WALIKOTA BIMA KOTA BIMA KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN ANGGARAN

WALIKOTA BIMA KOTA BIMA KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Berpedoman pada amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 17 ayat (2), dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 25 ayat (1), menjelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota, merupakan dokumen perencanaan daerah yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah untuk jangka waktu satu tahun anggaran yang diuraikan secara berurut berdasarkan urusan Pemerintah Daerah baik urusan Wajib maupun urusan Pilihan. Dengan demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pedoman dasar untuk menjadi acuan bagi stakeholders pembangunan daerah Kota Bima, baik dalam penyusunan dokumen rencana anggaran, pelaksanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 memiliki suatu alur tahapan yang berdasarkan jangka waktu perencanaan maupun siklus proses perencanaan dalam setiap jangka waktu tertentu. Tahapan yang diselenggarakan secara berkesinambungan dan membentuk siklus perencanaan yang utuh dimaksud meliputi : (1) Penyusunan Rencana, adalah suatu proses awal yang

Kebijakan Umum APBD Tahun 2016

1

dilakukan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang akan ditetapkan; (2) Penetapan Rencana, adalah menyiapkan rancangan rencana menjadi produk hukum yang mengikat semua pihak untuk melaksanakannya; (3) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan adalah untuk memastikan agar tujuan dan sasaran serta target pembangunan yang tertuang dalam rencana dapat tercapai dengan melakukan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut; dan (4) Evaluasi Pelaksanaan Rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan

pembangunan

yang

secara

sistematis

mengumpulkan

dan

menganalisis data dan informasi untuk menilai/mengukur pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Proses penganggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 pasal 83 menjelaskan bahwa Kepala daerah perlu menyusun KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) pada setiap tahunnya. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) memuat: (1) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (2) Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2016 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (3) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2016 serta strategi pencapaiannya; (4) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam

rangka

menyikapi

tuntutan

pembangunan

daerah

serta

strategi

pencapaiannya.


2

Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Bima Tahun 2016 merupakan pedoman dalam penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 yang akan dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam dokumen Recana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD), yang selanjutnya digabungkan dalam dokumen Rancangan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bima Tahun 2016. 1.2. Tujuan Penyusunan KUA Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Bima Tahun Anggaran 2016 adalah : a.

Pedoman kebijakan pendapatan dan belanja daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan daerah dalam kurun waktu satu tahun 2016, dan selanjut merupakan sumber referensi dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2016;

b.

Menjelaskan arah kebijakan umum yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah dalam upaya mencapai target pembangunan tahun 2016 melalui program dan kegiatan prioritas, yang dijabarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

c.

Memaparkan asumsi-asumsi dasar dalam pencapain target, pendapatan dan belanja daerah tahun 2016.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA Landasan hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Bima Tahun 2016, sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


3

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan


4

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015– 2019; 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor …….. Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima; 19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan; 21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;


5

22. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah; 23. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 106); 24. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima serta Staf Ahli Walikota; 25. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima; 26. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013 - 2018; 27. Peraturan Walikota Bima Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2016.


6

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro daerah dalam Kebijakan Umum APBD tahun 2016 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB, dan Inflasi. Selain itu juga memberikan gambara mengenai rencana target makro ekonomi daerah tahun 2016 yang meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi dan perkiraan laju inflasi. 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 Perkembangan beberapa indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1 Data Perekonomian Umum Daerah 5 Tahun Terakhir Indikator

2009

2010

2011

2012

2013

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp.)

435.961,34

460.999,33

485.578,99

513.825,11

539.982,38

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)

886.646,62 1.000.121,69 1.126.503,11 1.250.380,48 1.394.673,13

Jumlah Penduduk (jiwa)

132.292

142.579

144.018

146.308

148.645

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp.)

3,295

3,234

3,372

3.512

3,633

PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp/jiwa)

6,702

7,016

7,822

8,546

9,383

4,09

6,35

7,19

3,61

10,42

5,74

5,33

5,82

5,46

Inflasi

Laju Pertumbuhan 6,38 Ekonomi (%) Sumber Data : Kota Bima Dalam Angka

2.1.1. Produk Domestik Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan/ kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu. Agar diperoleh gambaran tentang pertumbuhan ekonomi secara riil, maka digunakan angka Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.


7

Angka Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) pada harga konstan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kota Bima untuk tahun 2013 sedikit lebih rendah dibanding dengan pertumbuhan ekonomi NTB yaitu sebesar 5,69 dan sedikit lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi secara nasional sebesar 5,78. Pertumbuhan ekonomi kota Bima selama periode 2009-2013 mengalami fluktuasi antara 5,33 s.d 6,38 persen dan rata-rata mencapai 5,75 per tahun. Hal ini menunjukan bahwa dalam kurun waktu yang sama terjadi peningkatan kegiatan ekonomi di wilyah Kota Bima. Adanya pertumbuhan ekonomi berarti ada peningkatan produksi dari berbagai kegiatan ekonomi yang ada di Kota Bima. Kontributor PDRB terbesar adalah sektor jasa-jasa dan sekor perdagangan, hotel dan restoran. Majunya sektor tersebut tidak lepas dari komitmen pemerintah Kota Bima untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh warga kota menyebabkan kegitan jasa menjadi salah satu kontributor PDRB terbesar. Tabel 2.2. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bima Tahun 2009 - 2013 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 2009 No

Sektor

1

Pertanian

2

Pertambangan & Penggalian

3

Industri Pengolahan

4

Listrik,Gas & Air bersih

5

Rp (dalam juta)

2010 Rp (dalam juta)

%

90.687,22 20,80

2011 %

Rp (dalam juta)

2013

2012 %

92.341,04

20,03

95.996,98

19,77

Rp (dalam juta)

%

100.090,84 19,48

Rp (dalam juta)

%

101.348,68

18,77

564,71

0,13

596,95

0,13

634,14

0,13

669,55

0,13

635,14

0,12

14.275,76

3,27

14.869,64

3,23

15.636,91

3,22

16.489,07

3,21

17.466,87

3,23

3.587,16

0,82

3.894,68

0,84

4.120,00

0,87

4.366,24

0,85

4.753,28

0,88

Konstruksi

31.160,83

7,15

33.749,36

7,32

36.407,71

7,50

39.804,47

7,75

40.360,09

7,47

6

Perdagangan, Hotel & Restoran

81.222,12 18,63

87.143,80

18,90

93.520,43

19,26

101.118,46 19,68

110.438,75

20,45

7

Pengangkutan & Komunikasi

75.497,06 17,32

80.216,84

17,40

84.227,34

17,35

88.066,07

17,14

92.593,91

17,15

8

Keuangan, sewa, & Js Perusahaan

24.204,06

5,55

26.043,15

5,65

27.681,87

5,70

29.395,36

5,72

31.358,88

5,81

9

Jasa-jasa

114.762,43 26,32

122.143,87

26,50

127.353,62

26,23

133.825,06 26,04

141.026,78

26,12

435.961,34 100

460.999,33

100

485.578,99

100

513.825,11

539.982,38

100

PDRB

100

Sumber : BPS Kota Bima, 2014


8

Tabel 2.3. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bima Tahun 2009- 2013 Atas Dasar Harga Berlaku 2009

N o

Sektor

Rp (dalam juta)

2010

2011

%

Rp (dalam juta)

%

157.679,83

17,78

170.041,88

17,00

1

Pertanian

2

Pertambanga n& Penggalian

1.129,58

0,13

1.272,16

0,13

3

Industri Pengolahan

25.395,23

2,86

27.885,62

2,79

4


8.193,42

0,92

9.290,48

5

Konstruksi

58.269,51

6,57

6


175.652,34

7


8 9

Rp (dalam juta) 197.697,22

17,55


%

213.893,47 17,11

%

227.404,53 16,31

0,13

1.597,89

0,13

1.569,65

0,11

30.550,68

2,71

34.157,75

2,73

38.186,28

2,74

0,93

10.171,30

0,90

11.031,29

0,88

12.540,21

0,90

67.746,64

6,77

76.908,91

6,83

88.197,34

7,05

96.754,06

6,94

19,81

202.731,06

20,27

232.804,73

20,67

267.845,75 21,42

296.084,20 21,23

162.881,82

18,37

178.458,37

17,84

190.061,36

16,87

199.779,19 15,98

225.090,09 16,14

Keuangan, sewa, & Js Perusahaan

44.879,09

5,06

51.599,43

5,16

57.799,49

5,13

Jasa-jasa

252.565,81

28,49

291.096,05

29,11

329.093,77

29,21

886.646,62

100

1.000.121,69

100

1.126.503,11

100

PDRB

1.415,66

%


64.402,69

5,15

71.480,82

369.475,12 29,55 1.250.380,48

5,13

425.563,29 30,51

100 1.394.673,13 100


Tabel 2.4. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bima ahun 2009 - 2013 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk) 2009 No

Sektor

2010

2011

2012

2013

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

1

Pertanian

9,71

3,68

7,84

1,82

16,26

3,96

8,19

4,26

3,21

1,40

2


13,58

4,33

12,62

5,71

11,28

6,23

12,87

5,58

-0,56

-5,90

3

Industri Pengolahan

10,92

3,90

9,81

4,16

9,56

5,16

11,81

5,45

11,79

5,93

4


8,55

3,82

13,39

8,57

9,48

5,79

8,46

5,98

13,68

8,86

5

Konstruksi

14,54

6,97

16,26

8,31

13,52

7,88

14,68

9,33

14,54

5,86

6


15,76

6,10

15,42

7,29

14,83

7,32

15,05

8,12

10,53

9,22

5,84

5,85

9,56

6,25

6,50

5,00

5,11

4,56

12,47

5,14

14,30

7,68

14,97

7,60

12,02

6,29

11,42

6,19

10,94

6,63

Jasa-jasa

25,78

9,20

15,26

6,43

13,05

4,27

12,27

5,08

15,18

5,38

PDRB

14,89

6,39

12,80

5,74

12,64

5,33

11,00

5,82

11,26

5,46

7 8 9

Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan



9

Gambar 2.1. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009-2013

Tabel 2.5. Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk) Tahun 2013 No

Sektor

Pertumbuhan Hb (%) Hk (%)

1

Pertanian

44,22

11,76

2


38,96

12,47

3

Industri Pengolahan

50,37

22,35

4


53,05

32,51

5

Konstruksi

66,05

29,52

6


68,56

35,97

7


38,19

22,65

8

Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan

59,27

29,56

9

Jasa-jasa

68,50

22,89

57,30

23,86

PDRB Sumber : BPS Kota Bima, 2014

2.1.2. PDRB Perkapita Tingkat kesejahteraan penduduk dapat ditunjukan dengan PDRB per kapita, meskipun angka ini tidak menjelaskan adanya tingkat distribusi pendapatan penduduk. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kota Bima selama periode 2009-2013 tumbuh rata-rata sebesar 7,89% per tahun, sedangkan pertumbuhan rata-rata PDRB per kapita atas dasar harga konstan dalam periode yang sama sebesar 3,41% per tahun. Kenaikan PDRB perkapita ini menunjukan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Bima.


10

9,383

10,000 8,546

9,000

PDRB Per Kapita (Juta Rp/Jiwa)

8,000 7,000

7,822 6,702

7,015

6,000

Atas dasar Harga Konstan

5,000 4,000

3,295

3,233

3,372

3,512

3,633

2009

2010

2011

2012

2013

Atas dasar Harga Berlaku

3,000 2,000 1,000 -

Gambar 22.. PDRB Per Kapita Tahun 2009-2013

2.1.3. Inlasi Laju inflasi merupakan indikator yang menggambarkan kenaikan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap memampuan daya beli masyarakat. Rata-rata pertumbuhan inflasi di Kota Bima selama periode tahun 2008-2013 adalah sebesar 6,33 pertahun. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan inflasi propinsi NTB sebesar 6,76 per tahun. Tahun 2013 inflasi di Kota Bima lebih disebabkan oleh naiknya biaya transportasi akibat dari kenaikan BBM, hal ini terlihat dari meningkatnya biaya angkutan dalam kota dan luar kota yang berimbas pada kenaikan harga barang lain. Komponen transportasi memegang peranan cukup penting dalam meningkatkan inflasi di Kota Bima dikarenakan kondisi pasokan komoditas konsumsi yang relatif tergantung dengan daerah lain seperti Pulau Lombok dan daerah lain dalam hal ketersediaan pasokan. Sehingga, kenaikan BBM memiliki dampak langsung dan tidak langsung yang cukup besar, yang selanjutnya diikuti oleh kenaikan beberapa komoditas lainnya. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah merupakan kelompok penduduk yang rentan terhadap perubahan harga ini.


11

Tabel 2.6. Inflasi Kota Bima Tahun 2008 - 2013 Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

Provinsi NTB

3,34

10,08

6,55

3,99

9,85

Rata-rata Pertumbuhan 6,76

Inflasi Kota Bima

4,09

6,35

7,19

3,61

10,42

6,33


12 Inflasi Provinsi NTB

Tingkat Inflasi

10 8

Inflasi Kota Bima

6 4

Rata-rata inflasi Provinsi NTB

2

Rata-rata inflasi Kota Bima

0 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2.3. Laju Inflasi Kota Bima dan Provinsi NTB Tahun 2009-2013

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan 2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi tahun 2016, disebabkan keterbatasan SDA yang dimiliki, diperkirakan tetap akan mengandalkan sektor-sektor ekonomi unggulan yaitu pada sektor-sektor perdagangan dan jasa serta sektor andalan lain. Sektor andalan lain yaitu jasa, hotel dan restoran, serta pengangkutan dan komunikasi. Faktor-faktor lain yang diperkirakan akan memberikan dorongan positif pada pertumbuhan di Kota Bima adalah: a. Proyek pembangunan infrastruktur dan investasi, baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta masih akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan antra lain percepatan perwujudan pembangunan dan penataan kawasan Niu-Lawata-Amahami dan Kolo sebagai kota tepian air yang memiliki potensi ekonomis, sosiologis maupun ekologis yang cukup tinggi. Disamping itu arah pembangunan ekonomi juga diarahkan dalam rangka pengembangan klaster-klaster ekonomi lokal bagi tumbuh kembangnya produk unggulan daerah. b.

Terjaganya kestabilan harga minyak dunia. Berdasarkan kondisi pada tahun 2014 dan perkiraan tahun 2015, maka

tahun 2016 Kota Bima diestimasikan tumbuh sebesar 8,1 persen dan tingkat


12

pengangguran 4,8 persen sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan dalam RPJM Nasional 2015-2019. 2.2.2. Inflasi pada tahun 2016 diharapkan berada pada kisaran 3,1 – 3,7 jika tidak ada kenaikan permintaan maupun penurunan penawaran yang signifikan maka inflasi dapt dijaga untuk tetap berada dibawah 5 %. 2.2.3. Tingkat pengangguran diharapkan dapat ditekan sampai dengan angka 4,8 persen, dengan asumsi kegiatan ekonomi daerah mampu menyerap tenaga kerja dengan efektif. Sektor yang diperkirakan mampu mengurangi pengangguran adalah sektor perdagangan, industri dan jasa. Penataan dan pembangunan kawasan Niu-Lawata-Amahami dan Kolo. Kegiatan investasi dan ekonomi secara makro diharapkan berjalan terutama dengan mulai beroperasinya pasar Amahami dan pasar penaraga akan menambah aktifitas perdagangan di Kota Bima. 2.2.4. Untuk tahun 2016 penduduk miskin diperkirakan 9,16 asumsi yan mendasari adalah pertumbuhan ekonomi berdampak langsung pada pengurangan tingkat kemiskina (jumlah penduduk miskin) di Kota Bima. Program pemerataan kesempatan usaha yang digulirkan pemerintah mampu menciptakan lapangan kerja baru dan menyentuh masyarakat berpendapatan rendah.. Disamping itu kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran berupa pemberian bantuan sosial,

pemberdayaan asyarakat

miskin memiliki

potensi,

dan

pemberdayaan masyarakat yang potensi ekonominya bisa tumbuh dan berkembang.


13

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

2.3. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN Sebagai bahan dari kesatuan penganggaran pembangunan secara nasional, asumsi-asumsi dalam penetapan APBN memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi penganggaran di daerah khususnya Kota Bima. Kuatnya pengaruh langsung dari kebijakan APBN akan lebih dirasakan oleh daerah-daerah yang struktur APBD-nya secara relatif didominasi oleh dana perimbangan termasuk Kota Bima. Dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2016 digunakan beberapa asumsi makro yaitu: a.

Laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada angka 6,0% - 6,6%.

b.

Laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 3%-5%. Upaya menjaga inflasi ini didukung dengan menjamin pasokan kebutuhan masyarakat, dukungan perbaikan distribusi barang kebutuhan ke seluruh pelosok, serta optimalisasi instrumen moneter dan fiskal dalam rangka menjaga stabilitas harga.

c.

Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap US$ masih akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari luar dan dalam negeri. Dengan memperhitungkan berbagai resiko dan peluang di faktor eksternal, perkiraan penguatan neraca pembayaran, dan langkah kebijakan makro prudensial yang terkoordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai tukar rupiah di diperkirakan bergerak relatif stabil pada kisaran Rp. 12.700 – Rp 13.100/US$.

d.

Tingkat suku bunga SPN (Surat Perbendaharaan Negara) tiga bulan, diperkirakan akan berada pada rentang 4,0% hingga 5,0%.

e.

Harga rata-rata minyak Indonesia (ICP) diperkirakan pada kisaran 60 US$ hingga 80 US$ per barel.


14

f.

Lifting minyak diperkirakan mencapai 830 ribu barel per hari hingga 850 ribu barel per hari.

2.4. Laju Inflasi Laju inflasi di Kota Bima diprediksi akan mencapai 5% - 6% pada tahun 2016. Penetapan laju inflasi yang demikian merupakan perkiraan optimis, sebagaimana penetapan laju inflasi nasional berkisar antara 6% – 6,5%. Laju inflasi terkendali nilai barang dan jasa stabil sehingga secara akumulasi pertumbuhan ekonomi akan terasa dampaknya. Secara umum terdapat beberapa hal yang dapat menekan laju inflasi yaitu tingkat konsumsi masyarakat dan penyediaan pasokan komoditi pangan, meningkatnya jumlah investasi/modal (capital inflow) di wilayah Kota Bima, penetapan harga barang dan jasa yang diatur oleh pemerintah seperti tarif dasar energi listrik, BBM dan elpiji. Pengendalian laju inflasi tidak dapat dilakukan secara lokal atau regional oleh karena perkembangan suatu daerah akan berimbas pada daerah sekitarnya. Peningkatan konsumsi dalam negeri oleh masyarakat dan pemerintah, terlaksananya perdagangan lokal dalam negeri secara baik serta terjaminnya ketersediaan bahan pangan sehingga tidak terjadi fluktuasi harga menjadikan kondisi deflasi. Keseimbangan inflasi dan deflasi dalam bulan ke bulan untuk jangka waktu satu tahun sangat penting. Hal ini akan menjadikan pertumbuhan ekonomi yang signifikan hasilnya oleh karena tingkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi. 2.5. Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas) PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan laju inflasi yang terkendali sebagaimana asumsi diatas diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Kota Bima. Peningkatan

pendapatan

per

kapita

menunjukkan

peningkatan

kesejahteraan masyarakat Kota Bima. Sementara itu dilihat dari kontribusi PDRB,


15

sektor paling besar yang menopang tetap pada sektor jasa-jasa sebesar 28.27 % serta sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 18.22%. Sektor jasa-jasa diprediksikan meningkat pada tahun 2015. PDRB ADHK

adalah sebesar Rp.

513.825,11 (juta rupiah) sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp. 1.250.380,48 (juta rupiah). Secara detail PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bima Tahun 2015 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.1 berikut ini : Tabel 3.1. PDRB ADHK, Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bima Tahun 2015 PROYEKSI 2015** NO SEKTOR PDRB ADHK Kontribusi (Rp.000) (%) 1 Pertanian 100.756.669 19.60 2 Pertambangan & Penggalian 66.743 0.01 3 Industri Pengolahan 16.692.566 3.24 4 Listrik, Gas dan Air Minum 4.052.224 0.78 5 Bangunan 41.576.694 8.09 6 Perdagangan, Restoran & Hotel 105.040.954 18.22 7 Pengangkutan & Komunikasi 93.659.241 17.26 8 Bank & Lembaga Keuangan 32.488.949 6.32 9 Jasa Jasa 148.372.793 28.27 TOTAL 513.825,11 100 Pertumbuhan Ekonomi 6% Sumber: ** Hasil Proyeksi sementara

2.6. Lain-lain asumsi a. Kebijakan Pemerintah Pusat terhadap peningkatan gaji PNS, TNI dan Polri dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Kenaikan gaji pokok diasumsikan sebesar rata-rata 6%, demikian juga dengan pemberian gaji ke-13. b. Keterlibatan pihak ketiga dalam pembiayaan merupakan salah satu bentuk stakeholders dalam pembangunan di Kota Bima. Bentuk keterlibatannya yang dimaksud adalah penyediaan kredit oleh pihak perbankan kepada aktifitas masyarakat yang produktif, sehingga akan mampu mendorong pergerakan ekonomi. Demikian juga dengan beberapa perusahaan swasta nasional maupun BUMN yang memberikan program pendampingan kepada masyarakat.


16

c. Lembaga ekonomi (koperasi dan lembaga keuangan mikro lainnya) saat ini sesungguhnya menjadi salah satu pelaku pembangunan yang perannya masih belum optimal dalam pengembangan perekonomian di perdesaan. Untuk itu, kegiatan pengembangan ekonomi lokal akan dilaksanakan tidak saja melalui peningkatan kapasitas kegiatan yang telah ada, akan tetapi juga merangsang masyarakat untuk dapat membuka usaha menengah dan mikro sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan di Kota Bima. Secara umum upaya pengembangan ekonomi lokal akan dilakukan dengan cara: 1) Tetap melanjutkan kegiatan pemberian kredit dana bergulir bagi usaha menengah dan mikro sebagaimana telah berjalan selama ini; 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin dan intensif terhadap kegiatan usaha menengah dan mikro yang telah mendapat bantuan kredit dana bergulir. d. Rehabilitasi lingkungan akan menjadi salah satu fokus penting dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bima pada beberapa tahun mendatang yang dilakukan secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam perlu dikelola secara baik untuk menghindari terjadinya degradasi lingkungan yang akan berdampak pada krisis pangan dan krisis air. Pada tahun 2015 fokus rehabilitasi lingkungan akan dilakukan melalui kegiatan pengendalian pembangunan fisik yang berpotensi terhadap kerusakan lingkungan, kegiatan pengawasan dan pengamanan hutan, pengendalian terhadap eksploitasi sumber daya alam dan pemulihan kembali lahan yang mengalami deforestasi melalui kegiatan penghijauan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.


17

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.1.

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Daerah adalah salah satu komponen dalam struktur APBD dan

merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumbernya, yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemampuan pendapatan daerah sangat menentukan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk itu perlu ketepatan dalam perencanaan, kebijakan, target dan strategi dalam pencapaian target pendapatan daerah. 4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Pengelolaan

pendapatan

daerah

menjadi

sangat

penting

dalam

perencanaan pembangunan di daerah mengingat terbatasnya sumber pendapatan daerah dan tingginya ketergantungan daerah atas penerimaan dari pemerintah atasan, khususnya pemerintah pusat. Pengelolaan pendapatan daerah meliputi pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber keuangan daerah berdasarkan potensi dan kemandirian daerah. Karena itu kebijakan pendapatan daerah, khususnya PAD memegang peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan

pendapatan

daerah

dilakukan

melalui

optimalisasi

pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya serta mendapat dukungan dari masyarakat yang dilakukan secara terencana, dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian dan segala aspek, potensi dan cakupan pelayanan yang ada sehingga tidak membebani masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran. Penyediaan anggaran daerah setiap tahunnya atau pembiayaan mandiri (Self Financing) diharapkan semakin meningkat, sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan setiap tahun semakin berkurang. Peningkatan


18

kemandirian dalam penyediaan anggaran daerah merupakan kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penguatan kapasitas fiskal daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian keuangan melalui desentralisasi fiskal yang diatur dengan peraturan perundangundangan. Beberapa peraturan yang terkait langsung dengan hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakatnya masingmasing. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Bima terus menerus menggiatkan upaya mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena menajemen pemungutan PAD berada di dalam ranah kebijakan pemerintah daerah sendiri, berbeda dengan dana perimbangan yang kebijakannya merupakan domain Pemerintahan Pusat. Hal ini diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun anggaran 2015 senantiasa terus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman


19

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perencanaan pendapatan daerah adalah

bersumber dari : a.

b.

c.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1)

Pajak daerah;

2)

Retribusi daerah;

3)

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

4)

Lain-lain PAD yang sah.

Dana Perimbangan 1)

Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;

2)

Dana Alokasi Umum;

3)

Dana Alokasi Khusus.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1)

Hibah;

2)

Dana darurat;

3)

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya;

4)

Dana penyesuaian dan otonomi khusus;

5)

Bantuan keuangan dari pemerintah daeah lainnya.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah Penyediaan

anggaran

melalui

pendapatan

daerah

untuk

dipergunakan dalam belanja daerah (belanja tidak langsung dan belanja langsung), merupakan salah satu indikator kemampuan daerah dalam mengalokasikan anggaran yang tersusun dalam program dan kegiatan. Penetapan Pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan pada kondisi saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya dengan tetap memperhatikan kondisi real yang tengah dihadapi sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai. Pendapatan Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan akan mencapai Rp. 723.936.600.816,00 Bila dibandingkan dengan target pendapatan daerah Tahun 2015 sebesar Rp. 652.574.098.188,78 terdapat kenaikan sebesar Rp.


20

71.362.502.627,00 atau 10,94%. Target pendapatan daerah Kota Bima tahun 2016 terdiri dari: a.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Bima pada tahun 2016 diproyeksikan akan mencapai Rp. 31.108.192.868,00, Jumlah ini meningkat sebesar Rp. 2.715.752.868,00 atau 9,57% jika dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar Rp. 28.392.440.000,00 yang terdiri dari : 1) Pajak

Daerah,

diproyeksikan

akan

mencapai

sebesar

Rp.

12.631.800.000,00. Proyeksi ini lebih besar 18,73% atau sebesar Rp. 1.993.000.000,00 jika dibandingkan dengan target tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 10.638.800.000,00; 2) Retribusi

Daerah,

diproyeksikan

akan

mencapai

sebesar

Rp.

6.480.172.868,00. Proyeksi ini bertambah 12,55% atau sebesar Rp. 722.752.868,00 jika dibandingkan dengan target tahun 2015 yaitu sebesar

Rp. 5.757.420.000,00. 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, diproyeksikan sebesar Rp. 900.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan target tahun 2015. 4) Lain-lain PAD yang Sah, diproyeksikan sebesar Rp. 11.096.220,000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 11.096.220.,000,00 atau tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2015. b. Dana Perimbangan Penerimaan Dana Perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat yang diterima Pemerintah Kota Bima pada Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan dengan target sebesar Rp. 546.973.548.563,00. Jumlah target ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 48.093.339.446,00 atau 9,64% jika dibandingkan dengan target penerimaan pada tahun anggaran 2015 yang sebesar Rp. 498.880.209.117,00. Peningkatan target ini terjadi pada Dana Alokasi Umum yang meningkat seiring dengan asumsi peningkatan gaji pegawai. Kenaikan dana perimbangan sebagaimana tersebut diatas terdiri dari :


21

1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak diproyeksikan sebesar Rp. 23.890.065.663,00, bertambah 23,62% atau sebesar Rp. 4.565.415.546,00 dibanding tahun 2015. 2) Dana

Alokasi

Umum,

diproyeksikan

akan

mencapai

sebesar

Rp. 478.807.162.900,00 atau terjadi peningkatan target penerimaan sebesar 10,97% atau Rp. 43.527.923.900,00 dibanding tahun 2015 yang sebesar

Rp.

435.279.239.000,00

Peningkatan

ini

disebabkan

meningkatnya gaji PNS, bertambahnya jumlah PNS. 3) Dana Alokasi Khusus, diproyeksikan dengan target sebesar Rp. 44.276.320.000,00 yaitu sama dengan penetapan dalam target APBD Tahun Anggaran2015. c.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pada Tahun 2016 diproyeksikanakan mencapai Rp. 145.854.859.385,00. Jumlah ini meningkat sebesar Rp. 20.553.410.313,22 atau 16,40% jika dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar Rp. 125.301.449.071,78. Proyeksi target penerimaan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2016 berasal dari : 1) Dana Bagi

Hasil Pajak

dari

Provinsi

dan Pemda

Lainnya,

diproyeksikan dengan target sebesar Rp. 34.611.386.685,00. Jumlah ini meningkat sebesar Rp. 6.726.094.613,25 atau 24,12 % jika dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar Rp. 27.885.292.071,78. 2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, diproyeksikan dengan target sebesar Rp. 111.243.472.700,00. Jumlah ini meningkat sebesar Rp. 13.827.315.700,00 atau 14,19% dibanding alokasi target yang ditargetkan dalam APBD tahun anggaran 2015. Penetapan

target

pendapatan

sebagaimana

dimaksud

diatas

dengan

memperhatikan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015. Penetapan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan dengan menggunakan


22

ketentuan Peraturan Daerah yang baru sebagaimana diamanatkan dalam Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rincian masing-masing sumber pendapatan daerah di atas yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Tabel 4.1. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah

NO

TAHUN ANGGARAN

JENIS PENDAPATAN DAERAH 2014

Pert. (%) 2016 (PAGU INDIKATIF)

2015

1.1.

Pendapatan Asli Daerah

23.665.602.709

28.392.440.000

31.108.192.868

9,57

1.1.1.

Pajak daerah

8.727.233.964

10.638.800.000

12.631.800.000

18,7

1.1.2.

Retribusi daerah

6.853.073.462

5.757.420.000

6.480.172.868

12,6

1.1.3.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

872.003.922

900.000.000

900.000.000

0

1.1.4.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

7.213.291.361

11.096.220.000

11.096.220.000

0

1.2.

Dana Perimbangan

467.723.303.692

498.880.209.117

546.973.548.563

9,64

1.2.1.

Dana bagi hasil pajak / bukan pajak

23.247.903.692

19.324.650.117

23.890.065.663

23,6

1.2.2.

Dana Alokasi Umum

410.483.310.000

435.279.239.000

478.807.162.900

10

1.2.3.

Dana Alokasi Khusus

33.992.090.000

44.276.320.000

44.276.320.000

0

1.3.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

109.190.674.060

125.301.449.072

145.854.859.385

1.3.1.

Hibah

0

0

-

1.3.2.

Dana darurat

0

0

-

1.3.3.

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

31.096.456.060

27.885.292.072

34.611.386.685

24,1

1.3.4.

Dana penyesuaian dan otonomi khusus

78.094.218.000

97.416.157.000

111.243.472.700

14,2

1.3.5.

Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya

-

0

-

600.579.580.461

652.574.098.188

723.936.600.816

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)


16,4

10,9

23

4.1.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target. Upaya-upaya yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima dalam mencapai target pendapatan daerah sebagaimana diproyeksikan diatas yaitu dengan melaksanakan beberapa langkah kebijakan yang bersifat terpadu dengan melibatkan seluruh komponen dalam pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah dengan tetap tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha guna menjaga tingkat konsumsi masyarakat dan pemerintah sehingga mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan laju inflasi daerah. Adapun langkah-langkah yang direncanakan sebagaimana dimaksud diatas antara lain adalah : a.

Optimalisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sumber-sumber pendapatan asli komponen masyarakat

melalui ekstensifikasi

daerah dengan mendorong seluruh

serta berupaya mendorong peningkatan laju

pertumbuhan ekonomi; b.

Optimalisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui

intensifikasi

sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan meningkatkan manajemen pengelolaan, peningkatan SDM Aparatur, estimasi potensi yang memadai, penyusunan basis data potensi, dan peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi; c.

Penyiapan serta implementasi yang memadai dari Peraturan Daerah (Perda) maupun Keputusan Kepala Daerah yang menjadi payung hukum dalam pungutan PAD;

d.

Melaksanakan penataan pengelolaan potensi pendapatan daerah serta peningkatkan kualitas layanan dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen pendapatan daerah melalui teknologi informasi yang memadai;

e.

Peningkatan alokasi dana perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang sah melalui pemberian informasi yang tepat dan data yang akurat kepada pemerintah pusat maupun provinsi;

f.

Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi dalam rangka perolehan alokasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;


24

g.

Mendorong peningkatan pendapatan asli daerah melalui penyertaan modal pada

lembaga

manajemen

keuangan/perbankan,

kas

yang

memadai

efisiensi

dan

penggunaan

peningkatan

anggaran,

pengelolaan

aset

daerahsehingga meningkatkan PAD dari jasa giro, bunga deposito, pengelolaan aset daerah, pajak dan retribusi daerah; h.

Pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dalam pembayaran pajak, retribusi dan pendapatan yang lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

i.

Melakukan audit atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan program kegiatan guna mendorong transparasi dan akuntabilitas.

4.2.

Belanja Daerah

4.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Secara umum, belanja daerah harus disusun berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan

memperhatikan

pelaksanaan

urusan

pemerintah

yang

menjadi

kewenangan daerah berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam peraturan pemerintah tersebut telah ditetapkan urusan wajib dan urusan pilihan serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan, pendekatan yang digunakan dalam RKPD Kota Bima Tahun 2015 secara umum masih

mengikuti

tahun-tahun

sebelumnya.

Penyusunan

belanja

daerah

diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya baik urusan wajib maupun


25

urusan pilihan. Oleh karena itu peningkatan alokasi anggaran belanja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus sejalan dengan

peningkatan kinerja

pelayanan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakatyang tercermin dalam prestasi kerja masing-masing SKPD. Adapun secara khusus, tujuan substantif yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bima pada tahun 2016 adalah berdasarkan tema RKPD Kota Bima Tahun 2016: “Memperkokoh pilar ekonomi daerah melalui pengelolaan

sumberdaya

alam

yang

berkelanjutan

dan

percepatan

pembangunan kota tepian air (waterfront city)”. Oleh karenanya, program dan prioritas pembangunan Kota bima telah dijabarkan dalam RKPD telah diformulasikan untuk mendukung tercapainya tujuan substantif diatas serta target-target pembangunan yang strategis lainnya. kebijakan perencanaan belanja daerah pemerintah Kota Bima pada tahun 2016, antara lain : a.

Belanja daerah untuk penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dimana dalam pelaksanaannya harus berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

b.

Target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan harus ditetapkan untuk meningkatkan

akuntabilitas

perencanaan

anggaran

dan

memperjelas

efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, sehinggan dengan demikian program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. c.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja pada tahun anggaran berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang berorientasi pada pencapaian hasil output dan outcome yang dinilai secara kuantitatif.


26

d.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah yang bersifat produktif, termasuk investasi pemanfaatan sumber daya alam.hal ini dilaksanakan dengan memberikan ruananggaran yang memadai bagi upaya peningkatan produksi hasil suber daya alam melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, mendorong inovasi bagi kegiatan pengolahan dan pemasaran serta peningkatan keragaman komoditi yang dihasilkan.

e.

Dalam rangka mendorong upaya peningkatan pelayanan publik, penyiapan dan sinkronisasi instrumen perangkat peraturan pendukung perlu dilakukan disamping penyiapan sumber daya manusia pendukung, pemanfaatan sistem teknologi komunikasi dan informasi serta sosialisasi secara intensif dan masif.

f.

Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut: 1) Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan; 2) Penerimaan

dana

bagi

hasil

sumber

daya

alam

diutamakan

pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan fasilitas umum, sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang - undangan; 3) Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum; 4) Dana alokasi khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang - undangan; 5) Pemerintah

daerah

menyediakan

dana

pendamping

pada

program/kegiatan yang berasal dari pusat maupun Provinsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.


27

Secara keseluruhan total perencanaan belanja daerah Kota Bima pada tahun 2016 sebesar Rp. 753.197.274.194,00. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan target belanja daerah tahun anggaran 2015 yang berjumlah Rp. 684.097.311.429,73. Peningkatan antara lain disebabkan kenaikan pada jenis belanja pegawai seiring dengan adanya kebijakan Pemerintah pusat tentang kenaikan gaji PNS dan pembayaran gaji bulan ke-13. Komposisi perkiraan total belanja daerah terdiri atas : a.

Belanja Tidak Langsung, dialokasikan sebesar Rp. 452.815.927.699,07 mengalami kenaikan sebesar Rp. 28.371.054.151,34 atau 6,68% jika dibandingkan

dengan

alokasi

tahun

2015

yang

sebesar

Rp.

424.444.873.547,73. Belanja tidak langsung ini terdiri atas : 1) Belanja Pegawai; 2) Belanja hibah; 3) Belanja bantuan sosial; 4) Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa serta Partai Politik; dan 5) Belanja tidak terduga. b. Belanja Langsung, dialokasikan sebesar Rp. 300.381.346.496,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 40.728.908.614,00 atau 15,69%, jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2015 sebesar Rp.

259.652.437.882,00.

Belanja

Langsung terdiri atas : 1.Belanja Pegawai; 2.Belanja Barang dan Jasa; dan 3.Belanja Modal. Kebijakan belanja pegawai tahun 2016 adalah: a. Dasar penghitungan besaran honorarium pagi PNSD disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima, dengan tetap memperhatikan aspek kewajaran dan beban kerja; b. Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli di luar instansi Pemerintah.


28

Sedangkan kebijakan belanja barang dan jasa adalah: a. Penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultansi baik yang dilakukan secara swakelola maupun dengan pihak ketiga agar dianggarkan pada belanja barang dan jasa; b. Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2015. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan beban pekerjaan; c. Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; d. Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel; e. Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dibatasi; f. Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan telah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina (Lembaga Administrasi Negara), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Adapun kebijakan belanja modal adalah: a. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;


29

b. Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan. Tabel 4.2. Rekapitulasi Rencana Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2015 – 2016 SELISIH No

KOMPONEN

Tahun 2015

Tahun 2016

Bertambah/ (Berkurang)

(%)

2.

BELANJA DAERAH

2.1

Belanja Tidak Langsung

424.444.873.547

452.815.927.699,07

28.371.054.151,34

6,68

2.1.1

Belanja Pegawai

400.563.176.891

433.609.231.043,07

33.046.054.151,34

8,25

2.1.2

Belanja Bunga

2.1.3

Belanja Subsidi

2.1.4

Belanja Hibah

16.868.400.000

11.493.400.000

-5.375.000.000

-31,9

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

5.190.885.000

4.390.885.000

-1.800.000.000

-15,4

2.1.6

Belanja bagi hasil kepada pemeritah provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa

2.1.7

Belanja bantuan keuangan kepada pemeritah provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan Partai Politik

822.411.656

822.411.656

0

0

2.1.8

Belanja Tidak Terduga

1.000.000.000

2.500.000.000

1.500.000.000

150

2.2

Belanja Langsung

259.652.437.882

300.381.346.496,00

40.728.908.614,00

15,7

2.2.1

Belanja Pegawai

25.448.602.800

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

85.828.551.497

2.2.3

Belanja Modal

753.197.274.194,63

69.099.962.764,90

10,1

-

-

116.985.172.946 Jumlah Belanja

684.097.311.429

Sumber: Dokumen APBD Kota Bima Tahun 2015, RKPD Kota Bima Tahun 2016 dan Hasil Proyeksi

4.2.2. Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman


30

Pengelolaan Keuangan Daerah, pada dasarnya belanja daerah terbagi atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dianggarkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa dan partai polotik, serta belanja tak terduga. Kebijakan belanja tidak langsung akan diarahkan sebagai berikut : a.

Belanja Pegawai.

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja pegawai pada tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp. 433.609.231.043,07 mengalami kenaikan sebesar Rp. 33.046.054.151,34 atau 8,25% jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2015 yang sebesar Rp. 400.563.176.891,73. Adapun kebijakan belanja pegawai pada tahun anggaran 2016 antara lain : 1) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan

dengan

hasil

rekonsiliasi

jumlah

pegawai

dengan

memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD sebesar 6% (asumsi sesuai dengan kebijakan belanja tahun sebelumnya atau tahun anggaran 2015); 2) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD telah diperhitungkan acress yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, serta estimasi alokasi untuk pembayaran gaji ke 13 PNSD sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; 3) Untuk mengantisipasi kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun anggaran berjalan dan formasi pegawai tahun 2016 serta pengangkatan CPNSD alumni STPDN tahun 2015.


31

4) Penyediaan dana untuk membiayai penyelenggaraan jaminan kesehatan (ASKES) bagi PNSD dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 5) Penganggaran belanja pegawai untuk Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 5% dari target pajak daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 6) Penganggaran belanja pegawai untuk pembayaran tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD. 7) Pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD/CPNSD dalam upaya peningkatan prestasi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi. b. Belanja Bunga. Penganggaran belanja bunga di alokasikan untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman yang dihitung atas kewajiban pokok pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pada tahun 2016 belanja bunga tidak dialokasikan karena pemerintah Kota Bima tidak memiliki kewajiban apapun kepada pihak ketiga, dan belum memiliki rencana untuk melakukan pinjaman daerah apapun. c.

Belanja Subsidi. Penganggaran belanja subsidi di alokasikan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya pemerintah Kota Bima pada tahun 2016 tidak mengalokasikan belanja subsidi, karena Pemerintah Kota Bima belum berencana untuk memberikan subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu.


32

d. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Kebijakan belanja hibah dan belanja bantuan sosial antara lain : 1) Penganggaran belanja hibah di alokasikan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah, semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), perusahaan daerah, dan masyarakat serta organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; 2) Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah, dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 3) Pemberian bantuan sosial

kepada

kelompok/anggota masyarakat

dilakukan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Disamping itu, penetapan besaran bantuan tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 4) Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, telah diupayakan pembatasan terhadap jumlah alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dan format pertanggungjawabannya telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5) Pada

tahun 2016 Pemerintah

Kota Bima merencanakan

untuk

mengalokasikan anggaran belanja hibah sebesar Rp. 11.493.400.000,00. Sedangkan

belanja

bantuan

sosial

direncanakan

sebesar

Rp. 4.390.885.000,00.


33

e.

Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2016 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya pemerintah Kota Bima tidak mengalokasikan anggaran untuk belanja bagi hasil.

f.

Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa serta partai politik. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya serta partai politik dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. bersifat umum artinya peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa dan partai politik penerima bantuan, dan bersifat khusus artinya peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Pada tahun 2016 pemerintah Kota Bima mengalokasikan anggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik yang anggotanya duduk sebagai anggota DPRD sebesar Rp. 822.411.656,00.

g.

Belanja tak terduga Penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 (penanggulangan bencana alam dan bencana sosial).


34

Pada tahun anggaran 2016 pemerintah Kota Bima merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- untuk jenis belanja tak terduga. Tabel 4.3 Proyeksi Belanja Tidak Langsung Tahun 2015 s.d Tahun 2016 Jumlah NO

URAIAN

Tahun Berjalan 2015

Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2016

(1)

(2)

(4)

(5)

2

Belanja Daerah

2.1

Belanja Tidak Langsung

2.1.1

Belanja pegawai

2.1.2

Belanja bunga

2.1.3

Belanja subsidi

2.1.4

Belanja hibah

2.1.5

Belanja bantuan sosial

2.1.6 2.1.7 2.1.8

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja tidak terduga JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

400.563.176.891,73

433.609.231.043,07

16.868.400.000,00

11.493.400.000,00

5.190.885.000,00

4.390.885.000,00

822.411.656,00

822.411.656,00

1.000.000.000

2.500.000.000,00

424.444.873.547,73

452.815.927.699,07

Sumber : APBD Kota Bima tahun 2015, RKPD Tahun 2016 dan Hasil Proyeksi

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah. 4.2.3.1. Kebijakan Pembangunan Daerah Tema pembangunan daerah Kota Bima tahun anggaran 2016 sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD Kota Bima Tahun 2016 adalah: “Memperkokoh pilar ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan percepatan pembangunan kota tepian air (waterfront city)”. 4.2.3.2. Kendala Yang Dihadapi


35

Sebagaimana telah dijelaskan dalam dokumen RKPD Kota Bima tahun 2016, kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bima dalam melaksanakan pembangunan secara umum adalah sebagai berikut: a. Bidang Sosial Budaya 1) Pelayanan kesehatan masih sangat terbatas sehingga banyak sekali pasien dan masyarakat yang harus dirujuk ke Kota Mataram maupun Denpasar. Hal ini disebabkan oleh minimnya ketersediaan sarana dan prasarana maupun fasilitas pelayanan kesehatan yang baik serta kurang tersedianya tenaga medis khususnya dokter spesialis yang memadai di Kota Bima; 2) Mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang terasuransi kesehatan (Jamkesmas, Jamkesda dan ASKES) masih harus ditingkatkan; dan perlu diberikan perhatian pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang belum terasuransi; 3) Pemerataan pelayanan kesehatan belum menjangkau ke seluruh wilayah Kota Bima terutama pada pelayanan penyakit tertentu antara lain HIV AIDS, gangguan kejiwaan dan TB Paru; 4) Advokasi terhadap perilaku hidup sehat masih cukup lemah sehingga PHBS belum menjadi budaya hidup warga Kota Bima; 5) Angka/prosentase jumlah rumah sehat di Kota Bima masih cukup rendah yang diindikasikan dengan masih tingginya prosentase masyarakat yang tidak memiliki sanitasi rumahtangga dan sumber air bersih; 6) Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik masih rendah; 7) Akses dan layanan pendidikan yang bermutu dalam berbagai jenjang pendidikan masih belum optimal; 8) Masih rendahnya pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak; 9) Pengembangan dan pemanfaatan potensi pariwisata dan budaya lokal belum optimal; 10) Masih adanya konflik sosial, kenakalan remaja dan penyakit masyarakat seperti minuman keras;


36

11) Belum optimalnya reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan. b. Bidang ekonomi 1) Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin yang masih relatif tinggi 2) Tumbuhnya wirausaha baru belum didukung oleh penguatan kapasitas yang memadai baik dari aspek lokasi usaha, permodalan, ketrampilan, maupun jaringan dan informasi pemasaran; 3) Masih rendahnya pemanfaatan sumber daya lokal dalam pengembangan industri rumah tangga dan industri kecil menengah; 4) Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan penggunaan lainnya dalam kawasan perkotaan belum diantisipasi dengan program intensifikasi pada lahan-lahan pertanian berkelanjutan; 5) Pengelolaan jaringan irigasi tersier dalam rangka ketahanan pangan belum dikelola secara optimal; 6) Pengembangan industri olahan berbasis pertanian dan perikanan masih kurang diperhatikan baik perencanaan maupun pendanaannya; 7) Bantuan modal usaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah belum merata akibat tersendatnya pergerakan dana bergulir pada masyarakat. 8) Keberadaan Pedagangan Kaki Lima (Lima) belum dikelola dan ditata secara optimal. 9) Prasarana dan sarana ekonomi masih terbatas dalam rangka mendukung peran dan fungsi

Kota Bima sebagai kawasan strategis nasional dan

kawasan strategis Propinsi NTB. c. Bidang Infrastruktur, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 1) Pertumbuhan kawasan yang tidak terkendali dan tertata dengan baik telah menimbulkan kawasan-kawasan kumuh (slump area) disamping hunian liar (squatter settlement) yang pada umumnya menempati lokasi di daerah pesisir pantai dan bantaran sungai. Kawasan-kawasan ini pada dasarnya juga merupakan kantong-kantong kemiskinan Kota yang memiliki akses yang sangat baik dengan kawasan perdagangan dan jasa pada pusat Kota.


37

2) Penyediaan air bersih melalui jaringan perpipaan di Kota Bima masih dilaksanakan oleh PDAM Kabupaten Bima. Hingga saat ini tingkat pelayanan PDAM baru mencapai kurang dari 30 persen, bahkan menunjukan indikasi makin menurun pencapaiannya yang antara lain disebabkan oleh masih kurang baiknya manajemen pengelolaanya. Hal ini berdampak pada terjadinya eksploitasi air tanah secara masif oleh masyarakat secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan air bersih. 3) Akibat penggundulan hutan dimasa lalu dan masih rendahnya upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan pada saat ini menyebabkan daerah tangkapan hujan di hulu dapat mengganggu daur hidrologi kota. Hal ini menyebabkan jika terjadi intensitas hujan yang tinggi di daerah hulu dalam beberapa saat menyebabkan banjir kiriman pada daerah hilir kota yang bermuara di sungai Padolo (kelurahan Paruga dan Dara) dan sungai Melayu (Kelurahan Melayu). 4) Beberapa wilayah yang berlokasi di dataran tinggiseperti Kelurahan Oi Fo'O dan Nitu justru mengalami kekeringan dan kesulitan air baku baik untuk memenuhi kebutuhan air minum maupun irigasi. 5) Pengembangan Kawasan Pesisir Kota Bima dimulai dari Pintu gerbang Ni'u (kelurahan Dara) hingga pantai Kolo/So Ati (Kelurahan Kolo) dengan konsep Kota Tepian Air (waterfront city) Kota Bima perlu mendapat dukungan yang berarti baik dalam hal perencanaan maupun dalam implementasi melalui pembiayaan APBD maupun APBN. 6) Parkir merupakan permasalahan tersendiri yang telah terjadi cukup lama tanpa ada penyelesaian yang berarti. Permasalahan parkir kota yang masih semrawut terutama pada sepanjang koridor jalan utama kawasan pusat perdagangan dan jasa telah menyebabkan kemacetan pada jam-jam tertentu yang menjadi puncak kesibukan masyarakat kota. Manajemen pengelolaan parkir belum tertata dengan baik, khusus pada aspek finansial juga memiliki permasalahan yang sama dimana pendapatan asli daerah dari sektor parkir masih jauh dari potensi yang dimilikinya. 7) Kebutuhan wilayah akan tersedianya terminal AKAP type A sudah semakin mendesak.


38

8) Optimalisasi fungsi jaringan irigasi pada daerah irigasi yang ada belum menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dalam rangka penciptaan ketahanan pangan daerah. 9) Pembukaan jalan ekonomi dan atau jalan usaha tani dengan dukungan pemeliharaan jalan dan jembatan Kota Bima sangat dibutuhkan untuk memberikan akses kegiatan ekonomi masyarakat. 10) Tingginya pertumbuhan fasilitas perumahan di Kota Bima baik secara swadaya mandiri maupun oleh pengembang (developer) perumahan belum di dukung dengan dokumen master plan perumahan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang ijin dan persyaratan pengadaan perumahan oleh masyarakat dan swasta. 11) Sejalan dengan diselesaikannya PERDA No. 04 tahun 2012 tentang RTRW Kota Bima Tahun 2011-2031, maka perlu diikuti segera dengan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) pada tiap Kecamatan maupun kawasan strategis sehingga dapat menjadi dasar bagi pemanfaatan tata ruang dan pengendaliannya. 12) Upaya perbaikan pelayanan pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB) sebagai salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang sangat diperlukan mengingat Kota Bima termasuk salah satu dari 16 Kota se Indonesia dengan pelayanan publik paling rendah, termasuk diantaranya adalah belum optimalnya pelayanan pemberian IMB. Masih rendahnya kondisi sanitasi lingkungan dan perumahan

4.2.3.3. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Prioritas pembangunan tahun 2016 merupakan hasil sinkronisasi antara prioritas RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018 dengan agenda prioritas pembangunan nasional (Nawacita) serta arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2015 – 2019 berdasarkan 3 (tiga) dimensi pembangunan nasional yang telah ditetapkan, yaitu meliputi : Prioritas 1

:

Meningkatkan

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan


39

Prioritas 2

:

Mempercepat pembangunan infastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan

Prioritas 3

:

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

Prioritas 4

:

Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam serta penguatan penguatan ekonomi lokal

Prioritas 5

:

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan penanganan perubahan iklim

Prioritas 6

:

Meningkatkan pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang baik

Prioritas 7

:

Meningkatkan program penanggulangan kemiskinan

Lebih lanjut, sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor: 050/1848/SJ Tanggal 14 April 2015, maka skala prioritas penyusunan RKPD Tahun 2016 adalah sebagai berikut : a. Tercapainya

peningkatan

pelayanan

pendidikan,

pelayanan

kesehatan,

tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilainilai patriotisme dan cinta tanah air serta semangat bela negara; b. Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaulatan pangan melalui reformasi agraria, untuk pengendalian pemanfaatan lahan pertanian, pendistribusian bibit dan pupuk, peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan irigasi dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak dan lebih sejahtera; c. Tercipatanya

pemerataan

pendapatan

antar

kelompok

masyarakat,

antarwilayah, antardesa dan pinggiran serta antarkawasan. Hal tersebut bertujuan agar tercapai pemerataan pembangunan antarwilayah yang seimbang, yang dapat mengurangi kesenjangan pembangunan di masingmasing wilayah; d. Terpelihara dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan baik di bidang maritim, energi, pariwisata, maupun stabilitas dan kedaulatan pangan. Hal tersebut bertujuan agar tersedia jaringan infastruktur perhubungan dengan


40

berbagai moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat, murah dan aman, sehingga akan mendorong efisiensi dan efektivitas kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa yang dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menekan angka inflasi. e. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya peningkatan kinerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing Dengan memperhatikan kebijakan pembangunan daerah serta kendala yang dihadapi sebagaimana diuraikan diatas, maka prioritas pembangunan serta program pendukung yang perlu di dorong untuk dilaksanakan oleh SKPD pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 4.4. Prioritas Pembangunan Kota Bima Tahun 2016 No 1 1.1.

Program Prioritas Tahun 2016 (RPJMD) Berdasarkan Bidang Urusan Pemerintahan URUSAN WAJIB

Prioritas Pembangunan Kota Bima Tahun 2016 (RKPD)

Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Program pendidikan menengah Program pendidikan non formal


Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program manajemen pelayanan pendidikan 1.2.

Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program pengembangan lingkungan sehat Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.



41

No

1.3.

Program Prioritas Tahun 2016 (RPJMD) Berdasarkan Bidang Urusan Pemerintahan Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pekerjaan Umum


Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

1.4.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Perumahan Program Pengembangan Perumahan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1.5.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan penanganan perubahan iklim

Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.6.



Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

"Prioritas Pembangunan Lintas Sektor"

Program Perencanaan Sosial Budaya

1.7.

1.8.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup


Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan penanganan perubahan iklim

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1.9.

Urusan Wajib Pertanahan


42

No

Program Prioritas Tahun 2016 (RPJMD) Berdasarkan Bidang Urusan Pemerintahan Program Penataan Penguasaan, pemilikan, pengunaan dan pemanfaatan tanah

Prioritas Pembangunan Kota Bima Tahun 2016 (RKPD) Mempercepat pembangunan infastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan

1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera


1.11.

Program Keluarga Berencana Program Pelayanan Kontrasepsi Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HV/AIDS 1.13. Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.14. Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1.16. Penanaman Modal Daerah Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah 1.17. Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya





Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

1.18. Kepemudaan dan Olahraga Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan


1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatkan kualitas sumber daya Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan manusia dan kesejahteraan rakyat Pencegahan Tindak Kriminal yang berkeadilan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan


43

No

Program Prioritas Tahun 2016 (RPJMD) Berdasarkan Bidang Urusan Pemerintahan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)


Program Pendidikan Politik Masyarakat Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 1.20. Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Penataan Peraturan Perundangundangan Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Publik Program Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana Program Pendidikan Kedinasan


Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 1.21. Ketahanan Pangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 1.23. Statistik Program pengembangan data/informasi/ statistic daerah 1.24. Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan 1.25. Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa

Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam serta penguatan penguatan ekonomi lokal

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan Meningkatkan pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang baik Meningkatkan pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang baik Meningkatkan pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang baik

1.26. Perpustakaan


44

No

2 2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Program Prioritas Tahun 2016 (RPJMD) Berdasarkan Bidang Urusan Pemerintahan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan URUSAN PILIHAN Pertanian Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kehutanan Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan Energi dan Sumberdaya Mineral Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kelautan Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap

2.6.

2.7.

Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan Perindustrian Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Prioritas Pembangunan Kota Bima Tahun 2016 (RKPD) Meningkatkan pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang baik

Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam serta penguatan penguatan ekonomi local

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan penanganan perubahan iklim Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan penanganan perubahan iklim Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam serta penguatan penguatan ekonomi lokal Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam serta penguatan penguatan ekonomi lokal ; Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan



Sumber: RKPD Kota Bima Tahun 2016

Selain prioritas pembangunan sebagaimana diuraikan diatas, terdapat beberapa sasaran pembangunan yang harus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial, politik dan kemasyarakatan, yaitu Program peningkatan kualitas kehidupan politik, pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan,

peningkatan

pembinaan

generasi

muda

dan

olahraga,

peningkatan pelestarian seni dan budaya. Selanjutnya terdapat pula beberapa


45

program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sehubungan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 4.2.4.

Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada dasarnya belanja daerah terbagi atas belanja tidak langsung dan

belanja langsung. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan, Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Kebijakan belanja tidak langsung dan belanja langsung pemerintah kota bima pada tahun 2016 dapat diuraikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah maupun berdasarkan satuan kerja perangkat daerah. 4.2.4.1. Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintah daerah Kebijakan belanja daerah berdasarkan urusan pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terbagi dalam 2 (dua) Urusan yaitu Urusan Wajib sebanyak 26 (dua puluh enam) Urusan dan Urusan Pilihan sebanyak 8 (delapan) Urusan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Bima telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi Daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah dalam upaya memenuhi pelayanan prima pada masyarakat.


46

Berikut

tabel

pembagian

urusan

pemerintahan

daerah

berdasarkan

PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011 dan berdasarkan PERDA Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bima. Tabel 4.3 Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 21 Thn 2011 dan PERDA Struktur Pemerintah Kota Bima Tahun 2012 PERDA STRUKTUR ORGANISASI KOTA BIMA TAHUN 2012

PERMENDAGRI NO. 21 TAHUN 2011 KODE URUSAN

URUSAN / SKPD

1 1

01

.

1

01

01

1

02

.

1

02

01

1

03

.

1

03

01

1

04

.

1

04

01

1

05

.

1

05

01

1

06

1

06

1

07

1

07

1

08

1

08

1

09

1

09

1

10

1

10

01

01

01

KODE URUSAN

URUSAN / SKPD

URUSAN WAJIB

1

URUSAN WAJIB

Pendidikan

1

01

.

Dinas/Badan/Kantor

1

01

01

Kesehatan

1

02

.

Dinas/Badan/Kantor

1

02

01

Pekerjaan Umum

1

03

.

Dinas/Badan/Kantor

1

03

01

Penataan Ruang

1

05

.

Dinas/Badan/Kantor

1

05

01

Perencanaan Pembangunan

1

06

Dinas/Badan/Kantor

1

06

Perhubungan

1

07

Dinas/Badan/Kantor

1

07

Lingkungan Hidup

1

08

Dinas/Badan/Kantor

1

08

01

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

1

08

02

Badan Lingkungan Hidup

Kependudukan dan Catatan Sipil

1

10

Dinas/Badan/Kantor

1

10

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (1.18) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kesehatan Dinas Kesehatan Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umumdan Pertambangan

Perumahan Dinas/Badan/Kantor Penataan Ruang Dinas Tata Kota dan Perumahan Perencanaan Pembangunan 01

BAPPEDA Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (1.25)

01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lingkungan Hidup

Pertanahan 01

01

Dinas/Badan/Kantor


Kependudukan dan Catatan Sipil 01

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

47

PERDA STRUKTUR ORGANISASI KOTA BIMA TAHUN 2012


1

11

1

11

1

12

1

12

1

13

1

13

1

14

1

14

1

15

1

15

1

16

1

16

1

17

1

17

1

18

1

18

1

19

1

19

1

20

1

20

01

URUSAN / SKPD

KODE URUSAN

URUSAN / SKPD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (1.12)

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1

11

Dinas/Badan/Kantor

1

11

Sosial

1

13

Dinas/Badan/Kantor

1

13

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1

15

Dinas/Badan/Kantor

1

15

Kebudayaan

1

17

Dinas/Badan/Kantor

1

17

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1

19

Dinas/Badan/Kantor

1

19

01

Badan Kesatuan Bangsa

1

19

02

Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1

20

Dinas/Badan/Kantor

1

20

01

DPRD

1

20

02

Walikota dan Wakil Walikota

1

20

03

Sekretariat Daerah

1

20

04

Sekretariat DPRD

1

20

05

Inspektorat

1

20

06

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuanga dan, Asset Daerah

01

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 01

01

Dinas/Badan/Kantor Sosial dan Ketenagakerjaan (1.14) 01

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan, Transmigrasi

Ketenagakerjaan 01

01

Dinas/Badan/Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan (2.06), dan Perindustrian (2.07) 01

Dinas KOPERINDAG

Penanaman Modal 01

01

Dinas/Badan/Kantor Kebudayaan dan Pariwisata (2.04) 01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pemuda dan Olahraga 01

01

01

Dinas/Badan/Kantor




48



URUSAN / SKPD


KODE URUSAN

URUSAN / SKPD

1

20

07

Badan Kepegawaian Daerah

1

20

08

Kecamatan RasanaE Barat

1

20

09

Kecamatan RasanaE Timur

1

20

10

Kecamatan Asakota

1

20

11

Kecamatan Mpunda

1

20

12

Kecamatan Raba

1

20

13

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

1

20

14

Kelurahan Dara

1

20

15

Kelurahan Paruga

1

20

16

Kelurahan Tanjung

1

20

17

Kelurahan SaraE

1

20

18

Kelurahan Na'E

1

20

19

Kelurahan Pane

1

20

20

Kelurahan Nungga

1

20

21

Kelurahan Lelamase

1

20

22

Kelurahan Dodu

1

20

23

Kelurahan Lampe

1

20

24

Kelurahan Kodo

1

20

25

Kelurahan Kumbe

1

20

26

Kelurahan Oi Fo'o

1

20

27

Kelurahan Melayu

1

20

28

Kelurahan Jatiwangi

1

20

29

Kelurahan Jatibaru

1

20

30

Kelurahan Kolo

1

20

31

Kelurahan Penatoi

1

20

32

Kelurahan Lewirato

1

20

33

Kelurahan Sadia

1

20

34

Kelurahan Mande

1

20

35

Kelurahan Monggonao

1

20

36

Kelurahan Manggemaci

1

20

37

Kelurahan Santi

49



URUSAN / SKPD

KODE URUSAN

URUSAN / SKPD

1

20

38

Kelurahan Matakando

1

20

39

Kelurahan SambinaE

1

20

40

Kelurahan Panggi

1

20

41

Kelurahan Rabadompu Timur

1

20

42

Kelurahan Rabadompu Barat

1

20

43

Kelurahan Rabangodu Utara

1

20

44

Kelurahan Rabangodu Selatan

1

20

45

Kelurahan Rontu

1

20

46

Kelurahan Penaraga

1

20

47

Kelurahan PenanaE

1

20

48

Kelurahan Rite

1

20

49

Kelurahan Kendo

1

20

50

Kelurahan Ntobo

1

20

51

Kelurahan Nitu

1

20

52

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Ketahanan Pangan

1

21

Dinas/Badan/Kantor

1

21

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1

22

Dinas/Badan/Kantor

1

22

Kearsipan

1

24

Dinas/Badan/Kantor

1

24

01

1

21

1

21

1

22

1

22

1

23

1

23

1

24

1

24

1

25

1

25

1

26

1

26

01

2

.

.

URUSAN PILIHAN

2

.

.

URUSAN PILIHAN

2

01

.

Pertanian

2

01

.

Pertanian

2

01

01

Dinas/Badan/Kantor

2

01

01

01

01

Ketahanan Pangan 01

01

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan

Statistik 01

01

Dinas/Badan/Kantor Kearsipan dan Perpustakaan( 1.26) Kantor Arsip dan Perpustakaan

Komunikasi dan Informatika 01

Dinas/Badan/Kantor Perpustakaan Dinas/Badan/Kantor


Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

50


PERMENDAGRI NO. 21 TAHUN 2011 KODE URUSAN 2

02

2

02

2

03

2

03

2

04

2

04

2

05

2

05

2

06

2

06

2

07

2

07

2

08

2

08

01

URUSAN / SKPD

KODE URUSAN

Kehutanan

2

02

Dinas/Badan/Kantor

2

02

Kelautan dan Perikanan

2

05

Dinas/Badan/Kantor

2

05

URUSAN / SKPD Kehutanan

01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Energi dan Sumberdaya Mineral 01

Dinas/Badan/Kantor Energi dan Sumberdaya Mineral

01

01

Dinas/Badan/Kantor Kelautan dan Perikanan 01

Dinas Kelautan dan Perikanan

Perdagangan 01

Dinas/Badan/Kantor Industri

01

Dinas/Badan/Kantor Transmigrasi

01

Dinas/Badan/Kantor

Sumber: Permendagri 21 Tahun 2011 dan Perda Struktur Organisasi Kota Bima 2012

Urusan Wajib diselenggarakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Kebijakan belanja Pemerintah Kota Bima tahun 2016 dialokasikan berdasarkan urusan pemerintah daerah yang terbagi dalam dua urusan yaitu: a.

Urusan Wajib, di proyeksikan sebesar Rp. 723.299.568.845 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 444.940.838.849,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 278.358.729.996,00dan

b.

Urusan Pilihan, di proyeksikan sebesar Rp. 29.897.705.350,00 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.875.088.850,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 22.022.616.500,00. Adapun alokasi anggaran belanja langsung pada masing-masing jenis

urusan akan dijelaskan sebagai berikut:


51

1) Urusan Wajib Pendidikan, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 24.936.712.000,00. Kebijakan Umum : •

Penurunan angka drop out pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

•

Peningkatan kualitas dan mutu peserta didik;

•

Peningkatan kualitas dan mutu pendidik melalui pendidikan formal dan non formal;

•

Pemberian beasiswa miskin (BSM) dan beasiswa berprestasi serta pencanangan sekolah gratis;

•

Peningkatan sarana dan prasana untuk semua pelayanan pendidikan dalam rangka wajardikdas 12 tahun.

2) Urusan Wajib Kesehatan, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 22.382.500.000,00. Kebijakan Umum : •

Pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk, melalui peningkatan pelayanan pada unit pelayanan kesehatan (Poskesdes/ polindes dan posyandu) dan peningkatan kerjasama/koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pemenuhan gizi yang cukup yang dikhususkan pada Balita (Akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak);

•

Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesehatan

•

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat berperilaku hidup bersih dan sehat;

•

Menjaga ketersediaan obat dan pengawasan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah;

•

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat;

•

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan;


52

•

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepesertaan jaminan kesehatan.

3) Urusan Wajib Pekerjaan Umum, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 55.878.760.000,00. Kebijakan Umum : a) Optimalisasi pembukaan jalan ekonomi serta rehabilitasi jalan dan jembatan, sesuai perkembangan wilayah dan tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat; b) Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP); c) Peningkatan pengendalian

pengelolaan

sumber

banjir,

penanganan

daya

air

utamanya

konservasi,

untuk

peningkatan

kondisi baik jaringan irigasi dan peningkatan ketersediaan air baku dengan melibatkan peran serta masyarakat; d) Penyediaan air bersih melalui jaringan perpipaan. 4) Urusan Wajib Perumahan, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.072.615.000. Kebijakan Umum : a) Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman melalui peran serta masyarakat; b) Meningkatkan upaya rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin; c) Meningkatkan fasilitasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 5) Urusan Wajib Penataan Ruang, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.477.100.000. Kebijakan Umum : a) Meningkatkan cakupan dan kualitas perencanaan tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat;


53

b) Meningkatkan pengendalian tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan; 6) Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.514.799.183,00. Kebijakan Umum : •

Meningkatkan

kualitas

perencanaan

pembangunan

melalui

peningkatan partisipasi masyarakat; •

Meningkatkan

fungsi

dokumen

perencanaan

sebagai

acuan

penelitian

untuk

pelaksanaan pembangunan; •

Mengoptimalkan

pemanfaatan

hasil-hasil

perencanaan pembangunan; •

Meningkatkan kualitas pengendalian perencanaan pembangunan untuk mengefektifkan siklus pembangunan.

7) Urusan Wajib Perhubungan, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.869.752.000. Kebijakan Umum : a) Menjaga dan meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan dengan melibatkan peran serta masyarakat; b) Meningkatkan manajemen lalu lintas; c) Meningkatkan tertib berlalu lintas untuk mengurangi tingkat kecelakaan. 8) Urusan Wajib Lingkungan Hidup, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 14.230.474.000. Kebijakan Umum : a) Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui peran serta masyarakat; b) Peningkatan

peran

serta

masyarakat

dalam

pengembangan

pengelolaan persampahan yang berkelanjutan sehingga terwujud masyarakat yang bersih, sehat dan kreatif.


54

c) Menjaga

kuantitas

dan

kualitas

sumberdaya

alam

secara

berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat; d) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan. 9) Urusan Wajib Pertanahan, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.223.462.600,00. Kebijakan Umum : • Meningkatkan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang; • Meningkatkan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian; 10) Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.129.608.000,00. Kebijakan Umum : • Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan; • Meningkatkan kualitas

pengelolaan

dokumen,

data dan informasi

kependudukan; • Meningkatkan

kesadaran

masyarakat

untuk

mewujudkan

tertib

administrasi kependudukan. 11) Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.329.573.000,00. Kebijakan Umum : •

Meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan melalui peningkatan akses ekonomi, sosial, dan budaya;

•

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya perempuan dalam pembangunan;

•

Meningkatkan kualitas

perlindungan dan pelayanan terhadap

perempuan dan anak.


55

12) Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.073.040.000,Kebijakan Umum : •

Mengendalikan pertumbuhan

penduduk untuk mewujudkan

keluarga kecil yang sejahtera; •

Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera;

•

Meningkatkan jaringan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana.

13) Urusan Wajib Sosial, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.793.000.000,00. Kebijakan Umum : •

Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan keluarga miskin;

•

Meningkatkan jejaring dan pembinaan organisasi social masyarakat dalam kepedulian kesejahteraan sosial;

•

Meningkatkan pembinaan PMKS melalui pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dalam pendampingan;

•

Meningkatkan pencegahan penyalahgunaan napza melalui kesadaran dan partisipasi masyarakat.

14) Urusan Wajib Ketenagakerjaan, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 603.000.000,00 Kebijakan Umum : •

Meningkatkan

kesempatan

kerja

dengan

menciptakan

dan

memperluas lapangan kerja melalui peran serta masyarakat dan swasta; •

Meningkatkan daya saing, perlindungan tenaga kerja dan keserasian hubungan industrial.

15) Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.911.000.000,00


56

Kebijakan Umum : Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan juga mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD 2013-2018 (Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan), dengan strategi Fasilitasi permodalan, promosi, kerjasama usaha, ketrampilan dan informasi usaha melalui: a) Meningkatkan akses modal, kualitas SDM,

kualitas kelembagaan

koperasi dan kesejahteraan anggota; b) Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM. c) Mengembangkan system pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil. 16)

Urusan Wajib Kebudayaan, dengan rencana alokasi anggaran belanja

langsung sebesar Rp. 2.196.546.920,00. Kebijakan Umum : a) Mengembangkan dan melestarikan nilai–nilai budaya dan kearifan lokal; b) Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya; c) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya dan nilai-nilai kearifan lokal. 17) Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.115.000.000,00 Kebijakan Umum : •

Mengembangkan

potensi

generasi

muda melalui

peningkatan

kesempatan pendidikan, ketrampilan, dan kewirausahaan; •

Meningkatkan wawasan kebangsaan dan budi pekerti bagi generasi muda;


57

•

Meningkatkan prestasi dan prasarana dan sarana olah raga melalui peran serta masyarakat dan swasta.

18) Urusan Wajib Penanaman Modal Daerah,dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 120.000.000,Kebijakan Umum : • Meningkatkan minat investasi melalui promosi; • Optimalisasi sistem dan prosedur pelayanan perizinan investasi; • Meningkatkan jejaring investasi di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional. 19) Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Plotik Dalam Negeri,dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 8.519.962.780,00. Kebijakan Umum : • Mendukung stabilitas daerah melalui peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban; • Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat; • Meningkatkan semangat nasionalisme dan wawasan kebangsaan di masyarakat; 20) Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian, dengan

rencana

alokasi

anggaran

belanja

langsung

sebesar

Rp. 107.008.144.833,00. Kebijakan Umum : • Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah; • Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah sesuai peraturan perundang-undangan sehingga status Wajar Tanpa Pengecualian dapat diperoleh. • Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah; • Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan;


58

• Meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah; • Meningkatkan

pengawasan

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan; • Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum bagi aparat dan masyarakat; • Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; • Menjaga dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam melalui peran serta masyarakat untuk mengurangi resiko bencana. 20)

Urusan Wajib Ketahanan Pangan, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.479.000.000,00. Kebijakan Umum : Urusan Wajib Ketahanan Pangan ini dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan yang meliputi ketersediaan dan kecukupan konsumsi energi dan protein untuk masyarakat. Disamping itu prioritas ini juga mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD 2013-2018 (Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan), meliputi : a) Meningkatkan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi pangan dan mengoptimalkan sistem pengamanan pangan.

21) Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Kelurahan, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 6.280.079.680,00. Kebijakan Umum : • Meningkatkan penguatan kelembagaan masyarakat desa; • Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan; • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; • Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah kelurahan.


59

23) Urusan Wajib Statistik, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 50.000.000,Kebijakan Umum : • Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi untuk mendukung pembangunan; • Meningkatkan pelayanan data (numerik dan spasial) kepada masyarakat. 24) Urusan Wajib Kearsipan, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 587.713.768,00. Kebijakan Umum : • Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip; • Meningkatkan kesadaran birokrasi dalam pengelolaan arsip; • Meningkatkan pengelolaan arsip menuju sistem kearsipan secara baku; 25) Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.851.600.000. Kebijakan Umum : a) Meningkatkan aksessibilitas data dan informasi bagi seluruh instansi dan masyarakat; b) Mengembangkan e-Gov untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha; c) Optimalisasi kebijakan dan fasilitasi sarana prasarana bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan. 26) Urusan Wajib Perpustakaan, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 340.286.232,00 Kebijakan Umum :

Meningkatkan minat baca masyarakat dan sarana dan prasarana perpustakaan


60

27) Urusan Pilihan Pertanian, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 6.584.985.000,00. Kebijakan Umum : Urusan pilihan pertanian ini dalam rangka peningkatan produksi pertanian Kota Bima di samping itu urusan wajib pertanian ini juga mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD 2013-2018 (Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan), dengan strategi Pengembangan potensi ekonomi daerah melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi meliputi : a) Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. b) Meningkatkan

kualitas

budidaya,

pengelolaan

pasca

panen

dan

pengembangan jaringan pemasaran hasil pertanian c) Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan, dan peternakan dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan inovasi petani tanaman pangan, dan peternakan; 28) Urusan Pilihan Kehutanan, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.700.350,00. Kebijakan Umum : Urusan pilihan kehutanan ini dalam rangka peningkatan produksi hasil hutan dan perkebunan Kota Bima di samping itu juga mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD 2013-2018 (Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan), dengan strategi Pengembangan potensi ekonomi daerah melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi meliputi : a) Meningkatkan produksi dan produktifitas hutan dan perkebunan b) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kelompok tani hutan;


61

c) Meningkatkan fungsi hutan sebagai wilayah penyangga air. 29) Urusan Pilihan Energi Dan Sumber Daya Mineral, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.423.131.500. Kebijakan Umum : a) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya mineral dengan peran serta masyarakat; b) Meningkatkan

pengelolaan

Sumber

Daya

Mineral

dengan

memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan; c) Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan; d) Meningkatkan cakupan pelayanan energi. 30) Urusan Pilihan Pariwisata, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp1.930.000.000,00. 31) Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 4.827.150.000,00. Kebijakan Umum : Urusan pilihan kelautan dan perikanan ini dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas hasil perikanan dan kelautan Kota Bima di samping itu juga mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD 2013-2018 (Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan), dengan strategi Pengembangan potensi ekonomi daerah melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi meliputi : a) Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani ikan; b) Meningkatkan produksi dan pemasaran hasil-hasil perikanan. 32) Urusan Pilihan Perdagangan, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.675.000,00. Kebijakan Umum :


62

Urusan perdagangan ini dalam rangka tersedianya sarana dan prasarana perekonomian yang memadai, pelaku usaha yang professional

juga

mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD 2013-2018 (Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan), dengan strategi optimalisasi potensi ekonomi Kota Bima sebagai upaya memperkuat struktur ekonomi melalui: a) Optimalisasi Pembangunan pasar baru dan pengembangan serta penataan sarana dan prasarana perdagangan pada kawasan strategis ekonomi b) Pembangunan lapak dan penataan kawasan kaki lima. c) Meningkatkan kewirausahaan dengan fasilitasi pengembangan usaha bagi pedagang/usaha informal; d) Mengembangkan manajemen usaha perdagangan, pengendalian distribusi, promosi, kerjasama usaha, informasi usaha. e) Meningkatkan perlindungan konsumen dan meningkatkan perlindungan terhadap pedagang tradisional; 33) Urusan Pilihan Perindustrian, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 902.000.000,00. Kebijakan Umum : Urusan perindustrian ini dalam rangka tersedianya sarana dan prasarana perekonomian yang memadai, pelaku IKM yang professional juga mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD 2013-2018 (Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan), dengan strategi optimalisasi potensi ekonomi Kota Bima sebagai upaya memperkuat struktur ekonomi melalui: a) Mengembangkan sentra industri dengan mengutamakan potensi sumber daya lokal;


63

b) Meningkatkan

penguasaan,

pengembangan

dan

penerapan

ilmu

pengetahuan dan teknologi IKM; c) Meningkatkan akses permodalan bagi usaha industri mikro dan kecil serta perluasan jaringan pemasaran. 34) Urusan Pilihan Ketransmigrasian, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 30.000.000,Kebijakan belanja berdasarkan bidang urusan pemerintahan daerah pada tahun 2016 dapat diuraikan secara jelas pada tabel di bawah ini. Tabel 4.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

TOTAL BELANJA

1

2

3

4

5

1

URUSAN WAJIB

1

1

Pendidikan

261.652.625.226,00

24.936.712.000,00

286.589.337.226,00

1

2

Kesehatan

29.786.648.224,00

22.797.500.000,00

52.584.148.224,00

1

3

Pekerjaan Umum

3.622.409.594,00

55.878.760.000,00

59.501.169.594,00

1

4

Perumahan

0,00

2.072.615.000,00

2.072.615.000,00

1

5

Penataan Ruang

2.034.146.897,00

2.477.100.000,00

4.511.246.897,00

1

6

Perencanaan Pembangunan

2.740.711.438,00

5.514.799.183,00

8.255.510.621,00

1

7

Perhubungan

3.346.588.981,00

2.869.752.000,00

6.216.340.981,00

1

8

Lingkungan Hidup

9.455.450.842,00

15.200.474.000,00

24.655.924.842,00

1

9

0,00

5.223.462.600,00

5.223.462.600,00

1

10

Pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil

2.799.372.541,00

2.129.608.000,00

4.928.980.541,00

1

11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3.274.258.488,00

1.329.573.000,00

4.603.831.488,00

1

12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

0,00

1.073.040.000,00

1.073.040.000,00

1

13

Sosial

2.105.469.960,00

1.793.000.000,00

3.898.469.960,00

1

14

Ketenagakerjaan

0,00

603.000.000,00

603.000.000,00

1

15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

2.057.183.777,00

1.911.000.000,00

3.968.183.777,00

1

16

Penanaman Modal Daerah

0,00

120.000.000,00

120.000.000,00

1

17

Kebudayaan

1.824.331.379,00

2.196.546.920,00

4.020.878.299,00

1

18

Kepemudaan dan Olahraga

0,00

1.115.000.000,00

1.115.000.000,00

1

19


5.228.977.840,00

8.519.962.780,00

13.748.940.620,00


64

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH


BELANJA LANGSUNG

TOTAL BELANJA

1

2

3

4

5

1

20


1

21

1 1

107.579.080.015,00

107.008.144.833,00

214.587.224.848,00

Ketahanan Pangan

4.626.700.111,00

2.479.000.000,00

7.105.700.111,00

22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

2.144.490.819,00

6.280.079.680,00

8.424.570.499,00

23

Statistik

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1

24

Kearsipan

662.392.717,00

587.713.768,00

1.250.106.485,00

1

25

Komunikasi dan Informatika

0,00

3.851.600.000,00

3.851.600.000,00

1

26

Perpustakaan

0,00

340.286.232,00

340.286.232,00

444.940.838.849,00

278.358.729.996,00

723.299.568.845,00

JUMLAH URUSAN WAJIB(1)

2

URUSAN PILIHAN

2

1

Pertanian

3.400.235.541,00

6.534.985.000,00

9.935.220.541,00

2

2

2.277.677.731,00

3.700.350.000,00

5.978.027.731,00

2

3

Kehutanan Energi Dan Sumber Daya Mineral

0,00

1.423.131.500,00

1.423.131.500,00

2

4

Pariwisata

0,00

1.930.000.000,00

1.930.000.000,00

2

5

Kelautan Dan Perikanan

2.197.175.578,00

4.827.150.000,00

7.024.325.578,00

2

6

Perdagangan

0,00

2.675.000.000,00

2.675.000.000,00

2

7

Perindustrian

0,00

902.000.000,00

902.000.000,00

2

8

Ketransmigrasian JUMLAH URUSAN PILIHAN (2)

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

7.875.088.850,00

22.022.616.500,00

29.897.705.350,00

452.815.927.699,00

300.381.346.496,00

753.197.274.195,00

TOTAL BELANJA ( 1 + 2 )

Sumber: Hasil Perhitungan, 2016

4.2.4.2. Kebijakan belanja berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penyusunan

Program

kegiatan

didasarkan

pada

nomenklatur

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya berdasarkan ketentuan perundangan yang ada, kodefikasi program dan kegiatan dimaksud merupakan pilihan bukan acuan baku, yang mana kodefikasi program dan kegiatan dimaksud dapat

mengalami

penambahan

sesuai

dengan

kebutuhan

obyektif

dan

karakteristik daerah.


65

Kebijakan belanja yang dialokasikan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016 tetap berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2016 yang telah menetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah pada tahun 2016. Adapun kebijakan alokasi belanja daerah berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini. Tabel 4.5 Kebijakan Alokasi Belanja Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) PLAFON ANGGARAN 2016 KODE

SKPD

1

2

1

1

1

Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

1

2

1

Dinas Kesehatan

1

3

1

Dinas Pekerjaan Umum

1

5

1

1

6

6

1

7

7

1

8

8


BELANJA LANGSUNG

TOTAL PAGU

3

4

5

261.652.625.226,00

26.051.712.000,00

287.704.337.226,00

29.786.648.224,00

22.382.500.000,00

52.169.148.224,00

3.622.409.594,00

57.301.891.500,00

60.924.301.094,00

2.034.146.897,00

3.074.715.000,00

5.108.861.897,00

2.740.711.438,00

5.684.799.183,00

8.425.510.621,00

3.346.588.981,00

4.365.352.000,00

7.711.940.981,00

7.591.509.987,00

12.148.474.000,00

19.739.983.987,00

Badan Lingkungan Hidup

1.863.940.855,00

2.657.000.000,00

4.520.940.855,00

2.799.372.541,00

2.129.608.000,00

4.928.980.541,00

Dinas Tata Kota Dan Perumahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman

1

10

10

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1

11

11

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

3.274.258.488,00

2.402.613.000,00

5.676.871.488,00

1

13

13

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.105.469.960,00

2.426.000.000,00

4.531.469.960,00

1

15

15

Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan

2.057.183.777,00

5.368.000.000,00

7.425.183.777,00

1

17

17

1.824.331.379,00

4.126.546.920,00

5.950.878.299,00

1

19

1

1.691.515.179,00

1.849.962.780,00

3.541.477.959,00

1

19

2

3.537.462.661,00

6.000.000.000,00

9.537.462.661,00

1

20

1

1

20

2

1

20

3

Sekretariat Daerah

1

19

4

Sekretariat Dprd

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikota & Wakil Walikota


4.629.661.680,00

4.629.661.680,00

419.478.761,00

419.478.761,00

10.184.400.824,00

69.803.384.540,00

79.987.785.364,00

2.570.033.118,00

12.137.700.000,00

14.707.733.118,00

66

PLAFON ANGGARAN 2016 KODE

SKPD

1

1

20

2

5

Inspektorat Dinas Pendapatan, Peng. Keuangan & Aset Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kantor Kec. Rasanae Barat Kantor Kec. Rasanae Timur Kantor Kecamatan Asakota Kantor Kecamatan Mpunda


BELANJA LANGSUNG

TOTAL PAGU

3

4

5

2.995.707.895,00

2.630.686.958,00

5.626.394.853,00

54.455.354.485,00

12.900.285.199,00

67.355.639.684,00

2.302.130.377,00

6.632.373.000,00

8.934.503.377,00

3.944.697.936,00

616.842.000,00

4.561.539.936,00

4.619.276.404,00

615.994.682,00

5.235.271.086,00

3.150.252.849,00

606.799.000,00

3.757.051.849,00

6.146.392.236,00

617.281.654,00

6.763.673.890,00

7.048.615.896,00

626.197.000,00

7.674.812.896,00

1

19

6

1

20

7

1

20

8

1

20

9

1

20

10

1

20

11

1

20

12

Kantor Kecamatan Raba

1

20

13

Kantor Pelayanan Izin Terpadu

976.506.292,00

932.850.000,00

1.909.356.292,00

1

20

14

Kantor Kelurahan Dara

41.400.000,00

251.500.000,00

292.900.000,00

1

20

15

Kantor Kelurahan Paruga

41.400.000,00

251.000.000,00

292.400.000,00

1

20

16

Kantor Kelurahan Tanjung

41.400.000,00

244.900.000,00

286.300.000,00

1

20

17

Kantor Kelurahan Sarae

41.400.000,00

250.800.000,00

292.200.000,00

1

20

18

Kantor Kelurahan Na'e

41.400.000,00

268.900.000,00

310.300.000,00

1

20

19

Kantor Kelurahan Pane

41.400.000,00

217.916.000,00

259.316.000,00

1

20

20

Kantor Kelurahan Nungga

47.400.000,00

219.000.000,00

266.400.000,00

1

20

21

Kantor Kelurahan Lelamase

47.400.000,00

221.900.000,00

269.300.000,00

1

20

22

Kantor Kelurahan Dodu

47.400.000,00

221.200.000,00

268.600.000,00

1

20

23

Kantor Kelurahan Lampe

41.400.000,00

215.400.000,00

256.800.000,00

1

20

24

Kantor Kelurahan Kodo

41.400.000,00

220.200.000,00

261.600.000,00

1

20

25

Kantor Kelurahan Kumbe

41.400.000,00

232.200.000,00

273.600.000,00

1

20

26

Kantor Kelurahan Oi Fo'o

47.400.000,00

211.900.000,00

259.300.000,00

1

20

27

Kantor Kelurahan Melayu

41.400.000,00

252.300.000,00

293.700.000,00

41.400.000,00

313.900.000,00

355.300.000,00

41.400.000,00

314.500.000,00

355.900.000,00

Kantor Kelurahan Jatiwangi Kantor Kelurahan Jatibaru

1

20

28

1

20

29

1

20

30

Kantor Kelurahan Kolo**

47.400.000,00

243.200.000,00

290.600.000,00

1

20

31

Kantor Kelurahan Penatoi

41.400.000,00

218.600.000,00

260.000.000,00

1

20

32

Kantor Kelurahan Lewirato

41.400.000,00

212.100.000,00

253.500.000,00

1

20

33

Kantor Kelurahan Sadia

41.400.000,00

217.100.000,00

258.500.000,00

1

20

34

Kantor Kelurahan Mande

41.400.000,00

219.900.000,00

261.300.000,00

1

20

35

41.400.000,00

219.200.000,00

260.600.000,00

1

20

36

41.400.000,00

267.400.000,00

308.800.000,00

1

20

37

41.400.000,00

219.200.000,00

260.600.000,00

41.400.000,00

222.500.000,00

263.900.000,00

41.400.000,00

216.200.000,00

257.600.000,00

1

20

38

1

20

39

Kantor Kelurahan Monggonao Kantor Kelurahan Manggemaci Kantor Kelurahan Santi Kantor Kelurahan Matakando Kantor Kelurahan Sambinae


67

PLAFON ANGGARAN 2016 KODE

SKPD

1

1

20

2

40

Kantor Kelurahan Panggi Kantor Kelurahan Rabadompu Timur Kantor Kelurahan Rabadompu Barat


BELANJA LANGSUNG

TOTAL PAGU

3

4

5

41.400.000,00

216.200.000,00

257.600.000,00

41.400.000,00

226.000.000,00

267.400.000,00

41.400.000,00

228.700.000,00

270.100.000,00

1

20

41

1

20

42

1

20

43

Kantor Kelurahan Rabangodu Utara

41.400.000,00

229.500.000,00

270.900.000,00

1

20

44

Kantor Kelurahan Rabangodu Selatan

41.400.000,00

220.400.000,00

261.800.000,00

1

20

45

Kantor Kelurahan Rontu

41.400.000,00

266.200.000,00

307.600.000,00

41.400.000,00

219.400.000,00

260.800.000,00

41.400.000,00

222.000.000,00

263.400.000,00

Kantor Kelurahan Penaraga Kantor Kelurahan Penanae

1

20

46

1

20

47

1

20

48

Kantor Kelurahan Rite

41.400.000,00

217.200.000,00

258.600.000,00

1

20

49

Kantor Kelurahan Kendo

41.400.000,00

217.100.000,00

258.500.000,00

1

20

50

Kantor Kelurahan Ntobo

47.400.000,00

230.000.000,00

277.400.000,00

1

20

51

Kantor Kelurahan Nitu

47.400.000,00

210.000.000,00

257.400.000,00

2.521.371.262,00

4.521.765.400,00

7.043.136.662,00

4.626.700.111,00

2.479.000.000,00

7.105.700.111,00

2.144.490.819,00

2.434.911.680,00

4.579.402.499,00

662.392.717,00

928.000.000,00

1.590.392.717,00

3.400.235.541

6.534.985.000,00

9.935.220.541,00

2.277.677.731

3.700.350.000,00

5.978.027.731,00

2.197.175.578

4.827.150.000,00

7.024.325.578,00

452.815.927.699,00

300.381.346.496,00

753.197.274.195,00

1

20

52

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1

21

21

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

1

22

22

1

24

24

2

1

1

2

2

2

2

3

3

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kantor Arsip dan Perpustakaan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan JUMLAH

Sumber: RKPD Kota Bima 2016 dan Hasil Proyeksi 2016

4.3.

Pembiayaan Daerah

4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pemerintah Kota Bima pada Tahun Anggaran 2016 merumuskan kebijakan penerimaan pembiayaan dengan estimasi sebesar Rp. 32.610.673.378,60. Sumber pembiayaan yang dialokasikan tersebut terbagi dalam jenis peneriman


68

pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Sumber penerimaan pembiyaan dari SiLPA direncanakan untuk : a.

menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;

b.

mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan

c.

mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2016 diperkirakan sebesar Rp. 3.350.000.000,-. Dari alokasi pengeluaran pembiayaan

tersebut

direncanakan

untuk

penyertaan

modal

(investasi)

pemerintah daerah dengan rincian alokasi sebagai berikut : a. Investasi Pemerintah Daerah pada PT. Bank NTB sebesar Rp. 3.000.000.000,b. Investasi Pemerintah Daerah pada Bank BPR NTB sebesar Rp. 250.000.000,c. Investasi Pemerintah Daerah pada Koperasi Kasabua Ade sebesar Rp. 100.000.000,-


69

BAB V PENUTUP Kebijakan Umum Anggaran APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2016. Raba – Bima, 22 Juni 2015 WAKIL WALIKOTA BIMA,

H. ARAHMAN. H. ABIDIN


70

WALIKOTA BIMA KOTA BIMA KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN ANGGARAN

Recommend Documents