WALIKOTA DUMAI PROVINSI RIAU PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG

WALIKOTA DUMAI PROVINSI RIAU PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN BAGAN AKUN STANDAR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DUMAI, Menimbang

: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Walikota Dumai Nomor 380/RSUD/2009 tanggal 30 Desember 2009, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berstatus penuh; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dinyatakan dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, pemimpin BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun Standar Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

7.

8.

9.

10.

11.

12. 13. 14. 15.

16.

17. 18.

19.

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Rumah Sakit; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 3 Seri D); Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 6 Seri D); Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 41 Seri D); Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2010 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2010 Nomor 26 Seri D) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2010 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2012 Nomor 16 Seri E); 20. Peraturan Walikota Dumai Nomor 33 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai. MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN BAGAN AKUN STANDAR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Dumai. 2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Daerah Kota Dumai. 3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai. 4. Walikota adalah Walikota Dumai. 5. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran taransaksi dan kejadian keuangan, penginterprestasian atas hasilnya, serta penyajian laporan keuangan. 6. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 7. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada BLUD RSUD selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BAB II PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN BAGAN AKUN STANDAR BLUD RSUD DUMAI Pasal 2 Kebijakan akuntansi BLUD RSUD terdiri atas prinsip-prinsip, dasardasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh BLUD RSUD dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pasal 3

Kebijakan akuntansi BLUD RSUD dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Keuangan. Pasal 4 Kebijakan akuntansi BLUD RSUD mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi. Pasal 5 Kebijakan akuntansi BLUD RSUD mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk BLUD RSUD dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Kebijakan akuntansi BLUD RSUD mengatur dasar-dasar penyajian Neraca untuk BLUD RSUD dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangundangan. Pasal 7 Kebijakan akuntansi BLUD RSUD mengatur dasar-dasar penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas BLUD RSUD dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan dan nonanggaran selama 1 (satu) periode akuntansi. Pasal 8 Kebijakan akuntansi BLUD RSUD mengatur dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angkaangka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Pasal 9 Kebijakan akuntansi BLUD RSUD mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan biaya serta penyajiannya dalam laporan keuangan. Pasal 10 Kebijakan akuntansi BLUD RSUD mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi.

Pasal 11

Kebijakan akuntansi BLUD RSUD mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian selaku entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan dalam rangka menyajikan laporan keuangan BLUD RSUD untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pasal 12 Bagan Akun Standar BLUD RSUD adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan BLUD RSUD. Pasal 13 Kebijakan akuntansi dan Bagan Akun Standar BLUD RSUD dijabarkan dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, yang terdiri dari: a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini; b. Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini; c. Laporan Operasional sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini; d. Neraca sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini; e. Laporan Arus Kas sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Walikota ini; f. Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Walikota ini; g. Akuntansi Pendapatan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Walikota ini; h. Akuntansi Biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Walikota ini; i. Akuntansi Aset sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Walikota ini; j. Akuntansi Kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Walikota ini; k. Akuntansi Ekuitas sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Walikota ini; l. Koreksi Kesalahan dan Perubahan Kebijakan Akuntansi sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan Walikota ini; m. Laporan Keuangan Konsolidasi sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII Peraturan Walikota ini; dan n. Bagan Akun Standar sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV Peraturan Walikota ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 14 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Dumai. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 17 November 2014 WALIKOTA DUMAI, dto KHAIRUL ANWAR Diundangkan di Dumai pada tanggal 17 November 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI, dto SAID MUSTAFA BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2014 NOMOR 19 SERI E

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN BAGAN AKUN STANDAR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAFTAR ISI PENDAHULUAN ........................……………………………………………….……......… Tujuan ......……...……................……………………………………………………..…. Ruang Lingkup .........…………...........……………………………………………….....

Paragraf 1-9 1-7 8-9

LINGKUNGAN AKUNTANSI BLUD RSUD DUMAI .........................……….….......... Ciri Umum BLUD RSUD Dumai .................................................................... Ciri Keuangan BLUD RSUD Dumai ...............................................................

10-18 12-14 15-18

PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN ............................................. Peranan Laporan Keuangan .......................................................................... Tujuan Pelaporan Keuangan .........................................................................

19-21 19 20-21

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN …...................................... Relevan …............………………………………………………………………...........…. Andal .……………............………………………………………………………............. Dapat Dibandingkan .....…...…....……………………………………………............. Dapat Dipahami ………............………………………………………………..............

22-27 23-24 25 26 27

UNSUR/ELEMEN LAPORAN KEUANGAN ........................................................... Neraca .......................................................................................................... Laporan Operasional ..................................................................................... Laporan Arus Kas ......................................................................................... Catatan Atas Laporan Keuangan ...................................................................

28-36 29 30-31 32-33 34-36

DEFINISI UNSUR LAPORAN KEUANGAN ............................................................ Neraca .......................................................................................................... Aset .............................................................................................................. Kewajiban ..................................................................................................... Ekuitas ......................................................................................................... Laporan Arus Kas ......................................................................................... Catatan Atas Laporan Keuangan ...................................................................

37-47 37-38 39-40 41-43 44 45-46 47

PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN ...................................................... Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi .......................... Keandalan Pengukuran ................................................................................. Pengakuan Aset ............................................................................................ Pengakuan Kewajiban ................................................................................... Pengakuan Pendapatan ................................................................................. Pengakuan Beban .........................................................................................

48-57 51 52-53 54 55 56 57

PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN ...................................................

58-59

ASUMSI DASAR ……………………………………………………................................... Kemandirian Entitas ..................................................................................... Kesinambungan Entitas ................................................................................ Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement) …........................

60-63 61 62 63

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN .......................................... Basis Akuntansi ............................................................................................

64-75 65

Prinsip Prinsip Prinsip Prinsip Prinsip Prinsip Prinsip

Nilai Perolehan (Historical Cost Principle) …………...………................... Realisasi (Realization Principle) .......................................................... Substansi Mengungguli Formalitas (Substance Over Form Principle) ... Periodisitas (Periodicity Principle) ………………………....….................... Konsistensi (Consistency Principle) ………………………...….................. Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle) …........................... Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle) ……………......................

66-67 68 69-70 71 72-73 74 75

KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL ..................... Materialitas ……………………………………………………………........................… Pertimbangan Biaya Dan Manfaat …........……………………………................... Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif ……………………........................

76-79 77 78 79

DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN …………………….................................

80

Paragraf-Paragraf Yang Ditulis Dengan Huruf Tebal Dan Miring Adalah Paragraf Kebijakan, Yang Harus Dibaca Dalam Konteks Paragraf-ParagrafPenjelasan Yang Ditulis Dengan Huruf Biasa Dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Dumai.

PENDAHULUAN. Tujuan. 1. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi RSUD ini mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi keuangan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD RSUD. Diawali dengan penetapan tujuan pelaporan keuangan diikuti dengan penjelasan karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang membuat informasi itu bermanfaat. Selanjutnya unsur-unsur laporan keuangan didefenisikan. Berikutnya dijelaskan pedoman operasi yang lebih rinci yaitu asumsi-asumsi dan prinsip-prinsip. Kerangka konseptual juga mengakui adanya kendala dalam lingkungan pelaporan keuangan. 2. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi BLUD RSUD Dumai adalah sebagai acuan bagi: a. penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi; b. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan c. para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi. 3. Kerangka Konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi BLUD RSUD. 4. Dalam hal terjadi pertentangan antara Kerangka Konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap Kerangka Konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan. Pengertian Dan Tujuan Kebijakan Akuntansi. 5. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturanaturan dan praktik-praktik akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BLUD RSUD. 6. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD RSUD untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. 7. Kebijakan ini berlaku khusus bagi RSUD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. Ruang Lingkup. 8. Kerangka Konseptual ini membahas: a. Tujuan Kerangka Konseptual; b. Lingkungan Akuntansi BLUD RSUD; c. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan; d. Pengguna dan Kebutuhan Informasi; e. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan; f. Unsur/Elemen Laporan Keuangan; g. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan; h. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan; i. Asumsi Dasar; j. Prinsip-Prinsip; k. Kendala Informasi Akuntansi; dan l. Dasar Hukum. 9. Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan BLUD RSUD.

LINGKUNGAN AKUNTANSI BLUD RSUD. 10. Lingkungan operasional organisasi BLUD RSUD berpengaruh terhadap karakteristik

tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. 11. Ciri-ciri penting lingkungan BLUD RSUD yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut: a. Ciri umum struktur BLUD RSUD dan pelayanan yang diberikan: 1) tugas pokok fungsi BLUD RSUD; 2) susunan organisasi BLUD RSUD; dan 3) tujuan BLUD RSUD; b. Ciri keuangan BLUD RSUD yang penting bagi pengendalian: 1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian; dan 2) pengembangan usaha. Ciri Umum BLUD RSUD. 12. BLUD RSUD mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut BLUD RSUD mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan pelayanan medis; b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis; c. penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan; d. penyelenggaraan pelayanan rujukan; e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan g. penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan keuangan. 13. Susunan organisasi BLUD RSUD terdiri dari: a. Pemimpin, yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan; b. Pejabat keuangan, yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan; c. Pejabat teknis, yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing. 14. Tujuan BLUD RSUD adalah meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang etis dan sehat, serta tidak semata-mata mencari keuntungan. Ciri Keuangan BLUD RSUD. 15. Anggaran BLUD RSUD merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan BLUD RSUD dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan BLUD RSUD mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena: a. anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik; b. anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan; c. anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum; d. anggaran memberi landasan penilaian kinerja BLUD RSUD; dan e. hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam Laporan Keuangan BLUD RSUD sebagai pernyataan pertanggungjawaban BLUD RSUD Dumai kepada publik. 16. Untuk mendukung pembiayaan kegiatan sesuai dengan tugas dan wewenangnya, BLUD RSUD: a. dapat menerima bantuan dan atau subsidi yang berasal dari APBN/APBD berupa uang ataupun barang; b. berhak menerima pembayaran hasil jasa pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan serta hasil usaha-usaha lain yang sah; c. dapat menerima hasil kerja sama dengan pihak lain yang terkait; dan/atau d. penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan BLUD merupakan pendapatan BLUD RSUD yang dapat dikelola langsung oleh BLUD RSUD. 17. Dalam rangka pengembangan usaha, BLUD RSUD dapat:

a. menerima hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. menerima pinjaman dari bank, lembaga keuangan lain dan pihak lain; dan/atau c. bekerja sama dengan lembaga lain yang mempunyai keterkaitan fungsi. 18. Kekayaan BLUD RSUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan operasional BLUD RSUD. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN. Peranan Laporan Keuangan 19. Laporan keuangan BLUD RSUD disusun untuk menyediakan informasi yang bermanfaat mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh BLUD RSUD bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan yang rasional, seperti: a. pemberi bantuan (donatur); b. investor; c. kreditur d. otoritas pengawasan; e. Pemerintah; dan f. masyarakat. Tujuan Pelaporan Keuangan 20. Pelaporan keuangan BLUD RSUD menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan: a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran; b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan; c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD serta hasil-hasil yang telah dicapai; d. menyediakan informasi mengenai bagaimana BLUD RSUD mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi BLUD RSUD berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari imbalan jasa layanan dan pinjaman; dan f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan BLUD RSUD, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 21. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan BLUD RSUD menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas BLUD RSUD. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN. 22. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. 4 (Empat) karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan BLUD RSUD Dumai dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: Relevan. 23. Laporan keuangan BLUD RSUD dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. 24. Informasi yang relevan harus: a. memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya bahwa laporan keuangan BLUD RSUD harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan

untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu; b. memiliki manfaat prediktif (predictive value), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini; c. tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan BLUD RSUD harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan d. lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan BLUD RSUD harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. Andal. 25. Informasi dalam laporan keuangan BLUD RSUD harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik: a. penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan BLUD RSUD harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan; b. dapat diverifikasi (verifiability), artinya bahwa laporan keuangan BLUD RSUD harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda; c. netralitas, artinya bahwa laporan keuangan BLUD RSUD harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain. Dapat Dibandingkan. 26. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan BLUD RSUD akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan BLUD RSUD lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila BLUD RSUD menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila BLUD RSUD yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila BLUD RSUD akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut. Dapat Dipahami. 27. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi BLUD RSUD, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

UNSUR/ELEMEN LAPORAN KEUANGAN. 28. Laporan keuangan BLUD RSUD terdiri dari: a. Neraca;

b. Laporan Operasional; c. Laporan Arus Kas; dan d. Catatan Atas Laporan Keuangan. Neraca. 29. Tujuan utama neraca adalah untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan BLUD meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Informasi dalam neraca digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai: a. kemampuan BLUD RSUD dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan secara berkelanjutan; b. likuiditas dan solvabilitas; dan c. kebutuhan pendanaan eksternal. Laporan Operasional. 30. Tujuan Utama Laporan Operasional adalah menyediakan informasi mengenai: a. jumlah pendapatan dan biaya BLUD rsud selama satu periode; b. pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat ekuitas; c. hubungan antar transaksi dan peristiwa lain; dan d. bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. 31. Informasi dalam laporan operasional, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk: a. mengevaluasi kinerja BLUD RSUD dalam suatu periode; b. menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dalam memberikan jasa; c. menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajemen BLUD RSUD; dan d. menilai rentabilitas. Laporan Arus Kas. 32. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 33. Informasi dalam laporan arus kas digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai: a. kemampuan BLUD RSUD dalam menghasilkan kas dan setara kas; b. Sumber dana BLUD RSUD; c. Penggunaan dana BLUD RSUD; dan d. Kemampuan BLUD RSUD untuk memperoleh sumber dana serta penggunaannya untuk masa yang akan datang. Catatan Atas Laporan Keuangan. 34. Tujuan utama Catatan atas Laporan Keuangan adalah memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan BLUD RSUD. 35. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup antara lain: a. pendahuluan; b. kebijakan akuntansi; c. penjelasan atas pos-pos neraca; d. penjelasan atas pos-pos laporan operasional; e. penjelasan atas pos-pos laporan arus kas; f. kewajiban kontinjensi; dan g. informasi tambahan serta pengungkapan lainnya. 36. Laporan keuangan BLUD rumah sakit disertai dengan lampiran: a. analisis laporan keuangan yang terdiri dari Rasio Likuiditas, Rasio Rasio Solvabilitas, Rasio Rentabilitas;

Aktivitas,

b. laporan aktivitas yang disajikan secara komparatif antara proyeksi sebagaimana tercantum dalam RBA dengan realisasi periode berjalan; c. BLUD RSUD dapat menyajikan lampiran lain sesuai kebutuhan. DEFINISI UNSUR LAPORAN KEUANGAN. Neraca. 37. Neraca BLUD RSUD merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan BLUD RSUD mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 38. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut: a. aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD RSUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh BLUD RSUD; b. kewajiban adalah utang BLUD RSUD masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD RSUD; dan c. ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD RSUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD RSUD. Aset. 39. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional BLUD RSUD, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi BLUD RSUD. 40. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Kewajiban. 41. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa BLUD RSUD mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. 42. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, atau pihak lainnya. Kewajiban BLUD RSUD juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada BLUD RSUD atau dengan pemberi jasa lainnya. 43. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Ekuitas. 44. Ekuitas adalah hak residual atas asset BLUD RSUD Dumai setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas BLUD RSUD terdiri atas: a. Ekuitas Awal adalah hak residual awal BLUD RSUD yang merupakan selisih asset dan kewajiban pada saat pertama kali BLUD RSUD ditetapkan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu; b. Ekuitas Donasi adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain berupa sumbangan/hibah, bersifat tidak mengikat; c. Ekuitas Terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemerintah; d. Surplus dan Defisit Tahun Lalu adalah akumulasi surplus dan deficit pada periode sebelumnya; dan e. Surplus dan Defisit Tahun Berjalan adalah selisih antara pendapatan dengan biaya pada tahun berjalan. Laporan Arus Kas.

45. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. 46. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang dikelompokkan dalam aktivitas sebagai berikut: a. aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan BLUD RSUD; b. aktivitas investasi adalah penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan; dan c. aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang berpa klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok atau kreditur. Catatan Atas Laporan Keuangan. 47. Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Keuangan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut: a. pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan; b. informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pospos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan; dan c. pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non keuangan. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN. 48. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan BLUD RSUD. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. 49. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu: a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas BLUD RSUD; b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. 50. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi. 51. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional BLUD RSUD. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan. Keandalan Pengukuran. 52. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau

kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 53. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang. Pengakuan Aset. 54. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh BLUD RSUD dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pengakuan Kewajiban. 55. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Pengakuan Pendapatan. 56. Pendapatan diakui dalam laporan operasional BLUD RSUD jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan asset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Pengakuan Beban. 57. Beban diakui dalam laporan operasional BLUD RSUD jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan asset atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN. 58. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan BLUD RSUD. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan BLUD RSUD menggunakan nilai perolehan (historical cost). Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar kewajiban atau dalam keadaan tertentu yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal. 59. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. ASUMSI DASAR. 60. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan BLUD RSUD adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas: Asumsi Kemandirian Entitas. 61. Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit BLUD RSUD sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Asumsi Kesinambungan Entitas. 62. Laporan keuangan BLUD RSUD disusun dengan asumsi bahwa BLUD RSUD Dumai akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement). 63. Laporan keuangan BLUD RSUD Dumai harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN. 64. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD RSUD dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah 8 (delapan) prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD RSUD Dumai: a. basis akuntansi; b. prinsip nilai perolehan; c. prinsip realisasi; d. prinsip substansi mengungguli formalitas; e. prinsip periodisitas; f. prinsip konsistensi; g. prinsip pengungkapan lengkap; dan h. prinsip penyajian wajar Basis Akuntansi. 65. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan BLUD RSUD Dumai adalah basis akrual dengan pengertian transaksi atau kejadian yang mempunyai dampak keuangan terhadap suatu entitas ekonomi dicatat pada periode terjadinya transaksi atau kejadian tersebut. Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Principle). 66. Prinsip ini menetapkan bahwa dasar pencatatan pertama kali terhadap asset dan kewajiban adalah menggunakan nilai perolehan pertama kali. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan BLUD RSUD. 67. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Prinsip Realisasi (Realization Principle). 68. Asset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual asset dalam pelepasan normal. Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (Substance Over Form Principle) 69. Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. 70. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas (Periodicity Principle). 71. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD RSUD perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja BLUD RSUD dapat diukur dan posisi

sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Prinsip Konsistensi (Consistency Principle). 72. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh BLUD RSUD (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. 73. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle). 74. Laporan keuangan BLUD RSUD harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle). 75. Laporan keuangan BLUD RSUD Dumai harus menyajikan dengan wajar Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL. 76. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan BLUD RSUD sebagai akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan tertentu. 3 (Tiga) hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu: a. materialitas; b. pertimbangan biaya dan manfaat; dan c. keseimbangan antar karakteristik kualitatif Materialitas. 77. Laporan keuangan BLUD RSUD walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan BLUD RSUD. Pertimbangan Biaya Dan Manfaat. 78. Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan BLUD RSUD Dumai seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan BLUD RSUD tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Dengan demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif. 79. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan BLUD RSUD. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN. 80. Pelaporan keuangan BLUD RSUD diselenggarakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur keuangan daerah dan pengelolaan keuangan badan layanan

umum, meliputi: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah; e. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; f. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; h. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; k. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; dan n. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).

WALIKOTA DUMAI, dto KHAIRUL ANWAR

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN BAGAN AKUN STANDAR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAFTAR ISI PENDAHULUAN …………………………………………………………................................ Tujuan …………………………………………………………………................................ Ruang Lingkup …………………………………………………………….......................... Basis Akuntansi …………………………………………………………........................…

Paragraf 1-6 1-3 4-5 6

DEFINISI ………………………………………………………………….................................

7

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN .............................................................................

8-12

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN .......................................................

13

KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN ...................................................

14

STRUKTUR DAN ISI ............................................................................................... Pendahuluan ..................................................................................................... Identifikasi Laporan Keuangan .......................................................................... Periode Pelaporan …………………………………………………..…….......................... Tepat Waktu …………………………………………………………………........................ Laporan Operasional …………………………………………….................................... Neraca ……………………………………………………………………….......................... Klasifikasi ……………………………………………………………..............................… Informasi Yang Disajikan Dalam Neraca Atau Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan ............................................................................................ Laporan Arus Kas ……………..…….......................…………………………………...… Catatan atas Laporan Keuangan ……..……………………………............................. Struktur …………………………….…………………….........................……………. Penyajian Kebijakan-Kebijakan Akuntansi ………………................................. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya …………………………..............................

15-48 15 16-20 21-22 23 24-27 28 29-33

SUPLEMEN LAPORAN KEUANGAN.........................................................................

49

MATA UANG PELAPORAN.......................................................................................

50

BAHASA LAPORAN KEUANGAN..............................................................................

51

34-36 37-39 40-47 40-43 44-47 48


PENDAHULUAN. Tujuan. 1. Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka memberikan pedoman bagaimana menyajikan informasi yang diselenggarakan dalam proses akuntansi kepada para penggunanya. 2. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. 3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam Kebijakan akuntansi yang khusus. Ruang Lingkup. 4. BLUD RSUD menyusun Laporan keuangan untuk tujuan umum dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan biaya ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut. Kecuali untuk Laporan Arus Kas menggunakan basis kas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan. 5. Kebijakan ini berlaku untuk BLUD RSUD sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Basis Akuntansi. 6. Basis akuntansi yang digunakan untuk menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan BLUD RSUD adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas dana. DEFINISI. 7. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan dengan pengertian: Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara BLUD RSUD. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD RSUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh BLUD RSUD, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya asset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD RSUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD RSUD. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLUD RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD RSUD. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD RSUD. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal BLUD RSUD selama suatu periode dalam bentuk pemasukan atau penambahan asset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD RSUD dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN. 8. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi. 9. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD RSUD Dumai adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana BLUD RSUD; b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana BLUD RSUD; c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; d. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; e. menyediakan informasi mengenai potensi BLUD RSUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan f. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 10. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal: a. aset; b. kewajiban; c. ekuitas dana; d. pendapatan; e. biaya; dan f. arus kas. 11. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut.

Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode. 12. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN. 13. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.Pimpinan entitas akuntansi dan pelaporan BLUD RSUD adalah pemimpin BLUD RSUD atau direktur atau sebutan lainnya yang setara sesuai dengan nomenklatur yang berlaku tentang struktur organisasi dan tata kerja RSUD . KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN. 14. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok BLUD RSUD adalah: a. Neraca; b. Laporan Operasional c. Laporan Arus Kas; dan d. Catatan Atas Laporan Keuangan. STRUKTUR DAN ISI. Pendahuluan. 15. Pernyataan Kebijakan ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (on the face) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format sebagai lampiran Kebijakan ini yang dapat diikuti oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing. Identifikasi Laporan Keuangan. 16. Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. 17. Kebijakan Akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Kebijakan Akuntansi dari informasi lain, namun hal ini bukan merupakan subyek yang diatur dalam Kebijakan Akuntansi ini. 18. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan: a. nama BLUD RSUD pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak laporan periode terakhir; b. cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi; c. tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan; d. mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan e. tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angkapada laporan keuangan. 19. Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah pengguna dalam

memahami laporan keuangan. 20. Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang. Periode Pelaporan. 21. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut: a. alasan penggunaan periode pelaporan tidak 1 (satu) tahun, dan b. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. 22. Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlahjumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan. Tepat Waktu. 23. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu. Batas waktu penyampaian laporan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Catatan : mengacu pada ketentuan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, mekanisme penyampaian laporan keuangan diatur sebagai berikut: a. BLUD RSUD setiap triwulan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir. b. Setiap semesteran dan tahunan BLUD RSUD menyampaikan Laporan Keuangan lengkap terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disampaikan kepada PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir untuk dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan Operasional. 24. Laporan Operasional memberikan informasi jumlah pendapatan yang diakui dan biaya yang dibebankan selama suatu periode. 25. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLUD RSUD dalam satu periode pelaporan. 26. Laporan Operasional menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut: a. pendapatan: 1) jasa layanan; 2) hibah; 3) hasil kerjasama; 4) pendapatan dari Anggaran Pendatan dan Belanja Daerah; 5) pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan 6) lain-lain pendapatan BLUD yang sah; b. biaya operasional; dan c. surplus/defisit.

27. BLUD RSUD menyajikan analisis biaya dalam suatu klasifikasi dapat berdasarkan sifat atau fungsi dan atau kombinasi keduanya. Contoh klasifikasi biaya berdasarkan

sifat biaya pegawai, biaya pemeliharaan, biaya subsidi pasien, biaya penyusutan dan biaya promosi. Contoh klasifikasi biaya berdasarkan fungsi yaitu biaya pelayanan, biaya umum dan administrasi. Neraca. 28. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Klasifikasi. 29. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan tidak lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. 30. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. 31. Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-barangyang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan tidak lancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barangyang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang. 32. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Penyajian asset dalam Neraca dilakukan menurut urutan likuiditasnya, sedangkan penyajian kewajiban dilakukan menurut urutan jatuh temponya. 33. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: a. kas dan setara kas; b. piutangusaha dan piutang lainnya; c. persediaan; d. investasi jangka panjang; e. aset tetap; f. asset lain-lain; g. kewajiban jangka pendek; h. kewajiban jangka panjang; dan i. ekuitas. Informasi Yang Disajikan Dalam Neraca Atau Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. 34. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos diklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya. 35. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan. 36. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya: a. piutang dirinci menurut jumlah piutang usaha, piutang dari pihak-pihak yang berelasi, pelunasan dipercepat dan jumlah lainnya; b. persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan kebijakan yang mengatur akuntansi untuk persediaan; c. aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan kebijakan yang mengatur tentang aset tetap; dan d. komponen ekuitas diklasifikasikan menjadi ekuitas tidak terikat, ekuitas terikat temporer, ekuitas terikat permanen, ekuitas donasi.

Laporan Arus Kas.

37. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. 38. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan. 39. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam Lampiran Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas. Catatan Atas Laporan Keuangan. Struktur 40. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut: a. informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakankebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksitransaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; b. pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan biaya dan rekonsiliasinya dengan penerapan laporan keuangan berbasis SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan); dan c. informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan . 41. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 42. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. 43. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga. Penyajian Kebijakan-Kebijakan Akuntansi. 44. Kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini: a. basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan; dan b. setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan. 45. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis–basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

46. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat

membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (nonreciprocal revenue), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs. 47. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Kebijakan ini. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya. 48. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum dinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu: a. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi; b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. SUPLEMEN LAPORAN KEUANGAN. 49. Laporan Keuangan BLUD RSUD dilampiri dengan laporan kinerja Badan Layanan Umum Daerah. MATA UANG PELAPORAN. 50. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. BAHASA LAPORAN KEUANGAN.

51. Laporan keuangan dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga dibuat

selain dalam bahasa Indonesia, maka laporan keuangan memuat informassi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.


LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN BAGAN AKUN STANDAR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI LAPORAN OPERASIONAL DAFTAR ISI Paragraf PENDAHULUAN …………………………………………………………............................ 1-3 Tujuan ……………………………………………………………….............................. 1-2 Ruang Lingkup …………………………………………………….............................. 3 MANFAAT LAPORAN OPERASIONAL ..................................................................

4

DEFINISI ………………………………………………………………….............................

5

STRUKTUR LAPORAN OPERASIONAL ................................................................

6-7

PERIODE PELAPORAN .......................................................................................

8

TEPAT WAKTU ...................................................................................................

9-10

ISI LAPORAN OPERASIONAL ..............................................................................

11-13

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ..............................................................

14-16

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING .....................................................

17

Paragraf-Paragraf Yang Ditulis Dengan Huruf Tebal Dan Miring Adalah Paragraf Kebijakan, Yang Harus Dibaca Dalam Konteks Paragraf-Paragraf Penjelasan Yang Ditulis Dengan Huruf Biasa Dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Blud Rsud Dumai.

PENDAHULUAN Tujuan 1. Tujuan Kebijakan Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk BLUD RSUD Dumai dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 2. Laporan Operasional memberikan informasi tentang jumlah pendapatan dan biaya BLUD rsud selama suatu periode. Ruang Lingkup 3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan BLUD RSUD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah berstatus penuh. MANFAAT LAPORAN OPERASIONAL. 4. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai pendapatan, biaya, surplus/defisit, yang diakui dalam suatu periode. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dengan: a. menyediakan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLUD RSUD Dumai dalam satu periode pelaporan.; b. menyediakan informasi mengenai operasional secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja BLUD RSUD Dumai dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. DEFINISI. 5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian: Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang/ jasa untuk keperluan operasional BLUD RSUD Dumai. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturanaturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLUDD selama suatu periode yang menambah ekuitas. STUKTUR LAPORAN OPERASIONAL. 6. Laporan Operasional menyajikan informasi tentang operasi BLUD RSUD mengenai sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLUD RSUD dalam satu periode. 7. Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: a. nama entitas akuntansi/ entitas pelaporan; b. nama laporan; c. periode laporan yang dicakup; d. mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan e. satuan angka yang digunakan. PERIODE PELAPORAN. 8. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan

dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut: a. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; b. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. TEPAT WAKTU. 9. Manfaat suatu Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi BLUD RSUD Dumai tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. 10. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Operasional selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. ISI LAPORAN OPERASIONAL. 11. Laporan Operasional disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, biaya dansurplus/defisit yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. 12. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 13. Laporan Operasional sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: a. pendapatan: 1) jasa layanan; 2) hibah; 3) hasil kerjasama; 4) pendapatan dari APBD; 5) pendapatan dari APBN; 6) lain-lain pendapatan BLUDD yang sah; dan 7) biaya operasional; b. surplus/defisit. INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN. 14. Laporan Operasional menyajikan jumlah pendapatan dan biaya secara bruto. Namun demikian pendapatan investasi dapat disajikan secara neto dengan syarat biaya-biaya terkait diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. 15. Entitas akuntansi/entitas pelaporan menyajikan klasifikasi biaya menurut klasifikasi fungsional, seperti biaya pelayanan , biaya umum dan administrasi. 16. Di samping penyajian klasifikasi biaya secara fungsional, entitas akuntansi/entitas pelaporan dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai biaya menurut sifatnya. Misalnya biaya pegawai, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya promosi. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING. 17. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

WALIKOTA DUMAI, dto KHAIRUL ANWAR LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN BAGAN AKUN STANDAR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI NERACA DAFTAR ISI Paragraf PENDAHULUAN ................................................................................................. 1-3 Tujuan ......................................................................................................... 1-2 Ruang Lingkup ............................................................................................ 3 KLASIFIKASI ......................................................................................................

4-10

PENYAJIAN INFORMASI DI NERACA ..................................................................

11-15


PENDAHULUAN. Tujuan. 1. Tujuan Kebijakan Neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Neraca untuk BLUD RSUD Dumai dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Ruang Lingkup. 3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk BLUD RSUD Dumai. KLASIFIKASI ASET DAN KEWAJIBAN. 4. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan tidak lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam Neraca. 5. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlahjumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. 6. Suatu asset akan diklasifikasikan sebagai asset lancer jika asset tersebutdiharapkan akan direlisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca. 7. Suatu asset akan diklasifikasikan sebagai asset tidak lancer jika asset tersebut bersifat jangka panjang dan asset tidak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan usaha. 8. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca. 9. Semua kewajiban selain kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang penyelesaiannya baru waijb dilakukan setelah dua belas bulan sejak tanggal neraca. 10. Ekuitas diklasifikasikan menjadi ekuitas tidak terikat, ekuitas terikat temporer, ekuitas terikat permanen, ekuitas donasi. Termasuk juga dalam ekuitas tidak terikat adalah ekuitas awal, surplus/deficit sampai dengan periode sebelumnya dan surplus/deficit tahun berjalan. PENYAJIAN INFORMASI DI NERACA. 11. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: a. kas dan setara kas; b. piutang usaha dan piutang lainnya; c. persediaan; d. investasi jangka panjang; e. aset tetap; f. aset lain-lain; g. kewajiban jangka pendek; h. kewajiban jangka panjang; dan i. ekuitas. 12. Pos-pos selain yang disebutkan di atas dapat disajikan dalam Neraca jika Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Dumai mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. 13. Kas atau asset lain yang dibatasi penggunaannya oleh penyumbang harus disajikan terpisah dari kas atau aset lain yang tidak terikat penggunaannya. 14. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktorfaktor berikut ini:

a. sifat likuiditas, dan materialitas aset; b. fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan; c. jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban. 15. Informasi likuiditas diberikan dengan cara sebagai berikut: a. menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas dan kewajiban berdasarkan tanggal jatuh tempo; b. mengelompokkan aset ke dalam lancar dan tidak lancar, dan kewajiban ke dalam jangka pendek dan jangka panjang; c. mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh temponya kewajiban, termasuk pembatasan penggunaan aset pada catatan atas laporan keuangan.


LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN BAGAN AKUN STANDAR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI

LAPORAN ARUS KAS DAFTAR ISI PENDAHULUAN …..........………………………………………………............………. Tujuan ………………………...............…………………………………………............. Ruang Lingkup ………………………….............……………..………………............. Manfaat Informasi Arus Kas .......................................................................... Definisi ......................................................................................................... Kas dan Setara Kas ....................................................................................... ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS .................................................................

Paragraf 1-9 1-2 3 4-6 7 8-9 10

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS ................................................................. Aktivitas Operasi ........................................................................................... Aktivitas Investasi .................................................................................. Aktivitas Pendanaan ....................................................................................

11-23 14-17 18-20 21-23

PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI ASET NON KEUANGAN, PEMBIAYAAN, DAN NONANGGARAN .......................................

24-26

PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH ...........................

27

ARUS KAS MATA UANG ASING ....................................................................

28-30

BUNGA DAN BAGIAN LABA ..........................................................................

31-34

INVESTASI DALAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KEMITRAAN ….................

35-37

PEROLEHAN DAN PELEPASAN PERUSAHAAN DAERAH DAN UNIT OPERASI LAINNYA ......................................................................................................

38-41

TRANSAKSI BUKAN KAS ..............................................................................

42-43

KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS .............................................................

44

PENGUNGKAPAN LAINNYA ..........................................................................

45-47

Paragraf-Paragraf Yang Ditulis Dengan Huruf Tebal Dan Miring Adalah Paragraf Kebijakan, Yang Harus Dibaca Dalam Konteks Paragraf-Paragraf Penjelasan Yang Ditulis Dengan Huruf Biasa Dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Dumai. PENDAHULUAN.

Tujuan. 1. Tujuan Kebijakan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan selama satu periode akuntansi. 2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Ruang Lingkup. 3. BLUD RSUD Dumai menyusun laporan arus kas sesuai dengan kebijakan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Manfaat Informasi Arus Kas. 4. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. 5. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. 6. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan BLUD RSUD Dumai (termasuk likuiditas dan solvabilitas). Definisi. 7. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan dengan pengertian: Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh BLUD RSUD Dumai sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh BLUD RSUD Dumai, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara BLUD RSUD Dumai. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional BLUD RSUD Dumai selama satu periode akuntansi. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan investasi lainnya yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman BLUD RSUD. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang/ jasa untuk keperluan operasional BLUD RSUD Dumai. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturanaturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLUDD selama suatu periode yang menambah ekuitas. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD RSUD Dumai. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah. Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan. Kas Dan Setara Kas. 8. Setara kas BLUD RSUD Dumai ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. 9. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS. 10. Entitas Pelaporan adalah BLUD RSUD Dumai yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan BLUD RSUD Dumai. PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS. 11. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasional, investasi dan pendanaan. 12. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas BLUD RSUD Dumai. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 13. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi. Aktivitas Operasi (Operasional). 14. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi BLUD RSUD Dumai dalam menghasilkan kas yang cukup untuk melunasi kewajiban, membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. 15. Arus kas dari aktivitas operasional terutama diperoleh dari aktivitass penghasil utama pendapatan BLUD RSUD. Oleh karena itu arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi kenaikan (penurunan) ekuitas.

16. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain: a. penerimaan kas dari pendapatan jasa layanan; b. penerimaan kas dari hibah; c. penerimaan kas dari kerjasama; d. penerimaan kas dari APBD; e. penerimaan kas dari APBN; dan

f.

penerimaan kas dari lain-lain pendapatan BLUDD yang sah.

17. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain: a. pembayaran gaji dan honor karyawan; b. pembayaran kepada pihak ketiga; dan c. biaya lain-lain. Aktivitas Investasi. 18. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD RSUD Dumai kepada masyarakat di masa yang akan datang. 19. Beberapa contoh Arus masuk kas dari aktivitas investasi: a. penjualan aset tetap; dan b. penjualan aset lainnya. 20. Beberapa contoh Arus keluar kas dari aktivitas investasi: a. perolehan aset tetap; dan b. perolehan aset lainnya. Aktivitas Pendanaan. 21. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas BLUD RSUD Dumai dan klaim BLUD RSUD Dumai terhadap pihak lain di masa yang akan datang. 22. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain: a. Penerimaan kas dari penyumbang atau pemberi pinjaman; b. Penerimaan kas dari pinjaman lainnya. 23. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain: a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang; b. Pemberian Pinjaman Jangka Panjang. PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI ASET NONKEUANGAN, PEMBIAYAAN, DAN NONANGGARAN. 24. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 25. Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara Metode Langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. 26. Penggunaan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut: a. menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas di masa yang akan datang yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung; b. lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan c. data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi. PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH. 27. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi,investasi dan pendanaan dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal: a. penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas BLUD RSUD Dumai. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional; dan b. penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat. ARUS KAS MATA UANG ASING. 28. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan

menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi. 29. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi. 30. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas. Namun demikian pengaruh perubahan kurs terhadap kas dan setara kas dalam mata uang asing dilaporkan dalam laporan arus kas untuk merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas dan setara kas. Jumlah selisih kurs tersebut disajikan pada arus kas dari kejadian luar biasa terpisah dari arus kas aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. BUNGA DAN BAGIAN LABA. 31. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran biaya untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba harus diungkapkan secara tersendiri. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun. 32. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan. 33. Jumlah pengeluaran pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan. 34. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba dalam periode akuntansi yang bersangkutan. INVESTASI DALAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KEMITRAAN. 35. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya. 36. Pencatatan awal atas investasi BLUD RSUD Dumai dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya. 37. Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan. PEROLEHAN DAN PELEPASAN PERUSAHAAN DAERAH DAN UNIT OPERASI LAINNYA. 38. Keseluruhan arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah atau unit bisnis lainnya harus disajikan secara terpisah dan diklasifikasi sebagai aktivitas investasi. 39. Entitas pelaporan mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah: a. jumlah harga pembelian atau pelepasan; b. bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas; c. jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit bisnis lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan d. jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit bisnis lainnya yang diperoleh atau dilepas.

40. Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya. 41. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika

transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah. TRANSAKSI BUKAN KAS. 42. Transaksi investasi dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 43. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran. KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS. 44. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca. PENGUNGKAPAN LAINNYA. 45. Entitas pelaporan menyajikan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas, dalam akun tersendiri (bukan merupakan akun kas dan setara kas). Misalnya Kas yang disediakan untuk pembangunan proyek multi years disajikan sebagai akun dana cadangan. Hal ini harus dijelaskan juga dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 46. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

47. Penerimaan dari pungutan pajak dan pengeluaran penyetoran atas pungutan pajak dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dalam laporan arus kas.


LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN BAGAN AKUN STANDAR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DAFTAR ISI PENDAHULUAN ...........................…………………………………………………………. Tujuan ……………………...........................……………………………………………. Ruang Lingkup ………………………..............................…………………………….

Paragraf 1-4 1 2-4

DEFINISI ............................................................................................................

5

KETENTUAN UMUM ..........................................................................................

6-9

STRUKTUR DAN ISI ........................................................................................... Dasar Penyajian Laporan Keuangan Dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan ..................................................................................... Asumsi Dasar Akuntansi .............................................................................. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya .........................................................

10-31

SUSUNAN ..........................................................................................................

32-33

17 18-27 28-31

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragrafpenjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Dumai. PENDAHULUAN. Tujuan.

1. Tujuan Kebijakan ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Ruang Lingkup. 2. Kebijakan ini harus diterapkan pada laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan. 3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan. 4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan BLUD RSUD. DEFINISI. 5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian: Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD RSUD Dumai sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh BLUD RSUD Dumai, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya; Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan; Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan; Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya asset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas; Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD RSUD Dumai yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD RSUD Dumai; Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal BLUD RSUD selama suatu periode dalam bentuk pemasukan atau penambahan asset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas; Entitas Pelaporan adalah BLUD RSUD Dumai yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan BLUD RSUD Dumai; Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD RSUD Dumai; Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

KETENTUAN UMUM. 6. Entitas pelaporan maupun entitas akutansi diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. 7. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan.

Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. 8. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan BLUD RSUD seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. 9. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan. STRUKTUR DAN ISI. 10. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 11. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. 12. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain: a. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan atas transaksi dan kejadian penting lainnya; b. informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan operasional dan laporan arus kas; c. menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. d. untuk pos-pos yang nilainya material, harus dirinci dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pos-pos yang bersifat khusus harus dirinci dan dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan tanpa mempertimbangkan materialitasnya; dan e. untuk pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa akun sejenis dirinci dan dijelaskan sifat dari unsure utamanya dalam catatan atas laporan keuangan. 13. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti Kebijakan berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, Kebijakan Akuntansi tentang Persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. 14. Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan. 15. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan secara keseluruhan. 16. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas akuntansi/pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang. Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan. 17. Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, akuntansi/pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian

entitas laporan

keuangan dan kebijakan akuntansi. Asumsi Dasar Akuntansi. 18. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan. 19. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Dumai, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar Kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari: a. asumsi kemandirian entitas; b. asumsi kesinambungan entitas; dan c. asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement). 20. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar Neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan. 21. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akuntansi pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, BLUD RSUD Dumai diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. 22. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. 23. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. 24. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahunyang akan datang. 25. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan. 26. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas akuntansi/pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peritiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan pada periode yang akan datang. 27. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran biaya) dari seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan keuangan. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya.

28. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan. 29. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu: a. domisili dan bentuk hukum rumah sakit, alamat kantor pusat rumah sakit serta lokasi utama bisnis jika berbeda dari lokasi kantor pusat; b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya; d. nama anggota direksi dan pengawas; dan e. jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan. 30. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadianpenting selama tahun pelaporan, seperti: a. penggantian manajemen BLUD RSUD Dumai selama tahun berjalan; b. komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan c. penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan. d. kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi BLUD RSUD Dumai. 31. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan akuntansi berlaku sebagai pelengkap kebijakan ini. SUSUNAN. 32. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut: a. gambaran BLUD RSUD; b. ikhtisar Kebijakan akuntansi yang penting: 1) entitas pelaporan; 2) basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan; 3) basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan; 4) kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuanketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan; dan 5) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan; c. penjelasan pos-pos Laporan Keuangan: 1) rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan; 2) pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan; d. informasi tambahan lainnya yang dipandang perlu untuk diungkapkan seperti analisis rasio-rasio keuangan. 33. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

WALIKOTA DUMAI, dto KHAIRUL ANWAR LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN BAGAN AKUN STANDAR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI AKUNTANSI PENDAPATAN

DAFTAR ISI PENDAHULUAN …………………………………………………….........……….......… Tujuan ……………………………………………………………………….........…........ Ruang Lingkup …………………………………………………………….....…............


DEFINISI …………………………………………………………………….................…

5-6

KLASIFIKASI PENDAPATAN ..........................................................................

7-12

PENGAKUAN ................................................................................................

13-16

PENGUKURAN .............................................................................................

17-22

PENGUNGKAPAN .........................................................................................

23

Paragraf-Paragraf Yang Ditulis Dengan Huruf Tebal Dan Miring Adalah Paragraf Kebijakan, Yang Harus Dibaca Dalam Konteks Paragraf-ParagrafPenjelasan Yang Ditulis Dengan Huruf Biasa Dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Dumai. PENDAHULUAN. Tujuan. 1. Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan adalah untuk mengatur perlakuan

akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi tertentu dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 2. Perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan. Ruang Lingkup. 3. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan. 4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan BLUD RSUD Dumai. DEFINISI. 5. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal BLUD RSUD selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas. 6. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian: Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. KLASIFIKASI PENDAPATAN. 7. Pendapatan BLUD RSUD diklasifikasikan menurut sumbernya yaitu: a. Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan; b. Hibah; c. Hasil Kerjasama dengan pihak lain; d. APBD; e. APBN; dan f. Lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah. 8. Pendapatan usaha dari jasa layanan merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa layanan yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan usaha dari jasa layanan selanjutnya dapat dirinci antara lain: a. pendapatan usaha rawat jalan; b. pendapatan usaha rawat darurat; dan c. pendapatan usaha rawat inap. 9. Hibah merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau pihak laintanpa adanya kewajiban bagi BLUD RSUD untuk menyerahkan barang/ jasa. 10. Pendapatan dari APBD merupakan pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam bentuk DPA BLUD RSUD. 11. Pendapatan dari APBN merupakan pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.

12. Lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah merupakan pendapatan yang diterima atau diperoleh dari pendapatan lain-lain yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD atau di luar dari jenis pendapatan jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, APBD dan APBN. PENGAKUAN. 13. Pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut:

Pendapatan diakui jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan asset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. 14. Pengakuan pendapatan sesuai dengan sumber pendapatan BLUD RSUD sebagai berikut : a. pendapatan jasa layanan diakui pada saat pelayanan selesai diberikan atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada konsumen/pelanggan; b. pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah, pendapatan hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh BLUD RSUD ; c. pendapatan dari hasil kerjasama diakui pada saat hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya kerjasama yang dilakukan. d. pendapatan dari APBD atau APBN diakui pada saat diterima uang atau asset lainnya dalam bentuk diterbitnya SP2D; e. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diberikan. 15. Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui ketika hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal. Pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi : a. jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal; b. besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh BLUD RSUD; c. tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan d. beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. 16. Pendapatan yang berasal dari kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain : a. KSO, pendapatan bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk lain diakui pada saat menjadi hak BLUD RSUD; dan b. pengendalian bersama operasi/ asset , pendapatan diakui sebesar porsi yang menjadi hak BLUD RSUD PENGUKURAN. 17. Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 18. Pendapatan jasa layanan dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. 19. Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan atau saat terjadi serah terima . 20. Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar nominal jumlah kas yang diterima oleh BLUD RSUD. 21. Pendapatan dari APBD/ APBN dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SPM. 22. Pendapatan dari usaha lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

PENGUNGKAPAN. 23. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah: a. kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pengakuan pendapatan; b. jumlah pendapatan jasa layanan dirinci menurut jenis layanan dan/atau golongan pelanggan; c. jumlah pendapatan hibah dirinci menurut pemberi dan tujuan pemberi hibah;

d. jumlah pendapatan APBD/APBN dirinci menurut rincian obyek pendapatan; dan e. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah dirinci menurut sumber dan jenisnya.


LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN BAGAN AKUN STANDAR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI AKUNTANSI BIAYA

DAFTAR ISI PENDAHULUAN …………………..............…………………………………………......… Tujuan ………………………………….................……………………………………. Ruang Lingkup ………………………………..............……………………………….


DEFINISI ……………………………………………...............……………………......……

5

KLASIFIKASI BIAYA .........................................................................................

6-8

PENGAKUAN ....................................................................................................

9-11

PERLAKUAN AKUNTANSI BIAYA PEMELIHARAAN ...........................................

12

PENGUKURAN .................................................................................................

13

PENGUNGKAPAN .............................................................................................

14

Paragraf-Paragraf Yang Ditulis Dengan Huruf Tebal Dan Miring Adalah Paragraf Kebijakan, Yang Harus Dibaca Dalam Konteks Paragraf-ParagrafPenjelasan Yang Ditulis Dengan Huruf Biasa Dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Dumai. PENDAHULUAN. Tujuan.

1. Tujuan kebijakan akuntansi biaya adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas biaya dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 2. Perlakuan akuntansi biaya mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan biaya. Ruang Lingkup. 3. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi biaya yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. 4. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan BLUD RSUD Dumai. DEFINISI. 5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian: Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya asset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Biaya operasional adalah biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi. Biaya non operasional adalah biaya yang menjadi beban BLUD RSUD baik secara langsung maupun tidak langsung yang timbul di luar kegiatan utama BLUD RSUD . Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Kerugian penjualan asset tetap adalah selisih lebih rendah antara hasil penjualan/ pertukaran dengan nilai buku asset tetap tersebut. Kerugian penurunan nilai merupakan rugi atas penurunan nilai asset tetap berdasarkan selisih dari jumlah tercatat suatu asset dengan jumlah yang dapat diperoleh kembali dari asset tersebut. KLASIFIKASI BIAYA. 6. Biaya BLUD RSUD diklasifikasikan kedalam: a. biaya operasional: 1) biaya layanan; dan 2) biaya umum dan administrasi; b. biaya non operasional: 1) biaya bunga; 2) biaya administrasi bank; 3) biaya kerugian penjualan asset tetap; 4) biaya kerugian penurunan nilai; dan 5) biaya non operasional lain-lain. 7. Biaya layanan merupakan seluruh biaya yang terkait langsung dalam pelayanan kepada masyarakat. Biaya layanan terdiri dari : a. biaya pegawai; b. biaya bahan; c. biaya jasa pelayanan; d. biaya pemeliharaan; e. biaya barang dan jasa; dan f. biaya pelayanan lain-lain. 8. Biaya umum dan administrasi merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk administrasi dan biaya yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan BLUD RSUD. Biaya umum dan administrasi terdiri dari: a. biaya pegawai; b. biaya administrasi kantor; c. biaya pemeliharaan; d. biaya barang dan jasa; e. biaya promosi; dan

f.

biaya umum dan adminstrasi lain-lain

PENGAKUAN. 9. Biaya diakui pada saat timbulnya biaya tersebut sebesar jumlah yang digunakan untuk pelayanan BLUD RSUD, jumlah yang telah dibayar, jumlah yang harus dibayarkan, jumlah yang diestimasi atau sebesar jumlah yang dialokasikan. 10. Beban yang masih harus dibayar, diestimasi atau dialokasikan diakui pada saat penyesuaian di akhir periode pelaporan. 11. Akuntansi biaya disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan biaya tersebut. PERLAKUAN AKUNTANSI BIAYA PEMELIHARAAN. 12. Suatu pengeluaran biaya pemeliharaan akan diperlakukan sebagai biaya modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut: a. manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara: 1) bertambah ekonomis/efisien, 2) bertambah umur ekonomis, 3) bertambah volume, dan/atau 4) bertambah kapasitas produksi, b. nilai rupiah pengeluaran biaya atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material sama dengan atau melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah. PENGUKURAN. 13. Biaya dan kerugian diukur dan dicatat sebesar : a. jumlah kas yang dibayarkan jika sluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan; b. jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang; c. alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan; dan d. jumlah kerugian yang terjadi. PENGUNGKAPAN. 14. BLUD RSUD harus mengungkapkan rincian beban berdasarkan jenisnya dalam catatan atas laporan keuangan.


LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN BAGAN AKUN STANDAR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI AKUNTANSI ASET

DAFTAR ISI PENDAHULUAN ………………………….....………………………………..................... Tujuan ……………………………………………………………………….................. Ruang Lingkup ……………………………………………………………..................

Paragraf 1-3 1 2-3

DEFINISI …............................................................………………….....................

4

KLASIFIKASI ....................................................................................................

5-7

PENGAKUAN ASET ..........................................................................................

8

ASET LANCAR ................................................................................................. Kas Dan Setara Kas .................................................................................... Pengakuan Kas ..................................................................................... Pengukuran Kas ................................................................................... Investasi Jangka Pendek ............................................................................. Pengakuan Investasi Jangka Pendek ..................................................... Pengakuan Hasil Investasi .................................................................... Pengukuran Investasi Jangka Pendek ................................................... Penilaian Investasi Jangka Pendek ........................................................ Pengungkapan Investasi ........................................................................ Piutang ....................................................................................................... Pengakuan Piutang ................................................................................ Pengukuran Piutang .............................................................................. Piutang Lain-Lain ....................................................................................... Persediaan .................................................................................................. Pengakuan Persediaan ........................................................................... Pengukuran Persediaan ......................................................................... Pengungkapan Persediaan ..................................................................... Biaya Dibayar Dimuka................................................................................. Pengakuan Biaya Dibayar Dimuka ......................................................... Pengukuran Biaya Dibayar Dimuka ....................................................... Pengungkapan Biaya Dibayar Dimuka ...................................................

9-59 10-14 13 14 15-25 17-18 19 20-23 24 25 26-36 28-29 30-36 37-38 39-54 44-45 46-53 54 55-59 57 58 59

ASET TIDAK LANCAR ....................................................................................... Investasi Jangka Panjang ............................................................................ Pengakuan Investasi Jangka Panjang ..................................................... Pengukuran Investasi Jangka Panjang ................................................... Penilaian Investasi Jangka Panjang ........................................................ Pelepasan Dan Pemindahan Investasi .................................................... Aset Tetap ................................................................................................... Aset Tetap Bernilai Kecil ........................................................................ Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Treshold) Perolehan Awal Aset Tetap ..................................................................................... Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal..................................................................................... Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap ................................................. Pengakuan Aset Tetap ............................................................................ Pengukuran Aset Tetap .......................................................................... Penilaian Awal Aset Tetap ...................................................................... Perolehan Secara Gabungan .................................................................. Pertukaran Aset (Exchange of Assets) ..................................................... Aset Donasi ............................................................................................ Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures) ..................... Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation) ............................................. Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap (Retirement And Disposal)........... Pengungkapan Aset Tetap ...................................................................... Tanah ......................................................................................................... Pengukuran Tanah ................................................................................ Pengungkapan Tanah ............................................................................ Peralatan dan Mesin ................................................................................... Pengukuran Peralatan Dan Mesin .......................................................... Pengungkapan Peralatan Dan Mesin ...................................................... Gedung Dan Bangunan ............................................................................... Pengukuran Gedung Dan Bangunan ......................................................

60-186 60-62 63-64 65-66 67-69 70-73 74-122 76-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-100 101-102 103-104 105-108 109-113 114-116 117-119 120-122 123-126 125 126 127-129 128 129 130-132 131

Pengungkapan Gedung Dan Bangunan .................................................. Jalan, Jaringan Dan Instalasi ..................................................................... Pengukuran Jalan, Jaringan Dan Instalasi ............................................ Pengungkapan Jalan, Jaringan Dan Instalasi ........................................ Aset Tetap Lainnya ...................................................................................... Pengukuran Aset Tetap Lainnya ............................................................. Pengungkapan Aset Tetap Lainnya ......................................................... Konstruksi Dalam Pengerjaan ..................................................................... Kontrak Konstruksi ................................................................................ Penyatuan Dan Segmentasi Kontrak Konstruksi .................................... Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan .............................................. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan ............................................ Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan ........................................ Aset Lainnya ............................................................................................... Aset KSO .................................................................................................... Pengakuan Dan Pengukuran .................................................................. Penyajian KSO ....................................................................................... Aset Sewaan .............................................................................................. Pengakuan Dan Pengukuran .................................................................. Penyajian .............................................................................................. Aset Tidak Berwujud ...................................................................................

132 133-135 134 135 136-138 137 138 139-163 142-143 144-146 147-149 150-161 162-163 164-186 166 167-173 174 175-182 180 182 183-186

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragrafpenjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Dumai. PENDAHULUAN. Tujuan. 1.

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup. 2.

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan BLUD RSUD Dumai.

3.

Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi aset BLUD RSUD Dumai yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.

DEFINISI. 4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian: Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD RSUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh BLUD RSUD Dumai, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD RSUD Dumai, dan barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLUD RSUD Dumai dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD Dumai atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Masa manfaat adalah: a. periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas BLUD RSUD; atau b. jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas BLUD RSUD. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh BLUD RSUD pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi. Retensi adalah jumlah termin (progress biling) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut. Termin (progress biling) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja. KLASIFIKASI. 5. Aset diklasifikasikan ke dalam: a. aset lancar; b. aset tidak lancar. 6. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika asset tersebut : a. diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal BLUD RSUD; atau b. dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca; atau c. berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. 7. Aset lancar meliputi: a. Kas dan setara kas; b. Investasi Jangka Pendek; c. Piutang; d. Persediaan; e. Biaya Dibayar Dimuka; dan f. Aset Lancar lainnya. Sedangkan aset tidak lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan BLUD RSUD Dumai atau yang digunakan masyarakat umum. Aset tidak lancar diklasifikasikan menjadi: a. investasi jangka panjang; b. aset tetap; c. aset Tidak Berwujud; dan d. aset lainnya.

PENGAKUAN ASET. 8. Aset diakui: a. memenuhi definisi asset; dan b. mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. ASET LANCAR. 9. Aset Lancar terdiri dari: a. kas dan setara kas; b. investasi Jangka Pendek; c. piutang; d. persediaan; e. biaya dibayar dimuka; dan f. aset lancar lainnya. Kas Dan Setara Kas. 10. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kas juga meliputi: a. seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan; dan b. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. 11. Setara Kas (Cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan.Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. 12. Setara kas terdiri dari: a. simpanan di bank dalam bentuk deposito 3 (tiga) bulan atau kurang; dan b. investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid kurang dari 3 (tiga) bulan. Pengakuan Kas. 13. Pengakuan kas: a. kas dan setara kas diakui pada saat diterima oleh BLUD RSUD; b. kas dan setara kas berkurang pada saat digunakan; dan c. kas dan setara kas berkurang pada saat dicadangkan. Pengukuran Kas. 14. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Investasi Jangka Pendek. 15. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan untuk memperoleh pendapatan dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. 16. Investasi jangka pendek terdiri dari: a. deposito lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; b. surat Utang Negara (SUN); dan c. sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan Pengakuan Investasi Jangka Pendek. 17. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria: a. kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh BLUD RSUD Dumai; dan/atau

b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). 18. Penempatan dana sebagai investasi jangka pendek di bank diakui pada saat dilakukan penyerahan dana, pendapatan bunga dari investasi lancer/jangka pendek diakui pada saat timbulnya hak atau tagihan, dan investasi jangka pendek berkurang pada saat menerima pencairan dari bank. Pengakuan Hasil Investasi. 19. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan. Pengukuran Investasi Jangka Pendek. 20. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian maka nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. 21. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. 22. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. 23. Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Penilaian Investasi Jangka Pendek. 24. Penilaian investasi BLUD RSUD Dumai dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Pengungkapan Investasi. 25. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan BLUD RSUD Dumai berkaitan dengan investasi BLUD RSUD Dumai, antara lain: a. jenis-jenis investasi dan jumlah penempatan dana ; b. jenis mata uang; c. tingkat bunga dan jangka waktu rata-rata atau perkelompok; d. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan/atau e. perubahan pos investasi. Piutang. 26. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD RSUD Dumai dan/atau hak BLUD RSUD Dumai yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan atau akibat lainnya yang sah. 27. Piutang menurut sumber terjadinya terdiri dari: a. piutang Pelayanan; yaitu piutang yang timbul karena penyerahan pelayanan (jasa) dalam rangka kegiatan BLUD RSUD , seperti piutang pasien rawat inap dan rawat jalan; dan b. piutang Lain-lain; yaitu piutang yang timbul di luar kegiatan pelayanan medis, seperti piutang karyawan.

Pengakuan Piutang. 28. Piutang pelayanan diakui pada saat seluruh kondisi berikut ini dipenuhi: a. jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal; b. besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh rumah sakit; c. tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan d. biaya yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. 29. Piutang lain-lain diakui pada saat jasa sewa telah diberikan kepada penyewa atau uang pinjaman telah diberikan kepada karyawan. Pengukuran Piutang. 30. Pencatatan Piutang untuk petama kali sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. 31. Penyajian piutang di Neraca dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), sehingga perlu dibentuk penyisihan piutang tak tertagih untuk mencerminkan nilai yang dapat direalisasikan tersebut. 32. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Besarnya penyisihan piutang pada akhir tahun ditentukan sebagai berikut: Umur Piutang Umur 6 < bulan ≤ 12 Umur > 12 bulan

Cadangan Kerugian 50 % (Lima Puluh Persen) 100 % (Seratus Persen)

33. Apabila penyisihan piutang sudah mencapai 100%, maka dapat diusulkan untuk dihapusbukukan. Mekanisme penghapusan piutang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyisihan kerugian piutang ini tidak menggugurkan kewajiban BLUD RSUD untuk memproses penagihan piutang. 34. Piutang pelayanan yang tidak terbayar atas permintaan penjamin (diskon atau potongan tariff) menjadi biaya subsidi pasien. 35. Apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dicadangkan maka selisihnya diakui sebagai biaya penyisihan kerugian pada periode yang bersangkutan. 36. Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka diakui sebagai pendapatan lain-lain. Piutang Lain-Lain. 37. Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lainlain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda. 38. Piutang lain-lain terdiri dari: a. piutang pegawai/karyawan; b. piutang sewa; dan c. piutang lainnya; Persediaan. 39. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD RSUD Dumai, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 40. Persediaan merupakan aset yang berwujud: a. barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan usaha normal BLUD RSUD; b. bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan;dan

c. barang yang tersedia dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam pemberian pelayanan, proses produksi dan mendukung kegiatan administrative. 41. Persediaan terdiri dari: a. persediaan barang farmasi; b. persediaan barang gizi; c. persediaan barang teknik; d. persediaan barang rumah tangga; dan e. persediaan barang lainnya. 42. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, obat, alkes, bahan makanan; barang tak habis pakai seperti komponen peralatan teknis, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. 43. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan: Persediaan usang/rusak masih tercatat di Daftar Persediaan tetapi dengan nilai NOL dan diungkapkan dalam penjelasan pos Persediaan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa munculnya pengakuan persediaan dilakukan melalui jurnal penyesuaian pada akhir tahun anggaran pada saat akan disusun Neraca dan pengukurannya didasarkan atas penghitungan saldo fisik persediaan. Persediaan usang/rusak tersebut akan dihapusbukukan dari Daftar Persediaan setelah disetujuinya usulan penghapusbukuan. Adapun mekanisme penghapusbukuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengakuan Persediaan. 44. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh BLUD RSUD Dumai dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 45. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname). Pengukuran Persediaan. 46. Persediaan diukur berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (the lower of cost and net realizable value). 47. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipakai atau dijual. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. 48. Biaya perolehan persediaan tidak termasuk: a. jumlah pemborosan bahan, upah, atau biaya produksi lainnya yang tidak normal; b. biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum dilanjutkan pada tahap produksi berikutnya; c. biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan sumbangan untuk membuat persediaan berada dalam lokasi dan kondisi sekarang; dan/atau d. biaya penjualan. 49. Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh (metode FIFO/First In First Out). Nilai perolehan terakhir tersebut akan menjadi harga satuan yang akan dipergunakan untuk menghitung keseluruhan saldo persediaan yang ada. 50. Apabila nilai wajar persediaan lebih rendah daripada biaya perolehan, maka diakui sebagai kerugian penurunan nilai yang dilaporkan dalam laporan operasional. 51. Biaya persediaan untuk barang yang lazimnya tidak dapat diganti dengan barang lain dan barang serta jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biaya masingmasing.

52. Jika barang dalam persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai biaya pada periode dimana pendapatan atas penjualan tersebut diakui. 53. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai biaya pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto harus diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah biaya persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut. Pengungkapan Persediaan. 54. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut: a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan c. kondisi persediaan. Biaya Dibayar Dimuka. 55. Biaya dibayar dimuka adalah pembayaran biaya dimuka yang manfaatnya akan digunakan untuk satu periode atau lebih kegiatan BLUD RSUD di massa yang akan datang. Akun ini terjadi dalam hal terdapat perikatan antara BLUD RSUD Dumai dengan pihak ketiga, yaitu penyedia jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana BLUD RSUD Dumai harus melakukan pembayaran terlebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Biaya Dibayar Dimuka. 56. Biaya dibayar dimuka antara lain terdiri: a. premi asuransi; dan b. sewa dibayar dimuka. Pengakuan Biaya Dibayar Dimuka. 57. Biaya dibayar dimuka diakui pada saat pengeluaran uang tetapi jasa/prestasi belum diterima. Biaya dibayar dimuka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu penggunaan. Pengukuran Biaya Dibayar Dimuka. 58. Biaya dibayar dimuka dicatat sebesar jumlah yang dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, biaya dibayar dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa/manfaat atau setaranya yang belum diserahkan oleh pihak ketiga kepada BLUD RSUD sampai dengan tanggal neraca. Pengungkapan Biaya Dibayar Dimuka. 59. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: a. nilai perjanjian b. rincian biaya dibayar dimuka; dan c. jangka waktu dan pembebanan tiap periode pelaporan. ASET TIDAK LANCAR. Investasi Jangka Panjang. 60. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

61. BLUD RSUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Walikota. 62. Investasi jangka panjang BLUD RSUD antara lain: a. penyertaan modal; b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan. Pengakuan Investasi Jangka Panjang. 63. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria: a. kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). 64. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran investasi dan diakui sebagai asset berupa Investasi jangka Panjang. Pengukuran Investasi Jangka Panjang. 65. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. 66. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset BLUD RSUD Dumai, maka nilai investasi yang diperoleh BLUD RSUD Dumai adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Catatan: Pada dasarnya tidak ada keuntungan atau kerugian yang akan diakui untuk transaksi perolehan investasi jangka panjang yang berasal dari pertukaran aset. Dengan demikian, nilai awal investasi jangka panjang dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas. Pengecualian, jika diketahui bahwa nilai awal investasi jangka panjang tersebut lebih rendah dari nilai aset yang ditukar maka nilai awal investasi dicatat sebesar nilai wajarnya dan diungkapkan adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Penilaian Investasi Jangka Panjang. 67. Penilaian investasi BLUD RSUD Dumai dilakukan dengan tiga metode, yaitu: a. Metode Biaya; Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima BLUD RSUD Dumai dan tidak mempengaruhi besarnya akun investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. b. Metode Ekuitas; Dengan menggunakan metode ekuitas, BLUD RSUD Dumai mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi BLUD RSUD Dumai setelah tanggal perolehan. Selanjutnya nilai investasi BLUD RSUD Dumai pada akhir tahun setelah perolehan dicatat sebesar nilai ekuitas (kekayaan bersih) dari perusahaan investee dikalikan dengan persentase kepemilikan BLUD RSUD Dumai (dicatat secara proporsional sesuai dengan tingkat kepemilikan pemda terhadap perusahaan investee). Bagian laba yang diterima BLUD RSUD Dumai akan mengurangi nilai investasi BLUD RSUD Dumai dan dilaporkan sebagai pendapatan investasi. Bagian laba dalam bentuk deviden saham yang diterima BLUD RSUD Dumai tidak mengurangi nilai investasi BLUD RSUD Dumai dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi BLUD RSUD Dumai, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan; Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. 68. Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut: a. kepemilikan kurang dari 20 % (dua puluh persen) menggunakan metode biaya; b. kepemilikan 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20 % (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; c. kepemilikan lebih dari 50 % (lima puluh persen) menggunakan metode ekuitas; d. kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. 69. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain: a. kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris; b. kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee; dan c. kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi. Pelepasan Dan Pemindahan Investasi. 70. Pelepasan investasi BLUD RSUD Dumai dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan BLUD RSUD Dumai dan lain sebagainya. 71. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan investasi. 72. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki BLUD RSUD Dumai dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh BLUD RSUD Dumai. 73. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi jangka panjang menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya. Aset Tetap. 74. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD Dumai atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 75. Aset Tetap antara lain meliputi: a. tanah; b. peralatan dan mesin; c. gedung dan bangunan; d. jalan, jaringan dan instalasi; e. aset tetap lainnya; dan f. konstruksi dalam pengerjaan. Aset Tetap Bernilai Kecil. 76. Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar. Aset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dibebankan sebagai biaya pada saat perolehan. 77. Walikota menetapkan batas untuk pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap dan pengeluaran yang harus dibebankan sebagai biaya.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Threshold) Perolehan Awal Aset Tetap. 78. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. 79. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi. 80. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin; Jalan, Jaringan dan Instalasi; serta Aset Tetap Lainnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Sementara ketentuan tersebut belum ada, maka dapat mengacu pedoman sebagai berikut : a. tanah dengan nilai Rp 1,- (satu rupiah); b. alat medis dan alat angkutan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); c. peralatan non medis dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat medis sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); d. jalan, jaringan dan instalasi dengan nilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); kecuali untuk perolehan jalan, jaringan dan instalasi yang diperoleh melalui hibah dan/atau rampasan yang tidak diketahui nilai perolehan atau nilai wajarnya, maka diberikan nlai Rp.1,- (satu rupiah). e. aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan f. aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah). 81. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi (Gedung dan Bangunan) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Catatan: Adanya batasan kapitalisasi akan membawa konsekuensi bagi BLUD RSUD untuk melakukan koreksi pencatatan jika tidak memenuhi batasan kapitalisasi tersebut maka aset tetap tersebut akan dipindahkan dari Daftar Aset Intra Comptable menjadi Daftar Aset Tetap/Inventaris Extra Comptable. Proses pemindahan dari Daftar Intra Compatble ke Daftar Extra Compatable akan disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD). Pengaturan lebih lanjut atas perubahan kebijakan akuntansi pengakuan aset ini akan diatur lebih lanjut oleh PPKD dan atau Kepala Daerah. Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal. 82. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap. 83. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai aset tetap yang dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Ekuitas Dana Investasi-Diinvestasikan pada Aset Tetap. Penyusutan dihitung dari kondisi awal tahun anggaran (atau penyusutan dikenakan atas saldo aset tetap per 1 Januari). Pencatatan penyusutan akan dilakukan pada akhir tahun anggaran pada saat akan menyusun Neraca. 84. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Dumai. Sementara ketentuan tersebut belum ada, maka dapat mengacu pedoman sebagai berikut: a. peralatan dan mesin diklasifikasikan menjadi 5 (lima) kelompok dengan penyusutan per tahun sebagai berikut: 1) kelompok 1 (satu), masa manfaat 4 (empat) tahun, disusutkan 25 % (dua puluh lima persen) per-tahun;

2) kelompok 2 (dua), masa manfaat 5 (lima) tahun, disusutkan 20 % (dua puluh persen) per-tahun; 3) kelompok 3 (tiga), masa manfaat 7 (tujuh) tahun, disusutkan 14,29 % (empat belas koma dua sembilan persen) per-tahun; 4) kelompok 4 (empat), masa manfaat 8 (delapan) tahun, disusutkan 12,50% per-tahun; dan 5) kelompok 5 (lima), masa manfaat 10 (sepuluh) tahun, disusutkan 10,00% per-tahun; b. Gedung dan Bangunan diklasifikasikan menjadi 2 kelompok dengan penyusutan per tahun sebagai berikut: 1) kelompok 1 (satu), masa manfaat 40 (empat puluh) tahun, disusutkan 2,5 % (dua koma lima persen) per-tahun; 2) kelompok 2 (dua), masa manfaat 50 (lima puluh) tahun, disusutkan 2 % (dua persen) per-tahun; c. jalan, irigasi dan jaringan diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok dengan penyusutan per tahun sebagai berikut: 1) kelompok 1 (satu), masa manfaat 10 (sepuluh) tahun, disusutkan 10 % pertahun; 2) kelompok 2 (dua), masa manfaat 20 (dua puluh) tahun, disusutkan 5 % per-tahun; 3) kelompok 3 (tiga), masa manfaat 30 (tiga puluh) tahun, disusutkan 3,33 % per-tahun; 4) kelompok 4 (empat), masa manfaat 40 (empat puluh) tahun, disusutkan 2,5 % per-tahun. Pengelompokan Aset Tetap Tersebut Dirinci Dalam Keputusan Pemimpin BLUD RSUD Kota Dumai. 85. Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak disusutkan. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap. 86. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (maintenance), penambahan (additions), penggantian (replacement) atau perbaikan (repairs). 87. Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal (capital expenditures) dan pengeluaran pendapatan (revenue expenditures). 88. Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal. 89. Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh mengenai pengeluaran-pengeluaran yang akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran. Pengakuan Aset Tetap. 90. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; e. nilai perolehan memenuhi ketentuan batas minimal kapitalisasi. 91. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh BLUD RSUD Dumai dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. 92. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

93. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang), maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan pengalihan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. Apabila aset tetap tanah dan kendaraan yang kepemilikannya masih dalam proses pengurusan administrasi tetapi aset tetap tersebut telah dimanfaatkan/dioperasikan maka aset tersebut akan dicatat sebagai aset tetap dan diberikan penjelasan secukupnya dalam catatan atas laporan keuangan terkait status kepemilikan tersebut. Pengukuran Aset Tetap. 94. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 95. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. 96. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. 97. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: a. biaya persiapan tempat; b. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost); c. biaya pemasangan (installation cost); d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; e. biaya konstruksi; dan/atau f. biaya kepanitiaan. Penilaian Awal Aset Tetap. 98.

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

99.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

100. Suatu aset tetap mungkin diterima BLUD RSUD Dumai sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke BLUD RSUD Dumai oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan BLUD RSUD Dumai untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Untuk hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh. Perolehan Secara Gabungan. 101. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

102. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan. Pertukaran Aset (Exchange of Assets). 103. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. 104. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas. Aset Donasi. 105. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. 106. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit BLUD RSUD Dumai tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. Bila penyerahan aset tetap tersebut telah dilakukan dengan berita acara serah terima namun bukti kepemilikannya belum ada dan aset tetap tersebut telah dimanfaatkan/dioperasikan oleh BLUD RSUD Dumai maka atas aset tetap tersebut dicatat sebagai Aset Tetap dan diberikan penjelasan secukupnya dalam catatan atas laporan keuangan terkait status kepemilikan tersebut. 107. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada BLUD RSUD Dumai. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk BLUD RSUD Dumai dengan persyaratan kewajibannya kepada BLUD RSUD Dumai telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. 108. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan BLUD RSUD Dumai; dan disajikan di Neraca sesuai dengan aset donasi yang diterima dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures). 109. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

110. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk memperindah atau mempercantik suatu aset tetap. 111. Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. 112. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap per unit untuk pengeluaran setelah perolehan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Sementara ketentuan tersebut belum ada maka dapat mengacu pedoman sebagai berikut : a. konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau 10 % (sepuluh persen) dari nilai perolehan awal (initial cost), nilai mana yang paling tinggi; b. peralatan dan mesin berupa alat-alat medis dan angkutan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau 10 % (sepuluh persen) dari nilai perolehan awal (initial cost), nilai mana yang paling tinggi; c. peralatan non medis sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau 20 % (dua puluh persen) dari nilai perolehan awal (initial cost), nilai mana yang paling tinggi; d. aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau 10 % )sepuluh persen dari nilai perolehan awal (initial cost), nilai mana yang paling tinggi; dan/atau e. aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau 10 % (sepuluh persen) dari nilai perolehan awal (initial cost), nilai mana yang paling tinggi. 113. Batasan jumlah biaya dikapitalisasi (capitalization thresholds) yang ditetapkan BLUD RSUD Dumai didasarkan atas pertimbangan kondisi keuangan dan operasionalnya. Apabila telah terbentuk, maka batasan jumlah biaya dikapitalisasi tersebut harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan : Pengaturan lebih lanjut atas batasan nilai kapitalisasi pengeluaran setelah harga perolehan ini akan diatur lebih lanjut oleh PPKD dan atau Kepala Daerah. Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation). 114. Pada prinsipnya, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. 115. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi BLUD RSUD Dumai menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Apabila akan dilakukan penilaian kembali maka mekanisme penilaian kembali dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 116. Dalam hal terjadi penilaian kembali, laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam Ekuitas Dana. Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap (Retirement And Disposal). 117. Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.

118. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 119. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif BLUD RSUD Dumai tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Catatan Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaannya harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya dengan nilai sebagai berikut: a. sebesar nilai tercatat jika pada saat dihentikan pemanfaatannya aset tetap tersebut sebenarnya masih dapat beroperasi/bermanfaat dan memiliki nilai buku; atau b. nihil/nol jika pada saat dihentikan pemanfaatannya aset tetap tersebut tidak memiliki manfaat lagi/tidak dapat beroperasi lagi walaupun masih memiliki nilai buku. Apabila akan dihapusbukukan maka mekanisme penghapusan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengungkapan Aset Tetap. 120. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut: a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); b. rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: 1) penambahan; 2) rugi penurunan nilai yang diakui pada laporan aktivitas; 3) rugi penurunan nilai yang dijurnal balik dalam laporan aktivitas; 4) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai ( jika ada); dan/atau 5) mutasi aset tetap lainnya. c. informasi penyusutan, meliputi: 1) nilai penyusutan; 2) metode penyusutan yang digunakan; 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan/atau 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. 121. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: a. eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; b. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; c. jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan/atau d. jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. 122. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan: a. dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap; b. tanggal efektif penilaian kembali; c. jika ada, nama penilai independen; d. hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan e. nilai tercatat setiap jenis aset tetap. Tanah. 123. Tanah yang dikelompokan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional BLUD RSUD Dumai dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan. 124. Tidak seperti institusi nonpemerintah, BLUD RSUD Dumai tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, BLUD RSUD Dumai tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

Pengukuran Tanah. 125. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Pengungkapan Tanah. 126. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada. Peralatan Dan Mesin. 127. Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat medis; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur;; alat kantor dan rumah tangga; komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium;; komputer;; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Pengukuran Peralatan Dan Mesin. 128. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Pengungkapan Peralatan Dan Mesin. 129. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada. Gedung Dan Bangunan. 130. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional BLUD RSUD dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain: bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Pengukuran Gedung Dan Bangunan. 131. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Pengungkapan Gedung Dan Bangunan. 132. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada. Jalan, Jaringan Dan Instalasi. 133. Jalan, jaringan, dan instalasi mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi: jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

Pengukuran Jalan, Jaringan Dan Instalasi. 134. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai. Pengungkapan Jalan, Jaringan Dan Instalasi. 135. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, jaringan, dan instalasi yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, jaringan, dan instalasi apabila ada. Aset Tetap Lainnya. 136. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional BLUD RSUD dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi: koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Catatan : Untuk nilai perolehan awal aset tetap buku dan sejenisnya (dimana barang tersebut memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan namun nilai per unitnya dibawah batas nilai kapitalisasi) maka tetap dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa (bukan belanja modal) dan atas realisasinya tidak akan menambah aset tetap namun barang-barang tersebut akan dicatat dalam Daftar Extra Comptable. Pengukuran Aset Tetap Lainnya. 137. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Pengungkapan Aset Tetap Lainnya. 138. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada. Konstruksi Dalam Pengerjaan. 139. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. 140. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. 141. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya. Kontrak Konstruksi. 142. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. 143. Kontrak konstruksi dapat meliputi: a. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur; b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;

langsung

dengan

c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering; dan/atau d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan. Penyatuan Dan Segmentasi Kontrak Konstruksi. 144. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi. 145. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi: a. proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset; b. setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan c. biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan. 146. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika: a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan. 147. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika: a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Catatan : Perlakuan terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang belum ada rencana penyelesaian pada tahun anggaran berikutnya (ditandai dengan tidak dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya) maka atas KDP tersebut tetap dicatat sebagai kelompok Aset Tetap-KDP dan atas kondisi tersebut harus diungkapkan dalam penjelasan pos Aset Tetap-KDP. Pengecualian jika telah terdapat putusan bahwa KDP tersebut tidak akan dilanjutkan kembali (dianggap proyek gagal) maka atas Aset Tetap-KDP tersebut akan dipindahkan ke Aset Lainlain. 148. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional BLUD RSUD Dumai atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. 149. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi: a. konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan b. dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan. 150. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

151. Nilai konstruksi dalam pengerjaan yang dikerjakan secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dikeluarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan. 152. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi antara lain: a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; b. biaya tidak langsung yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan c. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. 153. Contoh biaya langsung konstruksi dengan swakelola antara lain: a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi; c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi; d. biaya penyewaan sarana dan peralatan; atau e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi. 154. Contoh biaya tidak langsung yang dapat diatribusikan ke konstruksi dengan swakelola antara lain: a. asuransi, misalnya asuransi kebakaran; dan b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu. 155. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi: a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanan kontrak konstruksi. 156. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. 157. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. 158. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. 159. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. 160. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. 161. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan. Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan. 162. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi: a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;

b. c. d. e.

nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya; jumlah biaya yang telah dikeluarkan; uang muka kerja yang diberikan; dan retensi.

163. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi. Aset Lainnya. 164. Aset lainnya adalah aset BLUD RSUD Dumai yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. 165. Aset Lainnya terdiri dari: a. aset Kerjasama Operasi (KSO); b. aset sewaan; c. aset tidak berwujud; d. aset lain-lain. Aset Kerjasama Operasi (Aset KSO). 166. Aset KSO adalah asset tetap menyelenggarakan kegiatan KSO.

yang

dibangun

atau

digunakan

untuk

Pengakuan Dan Pengukuran. 167. Aset yang diserahkan pemilik asset untuk diusahakan dalam perjanjian KSO harus dicatat oleh pemilik asset sebagai asset KSO sebesar biaya perolehannya. 168. Dana yang ditanamkan pemilik asset dalam KSO dicatat sebagai penyertaan KSO. Di sisi lain investor mencatat dana yang diterima ini dalam penyertaan KSO oleh pemilik asset sebagai kewajiban. 169. Asset KSO yang dibangun dengan didanai oleh investor harus dicatat oleh pihak yang mengelola asset KSO tersebut, dalam hal yang mengelola adalah salah satu dari investor atau pemilik asset. 170. Asset KSO harus dicatat sebesar biaya perolehannya atau biaya pembangunan yang tercantum dalam perjanjian KSO, atau sebesar nilai wajar, dipilih yang paling objektif atau berdaya uji. 171. Investor mencatat penyerahan asset KSO kepada pemilik asset di akhir masa konsesi dengan menghapus seluruh akun yang timbul berkaitan dengan KSO yang bersangkutan. Pemilik asset pada sisi lain mencatat penyerahan ini sebagai asset dengan mengkredit penghasilan KSO apabila memiliki kepastian tentang adanya manfaat ekonomi dari asset tersebut atau mengkredit penghasilan tangguhan (deferred income) apabila tidak memiliki kepastian yang cukup tentang manfaat ekonomi dari asset tersebut. 172. Bila investor melakukan penyerahan asset KSO kepada pemilik asset untuk dioperasikan pada saat asset KSO selesai dibangun, penyerahan ini harus dicatat sebagai hak bagi pendapatan atau penghasilan KSO. Penerimaan kas atau hak atas pendapatan /penghasilan secara periodic dari bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk lain yang timbul dari KSO ini diakui sebagai pendapatan KSO. 173. Dari transaksi di atas, pemilik asset mencatat penyerahan asset tersebut dalam akun asset KSO dengan mengkredit akun kewajiban jangka panjang KSO. Pembayaran periodic kepada investor karena adanya perjanjian KSO ini dicatat sebagai pelunasan Utang beserta bunga dan biaya atau penghasilan KSO. Penyajian KSO. 174. Aset yang berada dalam KSO ini disajikan terpisah dari Aset Tetap sebagai Aset Kerjasama Operasi.

Aset Sewaan. 175. Asset sewaan (leased asset) adalah asset yang diperoleh melalui perjanjian sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. 176. Sewa pembiayaan (finance lease) adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu asset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan. 177. Sewa operasi (operating lease) adalah sewa selain sewa pembiayaan. 178. Aset tetap dapat diperoleh dari transaksi sewa (lease) secara capital lease, sedangkan jika dilakukan dengan operating lease tidak dicatat sebagai asset tetap. 179. Klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Contoh dari situasi yang individual atau gabungan dalam kondisi normal yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah: a. sewa mengalihkan kepemilikan asset kepada lessee (penyewa) pada akhir massa sewa; b. lesse mempunyai opsi untuk membeli asset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dapat dilaksanakan; c. masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomi asset meskipun hak milik tidak dialihkan; d. pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaransewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar asset sewaan; dan e. asset sewaan bersifat khusus dan dimana hanya lessee yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material f. jika lessee dapat membatalkan sewa maka rugi lessor (yang menyewakan) yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh lessee; dan/atau g. laba rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada lessee; dan h. Lessee memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai sewa yang secara substansial lebih rendah dari nilai pasar sewa. Pengakuan Dan Pengukuran. 180. Pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai asset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar asset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jikanilai kini lebih rendah dari nilai wajar. 181. Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodic yang konstan atas saldo kewajiban. Penyajian. 182. Aset yang diperoleh dengan cara sewa pembiayaan disajikan sebagai asset sewa dalam kelompok asset lainnya. Aset Tidak Berwujud. 183. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah: hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh BLUD RSUD Dumai. 184. Asset tidak berwujud memiliki karakteristik sebagai berikut : a. dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik; b. adanya pengendalian sumber daya; dan c. adanya manfaat ekonomis di masa depan.

185. Aset tidak berwujud meliputi: a. software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun; b. lisensi dan franchise; Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. c. hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya; Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan; Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya; dan d. hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud. 186. Hasil dari realisasi belanja yang memenuhi kriteria aset tidak berwujud dikapitalisasi jika nilainya memenuhi ketentuan yang diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Kepala Daerah. Sementara ketentuan tersebut belum ada maka pedoman nilai yang dikapitalisasi adalah di atas Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah).


LAMPIRAN X PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN BAGAN AKUN STANDAR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI AKUNTANSI KEWAJIBAN DAFTAR ISI Paragraf PENDAHULUAN …………………….............................……………………………………. Tujuan …………………………………………………….....................…………………. Ruang Lingkup ………………………………………………………….........................

1–2 1 2

DEFINISI …………………………………………………………………...............................

3

KLASIFIKASI KEWAJIBAN ...................................................................................

4

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK ........................................................................... Pengakuan ................................................................................................... Pengukuran .................................................................................................. Penyajian .....................................................................................................

5-20 7-15 16-19 20

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG .........................................................................

21-22

PENGAKUAN KEWAJIBAN ...................................................................................

23

PENGUKURAN KEWAJIBAN ................................................................................

24

PENYAJIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG.......................................................

25-26

PENGUNGKAPAN ................................................................................................

27

TUNGGAKAN ......................................................................................................

28-31

Paragraf-Paragraf Yang Ditulis Dengan Huruf Tebal Dan Miring Adalah Paragraf Kebijakan, Yang Harus Dibaca Dalam Konteks Paragraf-ParagrafPenjelasan Yang Ditulis Dengan Huruf Biasa Dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Dumai. PENDAHULUAN. Tujuan. 1. Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian terhadap kewajiban. Ruang Lingkup. 2. Kebijakan ini diterapkan untuk seluruh unit BLUD RSUD Dumai yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. DEFINISI. 3. Kewajiban adalah utang BLUD RSUD masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD RSUD Dumai. KLASIFIKASI KEWAJIBAN. 4. Dalam Neraca BLUD RSUD Dumai, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK. 5. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika: a. diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus operasional BLUD RSUD; atau b. jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.

normal

6. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari: a. utang usaha, yaitu kewajiban yang timbul karena pengadaan material, investasi dan penerimaan jasa untuk pelaksanaan kegiatan BLUD RSUD. b. uang muka pasien, yaitu uang yang diterima dari pasien sebagai pembayaran dimuka untuk beban perawatannya. c. pendapatan diterima dimuka, yaitu penerimaan uang dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLUD RSUD belum memberikan manfaat ekonomis jasa tersebut kepada pihak ketiga. d. beban yang masih harus dibayar, yaitu beban-beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar termasuk bagian beban /bunga yang telah diakui sampai tanggal neraca tetapi beban keseluruhan belum jatuh tempo. e. utang pajak/perhitungan fihak ketiga yaitu kewajiban yang timbul karena pungutan sebagai wajib pungut pajak atau pungutan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; f. klaim dari pasien yang telah disahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. utang bunga; h. bagian lancar utang jangka panjang, yaitu bagian dari utang jangka panjang yang telah jatuh tempo dalam periode berjalan atau akan dilunasi kurang dari satu tahun; dan i. kewajiban jangka pendek lainnya. Pengakuan. 7. Pengakuan Utang Usaha diakui pada saat: a. BLUD RSUD Dumai memiliki/ menerima hak atas barangdan jasa dan mengendalikan sumber daya ekonomi (barang dan jasa) yang bersangkutan; dan

b. timbulnya kewajiban BLUD RSUD untuk membayar atau menyerahkan sumber daya ekonomi lain yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun yang dibuktikan dengan terbitnya berita acara penerimaan barang atau dokumen yang sejenis. 8. Uang muka pasien diakui pada saat diterimanya uang dari pasien dan BLUD RSUD belum memberikan jasa pelayanannya kepada pasien. 9. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat diterimanya uang dari pihak ketiga dan BLUD RSUD belum menyerahkan /memberikan manfaat ekonomisnya kepada pihak ketiga tersebut. Catatan : Pada saat awal penerimaan pendapatan dimuka tersebut dicatat seluruhnya sebagai pendapatan. Akun Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah, dan pencatatan yang dilakukan merupakan jurnal korekasi pada tanggal pelaporan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca. Penerimaan yang diterima dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca.Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pada awal tahun berikutnya, terhadap jurnal penyesuaian di atas perlu dilakukan jurnal balik (reversing entries). 10. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh BLUD RSUD Dumai kepada pihak lain. Catatan: Pada saat awal penerimaan pendapatan dimuka tersebut dicatat seluruhnya sebagai pendapatan. Akun Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima BLUD RSUD dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari BLUD RSUD, dan pencatatan yang dilakukan merupakan jurnal korekasi pada tanggal pelaporan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh BLUD RSUD kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca. Penerimaan yang diterima dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 11. Pada awal tahun berikutnya, terhadap jurnal penyesuaian di atas perlu dilakukan jurnal balik (reversing entries). 12. Beban yang masih harus dibayar diakui pada saat BLUD RSUD telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain tetapi BLUD RSUD belum melunasi pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima tersebut sampai dengan akhir tahun buku dan tidak melebihi masa satu tahun yang akan datang. 13. Beban yang masih harus dibayar antara lain tagihan langganan listrik, telpon, air, gas, tagihan pihak ketiga yang telah menyelesaikan pekerjaannya sesuai SPK tetapi belum jatuh tempo. 14. Utang pajak diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan BLUD RSUD untuk membayar pajak kepada Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 15. Utang lain-lain yang berasal dari utang jangka panjang diakui pada saat utang tersebut segera jatuh tempo pada periode berjalan atau kurang dari 1 (satu) tahun. Pengukuran. 16. Kewajiban jangka pendek dinilai sebesar jumlah rupiah atau nilai tunai sumber daya ekonomi yang harus diserahkan pada pihak lain atau sebesar utang jangka pendek baru yang timbul untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. 17. Utang usaha dinilai sebesar jumlah rupiah atau nilai tunai sumber daya ekonomi yang harus diserahkan kepada pihak lain untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Utang usaha berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau pelunasan oleh BLUD RSUD.

18. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. 19. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan BLUD RSUD Dumai harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Penyajian. 20. Kewajiban jangka pendek disajikan dalam neraca menurut jenisnya dan sesuai dengan urutan likuiditasnya (urutan jatuh temponya). KEWAJIBAN JANGKA PANJANG. 21. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban BLUD RSUD Dumai kepada pihak lain yang timbul karena peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan dengan mengorbankan sumber daya BLUD RSUD di masa datang, yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. 22. Kewajiban Jangka Panjang antara lain terdiri dari: a. Kredit Investasi; dan b. Pinjaman jangka panjang dar bank atau lembaga keuangan lainnya. PENGAKUAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG. 23. Kewajiban jangka panjang diakui pada saat BLUD RSUD mencairkan dana kewajiban jangka panjang tersebut dari pihak pemberi pinjaman. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. PENGUKURAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG. 24. Kewajiban jangka panjang diukur sebesar jumlah dana hasil pencairan yang diperoleh ditambah biaya transaksi. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. PENYAJIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG. 25. Kewajiban jangka panjang disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi (sisa utang yang belum dibayar ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi). 26. Kewajiban jangka panjang yang segera jatuh tempo direklasifikasikan ke kewajiban jangka pendek. PENGUNGKAPAN. 27. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: a. jumlah rincian jenis kewajiban jangka panjang; b. karakteristik umum setiap kewajiban jangka panjang termasuk informasi tingkat bunga dan nama pemberi pinjaman; c. jangka waktu pinjaman, tanggal jatuh tempo, jadual angsuran dan jaminan pinjaman; dan d. hal-hal penting lainnya misalnya persyaratan kredit yang tidak dapat dipenuhi. TUNGGAKAN. 28. Jumlah tunggakan atas pinjaman BLUD RSUD Dumai harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (Aging Schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

29. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun RSUD Dumai tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya jadwal. Beberapa jenis utang BLUD RSUD Dumai mungkin mempunyai saat jatuh sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan melakukan pembayaran kepada kreditur.

BLUD sesuai tempo untuk

30. Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (face) laporan keuangan. Namun informasi tunggakan BLUD RSUD Dumai menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas satu entitas. 31. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.


LAMPIRAN XI PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN BAGAN AKUN STANDAR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI AKUNTANSI EKUITAS DAFTAR ISI PENDAHULUAN ……………………………………………....................………………… Tujuan ………………………………………………………………….....................…. Ruang Lingkup ……………………………………………………………..................

Paragraf 1-2 1 2

DEFINISI …………………………………………………………………….....................…

3

KLASIFIKASI ....................................................................................................

4-9

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN EKUITAS ....................................................

10-14

PENYAJIAN ....................................................................................................

15

PENGUNGKAPAN .............................................................................................

16

Paragraf-Paragraf Yang Ditulis Dengan Huruf Tebal Dan Miring Adalah Paragraf Kebijakan, Yang Harus Dibaca Dalam Konteks Paragraf-ParagrafPenjelasan Yang Ditulis Dengan Huruf Biasa Dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Dumai. PENDAHULUAN. Tujuan. 1. Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas BLUD RSUD adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas BLUD RSUD dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ruang Lingkup. 2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan BLUD RSUD. DEFINISI. 3. Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD RSUD Dumai yang merupakan hak residual atas aset BLUD RSUD setelah dikurangi kewajiban BLUD RSUD Dumai. KLASIFIKASI. 4. Ekuitas diklasifikasikan ke dalam: a. ekuitas Tidak Terikat, termasuk di dalamnya ekuitas awal, surplus dan deficit tahun lalu dan surplus dan deficit tahun berjalan; b. ekuitas Terikat Temporer; c. ekuitas Terikat Permanen; dan d. ekuitas donasi. 5. Ekuitas Awal adalah hak residual awal BLUD RSUD yang merupakan selisih asset dan kewajiban pada saat pertama kali BLUD RSUD Dumai ditetapkan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu. 6. Surplus dan Defisit Tahun Lalu adalah akumulasi surplus dan deficit pada periode sebelumnya. 7. Surplus dan Defisit Tahun Berjalan adalah selisih antara pendapatan dengan biaya pada tahun berjalan. 8. Ekuitas Terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemerintah. 9. Ekuitas Donasi adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain berupa sumbangan/hibah, bersifat tidak mengikat. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN EKUITAS. 10. Ekuitas awal diakui pada saat ditetapkannya nilai kekayaan BLUD oleh pejabat yang berwenang. 11. Ekuitas terikat diakui sebesar jumlah sumber daya yang penggunaanya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemerintah. 12. Surplus/ deficit tahun sebelumnya diakui sebesar jumlah akumulasi surplus/ deficit dari tahun-tahun anggaran sebelumnya. 13. Surplus/ deficit tahun berjalan diakui sebesar surplus/deficit tahun anggaran berjalan. 14. Ekuitas donasi diakui sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. PENYAJIAN. 15. Ekuitas disajikan dalam neraca di sisi kredit setelah Kewajiban. Ekuitas disajikan sebesar saldo ekuitasnya kemudian dirinci sesuai jenis ekuitas.

PENGUNGKAPAN. 16. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain informasi mengenai sifat ekuitas.


LAMPIRAN XII PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN BAGAN AKUN STANDAR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI KOREKSI KESALAHAN DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAFTAR ISI PENDAHULUAN ………………....................……………………………………………… Tujuan ……………………………………….................………………………………. Ruang Lingkup …………………………………………..............…………………….

Paragraf 1-3 1 2-3

DEFINISI ………………………………………………………………….....................……

4

KOREKSI KESALAHAN .....................................................................................

5-23

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI ............................................................

24-29

Paragraf-Paragraf Yang Ditulis Dengan Huruf Tebal Dan Miring Adalah Paragraf Kebijakan, Yang Harus Dibaca Dalam Konteks Paragraf-ParagrafPenjelasan Yang Ditulis Dengan Huruf Biasa Dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Dumai. PENDAHULUAN. Tujuan. 1. Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi. Ruang Lingkup. 2. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi. 3. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi /pelaporan BLUD RSUD Dumai dalam menyusun laporan keuangan. DEFINISI. 4. Berikut istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian: Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,aturan aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. KOREKSI KESALAHAN. 5. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian. 6. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. 7. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. 8. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis: a. kesalahan yang tidak berulang; dan b. kesalahan yang berulang dan sistemik. 9. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis: a. kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; b. kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. 10. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. 11. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

12. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. 13. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun beban dari periode yang bersangkutan. 14. Koreksi kesalahan atas perolehan asset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun asset bersangkutan. 15. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi asset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. 16. Koreksi kesalaan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. 17. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan. 18. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah. 19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan akun-akun neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. 20. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana disebutkan pada paragraf 19 adalah pengeluaran untuk membeli peralatan dan mesin (aset tetap) dilaporkan sebagai instalasi dan jaringan. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun instalasi dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. 21. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 10 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadinya pada akun-akun yang terkait. 22. Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periodeperiode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan. 23. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI. 24. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. 25. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan beberapa contoh perubahan kebijakan akuntansi.

26. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. 27. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut: a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. 28. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi. 29. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.


LAMPIRAN XIII PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN BAGAN AKUN STANDAR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI DAFTAR ISI Paragraf PENDAHULUAN …......................…………………………………………………………… Tujuan ……………………………...................…………………………………………. Ruang Lingkup …………………………………................…………………………….

1-3 1 2-3

DEFINISI …………………………………………………………….......................…………

4

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN ........................................

5-7

ENTITAS PELAPORAN .......................................................................................

8

ENTITAS AKUNTANSI ........................................................................................

9-13

PROSEDUR KONSOLIDASI ................................................................................

14-18

PENGUNGKAPAN................................................................................................

19

Paragraf-Paragraf Yang Ditulis Dengan Huruf Tebal Dan Miring Adalah Paragraf Kebijakan, Yang Harus Dibaca Dalam Konteks Paragraf-ParagrafPenjelasan Yang Ditulis Dengan Huruf Biasa Dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Dumai. PENDAHULUAN. Tujuan. 1. Tujuan Kebijakan ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk entitas akuntansi /entitas pelaporan BLUD RSUD dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang Lingkup. 2. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, yang meliputi SKPD dan PPKD, termasuk SKPD yang berstatus BLUD. 3. Kebijakan ini tidak mengatur: a. Laporan keuangan konsolidasi perusahaan daerah; b. Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi; c. Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (joint venture); dan d. Laporan statistik gabungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. DEFINISI. 4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian: Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundanganwajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akunakun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal pelaporan. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansidi lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didassarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN. 5. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD RSUD digabungkan pada laporan keuangan entitas ekuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya. 6. Laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. 7. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts).Namun demikian apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

ENTITAS PELAPORAN. 8. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan,yang umumnya bercirikan: a. entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran; b. entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; c. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat Pemerintah Daerah yang diangkat atau pejabat yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan d. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. ENTITAS AKUNTANSI. 9. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. 10. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. 11. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah daerah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan. 12. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD), BLUD RSUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya. 13. Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, BLUD RSUD adalah entitas pelaporan. PROSEDUR KONSOLIDASI. 14. Konsolidasi laporan keuangan BLUD RSUD pada pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahinya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD RSUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahinya. 15. Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun-akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya dengan mengeliminasi akun timbal balik. 16. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. 17. Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan unit kerja dari SKPD digabungkan pada laporan keuangan SKPD yang secara organisatoris membawahinya. 18. Laporan keuangan BLUD yang merupakan SKPD digabungkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah yang secara organisatoris membawahinya dengan ketentuan sebagai berikut: a. Laporan Realisasi Anggaran BLUD digabungkan secara bruto kepada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah yang secara organisatoris membawahinya; b. Neraca BLUD digabungkan kepada Neraca Pemerintah Daerah yang secara organisatoris membawahinya.

PENGUNGKAPAN. 19. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing, apakan entitas pelaporan atau entitas akuntansi.


LAMPIRAN XIV PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN BAGAN AKUN STANDAR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI BAGAN AKUN STANDAR I.

UMUM. Bagan akunstandar digunakan untuk mencatat transaksi keuangan BLUD RSUD Dumai . Digit pertama menggambarkan klasifikasi perkiraan laporan keuangan terdiri dari: 1. Aset. 2. Kewajiban. 3. Ekuitas. 4. Pendapatan. 5. Biaya Digit kedua menggambarkan klasifikasi sub perkiraan laporan keuangan sampai dengan 9 (sembilan) subklasifikasi. Misalnya : Kode Unsur dan Kelompok Pos: Aset 1 1

Aset Lancar

Digit ketiga dan keempat menggambarkan klasifikasi pos laporan keuangan sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) subklasifikasi, misalnya : Kode Pos/Ayat Jurnal Aset 1 Aset Lancar

1 01

Kas dan Setara Kas

Digit kelima sampai dengan kedelapan menggambarkan klasifikasi akun laporan keuangan sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) sub klasifikasi, misalnya: Kode Akun Keuangan Aset

1

Aset Lancar

1 01

Kas dan Setara Kas 01

Kas pada Bendahara Pengeluaran BLUD

II. SUSUNAN KODE AKUN KEUANGAN DAERAH.

KODE

URAIAN

SALDO NORMAL

1.

Aset

D

2.

Kewajiban

K

3.

Ekuitas

K

4.

Pendapatan

K

5.

Biaya

D


WALIKOTA DUMAI PROVINSI RIAU PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG

Recommend Documents