAN

(3) Terlaksananya Penataan Pengawasan Pengawasan Pemilikan Penggunaan Pemilikan dan Pemanfaatan Penggunaan dan Tanah Pemanfaatan Tanah Jumlah Per Urusan Wajib Bidang


(4)


100%

512.500.000,00

TARGET

512.500.000,00

63


Urusan : Urusan Wajib Bidang Tenaga Kerja SKPD : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

(1)

(2)

(3) Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya kesempatan kerja bagi pencari kerja

(4)


100%

160.000.000,00

100%

50.000.000,00

100%

35.000.000,00

01

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

02

Peningkatan Kesempatan Kerja

03

Perlindungan Terlaksananya Pengembangan perlindungan bagi Lembaga tenaga kerja Ketenagakerjaan Jumlah Per Urusan Wajib Bidang

245.000.000,00

Urusan : Urusan Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah SKPD : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan PLAFON ANGGARAN NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEMENTARA (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) Program Terprogramnya Pengembangan Pengembangan 01 Kewirausahaan dan Kewirausahaan 100% 208.063.000,00 Keunggulan Kompetitif dan Keunggulan Usaha Kecil Menengah Kompetitif UKM 208.063.000,00 Jumlah Per Urusan Wajib Bidang


64


Urusan : Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal Daerah SKPD : Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Bagian Perekonomian Setdakab NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

01

02

03

04

SASARAN

TARGET

(3)

(4)

Meningkatnya Investasi

Terlaksananya Pengendalian Pengendalian Perizinan Perizinan Penanaman Modal Meningkatnya Pelayanan Peningkatan Pelayanan Perizinan Perizinan Penanaman Modal Meningkatnya Peningkatan Promosi Promosi dan dan Kerjasama Kerjasama Investasi Investasi Jumlah Per Urusan Wajib Bidang


100%

114.243.000,00

100%

35.972.000,00

100%

95.532.000,00

100%

1.090.194.000,00

1.335.941.000,00

Urusan : Urusan Wajib Bidang Kebudayaan SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

(1)

(2)

(3) Meningkatnya Pembangunan nilai Budaya Meningkatnya Pengelolahan kekayaan Budaya Meningkatnya Pengelolahan Keragaman Budaya

(4)

01

Program Pengembangan Nilai Budaya

02

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

03

Program Pengelolaan Keragaman Budaya



100%

81.562.000,00

100%

50.000.000,00

100%

159.254.000,00

65


04

Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Keagamaan Jumlah Per Urusan Wajib Bidang

Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Keagamaan

100%

2.861.007.000,00

3.151.823.000,00

Urusan : Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga SKPD : Dinas Pemuda dan Olahraga; Bagian Kesra Setdakab NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2)

01

02

03

04

SASARAN

(3) Meningkatnya Peningkatan Peran Peran Serta Serta Kepemudaan Kepemudaan Peningkatan Upaya Meningkatnya Pertumbuhan Pertumbuhan Kewirausahaan dan Kewirausahaan Kecakapan Hidup dan kecakapan Pemuda hidup pemuda Meningkatnya Program Pembinaan Pembinaan dan dan Pemasyarakatan Pemasyarakatan Olahraga Olahraga Meningkatnya Peningkatan Peran Peran Serta Serta Pemuda Pemuda Jumlah Per Urusan Wajib Bidang

TARGET (4)


100%

495.782.400,00

100%

25.000.000,00

100%

275.471.000,00

100%

224.500.000,00 1.020.753.400,00

Urusan : Urusan Wajib Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; Kantor PolPP; Bagian Kesra Setdakab; BPBD PLAFON ANGGARAN NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEMENTARA (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya Peningkatan Keamanan Keamanan dan 01 dan Kenyamanan Kenyamanan 100% 19.776.500,00 Lingkungan Lingkungan


66


02

03

04

05

06

07

08

09

10

Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Meningkatnya Kemitraan Kemitraan Pengembangan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya Pendidikan Politik Pendidikan Politik Masyarakat Masyarakat Meningkatnya Peningkatan Keamanan Keamanan dan dan Kenyamanan Kenyamanan Masyarakat Masyarakat Terlaksanya Pemeliharaan program Kamtribmas dan pemeliharaan Pencegahan Tindak kamtribmas dan Kriminal pencegahan tindak criminal Terlaksananya Pemeliharaan Pemeliharaan Kamtibnas dan Kamtibnas dan Pencegahan Tindak Pencegahan Kriminal Tindak Kriminal Terlaksananya Pencegahan dan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Terlaksananya Penanganan Penanganan Logistik Logistik dan dan Tanggap Darurat Tanggap Darurat Bencana Terlaksananya Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Rekonstruksi Bencana Pasca Bencana Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan


100%

100%

110.672.400,00

400.853.550,00

100%

20.616.000,00

100%

5.564.000,00

100%

27.606.000,00

100%

275.000.000,00

100%

59.430.000,00

100%

573.240.000,00

100%

104.030.000,00 1.596.788.450,00

67


Urusan : Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian Daerah SKPD : Setdakab; Sekretariat DPRD; Dinas PPKAD; Inspektorat; BKD PLAFON ANGGARAN NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEMENTARA (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) Terlaksananya Pengembangan Sistem Pengembangan 846.275.000,00 01 Manajemen dan Sistem 100% Pemerintahan Manajemen dan Pemerintahan Meningkatnya Peningkatan Pelayanan Pelayanan Kedinasan Kepala Kedinasan 500.000.000,00 02 100% Daerah/Wakil Kelapa Kepala Daerah Daerah/Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Penataan Penataan Peraturan 549.611.000,00 03 Peraturan 100% Perundang-undangan Perundangundangan Terlaksananya Kerjasama Informasi Kerjasama 808.960.000,00 04 100% dengan Media Massa Informasi dengan Media Massa Peningkatan Lembaga Meningkatnya 3.186.886.200,00 05 Perwakilan Rakyat 100% Kapasitas DPRD Daerah Peningkatan dan Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan 3.058.871.560,00 06 100% Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah Daerah Peningkatan Akurasi Meningkatnya 756.656.000,00 07 Data dan Aktualisasi Akurasi Data dan 100% Data Aktualisasi Data Terlaksananya Penyuluhan Terhadap Penyuluhan 154.174.000,00 08 Wajib Pajak/Retribusi Terhadap Wajib 100% Daerah Pajak/Retribusi Daerah Peningkatan Sistem Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal Pengawasan Internal dan Pengendalian 717.877.000,00 09 dan Pengendalian 100% Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan KDH KDH


68


10

11

12

13

Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Terlaksananya Fasilitas Pindah / Purna Fasilitas Pindah / Tugas PNS Purna Tugas PNS Tersedianya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Sumber Daya Aparatur Aparatur yang Berkualitas Terlaksananya Pembinaan dan Pembinaan dan Pengembangan Pengembangan Aparatur Aparatur Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

100%

121.784.000,00

100%

81.643.000,00

100%

2.997.188.500,00

100%

807.993.800,00

14.587.920.060,00

Urusan : Urusan Wajib Bidang Pangan SKPD : BP2KP NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2)

01

SASARAN

(3) Tersedianya data ketahanan Pangan serta Peningkatan Ketahanan peningkatan Pangan pengetahuan tentang diversifikasi pangan Jumlah Per Urusan Wajib Bidang


(4)


100%

134.190.000,00

TARGET

6,633,000,000

69


Urusan : Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon PLAFON ANGGARAN NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEMENTARA (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya Peningkatan Keberdayaan 01 Keberdayaan 100% Masyarakat 172.654.000,00 Masyarakat Pedesaan Pedesaan Meningkatnya Partisipasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat 02 Masyarakat Dalam 100% dalam 451.024.000,00 Membangun Desa Membangun Desa Program Pembinaan Tercapainnya dan Fasilitasi 03 Pengelolaan 100% 94.369.000,00 Pengelolaan Keuangan Keuangan Desa Desa Jumlah Per Urusan Wajib Bidang 718.047.000,00

Urusan : Urusan Wajib Bidang Statistik SKPD : Bappeda; Bagian Pembangunan Setdakab NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2)

01

02

SASARAN

(3) Tercapainya Pengembangan Pengembangan Data/Informasi Statistik Data/Informasi Daerah Statistik Daerah Terlaksananya Pendataan dan Pendataan dan Pelaporan Pelaporan Jumlah Per Urusan Wajib Bidang


TARGET (4)


100%

140.116.000,00

100%

58.687.000,00

190.803.000,00

70


Urusan : Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2)

01

02

SASARAN

(3) Meningkatnya Pengembangan Pengembangan Komunikasi, Informasi Komunikasi, dan Media Massa Informasi dan Media Massa Terlaksananya Pengembangan Pengembangan Komunikasi, Informasi Komunikasi, dan Media Massa Informasi dan Media Massa Jumlah Per Urusan Wajib Bidang JUMLAH TOTAL DANA URUSAN WAJIB

TARGET (4)


100% 138.594.000,00

100%

44.985.000,00

183.579.000,00 240.018376515,00

Urusan : Urusan Pilihan Bidang Pertanian SKPD : Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Holtikultura; BP2KP; Dinas Kehutanan dan Perkebunan PLAFON ANGGARAN NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEMENTARA (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) Terlaksananya Pengembangan Pengembangan Sumberdaya Sumberdaya Manusia 01 Manusia 100% 224.951.000,00 Pertanian dan Pertanian dan Kelembagaan Pertanian Kelembagaan Pertanian Meningkatnya Peningkatan Produksi Produksi, 02 Produktivitas dan Mutu Produktivitas 100% 46.173.000,00 Produk Pertanian Pertanian/Perkeb unan Meningkatnya Peningkatan Produksi 03 Produksi 100% 240.779.510,00 Pertanian Pertanian Jumlah Per Urusan Pilihan Bidang 511.903.510,00


71


Urusan : Urusan Pilihan Bidang Kehutanan SKPD : Dinas Perkebunan dan Kehutanan NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2)

01

SASARAN

TARGET

(3) Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan rehabilitasi Hutan Lahan dan Lahan Jumlah Per Urusan Pilihan Bidang

(4) 100%

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) (5) 58.063.000,00 58.063.000,00

Urusan : Urusan Pilihan Bidang Pertambangan dan Energi SKPD : Dinas PU & Tamben NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2)

01

02

SASARAN

TARGET

(3) Terlaksananya Pembinaan dan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pengawasan Pertambangan Bidang Pertambangan Tersedianya Pembinaan dan Pembinaan dan Pengembangan Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan bidang ketenagalistrikan Jumlah Per Urusan Pilihan Bidang

Urusan SKPD

(4)

100%

60.000.000,00

100%

8.236.675.600,00

8.296.675.600,00

: Urusan Pilihan Bidang Pariwisata : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

01

02


Terlaksananya Pengembangan Kemitraan Pengembangan Kemitraan Terlaksananya Program Pengembangan Pengembangan Destinasi Pariwisata Destinasi Pariwisata Jumlah Per Urusan Pilihan Bidang


100%

100%

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) (5) 283.790.000,00 114.750.000,00 398.540.000,00

72


Urusan : Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan SKPD : Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2)

01

02

03

04

05

06

SASARAN

(3) Tersedianya Sumberdaya Pemberdayaan manusia yang Masyarakat Dalam Terlatih dalam Pengawasan dan Kelembagaan Pengendalian Kelautan dan Sumberdaya Kelautan terjaganya Kelestarian Penyu Meningkatnya Peningkatan Mitigasi Mitigasi Bencana Bencana Alam Laut dan Laut dan Perkiraan Iklim Laut Perkiraan Iklim Laut Peningkatan Pengembangan Budidaya Budidaya Perikanan Perikanan Tercapainya Optimalisasi Optimalisasi Pengolahan dan Pengolahan dan Pemasaran produksi Pemasaran Perikanan Produksi Perikanan Peningkatan Pengembangan Sarana Sarana dan dan Prasarana Prasarana Perikanan Tangkap Perikanan Tangkap Peningkatan Pengembangan Sarana Sarana dan dan Prasarana Prasarana Pengawasan Pengawasan Sumberdaya Laut dan Sumberdaya Laut Perikanan dan Perikanan Jumlah Per Urusan Pilihan Bidang


TARGET (4)


100%

503.401.000,00

100%

147.798.000,00

100%

2.054.200.805,00

100%

1.377.002.601,00

100%

525.027.800,00

100%

578.405.500,00

5.185.835.706,00

73


Urusan : Urusan Pilihan Bidang Peternakan SKPD : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2)

01

02

SASARAN

(3) Menurunya Angka Kesakitan dan Kematian Pencegahan dan Serta Penanggulangan Meningkatnya Penyakit Ternak Angka Kelahiran Hewan dan Ternak Peningkatan Peningkatan Penerapan Terapan Program Teknologi Peternakan Teknologi Tepat Guna Inseminasi Buatan Jumlah Per Urusan Pilihan Bidang

TARGET (4)

100%

100%


127.570.000,00

79.220.000,00

206.790.000,00

Urusan : Urusan Pilihan Bidang Perdagangan SKPD : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Bagian Perekonomian Setdakab PLAFON ANGGARAN NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEMENTARA (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) Pemeliharaan dan Sarana dan 1.822.420.000,00 01 Pengembangan Sarana prasarana pasar 100% dan Prasarana Pasar meningkat Terlaksananya Peningkatan Efisiensi Peningkatan 02 Perdagangan dalam Efisiensi 100% 113.072.000,00 Negeri Perdagangan dalam Negeri Terlaksananya Pemantauan Pemantauan Harga dan 03 Harga dan 100% 990.566.000,00 Distribusi Sembako Distribusi Sembako 2.926.058.000,00 Jumlah Per Urusan Pilihan Bidang


74


Urusan : Urusan Pilihan Bidang Perindustrian SKPD : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2)

01

02

SASARAN

(3) Terlaksananya Pengembangan Industri Program Kecil dan Menengah pengembangan (IKM) IKM Penataan Struktur Tertatanya Industri Struktur Industri Jumlah Per Urusan Pilihan Bidang

TARGET (4)


100%

150.000.000,00

100%

35.133.000,00 185.133.000,00

Urusan : Urusan Pilihan Bidang Transmigrasian SKPD : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2)

SASARAN

TARGET

(3) (4) Terlaksananya 01 Transmigrasi Lokal program 100% transmigrasi Jumlah Per Urusan Pilihan Bidang JUMLAH TOTAL DANA URUSAN PILIHAN TOTAL PLAFON SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN URUSAN WAJIB & PILIHAN


PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) (5) 58.000.000,00 58.000.000,00 17.826.998.816,00 257.845.375.331,00

75


4.3

Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi: a.

Belanja Pegawai 1. Untuk

mengantisipasi

tunjangan

keluarga,

Kabupaten

Pesisir

adanya mutasi

Barat

kenaikan

dan pada

gaji

penambahan tahun

berkala, PNSD

2015,

maka

diperhitungkan acress untuk belanja pegawai sebesar tiga persen (3%); 2. Sesuai dengan nota keuangan RAPBN tahun 2015, maka gaji pokok pegawai akan naik sebesar enam persen (6%), oleh karena itu alokasi anggaran belanja pegawai tahun 2015 sudah mengakomodir hal tersebut; 3. Belanja pegawai pada tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp.193.394.078.235,00 atau naik sebesar enam persen (4%) dibandingkan

anggaran

tahun

2014

sebesar

Rp.185.647.956.561,-

b.

Belanja Bunga Seperti pada tahun sebelumnya, Kabupaten Pesisir Barat tidak menganggarkan belanja bunga pada tahun anggaran 2015;


76


c.

Belanja Subsidi Pada Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat tidak mengganggarkan belanja subdisi;

d.

Belanja Hibah Untuk tahun anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menganggarkan belanja hibah sebesar Rp.10.660.000.000,00. Sedangkan pada APBD tahun 2014 tidak dianggarkan untuk belanja hibah;

e.

Belanja Bantuan Sosial Tahun

2015

Pemerintah

menganggarkan

belanja

Kabupaten bantuan

Pesisir sosial

Barat sebesar

Rp.822.800.000,00. Pada tahun anggaran 2014 belanja bantuan sosial tidak dianggarkan oleh pemerintah daerah;

f.

Belanja

Bagi

Hasil

Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota

dan

Pemerintahan Desa Tahun

2015

Pemerintah

menganggarkan

Kabupaten

belanja

provinsi/kabupaten/kota

dan

Pesisir

bagi

Barat

hasil

pemerintahan

desa

telah

kepada sebesar

Rp.405.504.000,00.

g.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja

bantuan

keuangan

merupakan

belanja

yang

dialokasikan untuk pemerintahan pekon/kelurahan. Alokasi


77


anggaran belanja bantuan keuangan pada tahun 2015 menjadi Rp.44.254.401.270,00. Peningkatan pada pos anggaran belanja bantuan keuangan cukup signifikan, karena pada tahun 2014 anggaran yang disediakan hanya Rp.8.820.878.100,00 atau naik sebesar Rp.35.433.523.170,00.

h.

Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga dianggarkan secara rasional dengan sebelumnya telah mempertimbangkan realisasi Tahun 2014 dan akan digunakan untuk estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah kota Bandar Lampung serta tidak biasa/tanggap darurat yang belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD. Alokasi anggaran belanja tidak terduga pada tahun 2015 direncanakan

sebesar

Rp.238.628.539,-

atau

turun

dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp.552.925.725,-.

Sesuai

dengan

proyeksi

kemampuan

keuangan

daerah,

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang telah dirancang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015, maka plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, diformulasikan sebagaimana tersebut dalam Tabel IV.3 di bawah ini:


78


TABEL IV.4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2015

PLAFON ANGGARAN NO

URAIAN

SEMENTARA (Rp.)

(1)

(2)

(3)

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Bunga

-

3

Belanja Subsidi

-

4

Belanja Hibah

5

Belanja Bantuan Sosial

6

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan

193.394.078.235,00

10.660.000.000,00 822.800.000,00

405.504.000,00

Pemerintahan Desa 7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota

44.254.401.270,00

dan Pemerintahan Desa 8

Belanja Tidak Terduga TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG


238.628.539,00 249.775.412.044,00

79


BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 28 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan

daerah

terdiri

dari

penerimaan

pembiayaan

dan

pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup (a) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA); (b) pencairan dana cadangan; (c) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (d) penerimaan pinjaman daerah; (e) penerimaan kembali pemberian pinjaman dan; (f) penerimaan piutang daerah. Pada Tahun Anggaran 2015 penerimaan pembiayaan yang dianggarkan hanya SILPA saja. SILPA Tahun Anggaran 2015 yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2014 mencakup sisa anggaran untuk mendanai

kegiatan

lanjutan,

uang

pihak

ketiga

yang

belum

diselesaikan dan pelampauan target pendapatan daerah.

Selanjutnya pengeluaran pembiayaan meliputi (a) pembentukan dana cadangan; (b) penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; (c) pembayaran pokok utang dan; (d) pemberian pinjaman daerah. Pada Tahun Anggaran 2015 tidak

ada penganggaran untuk

pengeluaran pembiayaan daerah.


80


Target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015 terdapat pada Tabel V.1 di bawah ini: TABEL V.1 RINCIAN PLAFON ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PLAFON ANGGARAN NO

URAIAN

SEMENTARA (Rp)

(1) 1

(2)

(3)

Penerimaan pembiayaan

1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 1.2 Penerimaan Pinjaman daerah 1.3 Penerimaan kembali pemberian pinjaman Anggaran Sebelumnya (SiLPA) (dana bergulir) 1.4 Penerimaan kembali kredit bergulir

7.000.000.000,00 -

1.5 Pengembalian pihak ketiga

-

1.6 Penarikan deposito

-

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 2

-

Pengeluaran pembiayaan

2.1 Penyertaan modal (investasi)/deposito

-

2.2 Pembayaran hutang pokok

-

2.3 Pemberian pinjaman daerah/kredit

-

2.4 Pengembalian pihak ketiga bergulir

-

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN

7.000.000.000,00

NETTO


81


BAB VI PENUTUP

Demikianlah Nota Pengantar Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2015 untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2015.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2015 memuat urusan dari satuan kerja perangkat daerah, dengan istilah pagu definitif ditetapkan setelah Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat.


KHERLANI


82

DAFTAR ISI. BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum - APBD (KUA)... 01

Recommend Documents