PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 30 TAHUN 2011
TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN DI KOTA PEMATANGSIANTAR
BAGIAN ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN ADMINISTRASI PENINGKATAN APARATUR SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2011
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN DI KOTA PEMATANGSIANTAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pematangsiantar, maka perlu menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kota Pematangsiantar. b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkannya dalam suatu Peraturan Walikota Pematangsiantar.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan … 1
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-577 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara; 12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar; 13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pematangsiantar.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN DI KOTA PEMATANGSIANTAR BAB I … 2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara. 3. Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Daerah adalah Kota Pematangsiantar. 5. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar. 6. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar. 7. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. 8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Pematangsiantar. 9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. 10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan. 11. Jalan Arteri yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi. 12. Jalan Kolektor yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpulan dengan ciri-ciri perjalanan sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
BAB II TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN Pasal 2 (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. (3) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi : a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengkoordinasikan … 3
b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum; e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta mengayomi masyarakat dalam wilayah kecamatan; g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan. (4) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek rekomendasi perizinan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. (5) Penjabaran tugas yang dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut : a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan; b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan; c. melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; d. melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat; f. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan; g. melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berbeda di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; h. melaporkan … 4
h. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada walikota; i. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan; j. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; k. melaporkan pelaksana penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada walikota; l. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; m. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; n. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada walikota; o. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; p. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; q. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; r. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada walikota; s. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan; t. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan; u. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah; v. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan; w. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan; x. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan kepada walikota; y. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; z. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; aa. melaksanakan … 5
aa. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; bb. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada walikota. Pasal 3 (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), kecamatan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pelimpahan sebahagian kewenangan pemerintahan dari walikota. b. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. (2) Penjabaran fungsi yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. melaksanakan kegiatan penyapuan jalan, pengumpulan sampah, pembabatan dan pengikisan rumput di berm-berm jalan, pembersihan selokan/parit-parit dan penggalian sedimen di jalanjalan atau gang-gang diluar jalan arteri dan kolektor sebagaimana yang disebutkan pada Bagian Keduabelas Pasal 221 Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar; b. pengutipan retribusi dari ruang terbuka; c. pemberian rekomendasi penerbitan surat keterangan tidak silang sengketa; d. pengaturan penomoran rumah dan bangunan lainnya; e. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang langsung menyangkut kepentingan masyarakat; f. pendataan dan pengawasan pemeliharaan sumbersumber air; g. pembinaan perkoperasian dan perekonomian masyarakat; h. pengkoordinasian dan pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); i. pembuatan data monografi dan penduduk miskin; j. pengelolaan data kependudukan dalam rangka administrasi kependudukan; k. pemberian rekomendasi perizinan; l. pemantauan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan bantuan DPDK; m. pemantauan dan pengawasan pembangunan di wilayahnya; n. pembinaan pemerintahan kelurahan; o. pelaksanaan … 6
o. pelaksanaan pelimpahan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh perangkat daerah lainnya maupun oleh walikota.
BAB III URAIAN TUGAS SEKRETARIS KECAMATAN DAN SEKSI Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, camat dibantu oleh: a. Sekretariat kecamatan; b. Seksi pemerintahan; c. Seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial; d. Seksi ketentraman, ketertiban dan kebersihan; e. Seksi pembinaan pemuda dan olah raga; f. Seksi pelayanan umum dan pendapatan. Pasal 5 (1) Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. (2) Sekretariat kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi pemerintah kecamatan. (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat kecamatan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana/program, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya; b. pengurusan administrasi keuangan kecamatan; c. pengurusan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 6 (1) Sekretariat kecamatan terdiri dari : a. Sub bagian umum. b. Sub bagian kepegawaian. c. Sub bagian keuangan. (2) Penyelenggaraan tugas di masing-masing sub bagian pada sekretariat kecamatan adalah sebagai berikut : a. Sub bagian umum mempunyai tugas melaksanakan segala usaha, kegiatan dan melakukan pembinaan kearsipan serta mengatur urusan rumah tangga; b. Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program kepegawaian, pengembangan … 7
pengembangan dan pemberdayaan pegawai, mutasi pegawai dan penyajian informasi pegawai; c. Sub bagian keuangan mempunyai fungsi melaksanakan dan mengkoordinir penyusunan program, perubahan dan perhitungan serta membina administrasi keuangan. Pasal 7 Seksi pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah kecamatan. Pasal 8 Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi : (1) menyusun program dan membina penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan kelurahan; (2) menyusun program dan melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan; (3) menyusun program dan melaksanakan pembinaan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa; (4) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; (5) membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; (6) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan; (7) melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 9 Seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, perekonomian, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup.
Pasal 10 Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 meliputi : (1) menyusun program dan pembinaan perekonomian masyarakat kelurahan, produksi dan distribusi; (2) menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup; (3) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan; (4) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; (5) melaksanakan … 8
(5) melaksanakan, membina dan mengawasi serta mengevaluasi keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan; (6) menyusun program, melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat; (7) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (8) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat; (9) melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 11 Seksi ketentraman, ketertiban dan kebersihan mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum, penyapuan jalan, pengumpulan sampah, pembabatan dan pengikisan rumput di berm-berm jalan, pembersihan selokan/parit-parit dan penggalian sedimen di jalan-jalan atau gang-gang diluar jalan arteri dan kolektor sebagaimana yang disebutkan pada Bagian Keduabelas Pasal 221 Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar serta mengkoordinir pelaksanaan tugastugas anggota satuan polisi pamong praja yang diperbantukan di kecamatan. Pasal 12 Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi : (1) menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban; (2) melaksanakan kegiatan penyapuan jalan, pengumpulan sampah, pembabatan dan pengikisan rumput di berm-berm jalan, pembersihan selokan/parit-parit dan penggalian sedimen di jalanjalan atau gang-gang diluar jalan arteri dan kolektor; (3) melaksanakan kegiatan penyapuan dan pengumpulan sampah di jalan-jalan atau gang-gang diluar jalan arteri dan kolektor dan menempatkannya pada TPSS/Kontainer. (4) menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja; (5) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; (6) mengkoordinasikan … 9
(6) (7)
mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 13 Seksi pembinaan pemuda dan olah raga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputi koordinasi pembinaan, pembibitan, peningkatan prestasi di wilayah kecamatan. Pasal 14 Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi : (1) merumuskan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga; (2) melaksanakan kegiatan-kegiatan olah raga daerah, dan mengutus masyarakat yang berprestasi menurut bidang keolahragaan masing-masing; (3)
memfasilitasi kegiatan olah raga yang berada di lingkungan kecamatan;
(4)
melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 15
Seksi pelayanan umum dan pendapatan mempunyai tugas melaksanakan dan melakukan pelayanan umum, mendata dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pasal 16 Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi : (1) menyusun program, membina pelayanan dan bantuan sosial, dan melaksanakan pembinaan masyarakat; (2) menyusun program, melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat; (3) melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; (4) melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan; (5) mengkoordinasikan penagihan Pajak Bumi Bangunan (PBB) serta retribusi ruang terbuka;
dan
(6) mengkoordinasikan pemeliharaan fasilitas pelayanan umum;
dan
prasarana
(7) melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; (8) melaksanakan … 10
(8) melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Dengan berlakunya peraturan walikota ini, maka seluruh ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 18 Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.
Ditetapkan di Pematangsiantar pada tanggal 30 Desember 2011 WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,
HULMAN SITORUS
Diundangkan di Pematangsiantar pada tanggal 30 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,
Drs. DONVER PANGGABEAN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19561110 198103 1 003 BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2011 NOMOR 30
11
