PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINANDAN NON PERIZINANDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA
BAGIAN ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
SEKRETARIATDAERAH KOTABIMA
WALIKOTA BIMA PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIKBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BIMA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh
SKPD/Unit
Kerja di Kota Bima diperlukan adanya suatu pedoman/petunjuk prosedural yang jelas dan transparan; b. bahwa
untuk terselenggaranya
pelayanan
kepada
masyarakat,
khususnya di bidang perizinan dan non perizinan yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat
undangan,
perlu
dan
adanya
ketentuan jaminan
peraturan
kepastian
perundangan-
hukum
tentang
persyaratan, mekanisme dan prosedur, biaya, waktu serta produk pelayanan yang menjadi pedoman baik bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan maupun bagi aparat pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Bima; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bima yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bima.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang
Nomor
14
Tahun
2008
tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pearangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008
tentang
Pedoman
Penyusunan
Standar
Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 12. Keputusan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
63/KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 11 Tahun 2003 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 6) 14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 13); 15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemasukan Kayu Dari Luar Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2004 Nomor 8); 17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2004 Nomor 19); 18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 19); 19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 20); 20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 22); 21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 25); 22. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayan Pasar (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 26); 23. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bima Serta Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bima Serta Staf Ahli Walikota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 98);
24. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi DinasDinas Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 99);
25. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 100); 26. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembarana Daerah Kota Bima Nomor 56); 27. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 62); 28. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lemabaran Daerah Kota Bima Nomor 63); 29. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 113, Tambahan Lebaran Daerah Kota Bima Nomor 113).
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kota Bima. 2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 4. Kepala Daerah adalah Walikota Bima. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat
daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selajutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bima. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bima selanjutnya disebut SKPD Kota Bima adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan, dan lembaga lain. 8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian pedoman/petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas bagi aparatur pemerintah yang berhubungan secara langsung dengan publik maupun sebagai penunjang penyelenggaraan aktivitas dilingkungan pemerintah sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku. 9. Standar Operasional Prosedur Pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan yang selanjutnya disebut SOP Pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan adalah serangkaian pedoman/petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugastugas bagi aparatur pemerintah yang berhubungan secara langsung dengan publik maupun sebagai penunjang penyelenggaraan aktivitas dilingkungan pemerintah sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku dalam bidang perizinan dan non perizinan. 10. Izin adalah adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seorang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar. 12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkap daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Oprasional Prosedur Pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan adalah: a. Sebagai pedoman bagi obyek dan subyek pelayanan sehingga dalam pelaksanaan pelayanan dapat berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel, kepatuhan hukum, kepastian hukum dan tepat waktu; b. Sebagai
tolak
ukur
dan
pedoman
yang
dipergunakan
oleh
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
BAB III JENIS DAN PROSEDUR PELAYANAN Pasal 3 Jenis-jenis pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bima meliputi: a. Sekretariat Daerah: 1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam berupa: a) Surat Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT); b) Surat Izin Juru Bor (SIJB); c) Surat Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP); d) Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA); e) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP): 1) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Bahan Galian Non Logam dan Batuan; 2) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Bahan Galian Logam. f)
Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Bahan Galian Logam, Non Logam dan Batuan;
g) Izin Usaha Pertambangan (IUP): 1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan Galian Non Logam dan batuan; 2) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan Galian Logam; 3) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Non Logam dan Batuan; 4) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Logam. 2. Bagian Umum dan Perlengkapan: Izin Penggunaan Fasilitas Umum: a) Izin Penggunaan Lapangan Merdeka/Serasuba dan Lapangan Pahlawan; b) Izin Penggunaan Aula Pertemuan; c) Izin Penggunaan Paruga Nae. b. Dinas Kesehatan berupa: 1. Izin Usaha Apotek; 2. Izin Usaha Optikal; 3. Izin Usaha Toko Obat; 4. Izin Usaha Laboratorium Swasta; 5. Rekomendasi Izin Usaha Klinik Rawat Inap; 6. Izin Praktek Dokter (Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Umum);
7. Izin Praktek Bidan; 8. Izin Praktek Perawat; 9. Izin Praktek Radiografer; 10. Izin Praktek Pengobatan Tradisional; 11. Izin Kerja Perawat Gigi; 12. Izin Usaha Klinik Rawat Inap. c.
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi: 1. Kartu Tanda Pencari Kerja (AK1); 2. Surat Pengantar CTKI/CTKW; 3. Klaim Jamsostek; 4. Surat Rekomendasi Pendirian Kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); 5. Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS).
d. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika: 1. Izin Usaha Angkutan Orang; 2. Izin Operasi Angkutan Orang; 3. Kartu Pengawasan (KPS); 4. Izin Insidentil; 5. Izin Penutupan Jalan. e. DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil: 1. Kartu keluarga (KK); 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Akta Pencatatan Sipil; 4. Catatan Pinggir Akta Pencatatan Sipil. f.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata: Surat Tanda Izin Usaha Pariwisata (SITU).
g. Dinas Tata Kota dan Perumahan berupa: 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 2. Izin Lokasi Pemanfaatan Ruang (ILPR); 3. Pengesahan Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 4. Rekomendasi Izin Pembangunan Perumahan Formal. h. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan berupa: 1. Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Koperasi; 2. Permohonan Dana Bergulir. i.
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan: 1. Tanda Daftar Usaha (TDU) Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras; 2. Izin Usaha (IU) Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras; 3. Izin Pelaksanaan Pengeluaran Ternak meliputi: a) Izin Pelaksanaan Pengeluaran Ternak Unggas; b) Izin Pelaksanaan Pengeluaran Ternak Besar dan Kecil. 4. Rekomendasi Pelaksanaan Pemasukan Ternak;
5. Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pelayanan Pemeriksaan Ternak. j.
Dinas Kelautan dan Perikanan: 1. Izin Usaha Perikanan Dengan Alat Tangkap Per Unit; 2. Izin Usaha Budidaya Ikan; 3. Izin Usaha Perikanan, Usaha Perikanan Tangkap, Usaha Budidaya, Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dengan Investasi.
k.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Izin Penelitian.
l.
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu berupa: 1. Izin Gangguan (HO); 2. Surat Izin Menempati Kios (SIMK); 3. Surat Izin Pangkalan Bahan Bakar Minyak tanah (BBMT); 4. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK); 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 7. Tanda Daftar Industri (TDI); 8. Tanda daftar Gudang (TDG). Pasal 4
(1) Sistim dan Prosedur pelayanan meliputi : a. Tatalaksana pelayanan; b. Standar Oprasional Prosedur. (2) Sistem dan Prosedur pelayanan memuat : a. Tatacara pengajuan permohonan pelayanan; b. Tatacara penanganan pelayanan; c. Tatacara penyampaian hasil pelayanan; d. Tatacara pengajuan pelayanan.
BAB IV TATALAKSANA PELAYANAN Pasal 5 Tatalaksana pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh SKPD tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini. BAB V PETA/BAGAN PROSEDUR Pasal 6 (1) Untuk menjabarkan system dan prosedur pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan dilakukan dengan membuat peta/bagan prosedur.
(2) Peta/Bagan prosedur menggambarkan langkah operasional lalulintas dokumen dalam bentuk gambar/simbol. Pasal 7 Bentuk gambar/simbol yang digunakan dalam peta/bagan prosedur tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB VI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Pasal 8 Standar operasional prosedur pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh SKPD yang meliputi jenis, persyaratan, sarana, dan prasarana, biaya dan waktu tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB VII MEKANISME PENGADUAN Pasal 9 (1) Dilokasi pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan wajib disediakan kotak aduan dan saran. (2) Setiap
aduan
dan
saran
harus
ditindaklanjuti
dalam
bentuk
penanganan, perbaikan dan peningkatan pelayanan. (3) Penyelesaian pengaduan diselesaikan oleh tim pengaduan. (4) Hal-hal yang bersifat kebijakan dikoordinasikan dengan instansi terkait yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bima. BAB VIII SANKSI Pasal 10 Bagi semua pihak yang melanggar Peraturan Walikota ini dapat diberikan sanksi baik kepada pemberi layanan maupun penerima layanan. Pasal 11 (1) Sanksi semua pihak yang melanggar Peraturan Walikota ini dapat diberikan sanksi baik kepada pemberi layanan maupun penerima layanan. (2) Sanksi kepada penerima layanan dapat berupa: a. Pengembalian berkas pemohon untuk disempurnakan; b. Penolakan izin/non perizinan; c. Peringatan untuk menghentikan aktivitas usaha; d. Pencabutan Izin yang sudah diterbitkan.
(3) Sanksi kepada pemberi layanan dapat berupa pemberian hukum disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan hukum disiplin pegawai negeri sipil; (4) Sanksi sebagaimana pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang memberikan izin, baik pada saat masih dalam proses perizinan maupun setelah perizinan dikeluarkan, atas rekomendasi dari SKPD Teknis selaku pengawasan/Pembina; (5) Sanksi sebagaimana pada ayat (3) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang selaku pengawas/pembina kepegawaian. BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12 Untuk
mewujudkan
diselenggarakan
penyelenggaraan
pembinaan,
pelayanan
pengawasan
dan
yang
berkualitas,
pengendalian
atas
dikeluarkannya perizinan/non perizinan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 13 Persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk masing-masing jenis peizinan/non perizinan didasarkan pada ketentuan Perturan PerundangUndangan lain yang berlaku. Pasal 14 Sumber daya manusia yang menangani pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidang perizinan dan non perizinan yang ditanganinya. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Walikota ini, sepanjang manyangkut teknis pelayanannya akan diatur lebih lanjut oleh kepala SKPD yang bersangkutan.
Pasal 16 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya
memerintahkan
pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
Ditetapkan di Raba Bima pada tanggal 23 Desember 2011 WALIKOTA BIMA ttd M. QURAIS H. ABIDIN Diundangkan di Kota Bima pada tanggal 23 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH ttd Drs. H. TAJUDDIN Pembina utama Muda (IV/c) NIP. 19560113 198603 1 008 BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2011 NOMOR 25 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala bagian Hukum
MARIAMAH, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19670311 199303 2 013
LAMPIRAN I NOMOR TANGGAL
: PERATURAN WALIKOTA BIMA : 25 TAHUN 2011 : 23 Desember 2011
TATALAKSANA PELAYANAN BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIKELOLA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA
A. PELAYANAN
PERIZINAN/NON
PERIZINAN
YANG
TIDAK
MEMERLUKAN
PEMERIKSAAN LAPANGAN.
Proses 3
Proses 2 Tandabuktiterimaberkas Proses 1 Entry Data keKomputer Berkas Penyerahan BerkasPerm ohonan
Berkas Diterima
Lengkap Pemeriksaan Berkas
Petugas BerkasTidak Lengkap
Proses 4
HitungBiayaRetribus Catatanberkastidaklengkap
iCetak SKRD
SKRD
Proses 5
CetakDokumen
Proses 8
Proses 9 Proses 6 Proses 7 PenyerahanIzi n/ Dokumen
Pembayaran Agenda/
diKas Daerah
Proses TandaTanganDokum enOlehPejabat
Administrasi Dokumen
Keterangan Proses : Proses I : 1. Petugas menyampaikan informasi berkaitan dengan pelayanan yang dibutuhkan oleh pelanggan; 2. Pemohon mengambil berkas/formulir permohonan dari Petugas; 3. Berkas permohonan diisi dan dilengkapi dengan persyaratan, diserahkan kepada Petugas.
Prose II : 1. Petugas menerima berkas permohonan dari pelanggan dan melakukan penelitian
atas
berkas/formulir
permohonan
beserta
kelengkapan
persyaratannya; 2. Setelah berkas diperiksa dan lengkap, Petugas menyerahkan kepada pemohon: a. Bukti penyerahan berkas permohonan; b. Kepastian waktu kapan dokumen izin/non perizinan dapat diambil; c.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang didalamnya terdapat besaran biaya perizinan/non perizinan sesuai tarif yang digunakan sebagai dasar bagi pelanggan untuk membayar, dengan tembusan Bendahara Penerima sebagai dasar menarik biaya dari pelanggan dan Petugas perizinan/non perizinan.
(Jika berkas/formulir permohonan belum lengkap persyaratannya, diberikan catatan atas kekurangan yang harus dipenuhi dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi); 3. Petugas mengagendakan permohonan dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap kepada Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksiyang mempunyai kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan untuk diberi paraf sebagai bukti berkas telah diterima dan lengkap.
Proses III : 1. Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksiyang mempunyai kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan melakukan pemrosesan
administrasi
yang
meliputi
pengolahan
data
atas
berkas
permohonan yang telah lengkap dan melakukan entry data kedalam komputer dan atau manual untuk dijadikan database; 2. Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksiyang mempunyai kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan mencetak dokumen perizinan/non perizinan beserta dokumen kelengkapannya; 3. Dokumen
perizinan/non
disampaikan
kepada
perizinan
Kepala
dengan
dilampiri
Bidang/Kepala
Sub
berkas
permohonan
Bagian/Kepala
Sub
Bidang/Kepala Seksiyang mempunyai kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan untuk disahkan.
Proses IV : 1. Kepala SKPD menandatangani dokumen perizinan/non perizinan yang telah disetujui
dan
menyerahkan
kepada
Kepala
Bidang
yang
mempunyai
kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan; 2. Kepala Bidang yang mempunyai kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan menyerahkan dokumen perizinan/non perizinan dan SKRD kepada Petugas; 3. petugas menyerahkan dokumen perizinan/non perizinan kepada pemohon dengan bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Penerima;
4. Petugas pengambilan membuat rekapitulasi dokumen perizinan/non perizinan pada
hari
itu
dan
menyerahkan
kepada
Kepala
Bidang/Kepala
Sub
Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksiyang mempunyai kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan.
B. PELAYANAN PERIZINAN/NON PERIZINAN YANG MEMERLUKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
Proses 3
Proses 2 Tandabuktiterimaberkas Proses 1 Entry Data keKomputer Berkas Penyerahan BerkasPerm ohonan
Berkas Diterima
Lengkap Pemeriksaan Berkas
Petugas BerkasTidak Lengkap
Proses 4
Catatanberkastidaklengkap
SKRD Proses 10
PemeriksaanLa pangandengan Tim Pemeriksa
Proses 9
PenyerahanIzi n/ Dokumen
Proses 5 Agenda/ Administrasi Dokumen
Rapat Tim PemeriksaLapanganuntuk rekomendasi : 1. Ditolak 2. Ditunda 3. Diterima
Proses 8
Pembayaran diKas Daerah
Proses 7
Permohonanditolakberkasd ikembalikan
Proses 6
Permohonanditundadiberiwa ktumelengkapisyarat
Proses TandaTanganDokum enOlehPejabat
CetakDokumen
PermohonanditerimaDihitu ngbiaya
Keterangan Proses :
Proses I : 1. Petugas menyampaikan informasi berkaitan dengan pelayanan yang dibutuhkan oleh pelanggan; 2. Pemohon mengambil berkas/formulir permohonan dari Petugas; 3. Berkas permohonan diisi dan dilengkapi dengan persyaratan, diserahkan kepada Petugas.
Proses II : 1. Petugas menerima berkas permohonan dari pelanggan dan melakukan penelitian atas berkas/formulir permohonan beserta kelengkapan persyaratan; 2. Setelah berkas diperiksa dan lengkap, Petugas menyerahkan kepada pemohon: a. Bukti penyerahan berkas permohonan; b. Kepastian waktu kapan dokumen izin/non perizinan dapat diambil; c.
Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) yang didalamnya terdapat besaran biaya perizinan/non perizinan sesuai tarif, yang digunakan sebagai dasar bagi pelanggan untuk membayar, dengan tembusan Bendahara Penerima sebagai dasar menarik biaya dari pelanggan dan Petugas perizinan/non perizinan.
(Jika berkas/formulir permohonan belum lengkap persyaratannya, diberikan catatan atas kekurangan yang harus dipenuhi dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi); 3. Petugas mengagendakan permohonan dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap kepada Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksiyang mempunyai kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan untuk diberi paraf sebagai bukti berkas telah diterima dan lengkap.
Proses III : 1. Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksiyang mempunyai kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan mengkoordinir Tim Pemeriksa Lapangan yang dibentuk dengan Keputusan Walikota yang beranggotakan masing-masing wakil dari SKPD teknis terkait yang didasarkan pada surat perintah dari Kepala SKPD terkait; 2. Tim
Pemeriksa
Lapangan
melakukan
pemeriksaan
lapangan
dan
melaksanakan rapat koordinasi tim untuk : a. Menentukan permohonan diterima, ditunda atau ditolak; b. Menyajikan data hasil pemeriksaan lapangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 3. Tim Pemeriksa lapangan menyerahkan BAP kepada Kepala SKPD terkait beserta rekomendasi dan besarnya biaya perizinan/non perizinan.
Proses IV : 1. Kepala SKPD terkait yang mempunyai kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan
memberikan
disposisi
kepada
Kepala
Bidang/Kepala
Sub
Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksiyang mempunyai kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan untuk dijadikan dasar pemrosesan lebih lanjut; 2. Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksiyang mempunyai kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan melakukan entry data kedalam komputer dan atau manual untuk dijadikan database; 3. Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksiyang mempunyai kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan mencetak
dokumen perizinan/non perizinan beserta dokumen kelengkapannya termasuk SKRD dan menyerahkan kepada Kepala SKPD Terkait.
Proses V : 1. Kepala SKPD terkait yang mempunyai kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan menadatangani dokumen perizina/non perizinan yang telah disetujui dan menyerahkan kepada Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksiyang mempunyai kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan untuk diagendakan; 2. Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksiyang mempunyai kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan menyerahkan dokumen perizinan/non perizinan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada Petugas yang didalamnya terdapat besaran biaya perizinan/non perizinan yang digunakan sebagai dasar bagi pelanggan untuk membayar, dengan tembusan Bendahara Penerima sebagai dasar menarik biaya dan Petugas; 3. Petugas menyerahkan SKRD kepada pelanggan yang digunakan sebagai dasar untuk membayar biaya perizinan/non perizinan ke Bendahara Penerima; 4. Petugas menyerahkan dokumen perizinan/non perizinan kepada pelanggan dengan bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Penerima; 5. Petugas membuat rekapitulasi dokumen perizinan/non perizinan pada hari itu dan menyerahkan kepada Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksiyang mempunyai kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan.
WALIKOTA BIMA ttd M. QURAIS H. ABIDIN Salinan sesuai dengan aslinya Kepala bagian Hukum ttd MARIAMAH, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19670311 199303 2 013
LAMPIRAN II NOMOR TANGGAL
: PERATURAN WALIKOTA BIMA : 25 TAHUN 2011 : 23 Desember 2011
SIMBOL-SIMBOL YANG DIGUNAKAN DALAM PETA/BAGAN PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIKELOLA OLEH SKPD LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA
NO.
SIMBOL
SEBUTAN
ARTI Dimulai atau berakhir suatu operasi/kegiatan
1
TERMINATOR
2
PROSES
Pelaksanaan suatu operasi/kegiatan
3
DOKUMEN
Dokumen/formulir/kertas kerja yang hanya satu lembar saja
4
Dokumen/formulir/kertas kerja yang terdiri PENGGANDAAN dari beberapa lembar/atau penggandaan DOKUMEN dari semua jenis dokumen
5
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
6
GARIS ALIR
7
ARSIP MANUAL
Dokumen dalam bentuk kertas/manual yang disimpan/arsip
8
FILE
Dokumen penyimpanan dalam bentuk data/file
9
KONEKTOR
Berpindahnya suatu sistem/prosedur ke halaman lain
10
KONEKTOR
Berpindahnya suatu sistem/prosedur ke sistem/prosedur yang lain dalam satu halaman
keputusan yang harus dibuat dalam proses pelaksanaan kegiatan Alat gerak dokumen/formulir/kertas kerja atau menunjukan urutan proses pelaksanaan kegiatan
WALIKOTA BIMA ttd M. QURAIS H. ABIDIN Salinan sesuai dengan aslinya Kepala bagian Hukum ttd MARIAMAH, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19670311 199303 2 013
