DAFTAR ISI. BAB I PENDAHULUAN 01 A Latar Belakang 01 Tujuan Instruksional Umum 02 Tujuan Instruksional Khusus. 02

DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN ………………………………… A Latar Belakang …………………………… Tujuan Instruksional Umum…………… Tujuan Instruksional Khusus …………………………………………….

01 01 02 02

BAB II

PERIZINAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR…………………….. A. Tujuan dan Ruang Lingkup Izin……………………………………….. 1. Izin pemanfaatan tenaga nuklir untuk keperluan .. ………………. 2. Izin pembangunan dan pengoperasian instalasi antara lain …. 3. Izin pemanfaatan bahan nuklir……………………………………… B. Persyaratan Izin…………………………………………………………. 1. Persyaratan Umum…………………………………………………… 2. Persyaratan Khusus………………………………………………….. C. Tata Cara Memperoleh Izin…………………………………………….. D Biaya Izin……………………………………………………………….. E Jangka Waktu Izin………………………………………………………. F Izin Berakhir……………………………………………………………. G. Perubahan Izin…………………………………………………………..

03 03 04 04 04 05 05 05 06 06 07 07 07

BAB III.

PERSYARATAN PERIZINAN BERDASARKAN JENIS PEMANFAATAN A. B. C. D. E.

F.

G. H.

Izin Impor Pesawat Sinar-X . …………………………………………. Izin Impor Zat Radioaktif.................................................................. Izin Penyimpanan ……………………………………………………… 1. Zat Radioaktif............................................................................... 2. Pesawat Sinar-X ......................................................................... Crawler ............................................................................................. 1. Zat Radioaktif .............................................................................. 2. Pesawat Sinar-X.......................................................................... Fotoflourografi .................................................................................. 1. Zat

09 09 10 12 12 13 13 13 16 19 19

Radioaktif...................................................................................... 2. Pesawat Sinar-X …………………………………………………... 3. Logging. ………………………………………………………….. 4. Gauging ...................................................................................... a. Zat Radioaktif ......................................................................... b. Pesawat Sinar-X ………………………………………………. Penelitian………………………………………………………………. 1. Zat Radioaktif Tertutup…………………………………………….. 2. Zat Radioaktif Terbuka .............................................................. 3. Pesawat Sinar-X……………………………………………….. 4. Diagnostik ..................................................................................... 5. Terapi (Teletherapy dan Brachitherapy)........................................ 6. Kedokteran Nuklir......................................................................... Izin Penyimpanan ……………………………………………………….. 1. Pesawat Sinar–X …………………………………………………….. 2. Zat Radioaktif ................................................................................ Izin Impor Alat – Alat Kesehatan Dan Instalatir ............................... 1. Importir Pesawat Sinar-X …………………………………………. 2. Importir Zat Radioaktif ……………………………………………..

21 24 27 27 29 31 31 33 35 38 40 43 46 46 46 48 48 49

Bab IV.

SANKSI ADMINISTRATIF…………………………………………………

53

BAB V.

SURAT IZIN BEKERJA (SIB ) PETUGAS PROTEKSI RADIASI…... A. Dasar hukum ……………………………………………………………. B. Pemberian Surat Keterangan sebagai SIB Sementara …………. C. Persyaratan Ujian Lisensi Petugas Proteksi Radiasi (PPR) baru

54 54 56 57

BAB VI.

PETUNJUK PELAKSANAAN KERJA ( JUKLAK ) DENGAN

i

RADIOAKTIF DAN ATAU SUMBER RADIASILAINNYA……………. Bab I. Pendahuluan ………………………………………………………... Bab II. Prinsip dasar Proteksi Radiasi……………………………………….. Bab III. Pelaksanaan Pekerjaan……………………………………………….. Bab IV. Penanggulangan Keadaan Darurat …………………………………. Bab V. Penutup ………………………………………………………………

60 60 60 61 62 62

ii

PERIZINAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang. Pemanfaatan tenaga nuklir di bidang industri, medis, penelitian dan lain-lain dari hari kehari sudah sangat meluas di Indonesia dan semakin meningkat baik dari segi jumlah maupun jenis peralatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan penggunaan non tenaga nuklir, pemanfaatannya akan dapat menimbulkan bahaya jika faktor keselamatan tidak diperhatikan. Demi keselamatan, keamanan, ketentraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, pemanfaatan tenaga nuklir harus dilakukan secara tepat dan hati-hati serta ditujukan untuk maksud damai dan keuntungan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat harus lebih besar dari resiko yang ditimbulkannya. Untuk itu setiap kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir harus diatur dan diawasi dengan sangat ketat mengingat potensi bahaya yang ditimbulkannya baik untuk pekerja radiasi, masyarakat maupun untuk lingkungan hidup. Pengawasan tenaga nuklir di Indonesia untuk pertama kalinya dilakukan pada Tahun 1964 dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang “ Ketentuan- ketentuan Pokok Tenaga Atom”. Dengan perkembangan zaman dan makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemanfaatan tenaga nuklir, banyak ketentuan dalam Undang-undang tersebut yang sudah tidak sesuai lagi, misalnya wewenang pelaksanaan dan pengawasan atas penelitian pemanfaatan tenaga nuklir yang diberikan dalam satu badan sehingga fungsi pengawasan tidak optimal. Oleh karena itu, dipandang perlu dibuat undang–undang baru tentang ketenaganukliran untuk menggantikan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 wewenang pelaksanaan dan pengawasan dipisahkan dalam dua lembaga yang berbeda untuk menghindari tumpang tindih kegiatan pemanfaatan dan pengawasan dan sekaligus mengoptimalkan pengawasan yang ditujukan untuk lebih meningkatkan keselamatan nuklir.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tersebut dibentuk Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagai badan pengawas dan Badan Tenaga Nuklir Nasional ( BATAN) sebagai badan pelaksana.

Dalam Undang- undang Nomor 10 Tahun 1997 ditetapkan antara lain : Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah membentuk Badan Pengawas yang berada dibawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Presiden, yang bertugas melaksanakan

pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir, selanjutnya di dalam ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas

menyelenggarakan peraturan, perizinan dan inspeksi.

Tujuan Instruksional Umum Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan prosedur perizinan pemanfaatan tenaga nuklir

Tujuan Instruksional Khusus : Setelah mengikuti pelajaran ini peserta diharapkan mampu untuk :  Mengetahui sistem perizinan pemanfaatan tenaga nuklir  Mengetahui persyaratan dan tata cara memperoleh izin pemanfaatan tenaga nuklir  Mengetahui persyaratan mendapatkan Surat Izin Bekerja Petugas Proteksi Radiasi  Mengetahui masa berlaku dan berakhirnya izin pemanfaatan tenaga nuklir

BAB II. PERIZINAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997, Pasal 1

ayat 4 menyebutkan definis

Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian,

pengembangan,

penambangan,

pembuatan,

produksi,

pengangkutan,

penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning dan pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Selanjutnya Pasal 17 ayat (1) menetapkan bahwa setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin , kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dan Pasal 17 ayat (3) menetapkan syarat-syarat dan tata cara perizinan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. A. Tujuan dan Ruang Lingkup Izin. Tujuan utama sistem perizinan adalah : 1. Untuk mengetahui dimana saja kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan di Indonesia, agar dengan demikian kegiatan tersebut dapat diawasi dan dipantau sehingga tidak timbul dampak negatif terhadap pekerja , masyarakat

dan

lingkungan hidup. 2

Untuk mengetahui apakah pemohon izin benar-benar mampu melaksanakan dengan aman dan selamat kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir yang direncanakannya. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir adalah yang mengatur antara lain tentang persyaratan dan tata cara memperoleh izin, jangka waktu izin, kewajiban pemegang izin, inspeksi. Ruang lingkup perizinan pemanfaatan tenaga nuklir menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 meliputi : 1. Izin pemanfaatan tenaga nuklir untuk keperluan:

Diklat Inspektur Pratama TK I-BAPETEN

66

2.

a.

Medis /kesehatan ( diagnostik, terapi, kedokteran nuklir )

b.

Industri (radiografi, gauging, logging, analisa, fluoroskopi bagasi , dll )

c.

Penelitian (fisika, kimia, biologi, pertanian, hidrologi ,dll).

Izin pembangunan dan pengoperasian instalasi antara lain : a.

Irradiator;

b.

Akselerator;

c.

Radioterapi;

d.

Produksi radioisotop;

e.

Pengelolaan limbah radioaktif .

3. Izin pemanfaatan bahan nuklir. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 dijelaskan : a.

Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan tenaga nuklir wajib mendapat izin dari BAPETEN

b.

Izin diberikan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan .

c.

Pemanfaatan tenaga nuklir dengan aktivitas dan paparan radiasi sangat rendah yang tidak membahayakan masyarakat , pekerja dan lingkungan hidup, dikecualikan dari kewajiban izin

d.

Aktivitas dan paparan radiasi sangat rendah yang dikecualikan dari kewajiban mendapat izin diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala BAPETEN 019/Ka- BAPETEN/IV–00 tentang Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir

B. Persyaratan Izin 1.

Persyaratan Umum Pasal 3 PP No. 64 Tahun 2000 menetapkan bahwa persyaratan umum untuk memperoleh izin pemanfaatan tenaga nuklir adalah : a.

Mempunyai izin usaha atau izin lain dari instansi yang bersangkutan ;

b.

Mempunyai fasilitas yang memenuhi persyaratan keselamatan ;

c.

Mempunyai petugas ahli yang memenuhi kualifikasi untuk pemanfaatan tenaga nuklir;

d.

Mempunyai peralatan teknis dan peralatan keselamatan radiasi yang diperlukan untuk pemanfaatan tenaga nuklir ; dan

e.

Mempunyai prosedur kerja yang aman bagi pekerja , masyarakat dan lingkungan hidup .


67

2. Persyaratan Khusus Selanjutnya Pasal 4 menetapkan disamping persyaratan umum tersebut, untuk instalasi yang mempunyai potensi dampak radiologik tinggi diperlukan yaitu : a.

Menyampaikan dokumen Laporan Analisis Keselamatan (LAK);

b.

Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);

c.

Memenuhi persyaratan konstruksi.

Sedangkan persyaratan khusus untuk izin pemanfaatan bahan nuklir adalah

C.

a.

mempunyai sistem pertanggungjawaban dan pengawasan bahan nuklir;

b.

mempunyai sistem proteksi fisik bahan nuklir.

Tata Cara Memperoleh Izin Dalam Pasal 5 dijelaskan hal-hal sebagai berikut : 1.

Permohonan izin diajukan kepada BAPETEN dengan mengisi formulir yang telah ditentukan .

2. 3.

BAPETEN melakukan penilaian terhadap permohonan izin tersebut. Keputusan penilaian permohonan izin diberikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah semua kelengkapan permohonan izin diterima dan memenuhi semua persyaratan.

4.

Untuk instalasi yang mempunyai dampak radiologi tinggi, keputusan penilaian permohonan izin diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah semua kelengkapan permohonan izin diterima dan memenuhi semua persyaratan .

5.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4), BAPETEN belum menerbitkan keputusan, maka dianggap izin disetujui.

6.

Izin sebagaimana dimaksud ayat (5) wajib diterbitkan dan mulai berlaku sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana ayat (3) dan (4).

7.

Untuk memeriksa kebenaran permohonan izin, BAPETEN dapat melakukan verifikasi.

D. Biaya Izin Menurut Pasal 6 tentang biaya izin ditetapkan sebagai berikut : 1.

Setiap izin yang diterbitkan BAPETEN dikenakan biaya .

2.

Besarnya biaya ditentukan berdasarkan tujuan pemanfaatan tenaga nuklir

3.

Besarnya biaya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.


68

Karena adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997, maka biaya izin ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 yang telah diubah dengan PP No. 48 Tahun 2001. E.

Jangka Waktu Izin Dalam Pasal 7 dijelaskan tentang jangka waktu izin sebagai berikut : Izin yang diterbitkan berlaku untuk jangka paling lama 5 (lima) tahun dan dapat

1.

diperpanjang . Jangka waktu izin yang diterbitkan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala

2.

BAPETEN . F.

Izin Berakhir Dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa izin yang dimiliki Pemegang Izin akan berakhir karena : 1.

Jangka waktunya berakhir ;

2.

Pemegang izin perorangan meninggal dunia;

3.

Badan pemegang izin bubar;

4.

Dicabut oleh BAPETEN.

Catatan : Izin yang berakhir karena dicabut oleh BAPETEN dapat disebabkan antara lain : 1.

izin sudah dibekukan karena alasan keselamatan tetapi pemegang izin tetap beroperasi ;

2.

telah terjadi kecelakaan radiasi sehingga menimbulkan korban luka parah dan atau meninggal dunia ;

3.

terjadinya penyimpangan dari tujuan pemanfaatan tenaga nuklir .

G. Perubahan Izin Dalam Pasal 9 dijelaskan perihal perubahan data perzinan sebagai berikut : 1.

Apabila terjadi perubahan data perizinan sebelum izin berakhir, pemegang izin harus segera mengajukan permohonan perubahan terhadap izin yang sudah diterbitkan .

2.

Apabila perubahan menyangkut : a.

Spesifikasi teknik yang mempengaruhi keselamatan, dan atau


69

b.

Perubahan pemegang izin yaitu apabila terjadi pengalihan kepemilikan perusahaan atau instalasi, tidak termasuk perubahan nama pejabat dalam perusahaan atau instalasi harus diajukan sebagai permohonan izin baru.

3.

Instalasi yang mengalami perubahan tersebut diatas tidak boleh dioperasikan sebelum diterbitkan izin baru


70

BAB III. PERSYARATAN PERIZINAN BERDASARKAN JENIS PEMANFAATAN Penjabaran persyaratan perizinan tergantung pada jenis pemanfaatannya, yang meliputi: A.

Izin Impor Pesawat Sinar-X . 1.

Permohonan izin baru Permohonan izin baru diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani diatas meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan : a.

Fotokopi izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang bersangkutan. Izin usaha dapat berupa akte pendirian perusahaan dan SIUP yang menunjukkan jenis kegiatan usaha yang sesuai, dengan melampirkan tentang nama dan jenis pesawat sinar-X yang akan diimpor.

b.

Spesifikasi teknik pesawat sinar-X dari pabrik, disertai dengan sertifikat yang memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

c.

Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) dari Petugas Proteksi Radiasi yang masih berlaku

d.

Surat pernyataan PPR di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,- bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi/perusahaan pemohon.

e.

Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBiNBATAN atau instansi lain yang terakreditasi.

f.

Fotokopi bukti pelayanan film badge/TLD dari P3KRBiN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi sejumlah pekerja radiasi yang akan dicantumkan dalam izin.

g.

Bukti pengesahan dari BAPETEN terhadap petunjuk pelaksanaan kerja (Juklak) pemasangan pesawat sinar-X yang dibuat oleh Petugas Proteksi Radiasi (PPR).

2. Permohonan izin perpanjangan. Permohonan izin perpanjangan diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani di atas meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan : a.

Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) dari Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang masih berlaku

b.

Surat pernyataan PPR di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,- bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi/perusahaan pemohon.

c.

Fotokopi sertifikat kalibrasi Surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBiNBATAN atau instansi lain yang terakreditasi


71

d.

Fotokopi hasil evaluasi film badge/TLD dari P3KRBiN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi sesuai jumlah pekerja radiasi yang akan dicantumkan dalam izin

e.

Laporan distribusi pesawat sinar-X pertriwulan selama setahun.

f.

Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan uji fungsi pesawat sinar-X yang dipasang.

B.

Izin Impor Zat Radioaktif 1.

Permohonan Izin Baru Permohonan izin baru diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan : a.

Fotokopi izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang bersangkutan. Izin usaha dapat berupa akte pendirian perusahaan dan SIUP yang menunjukkan jenis kegiatan usaha yang sesuai, dengan melampirkan nama dan jenis radioaktif yang akan diimpor.

b.

Spesifikasi teknik dari pabrik dan sertifikat yang memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan

c.

Surat Pernyataan Pengembalian Limbah dari pemohon disertai surat keterangan dari pemasok/pabrik bersedia menerima limbah radioaktif

d. Denah tempat penyimpanan sementara zat radioaktif yang memenuhi syarat * . e. Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) dari Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang masih berlaku. f. Surat pernyataan PPR di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,- bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi/perusahaan pemohon. g. Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBiNBATAN atau instansi lain yang terakreditasi. h. Fotokopi bukti pelayanan film badge/TLD dari P3KRBiN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi sesuai jumlah pekerja radiasi yang akan dicantumkan dalam izin. i.

Bukti pengesahan dari BAPETEN terhadap petunjuk pelaksanaan kerja (Juklak) yang dibuat oleh Petugas Proteksi Radiasi (PPR).

2.

Permohonan Izin Perpanjangan. Permohonan izin perpanjangan diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani di atas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan :


72

a.

Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) dari Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang masih berlaku

b.

Surat pernyataan PPR di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,- bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi/perusahaan pemohon. Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBiN-

c.

BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. d.

Fotokopi hasil evaluasi film badge/TLD dari P3KRBiN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi sesuai jumlah pekerja radiasi yang akan dicantumkan dalam izin. Laporan distribusi zat radioaktif pertriwulan selama setahun .

e.

Catatan Setiap pemasukan zat radioaktif ke Indonesia harus mendapat persetujuan BAPETEN Untuk mendapatkan persetujuan pemasukan tersebut dokumen dokumen yang harus dilampirkan adalah:

C.

a.

Shipper’s Declaration for Dangerous Goods

b.

Airway Bill

c.

Invoice.

d.

Packing list

Izin Penyimpanan 1. Zat Radioaktif a.

Permohonan Izin Baru Permohonan

izin

penyimpanan

diajukan

dengan

mengisi

formulir

permohonan izin secara lengkap dan benar yang ditandatangani di atas meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan : 1)

Denah tempat penyimpanan zat radioaktif sementara yang memenuhi syarat *.

2)

Surat pernyataan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,- bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi/perusahaan pemohon.

3)

Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang masih berlaku.

4)

Fotokopi sertifikat kalibrasi surveyemeter yang masih berlaku dari P3KRBiN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis energi radiasi yang digunakan.


73

Bukti pengesahan dari BAPETEN terhadap Petunjuk Pelaksanaan

5)

Kerja (Juklak) Penyimpanan yang dibuat PPR.

b.

Permohonan Izin Perpanjangan. Permohonan perpanjangan izin Penyimpanan diajukan dengan mengisi formulir permohonan izin secara lengkap dan benar yang ditandatangani diatas meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan: 1) Surat pernyataan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,- bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi/perusahaan pemohon. 2) Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang masih berlaku. 3)

Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBiN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. Surveyemeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan.

2.

Pesawat Sinar-X Izin penyimpanan diberikan apabila pesawat disimpan sementara atau rusak tetapi masih dalam perbaikan untuk dipakai lagi (untuk pesawat yang sudah rusak berat dan tidak akan dipergunakan lagi disarankan untuk dihapuskan dari data izin dengan menyampaikan bukti penghapusannya). Tata cara mengajukan izin penyimpanan pesawat sinar-X adalah dengan mengisi formulir permohonan izin penyimpanan secara lengkap dan benar yang ditandatangani diatas meterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah).

D.

Crawler

1. Zat Radioaktif a. Permohonan Izin Baru Permohonan izin baru diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani di atas materai Rp 6000,- (enam ribu rupiah). Dan melampirkan: 1) Fotokopi Izin Usaha atau izin lainnya dari instasi yang bersangkutan, Izin Usaha dapat berupa akte pendirian perusahaan dan SIUP yang menunjukan jenis kegiatan usaha yang sesuai. Diklat Inspektur Pratama TK I-BAPETEN

74

2)

Spesifikasi teknik peralatan dari pabrik dan sertifikat yang memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

3)

Dokumen pemasukan zat radioaktif yang disetujui BAPETEN, yang meliputi: Air Way Bill (udara)/Bill of lading, Invoice, Packing list, dan Shipper’s declaration for dangerous goods.

4)

Sertifikat zat radioaktif termasuk pengontrol (stopper) Crawler, yang meliputi: a) Sertifikat zat radioaktif yang berisi: (1) Uji kontaminasi (wipe test) (2) Uji kebocoran (leak test) b) Tabel peluruhan yang mencantumkan: No. seri zat radioaktif dan Aktivitas zat radioaktif

5)

Surat Pernyataan Pengembalian Limbah dari pemohon disertai surat keterangan dari pemasok.

6)

Rancangan tempat penyimpanan zat radioaktif yang memenuhi syarat.

7) Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi (PPR), AR dan OR yang masih berlaku. Untuk PPR, AR dan OR yang pindah dari instansi/perusahaan lain harus menyertakan: a)

Surat keterangan berhenti bekerja dibuat Pengusaha Instalasi atau pemegang izin.

b) Hasil pemeriksaan kesehatan, meliputi mata, darah dan kulit. c)

Fotokopi hasil evaluasi film badge dari instasi/perusahaan terakhir sebelumnya.

8) Surat pernyataan PPR, AR dan OR di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,- bahwa yang bersangkutan masih bekerja pada instansi/perusahaan pemohon. 9) Sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBIN-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi yang digunakan. 10) Fotokopi bukti pelayanan film badge/TLD badge dari P3KRBIN-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi sesuai dengan jumlah pekerja radiasi yang akan dicantumkan dalam izin. 11) Bukti pengesahan dari BAPETEN terhadap Petunjuk Pelaksanaan Kerja (Juklak) yang dibuat oleh Petugas Proteksi Radiasi.


75

b. Permohonan Izin Perpanjangan Permohonan Izin Perpanjangan diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah). Dan melampirkan: 1)

Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi (PPR), AR dan OR yang masih berlaku. Untuk PPR, AR dan OR yang pindah dari instansi/perusahaan lain harus menyertakan: a) Surat keterangan berhenti bekerja dibuat Pengusaha Instalasi atau pemegang izin. b) Hasil pemeriksaan kesehatan, meliputi mata, darah dan kulit. c) Fotokopi hasil evaluasi film badge dari instasi/perusahaan terakhir sebelumnya.

2)

Surat pernyataan PPR, AR dan OR di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,- bahwa yang bersangkutan masih bekerja pada instansi/perusahaan pemohon.

3)

Sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBIN-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi yang digunakan.

4)

Fotokopi hasil evaluasi flm badge/TLD badge dari P3KRBiN-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi.

5) c.

Tindak lanjut rekomendasi hasil inspeksi BAPETEN.

Pergantian zat radioaktif Apabila zat radioaktif radiasi diganti pada saat izin dan persyaratan masih berlaku, permohonan diajukan dengan melampirkan: 1)

Dokumen pemasukan zat radioaktif yang disetujui BAPETEN, yang meliputi: Air Way Bill (udara)/Bill of lading, Invoice, Packing list, dan Shipper’s declaration for dangerous goods.

2)

Sertifikat zat radioaktif termasuk pengontrol (stopper) Crawler,

yang

meliputi: 

Sertifikat zat radioaktif yang berisi: (1) Uji kontaminasi (wipe test) (2) Uji kebocoran (leak test)

3)

Tabel peluruhan yang mencantumkan: No. seri zat radioaktif dan Aktivitas zat radioaktif.

4)

Keterangan/status zat radioaktif lama/yang diganti.


76

2. Pesawat Sinar-X a. Permohonan Izin Baru Permohonan izin baru diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani di atas materai Rp 6000,- (enam ribu rupiah). Dan melampirkan: 1) Fotokopi Izin Usaha atau izin lainnya dari instasi yang bersangkutan, Izin Usaha dapat berupa akte pendirian perusahaan dan SIUP yang menunjukan jenis kegiatan usaha yang sesuai. 2) Spesifikasi teknik pesawat sinar-X dari pabrik, disertai dengan Sertifikat kesesuaian standar yang berlaku. 3) Dokumen pemasukan pesawat sinar-X yang disetujui BAPETEN yang meliputi: Air Way Bill (udara)/Bill of lading atau EMKL (laut), Invoice, Packing list, Shipper Declaration for Dangerous Goods. 4) Data pengontrol crawler (stopper) yang meliputi: a) Sertifikat zat radioaktif yang berisi: (1) Uji kontaminasi (wipe test) (2) Uji kebocoran (leak test) b) Tabel peluruhan yang mencantumkan: No. seri zat radioaktif, Aktivitas zat radioaktif dan Tanggal aktivitas 5) Foto copy SIB PPR, AR dan OR yang masih berlaku. Untuk PPR, AR dan OR yang pindah dari instansi/perusahaan lain harus menyertakan: a)




6) Surat pernyataan PPR, AR dan OR di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,- bahwa yang bersangkutan masih bekerja pada instansi/perusahaan pemohon. 7) Sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBIN-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi yang digunakan. 8) Fotokopi bukti pelayanan film badge/TLD badge dari P3KRBIN-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. sesuai dengan jumlah pekerja radiasi yang akan dicantumkan dalam izin. 9) Bukti pengesahan dari BAPETEN terhadap Petunjuk Pelaksanaan Kerja (Juklak) yang dibuat oleh Petugas Proteksi Radiasi.


77

b. Permohonan Izin Perpanjangan Permohonan Izin Perpanjangan diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah). Dan melampirkan: 1) Fotokopi SIB PPR, AR dan OR yang masih berlaku. Untuk PPR, AR dan OR yang pindah dari instansi/perusahaan lain harus menyertakan: 2) Surat keterangan berhenti bekerja dibuat Pengusaha Instalasi atau pemegang izin. 3) Hasil pemeriksaan kesehatan, meliputi mata, darah dan kulit. 4) Fotokopi hasil evaluasi film badge dari instasi/perusahaan terakhir sebelumnya. 5) Surat pernyataan PPR, AR dan OR di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,- bahwa yang bersangkutan masih bekerja pada instansi/ perusahaan pemohon. 6) Sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBIN-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi yang digunakan. 7) Fotokopi hasil evaluasi film badge/TLD badge yang terakhir dari P3KRBINBATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. 8) Tindak lanjut rekomendasi hasil inspeksi BAPETEN. c.

Pergantian Tabung Sinar-X Apabila Tabung Sinar-X diganti pada saat izin dan persyaratan masih berlaku, permohonan diajukan dengan melampirkan: 1) Spesifikasi teknik pesawat sinar-X dari pabrik, dan sertifikat yang memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. 2) Dokumen pemasukan pesawat sinar-X yang disetujui BAPETEN yang meliputi: Air Way Bill (udara)/Bill of lading atau EMKL (laut), Invoice, Packing list,Shipper Declaration for Dangerous Goods. 3) Keterangan/status tabung pesawat sinar -X lama

E.

Fotoflourografi Fotoflourografi adalah suatu kegiatan Radiografi yang dalam pelaksanaannya tidak menggunakan film untuk menganalisa/evaluasi hasil radiografi.


78

1. Zat Radioaktif a. Permohonan Izin Baru Permohonan izin baru diajukan dengan mengisi formulir permohonan izin pemanfaatan secara lengkap dan benar ditandatangani diatas meterai Rp 6000,- .Dan melampirkan: 1) Fotokopi Izin Usaha atau izin lainnya dari instasi yang bersangkutan, Izin Usaha dapat berupa akte pendirian perusahaan dan SIUP yang menunjukan jenis kegiatan usaha yang sesuai. 2) Spesifikasi teknik peralatan dari pabrik dan sertifikat yang memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. 3) Dokumen pemasukan zat radioaktif yang meliputi: Air Way Bill (udara)/Bill of lading, Invoice, Packing list, Shipper’s declaration for dangerous. 4) Data zat radioaktif yang meliputi: a) Sertifikat zat radioaktif yang berisi: (1) Uji kontaminasi (wipe test). (2) Uji kebocoran (leak test). b) Tabel peluruhan yang mencantumkan: Nomor seri zat radioaktif dan Aktivitas zat radioaktif. 5) Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang masih berlaku. Untuk

PPR

yang

pindah

dari

instansi/perusahaan

lain

harus

menyertakan. a) Surat keterangan berhenti bekerja dibuat Pengusaha Instalasi atau pemegang izin. b) Hasil pemeriksaan kesehatan, meliputi mata, darah dan kulit. c) Foto copy hasil evaluasi film badge dari instasi/perusahaan terakhir sebelumnya. 6) Surat pernyataan PPR di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,bahwa yang bersangkutan masih bekerja pada instansi/perusahaan pemohon. 7) Sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBINBATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan. 8) Fotokopi bukti pelayanan film badge/TLD badge dari P3KRBIN-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi sesuai dengan jumlah pekerja radiasi yang akan dicantumkan dalam izin.


79

9) Bukti pengesahan dari BAPETEN terhadap Petunjuk Pelaksanaan Kerja (Juklak) yang dibuat oleh Petugas Proteksi Radiasi.

b. Permohonan Izin Perpanjangan Permohonan Izin Perpanjangan diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah). Dan melampirkan: 1) Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang masih berlaku. Untuk

PPR

yang

pindah

dari

instansi/perusahaan

lain

harus

menyertakan. a) Surat keterangan berhenti bekerja dibuat Pengusaha Instalasi atau pemegang izin. b) Hasil pemeriksaan kesehatan, meliputi mata, darah dan kulit. c) Foto copy hasil evaluasi film badge dari instasi/perusahaan terakhir sebelumnya. 2) Surat pernyataan PPR di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,bahwa yang bersangkutan masih bekerja pada instansi/perusahaan pemohon. 3) Sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBINBATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan. 4) Fotokopi hasil evaluasi film badge/TLD badge dari P3KRBIN-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. 5) Tindak lanjut rekomendasi hasil inspeksi BAPETEN. c.

Pergantian zat radioaktif Apabila zat radioaktif radiasi diganti pada saat izin dan persyaratan masih berlaku, permohonan diajukan dengan melampirkan: 1) Dokumen pemasukan zat radioaktif yang meliputi: Air Way Bill (udara)/Bill of lading, Invoice, Packing list, Shipper’s declaration for dangerous. 2) Data zat radioaktif yang meliputi: a) Sertifikat zat radioaktif yang berisi: (1) Uji kontaminasi (wipe test). (2) Uji kebocoran (leak test). b) Tabel peluruhan yang mencantumkan: Nomor seri zat radioaktif dan Aktivitas zat radioaktif.


80

3) Keterangan/status zat radioaktif lama atau yang diganti.

2. Pesawat Sinar-X a. Permohonan Izin Baru Permohonan izin baru diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani di atas materai Rp 6000,- (enam ribu rupiah). Dan melampirkan: 1) Fotokopi Izin Usaha atau izin lainnya dari instasi yang bersangkutan, Izin Usaha dapat berupa akte pendirian perusahaan dan SIUP yang menunjukan jenis kegiatan usaha yang sesuai. 2) Spesifikasi teknis peralatan pesawat sinar-X dari pabrik 3) Dokumen pemasukan pesawat sinar-X yang meliputi: Air Way Bill/Bill of lading atau EMKL, Invoice, dan Packing list. 4) Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang masih berlaku. Untuk PPR yang pindah dari instansi/perusahaan lain harus menyertakan: a)




5) Surat pernyataan PPR di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,bahwa yang bersangkutan

masih bekerja pada instansi/perusahaan

pemohon. 6) Sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBINBATAN atau Instansi lain yang terakreditasi.. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan. 7) Fotokopi bukti pelayanan film badge/TLD badge dari P3KRBIN-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. sesuai dengan jumlah pekerja radiasi yang akan dicantumkan dalam izin. 8) Bukti pengesahan dari BAPETEN terhadap Petunjuk Pelaksanaan Kerja (Juklak) yang dibuat oleh Petugas Proteksi Radiasi. b.

Permohonan Izin Perpanjangan Permohonan Izin Perpanjangan diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah). Dan melampirkan:


81

1)

Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang masih berlaku. Untuk

PPR

yang

pindah

dari

instansi/perusahaan

lain

harus

menyertakan: a) Surat keterangan berhenti bekerja dibuat Pengusaha Instalasi atau pemegang izin. b) Hasil pemeriksaan kesehatan, meliputi mata, darah dan kulit. c) Fotokopi hasil evaluasi film badge dari instansi/perusahaan terakhir sebelumnya. 2)

Surat pernyataan PPR di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,bahwa yang bersangkutan masih bekerja pada instansi/perusahaan pemohon.

3)

Sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBiN-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan.

4)

Fotokopi hasil evaluasi film badge/TLD badge yang terakhir dari P3KRBiN-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi.

c. Pergantian Tabung Sinar-X Apabila Tabung Sinar-X diganti pada saat izin dan persyaratan masih berlaku, permohonan diajukan dengan melampirkan: 1)

Spesifikasi teknis peralatan pesawat sinar-X dari pabrik dan sertifikat yang memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

2)

Dokumen pemasukan pesawat sinar-X yang meliputi: Air Way Bill/Bill of lading atau EMKL, Invoice, dan Packing list.

3)

d.

Keterangan/status tabung pesawat sinar -X lama

Biaya Izin Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 134 Tahun 2000 besarnya biaya izin yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1)

Izin baru

: Rp 300.000 ( per unit per 1 tahun )

2)

Izin perpanjangan : Rp 300.000 ( per unit per 1 tahun )

3)

Keterlambatan paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak izin berakhir dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen ) dari besarnya biaya izin .

4)

Keterlambatan yang melebihi 30 ( tiga puluh ) hari kalender dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku .


82

5)

Biaya izin atas perubahan data ( revisi ) yang tercantum dalam izin dikenakan biaya tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen ).

3.

Logging. a

Permohonan Izin Baru Permohonan izin baru diajukan dengan mengisi formulir permohonan izin secara lengkap dan benar yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000,(enam ribu rupiah) dengan melampirkan : 1)

Fotokopi Izin Usaha atau izin lainnya dari instansi yang bersangkutan, Izin Usaha dapat berupa Akte Pendirian Perusahaan dan SIUP yang menunjukkan jenis kegiatan usaha yang sesuai.

2)

Fotokopi spesifikasi teknik peralatan dari pabrik dan sertifikat yang memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

3)

Dokumen pemasukan zat radioaktif yang disetujui BAPETEN, meliputi : Air Way Bill/Bill of Lading, Invoice, Packing List dan Shipper’s declaration for dangerous goods.

4)

Sertifikat Zat Radioaktif yang meliputi: a) Nomor seri zat radioaktif b) Uji kebocoran (leak test) c) Uji kontaminasi (wipe test/smear test)

5)

Surat Pernyataan Pengembalian Limbah dari pemohon disertai surat keterangan dari pemasok.

6)

Surat Pernyataan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,- bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi/perusahaan pemohon.

7)

Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) dari Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang masih berlaku. Untuk PPR yang pindah dari instansi/perusahaan lain harus menyertakan: a) Surat keterangan berhenti bekerja dibuat Pengusaha Instalasi atau Pemegang Izin. b) Hasil pemeriksaan kesehatan, meliputi mata, darah dan kulit. c) Foto copy hasil evaluasi film badge dari instansi/perusahaan terakhir sebelumnya.

8)

Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBiN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan


83

9)

Fotokopi bukti pelayanan film badge/TLD badge dari P3KRBiN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi, sesuai dengan jumlah pekerja radiasi yang dicantumkan dalam izin.

10)

Bukti pengesahan dari BAPETEN terhadap Petunjuk Pelaksanaan Kerja (Juklak) yang dibuat oleh PPR.

b. Permohonan Izin Perpanjangan Permohonan perpanjangan izin di ajukan dengan mengisi formulir permohonan izin secara lengkap dan benar yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000,(enam ribu rupiah) dengan melampirkan : 1) Surat Pernyataan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) di atas kertas segel atau meterai

Rp.

6000,-

bahwa

yang

bersangkutan

bekerja

pada

instansi/perusahaan pemohon. 2) Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) dari Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang masih berlaku. Untuk PPR yang pindah dari instansi/perusahaan lain harus menyertakan: a) Surat keterangan berhenti bekerja dibuat Pengusaha Instalasi atau Pemegang Izin. b) Hasil pemeriksaan kesehatan, meliputi mata, darah dan kulit. c) Fotokopi hasil evaluasi film badge dari instansi/perusahaan terakhir sebelumnya. 3) Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBiNBATAN atau instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan 4) Fotokopi hasil evaluasi film badge/TLD badge dari P3KRBiN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. 5) Tindak lanjut rekomendasi hasil inspeksi BAPETEN c.

Biaya Izin Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 134 Tahun 2000 besarnya biaya izin yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1) Izin baru


2) Izin perpanjangan : Rp 80.000 ( per unit per 2 tahun ) 3) Keterlambatan paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak izin berakhir dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen ) dari besarnya biaya izin . 4) Keterlambatan yang melebihi 30 ( tiga puluh ) hari kalender dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku .


84

5) Biaya izin atas perubahan data ( revisi )

yang tercantum dalam izin

dikenakan biaya tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen ).


85

4.

Gauging a. Zat Radioaktif 1) Permohonan Izin Baru Permohonan izin baru diajukan dengan mengisi formulir permohonan izin secara lengkap dan benar yang ditandatangani di atas materai Rp 6000,(enam ribu rupiah) dengan melampirkan: a)

Fotokopi Izin Usaha atau izin lainnya dari instansi yang bersangkutan, Izin Usaha dapat berupa Akte Pendirian Perusahaan dan SIUP yang menunjukkan jenis kegiatan usaha yang sesuai.

b) Fotokopi spesifikasi teknik peralatan dari pabrik dan sertifikat yang memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. c)

Dokumen pemasukan zat radioaktif yang disetujui BAPETEN, meliputi: Air Way Bill/Bill of lading, Invoice, Packing List dan Shipper’s declaration for dangerous goods.

d) Fotocopi Sertifikat Zat Radioaktif yang meliputi:

e)

(1)

Nomor seri zat radioaktif

(2)

Uji kebocoran (leak test)

(3)

Uji kontaminasi (wipe test/smear test)

Surat pernyataan pengembalian limbah dari pemohon dan disertai surat keterangan dari pemasok.

f)

Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) dari Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang masih berlaku. Untuk PPR yang pindah dari instansi/perusahaan lain harus menyertakan: (1)

Surat keterangan berhenti bekerja dibuat Pengusaha Instalasi atau Pemegang Izin.

(2)

Hasil pemeriksaan kesehatan, meliputi mata, darah dan kulit.

(3)

Fotokopi hasil evaluasi film badge

dari instansi/perusahaan

terakhir sebelumnya. g) Surat pernyataan PPR di atas kertas segel atau materai Rp. 6000,bahwa

yang

bersangkutan

bekerja

pada

instansi/perusahaan

pemohon. h) Fotokopi Sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBiN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan.


86

i)

Fotokopi bukti pelayanan film badge/TLD badge dari P3KRBiN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi, sesuai dengan jumlah pekerja radiasi yang akan dicantumkan dalam izin.

j)

Bukti pengesahan dari BAPETEN terhadap Petunjuk Pelaksanaan Kerja (Juklak) yang dibuat PPR.

2)

Permohonan Izin Perpanjangan Permohonan Perpanjangan Izin diajukan dengan mengisi formulir permohonan izin secara lengkap dan benar yang ditandatangani di atas materai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan : a)

Surat pernyataan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) di atas kertas segel atau materai Rp. 6000,- bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi/perusahaan pemohon.

b) Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) dari Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang masih berlaku. Untuk PPR yang pindah dari instansi/perusahaan lain harus menyertakan: (1)


(2)


(3)

Fotokopi hasil evaluasi film badge dari instansi/ perusahaan terakhir sebelumnya.

c) Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBiN-BATAN atau instansi yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan. d) Fotokopi hasil evaluasi film badge/TLD badge dari P3KRBiN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. e) Tindak lanjut rekomendasi hasil inspeksi BAPETEN

b.

Pesawat Sinar-X 1) Permohonan Izin Baru Permohonan izin baru diajukan dengan mengisi formulir permohonan izin secara lengkap dan benar yang ditandatangani di atas materai Rp 6000,(enam ribu rupiah), serta melampirkan : a)

Izin Usaha atau izin lainnya dari instansi yang bersangkutan, Izin Usaha dapat berupa Akte Pendirian Perusahaan dan SIUP yang menunjukkan jenis kegiatan usaha yang sesuai.


87

b) Spesifikasi teknik pesawat sinar-X dari pabrik dan sertifikat yang memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. c)

Dokumen pemasukan pesawat sinar X yang disetujui BAPETEN, meliputi : Air Way Bill/Bill of lading, Invoice, dan Packing List.

d) Surat pernyataan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) di atas kertas segel atau materai Rp. 6000,- bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi/perusahaan pemohon. e)

Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) dari Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang masih berlaku. Untuk PPR yang pindah dari instansi/perusahaan lain harus menyertakan: (1)


(2)


(3)

Foto copy hasil evaluasi film badge

dari instasi/perusahaan

terakhir sebelumnya. f)

Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBiN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan

g) Fotokopi bukti pelayanan film badge/TLD badge dari P3KRBiN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi, sesuai dengan jumlah pekerja radiasi yang akan dicantumkan dalam izin. h) Bukti pengesahan dari BAPETEN terhadap Petunjuk Pelaksanaan Kerja (Juklak) yang dibuat PPR.

2) Permohonan Izin Perpanjangan Permohonan Perpanjangan Izin

diajukan dengan mengisi formulir

permohonan izin secara lengkap dan benar yang ditandatangani di atas materai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan : a) Surat pernyataan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) di atas kertas segel atau materai Rp. 6000,- bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi/perusahaan pemohon. b) Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) dari Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang masih berlaku. Untuk PPR yang pindah dari instansi/perusahaan lain harus menyertakan: (1)


(2)



88

(3)

Fotokopi hasil evaluasi film badge dari instansi/perusahaan terakhir sebelumnya.

c) Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBiN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan. d) Fotokopi hasil evaluasi film badge/TLD badge dari P3KRBiN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. e) Tindak lanjut rekomendasi hasil inspeksi BAPETEN.

3)

Biaya Izin Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 134 Tahun 2000 besarnya biaya izin yang ditetapkan adalah sebagai berikut : a)

Izin baru


b) Izin perpanjangan : Rp 80.000 ( per unit per 2 tahun ) c)


d) Keterlambatan yang melebihi 30 ( tiga puluh ) hari kalender dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku . e)


F.

Penelitian 1. Zat Radioaktif Tertutup a

Permohonan Izin Baru Permohonan izin baru

diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap

dan benar yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan : 1) Izin Usaha atau izin lainnya dari instansi yang bersangkutan, Izin Usaha dapat berupa Akte Pendirian Perusahaan dan SIUP yang menunjukkan jenis kegiatan usaha yang sesuai. 2) Spesifikasi teknik peralatan dari pabrik dan dan sertifikat yang memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. 3) Dokumen pemasukan zat radioaktif yang disetujui BAPETEN, meliputi: Air Way Bill/Bill of Lading, Invoice, Packing List dan Shipper’s declaration for dangerous goods. 4) Fotokopi Sertifikat Zat Radioaktif yang meliputi:


89

c) Nomor seri zat radioaktif d) Uji kebocoran (leak test) e) Uji kontaminasi (wipe test/smear test) 5) Surat

pernyataan

pengembalian

limbah

dari

pemohon

disertai

keterangan dari pemasok. 6) Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) dari Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang masih berlaku. Untuk PPR yang pindah dari instansi/perusahaan lain harus menyertakan:

a) Surat keterangan berhenti bekerja dibuat Pengusaha Instalasi atau Pemegang Izin.

b) Hasil pemeriksaan kesehatan, meliputi mata, darah dan kulit. c) Foto copy hasil evaluasi film badge/TLD dari instansi/perusahaan terakhir sebelumnya. 7) Surat pernyataan PPR di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi/perusahaan pemohon. 8) Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBiN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan. 9) Fotokopi bukti pelayanan film badge/TLD badge dari P3KRBIN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi sesuai dengan jumlah pekerja radiasi yang akan dicantumkan dalam izin. 10) Bukti pengesahan dari BAPETEN terhadap Petunjuk Pelaksanaan Kerja (Juklak) yang dibuat oleh PPR. b

Permohonan Izin Perpanjangan Permohonan Perpanjangan Izin diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan :

1) Surat pernyataan PPR di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,(enam

ribu

rupiah)

bahwa

yang

bersangkutan

bekerja

pada

instansi/perusahaan pemohon.

2) Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) dari Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang masih berlaku. Untuk PPR yang pindah dari instansi/perusahaan lain harus menyertakan:


b) Hasil pemeriksaan kesehatan, meliputi mata, darah dan kulit.


90

c) Fotokopi hasil evaluasi film badge/TLD dari instansi/ perusahaan terakhir sebelumnya.

3) Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBiN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan.

4) Tindaklanjut rekomendasi hasil inspeksi BAPETEN.

2.

Zat Radioaktif Terbuka a

Permohonan Izin Baru Permohonan izin diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan : 1) Izin Usaha atau izin lainnya dari instansi yang bersangkutan, Izin Usaha dapat berupa Akte Pendirian Perusahaan dan SIUP yang menunjukkan jenis kegiatan usaha yang sesuai. 2) Dokumen pemasukan zat radioaktif yang disetujui BAPETEN, meliputi: Air Waybill/Bill of Lading, Invoice, Packing List dan Shipper’s declaration for dangerous goods. 3) Data zat radioaktif yang meliputi : nama dan senyawanya, aktivitas, tanggal aktivitas dan jumlah pemakaian dalam satu tahun. 4) Metode pengelolaan limbah zat radioaktif cair. 5) Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) dari Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang masih berlaku. Untuk PPR yang pindah dari instansi/perusahaan lain harus menyertakan:


b) Hasil pemeriksaan kesehatan, meliputi mata, darah dan kulit. c) Fotokopi hasil evaluasi film badge/TLD dari instansi/ perusahaan terakhir sebelumnya. 6) Surat pernyataan PPR di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,(enam ribu rupiah) bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi/perusahaan pemohon. 7) Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBiN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan


91

8) Fotokopi bukti pelayanan film badge/TLD badge dari P3KRBiN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi sesuai dengan jumlah pekerja radiasi yang akan dicantumkan dalam izin. 9) Bukti pengesahan dari BAPETEN terhadap Petunjuk Pelaksanaan Kerja (Juklak) yang dibuat PPR. b

Permohonan Izin Perpanjangan Permohonan perpanjangan izin diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan : 8) Surat pernyataan PPR di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,(enam

ribu

rupiah)

bahwa

yang

bersangkutan

bekerja

pada

instansi/perusahaan pemohon. 9) Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) dari Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang masih berlaku. Untuk PPR yang pindah dari instansi/perusahaan lain harus menyertakan:


b) Hasil pemeriksaan kesehatan, meliputi mata, darah dan kulit. c) Fotokopi hasil evaluasi film badge/TLD dari instansi/ perusahaan terakhir sebelumnya. 10) Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBiN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan. 11) Fotokopi bukti pelayanan film badge/TLD badge dari P3KRBiN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi sesuai dengan jumlah pekerja radiasi yang akan dicantumkan dalam izin. 12) Tindaklanjut rekomendasi hasil inspeksi BAPETEN

3.

Pesawat Sinar-X a

Permohonan Izin Baru Permohonan izin diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani di atas materai Rp 6000,- (enam ribu Rupiah) dengan melampirkan :


92

1)

Izin Usaha atau izin lainnya dari instansi yang bersangkutan, Izin Usaha dapat berupa Akte Pendirian Perusahaan dan SIUP yang menunjukkan jenis kegiatan usaha yang sesuai.

2)

Spesifikasi teknik pesawat sinar-X dari pabrik disertai dengan sertifikat yang memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

3)

Dokumen pemasukan pesawat sinar-X yang disetujui BAPETEN, meliputi : Air Waybill/Bill of lading, Invoice, dan Packing List.

4)

Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) dari Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang masih berlaku. Untuk PPR yang pindah dari instansi/perusahaan lain harus menyertakan: 







Fotokopi hasil evaluasi film badgeTLD dari instasi/perusahaan terakhir sebelumnya.

5)

Surat pernyataan PPR di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,(enam

ribu

rupiah)

bahwa

yang

bersangkutan

bekerja

pada

instansi/perusahaan pemohon.

6)

Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBiN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan.

7) Fotokopi bukti pelayanan film badge / TLD badge dari P3KRBiN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi sesuai dengan jumlah pekerja radiasi yang akan dicantumkan dalam izin.

8) Bukti pengesahan dari BAPETEN terhadap Petunjuk Pelaksanaan Kerja (Juklak) yang dibuat PPR.

b

Permohonan Izin Perpanjangan Permohonan Perpanjangan Izin diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan : 3)

Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) dari Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang masih berlaku. Untuk PPR yang pindah dari instansi/perusahaan lain harus menyertakan:


b) Hasil pemeriksaan kesehatan, meliputi mata, darah dan kulit. Diklat Inspektur Pratama TK I-BAPETEN

93

c) Fotokopi hasil evaluasi film badge / TLD dari instansi/ perusahaan terakhir sebelumnya. 4)

Surat pernyataan PPR di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,(enam

ribu

rupiah)

bahwa

yang

bersangkutan

bekerja

pada

instansi/perusahaan pemohon. 5)

Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBiN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis energi dan sumber radiasi yang digunakan.

6)

Untuk pesawat sinar-X yang baru agar dilampirkan :

a) Spesifikasi teknik pesawat sinar-X dari pabrik disertai dengan sertifikat yang memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

b) Dokumen pemasukan pesawat sinar-X yang disetujui BAPETEN, meliputi : Air Way Bill/Bill of Lading, Invoice, dan Packing List 7)

Fotokopi hasil evaluasi film badge/TLD badge yang terakhir dari P3KRBiN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. 8)

c

Tindaklanjut rekomendasi hasil inspeksi BAPETEN.

Biaya Izin Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 134 Tahun 2000 besarnya biaya izin yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1)

Izin baru

:

a) Instansi Pemerintah : Rp 150.000 ( per izin per 2 tahun ) b) Instansi swasta 2)

: Rp 300.000,- ( per izin per 2 tahun )

Izin perpanjangan :

a) Instansi Pemerintah : Rp 150.000 ( per izin per 2 tahun ) b) Instansi swasta 3)

: Rp 300.000,- ( per izin per 2 tahun )


4)

Keterlambatan yang melebihi 30 ( tiga puluh ) hari kalender dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

5)



94

4.

Diagnostik a

Permohonan Izin Baru Permohonan izin baru diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan: 1) Fotokopi Izin pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan setempat (tidak berlaku untuk RS Pemerintah) 2) Dokumen pemasukan pesawat sinar-X. Pesawat harus diimpor oleh importir yang telah mempunyai izin dari BAPETEN. 3) Spesifikasi teknis pesawat sinar X dari pabrik, disertai dengan Sertifikat uji kebocoran dari pabrik .yang memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan 4) Berita acara uji fungsi dan hasil pengukuran paparan radiasi disekitar ruang instalasi radiasi yang dilakukan oleh Petugas Proteksi Radiasi (PPR) instalatir yang memasang alat tersebut dan telah mempunyai izin dari BAPETEN 5) Denah ruangan dengan ukuran minimum 4 x 3 x 2,8 m tidak termasuk ruang operator dan tebal dinding 15 cm beton atau 25 cm tembok atau setara 2 mm Pb. Untuk pesawat sinar-X gigi minimum 3 x 2 x 2,8 m 6) Fotokopi ijazah dan SIB ( Surat Izin Bekerja ) PPR ( Petugas Proteksi Radiasi ) . 7) Fotokopi ijazah dan atau sertifikat penataran radiologi untuk pekerja radiasi. 8) Surat pernyataan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) diatas segel atau materai Rp.6000,- ( enam ribu rupiah ) bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi / perusahaan pemohon 9) Fotokopi bukti pelayanan film badge dari BPFK Depkes atau P3KR BiN BATAN atau instansi lain yang terakreditasi sesuai

jumlah pekerja

radiasi yang akan dicantumkan dalam izin

b. Permohonan Izin Perpanjangan. Permohonan izin perpanjangan diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani di atas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah ) dengan melampirkan :


95

1) Denah ruangan dengan ukuran minimum 4 x 3 x 2,8 m tidak termasuk ruang operator dan tebal dinding 15 cm beton atau 25 cm tembok atau setara 2 mm Pb. Untuk pesawat sinar-x gigi minimum 3 x 2 x 2,8 m 2) Fotokopi

ijazah dan SIB ( Surat Izin Bekerja ) PPR ( Petugas Proteksi

Radiasi ) . 3) Fotokopi ijazah dan atau sertifikat penataran radiologi untuk pekerja radiasi. 4) Surat pernyataan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) diatas segel atau materai Rp.6000,- ( enam ribu rupiah ) bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi / perusahaan pemohon 5) Fotokopi hasil evaluasi film badge yang terakhir diterima dari BPFK Depkes atau P3KRBiN BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. 6) Tindak lanjut rekomendasi hasil inspeksi BAPETEN. c. Biaya Izin Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 134 Tahun 2000 besarnya biaya izin yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1) Izin baru

:

a) Instansi Pemerintah : Rp 40.000 ,-( per unit per 2 tahun ) b) Instansi swasta

: Rp.80.000,- ( per unit per 2 tahun )

2) Izin perpanjangan :

a) Instansi Pemerintah : Rp 40.000 ,-( per unit per 2 tahun ) b) Instansi swasta


3) Keterlambatan paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak izin berakhir dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen ) dari besarnya biaya izin . 4) Keterlambatan yang melebihi 30 ( tiga puluh ) hari kalender dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku . 5) Biaya izin atas perubahan data ( revisi )


dikenakan biaya tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen ). 5.

Terapi (Teletherapy dan Brachitherapy) a. Permohonan izin baru

Permohonan izin baru diajukan dalam dua tahap : 1) Permohonan Persetujuan Konstruksi diajukan dengan melampirkan:


96

a) Gambar disain ruangan (blue print/cetak biru) skala 1:50 dengan penampang lintang minimum 3 buah penampang disertai dengan perhitungan ketebalan dinding b) Data teknis dan spesifikasi peralatan antara lain : merek alat, tipe dan nomor seri, aktifitas, sertifikat alat dan sumber yang memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. c) Dokumen Program Jaminan Kualitas (PJK) tahap konstruksi 2) Permohonan izin pemanfaatan radioterapi diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani di atas materai Rp 6000,(enam ribu rupiah) dengan melampirkan: a)

Fotocopy Izin usaha / pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan setempat (tidak berlaku untuk RS pemerintah)

b) Dokumen pemasukan

peralatan terapi yang disetujui BAPETEN

meliputi Air Way Bill/Bill Of Lading, Invoice,Packing List dan Shipper’s Declaration for Dangerous Goods . c)

Surat pernyataan pengembalian limbah dari pemohon disertai surat keterangan dari pemasok .

d) Berita Acara uji fungsi alat tersebut dari instalatir yang berkemampuan /kompeten dan sudah mempunyai izin dari BAPETEN serta hasil pengukuran paparan radiasi disekitar ruang instalasi radiasi yang dilakukan Petugas Proteksi Radiasi (PPR). e)

Fotokopi ijazah / Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi yang masih berlaku.

f)

Fotokopi

ijazah dan sertifikat penataran Radioterapi untuk pekerja

radiasi g) Surat pernyataan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) diatas segel atau materai Rp.6000,- ( enam ribu rupiah ) bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi / perusahaan pemohon h) Fotokopi Sertifikat kalibrasi Surveymeter dan keluaran radiasi/ out put sumber radiasi terapi yang masih berlaku dari P3KR BIN BATAN atau nnstansi lain yang terakreditasi. i)

Fotokopi bukti pelayanan film badge dari BPFK Depkes atau P3KRBIN BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. sesuai jumlah pekerja radiasi yang akan dicantumkan dalam izin.

j)

Program Jaminan Kualitas (PJK) dan Laporan Analisis Keselamatan (LAK) yang harus mendapat persetujuan


BAPETEN

97

k) Bukti pengesahan dari BAPETEN terhadap petunjuk pelaksanaan kerja (Juklak) Proteksi Radiasi yang dibuat oleh Petugas Proteksi Radiasi.

b. Permohonan Izin Perpanjangan. Permohonan izin perpanjangan diajukan dengan mengisi

formulir secara

lengkap dan benar yang ditandatangani diatas materai Rp 6.000,-

(enam

ribu rupiah).dengan melampikan : 1) Fotokopi ijazah / Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi yang masih berlaku. 2) Fotokopi

ijazah dan sertifikat penataran Radioterapi untuk pekerja

radiasi 3) Surat pernyataan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) diatas segel atau materai Rp.6000,- ( enam ribu rupiah ) bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi / perusahaan pemohon 4) Fotokopi Sertifikat kalibrasi Surveymeter dan keluaran radiasi/ out put sumber radiasi terapi yang masih berlaku dari P3KR BIN BATAN atau nnstansi lain yang terakreditasi.. 5) Fotokopi hasil evaluasi film badge dari BPFK Depkes atau P3KRBIN BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. sesuai jumlah pekerja radiasi yang akan dicantumkan dalam izin 6) Untuk sumber baru agar dilampirkan : a) Dokumen pemasukan peralatan terapi yang disetujui BAPETEN meliputi Air Way Bill/Bill Of Lading, Invoice,Packing List dan Shipper’s Declaration for Dangerous Goods . b) Surat pernyataan pengembalian limbah dari pemohon disertai surat keterangan dari pemasok . c) Berita Acara uji fungsi alat tersebut dari instalatir yang berkemampuan /kompeten dan sudah mempunyai izin dari BAPETEN serta hasil pengukuran paparan radiasi disekitar ruang instalasi radiasi yang dilakukan Petugas Proteksi Radiasi (PPR). 7) Tindak lanjut rekomendasi hasil inspeksi BAPETEN.

c.

Biaya Izin


98

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 134 Tahun 2000 besarnya biaya izin yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1) Izin baru : a)

Instansi Pemerintah : Rp 400.000 ,-( per unit per 2 tahun )

b) Instansi swasta


2) Izin perpanjangan : (a) Instansi Pemerintah : Rp 400.000 ,-( per unit per 2 tahun ) (b) Instansi swasta


3) Keterlambatan paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak izin berakhir dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen ) dari besarnya biaya izin . 4) Keterlambatan yang melebihi 30 ( tiga puluh ) hari kalender dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku . 5) Biaya izin atas perubahan data ( revisi ) yang tercantum dalam izin dikenakan biaya tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen ). 6. Kedokteran Nuklir. a. Permohonan Izin Baru Permohonan izin baru diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani diatas materai Rp 6.000,-

(enam ribu rupiah)

dengan melampirkan:

1) Fotokopi Izin usaha / pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan setempat (tidak berlaku untuk RS pemerintah)

2) Gambar/denah instalasi secara keseluruhan (Ruang kerja termasuk pengelolaan limbah) , yang meliputi

Ukuran, tebal dan bahan dinding

serta sarana kerja dan sistem keselamatan

3) Dokumen pemasukan /pengiriman zat radioaktif yang telah disetujui BAPETEN.

4) Data zat radioaktif yang meliputi nama dan senyawanya, aktivitas dan jumlah pemakaian dalam satu tahun

5) Fotokopi ijazah dan Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi ( PPR ) yang masih berlaku .

6) Fotokopi ijazah dan sertifikat penataran Kedokteran Nuklir untuk pekerja radiasi

7) Surat pernyataan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) diatas segel atau materai Rp.6000,- ( enam ribu rupiah ) bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi / perusahaan pemohon


99

8) Fotokopi

sertifikat kalibrasi alat ukur radiasi dan kontaminasi yang

masih berlaku dari P3KR BiN BATAN atau nnstansi lain yang terakreditasi.. 9) Fotocopi bukti pelayanan film badge dari BPFK Depkes atau P3KR BiN BATAN atau nnstansi lain yang terakreditasi sesuai jumlah pekerja radiasi yang akan dicantumkan dalam izin ... 10) Bukti pengesahan dari BAPETEN terhadap petunjuk pelaksanaan kerja (Juklak) Proteksi Radiasi yang dibuat oleh Petugas Proteksi Radiasi ( PPR ). b

Permohonan Izin perpanjangan. Permohonan perpanjangan izin diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani diatas materai Rp 6.000,-

(enam

ribu rupiah)dengan melampikan : 1) Data zat radioaktif yang meliputi nama dan senyawanya, aktivitas dan jumlah pemakaian dalam satu tahun 2) Fotokopi ijazah dan Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi (PPR)yang masih berlaku . 3) Fotokopi

ijazah dan

sertifikat penataran

Kedokteran Nuklir

untuk

pekerja radiasi 4)

Surat pernyataan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) diatas segel atau materai Rp.6000,- ( enam ribu rupiah ) bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi / perusahaan pemohon

5) Fotokopi sertifikat kalibrasi alat ukur radiasi dan kontaminasi yang masih berlaku dari P3KRBiN-BATAN atau nnstansi lain yang terakreditasi 6) Fotokopi hasil evaluasi film badge dari BPFK Depkes atau P3KRBiNBATAN atau nnstansi lain yang terakreditasi sesuai jumlah pekerja radiasi yang akan dicantumkan dalam izin 7) Laporan penggunaan zat radioaktif pertahun 8) Tindak lanjut rekomendasi hasil inspeksi BAPETEN. c

Biaya Izin Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 134 Tahun 2000 besarnya biaya izin yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1) Izin baru


:

100

Instansi Pemerintah: Rp 180.000 ,-( per izin per 1 tahun )

a)

b) Instansi swasta

: Rp.400.000,- ( per izin per 1 tahun )

2) Izin perpanjangan : Instansi Pemerintah : Rp 180.000,-( per izin per 1 tahun )

a)

b) Instansi swasta

: Rp.400.000,- (per izin per 1 tahun )

3) Keterlambatan paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak izin berakhir dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen ) dari besarnya biaya izin . 4) Keterlambatan yang melebihi 30 ( tiga puluh ) hari kalender dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku . 5) Biaya izin atas perubahan data ( revisi ) yang tercantum dalam izin dikenakan biaya tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen ).

G.

Izin Penyimpanan 1. Pesawat Sinar–X Izin penyimpanan diberikan apabila pesawat disimpan sementara atau rusak tetapi masih akan diperbaiki lagi untuk dipakai (untuk pesawat yang sudah rusak berat dan tidak akan dipergunakan lagi disarankan untuk dihapuskan dari data izin dengan menyampaikan bukti penghapusannya ). Tata cara mengajukan izin penyimpanan pesawat sinar-x adalah dengan mengisi formulir permohonan izin penyimpanan

secara lengkap dan benar, ditandatangani

diatas

meterai

Rp.6000,- ( enam ribu rupiah )

2. Zat Radioaktif a Permohonan Izin Baru Permohonan izin baru diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani diatas materai Rp 6.000,-

(enam ribu rupiah)

dengan melampirkan:

1) Denah tempat penyimpanan zat radioaktif sementara yang memenuhi syarat .

2) Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) PPR yang masih berlaku 3) Surat pernyataan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) diatas segel atau materai Rp.6000,- ( enam ribu rupiah ) bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi / perusahaan pemohon


101

4) Fotokopi sertifikat kalibrasi alat ukur radiasi dan kontaminasi yang masih berlaku dari P3KRBiN-BATAN

5) Prosedur Kerja Penyimpanan zat radioaktif b

Permohonan Izin perpanjangan. Permohonan izin perpanjangan diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).

1) Denah tempat penyimpanan zat radioaktif sementara yang memenuhi syarat .

2) Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) PPR yang masih berlaku 3) Surat pernyataan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) diatas segel atau materai Rp.6000,- ( enam ribu rupiah ) bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi / perusahaan pemohon

4) Fotokopi sertifikat kalibrasi alat ukur radiasi dan kontaminasi yang masih berlaku dari P3KRBiN-BATAN

c

Biaya Izin Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 134 Tahun 2000 besarnya biaya izin yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1) Izin baru a)

:

Zat radioaktif : Rp 165.000 ,-( per izin per 5 tahun )

b) Limbah radioaktif : Rp.330.000,- ( per izin per 5 tahun ) c)

Sumber radioaktif : Rp.165.000,- ( per izin per 5 tahun )

2) Izin perpanjangan : a)

Zat radioaktif : Rp 165.000 ,-( per izin per 5 tahun )

b) Limbah radioaktif : Rp.330.000,- ( per izin per 5 tahun ) c)

Sumber radioaktif : Rp.165.000,- ( per izin per 5 tahun )

3) Keterlambatan paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak izin berakhir dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen ) dari besarnya biaya izin .

4) Keterlambatan yang melebihi 30 ( tiga puluh ) hari kalender dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

5) Biaya izin atas perubahan data ( revisi ) yang tercantum dalam izin dikenakan biaya tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen ).


102

H. Izin Impor Alat – Alat Kesehatan Dan Instalatir 1. Importir Pesawat Sinar-X . a

Permohonan izin baru Permohonan izin baru diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan :

1) Fotokopi Surat IUPAK ( Izin Usaha Pedagang Alat Kesehatan ) dari Depkes , Dirjen Pelayanan Kefamasian dan Alat Kesehatan, lengkap dengan Addendumnya yang berisi tentang nama dan jenis pesawat sinar-x yang akan diimpor/ diperdagangkan

2) Spesifikasi teknik pesawat sinar X dari pabrik, disertai dengan Sertifikat yang memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan

3) Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) dari Petugas Proteksi Radiasi yang masih berlaku

4) Surat pernyataan PPR di atas kertas segel atau materai Rp. 6000,bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi/perusahaan pemohon.

5) Fotokopi Sertifikat kalibrasi Surveymeter yang masih berlaku dari P3KR BiN BATAN atau instansi lain yang terakreditasi.

6) Fotokopi bukti pelayanan film badge dari BPFK Dep Kes atau P3 KR BiN BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi sejumlah pekerja radiasi yang akan dicantumkan dalam izin

7) Bukti pengesahan dari BAPETEN terhadap petunjuk pelaksanaan kerja (Juklak) pemasangan pesawat sinar-x

yang dibuat oleh Petugas

Proteksi Radiasi.


103

b

Permohonan izin perpanjangan. Permohonan izin perpanjangan diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani di atas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan :



3) Apabila ada tambahan jenis alat baru agar dilampirkan Addendum terbaru yang memuat data alat baru tersebut.

4) Fotokopi Sertifikat kalibrasi Surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBiN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi

5) Fotokopi hasil evaluasi film badge dari BPFK Depkes atau P3KRBiNBATAN atau instansi lain yang terakreditasi sesuai jumlah pekerja radiasi yang akan dicantumkan dalam izin

6) Laporan distribusi pesawat sinar-x pertriwulan selama setahun. 7) Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan uji fungsi pesawat sinar x yang dipasang

2. Importir Zat Radioaktif a

Permohonan izin baru Permohonan izin baru diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan :

1) Fotokopi Surat IUPAK ( Izin Usaha Pedagang Alat Kesehatan ) dari Depkes , Dirjen Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, lengkap dengan Addendumnya yang berisi tentang nama dan jenis pesawat sinar-x yang akan diimpor/ diperdagangkan

2) Spesifikasi teknik dari pabrik, disertai dengan Sertifikat yang memenuhi keselamatan yang ditetapkan

3) Surat Pernyataan Pengembalian Limbah dari importir disertai surat keterangan kesediaan pemasok untuk menerima limbah

4) Denah tempat penyimpanan sementara zat radioaktif yang memenuhi syarat *


104



7) Fotokopi Sertifikat kalibrasi Surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBiN-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi

8) Fotokopi bukti pelayanan film badge dari BPFK Dep Kes atau P3KRBiNBATAN atau Instansi lain yang terakreditasi sesuai jumlah pekerja radiasi yang akan dicantumkan dalam izin

9) Bukti pengesahan dari BAPETEN terhadap petunjuk pelaksanaan kerja (Juklak) Pengangkutan yang dibuat oleh Petugas Proteksi Radiasi. b

Permohonan izin perpanjangan. Permohonan izin perpanjangan diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani di atas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan : 1) Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) dari Petugas Proteksi Radiasi yang masih berlaku 2) Surat pernyataan PPR di atas kertas segel atau materai Rp. 6000,bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi/perusahaan pemohon 3) Fotokopi Sertifikat kalibrasi Surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBiN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi 4) Fotokopi hasil evaluasi film badge dari BPFK Dep Kes atau P3KRBiNBATAN atau Instansi lain yang terakreditasi sesuai jumlah pekerja radiasi yang akan dicantumkan dalam izin 5) Laporan distribusi zat radioaktif pertriwulan selama setahun .

Catatan Setiap pemasukan zat radioaktif ke Indonesia harus mendapat persetujuan BAPETEN Untuk mendapatkan persetujuan pemasukan tersebut dokumen dokumen yang harus dilampirkan adalah: 1) Shipper Declaration for Dangerous Goods 2) Invoice 3) Packing List 4) Air Way Bill / Bill of Lading * Syarat Denah ruangan peyimpanan sementara adalah :


105

1) Bebas : banjir ,kebakaran , pencurian ,gempa , dll 2) Lengkap dengan tanda dan tulisan bahaya radiasi. c

Biaya Izin Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 134 Tahun 2000 besarnya biaya izin yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1) Izin baru: a)

Instansi Pemerintah: Rp 500.000 ,-( per izin per 1 tahun )

b) Instansi swasta

: Rp.1.000.000,- ( per izin per 1 tahun )

2) Izin perpanjangan : a)

Instansi Pemerintah : Rp 500.000,-( per izin per 1 tahun )

b) Instansi swasta

: Rp.1000.000,- (per izin per 1 tahun )

3) Keterlambatan paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak izin berakhir dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen ) dari besarnya biaya izin . 4) Keterlambatan yang melebihi 30 ( tiga puluh ) hari kalender dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku . 5) Biaya izin atas perubahan data ( revisi )


dikenakan biaya tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen ).


106

BAB IV. SANKSI ADMINISTRATIF Dalam Pasal 14 dijelaskan tentang sanksi yang akan diberikan kepada : 1. BAPETEN memberikan peringatan tertulis kepada pemegang izin yang tidak lagi memenuhi syarat dan atau kewajiban yang ditentukan

dalam pasal 3, 4, 9,10

Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2000 . 2. Jangka waktu peringatan tertulis adalah 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan peringatan , dan dapat diperpanjang selama 2 (dua ) kali apabila dianggap perlu. 3. Apabila peringatan tertulis tetap tidak diindahkan, BAPETEN dapat membekukan izin selama 30 (tiga puluh) hari sejak perintah pembekuan dikeluarkan. 4. Apabila pemegang izin tetap tidak mengindahkan peringatan pembekuan izin, maka izin dapat dicabut oleh BAPETEN. Dalam Pasal 15 dijelaskan tentang pembekuan izin langsung atau pencabutan izin sebagai berikut : 1. BAPETEN dapat langsung membekukan izin pemanfaatan tenaga nuklir tanpa melalui peringatan tertulis terlebih dahulu apabila pemegang izin tidak lagi memenuhi persyaratan pada Pasal 3,

4, 9, 10 yang menimbulkan bahaya radiasi terhadap

keselamatan pekerja, masyarakat dan atau lingkungan. 2. Apabila pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak memenuhi persyaratan, izin akan dicabut oleh BAPETEN Dalam Pasal 16 tentang Ketentuan Pidana dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban memiliki izin bagi perorangan / badan yang memanfaatkan tenaga nuklir diancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tentang Ketenaganukliran . BAB V. SURAT IZIN BEKERJA (SIB ) PETUGAS PROTEKSI RADIASI

A.

Dasar hukum 1. Pasal 19 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran menetapkan, setiap petugas yang bekerja didalam instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan radiasi pengion wajib memiliki izin yang persyaratannya diatur oleh Badan Pengawas.


107

2. Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 17/Ka-BAPETEN/IX/99, tentang Persyaratan Untuk Memperoleh Izin Bagi Petugas Pada Instalasi Nuklir Dan Instalasi Yang Memanfaatkan Radiasi Pengion disebutkan antara lain: a. Petugas Proteksi Radiasi (PPR) adalah petugas yang ditunjuk oleh pengusaha instalasi nuklir atau instalasi lainnya yang memanfaatkan radiasi pengion yang dinyatakan mampu oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir untuk melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan persoalan proteksi radiasi. b. Setiap instalasi nuklir atau instalasi lainnya yang memanfaatkan tenaga nuklir harus mempunyai sekurang –kurangnya seorang Petugas Proteksi Radiasi.. c.

Petugas yang akan bertindak sebagai PPR harus mengikuti dan lulus kursus yang dibuktikan dengan sertifikat kursus dari lembaga kursus yang telah diakreditasi oleh BAPETEN, untuk selanjutnya diuji oleh BAPETEN untuk membuktikan kualifikasinya.

d. Petugas yang lulus ujian diberikan Surat Izin Bekerja ( SIB) sebagai PPR oleh BAPETEN yang berlaku untuk jangka waktu 5 ( lima ) Tahun. e. SIB tersebut hanya dapat diperpanjang setelah PPR mengikuti program rekualifikasi tersebut selama masa berlaku SIB . Untuk PPR bidang Kesehatan (Terapi dan

Kedokteran Nuklir ) harus mengikuti Rekualifikasi minimum 2

(dua ) kali . f.

Bagi PPR yang tidak mengikuti program rekualifikasi tersebut maka pada waktu perpanjangan SIB

diwajibkan menempuh prosedur mendapatkan SIB baru

dengan mengikuti ujian SIB sebagaimana PPR baru . 3. Keputusan Kepala BAPETEN

Nomor 17 rev.1/Ka –BAPETEN /IV-01 tentang

perubahan S.K. Ka BAPETEN Nomor17/Ka-BAPETEN/IX/99 sebagai berikut :

a.

Petugas yang memiliki SIB yang masa berlakunya habis sejak ditetapkan berlakunya Keputusan Ka.BAPETEN Nomor 17/Ka-BAPETEN/IX/99 harus melaksanakan

rekualifikasi paling sedikit 1

( satu ) kali sampai dengan 31

Oktober 2004.

b.

Petugas yang memiliki SIB yang habis masa berlakunya setelah tanggal 31 Oktober 2004, hurus mengikuti rekualifikasi paling sedikit 2 ( dua ) kali.

c.

Khusus PPR yang

mempunyai SIB pesawat sinar-X diagnostik

harus

mengikuti Rekualifikasi paling sedikit 1 ( satu ) kali selama masa berlakunya SIB .

d. Gradasi PPR, sesuai bidang tugasnya PPR dibedakan dalam bidang 1) Kesehatan (a) Pesawat sinar –X diagnostik


108

(b) Terapi dan Kedokteran Nuklir. Untuk PPR Terapi dan Kedokteran Nuklir boleh menjadi PPR pesawat sinar-X diagnostik, tetapi tidak boleh sebaliknya. 2)

Industri / Teknik/ Penelitian

3) Instalasi Nuklir.

e.

Persyaratan peserta ujian 1)

Persyaratan untuk mengikuti ujian sebagai PPR bidang kesehatan Terapi dan Kedokteran Nuklir, bidang Industri/ Teknik/ Penelitian, atau bidang Instalasi Nuklir adalah sebagai berikut: Berijazah serendah-rendahnya D-III jurusan eksakta atau teknik,

a)

atau yang pernah memiliki SIB sebagai PPR paling lama 5 ( lima) tahun sebelum pelaksanaan ujian ; b) Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium; dan Lulus kursus proteksi radiasi dari lembaga yang telah terakreditasi

c)

dan disetujui oleh BAPETEN. 2)

Persyaratan

untuk mengikuti ujian PPR pesawat sinar-X radio

-diagnostik adalah sbb: Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum (SMU)

a)

jurusan eksakta atau teknik , Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan teknik atau mesin atau Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) , atau sederajat ; b) Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium; dan Lulus kursus proteksi radiasi dari lembaga yang telah terakreditasi

c)

dan disetujui oleh BAPETEN. B.

Pemberian Surat Keterangan sebagai SIB Sementara Keputusan Kepala BAPETEN Izin Bekerja Sementara Pesawat Sinar- X BAPETEN

Nomor

20 /Ka- BAPETEN/IV-01

Bagi Petugas Proteksi Radiasi yang

tentang

Surat

Bekerja Dengan

Diagnostik yang telah diubah dengan Keputusan Kepala.

Nomor 20 rev. 1 /Ka- BAPETEN/V-03 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Memperoleh dan Menerbitan Surat Izin Bekerja Sementara Proteksi Radiasi yang

Bagi Petugas

Bekerja Dengan Pesawat Sinar- X Diagnostik antara lain

menyebutkan :

1

Pekerja radiasi yang dapat

bertindak

sebagai PPR

tapi belum mempunyai SIB

diberikan Surat Keterangan yang berlaku sebagai SIB Sementara

dengan ketentuan :


109

a.

Berijazah serendah-rendahnya SMU jurusan teknik / eksakta, SMK jurusan teknik / mesin atau Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) yang telah mendapat pelatihan radiologi dan atau kursus proteksi radiasi, APRO, ATEM atau sederajat ; dan

b.

Telah bekerja dengan pesawat sinar-X diagnostik sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

2

Surat Keterangan yang berlaku sebagai SIB Sementara untuk seluruh Provinsi Jawa, Sumatra, Bali, Bangka Belitung berlaku sampai dengan 30 Juni 2005, dan untuk seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara , Kalimantan, Sulawesi , Maluku dan Papua berlaku sampai dengan 30 Juni 2006 Surat Keterangan tersebut hanya diberikan kepada petugas yang bekerja pada instalasi yang

sudah memiliki atau sedang mengajukan

izin pemanfaatan

tenaga nuklir dari BAPETEN

3

Surat Keterangan hanya berlaku pada instalasi tempat bekerja sebagaimana tertera pada Surat Keterangan tersebut.

4

PPR harus secepatnya mengikuti kursus dan ujian untuk mendapatkan SIB sebagai PPR sesuai prosedur yang berlaku sebelum masa berlaku Surat Keterangan berakhir

5

Pekerja Radiasi yang sampai berakhir masa berlaku SIB Sementara belum mengikuti ketentuan sebagaimana tersebut diatas dilarang bertindak sebagai PPR

6

Pekerja Radiasi yang tidak memenuhi ketentuan diatas akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

C.

Persyaratan peserta ujian lisensi Petugas Proteksi Radiasi (PPR) baru .

1

Mengajukan surat permohonan untuk mengikuti ujian

lisensi dari

Instansi/Perusahaan/Perorangan;

2

Melampirkan formulir pendaftaran peserta ujian yang diisi secara lengkap yang ditandatangani oleh peserta ujian dan disetujui oleh instansi/ perusahaan yang bersangkutan (bagi peserta perorangan cukup ditanda tangani oleh peserta sendiri );

3

Melampirkan fotokopi ijazah :

4

Diploma III jurusan teknik/ eksakta atau yang sederajat yang telah dilegalisir untuk PPR. Industri / Penelitian ;

5

Diploma III Radiologi , APRO, ATRO , ATEM atau yang sederajat yang telah dilegalisir untuk PPR Kesehatan ( Terapi dan Kedokteran Nuklir );


110

6

SMU tehnik /eksakta ,SMK tehnik/mesin , SPK atau yang sederajat yang telah dilegalisir untuk PPR pesawat sinar-x diagnostik ;

7

atau yang pernah memiliki SIB sebagai PPR paling lama 5 (lima) Tahun sebelum pelaksanaan ujian ;

8

Melampirkan fotokopi sertifikat lulus DIKLAT KURSUS PROTEKSI RADIASI yang dilakukan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh BAPETEN;

9

Melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan berbadan sehat yang ditunjang dengan pemeriksaan Laboratorium dan berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal pemeriksaan;

10 Melampirkan surat pernyataan bekerja yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan diatas

meterai dan diketahui oleh Instansi (perorangan tidak

perlu );

11 Melampirkan foto hitam putih ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga ) lembar; 12 Membayar biaya ujian lisensi; 13 Semua persyaratan butir 1 s.d. 8 harus sudah dipenuhi selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan ujian;

14 Peserta yang telah mengikuti 3 ( tiga ) kali ujian dan tidak lulus, tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian ulang.

15 PPR yang sudah mempunyai Surat Izin Bekerja

( SIB ) dan yang akan

memperpanjang masa berlakunya, perpanjangan ini dapat dilakukan tanpa ujian dengan ketentuan : a)

Permohonan

perpanjangan

SIB

dapat

diajukan

oleh

Instansi

/Perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja atau perorang dan diajukan selambat-lambatnya tepat tanggal berakhirnya SIB tersebut per cap pos; b) Melampirkan surat keterangan dokter (asli) yang menyatakan berbadan sehat dengan melampirkan hasil pemeriksaan laboratorium dan berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal pemeriksaan; c)

Melampirkan pas foto hitam putih ukuran 2x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar ;

d) Membayar biaya perpanjangan SIB; e)

Untuk PPR yang pindah ke instansi / Perusahaan lain harus melampirkan surat keterangan keluar dari Instansi /Perusahaan asal /lama dan surat keterangan bekerja diInstansi / Perusahaan baru ; dan f)

Telah mengikuti Rekualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.


111

BAB VI. PETUNJUK PELAKSANAAN KERJA ( JUKLAK ) DENGAN RADIOAKTIF DAN ATAU SUMBER RADIASILAINNYA Petunjuk pelaksanaan kerja (Juklak) adalah merupakan salah satu syarat untuk penerbitan izin pemanfaatan. Juklak tersebut diperlukan untuk menilai kemampuan dan kesiapan pemohon izin dalam menangani zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya. Setiap instalasi radiasi harus menyampaikan Juklak yang dibuat oleh Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang harus mendapat persetujuan dari BAPETEN. Adapun sistimatika juklak pemanfaatan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya secara garis besar adalah sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN I-1 Tujuan Pembuatan Juklak (mengutamakan keselamatan terhadap pekerja radiasi). I-2 Alasan (latar belakang) pemanfaatan sumber radiasi dan uraikan secara ringkas dan jelas jenis pekerjaan yang dilakukan (misalnya diagnostik, terapi, logging, I-3

radiografi, dll). Dasar hukum yang berlaku dan dijadikan sandaran acuan keselamatan kerja

I-4

radiasi. Struktur organisasi proteksi radiasi disertai uraian tugas dan tanggung jawab serta jabatan di instansi.

BAB II. PRINSIP DASAR PROTEKSI RADIASI II-1 Faktor Jarak (uraikan secara singkat tujuan faktor jarak terhadap proteksi radiasi II-2

dan beri contoh perhitungan dosis). Faktor Batas Waktu (uraikan secara singkat tujuan faktor batas waktu terhadap

II-3

proteksi radiasi dan beri contoh). Faktor Pelindung (uraikan secara singkat tujuan faktor pelindung terhadap proteksi

II-4

radiasi dan beri contoh). Pembagian Daerah Kerja (uraikan secara singkat tujuan adanya pembagian

II-5

daerah kerja dan yang harus diterapkan di instansi saudara). Sistem Pengawasan Dosis (uraikan secara singkat sistem pengawasan dosis yang

II-6

telah ditetapkan dan yang harus diterapkan di instansi saudara). Pengawasan Kesehatan (uraikan secara singkat sistem pengawasan kesehatan yang telah ditetapkan dan yang harus diterapkan di instansi saudara).

BAB III. PELAKSANAAN KERJA III-1 Uraikan peralatan kerja yang berhubungan dengan proteksi radiasi (survey meter, III-2

film badge, dosimeter saku, dll) lengkap dengan spesifikasinya masing-masing. Uraikan fungsi, spesifikasi gambar, cara kerja, tempat penyimpanan, tata letak sumber radiasi dipasang/dipergunakan, sistem keselamatan, laju paparan

III-3 III-4

permukaan dan jarak 1m dari permukaan. Uraikan prosedur kerja dan sistem pengawasannya dalam segi proteksi radiasi. Uraikan prosedur pemeliharaan peralatan termasuk uji kebocoran dan uji kontaminasi.


112

III-5

Uraikan prosedur/cara pengangkutan sumber radiasi yang dilakukan (PP No. 26 Th 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif, dan Kep. Ka. BAPETEN No. 04/Ka-BAPETEN/V-99 tentang Ketentuan Keselamatan Untuk

III-6

Pengangkutan Zat Radioaktif). Uraikan prosedur/cara penggantian sumber radiasi yang mungkin saudara

III-7

lakukan. Uraikan prosedur/cara pengambilan dan pengembalian sumber radiasi yang

III-8

mungkin saudara lakukan. Uraikan prosedur/cara pengelolaan limbah radioaktif yang mungkin saudara laukan.

BAB IV. PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT IV-1 Uraikan keadaan darurat yang mungkin terjadi. IV-2 Uraikan cara penanggulangan keadaan darurat secara jelas sampai dengan pengamanan sumber radiasi dan pencatatan dosis yang mungkin diterima oleh pekerja radiasi selama melakukan penanggulangan keadaan darurat. BAB V. PENUTUP Buat kesimpulan secara ringkas mengenai keuntungan pemakaian sumber radiasi, termasuk segi keamanan baik bagi pekerja radiasi maupun lingkungan.


113

DAFTAR ISI. BAB I PENDAHULUAN 01 A Latar Belakang 01 Tujuan Instruksional Umum 02 Tujuan Instruksional Khusus. 02

Recommend Documents