PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

BAGIAN ORGANISASI, TATALAKSANA DAN ADMINISTRASI PENINGKATAN APARATUR SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

TAHUN 2011

0

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011, maka perlu menetapkan uraian tugas dan fungsi pada Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar. b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkannya dalam suatu Peraturan Walikota.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran … 1

5.

6.

7.

8. 9.

10.

11.

12.

13.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten /Kota; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-577 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar; Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip … 2

3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah adalah Kota Pematangsiantar. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD. Lembaga teknis daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas- tugas pemerintahan daerah, yang terdiri dari badan dan kantor. Unit pelaksana teknis badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kota Pematangsiantar. Kelompok jabatan fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang mempunyai tugas khusus sesuai dengan keahliannya yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB II PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH Pasal 2 Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat membentuk 15 (lima belas) lembaga teknis daerah, yang terdiri dari : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 3. Badan Lingkungan Hidup; 4. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; 5. Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik; 6. Badan Pemberdayaan Masyarakat; 7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 8. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah; 9. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu; 10. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 11. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ; 12. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; 13. Inspektorat; 14. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih; 15. Kantor Pemadaman Kebakaran.

Bagian Pertama TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 3 Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pasal 4 … 3

Pasal 4 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas meliputi : a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan pembangunan; b. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan; c. membina dan melaksanakan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; d. mengelola administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/ peralatan; Tugas Sekretariat dan Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 5 (1) Sekretariat merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. (2) Sekretariat badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas membantu kepala badan di bidang pembinaan penyelenggaraan administrasi umum dan perlengkapan, pembinaan kepegawaian dan tata laksana, serta pembinaan administrasi keuangan. Pasal 6 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di atas, sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat-menyurat, ketatausahaan, arsip dan perlengkapan; b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan inventaris kantor; c. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor serta perawatan dan pemeliharaan aset badan; d. perumusan anggaran operasional dan anggaran pembangunan dinas; e. pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pasal 7 Penjabaran tugas pada sekretariat adalah sebagai berikut : a. Sub bagian umum : 1. menyiapkan bahan-bahan dan tempat rapat; 2. menyiapkan rencana pemeliharaan gedung dan peralatan kantor; 3. mengarsipkan surat masuk dan keluar; 4. membantu kelancaran dan pendistribusian surat menyurat; 5. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan alat-alat/barangbarang inventaris kantor; 6. melaksanakan rencana dan program hubungan masyarakat; 7. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk pelaksanaan tata usaha, administrasi umum barang, perlengkapan dan pelayanan perjalanan dinas. b. Sub bagian … 4

b. Sub bagian kepegawaian : 1. menyusun kelengkapan dan administrasi kepegawaian; 2. membuat rencana kebutuhan pengembangan, pemindahan dan kenaikan pangkat kepegawaian; 3. membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS di lingkungan badan perencanaan pembangunan daerah; 4. menyusun rencana peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan formal dan informal; 5. menyiapkan absensi kehadiran aparatur, penegakan disiplin dan pembinaan aparatur. c. Sub bagian keuangan: 1. menyusun rencana anggaran operasional; 2. melaksanakan pengurusan gaji pegawai; 3. mengkoordinir segala pungutan dan setoran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku; 4. mengkoordinir penyelesaian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan; 5. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pengelola keuangan. Pasal 8 (1) Bidang perencanaan pembangunan ekonomi merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang perencanaan pembangunan ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi. Pasal 9 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 8 di atas meliputi mempersiapkan dan mengkoordinasi penyusunan rencana kegiatan tahunan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan, pertanian, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, investasi dan penanaman modal daerah, pelayanan perijinan terpadu, pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah, administrasi perekonomian dan administrasi keuangan dan aset. Pasal 10 Penjabaran tugas pada bidang perencanaan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut : a. Sub bidang pertanian, tanaman pangan dan holtikultura. menyelenggarakan perencanaan pembangunan ekonomi di bidang pertanian, tanaman pangan dan holtikultura. b. Sub bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan, pasar, penanaman modal dan kewirausahaan. menyelenggarakan perencanaan pembangunan ekonomi di bidang koperasi dan UMKM, perindustrian dan perdagangan, kewirausahaan dan pasar. Pasal 11 … 5

Pasal 11 (1) Bidang perencanaan pembangunan fisik dan prasarana merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang perencanaan pembangunan fisik dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang perencanaan pembangunan fisik. Pasal 12 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 11 di atas meliputi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan rutin/proyek agar kegiatan/program yang dilaksanakan dapat berhasil guna dan berdaya guna serta membuat acuan sebagai petunjuk pelaksanaan. Pasal 13 Penjabaran tugas pada bidang perencanaan pembangunan fisik dan prasarana adalah sebagai berikut : a. Sub bidang perhubungan, telekomunikasi dan pertanahan. 1. mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan pembangunan perhubung darat, pos telekomunikasi dan pertahanan; 2. mengkoordinasikan dan memajukan usulan-usulan perencanaan pembangunan di seksi perhubungan khususnya transportasi, telekomunikasi dan pertanahan; 3. melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan di lingkungan seksi perhubungan, telekomunikasi dan pertanahan; b. Sub bidang tata ruang, pemukiman dan lingkungan hidup. 1. mempersiapkan bahan-bahan penyusunan pembangunan tata ruang, pemukiman dan lingkungan hidup serta berkaitan juga dengan pertambangan dan energi; 2. mengkoordinasikan dan memajukan usulan-usulan perencanaan pembangunan di seksi tata ruang, pemukiman dan lingkungan hidup serta berkaitan juga dengan pertambangan dan energi; 3. melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan di lingkungan seksi tata ruang, pemukiman dan lingkungan hidup serta berkaitan juga dengan pertambangan dan energi; 4. menyiapkan bahan penyusunan dan mengevaluasi rencana tata ruang; 5. membina kota dalam meningkatkan kinerja penataan ruang daerah dan memfasilitasikan penataan ruang kota; 6. mensosialisasikan dokumen rencana tata ruang kepada semua aparatur terkait dan masyarakat; 7. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang pertambangan energi; 8. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana program pembangunan; 9. mengelola …

6

9. mengelola, memverifikasikan dan menganalisa data untuk menyusun rencana/program dan informasi lainnya yang berkaitan dengan bidang tata ruang, pemukiman dan lingkungan hidup serta berkaitan juga dengan pertambangan dan energi. Pasal 14 (1) Bidang perencanaan pembangunan sosial budaya merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang perencanaan pembangunan sosial budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya. Pasal 15 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 14 di atas meliputi melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, pariwisata, seni budaya, sumber daya alam/lingkungan, transmigrasi dan keluarga berencana serta kesehatan dan kesejahteraan sosial. Pasal 16 Penjabaran tugas pada bidang perencanaan pembangunan sosial budaya adalah sebagai berikut : a. Sub bidang pendidikan, pemuda, olah raga dan kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan pembangunan sosial budaya di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga dan kebudayaan. b. Sub bidang kependudukan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan pembangunan sosial budaya di bidang kependudukan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan. Pasal 17 (1) Bidang perencanaan pendataan statistik dan monitoring merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang perencanaan pendataan statistik dan monitoring mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang perencanaan statistik dan monitoring. Pasal 18 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 17 di atas meliputi : a. mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan, penelitian dan pengembangan, inspektorat, sekretariat dewan, perpustakaan, arsip dan dokumen, organisasi, tatalaksana dan administrasi peningkatan aparatur, humas dan protokoler, administrasi hukum dan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan …

7

kegiatan tahunan daerah dan atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional; b. melakukan tugas pengumpulan data, informasi, statistik, monitoring dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pasal 19 Penjabaran tugas pada bidang perencanaan pendataan statistik dan monitoring adalah sebagai berikut : a. Sub bidang pengumpulan data dan statistik : 1. melakukan pengumpulan data informasi dan statistik dari setiap SKPD; 2. membuat rekapitulasi laporan setiap SKPD; 3. menyiapkan data informasi dan statistik yang diperlukan dalam rangka perencanaan pembangunan di setiap bidang; b. Sub bidang monitoring : 1. melakukan monitoring setiap kegiatan perencanaan pembangunan di masing-masing SKPD; 2. menyiapkan laporan hasil monitoring sebagai bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan di setiap bidang,

Bagian Kedua TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pasal 20 Badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Pasal 21 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 di atas meliputi : a. menyusun rencana pelaksanaan tugas-tugas, pengaturan dan pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat; b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; c. melaksanakan hubungan kerja sama antar lembaga dalam rangka membina dan memelihara stabilitas politik di daerah; d. merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan penyelamatan korban bencana; e. mengelola administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/ peralatan; f. menyusun rencana kegiatan dan fasilitas terhadap dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilu (Legislatif, Pilpres dan KDH); Tugas … 8

Tugas Sekretariat dan Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pasal 22 (1) Sekretariat merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. (2) Sekretariat badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas membantu kepala badan di bidang pembinaan penyelenggaraan administrasi umum dan perlengkapan, pembinaan kepegawaian dan tata laksana, serta pembinaan administrasi keuangan. Pasal 23 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 di atas, sekretariat mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat-menyurat, ketatausahaan, arsip dan perlengkapan; b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan inventaris kantor; c. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor serta perawatan dan pemeliharaan aset badan; d. perumusan anggaran operasional dan anggaran pembangunan dinas; e. pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pasal 24 Penjabaran tugas pada sekretariat adalah sebagai berikut: a. Sub bagian umum: 1. menyiapkan bahan-bahan dan tempat rapat; 2. menyiapkan rencana pemeliharaan gedung dan peralatan kantor; 3. mengarsipkan surat masuk dan keluar; 4. membantu kelancaran dan pendistribusian surat menyurat; 5. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan alat-alat/barangbarang inventaris kantor; 6. melaksanakan rencana dan program hubungan masyarakat; 7. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk pelaksanaan tata usaha, administrasi umum barang, perlengkapan dan pelayanan perjalanan dinas. b. Sub bagian kepegawaian: 1. menyusun kelengkapan dan administrasi kepegawaian; 2. membuat rencana kebutuhan pengembangan, pemindahan dan kenaikan pangkat kepegawaian; 3. membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS di lingkungan badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; 4. menyusun rencana peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan formal dan informal; 5. menyiapkan absensi kehadiran aparatur, penegakan disiplin dan pembinaan aparatur. c. Sub bagian … 9

c. Sub bagian keuangan: 1. menyusun rencana anggaran operasional; 2. melaksanakan pengurusan gaji pegawai; 3. mengkoordinir segala pungutan dan setoran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku; 4. mengkoordinir penyelesaian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan; 5. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pengelola keuangan. Pasal 25 (1) Bidang pembinaan idiologi dan pengawasan kebangsaan (wasbang) merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang pembinaan idiologi dan pengawasan kebangsaan (wasbang) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang pembinaan idiologi dan wawasan kebangsaan. Pasal 26 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 25 di atas meliputi: a. menyusun program kerja di bidang pembinaan ideologi dan pengawasan kebangsaan; b. melaksanakan fasilitasi penguatan nilai Pancasila dan UUD 1945 dan pengembangan wawasan kebangsaan.

Pasal 27 Penjabaran tugas pada bidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan adalah sebagai berikut: a. Sub bidang idiologi: 1. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang idiologi; 2. merumuskan kebijakan dan melaksanakan program kerja di bidang idiologi. b. Sub bidang pelestarian negara dan bela negara: 1. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang pelestarian negara dan bela negara; 2. merumuskan kebijakan dan melaksanakan program kerja di bidang pelestarian negara dan bela Negara. Pasal 28 (1) Bidang kewaspadaan nasional merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang kewaspadaan nasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang kewaspadaan nasional. Pasal 29 … 10

Pasal 29 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 28 di atas meliputi: a. menyusun program kerja di bidang kewaspadaan nasional; b. menyusun rencana operasional kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan kewaspadaan nasional di daerah; c. mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan konflik dalam masyarakat; Pasal 30 Penjabaran tugas pada bidang kewaspadaan nasional adalah sebagai berikut: a. Sub bidang analisis potensi konflik dan deteksi yang mempunyai tugas menganalisa terjadinya konflik di masyarakat; b. Sub bidang penanganan konflik dan keamanan yang mempunyai tugas menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat serta pengamanannya. Pasal 31 (1) Bidang pembinaan politik dalam negeri merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang pembinaan politik dalam negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang pembinaan politik dalam negeri. Pasal 32 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 31 di atas meliputi: a. menyusun program kerja di bidang pembinaan politik dalam negeri; b. menyusun rencana operasional kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan politik dalam negeri; c. menyelenggarakan pembinaan bagi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Pasal 33 Penjabaran tugas pada bidang pembinaan politik dalam negeri adalah sebagai berikut: a. Sub bidang pembinaan ormas dan LSM yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Masyarakat; b. Sub bidang hubungan legislatif, parpol dan fasilitas umum yang mempunyai tugas menormalisir hubungan legislatif, parpol dan fasilitas umum. Pasal 34 (1) Bidang perlindungan masyarakat merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang … 11

(2) Bidang perlindungan masyarakat mempunyai melaksanakan sebagian tugas kepala badan di perlindungan masyarakat.

tugas bidang

Pasal 35 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 34 di atas meliputi: a. melaksanakan program kerja di bidang perlindungan masyarakat; b. menyusun rencana operasional kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan perlindungan masyarakat; c. menyiapkan dan melaksanakan pelatihan, pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat; d. memberikan dukungan dan pembinaan teknis serta pelatihan kesiagaan penanganan bencana. Pasal 36 Penjabaran tugas pada bidang perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut: a. Sub bidang potensi dan pelatihan: 1. menyiapkan dan melaksanakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam rangka menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia; 2. melakukan sosialisasi terhadap petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) tentang penanggulangan bencana; 3. mendata dan melakukan rekrutmen serta melakukan pendidikan dan pelatihan personil satuan perlindungan masyarakat; 4. melakukan penelitian dan pengembangan potensi personil satuan perlindungan masyarakat b. Sub bidang kesiagaan dan rahdal: 1. Mensiapsiagakan petugas LINMAS dalam mendukung tugas penanganan bencana dan pengungsi; 2. membuat rambu-rambu tanda rawan/bahaya bencana alam; 3. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penanggulangan bencana sesuai petunjuk teknis.

Bagian Ketiga TUGAS DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP Pasal 37 Badan lingkungan hidup mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian lingkungan hidup. Pasal 38 … 12

Pasal 38 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 di atas meliputi: a. merumuskan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan; b. menyusun rencana dan program kegiatan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan; c. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana, pencemaran, kerusakan; d. mengawasi pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan; e. melaksanakan pembinaan kewenangan di bidang umum yang meliputi pekerjaan, pengelolaan lingkungan hidup; f. melaksanakan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup; g. mengelola administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/ peralatan; h. mengelola perijinan dan rekomendasi bidang lingkungan hidup.

Tugas Sekretariat dan Bidang pada Badan Lingkungan Hidup Pasal 39 (1) Sekretariat merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. (2) Sekretariat badan lingkungan hidup mempunyai tugas membantu kepala badan di bidang pembinaan penyelenggaraan administrasi umum dan perlengkapan, pembinaan kepegawaian dan tata laksana, serta pembinaan administrasi keuangan. Pasal 40 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 di atas, sekretariat mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat-menyurat, ketatausahaan, arsip dan perlengkapan; b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan inventaris kantor; c. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor serta perawatan dan pemeliharaan aset badan; d. perumusan anggaran operasional dan anggaran pembangunan badan; e. pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pasal 41 Penjabaran tugas pada sekretariat adalah sebagai berikut: a. Sub bagian program dan hukum : 1. menyusun program dan kegiatan pada badan lingkungan hidup; 2. menyusun … 13

2. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; 3. mengelola produk hukum dan melakukan sosialisasi. b. Sub bagian umum dan keuangan : 1. menyiapkan bahan-bahan dan tempat rapat; 2. menyiapkan rencana pemeliharaan gedung dan peralatan kantor; 3. mengarsipkan surat masuk dan keluar serta pendistribusian surat menyurat; 4. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan alat-alat/barangbarang inventaris kantor; 5. melaksanakan rencana dan program hubungan masyarakat; 6. menyusun rencana anggaran operasional; 7. melaksanakan pengurusan gaji pegawai; 8. mengkoordinir retribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan peraturan yang berlaku; 9. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pengelola keuangan; c. Sub bagian kepegawaian : 1. menyusun kelengkapan dan administrasi kepegawaian; 2. membuat rencana kebutuhan pengembangan, pemindahan dan kenaikan pangkat kepegawaian; 3. membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS di lingkungan badan lingkungan hidup; 4. menyusun rencana peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan formal dan informal; 5. menyiapkan absensi kehadiran aparatur, penegakan disiplin dan pembinaan aparatur. Pasal 42 (1) Bidang pengembangan kelembagaan dan kapasitas merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. (2) Bidang pengembangan kelembagaan dan kapasitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang pengembangan kelembagaan dan kapasitas. Pasal 43 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 42 di atas meliputi: a. menyusun program kerja di bidang kelembagaan dan kapasitas; b. membina dan mengarahkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 44 Penjabaran tugas pada bidang pengembangan kelembagaan dan kapasitas adalah sebagai berikut: a. Sub bidang pengembangan kelembagaan: 1. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data/bahan dalam membentuk, mengembangkan dan membina kelembagaan di bidang … 14

bidang pengendalian dampak lingkungan; 2. menyusun dan melaporkan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD); 3. menyusun dan melaporkan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang pengembangan kelembagaan dan kapasitas sesuai dengan bidang tugasnya. b. Sub bidang pengembangan kapasitas: 1. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada semua strata melalui pelatihan-pelatihan, pengamatan pada lokasi atau wilayah yang bermasalah pencemaran lingkungan; 2. memberdayakan lembaga pemerintah, swasta atau kelembagaan yang ada di dalam masyarakat dalam mengantisipasi pencemaran lingkungan; 3. membina dan berkomunikasi dengan masyarakat dalam masalah dampak lingkungan; 4. mengelola pos pengaduan di bidang lingkungan hidup; 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang pengembangan kelembagaan dan kapasitas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 45 (1) Bidang analisa pencegahan dampak lingkungan merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. (2) Bidang analisa pencegahan dampak lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang analisa pencegahan dampak lingkungan. Pasal 46 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 45 di atas meliputi: a. menyusun program kerja di bidang analisa pencegahan dampak lingkungan; b. membina dan mengarahkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 47 Penjabaran tugas pada bidang analisa pencegahan dampak lingkungan adalah sebagai berikut: a. Sub bidang teknis analisa pencegahan dampak lingkungan (AMDAL) : 1. melakukan pencatatan dan penerimaaan dokumen lingkungan serta melaksanakan penilaian kelayakan teknis dokumen lingkungan; 2. menyelenggarakan persidangan pembahasan dokumen lingkungan, menyelenggarakan koordinasi penilaian dan menyiapkan konsep keputusan dokumen lingkungan; 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang analisa pencegahan dampak lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya. b. Sub bidang … 15

b. Sub bidang evaluasi : 1. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan pembinaan, pengelolaan dan audit kerusakan lingkungan, penilaian kinerja pengelolaan lingkungan, rekomendasi dan penegakan hukum; 2. mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pecinta lingkungan, instansi pemerintah, swasta serta masyarakat terhadap pencegahan dampak lingkungan atau pencemaran/kerusakan lingkungan; 3. memberi masukan atau menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja, kerusakan dan penanggulangan dampak lingkungan; 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang analisa pencegahan dampak lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 48 (1) Bidang pengawasan dan pengendalian merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. (2) Bidang pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang pengawasan dan pengendalian. Pasal 49 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 48 di atas meliputi: 1. menyusun program kerja di bidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan; 2. merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan; 3. melaksanakan pengendalian dampak perubahan iklim. Pasal 50 Penjabaran tugas pada bidang pengawasan dan pengendalian adalah sebagai berikut: a. Sub bidang pengawasan: 1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional di bidang pengawasan pencemaran air, udara, tanah dan kerusakan lingkungan; 2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional di bidang rekomendasi perijinan, baik ijin pembuangan limbah cair, gas dan padat serta mengkoordinasikan penentuan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) limbah padat; 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang pengawasan dan pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya. b. Sub bidang pengendalian: 1. mengkoordinasikan pengendalian pencemaran air, udara, tanah dan kerusakan lingkungan; 2. menyiapkan rekomendasi untuk pembinaan dan proses penegakan … 16

3. 4. 5. 6. 7.

penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan; mengkoordinasikan Pengendalian limbah, pengangkutan dan pembuangan limbah (B3); melakukan penyedotan kakus; melakukan pengelolaan lumpur tinja; melakukan pengelolaan limbah cair; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang pengawasan dan pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 51 (1) Bidang pemantauan dan pemulihan merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. (2) Bidang pemantauan dan pemulihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang pemantauan dan pemulihan. Pasal 52 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 51 di atas meliputi: a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi yang berwawasan lingkungan; b. pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang lingkungan hidup. Pasal 53 Penjabaran tugas pada bidang pemantauan dan pemulihan adalah sebagai berikut: a. Sub bidang pemulihan kualitas lingkungan dan rekomendasi perijinan : 1. melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi pematauan kualitas lingkungan; 2. merumuskan bahan kebijakan pemulihan kualitas lingkungan; 3. melaksanakan koordinasi pemulihan kualitas lingkungan; 4. melaksanakan penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemulihan kualitas lingkungan; 5. mengelola rekomendasi perijinan pembuangan limbah dan perijinan lain tentang pengolaan lingkungan;. 6. menerbitkan advis/rekomendasi penebangan pohon; 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang pemantauan dan pemulihan sesuai dengan bidang tugasnya. b. Sub bidang pemantauan: 1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dalam rangka pemantauan kasus pencemaran kerusakan lingkungan; 2. melaksanakan koordinasi pemantauan kualitas udara, air, tanah dan sumber daya lainnya; 3. melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil pemantauan; 4. menindaklanjuti … 17

4. menindaklanjuti hasil pemantauan dalam kaitan pengembangan potensi dan kualitas sumber daya alam; 5. melaksanakan penyuluhan dalam rangka peran serta masyarakat dalam pemantauan kualitas lingkungan; 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang pemantauan dan pemulihan sesuai dengan bidang tugasnya. . Bagian Keempat TUGAS DAN FUNGSI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN Pasal 54 Badan ketahanan pangan dan penyuluhan mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang peningkatan ketahanan pangan dan penyuluhan. Pasal 55 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 di atas meliputi: a. merumuskan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan serta bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya; b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran badan ketahanan pangan dan penyuluhan; c. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan; d. melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas ketahanan pangan dan penyuluhan; e. melaksanakan kebijakan operasional dan kajian teknis pemberian perijinan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan; f. melaksanakan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perijinan dan/atau non perijinan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan; g. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan terhadap UPTB; h. menyelenggarakan urusan kesekretariatan badan ketahanan pangan dan penyuluhan; i. melaksanakan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian serta monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas badan ketahanan pangan dan penyuluhan; Tugas dan Fungsi Sekretariat dan Bidang pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pasal 56 (1) Sekretariat merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. (2) Sekretariat badan ketahanan pangan dan penyuluhan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan. Pasal 57 … 18

Pasal 57 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 di atas, sekretariat mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat-menyurat, ketatausahaan, arsip dan perlengkapan; b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan inventaris kantor; c. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor serta perawatan dan pemeliharaan aset badan; d. perumusan anggaran operasional dan anggaran pembangunan dinas; e. pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pasal 58 Penjabaran tugas pada sekretariat adalah sebagai berikut: a. Sub bagian umum: 1. menyiapkan bahan-bahan dan tempat rapat; 2. menyiapkan rencana pemeliharaan gedung dan peralatan kantor; 3. mengarsipkan surat masuk dan keluar; 4. membantu kelancaran dan pendistribusian surat menyurat; 5. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan alat-alat/barangbarang inventaris kantor; 6. melaksanakan rencana dan program hubungan masyarakat; 7. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk pelaksanaan tata usaha, administrasi umum barang, perlengkapan dan pelayanan perjalanan dinas. b. Sub bagian kepegawaian: 1. menyusun kelengkapan dan administrasi kepegawaian; 2. membuat rencana kebutuhan pengembangan, pemindahan dan kenaikan pangkat kepegawaian; 3. membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS di lingkungan badan ketahanan pangan dan penyuluhan; 4. menyusun rencana peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan formal dan informal; 5. menyiapkan absensi kehadiran aparatur, penegakan disiplin dan pembinaan aparatur. c. Sub bagian keuangan: 1. menyusun rencana anggaran operasional; 2. melaksanakan pengurusan gaji pegawai; 3. mengkoordinir segala pungutan dan setoran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku; 4. mengkoordinir penyelesaian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan; 5. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pengelola keuangan Pasal 59 (1) Bidang penyusunan program merupakan unsur pelaksana yang dipimpin … 19

dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang penyusunan program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang penyusunan program. Pasal 60 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 59 di atas meliputi: a. menyusun rencana program kegiatan badan ketahanan dan penyuluhan; b. melaksanakan kajian teknis perijinan dan rekomendasi di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan; c. melaksanakan penyajian data, pelaporan dan informasi di bidang penyusunan program. Pasal 61 Penjabaran tugas pada bidang penyusunan program adalah sebagai berikut: a. Sub bidang program penyuluhan pertanian mempunyai tugas: 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program penyuluhan pertanian; 2. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang program penyuluhan pertanian; 3. melaksanakan penyusunan produk hukum di bidang program penyuluhan pertanian; 4. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang program penyuluhan pertanian; 5. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang program penyuluhan pertanian; 6. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang program penyuluhan pertanian. b. Sub bidang program ketahanan pangan mempunyai tugas: 1. melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang program ketahanan pangan; 2. melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang program ketahanan pangan; 3. melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang program ketahanan pangan; 4. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang program ketahanan pangan; 5. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang program ketahanan pangan; . Pasal 62 (1) Bidang pemberdayaan dan kelembagaan penyuluhan pertanian merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang pemberdayaan dan kelembagaan penyuluhan pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang pemberdayaan dan kelembagaan penyuluhan pertanian. Pasal 63 … 20

Pasal 63 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 62 di atas meliputi : a. menyusun rencana program dan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan kelembagaan penyuluhan pertanian; b. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian; c. menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan peternakan dan di bidang perkebunan dan kehutanan. Pasal 64 Penjabaran tugas pada bidang pemberdayaan dan kelembagaan penyuluhan pertanian adalah sebagai berikut: a. Sub bidang pemberdayaan penyuluhan pertanian mempunyai tugas: 1. menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan penyuluhan pertanian; 2. melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pemberdayaan penyuluhan pertanian; 3. melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan penyuluhan pertanian; 4. melaksanakan monitoring, supervisi dan evaluasi kegiatan penyuluhan pertanian; 5. menyelenggarakan penerapan persyaratan, sertifikasi, akreditasi jabatan penyuluh pertanian; 6. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana penyuluhan pertanian; 7. melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pemberdayaan penyuluhan pertanian; 8. menfasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di kota; 9. melaksanakan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di kota; 10. menyelenggarakan bimbingan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan dan di bidang perkebunan dan kehutanan; 11. menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, dan di bidang perkebunan dan kehutanan; 12. menyelenggarakan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT); 13. menyelenggarakan bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan; 14. melaksanakan pendidikan dan latihan bagi kelompok tani; 15. memberikan … 21

15. memberikan pelayanan teknis dan administrasi dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani; 16. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan penyuluhan pertanian; 17. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan penyuluhan pertanian; b. Sub bidang kelembagaan penyuluhan pertanian mempunyai tugas: 1. merumuskan kebijakan teknis di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian; 2. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian; 3. melaksanakan bimbingan, pengembangan, dan peningkatan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian; 4. melaksanakan kajian teknis perijinan, dan rekomendasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian; 5. melaksanakan penyajian data, pelaporan, dan informasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian; 6. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian; 7. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi anggaran bidang kelembagaan penyuluhan pertanian; 8. menyelenggarakan penerapan persyaratan, sertifikasi, dan akreditasi jabatan penyuluhan pertanian; 9. menfasilitasi sarana dan prasarana kelembagaan penyuluhan pertanian; 10. melaksanakan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang perikanan; Pasal 65 (1) Bidang pengendalian pangan merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang pengendalian pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang pengendalian pangan. Pasal 66 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 65 di atas meliputi : a. menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis di bidang pengendalian pangan; b. melaksanakan pengawasan ketersedian dan distribusi pangan; c. melaksanakan

pencegahan

dan

penanggulangan

masalah

pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi, dan keamanan pangan. Pasal 67 Penjabaran tugas pada bidang pengendalian pangan adalah sebagai berikut: a. Sub bidang … 22

a. Sub bidang ketersediaan dan distribusi pangan : 1. menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan; 2. melaksanakan pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat; 3. melaksanakan identifikasi, penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan; 4. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha pemasaran komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan; 5. melaksanakan promosi dan penyebarluasan informasi komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan; 6. melaksanakan pengawasan, bimbingan teknis penggunaan dan sarana fisik (bangunan) terhadap harga komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan; b. Sub bidang kewaspadaan pangan dan gizi : 1. menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan; 2. melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang kewaspadaan pangan dan gizi; 3. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi, dan keamanan pangan; 4. melaksanakan penerapan standar batas minimum residu (BMR); 5. melaksanakan pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan; 6. melaksanakan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan.

Pasal 68 (1) Bidang penganekaragaman pangan merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang penganekaragaman pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang penganekaragaman pangan. Pasal 69 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 68 di atas meliputi: a. menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis di bidang penganekaragaman pangan; b. melaksanakan bimbingan, fasilitasi penerapan standar teknis dan promosi pengembangan pangan; c. melaksanakan pemantauan dan bimbingan pada konsumsi pangan; d. melaksanakan fasilitasi pengembangan pangan lokal dan pangan alternatif. Pasal 70 … 23

Pasal 70 Penjabaran tugas pada bidang penganekaragaman pangan adalah sebagai berikut: a. Sub bidang pemberdayaan masyarakat penganekaragaman pangan : 1. merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat penganekaragaman pangan; 2. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pemberdayaan masyarakat penganekaragaman pangan; 3. melaksanakan bimbingan, pengembangan, dan peningkatan di bidang pemberdayaan masyarakat penganekaragaman pangan; 4. melaksanakan penyajian data, pelaporan, dan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat penganekaragaman pangan; 5. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian di bidang pemberdayaan masyarakat penganekaragaman pangan; 6. melaksanakan pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat. b. Sub bidang pengembangan pangan lokal : 1. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan pangan lokal; 2. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengembangan pangan lokal; 3. melaksanakan bimbingan, pengembangan, dan peningkatan di bidang pengembangan pangan lokal; 4. melaksanakan penyajian data, pelaporan, dan informasi di bidang pengembangan pangan lokal; 5. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian di bidang pengembangan pangan lokal.

Bagian Kelima TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK Pasal 71 Badan penelitian, pengembangan dan statistik mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penelitian pengembangan dan statistik. Pasal 72 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 di atas meliputi: a. merumuskan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan statistik; b. mengkoordinasikan, bekerjasama dan memfasilitasi penelitian, pengembangan dan statistik; c. membina dan melaksanakan tugas di bidang penelitian, pengembangan dan statistik; d. mengelola administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan/ peralatan dan organisasi serta ketatalaksanaan badan; e. mengelola … 24

e. mengelola administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan/ peralatan dan organisasi serta ketatalaksanaan badan;

Tugas Sekretariat dan Bidang pada Badan Penelitian Pengembangan Dan Statistik Pasal 73 (1) Sekretariat merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Sekretaris badan penelitian pengembangan dan statistik mempunyai tugas membantu kepala badan di bidang pembinaan penyelenggaraan administrasi umum dan perlengkapan, pembinaan kepegawaian dan tata laksana, serta pembinaan administrasi keuangan. Pasal 74 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 di atas, sekretariat mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat-menyurat, ketatausahaan, arsip dan perlengkapan; b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan inventaris kantor; c. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor serta perawatan dan pemeliharaan aset badan; d. perumusan anggaran operasional dan anggaran pembangunan badan penelitian pengembangan dan statistik; e. pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pasal 75 Penjabaran tugas pada sekretariat adalah sebagai berikut: a. Sub bagian umum: 1. menyiapkan bahan-bahan dan tempat rapat; 2. menyiapkan rencana pemeliharaan gedung dan peralatan kantor; 3. mengarsipkan surat masuk dan keluar; 4. membantu kelancaran dan pendistribusian surat menyurat; 5. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan alat-alat/barangbarang inventaris kantor; 6. melaksanakan rencana dan program hubungan masyarakat; 7. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk pelaksanaan tata usaha, administrasi umum barang, perlengkapan dan pelayanan perjalanan dinas b. Sub bagian kepegawaian: 1. menyusun kelengkapan dan administrasi kepegawaian; 2. membuat rencana kebutuhan pengembangan, penindakan, kenaikan pangkat dan gaji berkala kepegawaian; 3. membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS di lingkungan badan penelitian pengembangan dan statistik; 4. menyusun … 25

4. menyusun rencana peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan formal dan informal; 5. menyiapkan absensi kehadiran aparatur, penegakan disiplin dan pembinaan aparatur. c. Sub bagian keuangan: 1. menyusun rencana anggaran operasional; 2. melaksanakan pengurusan gaji pegawai; 3. mengkoordinir segala pungutan dan setoran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku; 4. mengkoordinir penyelesaian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan; 5. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pengelola keuangan Pasal 76 (1) Bidang penelitian merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang penelitian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang penelitian. Pasal 77 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 76 di atas meliputi: a. menyempurnakan dan menyusun standar pelaksanaan penelitian serta standar pelaksanaan kerjasama dan fasilitasi penelitian di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan b. memberi rekomendasi dan atau ijin penyelenggaraan penelitian serta kerja sama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pasal 78 Penjabaran tugas pada bidang penelitian adalah sebagai berikut: a. Sub bidang penelitian pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan mempunyai tugas mengolah, mengevaluasi dan menganalisa bahan rencana program penelitian pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; b. Sub bidang penelitian lingkungan hidup mempunyai tugas mengolah, mengevaluasi dan menganalisa bahan rencana program penelitian lingkungan hidup. Pasal 79 (1) Bidang perencanaan SDM, penelitian pengembangan dan statistik merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang perencanaan SDM, penelitian pengembangan dan statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang perencanaan SDM, penelitian pengembangan dan statistik. Pasal 80 … 26

Pasal 80 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 79 di atas meliputi: a. menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan pengembangan SDM, penelitian pengembangan dan statistik; b. menyusun penyempurnaan dan pengumpulan data statistik daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pasal 81 Penjabaran tugas pada bidang perencanaan SDM, penelitian pengembangan dan statistik adalah sebagai berikut: a. Sub bidang perencanaan SDM dan penelitian pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan perencanaan SDM dan penelitian pengembangan; b. Sub bidang statistika mempunyai tugas mengolah, mengevaluasi dan menganalisa bahan dan data statistik. Pasal 82 (1) Bidang pengkajian kinerja merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang pengkajian kinerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang pengkajian kinerja. Pasal 83 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 82 di atas meliputi: a. merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan; b. merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan di bidang kinerja SDM; c. melakukan pengkajian serta merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Pasal 84 Penjabaran tugas pada bidang pengkajian kinerja adalah sebagai berikut: a. Sub bidang pengkajian kinerja pemerintahan mempunyai tugas mengolah, mengevaluasi dan menganalisa pengkajian kinerja pemerintahan; b. Sub bidang pengkajian kinerja SDM aparatur mempunyai tugas mengolah, mengevaluasi dan menganalisa pengkajian kinerja SDM aparatur. Pasal 85 (1) Bidang pelaporan, evaluasi dan monitoring merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang … 27

(2) Bidang pelaporan, evaluasi dan monitoring mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang pelaporan, evaluasi dan monitoring. Pasal 86 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 85 di atas meliputi: a. merumuskan dan merencanakan standar pelaporan penelitian, pengembangan dan statistik; b. merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasi evaluasi dan monitoring sesuai dengan tugas penelitian, pengembangan dan statistik. Pasal 87 Penjabaran tugas pada bidang pengkajian kinerja adalah sebagai berikut: a. Sub bidang pelaporan mempunyai tugas membuat suatu perumusan dan perencanaan di bidang pelaporan evaluasi dan monitoring; b. Sub bidang evaluasi dan monitoring mempunyai tugas menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring.

Bagian Keenam TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pasal 88 Badan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat. Pasal 89 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 di atas meliputi: a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat; b. menyelenggarakan penunjang pelayanan masyarakat pemberdayaan masyarakat; c. melaksanakan koordinasi pelayanan dan pemulihan kualitas masyarakat; d. mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat; e. melaksanakan pembinaan pengendalian teknis pemberdayaan masyarakat; f. melaksanakan pengawasan pengendalian teknis pemberdayaan masyarakat; g. mengelola administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan/peralatan. Tugas …

28

Tugas Sekretariat dan Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pasal 90 (1) Sekretariat merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala badan di bidang pembinaan penyelenggaraan administrasi umum dan perlengkapan, pembinaan kepegawaian dan tata laksana, pembinaan administrasi keuangan. Pasal 91 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 di atas, sekretariat mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat-menyurat, ketatausahaan, arsip dan perlengkapan; b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan inventaris kantor; c. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor serta perawatan dan pemeliharaan aset badan; d. perumusan anggaran operasional dan anggaran pembangunan dinas; e. pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pasal 92 Penjabaran tugas pada sekretariat adalah sebagai berikut: a. Sub bagian program dan evaluasi: 1. megumpulkan, mengolah, menyusun, menyajikan data/bahan untuk pembuatan program pemberdayaan masyarakat; 2. melakukan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; b. Sub bagian umum dan kepegawaian: 1. menyiapkan bahan-bahan dan tempat rapat dinas; 2. menyiapkan rencana pemeliharaan gedung dan peralatan kantor; 3. mengarsipkan surat masuk dan keluar; 4. membantu kelancaran dan pendistribusian surat-menyurat; 5. melaksanakan pengadaan, perawatan dan pembelian alatalat/barang-barang inventaris kantor; 6. mengerjakan tugas-tugas kantor yang berkaitan dengan pengetikan; 7. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standard pelaksanaan tata usaha, administrasi umum barang, perlengkapan dan pelayanan perjalanan dinas; 8. membuat rencana kebutuhan pengembangan, pemindahan dan kenaikan pangkat kepegawaian; 9. membuat daftar urut kepangkatan PNS di lingkup badan pemberdayaan masyarakat; 10. melaksanakan disiplin dan pembinaan aparatur di lingkup badan pemberdayaan masyarakat; 11. menyiapkan … 29

11. menyiapkan absensi kehadiran aparatur, penegakan disiplin, pemberian penghargaan di lingkup badan pemberdayaan masyarakat. c. Sub bagian keuangan: 1. menyusun rencana anggaran operasional badan pemberdayaan masyarakat; 2. melaksanakan pengurusan gaji pegawai; 3. mengkoordinir dan mengawasi segala pungutan dan setoran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku; 4. mengkoordinir penyelesaian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan; 5. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pengelola keuangan badan pemberdayaan masyarakat. Pasal 93 (1) Bidang pemberdayaan kelurahan merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang pemberdayaan kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang penataan dan pembinaan pemerintah kelurahan. Pasal 94 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 93 di atas meliputi: a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dan pembinaan aparatur kelurahan; b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan kelurahan; c. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pendapatan dan kekayaan kelurahan; d. mengkoordinasi program-program pembangunan yang dilaksanakan di kelurahan dan kecamatan; e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan kelurahan. Pasal 95 Penjabaran tugas pada bidang pemberdayaan kelurahan adalah sebagai berikut: a. Sub bidang aparatur pemerintahan kelurahan dan pengembangan kelurahan : 1. menyiapkan dan menyusun usulan formasi pengadaan, pendidikan dan latihan aparatur kelurahan; 2. menyusun bahan-bahan pengangkatan dan pemberhentian aparatur kelurahan; 3. membina dan membimbing pelaksanaan tugas aparatur kelurahan; 4. menilai, mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan tugastugas aparatur kelurahan. 5. merumuskan … 30

5. merumuskan kebijakan penggalian potensi kelurahan; 6. mengumpulkan data dan mengevaluasi program-program pembangunan yang dilaksanakan di kelurahan. b. Sub bidang pendapatan dan kekayaan kelurahan: 1. melaksanakan perumusan kebijakan pendapatan dan kekayaan kelurahan; 2. melaksanakan penilaian dan bimbingan pengembangan kelurahan; 3. mempersiapkan petunjuk dan bimbingan sistem pengembangan kelurahan dan kecamatan; 4. menyusun program-program peningkatan pengembangan kelurahan; 5. menyusun data dasar potensi/profil kelurahan; 6. melaksanakan pelatihan aparatur kelurahan dan lembaga pemberdayaan; 7. merumuskan pengembangan hasil swadaya masyarakat dan partisipasi kelurahan; Pasal 96 (1) Bidang ketahanan dan sosial budaya masyarakat kelurahan merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang ketahanan dan sosial budaya masyarakat kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang perumusan kebijakan di bidang ketahanan dan sosial budaya masyarakat kelurahan yang meliputi: a. Peningkatan sarana kelembagaan dan peningkatan keterampilan masyarakat; b. Gotong-royong, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan pemberdayaan perempuan, anak dan remaja, serta tatalaksana dan evaluasi. Pasal 97 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 96 di atas meliputi: a. merumuskan kebijakan dan membina kelembagaan dan tradisi budaya dan motivasi swadaya gotong-royong masyarakat kelurahan; b. merumuskan kebijakan dan melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan peningkatan pemberdayaan perempuan, anak dan remaja; c. merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembinaan tatalaksana ketahanan masyarakat dan evaluasi pendataan kebijakan pemberdayaan masyarakat. Pasal 98 Penjabaran tugas pada bidang ketahanan dan sosial budaya masyarakat kelurahan adalah sebagai berikut: a. Sub bidang kelembagaan tradisi budaya masyarakat, motivasi pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga: 1. melaksanakan … 31

1. melaksanakan perumusan kebijakan pelaksanaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak remaja; 2. mempersiapkan bahan pembinaan kelembagaan tradisi sosial budaya dan swadaya gotong-royong masyarakat, pembinaan sumber daya manusia, peningkatan pemberdayaan perempuan, anak dan remaja; 3. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kelembagaan tradisi sosial budaya dan swadaya gotong-royong masyarakat, pembinaan sumber daya manusia, peningkatan pemberdayaan perempuan, anak dan remaja; 4. menyusun program peningkatan peran kelembagaan tradisi sosial budaya dan swadaya gotong-royong masyarakat, pembinaan sumber daya manusia, peningkatan pemberdayaan perempuan, anak dan remaja; 5. melaksanakan kegiatan meningkatkan dan memelihara tradisi dan budaya masyarakat; 6. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data kelembagaan tradisi sosial budaya dan swadaya gotong royong masyarakat, pembinaan sumber daya manusia, peningkatan pemberdayaan perempuan, anak dan remaja; b. Sub bidang tata laksana dan evaluasi: 1. menyiapkan dan merumuskan data kelurahan dan data ruang kelurahan; 2. menyusun dan melaksanakan program-program kelembagaan di kelurahan; 3. melaksanakan evaluasi kegiatan kelembagaan kelurahan; Pasal 99 (1) Bidang usaha ekonomi rakyat merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang usaha ekonomi rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang pelaksanaan dan perumusan kebijakan di bidang usaha ekonomi rakyat. Pasal 100 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 99 di atas meliputi: a. merumuskan kebijakan dan melaksanakan bantuan pembangunan; b. merumuskan kebijakan dan melaksanakan perkreditan; c. merumuskan kebijakan dan melaksanakan produksi dan pemasaran; d. merumuskan kebijakan dan melaksanakan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat. Pasal 101 Penjabaran tugas pada bidang usaha ekonomi rakyat adalah sebagai berikut : a. Sub bidang bantuan pembangunan: 1. merumuskan … 32

1. merumuskan kebijakan di bidang bantuan pembangunan; 2. menyusun program dan melaksanakan bantuan pembangunan; 3. membina dan mengevaluasi bantuan pembangunan. b. Sub bidang perkreditan, produksi, pemasaran dan usaha ekonomi masyarakat : 1. merumuskan kebijakan di bidang perkreditan, produksi, pemasaran dan usaha ekonomi rakyat; 2. menyusun program dan melaksanakan perkreditan, produksi, pemasaran dan usaha ekonomi rakyat; 3. mengendalikan dan mengevaluasi perkreditan, produksi dan pemasaran; 4. memberikan bimbingan dan pemeliharaan serta evaluasi usaha ekonomi keluarga dan masyarakat; Pasal 102 (1) Bidang teknologi tepat guna sumber daya alam merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang teknologi tepat guna sumber daya alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang pelaksanaan dan perumusan kebijakan teknologi tepat guna dan sumber daya alam. Pasal 103 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 102 di atas meliputi: a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian kerjasama dan bantuan teknologi tepat guna; b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam; c. memasyarakatkan teknologi tepat guna; d. merumuskan dan melaksanakan kebijakan penerapan pengelolaan pos pelayanan teknologi tepat guna. Pasal 104 Penjabaran tugas pada bidang teknologi tepat guna sumber daya alam adalah sebagai berikut: a. Sub bidang pengkajian, kerjasama pemasyarakatan dan bantuan teknologi tepat guna: 1. menyusun program-program pemanfaatan teknologi tepat guna sumber daya alam; 2. melaksanakan program pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengendalian sumber daya alam; 3. mengendalikan, membina dan mengevaluasi program pemanfaatan teknologi tepat guna sumber daya alam. b. Sub bidang pemanfaatan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam: 1. menyusun program-program rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam; 2. melaksanakan program rehabilitasi dan konsentrasi sumber daya alam; 3. mengendalikan … 33

3. mengendalikan, membina dan mengevaluasi rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam.

program

Bagian Ketujuh TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Pasal 105 Badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, pelayanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera. Pasal 106 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 di atas meliputi: 1. melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, pelayanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera yang ditetapkan oleh walikota; 2. menyelenggarakan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); 3. menyelenggarakan peningkatan institusi dan peran serta masyarakat serta peningkatan ketahanan keluarga; 4. melaksanakan pembekalan dan pengembangan tenaga program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; 5. mengelola administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan/peralatan dan organisasi serta ketatalaksanaan badan. Tugas Sekretariat dan Bidang pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Pasal 107 (1) Sekretariat merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Sekretaris badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana mempunyai tugas membantu kepala badan di bidang pembinaan penyelenggaraan administrasi umum dan perlengkapan, pembinaan kepegawaian dan tata laksana, serta pembinaan administrasi keuangan. Pasal 108 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 di atas, sekretariat mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat-menyurat, ketatausahaan, arsip dan perlengkapan; b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan inventaris kantor; c. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor serta perawatan dan pemeliharaan aset badan; d. perumusan anggaran operasional dan anggaran pembangunan dinas; e. pembinaan … 34

e. pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pasal 109 Penjabaran tugas pada sekretariat adalah sebagai berikut: a. Sub bagian umum dan perlengkapan: 1. menyiapkan bahan-bahan dan tempat rapat dinas; 2. menyiapkan rencana pemeliharaan gedung dan peralatan kantor; 3. mengarsipkan surat masuk dan keluar; 4. membantu kelancaran dan pendistribusian surat menyurat; 5. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan alat-alat/barangbarang inventaris kantor; 6. mengerjakan tugas-tugas kantor yang berkaitan dengan pengetikan; 7. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk pelaksanaan tata usaha, administrasi umum barang, perlengkapan dan pelayanan perjalanan dinas; b. Sub bagian kepegawaian: 1. menyusun kelengkapan dan administrasi kepegawaian; 2. membuat rencana kebutuhan pengembangan, pemindahan dan kenaikan pangkat kepegawaian; 3. membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS di lingkungan badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; 4. menyusun rencana peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan formal dan informal; 5. menyiapkan absensi kehadiran aparatur, penegakan disiplin, pembinaan aparatur dan pemberian penghargaan di lingkungan badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; c. Sub bagian perencanaan keuangan: 1. menyusun rencana anggaran operasional badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; 2. melaksanakan pengurusan gaji pegawai; 3. mengkoordinir segala pungutan dan setoran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku; 4. mengkoordinir penyelesaian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan; 5. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pengelola keuangan badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; Pasal 110 (1) Bidang data dan informasi merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang data dan informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang informasi pelaporan program dan pengolahan data, analisa, evaluasi dan penyebarluasan informasi. Pasal 111 … 35

Pasal 111 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 110 di atas meliputi: a. mengelola data dan pelayanan informasi serta dokumentasi pada bidang informasi keluarga, program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; b. melaksanakan analisis dan mengevaluasi informasi keluarga, program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; c. melaksanakan pelaporan dan mengelola statistik pada bidang informasi keluarga, program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; d. melaksanakan penyebarluasan informasi program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; Pasal 112 Penjabaran tugas pada bidang data dan informasi adalah sebagai berikut: a. Sub bidang informasi pelaporan program dan pengolahan data: 1. melakukan pengolahan dan pengelolaan pelaporan serta melakukan pelayanan telematika dan dokumentasi informasi keluarga, program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; 2. melakukan pengolahan data hasil pendataan keluarga sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program. b. Sub bidang analisa, evaluasi dan penyebarluasan informasi: 1. melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; 2. melakukan upaya penyebarluasan informasi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Pasal 113 (1) Bidang keluarga berencana merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang keluarga berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang keluarga berencana. Pasal 114 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 113 di atas meliputi: a. melaksanakan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; b. mengendalikan penyelenggaraan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; c. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana … 36

berencana penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. Pasal 115 Penjabaran tugas pada bidang keluarga berencana adalah sebagai berikut: a. Sub bidang jaminan pelayanan KB dan partisipasi pria: 1. menyusun konsep program dan rencana kegiatan jaminan pelayanan kb dan partisipasi pria di bidang KB bulanan, triwulan, semester dan tahunan; 2. menyiapkan konsep program dan anggaran jaminan pelayanan KB dan partisipasi pria di bidang KB; 3. menyiapkan konsep kebijakan tehnis dan strategi kegiatan peningkatan jaminan pelayanan KB dan partisipasi pria; 4. menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tehnis kegiatan dan pembinaan peningkatan jaminan pelayanan KB partisipasi pria di bidang KB; 5. melakukan evaluasi hasil dan pelaksanaan kegiatan peningkatan jaminan pelayanan KB dan partisipasi pria di bidang KB; 6. melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi peningkatan pembinaan kegiatan jaminan pelayanan KB dan partisipasi pria di bidang KB; 7. melakukan upaya-upaya tercapainya pengembangan perumusan program dan kegiatan peningkatan partisipasi pria di bidang KB dan kesehatan reproduksi; 8. melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi tehnis terkait dalam perumusan peningkatan pembinaan dan kegiatan jaminan pelayanan KB dan partisipasi pria di bidang KB; 9. memberikan kesempatan dan petunjuk kerja kepada staf di bawahnya sehingga kinerjanya akan selalu meningkat. 10. melakukan pengawasan melekat di lingkungan unit kerja secara preventif dan reprensif agar tujuan dapat dicapai dengan baik. b. Sub bidang penanggulangan dan kesehatan reproduksi: 1. menyiapkan konsep program dan rencana kegiatan penanggulangan dan kesehatan reproduksi dan perlindungan hak-hak reproduksi di bidang KB bulanan, semester dan tahunan; 2. menyiapkan konsep program dan anggaran kegiatan penanggulangan dan kesehatan reproduksi di bidang KB; 3. menyiapkan konsep kebijakan teknis dan strategi pelaksanaan kegiatan peningkatan penanggulangan dan kesehatan reproduksi di bidang KB dan kesehatan reproduksi; 4. menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan penanggulangan dan kesehatan reproduksi di bidang KB; 5. menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan penanggulangan dan kesehatan reproduksi; 6. melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi peningkatan penanggulangan dan kesehatan reproduksi; 7. menyiapkan … 37

7. menyiapkan upaya-upaya tercapainya pengembangan perumusan program dan pembinaan peningkatan penanggulangan dan kesehatan reproduksi di bidang KB dan kesehatan reproduksi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat; 8. menyiapkan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam perumusan program dan kegiatan peningkatan penanggulangan dan kesehatan reproduksi di bidang KB dan kesehatan reproduksi; 9. memberikan kesempatan dan petunjuk kerja kepada staf dalam peningkatan penanggulangan dan kesehatan reproduksi di bidang KB dan kesehatan reproduksi sehingga kinerjanya akan meningkat; 10. melakukan pengawasan melekat di lingkungan unit kerja secara preventif dan reprentif agar tujuan peningkatan penanggulangan dan kesehatan reproduksi di bidang KB dan kesehatan reproduksi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pasal 116 (1) Bidang keluarga sejahtera merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang keluarga sejahtera mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga di daerah. Pasal 117 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 116 di atas meliputi: a. melaksanakan dan mengendalikan program melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Bina Lingkungan Keluarga (BLK); b. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga; c. mengadakan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan kemitraan untuk pengembangan dan ketahanan keluarga; d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; e. melaksanakan evaluasi kinerja staf. Pasal 118 Penjabaran tugas pada bidang keluarga sejahtera adalah sebagai berikut: a. Sub bidang pemberdayaan ekonomi keluarga: 1. mengadakan dan melaksanakan pengembangan, peningkatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); 2. melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan UPPKS; 3. melaksanakan pendekatan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat untuk pengembangan/peningkatan UPPKS; 4. mengadakan … 38

4. mengadakan kerjasama dengan mitra kerja di tingkat kota dan kecamatan; 5. meningkatkan pembinaan menjaga kesinambungan UPPKS. b. Sub bidang pembinaan ketahanan keluarga: 1. mengadakan dan melaksanakan pengembangan dan peningkatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Lingkungan Keluarga (BLK); 2. melaksanakan pembinaan dan evaluasi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Lingkungan Keluarga (BLK); 3. melaksanakan pendekatan tokoh agama, tokoh masyarakat, mengembangkan/peningkatan bina-bina. Pasal 119 (1) Bidang pemberdayaan perempuan dan penggerakan masyarakat merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang pemberdayaan perempuan dan penggerakan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang program pemberdayaan perempuan dan penggerakan masyarakat. Pasal 120 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 119 di atas meliputi: a. merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan perempuan; b. memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan; c. merumuskan kebijakan operasional pemberdayaan perempuan; d. melaksanakan analisis kebijakan, evaluasi dan partisipasi serta koordinasi pemberdayaan perempuan; e. melaksanakan pengendalian program penggerakan masyarakat; f. merumuskan kebijakan program advokasi dan KIE. Pasal 121 Penjabaran tugas pada bidang pemberdayaan perempuan dan penggerakan masyarakat adalah sebagai berikut: a. Sub bidang pemberdayaan perempuan dan peningkatan peran institusi masyarakat: 1. menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan kekuatan standar pelaksanaan koordinasi dan kerjasama peningkatan partisipasi masyarakat. 2. menyiapkan pelaksanaan dan mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan; 3. memfasilitasikan peningkatan kemampuan organisasi wanita dalam mendukung upaya peningkatan peranan dan kedudukan perempuan; 4. menyiapkan bahan untuk penyusunan kajian, ketentuan dan standar program kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan; 5. mengkoordinasikan … 39

5. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan penggerakan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan sesuai ketentuan standar yang ditetapkan; 6. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program serta kajian berbagai dampak pembangunan terhadap upaya pemberdayaan perempuan menuju kesetaraan dan keadilan gender serta penyiapan bahan laporan; 7. meningkatkan kerjasama instansi pemerintah, institusi masyarakat, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan program peningkatan kerjasama instansi pemerintah, institusi masyarakat, swasta dan lembaga masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana. b. Sub bidang advokasi dan kesehatan ibu dan anak: 1. menyiapkan bahan untuk penyusunan kajian advokasi dan KIE; 2. mengkoordinasi dan menyelenggarakan pembinaan advokasi dan KIE bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; 3. mengevaluasi dan melaporkan program advokasi dan KIE. Bagian Kedelapan TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH Pasal 122 Badan penanaman modal dan promosi daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan promosi daerah. Pasal 123 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 diatas meliputi: a. merumuskan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan promosi daerah; b. menyelenggarakan promosi potensi dan keunggulan daerah; c. menyelenggarakan peningkatan investasi daerah dan peran serta masyarakat terhadap investasi; d. mengelola administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/ peralatan. Tugas Sekretariat dan Bidang pada Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Pasal 124 (1) Sekretariat merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. (2) Sekretariat badan penanaman modal dan promosi daerah mempunyai tugas membantu kepala badan di bidang pembinaan penyelenggaraan administrasi umum dan perlengkapan, pembinaan kepegawaian dan tata laksana, serta pembinaan administrasi keuangan. Pasal 125 … 40

Pasal 125 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 di atas, sekretariat mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat-menyurat, ketatausahaan, arsip dan perlengkapan; b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan inventaris kantor; c. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor serta perawatan dan pemeliharaan aset badan; d. perumusan anggaran operasional dan anggaran pembangunan dinas; e. pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pasal 126 Penjabaran tugas pada sekretariat adalah sebagai berikut: a. Sub bagian umum dan perlengkapan: 1. menyiapkan bahan-bahan dan tempat rapat dinas; 2. menyiapkan rencana pemeliharaan gedung dan peralatan kantor; 3. mengarsipkan surat masuk dan keluar; 4. membantu kelancaran dan pendistribusian surat menyurat; 5. pengadaan, pemeliharaan alat-alat/barang-barang inventaris kantor; 6. mengerjakan tugas-tugas kantor yang berkaitan dengan pengetikan; 7. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk pelaksanaan tata usaha, administrasi umum barang, perlengkapan dan pelayanan perjalanan dinas. b. Sub bagian kepegawaian: 1. menyusun kelengkapan dan administrasi kepegawaian; 2. membuat rencana kebutuhan pengembangan, pemindahan dan kenaikan pangkat kepegawaian; 3. membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS di lingkungan badan penanaman modal dan promosi daerah Kota Pematangsiantar; 4. menyusun rencana peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan formal dan informal; 5. menyiapkan absensi kehadiran aparatur, penegakan disiplin, pembinaan aparatur dan pemberian penghargaan di lingkungan badan penanaman modal dan promosi daerah. c. Sub bagian perencanaan keuangan: 1. menyusun rencana anggaran operasional badan penanaman modal dan promosi daerah; 2. melaksanakan pengurusan gaji pegawai; 3. mengkoordinir segala pungutan dan setoran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku; 4. mengkoordinir penyelesaian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan; 5. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pengelola keuangan badan penanaman modal dan promosi daerah. Pasal 127 … 41

Pasal 127 (1) Bidang penanaman modal merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang penanaman modal. Pasal 128 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 127 di atas meliputi: a. meneliti, menilai dan merekomendasikan layak tidaknya pemberian ijin bagi investor yang akan menanamkam modalnya; b. menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan pembangunan daerah; c. merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal berkoordinasi dengan pemerintah provinsi; d. mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal meliputi : 1. menyiapkan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup; 2. menyiapkan usulan-usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan. Pasal 129 Penjabaran tugas pada bidang penanaman modal adalah sebagai berikut: a. Sub bidang fasilitasi dan rekomendasi : 1. melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal; 2. melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal. b. Sub bidang bina pengembangan dunia usaha dan BUMN mempunyai tugas menyusun dan merumuskan kebijakan pengembangan dunia usaha dan BUMD/BUMN. Pasal 130 (1) Bidang promosi merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang promosi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang promosi. Pasal 131 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 130 di atas meliputi: a. mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan … 42

pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal daerah; b. melaksanakan promosi penanaman modal daerah di dalam negeri maupun keluar negeri; c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 132 Penjabaran tugas pada bidang promosi adalah sebagai berikut: a. Sub bidang promosi potensi daerah: 1. melaksanakan promosi potensi daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri; 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang promosi sesuai dengan bidang tugasnya; b. Sub bidang promosi keunggulan daerah: 1. mendata, meneliti dan melaksanakan pemberdayaan keunggulan daerah; 2. melaksanakan promosi keunggulan daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang promosi sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 133 (1) Bidang pengembangan dan pengendalian investasi merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang pengembangan dan pengendalian investasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang pengembangan dan pengendalian investasi. Pasal 134 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 133 di atas meliputi: a. menetapkan kebijakan pengembangan dan pengendalian investasi; b. menyusun peta investasi daerah; c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 135 Penjabaran tugas pada bidang pengembangan dan pengendalian investasi adalah sebagai berikut: a. Sub bidang perencanaan dan pengembangan investasi: 1. melaksanakan perencanaan dan pengembangan investasi di kota; 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang pengembangan dan pengendalian investasi sesuai dengan bidang tugasnya. b. Sub bidang pengendalian dan pengaduan investasi: 1. mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan investasi di kota; 2. menghimpun … 43

2. menghimpun dan menindaklanjuti pengaduan dalam pelaksanaan investasi; 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang pengembangan dan pengendalian investasi sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 136 (1) Bidang kemitraan usaha merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang kemitraan usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang kemitraan usaha. Pasal 137 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 136 di atas meliputi: a. melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan mitra usaha di bidang penanaman modal dan promosi daerah; b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 138 Penjabaran tugas pada bidang kemitraan usaha adalah sebagai berikut: a. Sub bidang kemitraan: 1. melaksanaan kemitraan dengan dunia usaha dalam pengembangan bidang penanaman modal dan promosi daerah; 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang kemitraan usaha sesuai dengan bidang tugasnya; b. Sub bidang usaha: 1. menetapkan kebijakan dan pedoman bidang penanaman modal dan promosi daerah; 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang kemitraan usaha sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kesembilan TUGAS DAN FUNGSI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Pasal 140 Badan pelayanan perijinan terpadu mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perijinan terpadu. Pasal 141 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 di atas meliputi: a. menyusun program badan; b. melaksanakan pelayanan administrasi perijinan; c. melaksanakan koordinasi proses pelayanan perijinan; d. melaksanakan administrasi pelayanan perijinan; e. memantau … 44

e. memantau dan mengevaluasi proses pemberian pelayanan perijinan. Tugas Sekretariat dan Bidang pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pasal 142 (1) Sekretariat merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. (2) Sekretariat badan pelayanan perijinan terpadu mempunyai tugas membantu kepala badan di bidang pembinaan penyelenggaraan administrasi umum dan perlengkapan, pembinaan kepegawaian dan tata laksana, serta pembinaan administrasi keuangan. Pasal 143 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 di atas, sekretariat mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat-menyurat, ketatausahaan, arsip dan perlengkapan; b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan inventaris kantor; c. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor serta perawatan dan pemeliharaan aset badan; d. perumusan anggaran operasional dan anggaran pembangunan dinas; e. pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pasal 144 Penjabaran tugas di sekretariat adalah sebagai berikut: a. Sub bagian umum dan perlengkapan: 1. menyiapkan bahan-bahan dan tempat rapat dinas; 2. menyiapkan rencana pemeliharaan gedung dan peralatan kantor; 3. mengarsipkan surat masuk dan keluar; 4. membantu kelancaran dan pendistribusian surat-menyurat; 5. pengadaan, perawatan dan pembelian alat-alat/barang-barang inventaris kantor; 6. mengerjakan tugas-tugas kantor yang berkaitan dengan pengetikan; 7. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk pelaksanaan tata usaha, administrasi umum barang, perlengkapan dan pelayanan perjalanan dinas; 8. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris badan; 9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris badan sesuai dengan bidang tugasnya. b. Sub bagian kepegawaian: a. menyusun kelengkapan dan administrasi kepegawaian; b. membuat rencana kebutuhan pengembangan, pemindahan dan kenaikan pangkat kepegawaian; c. membuat … 45

c. membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS di lingkungan badan pelayanan perijinan terpadu; d. menyusun rencana peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan formal dan informal; e. menyiapkan absensi kehadiran aparatur, penegakan disiplin, pembinaan aparatur dan pemberian penghargaan di lingkungan badan pelayanan perijinan terpadu; f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris badan; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris badan sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Sub bagian perencanaan keuangan: a. menyusun rencana anggaran operasional badan pelayanan perijinan terpadu; b. melaksanakan pengurusan gaji pegawai; c. mengkoordinir dan mengawasi segala pungutan dan setoran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku; d. mengkoordinir penyelesaian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan; e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pengelola keuangan badan pelayanan perijinan terpadu; f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris badan; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris badan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 145 (1) Bidang informasi dan pendaftaran merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang informasi dan pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang informasi dan pendaftaran. Pasal 146 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 145 di atas meliputi: a. melaksanakan tugas operasional sesuai pedoman dan petunjuk teknis/operasional seluruh jenis perijinan yang ditetapkan peraturan daerah dan peraturan walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya; b. menyusun rencana dan program kegiatan pembinaan informasi dan pendaftaran seluruh jenis perijinan; c. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk tentang informasi dan pendaftaran. d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 147 Penjabaran tugas di bidang informasi dan pendaftaran adalah sebagai berikut: a. Sub bidang … 46

a. Sub bidang informasi: 1. menyusun rencana dan program kegiatan pembinaan informasi; 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang informasi dan pendaftaran sesuai dengan bidang tugasnya. b. Sub bidang pendaftaran: 1. merumuskan kebijakan teknis pendaftaran seluruh jenis perijinan; 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang informasi dan pendaftaran sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 148 (1) Bidang verifikasi dan perijinan merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang verifikasi dan perijinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang verifikasi dan perijinan. Pasal 149 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 148 di atas meliputi: a. melaksanakan verifikasi dan penerbitan perijinan terhadap seluruh perijinan yang telah diterbitkan; b. melaksanakan perubahan atau perbaikan terhadap perijinan; c. pendataan seluruh usaha maupun badan usaha yang diharuskan mendapat ijin usaha; d. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas yang menyangkut dengan perijinan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 150 Penjabaran tugas di bidang verifikasi dan perijinan adalah sebagai berikut: a. Sub bidang verifikasi: 1. melaksanakan verifikasi terhadap seluruh perijinan yang telah dan akan diterbitkan; 2. melakukan perubahan atau perbaikan terhadap perijinan; 3. mendata seluruh usaha mapuan badan usaha yang diharuskan mendapat ijin; 4. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas yang menyangkut dengan perijinan; 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang verifikasi dan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya. b. Sub bidang perijinan: 1. menyusun rencana dan program penerbitan perijinan; 2. melaksanakan sertifikasi terhadap seluruh perijinan yang telah diterbitkan; 3. melaksanakan proses pengadministrasian penerbitan ijin; 4. melaksanakan … 47

4. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal penerbitan ijin; 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang verifikasi dan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 151 (1) Bidang pengawasan dan pengendalian merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang pengawasan dan pengendalian. Pasal 152 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 151 di atas meliputi: a. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas pelayanan perijinan yang ditetapkan walikota berdasarkan perundangundangan yang berlaku; b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 153 Penjabaran tugas di bidang pengawasan dan pengendalian adalah sebagai berikut: a. Sub bidang pengawasan dan pembinaan: 1. melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan pelayanan perijinan; 2. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pelayanan perijinan; 3. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan usaha perizinan serta menetapkan klasifikasi perijinan usaha; 4. melaksanakan penyusunan manajemen pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perijinan; 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang pengawasan dan pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya. b. Sub bidang pengendalian: 1. melaksanakan penyusunan rencana dan program pengendalian pelayanan perijinan; 2. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka perbaikan sistem pelayanan perijinan; 3. melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pelayanan perijinan; 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang pengawasan dan pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 154 (1) Bidang pelaporan dan evaluasi merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang … 48

(2) Bidang pelaporan dan evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang pelaporan dan evaluasi. Pasal 155 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 154 di atas meliputi : a. mengembangkan kapasitas pelaporan dan evaluasi meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan, sarana dan prasarana; b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 156 Penjabaran tugas di bidang pelaporan dan evaluasi adalah sebagai berikut : a. Sub bidang pelaporan: 1. mengkoordinasikan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas pelayanan perijinan; 2. membuat rekapitulasi laporan pelaksanaan perijinan setiap bulan; 3. membuat rekapitulasi laporan pelaksanaan perijinan untuk periode tahunan; 4. mengembangkan sistem pelaporan; 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang pelaporan dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya. b. Sub bidang evaluasi: 1. mengumpulkan, mengolah dan mengevalusi bahan laporan pelaksanaan tugas pelayanan perijinan; 2. mengevaluasi atas pembinaan personil ketatalaksanaan, sarana dan prasarana; 3. mengevaluasi laporan pelaksanaan perijinan setiap bulan/ tahun; 4. mengevaluasi pengembangan sistem pelaporan secara efisien dan efektif; 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang pelaporan dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesepuluh TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pasal 157 Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintahan di daerah. Pasal 158 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 157 di atas meliputi: a. menyusun peraturan daerah dan peraturan lainnya di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan perundang-undangan; b. merancang … 49

b. merancang dan mengembangkan kepegawaian daerah; c. menyiapkan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah; d. menyiapkan dan melaksanakan penaikan pangkat dan pemindahan pegawai sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; e. memberi pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan; f. menyiapkan dan menetapkan pensiun PNS daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; g. menyiapkan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNS daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; h. menyelenggarakan administrasi PNS daerah; i. mengelola sistim informasi kepegawaian daerah; j. menyampaikan informasi kepegawaian PNS daerah kepada Badan Kepegawaian Negara; k. melaksanakan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Sekretariat dan Bidang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pasal 159 Sekretariat badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan umum, kepegawaian, dan keuangan. Pasal 160 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 di atas, sekretariat mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat-menyurat, ketatausahaan, arsip dan perlengkapan; b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan inventaris kantor; c. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor serta perawatan dan pemeliharaan aset badan; d. perumusan anggaran operasional dan anggaran pembangunan dinas; e. pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pasal 161 Penjabaran tugas pada sekretariat adalah sebagai berikut: a. Sub bagian umum: 1. menyiapkan bahan-bahan dan tempat rapat; 2. menyiapkan rencana pemeliharaan gedung dan peralatan kantor; 3. mengarsipkan … 50

3. mengarsipkan surat masuk dan keluar; 4. membantu kelancaran dan pendistribusian surat menyurat; 5. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan alat-alat/barangbarang inventaris kantor; 6. melaksanakan rencana dan program hubungan masyarakat; 7. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk pelaksanaan tata usaha, administrasi umum barang, perlengkapan dan pelayanan perjalanan dinas. b. Sub bagian kepegawaian: 1. menyusun kelengkapan dan administrasi kepegawaian; 2. membuat rencana kebutuhan pengembangan, pemindahan dan kenaikan pangkat kepegawaian; 3. membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS di lingkungan badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 4. menyusun rencana peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan formal dan informal; 5. menyiapkan absensi kehadiran aparatur, penegakan disiplin dan pembinaan aparatur. c. Sub bagian keuangan: 1. menyusun rencana anggaran operasional; 2. melaksanakan pengurusan gaji pegawai; 3. mengkoordinir segala pungutan dan setoran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku; 4. mengkoordinir penyelesaian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan; 5. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pengelola keuangan Pasal 162 (1) Bidang mutasi pegawai merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang mutasi pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian administrasi mutasi kepegawaian yang meliputi kepangkatan, gaji berkala, pensiun dan mutasi kepegawaian lainnya. Pasal 163 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 162 di atas meliputi: a. menyelenggarakan administrasi kepangkatan dan penggajian pegawai; b. menyelenggarakan administrasi pemindahan pegawai; c. menyelenggarakan administrasi pensiun dan pemberhentian pegawai; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 164 Penjabaran tugas pada bidang mutasi pegawai adalah sebagai berikut: a. Sub bidang … 51

a. Sub bidang pemindahan pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka pembuatan keputusan tentang pemindahan pegawai baik antar unit kerja maupun pemindahan antar kabupaten /kota dan antar propinsi; b. Sub bidang kepangkatan dan pensiun pegawai mempunyai tugas menyusun rencana, mempersiapkan dan menyelesaikan administrasi kepangkatan, penggajian pegawai dan menyelesaikan administrasi pensiun pemberhentian pegawai. Pasal 165 (1) Bidang pengembangan dan pemberdayaan pegawai merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang pengembangan dan pemberdayaan pegawai mempunyai tugas merencanakan dan mengendalikan program pengembangan dan pemberdayaan pegawai yang meliputi pemberdayaan jabatan struktural dan fungsional. Pasal 166 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 165 di atas meliputi: a. mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penempatan pegawai, kepangkatan dan pembinaan karier; b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengembangan pegawai; c. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pengembangan pegawai serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 167 Penjabaran tugas pada bidang pengembangan dan pemberdayaan pegawai adalah sebagai berikut: a. Sub bidang jabatan struktural mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan jabatan struktural serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan jabatan struktural; b. Sub bidang jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan jabatan fungsional serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan jabatan fungsional. Pasal 168 (1) Bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengadaan pegawai, peningkatan kesejahteraan … 52

kesejahteraan pegawai serta peraturan dan disiplin pegawai. Pasal 169 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 168 di atas meliputi: a. menyiapkan bahan dan kebijakan dalam rangka penyusunan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil daerah dan merumuskan kebijakan tentang peningkatan kesejahteraan pegawai; b. menyiapkan bahan dan pedoman serta petunjuk teknis peningkatan disiplin pegawai serta kedudukan hukum pegawai; c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 170 Penjabaran tugas pada bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai adalah sebagai berikut: a. Sub bidang pembinaan mental dan disiplin mempunyai tugas melaksanakan penegakan disiplin pegawai, memproses masalah kepegawaian yang berhubungan dengan pelanggaran peraturan kepegawaian; b. Sub bidang perencanaan dan kesejahteraan pegawai mempunyai tugas menyusun rencana pengadaan Pegawai Negeri Sipil daerah dan tenaga honorer serta penyusunan pedoman teknis penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil, dan menyelenggarakan pemberian penghargaan, Kartu Pegawai, Askes, Kartu Suami/Istri, lencana dan pakaian dinas, tunjangan hari raya/tahun baru, pengurusan surat-surat keputusan yang hilang dan lainnya. Pasal 171 (1) Bidang pendidikan dan latihan merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; (2) Bidang pendidikan dan latihan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan pendidikan dan pelatihan aparatur yang meliputi diklat jabatan dan pendidikan formal. Pasal 172 Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 171 di atas meliputi: a. menyusun rencana dan program kerja di bidang pengelolaan dan pelayanan pendidikan dan pelatihan aparatur; b. menetapkan rumusan di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur meliputi perumusan di luar jabatan dan pendidikan formal; c. mengkoordinasikan perencanaan teknis di bidang pengelolaan dan pelayanan pendidikan dan pelatihan aparatur; d. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan pendidikan dan pelatihan; e. melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pengeloaan dan pelayanan pendidikan dan pelatihan; f. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan … 53

pengelolaan dan pelayanan pendidikan dan pelatihan; g. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan dan pelayanan pendidikan dan pelatihan; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 173 Penjabaran tugas pada bidang pendidikan dan latihan adalah sebagai berikut: a. Sub bidang program dan evaluasi: 1. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan pelayanan dan pengelolaan diklat jabatan; 2. menata kebutuhan diklat pegawai; 3. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi seleksi diklat jabatan; 4. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi pelaksanaan diklat jabatan; 5. memberi fasilitasi pelaksanaan pelayanan dan mengelola administrasi diklat kepemimpinan, teknis dan fungsional; 6. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pendidikan dan latihan sesuai dengan bidang tugasnya. b. Sub bidang administrasi dan akademis: 1. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan pelayanan pendidikan formal; 2. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi serta fasilitasi pemberian ijin belajar dan tugas belajar; 3. melaksanakan fasilitasi pengelolaan administrasi ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah; 4. melaksanakan fasilitasi pengelolaan administrasi penyelenggaraan bimbingan teknis, kursus, seminar dan lokakarya; 5. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pendidikan dan latihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesebelas TUGAS DAN FUNGSI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Pasal 174 Kantor satuan polisi pamong praja mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota dan peraturan perundangundangan lainnya. Pasal 175 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 174 di atas meliputi: a. menyusun … 54

a. menyusun program dan melaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, peraturan walikota sebagai pelaksanaan peraturan daerah; b. melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah; c. melaksanakan kebijakan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, dan keputusan walikota sebagai pelaksana peraturan daerah; d melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, dan keputusan walikota sebagai pelaksana peraturan daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya; e melaksanakan koordinasi pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan aparat kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil dan/atau aparatur lainnya; f melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota sebagai pelaksanaan peraturan daerah; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 176 (1) Sub bagian tata usaha merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian tata usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor. (2) Sub bagian tata usaha kantor satuan polisi pamong praja mempunyai tugas membantu kepala kantor di bidang pembinaan penyelenggaraan administrasi umum dan perlengkapan, pembinaan kepegawaian dan tata laksana, serta pembinaan administrasi keuangan. Pasal 177 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 176 di atas meliputi: a. menyelenggarakan urusan surat menyurat, tatalaksana dan perlengkapan kepegawaian; b. menyusun bahan pelaporan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum; c. menyelenggarakan administrasi keuangan; d. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Pasal 178 (1) Seksi operasional penertiban merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor; (2) Seksi … 55

(2) Seksi operasional penertiban mempunyai tugas membantu kepala kantor di bidang operasional penertiban. Pasal 179 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 di atas meliputi : a. melaksanakan tugas operasional sesuai pedoman dan petunjuk teknis/operasional penertiban peraturan daerah dan peraturan walikota; b. mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya; c. menyusun rencana dan program kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban; d. melaksanakan razia penertiban guna menjamin tertibnya penyelenggaraan peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya berkoordinasi dengan instansi terkait; e. melaksanakan Tipiring (Tindak Pidana Ringan) terhadap pelanggaran peraturan daerah; f. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk tentang pengamanan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menyangkut ketertiban umum. g. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 180 (1) Seksi pengamanan dan pengawalan merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor; (2) Seksi pengamanan dan pengawalan mempunyai tugas membantu kepala kantor di bidang pengamanan dan pengawalan. Pasal 181 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 di atas meliputi : a. melaksanakan pengamanan unsur pimpinan pemerintah kota (walikota, wakil walikota dan sekretaris daerah) beserta lingkungan kerjanya; b. melaksanakan pengawalan unsur pimpinan pemerintah kota; c. melaksanakan pengamanan pada lingkungan kerja pemerintah daerah demi tertibnya penyelenggaraan roda pemerintah; d. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pengamanan dan pengawalan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 182 (1) Seksi pengembangan kapasitas dan kesamaptaan merupakan unsur … 56

unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor; (2) Seksi pengembangan kapasitas dan kesamaptaan mempunyai tugas membantu kepala kantor di bidang pengembangan kapasitas dan kesamaptaan satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 183 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 di atas meliputi : a. melaksanakan pengembangan kapasitas satuan polisi pamong praja yang meliputi pembinaan personil, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja polisi pamong praja; b. melaksanakan diklat personil polisi pamong meningkatkan ketrampilan pelaksanaan tugas;

praja

untuk

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduabelas TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Pasal 184 Kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi. Pasal 185 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 di atas meliputi: a. merumuskan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi; b. menyelenggarakan pembinaan bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi; c. memberi pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakan, arsip dan dokumentasi; d. mengelola perpustakan, arsip dan dokumentasi; e. mengelola, mengolah dan melestarikan arsip statis dan dokumen pustaka serta akuisisi; f. menyelenggarakan layanan informasi dan dokumentasi dan jaringan informasi arsip statis dan kerja sama pustaka; g. membina tenaga fungsional arsiparis dan pustaka di daerah; h. menyelenggarakan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah di bidang perpustakaan; i. melaksanakan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas …

57

Tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Pasal 186 (1) Sub bagian tata usaha merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian tata usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor; (2) Sub bagian tata usaha kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan perawatan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan. Pasal 187 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 186 di atas meliputi: a. melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, arsip dan perlengkapan; b. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris kantor; c. melaksanakan urusan rumah tangga kantor, pembinaan organisasi dan tata laksana; d. merumuskan anggaran operasional kantor dan anggaran pembangunan kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi; e. melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja staf. Pasal 188 (1) Seksi pelayanan dan pembinaan perpustakaan merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor. (2) Seksi pelayanan dan pembinaan perpustakaan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan pelayanan dan pembinaan keperpustakaan. Pasal 189 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 188 di atas meliputi: a. melaksanakan pelayanan kepada anggota perpustakaan, unit kerja dan masyarakat; b. melaksanakan pelayanan perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. membina seluruh jenis perpustakaan di daerah; d. melaksanakan pelayanan perpustakaan keliling; e. menyelenggarakan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah di bidang perpustakaan; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 190 (1) Seksi pengelolaan arsip aktif, inaktif dan dokumentasi merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab ... 58

bertanggung jawab kepada kepala kantor; (2) Seksi pengelolaan arsip aktif, inaktif dan dokumentasi mempunyai tugas pengolahan dan pengelolaan dokumendokumen arsip aktif, inaktif dan dokumentasi. Pasal 191 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 190 di atas meliputi: a melaksanakan penyusutan arsip inaktif; b penyusunan daftar telahan arsip yang akan di musnahkan; c penggunaan arsip inaktif sebagai rujukan pelaksanaan ketatausahan; d mengelola, membina dan mengklasifikasikan seluruh arsip pada setiap kantor di lingkungan pemerintah kota pematangsiantar; e melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait tentang kelestarian arsip; f melaksanakan penyimpanan dan perawatan arsip dan dokumen; g. melaksanakan penataan arsip kantor; h. melaksanakan pelayanan urusan-urusan kearsipan dan dokumentasi; i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 192 (1) Seksi akuisisi dan pengolahan arsip merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor. (2) Seksi akuisisi dan pengolahan arsip mempunyai tugas melaksanakan akuisisi, pengadaan dan pengolahan arsip pustaka. Pasal 193 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 192 di atas meliputi: a. melaksanakan akuisisi untuk memudahkan dalam penggunaan dan pencarian buku pustaka; b. mencari dan memperbaiki buku- buku yang rusak; c. meneliti buku- buku yang perlu untuk pengadaan koleksi pustaka; d. mengklasifikasikan, menata dan merawat bahan koleksi; e. melayani urusan-urusan akuisisi; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketigabelas TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT Pasal 194 Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang inspektur yang berada … 59

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Pasal 195 Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kota Pematangsiantar. Pasal 196 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 di atas meliputi: a. menyusun perencanaan program pengawasan; b. merumuskan kebijakan dan fasilitas pengawasan; c. memeriksa, menguji dan menilai tugas pengawasan; d. Menyelidiki kebenaran pengaduan masyarakat; e. menilai manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah kota dan kelurahan. Pasal 197 Penjabaran tugas sekretariat adalah sebagai berikut: (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan laporan serta urusan umum; (2) Penjabaran tugas yang dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan; b. menghimpun, mengelola, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan; c. menyusun bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; d. menyusun, menginventarisasikan dan mengkoordinasikan data dalam rangka penatausahaan dalam proses pengaduan; e. melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, suratmenyurat dan rumah tangga. (3) Sub bagian perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan. Uraian tugas sub bagian perencanaan meliputi: a. mengkoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitas; b. menyusun anggaran inspektorat; c. menyiapkan laporan dan statistik inspektorat; d. menyiapkan peraturan perundang-undangan; e. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan. (4) Sub bagian evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan dan melakukan administrasi … 60

administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan masyarakat. Uraian tugas sub bagian evaluasi dan pelaporan meliputi: a. menginventarisasikan hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan; b. melaksanakan administrasi laporan hasil pengawasan; c. melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan; d. menyusun statistik hasil pengawasan; e. menyelenggarakan kerjasama pengawasan. (5) Sub bagian administrasi dan umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga. Uraian tugas sub bagian administrasi dan umum meliputi: a. mengelola urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan; b. mengelola administrasi, menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis pelaporan; c. mengelola urusan kepegawaian; d. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga; e. mengelola urusan keuangan. Pasal 198 (1) Masing-masing inspektorat pembantu wilayah I, II, III dan IV mempunyai tugas dan fungsi : a. melakukan pembinaan dan pengawasan pada satuan kerja yang pembagiannya diatur oleh inspektur; b. melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kecamatan dan kelurahan yang pembagiannya diatur oleh inspektur. Pasal 199 (1) Masing-masing inspektorat pembantu wilayah I, II, III dan IV terdiri atas tiga seksi meliputi: a. seksi pengawasan pemerintah bidang pembangunan; b. seksi pengawasan pemerintah bidang pemerintahan; c. seksi pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan. Pasal 200 Seksi pengawasan bidang pembangunan, bidang pemerintahan dan bidang kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya. Penjabaran tugas seksi pengawas bidang pembangunan, bidang pemerintahan dan kemasyarakatan meliputi : a. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya; b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya; c. mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai bidang tugasnya; d. memeriksa … 61

d. memeriksa pengusutan, menguji dan menilai tugas pengawasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempatbelas RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DJASAMEN SARAGIH PEMATANGSIANTAR Pasal 201 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar yang selanjutnya disebut RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar adalah RSU Kelas B yang merupakan pendukung tugas walikota dalam bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang dipimpin oleh seorang direktur setara dengan kepala badan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Pasal 202 RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar mempunyai tugas melaksanakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan dalam upaya meningkatkan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 203 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 di atas meliputi: a. melaksanakan pelayanan medis; b. melaksanakan pelayanan dan asuhan keperawatan; c. melaksanakan pelayanan penunjang medis dan non medis; d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan lainnya; e. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan; f. memberi pelayanan rujukan untuk masyarakat; g. mengelola administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan/peralatan dan organisasi serta ketatalaksanaan Rumah Sakit Umum Daerah.

Uraian Tugas Direktur RSUD dr. Djasamen Saragih Pasal 204 (3) Direktur RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar mempunyai tugas: a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan rumah sakit umum. b. merencanakan dan menyusun program kerja rumah sakit umum. c. menetapkan kebijakan pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksaanan tugas dan fungsi rumah sakit umum. d. mengelola kekayaan rumah sakit umum. e. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan rumah sakit umum kepada walikota. (2) Direktur … 62

(2) Direktur RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar mempunyai wewenang: a. mengelola personil, perlengkapan dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan rumah sakit umum dengan tetap melaksanakan fungsi sosial rumah sakit. Pasal 205 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 di atas meliputi: a. memberi pelayanan medis. b. memberi pelayanan penunjang medis dan non medis. c. memberi pelayanan dan asuhan keperawatan. d. memberi pelayanan rujukan. e. mengelola administrasi umum dan keuangan. f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dibidang kesehatan. g. melaksanakan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 206 (1) Wakil Direktur I bidang pelayanan medis dan keperawatan dipimpin seorang wakil direktur I yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar. (2) Wakil Direktur I bidang pelayanan medis dan keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, keperawatan dan tindakan medis. Pasal 207 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, di atas meliputi: a. menyusun rencana pelayanan medis, keperawatan dan tindakan medik; b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan dan tindakan medik; c. mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelayanan medis, keperawatan dan tindakan medik; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan direktur RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 208 (1) Bidang pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, bidang pelayanan mempunyai fungsi: a. menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan, dalam rangka penetapan kebijakan (strategi) rumah sakit, berdasarkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. menyusun rencana kebutuhan sumberdaya berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. mendistribusikan … 63

c. mendistribusikan tugas-tugas sesuai dengan tupoksi, sehingga dapat berjalan dengan lancar. d. memimpin para kepala sub bidang dan kepala instalasi agar dapat menyelenggarakan tugasnya masing-masing, sesuai dengan rencana kerja dan prosedur kerja yang telah ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. e. mengkoordinir para kepala sub bidang dan kepala instalasi terkait agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis. f. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. g. mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas-tugas di bidang pelayanan RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar, agar sesuai dengan prosedur tetap dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. h. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier. i. mengevaluasi hasil kegiatan bidang pelayanan secara keseluruhan. j. membuat laporan hasil kegiatan di bidang tugasnya, sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada wakil direktur I bidang pelayanan medis dan keperawatan. k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wakil direktur I bidang pelayanan medis dan keperawatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 209 Penjabaran tugas pada bidang pelayanan medik adalah sebagai berikut: a. Seksi rawat jalan: 1. merencanakan langkah-langkah kegiatan seksi rawat jalan agar rencana kerja dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan aturan perundang undangan yang berlaku; 2. merencanakan kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku; 3. mengkoordinir Instalasi Rawat Jalan serta instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan pelayanan medis, asuhan keperawatan, dan pelayanan lainnya dari berbagai disiplin ilmu kepada pasien yang memerlukan pelayanan rawat jalan general check up dan pelayanan amnbulatoar lainnya, serta pelayanan rawat inap dan pelayanan observasi lainnya, sesuai dengan standar/prosedur pelayanan prima dan kode etik profesi serta kode etik rumah sakit; 4. mengkoordinir Instalasi Rawat Jalan serta instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan pencatatan rekam medis dan catatan lainnya sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku; 5. mengkoordinir Instalasi Rawat Jalan serta instalasi terkait lainnya untuk memberikan informasi/penjelasan dan meminta persetujuan … 64

persetujuan (informed concent) kepada pasien/wali/keluarga atas tindakan medik atau terapi yang akan diberikan kepada pasien yang bersangkutan; 6. mengkoordinir Instalasi Rawat Jalan serta instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan mutu pelayanan rawat jalan; 7. mengevaluasi hasil kegiatan seksi rawat jalan serta instalasi terkait secara keseluruhan 8. membuat usulan kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan perundang - undangan yang berlaku; 9. membuat laporan hasil kegiatan seksi rawat jalan serta instalasi terkait sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala bidang pelayanan medik; 10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya. Perangkat operasional seksi rawat jalan: a. Instalasi rawat jalan; b. Instalasi rehabilitasi medik; c. Instalasi farmasi. b. Seksi rawat inap: 1. merencanakan langkah-langkah kegiatan seksi rawat inap agar rencana ke depan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; 2. merencanakan kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku; 3. mengkoordinir instalasi rawat inap serta instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan pelayanan medis, asuhan keperawatan, dan pelayanan lainnya dari berbagai disiplin ilmu kepada pasien yang memerlukan pelayanan rawat jalan general check up dan pelayanan ambulator lainnya, serta pelayanan rawat inap dan pelayanan observasi lainnya, sesuai dengan standar/ prosedur pelayanan prima dan kode etik profesi serta kode etik rumah sakit; 4. mengkoordinir Instalasi Rawat Inap serta instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan pencatatan rekam medis dan catatan lainnya sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku; 5. mengkoordinir Instalasi Rawat Inap serta instalasi terkait lainnya untuk memberikan informasi/penjelasan dan meminta persetujuan (informed concent) kepada pasien/wali/keluarga atas tindakan medik atau terapi yang akan diberikan kepada pasien yang bersangkutan; 6. mengkoordinir Instalasi Rawat Inap serta instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan mutu pelayanan rawat jalan dan rawat inap; 7. mengevaluasi hasil kegiatan seksi rawat inap serta instalasi terkait secara keseluruhan 8. membuat usulan kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnnya, sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan perundang - undangan yang berlaku; 9. membuat … 65

9. membuat laporan hasil kegiatan seksi rawat inap serta instalasi terkait sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala bidang pelayanan medik; 10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya. Perangkat operasional seksi rawat inap adalah : a. Instalasi rawat inap; b. Instalasi gizi; c. Instalasi gawat darurat. Pasal 210 (1) Bidang keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan asuhan keperawatan dan pembinaan etika keperawatan. (2) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana asuhan keperawatan dan pembinaan etika keperawatan; b. menyiapkan koordinasi pelaksanaan asuhan keperawatan dan pembinaan etika keperawatan; c. memantau dan mengevaluasi asuhan keperawatan dan pembinaan etika keperawatan; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wakil direktur I bidang pelayanan medis dan keperawatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 211 Penjabaran tugas pada bidang keperawatan adalah sebagai berikut: a. Seksi asuhan keperawatan: 1. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi asuhan keperawatan; 2. membuat laporan hasil kegiatan seksi asuhan keperawatan serta instalasi terkait sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada kepala bidang pelayanan medik; 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya. b. Seksi etika keperawatan: 1. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pembinaan etika, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi etika keperawatan; 2. membuat laporan hasil kegiatan seksi etika keperawatan serta instalasi terkait sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada kepala bidang pelayanan medik; 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 212 (1) Bidang tindakan medis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan bedah sentral, kamar bersalin, hemodialisa dan tindakan medik; (2) Penjabaran …

66

(2) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebagai berikut: a. merencanakan langkah-langkah kegiatan bidang pelayanan tindakan medis agar rencana kerja dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku; b. merencanakan kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. mengkoordinir Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Kamar Bersalin dan Hemodialisa serta instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan pelayanan medis dan asuhan keperawatan dan pelayanan lainnya kepada pasien yang memerlukan pelayanan pembedahan, pembiusan, pelayanan pertolongan persalinan, pelayanan terhadap gangguan terhadap reproduksi wanita dan pelayanan intervensi lainnya yang sesuai dengan standar/prosedur pelayanan prima dan kode etik profesi serta kode etik rumah sakit; d. mengkoordinir Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Kamar Bersalin dan Hemodialisa serta instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan pencatatan rekam medis termasuk laporan pembedahan dan pembiusan serta catatan lainnya sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku; e. mengkoordinir Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Kamar Bersalin dan Hemodialisa serta instalasi terkait lainnya untuk memberikan informasi/penjelasan dan meminta persetujuan (informed concent) kepada pasien/wali/keluarga atas tindakan medik atau terapi yang akan diberikan kepada pasien yang bersangkutan; f. mengkoordinir Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Kamar Bersalin dan Hemodialisa serta instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan mutu pelayanan di Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Kamar Bersalin, Hemodialisa dan instalasi lain yang melaksanakan tindakan medik; g. mengevaluasi hasil kegiatan bidang tindakan medik serta instalasi terkait secara keseluruhan; h. membuat laporan hasil kegiatan bidang tindakan medik serta instalasi terkait sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada wakil direktur I bidang pelayanan medik dan keperawatan; i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wakil direktur I bidang pelayanan medis dan keperawatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Perangkat operasional bidang tindakan medik adalah: a. Instalasi Bedah Sentral; b. Instalasi Persalinan. Pasal 213 Penjabaran tugas pada bidang tindakan medis adalah sebagai berikut : a. Seksi bedah sentral dan kamar bersalin: 1. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi ... 67

koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan bedah sentral, kamar bersalin dan rehabilitasi medik; 2. membuat laporan hasil kegiatan seksi bedah sentral dan kamar bersalin serta instalasi terkait sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala bidang tindakan medik; 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang tindakan medis sesuai dengan bidang tugasnya. b. Seksi hemodialisa dan tindakan medis: 1. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan hemodialisa, Intensive Care Unit (ICU) & reanimasi dan forensik; 2. membuat laporan hasil kegiatan seksi hemodialisa dan tindakan medis serta instalasi terkait sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada kepala bidang tindakan medik; 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang tindakan medis sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 214 (1) Direktorat bidang penunjang medis, pendidikan dan akreditasi dipimpin seorang wakil direktur II yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar. (2) Direktorat bidang penunjang medis, pendidikan dan akreditasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan penunjang medis serta pendidikan dan akreditasi. Pasal 215 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 di atas meliputi: a. menyusun rencana pelayanan penunjang medis, kebutuhan pendidikan, pelatihan serta penelitian, pengembangan dan Akreditasi; b. mengkoordinasi pelaksanaan pelayanan penunjang medis, pengelolaan pendidikan, pelatihan serta penelitian, pengembangan dan Akreditasi; c. mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi penunjang medis, pengelolaan pendidikan, pelatihan serta penelitian, pengembangan dan Akreditasi; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan direktur RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 216 (1) Bidang diagnostik dan logistik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan penunjang diagnostik dan logistik. (2) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebagai berikut: a. menyiapkan penyusunan rencana kegiatan pelayanan penunjang diagnostik dan logistik; b. menyiapkan koordinasi pelaksanaan pelayanan penunjang diagnostik ... 68

c. d.

e.

f. g. h.

i.

diagnostik dan logistik; memantau dan mengevaluasi pelayanan penunjang diagnostik dan logistik; memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas-tugas di bidang pelayanan RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar, agar sesuai dengan prosedur tetap dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; mengevaluasi hasil kegiatan bidang pelayanan secara keseluruhan; membuat laporan hasil kegiatan di bidang tugasnya, sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada wakil direktur II bidang penunjang medis, pendidikan dan akreditasi; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wakil direktur II bidang penunjang medis, pendidikan dan akreditasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 217 Penjabaran tugas pada bidang diagnostik dan logistik adalah sebagai berikut: a. Seksi instalasi radiologi: 1. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan radiologi; 2. mengevaluasi hasil kegiatan seksi instalasi radiologi serta instalasi terkait secara keseluruhan 3. membuat usulan kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. membuat laporan hasil kegiatan seksi instalasi radiologi serta instalasi terkait sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada kepala bidang penunjang diagnostik dan logistik; 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang diagnostik dan logistik sesuai dengan bidang tugasnya. b. Seksi instalasi patologi klinik dan anatomi: 1. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Laboratorium Klinik untuk keperluan diagnosa serta kegiatan transfuse darah; 2. mengevaluasi hasil kegiatan seksi instalasi radiologi serta instalasi terkait secara keseluruhan; 3. membuat usulan kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnnya, sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. membuat laporan hasil kegiatan seksi instalasi patologi klinik dan anatomi serta instalasi terkait sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada kepala bidang penunjang diagnostik ... 69

diagnostik dan logistik; 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang diagnostik dan logistik sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 218 (1) Bidang pemeliharaan sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan bagian sarana dan prasarana. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, bidang pemeliharaan sarana dan prasarana mempunyai fungsi: a. merencanakan langkah-langkah kegiatan seksi IPAL dan gedung, pemeliharaan alat medis dan non medis agar rencana kerja dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan aturan perundangundangan yang berlaku. b. merencanakan kebutuhan sumberdaya berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. menyelenggarakan pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan secara terus menerus terhadap kondisi fisik sarana dan prasarana rumah sakit berupa listrik, telepon, air, limbah, kebersihan dan keindahan rumah sakit dan lain-lainnya yang berhubungan dengan kesehatan dan kelestarian lingkungan. d. menyelenggarakan pemeriksaaan, peneraan, pemeliharaan dan perbaikan secara terus menerus terhadap kondisi peralatan medis rumah sakit dan kegiatan pemeliharaan lainnya, untuk menjamin keamanan pemakaian alat-alat medis, akurasi hasil pemeriksaan dan meningkatnya mutu pelayanan medis. e. menyelenggarakan pemeriksaan, peneraan, pemeliharaan dan perbaikan secara terus menerus terhadap kondisi peralatan non medis rumah sakit dan pemeliharaan lainnya untuk menunjang kelancaran pelayanan di rumah sakit. f. melaksanakan penelitian dan pengembangan mutu sarana dan prasarana. g. mengevaluasi hasil kegiatan seksi IPAL dan gedung, pemeliharaan alat medis dan non medis secara keseluruhan. h. membuat laporan hasil kegiatan seksi IPAL dan gedung, pemeliharaan alat medis dan non medis sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wakil direktur II bidang penunjang medis, pendidikan dan akreditasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 219 Penjabaran tugas pada bidang pemeliharaan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut : a. Seksi unit IPAL dan gedung: 1. memelihara bangunan instalasi air minum, perawatan gedung, air panas, listrik (instalasi listrik), serta pembuangan sampah dan cairan buangan; 2. membuat laporan hasil kegiatan seksi unit IPAL dan gedung serta … 70

serta instalasi terkait sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada kepala bidang pemeliharaan sarana dan prasarana; 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan bidang tugasnya. b. Seksi unit pemeliharaan medis dan non medis: 1. melaksanakan pemeliharaan peralatan alat-alat medis yang menggunakan listrik, gas teknik, zat lemas, elektronik medis serta peralatan yang berhubungan dalam proses penegakan diagnosa, terapi dan proses pemulihan; 2. membuat laporan hasil kegiatan seksi pemeliharaan alat medis dan non medis serta instalasi terkait sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada kepala bidang pemeliharaan sarana dan prasarana; 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 220 (1) Bidang pendidikan dan akreditasi mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan serta penelitian, pengembangan dan akreditasi. (2) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebagai berikut: a. menyiapkan penyusunan rencana kegiatan pendidikan, pelatihan serta penelitian, pengembangan dan akreditasi; b. menyiapkan koordinasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan serta penelitian, pengembangan dan akreditasi; c. memantau dan mengevaluasi kegiatan pendidikan, pelatihan serta penelitian, pengembangan dan akreditasi; d. mengevaluasi hasil kegiatan bidang pendidikan dan akreditasi serta instalasi terkait secara keseluruhan; e. membuat laporan hasil kegiatan bidang pendidikan dan akreditasi serta instalasi terkait sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada wakil direktur II bidang penunjang medis, pendidikan dan akreditasi; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wakil direktur II bidang penunjang medis, pendidikan dan akreditasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 221 Penjabaran tugas pada bidang pendidikan dan akreditasi adalah sebagai berikut: a. Seksi unit diklat : 1. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, koordinasi pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi diklat tenaga keperawatan, medis dan non medis; 2. membuat laporan hasil kegiatan seksi unit diklat serta instalasi terkait sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala pendidikan dan akreditasi; 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang pendidikan dan akreditasi sesuai dengan bidang tugasnya. b. Seksi unit penelitian, pengembangan dan akreditasi : 1. melakukan … 71

1. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, koordinasi pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi penelitian dan pengembangan tenaga keperawatan, medis dan non medis serta kegiatan akreditasi; 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang pendidikan dan akreditasi sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 222 (1) Wakil Direktur III bidang umum, SDM dan keuangan dipimpin seorang wakil direktur III yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar. (2) Wakil Direktur III bidang umum, SDM dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan bidang umum, SDM dan keuangan. Pasal 223 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 di atas meliputi: a. menyiapkan penyusunan rencana kegiatan administrasi umum, kepegawaian, protokol serta pengadaan, perlengkapan dan transportasi, keamanan dan perparkiran b. menyiapkan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, protokol serta pengadaan, perlengkapan dan transportasi, keamanan dan perparkiran c. memantau dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, protokol serta pengadaan, perlengkapan dan transportasi, keamanan dan perparkiran d. melaksanakan tugas lain yang diberikan direktur RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 224 (1) Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan urusan administrasi, kepegawaian dan protokol serta pengadaan dan transportasi, keamanan dan perpakiran. (2) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebagai berikut: a. menyiapkan penyusunan rencana kegiatan administrasi umum, kepegawaian, protokol serta pengadaan, perlengkapan dan transportasi, keamanan dan perparkiran b. menyiapkan koordinasi pelaksanaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, protokol serta perlengkapan dan transportasi, keamanan dan perparkiran c. memantau dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, protokol serta perlengkapan dan transportasi, keamanan dan perparkiran d. mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas-tugas di bidang pelayanan RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar, agar sesuai dengan prosedur tetap dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; f. mengevaluasi hasil kegiatan bidang pelayanan secara keseluruhan; g. membuat ... 72

g. membuat laporan hasil kegiatan di bidang tugasnya, sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada wakil direktur III bidang umum, SDM dan keuangan; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wakil direktur III bidang umum, SDM dan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 225 Penjabaran tugas pada bagian umum dan kepegawaian adalah sebagai berikut: a. Sub bagian urusan administrasi, kepegawaian dan protokol: 1. melaksanakan kegiatan urusan administrasi umum serta pengarsipan, urusan administrasi kepegawaian dalam analisa kebutuhan pegawai dan mutasi pegawai dan kegiatan protokoler, urusan surat perjalanan dinas, humas; 2. mengevaluasi hasil kegiatan sub bagian urusan administrasi, kepegawaian dan protokol serta instalasi terkait secara keseluruhan 3. membuat usulan kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. membuat laporan hasil kegiatan sub bagian urusan administrasi, kepegawaian dan protokol serta instalasi terkait sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala bagian umum dan kepegawaian; 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya. b. Sub bagian urusan pengadaan dan perlengkapan: 1. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, koordinasi pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pengadaan dan perlengkapan barang dan jasa; 2. mengevaluasi hasil kegiatan seksi sub bagian pengadaan dan perlengkapan serta instalasi terkait secara keseluruhan; 3. membuat usulan kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. membuat laporan hasil kegiatan sub bagian pengadaan dan perlengkapan serta instalasi terkait sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala bagian umum dan kepegawaian; 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya. c. Sub bagian transportasi, keamanan dan perparkiran: 1. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, koordinasi pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas, keamanan dan perparkiran; 2. mengevaluasi hasil kegiatan sub bagian transportasi, keamanan dan perparkiran serta instalasi terkait secara keseluruhan; 3. membuat usulan kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. membuat … 73

4. membuat laporan hasil kegiatan sub bagian transportasi, keamanan dan perparkiran serta instalasi terkait sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala bagian umum dan kepegawaian; 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 226 (1) Bagian perencanaan dan program mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan sistem informasi rumah sakit, rekam medik, perencanaan dan anggaran. (2) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebagai berikut: 1. menyiapkan penyusunan rencana kegiatan sistem informasi rumah sakit, rekam medik, perencanaan dan anggaran; 2. menyiapkan koordinasi pelaksanaan kegiatan sistem informasi rumah sakit, rekam medik, perencanaan dan anggaran; 3. memantau dan mengevaluasi kegiatan sistem informasi rumah sakit, rekam medik, perencanaan dan anggaran; 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wakil direktur III bidang umum, SDM dan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 227 Penjabaran tugas pada bagian perencanaan dan program adalah sebagai berikut: a. Sub bagian sistem informasi rumah sakit (SIRS) : 1. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, koordinasi pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemberian pelayanan informasi baik internal, masyarakat atau pasien; 2. membuat laporan hasil kegiatan sub bagian sistem informasi rumah sakit serta instalasi terkait sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala bagian perencanaan dan program; 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bagian perencanaan dan program sesuai dengan bidang tugasnya. b. Sub bagian rekam medik: 1. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, koordinasi pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pencatatan dokumen medik rawat jalan, rawat inap dan khusus, hukum dan pengolahan data; 2. membuat laporan hasil kegiatan sub bagian rekam medik serta instalasi terkait sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada kepala bagian perencanaan dan program; 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bagian perencanaan dan program sesuai dengan bidang tugasnya. c. Sub bagian perencanaan dan anggaran: 1. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, koordinasi pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi perencanaan rumah sakit dan penyusunan anggaran; 2. membuat laporan hasil kegiatan sub bagian perencanaan dan anggaran serta instalasi terkait sebagai bahan informasi dan pertanggung … 74

pertanggung jawaban kepada kepala bagian perencanaan dan program; 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bagian perencanaan dan program sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 228 (1) Bagian keuangan dan anggaran mempunyai tugas: a. mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar; b. mobilisasi dana yang diperoleh dari pelayanan dan jasa; c. mengkoordinasikan instansi/lembaga lain dalam penggalian dana; d. melaksanakan pertanggung jawaban keuangan dan laporan hasil mobilisasi dana RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar; e. melaksanakan verifikasi laporan keuangan, pembukuan, dan pencatatan keuangan lainnya; f. menghimpun data penyusunan perubahan anggaran RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar; g. mengelola gaji pegawai dan hak keuangan pegawai. (2) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebagai berikut: a. menyiapkan penyusunan rencana kegiatan bendahara penerima, anggaran dan audit internal; b. menyiapkan koordinasi pelaksanaan kegiatan bendahara penerima, anggaran dan audit internal; c. memantau dan mengevaluasi kegiatan bendahara penerima, anggaran dan audit internal; d. mengevaluasi hasil kegiatan bagian keuangan dan anggaran serta instalasi terkait secara keseluruhan; e. membuat laporan hasil kegiatan bagian keuangan dan anggaran serta instalasi terkait sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada wakil direktur III bidang umum, SDM dan keuangan; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wakil direktur III bidang umum, SDM dan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 229 Penjabaran tugas pada bagian keuangan dan anggaran adalah sebagai berikut: a. Sub bagian bendahara penerima: 1. mengelola biaya yang telah dianggarkan maupun yang tidak dianggarkan RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar; 2. mobilisasi dana yang diperoleh dari pelayanan dan jasa RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar; 3. melaksanakan pertanggung jawaban keuangan dan laporan hasil mobilissi dana RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar; 4. pemantauan dan evaluasi perbendaharaan, pengendalian anggaran; 5. membuat laporan hasil kegiatan bendahara penerima serta instalasi terkait sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada kepala bagian keuangan dan anggaran; 6. melaksanakan … 75

6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bagian keuangan dan anggaran sesuai dengan bidang tugasnya. b. Sub bagian anggaran: 1. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar; 2. melakukan penyusunan anggaran belanja RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar; 3. menghimpun data penyusunan perubahan anggaran RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar; 4. berkoordinasi dengan instansi/lembaga lain dalam penggalian dana; 5. menyusun daftar isian kegiatan dan daftar isian proyek; 6. menggelola gaji pegawai dan hak keuangan pegawai; 7. memantau dan mengevaluasi penyusunan anggaran dan pengelolaan pendapatan fugsional RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar; 8. membuat laporan hasil kegiatan sub bagian anggaran serta instalasi terkait sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada kepala bagian keuangan dan anggaran; 9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bagian keuangan dan anggaran sesuai dengan bidang tugasnya. c. Sub bagian audit internal: 1. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan audit internal; 2. melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar; 3. mengkoordinasikan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pengendalian anggaran, verifikasi kelengkapan dokumen keuangan; 4. membuat laporan hasil kegiatan sub bagian anggaran serta instalasi terkait sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada kepala bagian keuangan dan anggaran; 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bagian keuangan dan anggaran sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelimabelas TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PEMADAMAN KEBAKARAN Pasal 230 Kantor Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemadaman kebakaran. Pasal 231 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 230 di atas meliputi: a. melaksanakan operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran; b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur Pemadaman Kebakaran c. melaksanakan pendataan, monitoring, dan evaluasi terhadap objek-objek yang rawan dan rentan terjadi kebakaran; d. melaksanakan penyuluhan, sosialisasi dan pemberian bantuan teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran; e. melaksanakan … 76

e. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran; f. melaksanakan pengkajian, pengembangan dan peningkatan, serta evaluasi sistem operasional, pemanfaatan sarana dan prasarana, metode pencegahan dan penanggulangan kebakaran; g. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, tata usaha dan pembinaan organisasi serta urusan umum lainnya. h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi pada Kantor Pemadaman Kebakaran Pasal 232 (1) Sub bagian tata usaha merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian tata usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor. (2) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan perawatan rumah tangga, surat menyurat. Pasal 233 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 232 di atas meliputi: a. melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, arsip dan perlengkapan; b. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris kantor; c. melaksanakan urusan rumah tangga kantor, pembinaan organisasi dan tata laksana; d. merumuskan anggaran operasional kantor dan anggaran pembangunan kantor pemadaman kebakaran; e. melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja staf. Pasal 234 (1) Seksi pendataan dan operasional merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor. (2) Seksi pendataan dan operasional mempunyai tugas menyelenggarakan pendataan dan operasional pemadaman kebakaran. Pasal 235 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 234 di atas meliputi: a. melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada kepala kantor dalam penyelenggaraan dan operasional pencegahan pemadaman dan penanggulangan kebakaran serta pendataan objek-objek yang rawan atau rentan terjadi kebakaran; b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur pemadaman kebakaran; c. merumuskan …

77

c. merumuskan dan menyusun pola, metode dan prosedur operasional pemadaman, pencegahan dan penanggulangan kebakaran; d. merumuskan dan menyusun rencana dan program kegiatan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur pemadam kebakaran; e. menyusun dan merumuskan pola dan hasil pendataan terhadap objek-objek yang rawan dan rentan kebakaran serta sebab dan akibat kebakaran; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan kepala kantor sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 236 (1) Seksi penyuluhan dan bantuan teknik pemadaman merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor. (2) Seksi penyuluhan dan bantuan teknis pemadaman mempunyai tugas penyuluhan dan bantuan teknik pemadaman. Pasal 237 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 236 di atas meliputi: a. melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada kepala kantor dalam penyelenggaraan penyuluhan dan bantuan teknis pemadaman, pencegahan dan penanggulangan kebakaran; b. menyusun dan merumuskan rencana dan program kegiatan penyuluhan, sosialisasi pencegahan, pemadaman dan penanggulangan kebakaran; c. menyusun dan merumuskan tata cara dan prosedur pemberian bantuan khusus pencegahan, pemadaman dan penanggulangan kebakaran; d. menyusun dan merumuskan pola hubungan kerja dengan unit kerja atau institusi lainnya yang terkait dalam penanganan bencana; e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan kepala kantor sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 238 (1) Seksi pengadaan pengembangan, pengembangan dan laboratorium merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor. (2) Seksi pengadaan pengembangan, pengembangan dan laboratorium mempunyai tugas melaksanakan pengadaan pengembangan, pengembangan dan laboratorium. Pasal 239 Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 238 di atas meliputi: a. melaksanakan … 78

a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada kepala kantor dalam penyelenggaraan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran; b. melaksanakan pengujian dan pengkajian sarana pemadam kebakaran; c. melaksanakan pengujian dan pengkajian sebab dan akibat atas objek dan penyebab kebakaran; d. merumuskan dan menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran; e. merumuskan dan menyusun tata cara pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran; f.

menyusun rencana kerja pengkajian dan pengujian sarana pemadam kebakaran;

g. menyusun rencana kerja dan merumuskan hasil pengujian dan pengkajian sebab dan akibat atas objek dan penyebab kebakaran; h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan kepala kantor sesuai ketentuan yang berlaku.

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN Pasal 240 Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang atau tempat tertentu yang ditetapkan oleh kepala daerah.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 241 Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh masingmasing lembaga teknis.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 242 Dengan berlakunya peraturan walikota ini, maka seluruh ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 243 Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar … 79

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar pada tanggal 30 Desember 2011 WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

HULMAN SITORUS

Diundangkan di Pematangsiantar pada tanggal 30 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

Drs. DONVER PANGGABEAN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19561110 198103 1 003 BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2011 NOMOR 29

80