1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahapan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dibagi menjadi

beberapa tahapan, salah satunya adalah perencanaan dan penganggaran, dimana Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan

kebijakan

dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah berpedoman kepada Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan, bahwa SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat

pada

tingkat

pusat

maupun

daerah.

Untuk

itu,

rencana

pembangunan daerah Jawa Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan nasional serta kabupaten dan kota. Sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan menjadi hal yang mendasar dalam penyusun kebijakan pembangunan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah yang mengatur arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai selama periode satu tahun, yang penganggarannya bersumber dari APBN/PHLN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, swadaya masyarakat, swasta serta sumber dana lainnya. Selanjutnya, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 tersebut menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD), sebagaimana Surat Menteri Dalam

Negeri

Nomor

.........................................................

............................... untuk

dilaksanakan

tentang dan

dijadikan

pedoman dalam penyusunan KU-APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2010. Selanjutnya, memperhatikan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

I-1


2025 pada tanggal 20 Agustus 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 pada tanggal 3 Maret 2009, maka KU-APBD Tahun Anggaran 2010 juga berpedoman kepada perencanaan jangka panjang dan menengah tersebut. Penyusunan KU-APBD Tahun Anggaran 2010, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilengkapi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. KUAPBD

Tahun

Anggaran

2010

berisi

strategi

pencapaian

dan

prioritas

pembangunan daerah, kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar penyusunan APBD, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, dan kebijakan Pembiayaan Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Provinsi Jawa Barat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat. 1.2.

Tujuan Penyusunan KUA Tujuan disusunnya KU-APBD Tahun Anggaran 2010 adalah tersedianya

dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran perencanaan pembangunan daerah, untuk Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

I-2


dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2010.

1.3.

Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Strategi

pembangunan

daerah

merupakan

langkah-langkah

untuk

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yang didasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dan Peraturan Gubernur Nomor ....... Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka

Panjang

(RPJP)

Daerah

Tahun

2005-2025,

Visi

Pembangunan Jawa Barat adalah “Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa

Barat Termaju di Indonesia”, yang diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu : 1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya Ilmu dan Teknologi, Produktif dan Berdaya Saing; 2. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Daerah; 3. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari; 4. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik; 5. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan. Visi

Pemerintah

Daerah

Provinsi

Tahun

2008-2013

sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, adalah “Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”, yang diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu :

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

I-3


1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing; 2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal; 3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah; 4. Meningkatkan

Daya Dukung dan

Daya

Tampung Lingkungan

untuk

Pembangunan yang Berkelanjutan; 5. Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi.

Dalam rangka mewujudkan ke 5 (lima) misi tersebut, didasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya daerah, dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut: 1.

Good Governance (tata kelola kepemerintahan), yaitu kepengelolaan dan kepengurusan pemerintahan yang baik bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi

yang

konstruktif

di

antara

domain

negara,

swasta

dan

masyarakat; 2.

Integrity (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;

3.

Quality and Accountability (mutu dan akuntabilitas), yaitu suatu tingkatan kesempurnaan, merupakan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil yang melebihi kebutuhan atau pun harapan, dan sebuah bentuk tanggungjawab untuk suatu tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan, pemerintahan dan implementasinya,

dalam

pandangan

hukum

dan

tata

kelola

yang

transparan; 4.

Pemerataan

pembangunan

yang

berkeadilan,

yaitu

upaya

mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antarwilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

I-4


kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarananya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah, dan besar. 5.

Penggunaan data dan informasi yang terintegrasi (Satu Data dan Informasi

Jawa

Barat)

yang

akurat,

terbaharukan

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. Dokumen tersebut terdiri dari data dan informasi spasial (keruangan) dan

a-spasial (non keruangan).

Berdasarkan pada perkembangan kondisi, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan, isu strategis di Jawa Barat yang perlu mendapat perhatian khusus pada Tahun 2010, yaitu : 1.

Penanggulangan Penduduk Miskin dan Pengangguran;

2.

Kinerja Pemerintah Daerah dan Desa;

3.

Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah;

4.

Intensitas Bencana Alam, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

5.

Mutu dan Kesempatan Pendidikan;

6.

Ketersediaan dan Diversifikasi Energi;

7.

Ketahanan Pangan;

8.

Optimalisasi pemanfaatan Ruang Untuk Investasi;

9.

Intensitas dan penyebaran Penyakit;

10.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

11.

Investasi Daerah dan Pembiayaan KUMKM;

12.

Pengarusutamaan Gender;

13.

Ketersediaan Lapangan Pekerjaan. Berdasarkan 13 (tiga belas) isu strategis di atas, maka strategi dan

prioritas pembangunan daerah Tahun 2010, ditetapkan melalui kebijakan pembangunan

dan penganggaran

dengan

tujuan untuk mewujudkan

9

(sembilan) common goals yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas OPD

di

lingkungan

Pemerintah

Provinsi

Jawa

Barat,

antar

tingkatan

pemerintahan baik pusat, kabupaten/kota maupun desa/kelurahan serta antar Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

I-5


pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Model sinergitas tersebut memiliki ciri sebagai berikut : 1.

Tingginya komitmen kebersamaan lintas OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi.

2.

Perencanaan

program/kegiatan terpilih dibuat secara bersama-sama

seluruh OPD yang terlibat berdasarkan prinsip smart planning dan bersifat akselerasi guna membangun Provinsi Jawa Barat termaju. 3.

Program dan kegiatan terpilih dilaksanakan berdasarkan prinsip shewhart

cycle (plan, do, check, action). 4.

Pelibatan secara aktif lintas SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah serta segenap pelaku pembangunan lain sebagai mitra strategis sejak tahap perencanaan. Dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan dilakukan melalui

strategi common goals dan non common goals. Common goals merupakan bagian dari upaya pencapaian visi dan misi Jawa Barat 2008-2013, yang diwujudkan melalui sinergitas dengan pembagian peran OPD dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: OPD utama, OPD mitra utama dan OPD pendukung (kelompok OPD

pendukung

umum

serta

kelompok

OPD

penjaminan

mutu

dan

akuntabilitas); serta dengan memberikan keberpihakan anggaran pada bidangbidang pembangunan tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Prioritas

pembangunan daerah tahun 2010 yang diarahkan pada pencapaian 9 (sembilan)

common goals adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan Kualitas Pendidikan Difokuskan untuk menciptakan sumber daya manusia Jawa Barat yang Mandiri dan Dinamis serta Berdaya Saing. Sasaran : a. Tuntasnya pemberantasan Buta Aksara dalam rangka Jabar Bebas Buta Aksara; b. Meningkatnya

angka

partisipasi

jenjang

pendidikan

dasar

dan

menengah;


I-6


c. Meningkatnya angka melanjutkan antar jenjang dalam rangka Jabar Bebas Putus Jenjang Sekolah; d. Meningkatnya

mutu

pendidikan

dasar

dan

menengah

melalui

pengembangan bertaraf nasional dan internasional; e. Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan; f.

Meningkatnya kompetensi keterampilan dan kewirausahaan tenaga kerja/ angkatan kerja.

2.

Peningkatan Kualitas Kesehatan Difokuskan pada peningkatan prilaku hidup bersih dan sehat, pencegahan penyakit serta kualitas pelayanan kesehatan dasar. Sasaran : a. Menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian anak; b. Meningkatnya pengendalian, pencegahan penyakit menular; c. Meningkatnya prilaku hidup bersih dan sehat; d. Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan; e. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar, dan penanganan gizi buruk.

3.

Kemandirian Pangan Difokuskan pada ketersediaan bahan pangan pokok antara lain; beras, jagung,

kedelai

dan

protein

hewani

yang

berkualitas

dan

berkesinambungan. Sasaran : a. Meningkatnya Ketersediaan Input Produksi Pertanian; b. Meningkatnya produksi dan stok bahan pangan Pokok, antara lain beras, jagung, kedelai, dan protein hewani; c. Terkendalinya tingkat kerawanan pangan masyarakat; d. Terkendalinya tata niaga bahan pangan pokok antara lain beras, jagung, kedelai, dan protein hewani.


I-7


4.

Peningkatan Daya Beli Masyarakat Difokuskan pada pengembangan rantai nilai yang bernilai tambah dalam rangka penciptaan lapangan kerja untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran : a. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja melalui peningkatan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada, serta menarik investasi baru dan pengembangan investasi dengan pola padat karya; b. Meningkatnya Konstribusi KUMKM dalam Perekonomian Jawa Barat; c. Meningkatnya Penguasaan Rantai Nilai Pengembangan

Multiaktivitas

Agribisnis

Berdaya Saing melalui dan Industri

Manufaktur

Berbasis Potensi Lokal; d. Meningkatnya Kemitraan Strategis Hulu-hilir antara Gapoktan, KUMKM, IKM, BUMD, Pengusaha Besar dan Lembaga Keuangan; e. Meningkatnya produktivitas perekonomian melalui fasilitasi promosi pemasaran dan pendukungan infrastruktur perekonomian. 5.

Peningkatan Kinerja Aparatur Difokuskan pada peningkatan pelayanan publik dan pengembangan sistem renumerasi daerah. Sasaran : a. Terlaksananya reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang proporsional, mengembangkan profesionalisme, menerapkan insentif berbasis kinerja dan pengadaan barang dan jasa secara elektronik; b. Meningkatnya dan berkembangnya kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik; c. Tertatanya sistem hukum di daerah serta meningkatnya pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih; d. Meningkatnya kapasitas lembaga legislatif; e. Meningkatnya

kinerja

pengelolaan

keuangan,

kearsipan

dan

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

I-8


6.

Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup Difokuskan pada upaya pengurangan resiko bencana terutama banjir dan longsor, serta pelestarian dan peningkatan luas dan fungsi kawasan lindung. Sasaran : a. Meningkatnya Kesiapan Dini dan Mitigasi Bencana serta Meningkatnya Pemahaman dan Kesiapan Masyarakat dalam menghadapi Bencana; b. Berkurangnya Resiko Kejadian Bencana di Jawa Barat; c. Meningkatnya luas dan fungsi Kawasan Lindung serta berkurangnya lahan kritis; d. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran air, udara dan tanah.

7.

Pengembangan Infrastruktur Wilayah Difokuskan pada pembangunan jalan tol, penanganan jalan lintas selatan Jabar, pembangunan infrastruktur perhubungan, pembangunan waduk, pembangunan

infrastruktur

pengendali

banjir,

pembangunan

dan

rehabilitasi daerah irigasi strategis, penanganan persampahan serta pembangunan sarana olah raga. Sasaran : a.

Persiapan

Pembangunan

Jalan

Tol

Cileunyi-Sumedang-Dawuan

(Cisumdawu), Soreang-Pasirkoja (Soroja), serta Peningkatan Status Lintas Selatan Jabar menjadi Status Nasional; b.

Persiapan Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Kabupaten Majalengka; dan Persiapan Pembangunan Pelabuhan Laut Cilamaya di Kabupaten Karawang, Pelabuhan Muara Gembong dan Tarumajaya di Kabupaten Bekasi;

c.

Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang dan waduk strategis lainnya, Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir di Metropolitan

Bandung,

Bodebek,

dan

wilayah

Pantura

Jabar,

Pembangunan Daerah Irigasi Leuwigoong di Kabupaten Garut; e.

Penanganan Persampahan di Wilayah Perkotaan;


I-9


f.

Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan serta sumber daya air dan irigasi di sentra produksi pertanian.

8.

Pengembangan Energi Difokuskan pada pengembangan energi alternatif dan listrik perdesaan. Sasaran : a. Berkembangnya Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif; b. Tercapainya Jabar Caang 2010.

9.

Pembangunan Perdesaan Difokuskan pada Kemandirian masyarakat dan kelembagaan dalam rancang-bangun dan kesinambungan kualitas pembangunan di desa. Sasaran : a.

Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan masyarakat dalam gerakan desa membangun (revitalisasi program raksa desa);

b.

Penguatan Kapasitas Fiskal Desa melalui Tugas Pembantuan, bantuan keuangan, hibah keuangan dan bantuan keuangan lainnya yang sah;

c.

Penguatan kelembagaan perekonomian di perdesaan;

d.

Penguatan usaha agribisnis perdesaan;

e.

Sinkronisasi program-program pembangunan berlokasi perdesaan.

Adapun non common goals rangka

penumbuhan,

merupakan prioritas pembangunan dalam

pengembangan,

peningkatan

dan

pemantapan

pembangunan Jawa Barat; pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; serta pemenuhan belanja tetap dan mengikat OPD yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian common goals. Sementara itu, berdasarkan kewilayahan, prioritas pembangunan daerah diarahkan pada 4 (empat) Wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) Jawa Barat, yaitu: 1. WKPP I mencakup: Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kota Depok, dengan program ungulan sebagai berikut: a) Integrasi sentra pengembalaan ternak sapi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

I-10


potong dan

domba di Kab.

Cianjur dan Kab./Kota Sukabumi; b)

Pengembangan Destinasi Wisata Bogor, Puncak, Sukabumi dan Cianjur; c) Pengembangan aktivitas ekonomi berbasis agribisnis, bisnis kelautan dan pertambangan dalam rangka perintisan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Palabuanratu; d) Pusat pengembangan benih ikan air tawar dan ikan hias untuk

memenuhi

pasar

regional,

nasional

dan

internasional;

e)

Pengembangan sistem agribisnis beras berkualitas (varietas pandan wangi). 2. WKPP II mencakup: Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, dengan program ungulan sebagai berikut: a) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Karawang-Bekasi; b) Pengembangan industri manufaktur; c) Pengembangan industri perberasan; d) Pengembangan perikanan budidaya ikan air tawar dan air payau serta hutan mangrove. 3. WKPP III, meliputi: Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan dengan program ungulan sebagai berikut a) Pengembangan agribisnis mangga; b) Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija; c) Pengembangan destinasi wisata dan cagar budaya; d) Pengembangan Taman Nasional Gunung Ciremai; e) Pengembangan industri makanan dan minuman olahan. 4. WKPP IV, meliputi: Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, dan kabupaten Bandung Barat dengan program ungulan sebagai berikut: a) Pusat pendidikan dan riset; b) Integrasi pengembangan agribisnis jagung dan ternak unggas di Kab. Ciamis dan Tasikmalaya serta ternak sapi perah di Kab. Bandung, Sumedang dan Garut; c) Pengembangan domba Garut; d) Pengembangan produksi sayuran dan tanaman hias di Kab. Bandung dan Bandung Barat; e) Pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif di Kota Bandung; f) Pengembangan aktivitas ekonomi melalui destinasi wisata internasional, agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka perintisan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Pangandaran. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

I-11


1.4.

Dasar (Hukum) Penyusunan KU-APBD Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan

KU-APBD Provinsi adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Perpu No. 3 Tahun 2005 Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;


I-12


18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara, Tahapan, dan Perencanaan Pembangunan Daerah; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 23. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010; 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025; 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat; 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Provinsi Jawa Barat; 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat; 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat; 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat; 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat; 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20082013; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

I-13


Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah; 36. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor … Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010.


I-14

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Recommend Documents