PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DUMAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DUMAI, Menimbang
: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Dumai, maka perlu disusun lebih lanjut penjabaran tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing Dinas dalam melaksanakan kewenangan bidang pemerintahan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor ); 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3829); 4. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua oleh Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2
7.
8.
9.
10.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4724); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Dumai; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ); MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DUMAI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : a. Kota adalah Kota Dumai; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai; c. Walikota adalah Walikota Dumai; d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai; e. Kepala adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai; f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai BAB II TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Pasal 2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas : a. merumuskan kebijakan teknis dalam bidang perindustrian dan perdagangan; b. menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang perindustrian dan perdagangan; c. membina dan melaksanakan usaha bidang perindustrian dan perdagangan;
3 d. melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perindustrian dan perdagangan; e. menyelenggaraakan urusan penatausahaan Dinas; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 3 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 2, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; c. penyusunan rencana kerja, pemantuan dan evaluasi; d. pembinaan, pengaturan dan pemberian izin usaha perindustrian dan perdagangan; e. penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; Pasal 4 Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dimaksud dalam Peraturan ini terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang Perindustrian; d. Bidang Perdagangan; e. Bidang Metrologi; Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 5 Kepala Dinas melakukan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 6 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum lainnya serta penyusunan program, evaluasi, pengawasan dan pengendalian program pembangunan serta pelaporan. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum lainnya; b. Penyiapan bahan administrasi perkantoran, rumah tangga, dan perlengkapan;
4 c. Penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi kepegawaian; d. Penyiapan bahan penyelenggaraan hubungan masyarakat dan protokol; e. Penyiapan bahan penyusunan rencana/program dan kegiatan dibidang ketatausahaan meliputi kepegawaian, keuangan, surat/menyurat/naskah dinas, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga; f. Penyiapan bahan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan; g. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan dan program pembangunan serta bahan monitoring evaluasi dan pelaporan; h. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian program jangka pendek, menengah dan jangka panjang; i. Penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya; Pasal 8 Sekretariat terdiri dari : a. Subbagian Administrasi dan Umum; b. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; c. Subbagian Kepegawaian Pasal 9 (1) Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan ketatausahaan dan kearsipan, administrasi pegawai, pengadaan, pemeliharaan barang perlengkapan, rumah tangga dan pengelolaan barang inventaris. (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. Melakukan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan kepegawaian; b. Melakukan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural dan teknis/fungsional; c. Melakukan pengumpulan bahan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian; d. Mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan urusan ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan; e. Menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan; f. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah; g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; h. Melakukan pembinaan dan pengawasan dibidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis formasi jabatan;
5 i. Melakukan penyelenggaraan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan; j. Menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol; k. Menyiapkan bahan perlengkapan dan rumah tangga; l. Menyiapkan bahan penyusunan laporan program kerja/kegiatan; m. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya; Pasal 10 (1) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, monitoring dan pembinaan pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pengawasan dan pengedalian program jangka pendek, menengah dan jangka panjang. (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan; b. Melakukan penyiapan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan; c. Melakukan penyiapan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan program, evaluasi dan pelaporan; d. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah; e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana/program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana strategi organisasi; g. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan; h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Pasal 11 (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian. (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan, pengendalian dan bimbingan administrasi kepegawaian; b. Melakukan penyiapan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan kepegawaian; c. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
6 d. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian; e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait; f. Melakukan penyiapan penyusunan laporan tertulis secara periodik atas pelaksanaan tugas; g. Melakukan penyiapan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural dan teknis fungsional; h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Bagian Ketiga Bidang Perindustrian Pasal 12 Bidang Perindustrian mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dunia usaha, pemberian bimbingan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengembangan sarana usaha produksi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang industri. Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 12, Bidang Perindustrian mempunyai tugas : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang industri; b. Penyiapan di bidang pembinaan dan pengendalian serta bimbingan di bidang sarana dan usaha industri; c. Penyiapan pembinaan dan pengendalian serta bimbingan dibidang pembinaan industri; d. Penyiapan pembinaan dan pengendalian serta bimbingan di bidang pengawasan industri; e. Penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Pasal 14 Bidang Perindustrian terdiri dari : a. Seksi Sarana dan Usaha Industri; b. Seksi Pembinaan Industri; c. Seksi Pengawasan Industri; Pasal 15 (1) Seksi Sarana dan Usaha Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengembangan sarana perizinan, promosi dan pameran serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha industri. (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. Melakukan bahan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana promosi dan pameran, peningkatan kerjasama dan melakukan koordinasi dengan dunia usaha industri;
7 b. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan perizinan kepada dunia usaha industri; c. Pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan bidang promosi dan pameran; d. Mengumpulkan dan mengolah serta menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan sarana, promosi dan pameran, serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha industri; e. Mengelola pemberian pendaftaran dan persetujuan izin usaha industri; f. Menyiapkan bahan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan serta promosi produk unggulan daerah sesuai dengan kompetensi inti; g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan sarana dan usaha serta promosi produk industri; h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Pasal 16 (1) Seksi Pembinaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan penyuluh pemanfaatan fasilitas bersama dan penggunaan bahan baku, bahan penolong, urusan perizinan, mempersiapkan bahan bimbingan teknis penanggulangan pencemaran, melakukan pemantauan dan pencegahan pencemaran serta penyusunan laporan dibidang pembinaan industri. (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. melakukan penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan industri; b. melakukan penyiapan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan industri; c. melakukan penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan industri; d. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah; e. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelayanan terhadap kelancaran pengadaan barang modal, bahan baku dan bahan penolong serta menerapkan standar, dan inovasi teknologi industri; f. melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis serta pembinaan dan pengembangan sarana usaha serta penanggulangan dan pencegahan pencemaran di bidang industri; g. melakukan penyiapan bahan pembinaan dan hubungan kerjasama dengan unit kerja/instansi, swasta dan lembagalembaga/asosiasi terkait lainnya dalam rangka kegiatan penyuluh terhadap investasi industri; h. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya; Pasal 17
8 (1) Seksi Pengawasan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pemantauan serta evaluasi penyelenggaraan di bidang industri. (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. melakukan penyiapan pengumpulan perundang-undangan, kebijakan teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengawasan industri; b. melakukan penyiapan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pengawasan terhadap kegiatan industri; c. pemantauan, pencegahan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri; d. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah pengawasan kegiatan industri; e. melakukan penyiapan bahan pengawasan terhadap kelancaran pengadaan barang modal, peralatan bahan baku dan bahan penolong serta menerapkan standar pengawasan mutu; f. melakukan pengawasan dan evaluasi serta perizinan yang diberi pelaksanaan kegiatan industri; g. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengawasan industri; h. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Bagian Keempat Bidang Perdagangan Pasal 18 Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi dengan organisasi/asosiasi dunia usaha dan pendaftaran perusahaan dan sarana perdagangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan teknis usaha dan sarana perdagangan dalam negeri, penyediaan dan penyaluran barang dan jasa, bimbingan usaha dan promosi dalam negeri dan luar negeri, serta sarana dan usaha perdagangan. Pasal 19 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 18, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan bimbingan dan pelayanan perizinan dibidang perdagangan dalam negeri dan pendaftaran perusahaan; b. penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan analisis iklim usaha, perizinan usaha perdagangan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha; c. penyiapan bahan bimbingan dan pelayanan perizinan dan dokumen ekspor/impor dibidang perdagangan luar negeri; d. penyiapan bahan bimbingan dan koordinasi dengan instansi terkait dibidang sarana dan usaha perdagangan;
9 e. penyiapan perumusan standar, norma dan prosedur dibidang kelembagaan, usaha perdagangan, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan, pendaftaran perusahaan dan laporan keuangan tahunan perusahaan; f. penyiapan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan, usaha perdagangan, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan, pendaftaran perusahaan dan laporan keuangan tahunan perusahaan; g. bimbingan teknis dibidang kelembagaan, usaha perdagangan, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan, pendaftaran perusahaan dan laporan keuangan tahunan perusahaan; h. penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Pasal 20 Bidang Perdagangan terdiri atas : a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Pendaftaran Perusahaan; b. Seksi Perdagangan Luar Negeri; c. Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan. Pasal 21 (1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program kerja, perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, serta evaluasi dengan organisasi/asosiasi dunia dalam rangka pembinaan usaha dan saran perdagangan dalam negeri dan pendaftaran perusahaan. (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. melakukan penyiapan kebijakan dibidang kelembagaan, usaha perdagangan, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan, pendaftaran perusahaan dan laporan keuangan tahunan perusahaan; b. melakukan penyiapan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan perdagangan dalam negeri khususnya kegiatan pasar lelang dan stabilisasi harga; c. melakukan penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan usaha perdagangan dalam negeri; d. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah; e. melakukan penyiapan pengumpulan data pendaftaran perusahaan, pemantauan serta evaluasi dibidang kelembagaan, usaha perdagangan, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan, pendaftaran perusahaan dan laporan keuangan tahunan perusahaan; f. melakukan penyiapan bahan analisis data dan memberikan bimbingan teknis dibidang kelembagaan, usaha perdagangan, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan, pendaftaran perusahaan dan laporan keuangan tahunan perusahaan; g. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis usaha dan sarana perdagangan dalam negeri;
10 h. melakukan penyiapan bahan pemantauan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa serta monitoring harga; i. melakukan penyiapan bahan bimbingan usaha dan promosi dalam negeri; j. melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Pasal 22 (1) Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan ekspor dan impor, melakukan koordinasi dalam pengembangan kegiatan ekspor dan impor, melakukan penyebaran informasi perdagangan luar negeri, promosi dagang diluar negeri dan penyiapan perizinan di bidang ekspor dan impor. (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. melakukan penyiapan pengumpulan peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perdagangan luar negeri; b. melakukan penyiapan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan perdagangan luar negeri; c. melakukan penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan usaha perdagangan luar negeri; d. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah; e. melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan analisis data ekspor dan impor tentang komoditi ekspor yang menyangkut volume, nilai dan negara tujuan ekspor; f. melakukan penyiapan bahan serta penyelesaian perizinan ekspor impor dan pelayanan dokumen ekspor; g. menyiapkan bahan-bahan pemantauan dan evaluasi terhadap izin ekspor seta pengendalian ekspor; h. melakukan penyiapan penyebarluasan informasi perdagangan luar negeri pada dunia usaha melalui publikasi / visualisasi / pengumuman / media masa; i. melakukan penyiapan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja/instansi dan swasta serta lembaga-lembaga/asosiasi dunia usaha, dalam rangka kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis perdagangan luar negeri; j. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Pasal 23 (1) Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengembangan sarana, promosi dan pameran serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha. (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. melakukan bahan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana promosi dan
11
b. c. d.
e. f.
g. h.
pameran, peningkatan kerjasama dan melakukan koordinasi dengan dunia usaha; melakukan pembinaan dan promosi penggunaan produksi dalam negeri; pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan bidang promosi dan pameran; mengumpulkan dan mengolah serta menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan sarana, promosi dan pameran, periklanan, serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha; mengelola pemberian pendaftaran dan persetujuan izin usaha pameran perdagangan; menyiapkan bahan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan serta promosi komoditi termasuk pemanfataan trading house pemerintah dan swasta; melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan sarana dan promosi perdagangan; melakukan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Bagian Kelima Bidang Metrologi Pasal 24
Bidang Metrologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, pengawasan serta evaluasi dibidang metrologi, perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar. Pasal 25 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Bidang Metrologi mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan bimbingan dan pelayanan perizinan dibidang metrologi dan perlindungan konsumen; b. penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan analisis iklim usaha, perizinan usaha perdagangan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha; c. penyiapan bahan bimbingan dan pelayanan bidang metrologi, pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen; d. penyiapan bahan bimbingan dan koordinasi dengan instansi terkait di bidang kemetrologian, pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen; e. penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Pasal 26 Bidang Metrologi terdiri dari : a. Seksi Metrologi;
12 b. Seksi Perlindungan Konsumen; c. Seksi Pengawasan Barang Beredar; Pasal 27 (1) Seksi Metrologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, pengawasan serta evaluasi dibidang kemetrologian. (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. melakukan penyiapan perumusan kebijakan dibidang sarana dan tenaga, standar ukuran dan laboratorium teknik, pengawasan dan penyuluhan serta kerjasama kemetrologian; b. melakukan penyiapan perumusan standar, norma kriteria dan prosedur dibidang sarana dan tenaga, standar ukuran dan laboratorium teknik, pengawasan dan penyuluhan serta kerjasama kemetrologian; c. melakukan bimbingan dan pelaksanaan teknis dibidang sarana dan tenaga, standar ukuran dan laboratorium, teknik, pengawasan dan penyuluhan serta kerjasama kemetrologian; d. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan dibidang sarana dan tenaga, standar ukuran dan laboratorium, teknik, pengawasan dan penyuluhan serta kerjasama kemetrologian; e. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah; f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program; g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Pasal 28 (1) Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang Perlindungan Konsumen. (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. melakukan penyiapan perumusan kebijakan dibidang bimbingan konsumen dan pelaku usaha, serta pelayanan pengaduan kerjasama perlindungan konsumen; b. melakukan penyiapan perumusan standar, norma kriteria, dan prosedur bimbingan lembaga, konsumen dan pelaku usaha serta pelayanan pengaduan dan kerjasama perlindungan konsumen; c. melakukan bimbingan dan pelaksanaan teknis dibidang bimbingan lembaga, konsumen dan pelaku usaha serta pelayanan pengaduan dan kerjasama perlindungan konsumen; d. melakukan evaluasi pelaksanaan dibidang bimbingan lembaga, konsumen, dan pelaku usaha serta pelayanan pengaduan dan kerjasama perlindungan konsumen; e. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah; f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program;
13 g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Pasal 29 (1) Seksi Pengawasan Barang Beredar mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi dibidang pembinaan pengawasan barang beredar dan jasa. (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. melakukan penyiapan perumusan kebijakan dibidang pembinaan, pengawasan barang beredar dan jasa serta penyidikan dan kerjasama pembinaan pengawasan barang beredar dan jasa; b. melakukan penyiapan perumusan standar, norma kriteria, dan prosedur dibidang pembinaan pengawasan barang beredar dan jasa serta penyidikan dan kerjasama pembinaan pengawasan barang beredar dan jasa; c. melakukan bimbingan dan pelaksanaan teknis dibidang pembinaan dan pengawasan barang beredar serta penyidikan dan kerjasama pembinaan pengawasan barang beredar dan jasa; d. melakukan pengawasan evaluasi pelaksanaan dibidang pembinaan, pengawasan barang beredar dan jasa serta penyidikan dan kerjasama pembinaan pengawasan barang beredar dan jasa; e. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah; f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program; g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut pelaksanaan kewenangan bidang perindustrian dan perdagangan dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangannya dan pendalaman organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
14 Pasal 31 Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Dumai. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 1 Agustus 2011 WALIKOTA DUMAI, dto H. KHAIRUL ANWAR
Diundangkan di Dumai pada tanggal 1 Agustus 2011 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,
dto H.M. SYUKRI HARTO, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19590727 198603 1 009 BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2011 NOMOR 38 SERI D
