WALIKOTA PAREPARE PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAREPARE, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, maka perlu menetapkan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Dinas Pekerjaan Umum; b. bahwa tugas pokok, fungsi dan rincian tugas merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu dibentuk Peraturan Walikota Parepare tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pekerjaan Umum. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang …
-2-
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 52); 9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2 ). MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. 2. 3.
Daerah adalah Daerah Kota Parepare. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Parepare. Walikota adalah Walikota Parepare. 4. Dinas …
-3-
4. 5. 6.
Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan tenaga fungsional yang memiliki keahlian tertentu di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Parepare. 7. Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. 8. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok. 9. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja.
BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pasal 2 (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan dibidang pekerjaan umum. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pekerjaan umum; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota. (3) Rincian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut : a. membuat rencana kegiatan/program kerja dinas; b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas bawahan; c. memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan; d. merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas; e. mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja di bidang pekerjaan umum; f. menyelenggarakan peraturan, pembinaan, pembangunan/ pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya air; g. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air kota; h. mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder, sungai, danau, waduk dan pantai. i. menyusun kebijakan teknis tentang pengaturan jalan dan penetapan status jalan kota; j. menyusun …
-4-
j. menyusun rencana pembiayaan jaringan jalan kota; k. menyelenggarakan pembangunan dan pengusahaan jalan Kota meliputi: pembiayaan pembangunan jalan kota, penganggaran pengadaan lahan, serata pelaksanaan konstruksi jalan kota, pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota; l. melaksanakan perencanaan dan pengawasan kewenangan di bidang pekerjaan umum; m. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan air bersih; n. mengkoordinasikan penyusunan master plan/rencana induk drainase kota; o. mengkoordinasikan pembangunan dan pemeliharaan drainase; p. mengkoordinasikan sistim penanggulangan bencana banjir; q. melaksanakan kebijakan terhadap masyarakat jasa konstruksi dan menyelenggarakan pengelolaan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); r. melaksanakan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi; s. menyelenggarakan pelayanan jasa peralatan pekerjaan umum; t. melaksanakan penyusunan harga standar barang dan jasa bidang pekerjaan umum; u. melaksanakan pelayanan penanggulangan kebakaran; v. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas; w. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Bagian Kedua Sekretaris Pasal 3 (1) Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan adminstrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan serta evaluasi dan pelaporan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian; d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian pelaksanaan urusan kepegawaian dinas. (3) Rincian tugas Sekretaris sebagai berikut : a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; b. menyusun …
-5-
b. menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan unit kerja dalam lingkup dinas; d. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum; e. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian; f. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset; g. mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan; h. melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, pelaporan dan aset; i.
menilai prestasi kerja para kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
j.
menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;
k. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan l.
membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Pasal 4
(1) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi umum dan Kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; b. pelaksanaan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. (3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagai berikut : a. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian; b. mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan dinas; c. melaksanakan urusan administrasi dan pembinaan, pengawasan kepegawaian dilingkungan dinas; d. melaksanakan …
-6-
d. melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran dan perjalanan dinas; e. melaksanakan urusan rumah tangga dinas; f. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak; g. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Pasal 5 (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun dan membuat program kerja dan pengelolaan keuangan dinas. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; b. pelaksanaan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. (3) Rincian Kepala Sub Bagian Perencanaan dan berikut :
Keuangan
sebagai
a. melaksanakan perumusan program kerja dinas, baik yang bersifat program jangka pendek maupun jangka menengah; b. menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana penunjang kelancaran operasional dinas; c. menyusun daftar usulan kegiatan; d. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA dinas; e. melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian; f. melaksanakan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan keuangan dinas; g. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dinas; h. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program kerja dan kegiatan dinas; i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Kepala …
-7-
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pasal 6 (1) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengevaluasi program dan kegiatan serta menyusun laporan realisasi kegiatan dinas. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; b. pelaksanaan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. (3) Rincian berikut :
tugas Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagai
a. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dinas; b. memberikan saran/pertimbangan dalam program/kegiatan di masa mendatang;
rangka
perbaikan
c. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); d. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan; e. melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dan memberikan solusi pemecahannya; f. melakukan monitoring, evaluasi serta pelaporan program kerja dan kegiatan; g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan dinas; dan h. membuat laporan hasil pelaksanaan dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Bagian Ketiga Bidang Bina Marga Pasal 7 (1) Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dalam penyediaan sarana prasarana jalan, jembatan dan sarana pelengkapnya. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang kebinamargaan; b. pelaksanaan survey terhadap ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan; c. penyiapan …
-8-
c. penyiapan data rencana pembangunan pengembangan jalan, jembatan, drainase dan irigasi terbatas; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. (3) Rincan tugas Kepala Bidang Bina Marga sebagai berikut : a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja masingmasing seksi; b. mengatur , mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan; c. memberikan petunjuk , bimbingan teknis dan pengawasan bawahan; d. memeriksa hasil kerja bawahan; e. melakukan pengaturan jalan kota, drainase, sumber daya air dan irigasi terbatas; f. melakukan pembinaan jalan kota, drainase, sumber daya air dan irigasi terbatas; g. melakukan pembangunan dan pengusahaan jalan kota, drainase, sumber daya air dan irigasi terbatas; h. melakukan pengawasan jalan kota, drainase, sumber daya air dan iraigasi terbatas; i. melakukan perbaikan dalam kawasan perumahan dan permukiman , meliputi : perbaikan jalan lingkungan dan setapak dengan lebar diatas 4 Meter dan perbaikan saluran air dengan ukuran di atas 50 CM; j. membuat program dan perencanaan teknis pembangunan di bidang pekerjaan umum meliputi pendataan, pengukuran, penggambaran batas, jaringan drainase dan irigasi terbatas; k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; l. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan petunjuk pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Kepala Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Jembatan dan Jaringan Drainase Pasal 8 (1) Kepala Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Jembatan dan Jaringan Drainase mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional pendataan, pengukuran, pengembangan dan pemeliharaan jembatan, jaringan drainase. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Jembatan dan Jaringan Drainase mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Rincian …
-9-
(3) Rincian tugas Kepala Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Jembatan dan Jaringan Drainase sebagai berikut : a. menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program bidang; b. menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan c. mengatur,mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan; d. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. menetapkan status jalan kota dan merencanakan pembiayaan jaringan jalan kota; f. melaksanakan pembangunan dan pembiayaan jalan kota; g. melaksanakan perencanaan teknis, pengadaan lahan serta pelaksanaan konstruksi jalan kota; h. melaksanakan pengoperasian, pemeliharaan, pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kota; i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian manfaat hasil dari pembangunan jalan kota; j. menyusun rencana pelaksanaan peningkatan prasarana jalan dan jembatan; k. melaksanakan survey, pengukuran, design dan penggambaran terhadap peningkatan prasarana jalan dan jembatan; l. melaksanakan pengawasan dan menyusun laporan penyajian data dan informasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan; m. melaksanakan pendataan terhadap program peningkatan prasarana jalan dan jembatan, pengumpulan, pemutakhiran serta penyiapan data; n. menetapkan peraturan daerah pengelolaan drainase dan pematusan genangan; o. meningkatkan kapasitas teknis dan manajemen penyelenggaraan drainase pematusan genangan; p. menyelesaikan masalah dan permasalahan operasionalisasi drainase serta penanggulangan banjir; q. meneliti dan menganalisa data dan ukuran hasil pelaksanaan tugas dalam rangka memperoleh data dan ukuran secara akurat; r. memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai bahan pembinaan; s. membuat laporan kepada kepala bidang program dan perencanaan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; t. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; u. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
Kepala …
- 10 -
Kepala Seksi Pengembangan Irigasi Terbatas Pasal 9 (1) Kepala Seksi Pengembangan Irigasi Terbatas mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengembangan irigasi terbatas. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Irigasi Terbatas mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi; b. pelaksanaan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Rincian tugas Kepala seksi Pengembangan Irigasi Terbatas sebagai berikut : a. menyiapkan rencana kegiatan seksi program bidang;
sebagai bahan penyusunan
b. menyusun laporan hasil kegiatan seski sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan; c. mengatur,mendistribusikan tugas bawahan;
dan
mengkoordinasikan
pelaksanaan
d. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. merumuskan kebijakan teknis dalam pengelolaan, pengembangan irigasi terbatas termasuk sungai; f. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air termasuk irigasi terbatas; g. menetapkan rencana dan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; h. membentuk wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kota dan pada wilayah sungai; i.
memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan pembongkaran saluran irigasi pada irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi;
j.
melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan saluran irigasi dan bendungan;
k. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; l.
pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
m. mengoperasionalakan, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000ha; n. mengoperasionalkan …
- 11 -
n. mengoperasionalkan, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai atau waduk pantai pada wilayah sungai; o. mengkoordinasikan rencana stakeholder pertanian;
pengembangan
irigasi
dengan
p. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; q. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Bagian Keempat Kepala Bidang Cipta Karya Pasal 10 (1) Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional pengawasan intern keciptakaryaan dan pengembangan sumber daya air minum. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang keciptakaryaan; b. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang keciptakaryaan; c. Pelaksanaan pengawasan dan pengembangan sumber daya air; d. Pelaksanaan penerapan standarisasi teknis di bidang keciptakaryaan. (3) Rincian tugas Kepala Bidang Cipta Karya sebagai berikut : a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja masingmasing seksi; b. mengatur , mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan; c. memberikan petunjuk , bimbingan teknnis dan pengawasan bawahan; d. memeriksa hasil kerja bawahan; e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pekerjaan di bidang keciptakaryaan f. melaksanakan pemantauan perkembangan kegiatan bangunan dan memberi layanan teknis kepada instansi terkait; g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian bangunan gedung; h. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan bangunan gedung; i. melaksanakan pengendalian tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan konsultasi bangunan; j. melaksanakan pengaturan dan pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur; k. melaksanakan pengaturan, pengembangan dan pelaksanaan konservasi arsitektur dan atau bangunan yang mencerminkan identitas daerah; l. melaksanakan pendataan dan pengumpulan data/informasi yang berhubungan dengan bidang ke PU an dalam hal pengembangan dan pengawasan, penataan bangunan dan lingkungan; m. menyusun rencana action plan peningkatan kualitas permukiman bekerjasama dengan Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan. n. melaksanakan …
- 12 -
n. melaksanakan pendataan terhadap program ketersediaan air bersih; o. melaksanakan pengawasan dan pengujian pekerjaan konstruksi bangunan; p. melakukan perbaikan dalam kawasan perumahan dan permukiman , meliputi : perbaikan jalan lingkungan dan setapak dengan lebar diatas 4 Meter dan perbaikan saluran air dengan ukuran di atas 50 CM; q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; r. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan petunjuk pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; s. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Kepala Seksi Konstruksi Bangunan Pasal 11 (1) Kepala Seksi Konstruksi Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas unsur pelaksana teknis dan operasional dalam bidang pelayanan konstruksi bangunan dan keciptakaryaan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Kepala Seksi Konstruksi Bangunan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan kebijakan teknis seksi; b. Pelaksanaan kegiatan; c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Rincian tugas Kepala Seksi Konstruksi Bangunan sebagai berikut: a. menyiapkan rencana kegiatan seski sebagai bahan penyusunan program bidang; b. menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan; c. mengatur,mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan; d. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. menyelenggarakan pengawasan intern bidang konstruksi bangunan dan keciptakaryaan; f. melaksanakan asistensi terhadap rancangan konstruksi bangunan gedung oleh konsultan perencana; g. memfasilitasi perencanaan konstruksi bangunan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah; h. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan fisik SKPD bidang keciptakaryaan; i.
membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Kepala …
- 13 -
Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Air Pasal 12 (1) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengembangan pengawasan sumber daya air dan tata guna air. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Rincian tugas Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Air sebagai berikut : a. menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program bidang; b. menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan; c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan; d. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. menyusun rencana pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana air bersih dengan berkoordinasi dengan PDAM; f. melaksanakan pengembangan dan perencanaan pengadaan air bersih; g. mengkoordinasikan pengelolaan standar pelayanan air minum dengan PDAM; h. memberikan izin penyelenggaran air minum pengembangan pengelolaan air minum; i. meningkatkan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum skala kota; j. menetapkan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan dan penyediaan bersih untuk air minum; k. memfasilitasi PDAM dalam penyelenggaraan bantuan teknis kepada kekcamatan dan kelurahan serta kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya air minum; l. melaksanakan pengawasan terhadap instrusi air laut terhadap air tanah; m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka usaha pencegahan dan penanggulangan pengaruh instrusi air laut terhadap air tanah; n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Bagian …
- 14 -
Bagian Kelima Kepala Bidang Peralatan Pasal 13 (1) Kepala Bidang Peralatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur dan pemeliharaan penggunaan terhadap fasilitas perbekalan dan peralatan berat dan penunjang lainnya. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Peralatan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja bidang peralatan dan perbekalan; b. pengawasan dan pemeliharaan peralatan dan penyiapan perbekalan peralatan; c. pengelolaan workshop dan perbengkelan. (3) Rincian tugas Kepala Bidang Peralatan sebagai berikut : a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja masingmasing seksi; b. mengatur , mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan; c. memberikan petunjuk , bimbingan teknis dan pengawasan bawahan; d. memeriksa hasil kerja bawahan; e. melaksanakan pemeriksaan, perbaikan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan dinas; f. menyusun data kebutuhan suku cadang peralatan; g. menyusun rencana pengadaan penambahan peralatan berat untuk peningkatan kapasitas kerja Dinas PU dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat; h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; i. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan petunjuk pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; j. mengelola pendapatan asli daerah dari sektor biaya sewa alat oleh pihak ketiga; k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi; Kepala Seksi Pemeliharaan Peralatan Pasal 14 (1) Kepala Seksi Pemeliharaan Peralatan mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, meneliti dan melaksanakan pengawasan pembangunan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemeliharaan Peralatan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; d. pelaksanaan …
- 15 -
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Rincian tugas Kepala Seksi Pemeliharaan Peralatan sebagai berikut : a. menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program bidang; b. menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan c. mengatur,mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan; d. melaksanakan pemeliharaan dan mengecek kerusakan alat berat dan peralatan penunjang lainnya; e. menyusun data kebutuhan suku cadang peralatan; f. melaksanakan inventarisir dan pendataan terhadap kebutuhan peralatan alat berat oleh pihak kontraktor untuk pelaksanaan pekerjaan; g. melaksanakan pengawasan penggunaan peralatan berat dan peralatan penunjang lainnya; h. memfasilitasi pengembangan dan pembinaan workshop perbengkelan; i. melaksanakan pengelolaan administrasi suku cadang/perbekalan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran barang suku cadang; j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sekretaris dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan barang, penerimaan barang dan penggunaan barang suku cadang/perbekalan peralatan; k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Kepala Seksi Perbekalan Peralatan Pasal 15 (1) Kepala Seksi Perbekalan Peralatan mempunyai tugas pokok menyusun rencana penyediaan perbekalan peralatan dan melakukan inventarisasi perbekalan peralatan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perbekalan Peralatan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Rincian tugas Kepala Seksi Pelaporan sebagai berikut : a. menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program bidang; b. menyusun …
- 16 -
b. menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan bidang; c. mengatur,mendistribusikan tugas bawahan;
dan
mengkoordinasikan
pelaksanaan
d. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. melaksanakan pengelolaan administrasi suku cadang/perbekalan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran barang suku cadang; f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sekretaris dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan barang, penerimaan barang dan penggunaan barang suku cadang/perbekalan peralatan; g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Bagian Keenam Kepala Bidang Program dan Perencanaan Pasal 16 (1) Kepala Bidang Program dan Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan perencanaan, teknis di bidang pekerjaan umum. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Program dan Perencanaan mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan perencanaan teknis pembangunan di bidang pekerjaan umum; b. penyusunan, penyiapan program perencanaan dan pendataan serta pengukuran program pembangunan rencana dan program kerja; c. melakukan survey, pengukuran desgn, penggambaran dan site plan terhadap rencana kegiatan fisik; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan. (3) Rincian tugas Kepala Bidang Program dan Perencanaan sebagai berikut : a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja masingmasing seksi; b. mengatur , mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan; c. memberikan petunjuk , bimbingan teknis dan pengawasan bawahan; d. memeriksa hasil kerja bawahan; e. melaksanakan penyusunan dan perencanaan teknis pembangunan; f. menyusun dan membuat program perencanaan bidang pekerjaan umum, meliputi pendataan, pengukuran, penggambaran, baik yang dilakukan oleh Dinas PU maupun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah; g. melaksanakan penetapan program kelanjutan konstruksi teknis secara efektif; h. mengelola sistem data perencanaan dan penggambaran secara sistematis dan akurasi secara mutakhir; i. melaksanakan …
- 17 -
i. melaksanakan evaluasi tentang data program pengukuran, penggambaran dan konstruksi teknis sebagai wujud efisiensi program dan perencanaan; j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi; Kepala Seksi Pendataan dan Pengukuran Pasal 17 (1) Kepala Seksi Pendataan dan Pengukuran mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeliharaan, pengawasan, pengendalian penggunaan/pengoperasian peralatan berat dan peralatan penunjang lainnya. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendataan dan Pengukuran mempunyai fungsi: a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Rincian tugas Kepala Seksi Pendataan dan Pengukuran sebagai berikut : a. menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program bidang; b. menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan; c. mengatur,mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan; d. melaksanakan pendataan dan pengumpulan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas; e. melakukan kunjungan ke lapangan untuk mendapatkan data yang akurat; f. melakukan inventarisasi terhadap rancangan kegiatan fisik yang akan dilaksanakan, baik oleh Dinas PU maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Parepare; g. mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pendataan dan pengukuran dengan instansi terkait; h. melaksanakan penelitian dan analisa terhadap data yang diperoleh di lapangan; i. melakukan inventarisasi terhadap permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas; j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Kepala Seksi Penggambaran dan Perhitungan Pasal 18 (1) Kepala Seksi Penggambaran dan Perhitungan mempunyai tugas pokok menyusun rencana penyediaan perbekalan peralatan dan menginventarisir keperluan perbekalan peralatan dalam rangka menunjuk kelancaran pelayanan jasa. (2) Dalam …
- 18 -
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penggambaran dan Perhitungan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (2) Rincian tugas Kepala Seksi Penggambaran dan Perhitungan sebagai berikut : a. menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program bidang; b. menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan bidang; c. mengatur,mendistribusikan tugas bawahan;
dan
mengkoordinasikan
pelaksanaan
d. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. melakukan penggambaran dan desain serta penyusunan rencana anggaran biaya terhadap kegiatan fisik yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum; f. memfasilitasi perencanaan teknis kegiatan fisik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Parepare; g. melaksanakan penelitian dan analisa terhadap data yang diperoleh oleh surveyor di lapangan; h. melakukan inventarisasi terhadap permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas; i. melaksanakan pengadministrasian suku cadang/perbekalan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran barang suku cadang/perbekalan peralatan. j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 19 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
BAB III …
- 19 -
BAB III TATA KERJA Pasal 20 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Penjabaran Tatakerja masing-masing unit kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing perangkat daerah. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan betanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan bawahan masingmasing, wajib mengadakan rapat berkala. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Parepare Nomor 41 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal …
- 20 -
Pasal 22 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare. Ditetapkan di Parepare pada tanggal 02 Pebruari 2011 Plt. WALIKOTA PAREPARE WAKIL WALIKOTA,
SJAMSU ALAM
Diundangkan di Parepare pada tanggal 02 Pebruari 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,
MUHAMMAD HATTA, B
BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2011 NOMOR 14
- 21 -
