WALIKOTA PAREPARE PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG IKHTISAR DAN RINCIAN TUGAS PEJABAT FUNGSIONAL UMUM PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAREPARE,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, maka perlu menetapkan Ikhtisar dan Rincian Tugas Pejabat Fungsional Umum pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare; b. bahwa untuk memberikan kejelasan tugas dan fungsi setiap Pegawai Negeri Sipil pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Ikhtisar dan Rincian Tugas Pejabat Fungsional Umum pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494; 3.Undang-Undang ……….… 1
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 512); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 1); 8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota /Parepare ………… 2
Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2 ); 9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 3 ); 10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 4); 11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 3); 12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 16). 13. Peraturan Walikota Parepare Nomor 9 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare; MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG IKHTISAR DAN RINCIAN TUGAS PEJABAT FUNGSIONAL UMUM PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE. BAB I ...............
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Parepare. 2.
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.
Walikota adalah Walikota Parepare.
4.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
5.
Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Parepare yakni Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kantor, Kecamatan dan Lembaga lainnya.
6.
Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7.
Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
8.
Jabatan Struktur adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi Negara.
9.
Ikhtisar jabatan adalah cerminan uraian jabatan dalam bentuk ringkas yang memberikan gambaran umum tentang kompleksitas jabatan serta digambarkan dalam satu kalimat yang mencerminkan apa yang dikerjakan,bagaimana cara mengerjakan dan mengapa/untuk apa dikerjakan.
10. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja. 11. Pejabat Fungsional Umum adalah Pejabat yang berada di bawah struktur Pejabat Eselon terendah pada setiap SKPD Kota Parepare. BAB II ……………….. 4
BAB II SEKRETARIAT Bagian Kesatu Sekretariat Daerah Kota Paragraf Kesatu Bagian Pemerintahan Pasal 2 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan terdiri dari : a. pengolah data penyelenggaraan otda; b. pengelola bahan kerjasama pemerintahan. Pasal 3 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data penyelenggaraan otda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah menyiapkan, mengumpulkan dan mengolah bahan/data terkait bidang otonomi daerah berdasarkan aturan yang berlaku agar tersedia informasi dan tersedianya laporan yang akuntabel.
(2)
Rincian tugas pengolah data penyelenggaraan otda sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah; d. mengolah data dan informasi sebagai bahan perumusan formulasi kebijakan bidang otonomi daerah; e. menyusun draft rumusan kebijakan otonomi daerah; f. melaporkan hasil rumusan kebijakan otonomi daerah kepada pimpinan; g. mengolah data pengendalian dan pengawasan hasil pelaksanaan dan perkembangan otonomi daerah; h. mengarsipkan dokumen yang terkait dengan otonomi daerah; i. menyiapkan bahan rapat permasalahan otonomi daerah; j. mempersiapkan bahan rapat koordinasi Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida); k. menyiapkan rapat koordinasi Muspida; l. mengolah hasil rapat Muspida; m. membantu kasubag dalam mengolah data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD), dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dari tim unit kerja/instansi; n.melakukan .................. 5
n. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi;
o. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 4 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola bahan kerjasama pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah melaksanakan kajian dan analisis serta mempersiapkan bahan perumusan dan penyusunan perjanjian dan naskah kerjasama terkait pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengelola bahan kerjasama pemerintahan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kerjasama bidang pemerintahan; d. mengolah data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan bidang kerjasama pemerintahan; e. menyusun draft naskah perjanjian kerjasama di bidang pemerintahan; f. membantu kasubag dalam merumuskan bidang-bidang yang dapat dikerjasamakan dengan daerah lain, pihak ketiga, maupun negara lain; g. mengarsipkan dokumen yang terkait dengan kerjasama di bidang pemerintahan; h. mengelola surat masuk bagian pemerintahan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 5
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Keagrariaan dan Penataan Batas Wilayah pada Bagian Pemerintahan terdiri dari: a. analis batas wilayah; b. pengumpul data sengketa pemakaian rumah dan tanah. Pasal 6 ………….
6
Pasal 6 (1)
Ikhtisar jabatan analis batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah melakukan analisis dan kajian pemetaan dan penetapan batas wilayah berdasarkan ketentuan perundang-undangan agar tersedianya data pemetaan batas wilayah yang jelas dan akurat.
(2)
Rincian tugas analis batas wilayah sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan penataan batas wilayah; d. mengolah data dan informasi terkait penataan batas wilayah; e. menyusun draft rumusan kebijakan bidang penataan batas wilayah; f. menyiapkan bahan rapat penataan batas wilayah; g. mengolah hasil rapat permasalahan penataan batas wilayah; h. mengarsipkan rumusan kebijakan bidang penataan batas wilayah; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 7
(1)
Ikhtisar jabatan pengumpul data sengketa pemakaian rumah dan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, adalah mengumpulkan data sengketa pemakaian rumah dan atau tanah berdasarkan aduan masyarakat dan pihak lain, berdasarkan ketentuan perundanganundangan agar tercipta tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengumpul data sengketa pemakaian rumah dan tanah sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan sengketa pemakaian rumah dan tanah; d. mengolah data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan bidang pemakaian rumah dan tanah; e. menyusun draft rumusan kebijakan di bidang sengketa pemakaian rumah dan tanah; f. menyiapkan bahan rapat sengketa pemakaian rumah dan tanah; g. mengolah hasil rapat permasalahan sengketa pemakaian rumah dan tanah; h.mengarsipkan ……………. 7
h. mengarsipkan rumusan kebijakan sengketa bidang pemakaian rumah dan tanah;
i. j. k. l. m. n. o.
membantu kasubag dalam menginventarisasi dan memproses pensertifikatan aset pemerintahan daerah; menyiapkan rapat permasalahan yang berhubungan dengan keagrariaan; mengolah hasil rapat permasalahan keagrariaan; menginventarisasi segala permasalahan yang berhubungan dengan keagrarian; mengolah hasil inventarisasi dan pendataan terhadap permasalahan yang berhubungan dengan bidang keagrarian; melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas;
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 8 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Pembinaan Pemerintahan Kecamatan pada Bagian Pemerintahan terdiri dari : a. pengelola pembinaan aparatur dan administrasi kecamatan; b. analis penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan. Pasal 9 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola pembinaan aparatur dan administrasi kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, adalah menyusun rencana pembinaan aparatur dan tata kelola administrasi kecamatan dalam rangka tertib administrasi kecamatan.
(2)
Rincian tugas pengelola pembinaan aparatur dan administrasi kecamatan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pembinaan aparatur dan tata kelola administrasi kecamatan; d. mengolah data dan informasi terkait pembinaan aparatur dan tata kelola administrasi kecamatan; e. membantu kasubag dalam menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan kecamatan; f. menyiapkan rapat pembinaan dan pengembangan kelembagaan kecamatan; g.membantu …………… 8
g. membantu kasubag dalam menyusun rancangan usulan evaluasi, pengembangan, pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan kecamatan dan kelurahan; h. mengolah data hasil evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan tertib administrasi kecamatan dan kelurahan; i. menyusun pedoman pelaksanaan administrasi kecamatan dan kelurahan; j. menyiapkan bahan rapat permasalahan pembinaan kecamatan dan kelurahan; k. menyiapkan format inventarisasi dan pendataan RT/RW yang ada di wilayah kecamatan; l. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; m. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 10 (1)
Ikhtisar jabatan analis penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, adalah menelaah dan menganalisa penyelenggaraan tugas pemerintahan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tercipta pelayanan kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasilguna.
(2)
Rincian tugas analis penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan adalah sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintahan; d. mengolah data dan informasi terkait Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan; e. memfasilitasi penyusunan data potensi kecamatan dan kelurahan; f. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan; g. menyiapkan rapat koordinasi fasilitasi harmonisasi hubungan antara kecamatan/kelurahan; h. mengolah data kependudukan; i. memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat yang terjadi dalam masyarakat; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k.menyiapkan …………… 9
k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Paragraf Kedua Bagian Hukum dan Perundang-undangan Pasal 11 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari : a. pengelola rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; b. pengelola Rancangan Keputusan; c. penelaah kontrak kerjasama. Pasal 12 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, adalah mempersiapkan bahan dan melakukan evaluasi terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Rincian tugas pengelola Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan bahan/referensi yang dibutuhkan dalam proses pembentukan produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; d. membantu kelancaran proses pemeriksaan dan penelitian serta membantu menyiapkan bahan rumusan berupa konsep/draf Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota; e. membantu pelaksanaan pembahasan Prolegda dilingkungan Pemerintah Daerah; f. menata arsip/bahan pendukung Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota; g. mengolah data atau informasi terkait pembentukan Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 13……..…
10
Pasal 13 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola Rancangan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, adalah memproses, mengkaji dan mengevaluasi Rancangan Produk Hukum daerah berupa Keputusan Walikota untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2)
Rincian tugas pengelola Rancangan Keputusan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan bahan/referensi yang dibutuhkan dalam proses pembentukan produk hukum daerah yaitu Keputusan Walikota; d. membantu kelancaran proses pemeriksaan dan penelitian serta membantu menyiapkan bahan rumusan berupa konsep/draft Rancangan Keputusan Walikota; e. membantu memproses konsep Keputusan Walikota; f. menata arsip dan bahan pendukung Keputusan Walikota; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 14
(1)
Ikhtisar jabatan penelaah kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, adalah melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan dalam rangka perumusan dan penyusunan naskah perjanjian/kontrak/kerjasama dengan pihak lain untuk menghindari sengketa hukum.
(2)
Rincian tugas penelaah kontrak kerjasama sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. meneliti, menginventarisir terhadap kebijakan Pemerintah Daerah/Walikota yang perlu ditindak lanjuti dalam bentuk perjanjian/kontrak; d. membantu menyiapkan konsep/draft perjanjian/kontrak; e. menelaah dan memproses rumusan/konsep perjanjian/kontrak; f. mengevaluasi kontrak/perjanjian di lingkungan Pemerintah Daerah; g. menata arsip/bahan pendukung perjanjian/kontrak; h. mengkoordinasikan terkait pemberian rekomendasi atau izin prinsip dan sejenisnya; i.melakukan ………….. 11
i.
melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 15 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari : a. petugas sistem jaringan dan informasi hukum; b. pengevaluasi produk hukum daerah; c. pendokumentasian peraturan perundang-undangan. Pasal 16 (1)
Ikhtisar jabatan petugas sistem jaringan dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, adalah melaksanakan pencatatan, pengetikan produk hukum yang telah ditetapkan dalam sistem jaringan informasi hukum untuk memberikan kemudahan dalam mengakses produk hukum.
(2)
Rincian tugas petugas sistem jaringan dan informasi hukum sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan penginputan seluruh produk hukum yang telah ditetapkan dalam Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; d. menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui bahan pustaka hukum; e. melayani masyarakat untuk memperoleh informasi hukum secara mudah, cepat, akurat dan mutakhir sesuai ketentuan yang berlaku; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 17
(1)
Ikhtisar jabatan pengevaluasi produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, adalah melaksanakan evaluasi terhadap produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan produk perundangan lainnya atau tidak sesuai lagi dengan kondisi kekinian untuk diadakan penyesuaian kembali. (2) Rincian ………….. 12
(2)
Rincian tugas pengevaluasi produk hukum daerah sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan rencana pengevaluasi produk hukum daerah di sub bagian dokumentasi sebagai bahan penyusun program kerja bagian hukum; d. menginventarisir, menyimpan dan mencari produk hukum daerah berupa keputusan Walikota, Peraturan Daerah, Lembaran Daerah, Buletin Informasi dan Lembaran Daerah Kabupaten/Kota lain; e. menginventarisir dan mencatat rencana pengadaan peraturan perundang-undangan; f. mengkoordinasikan kepada pimpinan dan instansi terkait terhadap setiap rencana pengadaan peraturan perundang-undangan oleh pihak ketiga atau swakelola; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 18
(1)
Ikhtisar jabatan pendokumentasian peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, adalah menghimpun file produk hukum daerah berdasarkan acuan dalam register Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
(2)
Rincian tugas pendokumentasi peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat daftar file peraturan perundang-undangan; d. menghimpun informasi yang berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan; e. menyimpan file dan informasi yang berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan; f. memelihara dokumen produk hukum yang telah ditetapkan; g. menginventarisir, menyimpan dan mencari produk hukum daerah; h. menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j.menyiapkan ……………. 13
j.
menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l.
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
Pasal 19 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari : a. penelaah data dan pertimbangan bantuan hukum; b. petugas pemberian bantuan hukum; c. penelaah data bahan evaluasi dan laporan pemeriksaan. Pasal 20 (1)
Ikhtisar jabatan penelaah data dan pertimbangan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, adalah melaksanakan kajian dan analisis dan mempersiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan, nasehat dan bantuan hukum, serta melakukan perumusan dan penyusunan perjanjian dan naskah kerjasama dengan pihak lain.
(2)
Rincian tugas penelaah data dan pertimbangan bantuan hukum adalah sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan bahan rumusan petunjuk teknis kegiatan bantuan hukum; d. membuat konsep bahan bantuan hukum; e. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 21
(1)
Ikhtisar jabatan petugas pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, adalah melakukan penyelesaian sengketa hukum serta melakukan pendampingan/advokasi terhadap kasus-kasus hukum yang dialami unsur pemerintah daerah dalam hubungan kedinasan untuk mendukung terciptanya suasana kerja yang kondusif. (2) Rincian ………….. 14
(2)
Rincian tugas petugas pemberian bantuan hukum sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan bahan rumusan petunjuk teknis kegiatan bantuan hukum; d. memberikan pertimbangan dan saran-saran hukum kepada berbagai pihak mengenai masalah-masalah hukum yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas, hak dan kewajibannya; e. memberikan bantuan hukum perdata dan/atau Tata Usaha Negara (TUN) kepada Pemerintah Daerah, langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan setiap masalah dan kasus hukum yang timbul di dalam maupun di luar pengadilan; f. melakukan penelitian, pendidikan, dan pelatihan dalam upaya menumbuhkan kemampuan organisasi dan kinerja Lembaga Bantuan Hukum; g. melayani konsultasi hukum di luar pengadilan dan atau bantuan litigasi hukum di pengadilan dalam penyelesaian kasus-kasus atau sengketa hukum yang dihadapi oleh pemerintah daerah; h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 22
(1)
Ikhtisar jabatan penelaah data bahan evaluasi dan laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, adalah menelaah mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan serta melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan pengawas fungsional untuk dilakukan tindaklanjut.
(2)
Rincian tugas penelaah data bahan evaluasi dan laporan pemeriksaan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menelaah laporan hasil pemeriksaan (LHP) untuk ditindak lanjuti; d. menyiapkan bahan untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP); e.melakukan ……………. 15
e. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas pengajuan keterangan bebas temuan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Paragraf Ketiga Bagian Humas Pasal 23 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Pemberitaan, Dokumentasi dan Pers pada Bagian Humas terdiri dari : a. penghubung media; b. penyusun bahan siaran pers dan petugas pemberitaan; dan c. peliput berita. Pasal 24 (1)
Ikhtisar jabatan penghubung media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, adalah melaksanakan fasilitasi kegiatan Pemerintah Daerah dibidang media massa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugastugas kehumasan.
(2)
Rincian tugas penghubung media sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menfasilitasi media massa dalam pemberian informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah; d. mengkoordinasikan media massa terkait pemberitaan dan diseminasi informasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah; e. melakukan analisis berita media massa sebagai bahan referensi kebijakan di bidang pemberitaan; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan dengan baik bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; Pasal 25 ………….. 16
Pasal 25 (1)
Ikhtisar jabatan penyusun bahan siaran pers dan petugas pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, adalah mencari dan mengolah data primer dan sekunder (kualitatif dan Kuantitatif) menjadi berita yang obyektif, akurat dan aktual.
(2)
Rincian tugas penyusun bahan siaran pers dan petugas pemberitaan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan, mengolah dan menyeleksi data dan bahan informasi dari unit kerja dan media sebagai bahan diseminasi informasi pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah; d. menyusun bahan press release yang baik sesuai kaidah jurnalistik dan counter release berdasarkan data dan informsi dari unit kerja dan masyarakat; e. meng-upload bahan press release dan atau counter release di website Sekretariat Daerah Kota Parepare; f. memberikan layanan data dan informasi menurut kebutuhan sesuai dengan prosedur; g. menyiapkan administrasi dalam rangka pendistribusian informasi untuk bahan publikasi atau pemberitaan; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 26
(1)
Ikhtisar jabatan peliput berita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, adalah melaksanakan peliputan berita, pemotretan, pencetakan dan menyimpan hasil kegiatan pemotretan sebagai bahan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk foto dan audio visual.
(2)
Rincian tugas peliput berita sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan peliputan/pengambilan gambar kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah; d. meng-upload bahan liputan/gambar/video audio visual di website Sekretariat Daerah Kota Parepare; e.mengarsipkan ………….. 17
e. mengarsipkan dalam bentuk softcopy hasil liputan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah secara baik; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 27 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Protokol dan Hubungan Antara Lembaga pada Bagian Humas terdiri dari : a. pramu acara pimpinan; dan b. penterjemah bahasa inggris. Pasal 28 (1)
Ikhtisar jabatan pramu acara pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, adalah melaksanakan koordinasi pengaturan acara pimpinan atau kegiatan Pemerintah Daerah untuk memudahkan dalam penyusunan agenda/jadwal kegiatan Pemerintah Daerah.
(2)
Rincian tugas pramu acara pimpinan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun konsep acara, rencana perjalanan dan penerimaan tamu pimpinan dengan mengkonfirmasikan kegiatan, waktu, tempat, sarana dan kelengkapan acara lainnya dengan pihak terkait; d. melaksanakan pengaturan acara kegiatan pimpinan dan penerimaan tamu pemerintah daerah; e. mengkoordinasikan kegiatan penyusunan dan penyiapan sambutan walikota; f. melakukan koordinasi pada setiap pelaksanaan upacara hari besar nasional dan acara-acara pemerintah daerah; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 29
(1)
Ikhtisar jabatan penterjemah bahasa inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, adalah melakukan tugas penterjamahan atau juru bicara dalam pelaksanaan pertemuan atau kerjasama dengan pihak asing untuk mempermudah komunikasi. (2) Rincian ………. 18
(2)
Rincian tugas penterjemah bahasa inggris sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menterjemahkan naskah/surat/dokumen baik dalam bentuk teks, maupun audio visual kedalam bentuk bahasa indonesia; d. mendampingi pejabat dalam penerimaan tamu asing dan bertindak sebagai penterjemah; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 30
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Monitorin Perkembangan Masyarakat pada Bagian Humas terdiri dari : a. pemantau kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan; dan b. petugas layanan pengaduan publik. Pasal 31 (1)
Ikhtisar jabatan pemantau kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, adalah mempersiapkan bahan-bahan dan data informasi dengan jalan turun ke obyek masalah, bekerja sama dengan Instansi lain dan menggunakan media elektronik/cetak, agar bahan tersebut bisa diperoleh secara profesional, aktual dan faktual.
(2)
Rincian tugas pemantau kegiatan pelayanan informasi dan Kehumasan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan informasi dari masyarakat melalui media massa dan masyarakat; d. menganalisa setiap permasalahan berdasarkan informasi yang masuk; e. menyediakan dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat melalui media cetak/elektronik berdasarkan hasil informasi yang masuk; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h.melaksanakan ……………… 19
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 32 (1)
Ikhtisar jabatan petugas layanan pengaduan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, adalah melaksanakan pencatatan dan pengumpulan data terhadap pengaduan masyarakat, baik yang disampaikan melalui media elektronik maupun media cetak sebagai bahan bagi SKPD untuk menjawabnya.
(2)
Rincian tugas petugas layanan pengaduan publik sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan informasi, keluhan, dan pengaduan dari media dan masyarakat melalui media cetak/elektronik; d. mengkoordinasikan atau menyampaikan kepada instansi terkait setiap informasi keluhan, dan pengaduan yang masuk kepada instansi yang terkait untuk ditindaklanjuti; e. menyampaikan kembali hasil tindaklanjut informasi,keluhan, dan pengaduan dari instansi terkait kepada masyarakat melalui sms center,media cetak/elektronik; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Paragraf Keempat Bagian Kesejahteraan Rakyat Pasal 33
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Mental, Spritual dan Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Pengelola Urusan Agama. Pasal 34 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola urusan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, adalah menyiapkan bahan pembinaan keagamaan serta menyusun rencana dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam rangka peningkatan mental, spiritual dan keagamaan.
(2)
Rincian tugas pengelola urusan agama sebagai berikut : a.menyusun ………….. 20
a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan data dan informasi terkait Mental, Spritual dan Keagamaan; d. mengolah dan menganalisis data sebagai bahan pelaksanaan kegiatan; e. melaksanakan kegiatan pembinaan mental, spritual dan keagamaan; f. membuat administrasi kegiatan pembinaan mental dan rohani berdasarkan tupoksi sub bagian mental spritual dan keagamaan; g. menyiapkan rencana kegiatan sub bagian sebagai bahan penyusunan program kerja bagian; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 35 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Pembinaan Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Pengadministrasi Pengembangan dan Kesra. Pasal 36 (1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi pengembangan dan kesra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, adalah melakukan inventarisasi kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi pengembangan dan kesra sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan data dan informasi kegiatan terkait bidang kesejahteraan rakyat; d. mengolah dan menganalisis data sebagai bahan pelaksanaan kegiatan; e. melaksanakan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 37 ............... 21
Pasal 37 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Ormas dan Penanggulangan Masalah Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah pengelola bantuan sosial. Pasal 38 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, adalah melakukan pencatatan dan inventarisasi permasalahan sosial guna peningkatan penanggulangan masalah sosial.
(2)
Rincian tugas pengelola bantuan sosial sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan data dan informasi terkait ormas dan penanggulangan masalah sosial; d. mengolah dan menganalisis data sebagai bahan pelaksanaan kegiatan; e. melaksanakan kegiatan pembinaan ormas dan penanggulangan masalah sosial; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Paragraf Kelima Bagian Pembangunan Pasal 39
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Administrasi Kegiatan Pembangunan pada Bagian Pembangunan terdiri dari : a. pengadministrasi pelelangan; dan b. pengadministrasi program pembangunan fisik dan non fisik. Pasal 40 (1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, adalah menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan mengadministrasikan dokumen pelelangan dalam rangka tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi pelelangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c.menfasilitasi ………… 22
c. menfasilitasi SKPD mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); d. menerima dan mencatat dokumen rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) yang dibutuhkan oleh Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) dalam proses pelelangan barang/jasa; e. mengumpulkan data pengumuman dan tahapan pelaksanaan pelelangan barang/jasa; f. mengkoordinasikan pelaksanaan pelelangan barang/jasa; g. mengadministrasikan dokumen-dokumen pelaksanaan pelelangan barang/jasa; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan pelelangan secara periodik; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 41 (1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi program pembangunan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, adalah melakukan pencatatan program dan kegiatan pembangunan untuk menjadi bahan pelaporan.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi program pembangunan fisik dan non fisik sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan data dari SKPD terkait pembangunan fisik dan non fisik; d. mendokumentasikan data yang diperoleh dari SKPD; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 42
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan pada Bagian Pembangunan terdiri dari : a. pemantau program dan proyek pembangunan; dan b. pengevaluasi kegiatan kinerja pembangunan. Pasal ……..
23
Pasal 43 (1)
Ikhtisar jabatan pemantau program dan proyek pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, adalah melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk menjadi bahan penyusunan laporan.
(2)
Rincian tugas pemantau program dan proyek pembangunan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan data terkait program dan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik; d. melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk menjadi bahan penyusunan laporan; e. membandingkan hasil pelaksanaan pemantauan dengan laporan yang diterima dari SKPD; f. mengkoordinasikan hasil pemantauan kepada SKPD untuk ditindaklanjuti; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 44
(1)
(2)
Ikhtisar jabatan pengevaluasi kegiatan kinerja pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, adalah melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk menjadi bahan penyusunan laporan. Rincian tugas pengevaluasi kegiatan kinerja pembangunan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan laporan dan hasil pemantauan terkait dengan program kegiatan pembangunan fisik dan non fisik; d. melakukan penilaian kinerja terhadap penyediaan barang dan jasa untuk menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam pemberian penghargaan; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g.melaksanakan…………. 24
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 45 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Program Kerja pada Bagian Pembangunan adalah Pemantau Rencana Program dan Proyek Pembangunan. Pasal 46 (1)
Ikhtisar jabatan pemantau rencana program dan proyek pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 adalah melakukan asistensi terhadap rancangan program dan kegiatan pembangunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
(2)
Rincian tugas pemantau rencana program dan proyek pembangunan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari SKPD; d. melakukan analisis terhadap rancangan program dan kegiatan pembangunan; e. melakukan penyesuaian RKA dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) sesuai dengan surat edaran walikota terkait pedoman penyusunan anggaran tahun berjalan; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Paragraf Keenam Bagian Ekonomi Pasal 47
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Pengembangan Potensi Ekonomi pada Bagian Ekonomi terdiri dari : a. penelaah bidang ekonomi; dan b. pengolah data pengembangan pos ekonomi rakyat.
Bagian
Pasal 48 ............
25
Pasal 48 (1)
Ikhtisar jabatan penelaah bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, adalah melakukan kajian dan analisis terhadap rencana peningkatan perekonomian daerah untuk menjadi bahan dalam perumusan kebijakan.
(2)
Rincian tugas penelaah bidang ekonomi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan bahan/data sebagai upaya peningkatan perekonomian daerah; d. melakukan analisis terhadap rencana peningkatan perekonomian daerah; e. melakukan rumusan alternatif rencana peningkatan perekonomian daerah sebagai bahan kebijakan pimpinan; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
Pasal 49 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data pengembangan pos ekonomi rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, adalah melaksanakan pendataan terhadap kegiatan perekonomian rakyat yang memiliki nilai tambah terhadap perekonomian daerah untuk diberikan pembinaan.
(2)
Rincian tugas pengolah data pengembangan pos ekonomi rakyat sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan, menganalisis dan merumuskan data kegiatan perekonomian rakyat yang memilki nilai tambah terhadap perekonomian daerah; d. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; e. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 50 ............. 26
Pasal 50 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Pembinaan Usaha Daerah pada Bagian Ekonomi terdiri dari : a. penyusun bahan pembinaan bidang perekonomian; dan b. petugas pemeriksa sektor BUMD. Pasal 51 (1)
Ikhtisar jabatan penyusun bahan pembinaan bidang perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, adalah menyusun bahan rencana pembinaan perekonomian dalam meningkatkan daya saing produk daerah.
(2)
Rincian tugas penyusun bahan pembinaan bidang perekonomian sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pendataan usaha-usaha perekonomian daerah; d. menganalisis dan merumuskan data sebagai bahan Pembinaan Perekonomian daerah; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 52
(1)
Ikhtisar jabatan petugas pemeriksa sektor BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, adalah melaksanakan pemeriksaan terhadap kegiatan Badan Usaha Milik Daerah untuk menjadi bahan masukan bagi manajemen dalam pengambilan kebijakan.
(2)
Rincian tugas petugas pemeriksa sektor BUMD sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan pemantauan/pembinaan terhadap kegiatan Badan Usaha Milik Daerah; d. mengidentifikasi masalah, menganalisis, dan merumuskan alternatif pemecahan sebagai bahan kebijakan dalam rangka pembinaan; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g.melaksanakan …………. 27
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 53 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Produksi Daerah pada Bagian Ekonomi terdiri dari : a. pengumpul data bahan untuk usaha ekonomi rakyat; dan b. pengumpul data sarana ekonomi dunia usaha. Pasal 54 (1)
Ikhtisar jabatan pengumpul data bahan untuk usaha ekonomi rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, adalah mengumpulkan data dan bahan potensi kegiatan ekonomi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat.
(2)
Rincian tugas pengumpul data bahan untuk usaha ekonomi rakyat sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan dan menghimpun data usaha-usaha kecil dan menengah; d. mengolah data usaha-usaha kecil dan menengah; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 55
(1)
Ikhtisar jabatan pengumpul data sarana ekonomi dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, adalah menginventarisasi sarana dan prasarana ekonomi daerah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan ekonomi atau investasi.
(2)
Rincian tugas pengumpul data sarana ekonomi dunia usaha sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan dan menghimpun data sarana dan prasarana ekonomi daerah sebagai bahan kebijakan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah; d. mengolah data sarana dan prasarana ekonomi dunia usaha; e.melakukan ............. 28
e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Paragraf Ketujuh Bagian Umum Pasal 56 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian Umum terdiri dari : a. sekretaris; b. pramu tamu; c. analis kebijakan; d. pengagenda; e. pengadministrasi perjalanan dinas; f. operator telepon; g. petugas santel; h. pengemudi; dan i. caraka. Pasal 57 (1)
Ikhtisar jabatan sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, adalah melakukan pencatatan administrasi persuratan dan menyusun agenda pimpinan untuk memperjelas kegiatan keseharian pimpinan.
(2)
Rincian tugas sekretaris sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima dan mencatat pesan baik telpon maupun surat serta bahan lain yang ditujukan kepada pimpinan sebagai bahan informasi untuk disampaikan kepada pimpinan; d. menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangan dan menyampaikan perihalnya kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan serta mengatur tamu yang akan menghadap pimpinan sesuai dengan kepentingannya; e. mengkoordinasikan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan rencana kegiatan dalam buku agenda dan papan kegiatan sebagai informasi dan jadwal kegiatan; f. menghubungi dan mengkonpirmasikan kepada unit dan instansi terkait tentang acara dan kegiatan pimpinan melalui surat, telepon dan atau faxmil untuk bahan informasi kepada pimpinan; g.mengingatkan ............. 29
g. mengingatkan pimpinan mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera dilaksanakan atau dihadiri oleh pimpinan agar sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun; h. menyiapkan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh pimpinan untuk sesuatu kegiatan secara rapi dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan; i. menerima, mencatat surat masuk dan keluar ke dalam buku agenda, lembar disposisi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diteruskan kepada pimpinan; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 58 (1)
Ikhtisar jabatan pramu tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, adalah melakukan pencatatan tamu, pelayanan informasi serta pengelolaan pengaduan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.
(2)
Rincian tugas pramu tamu sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan registrasi terhadap tamu yang akan bertemu dengan pejabat sebagai bahan dokumentasi; d. melayani tamu dengan menanyakan identitas tamu, maksud kedatangan dan siapa yang ingin ditemui. e. mencatat laporan pengaduan untuk disampaikan ke pada pejabat yang terkait; f. melakukan kompirmasi kepada pejabat yang akan ditemui; g. mengarahkan para tamu yang akan bertemu dengan pejabat; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 59
(1)
Ikhtisar jabatan analis kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, adalah melakukan analisis terhadap permasalahan yang berkaitan dengan ketatausahaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya lingkup Sekretariat Daerah Kota Parepare. (2) Rincian ............. 30
(2)
Rincian tugas analis kebijakan adalah sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengagendakan surat/dokumen yang diterima dengan cara mencatat nomor, tanggal dan perihal surat dan memberi lembar disposisi untuk disampaikan kepada atasan; d. mengumpulkan bahan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan; e. menganalisis berita di media cetak, media elektronik sebagai bahan telaahan; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 60
(1) (2)
Ikhtisar jabatan pengagenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, adalah mengagenda, mengekspedisi, mengarsipkan dan menggandakan surat untuk tertib administrasi. Rincian tugas pengagenda adalah sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima surat masuk; d. meneliti dan memilah surat yang diterima sesuai klasifikasi surat; e. memberi kode surat masuk internal/eksternal; f. memberi lembar disposisi serta mencatatnya dalam agenda sesuai dengan tujuan surat untuk mendapatkan disposisi pimpinan; g. mencatat kembali surat yang sudah didisposisi oleh pimpinan ke dalam agenda surat; h. memilah surat berdasarkan disposisi pimpinan; i. mendistribusikan surat sesuai dengan disposisi atau petunjuk dari pimpinan; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 61 ……………
31
Pasal 61 (1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e, adalah mengagenda, mengekspedisi, mengarsipkan SPD dalam rangka tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi perjalanan dinas sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas berdasarkan disposisi pimpinan dan ketentuan yang berlaku serta mengajukan kepada pimpinan untuk ditandatangani; d. mencatat dalam buku agenda serta membuat perhitungan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. menyiapkan dan membuat bukti penerimaan uang perjalanan dinas kepada pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas; f. menyampaikan kepada pejabat yang berwenang bukti penerimaan uang untuk dilakukan pembayaran kepada pejabat/atau pegawai yang melakukan perjalanan dinas; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 62
(1)
Ikhtisar jabatan operator telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f, adalah melakukan fasilitasi hubungan komunikasi telepon, baik internal maupun eksternal pemerintahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
(2)
Rincian tugas operator telepon sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima dan mencatat nomor telepon yang akan dihubungi serta nomor pesawat pegawai yang meminta sebagai alat kontrol; d. mencatat dan membuat daftar nomor telepon pejabat dan instansi untuk memudahkan penyambungan telepon; e. melayani permintaan sambungan telepon sesuai ketentuan yang berlaku; f. menerima dan mencatat permintaan pengiriman berita/pesan sesuai ketentuan yang berlaku; g.meregistrasi ……………. 32
g. meregistrasi pengiriman dan penerimaan faksimile; h. memeliharan arsip dokumen pengiriman dan penerimaan berita/pesan agar memudahkan apabila diperlukan kembali; i. melakukan pemeliharaan terhadap sarana komunikasi yang menjadi tanggungjawabnya; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 63 (1)
Ikhtisar jabatan petugas santel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf g, adalah melaksanakan pengelolaan fax atau SSB meliputi penerimaan dan pengiriman berita untuk memperlancar komunikasi dinas.
(2)
Rincian tugas petugas santel sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan, penerimaan dan pengiriman berita sandi; d. melaksanakan pengiriman berita sesuai dengan prosedur yang ditentukan melalui sarana telekomunikasi; e. melaksanakan penerimaan berita sandi dan telekomunikasi kemudian menyampaikan ke alamat yang dituju; f. melaksanakan pencatatan berita-berita yang diterima dan dikirim melalui sarana sandi dan telekomunikasi; g. melaksanakan pelayanan, mengatur dan mengendalikan penggunaan sarana sandi dan telekomunikasi pemerintah Kota; h. melaksanakan penyimpanan pengamanan dokumen/ informasi sandi dan telekomunikasi; i. melaksanakan pemeliharaan, pengamanan peralatan sandi dan telekomunikasi; j. menginventarisasi permasalahan sandi dan telekomunikasi serta menyiapkan langkah-langkah pemecahannya; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 64 ………… 33
(1)
(2)
Pasal 64 Ikhtisar jabatan pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf h, adalah mengoperasikan serta memelihara dan merawat kendaraan dinas agar mobilitas tidak terganggu. Rincian tugas pengemudi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pemeriksaan kondisi kendaraan; d. mengantar pimpinan dalam melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor; e. mengantar tamu Pemerintah Kota; f. melakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala terhadap kendaraan dinas; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 65
(1)
Ikhtisar jabatan caraka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf i, adalah mengantar surat kedinasan sesuai dengan prosedur agar surat dapat sampai di tujuan.
(2)
Rincian tugas caraka sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memeriksa serta meneliti surat yang akan dikirim ke instansi lain serta mencatat kedalam buku ekspedisi; d. mengantarkan surat ke alamat yang dituju dengan membawa tanda terima surat kedinasan/undangan; e. menyimpan lembar pengantar sebagai bukti pengiriman surat/undangan; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 66 ……………
34
Pasal 66 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum terdiri dari : a. pramu kantor; b. petugas kebersihan; c. teknisi mesin; dan d. pengelola perlengkapan dan rumah tangga. Pasal 67 (1)
Ikhtisar jabatan pramu kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, adalah melakukan pengelolaan sarana dan prasarana kantor meliputi pemakaian sound sistem, ruang rapat dan koordinator pemeliharaan kebersihan pada lingkup setdako untuk mendukung kelancaran tugas.
(2)
Rincian tugas pramu kantor sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan sarana dan prasarana rapat meliputi sound sistem dan kursi agar rapat berjalan lancar; d. mengkoordinasikan kebersihan gedung kantor walikota untuk kenyamanan dalam bekerja; e. mempersiapkan kelengkapan pelaksanaan apel/upacara; f. memelihara sarana dan prasarana ruang rapat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan rapat; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 68
(1)
Ikhtisar jabatan petugas kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, adalah melaksanakan pengelolaan kebersihan sehingga tercipta kenyamanan dan keindahan.
(2)
Rincian tugas petugas kebersihan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memelihara taman dan kebersihan kantor, taman dan halaman di lingkungan kantor walikota dan rumah tangga pimpinan; d.mencatat …………. 35
d. mencatat sarana kebutuhan pemeliharaan taman dan kebersihan kantor, taman dan halaman di lingkungan kantor walikota dan rumah tangga pimpinan; e. merawat perlengkapan pemeliharaan taman dan kebersihan; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 69 (1)
Ikhtisar jabatan teknisi mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, adalah melakukan pemeliharaan dan pengecekan terhadap mesin genset, kendaraan dinas dan instalasi listrik di lingkungan Setdako untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
(2)
Rincian tugas teknisi mesin sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengoperasikan dan memelihara genset, mesin air dan instalasi air untuk tetap bisa beroperasi dengan baik; d. melakukan perawatan, pemeriksaan terhadap kendaraan dinas di lingkungan setdako untuk menjadi bahan rekomendasi dalam melakukan perbaikan atau penggantian spare part kendaraan; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 70
(1)
Ikhtisar jabatan pengelola perlengkapan dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, adalah melaksanakan inventarisasi kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang agar terwujud tertib administrasi pengelolaan barang daerah.
(2)
Rincian tugas pengelola perlengkapan dan rumah tangga sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mencatat kebutuhan perlengkapan ruang kerja dan rumah tangga pimpinan; d.membuat ……….. 36
d. membuat konsep rencana usulan kebutuhan perlengkapan kerja dan rumah tangga pimpinan; e. melayani kebutuhan perlengkapan ruang kerja dan rumah tangga pimpinan sesuai permintaan; f. menginventaris perlengkapan dan peralatan ruang kerja dan rumah tangga pimpinan; g. mengusulkan kebutuhan perbaikan rumah dinas pimpinan; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 71 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Bagian Umum Sub Bagian Keuangan pada Bagian Umum terdiri dari : a. pengadministrasi umum; b. verifikator keuangan; c. bendaharawan gaji; d. bendaharawan rutin; e. pembantu bendaharawan rutin; f. penata laporan keuangan; dan g. operator komputer. Pasal 72 (1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, adalah mengagenda, mengekspedisi, menggandakan dan mengarsipkan naskah dinas untuk tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi umum sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengagenda surat masuk dan keluar; d. menerima SPJ kegiatan di masing-masing bagian; e. meregister SPJ dan SPM; f. meminta tandatangan/paraf kepada atasan pada surat/dokumen atau memproses lebih lanjut sesuai dengan petunjuk atasan; g. menghimpun RKA/DPA pokok dan perubahan masing-masing bagian; h. mengajukan naskah dinas kepada atasan untuk ditindak lanjuti; i. mengekspedisi surat keluar sub bagian keuangan; j. menggandakan naskah dinas sub bagian keuangan; k. mengarsipkan naskah dinas sub bagian keuangan; l.menyusun ................ 37
l. menyusun konsep naskah dinas sub bagian keuangan; m. memberikan pelayanan kearsipan kepada yang memerlukan; n. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; o. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 73 (1)
Ikhtisar jabatan verifikator keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, adalah melakukan penelitian kelengkapan dokumen SPP, SPM, SPJ dalam rangka tertib administrasi keuangan.
(2)
Rincian tugas verifikator keuangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memverifikasi SPP-UP, GU, TU, LS untuk diterbitkan SPM; d. memverifikasi SPJ untuk diterbitkan lembar kerja pengesahan; e. melakukan registrasi SPM; f. mencatat semua transaksi pada kartu pengawasan; g. mengumpulkan dan mendokumentasikan dokumen surat perintah membayar (SPM) dan surat pertanggungjawaban (SPJ); h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 74
(1)
Ikhtisar jabatan bendaharawan gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, adalah membuat daftar gaji dan menverifikasi gaji serta SPP gaji sehingga penerimaan gaji dapat tepat waktu.
(2)
Rincian tugas bendaharawan gaji sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan pencatatan kartu induk gaji, kartu gaji dan kartu gaji perorangan; d. menyiapkan SPP gaji; e. menyiapkan SPJ gaji; f. memintakan Surat Penyiapan Dana (SPD) gaji pada bendahara rutin (pengeluaran); g.melaksanakan …………….. 38
g. melaksanakan pencatatan buku register gaji; h. membuat daftar gaji pegawai, kekurangan gaji sesuai dengan data terakhir yang bersangkutan sebagai bahan permintaan pembayaran gaji; i. memindahbukukan gaji dan atau kekurangan gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji dan mengecek kebenaran penerimaan dan pembayaran gaji; j. membukukan penerimaan dan pengeluaran gaji pegawai dan menyimpan semua buktinya sebagai bahan pertanggungjawaban pengelolaan gaji; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 75 (1)
Ikhtisar jabatan bendaharawan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d, adalah menerima, menyimpan, membayar, membukukan dan mempertanggungjawabkan belanja tidak langsung dan membuat SPJ Fungsional dan Struktural agar terwujud tertib anggaran.
(2)
Rincian tugas bendaharawan rutin sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat register surat permintaan pembayaran; d. mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku kas umum; e. mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku pembantu; f. mengajukan/memproses Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Langsung (LS); g. mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti transaksi; h. membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara periodik; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Paasal 76 ………… 39
Pasal 76 (1)
Ikhtisar jabatan pembantu bendaharawan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e, adalah membantu membuat SPP dan SPJ belanja langsung dan belanja tidak langsung agar terwujud tertib anggaran.
(2)
Rincian tugas pembantu bendaharawan rutin sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membantu membuat register surat permintaan pembayaran; d. membantu mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku kas umum; e. membantu mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku pembantu; f. membantu memproses Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Langsung (LS); g. membantu mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti transaksi; h. membantu membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara periodik; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 77
(1)
Ikhtisar jabatan penata laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f, adalah mengumpulkan data berkas belanja dan pendapatan untuk diolah menjadi informasi laporan keuangan.
(2)
Rincian tugas penata laporan keuangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan perekaman dan pemutakhiran data transaksi keuangan; d. menjurnal setiap transaksi; e. memposting hasil jurnal ke buku besar; f. merekonsiliasi daftar transaksi dengan buku besar; g. membuat memo penyesuaian meliputi koreksi atau pembetulan kesalahan saldo awal kas dan saldo kas di bendahara, piutang, persediaan, konstruksi dalam pengerjaan, tagihan, saldo awal aset tetap, investasi dan hutang; h.menyusun …………… 40
h. menyusun laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja, laporan arus kas, laporan operasional, neraca dan catatan atas laporan keuangan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 78 (1)
Ikhtisar jabatan operator komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g, adalah melakukan pengetikan, pemeliharaan perangkat komputer serta penataan sistem informasi agar pelaksanaan pekerjaan menjadi lancar.
(2)
Rincian tugas operator komputer sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan penginputan data SPM, SPP dan SPJ; d. mengoreksi hasil pengetikan dan penginputan data SPM, SPP dan SPJ; e. mendokumentasikan hasil pengetikan dan penginputan data; f. menjaga dan merawat sarana prasarana kerja yang dipergunakan dengan baik serta memelihara kerapian dan kenyamanan suasana tempat kerja; g. melakukan penginputan anggaran masing-masing bagian; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Paragraf Kedelapan Bagian Keuangan Pasal 79
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan terdiri dari : a. verifikator anggaran; b. penyusun petunjuk pelaksanaan administrasi keuangan; dan c. pengelola sistem informasi. Pasal 80 ………………… 41
Pasal 80 (1)
Ikhtisar jabatan verifikator anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, adalah melaksanakan verifikasi dan asistensi terhadap rencana anggaran SKPD untuk menjadi bahan penyusunan Perda APBD.
(2)
Rincian tugas verifikator anggaran sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mempelajari pedoman penyelenggaraan verifikasi dan asistensi anggaran guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; d. mengumpulkan data RKA, DPA, DPPA - SKPD/SKPKD, untuk diverifikasi dan di asistensi; e. melakukan asistensi anggaran kas SKPD; f. menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD); g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 81
(1)
Ikhtisar jabatan penyusun petunjuk pelaksanaan administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, adalah menyusun petunjuk pelaksanaan administrasi pengelolaan anggaran sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
(2)
Rincian tugas penyusun petunjuk pelaksanaan administrasi keuangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD/SKPKD; d. menyusun register Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/SKPKD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD/SKPKD; e. menyusun register Surat Pencairan Dana (SPD); f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 82 …………….. 42
Pasal 82 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, adalah melakukan pengetikan, penginputan data penganggaran, penata usahaan dan pelaporan, melaksanakan pemeliharaan perangkat komputer serta penataan sistem informasi agar pelaksanaan pekerjaan menjadi lancar.
(2)
Rincian tugas pengelola sistem informasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan penginputan data anggaran SKPD/SKPKD; d. memfasilitasi penginputan penatausahaan SKPD/SKPKD; e. memfasilitasi penginputan SPJ-SKPD/SKPKD; f. memfasilitasi penginputan data pendapatan SKPD/SKPKD; g. mencetak hasil laporan keuangan; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 83
Jabatan Fungsional Umum yang berada di Perbendaharaan pada Bagian Keuangan terdiri dari : a. penata usaha keuangan; b. pemegang kas daerah; c. verifikator keuangan; d. pengolah data penguji SPP; e. pemroses gaji; dan f. operator komputer.
bawah
Sub
Bagian
Pasal 84 (1)
Ikhtisar jabatan penata usaha keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, adalah melakukan pencatatan penerimaan Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) SKPD/SKPKD untuk penerbitan SP2D.
(2)
Rincian tugas penata usaha keuangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima pendaftaran SPM – SKPD/SKPKD; d. meneliti kelengkapan berkas pendukung SPM; e. menyiapkan draft SP2D; f.meregistrasi …………….. 43
f. meregistrasi SP2D; g. menyiapkan draft Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji (SKPP); h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 85 (1)
Ikhtisar jabatan pemegang kas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, adalah mencatat penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka tertib pengelolaan kas daerah.
(2)
Rincian tugas pemegang kas daerah sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima dan memindah bukukan SP2D; d. mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan pada buku kas umum daerah; e. melakukan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran; f. melaporkan hasil rekonsiliasi kepada pejabat terkait secara periodik; g. melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 86
(1)
Ikhtisar jabatan verifikator keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, adalah melakukan penelitian kelengkapan dokumen SPP, SPM, SPJ serta membuat laporan realisasi SP2D dalam rangka tertib administrasi keuangan.
(2)
Rincian tugas verifikator keuangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. meneliti kelengkapan SPM dan Dokumen pendukung; d. meneliti dan menerbitkan SKPP; e.meneliti ………….. 44
e. meneliti daftar gaji dan dokumen pendukung; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 87 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data penguji SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d, adalah menghimpun daftar SP2D yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) untuk tertib administrasi keuangan.
(2)
Rincian tugas pengolah data penguji SPP sebagai berikut : a. menyusun program kerja b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menghimpun SP2D; d. menyusun laporan pengeluaran keuangan secara periodik; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
(1)
(2)
Pasal 88 Ikhtisar jabatan pemroses gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e, adalah membuat daftar gaji dan memverifikasi gaji serta membuat laporan realisasi SP2D gaji sehingga penerimaan gaji dapat tepat waktu. Rincian tugas pemroses gaji sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menginput data gaji pegawai; d. mencetak daftar gaji pegawai; e. mendistribusikan daftar gaji ke masing-masing SKPD; f. menyusun laporan realisasi gaji; g. menyusun laporan Pemotongan Pihak Ketiga (PFK); h. melakukan rekonsiliasi data PFK dengan pihak terkait; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. menyusun dan menerbitkan daftar penguji gaji; k.menyusun ……………. 45
k. menyusun laporan rekapitulasi gaji bulanan; l. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; m. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 89 (1)
Ikhtisar jabatan operator komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf f, adalah melakukan pengetikan, pemeliharaan perangkat komputer serta penataan sistem informasi agar pelaksanaan pekerjaaan menjadi lancar.
(2)
Rincian tugas operator komputer sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengetikan dan penginputan data; d. mengoreksi hasil pengetikan dan penginputan data; e. mencetak draft SP2D; f. melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap perangkat komputer beserta perlengkapannya untuk memastikan peralatan berfungsi dengan baik; g. mengoperasikan komputer dan memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik; h. melakukan kegiatan yang berhubungan dengan aplikasi komputer tersebut; i. memelihara komputer agar setiap saat dapat berfungsi dengan baik; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 90
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan pada Bagian Keuangan terdiri dari : a. penata keuangan dan pembukuan; b. penyusun bahan laporan keuangan; dan c. operator komputer. Pasal 91 …………
46
Pasal 91 (1)
Ikhtisar jabatan penata keuangan dan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, adalah melaksanakan pencatatan dan pembukuan serta pengumpulan bukti pendapatan dan belanja sebagai bahan penyusunan laporan keuangan SKPD.
(2)
Rincian tugas penata keuangan dan pembukuan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memverifikasi dokumen transaksi keuangan dengan bukti pendukungnya; d. menginput transaksi pendapatan dan belanja; e. melakukan rekonsiliasi penginputan pendapatan dan belanja; f. menyusun laporan realisasi anggaran secara berkala; g. menyampaikan hasil laporan kepada instansi terkait; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 92
(1)
Ikhtisar jabatan penyusun bahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b, adalah menyusun bahan laporan keuangan Pemerintah Kota Parepare.
(2)
Rincian tugas penyusun bahan laporan keuangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan data lapaoran keuangan dari seluruh SKPD; d. melakukan rekonsiliasi data dengan SKPD; e. menyusun bahan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); f. menyerahkan hasil penyusun bahan laporan kepada tim penyusun laporan keuangan; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Pasal 93 ……………. 47
Pasal 93 (1)
Ikhtisar jabatan operator komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c, adalah melakukan pengetikan, pemeliharaan perangkat komputer serta penataan sistem informasi agar pelaksanaan pekerjaaan menjadi lancar.
(2)
Rincian tugas operator komputer sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengetikan naskah dinas dan penginputan data; d. mengoreksi hasil pengetikan dan penginputan data; e. melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap perangkat komputer beserta perlengkapannya untuk memastikan peralatan berfungsi dengan baik; f. mengoperasikan komputer dan memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik; g. melakukan kegiatan yang berhubungan dengan aplikasi komputer tersebut; h. memelihara komputer agar setiap saat dapat berfungsi dengan baik; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Paragraf Kesembilan Bagian Organisasi Pasal 94
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi terdiri dari : a. analis jabatan; dan b. analis kelembagaan. Pasal 95 (1)
Ikhtisar jabatan analis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a, adalah mengumpulkan data jabatan untuk dianalisis, disusun dan disajikan untuk menjadi bahan informasi jabatan.
(2)
Rincian tugas analis jabatan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c.mengumpulkan ………….. 48
c. mengumpulkan data jabatan dengan menyusun kuestioner, mewawancarai, peninjauan langsung ke lokasi atau melalui literatur untuk bahan analisis jabatan; d. melaksanakan analisis jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja untuk jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu (Jabatan Fungsional Angka Kredit) dan jabatan fungsional umum; e. menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis analisis jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan; f. menyusun hasil analisis jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan atasan; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 96 (1)
Ikhtisar jabatan analis kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b, adalah menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan kelembagaan organisasi perangkat daerah dalam rangka penyempurnaan kelembagaan pemerintah daerah.
(2)
Rincian tugas analis kelembagaan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan data dan informasi di bidang kelembagaan untuk bahan telaan; d. menelaah kelembagaan perangkat daerah berdasarkan data dan informasi; e. menyusun hasil telaahan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan; f. menyiapkan bahan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; g. menyiapkan bahan untuk penyusunan konsep pedoman pembakuan prosedur dan system kerja lingkup bagian organisasi; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. Pasal 97 …………. 49
Pasal 97 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi terdiri dari : a. penata tata laksana; dan b. penelaah/pengkaji akuntabilitas kinerja.
Sub
Bagian
Pasal 98 (1)
Ikhtisar jabatan penata tata laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, adalah menyusun sistem, metode dan prosedur kerja SKPD dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
(2)
Rincian tugas penata tata laksana sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun dan mengumpulkan bahan pembinaan ketatalaksanaan; d. mengumpulkan, mengolah, menelaah, menilai dan menganalisis sistem dan prosedur kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); e. menyusun tata kerja, sistem dan prosedur kerja, tata hubungan kerja serta petunjuk pelaksanaan dan ketentuan yang berkaitan; f. menfasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja SKPD; g. mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); h. melakukan rekapitulasi data pelaksanaan SPM secara berkala; i. menyampaikan laporan pelaksanaan SPM kepada instansi terkait; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. Pasal 99
(1)
Ikhtisar jabatan penelaah/pengkaji akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b, adalah melakukan analisis, kajian kinerja organisasi sebagai bahan evaluasi.
(2)
Rincian tugas penelaah/pengkaji akuntabilitas kinerja sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan rencana kerja tahunan (RKT) Sekretaris Daerah Kota Parepare; d. menyusun Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD; e.melaksanakan ................ 50
e. melaksanakan kegiatan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); f. melaksanakan pembinaan kinerja SKPD; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. Pasal 100 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Kinerja pada Bagian Organisasi terdiri dari : a. pengelola data kepegawaian; dan b. analis pengembangan pegawai. Pasal 101 (1) (2)
Ikhtisar jabatan pengelola data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a, adalah mengelola perencanaan, mutasi, diklat dan kesejahteraan pegawai dalam rangka tertib administrasi. Rincian tugas pengelola data kepegawaian sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan dan mendistribusikan format pendataan kepegawaian; d. menyusun buku kerja; e. menyimpan dan meminta arsip kepegawaian; f. memelihara dan merawat arsip kepegawaian; g. memperbaharui daftar arsip kepegawaian; h. memberikan layanan atas permintaan arsip pegawai; i. menyusun, mencetak dan mendokumentasikan DUK yang telah dikoreksi dan telah disetujui oleh pimpinan; j. memproses usul kenaikan pangkat dan gaji berkala; k. memproses surat pernyataan melaksanakan tugas dan surat pernyataan menduduki jabatan; l. memproses usul karpeg; m. memproses usul karsi dan karsu pegawai; n. memproses izin dan cuti pegawai; o. memproses usul pensiun pegawai; p. memproses usul kawin dan cerai pegawai; q. memproses administrasi persuratan; r. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; s. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; u. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. Pasal 102 ……….. 51
(1)
(2)
Pasal 102 Ikhtisar jabatan analis pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, adalah melaksanakan analisis dan menyusun rencana pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan SDM. Rincian tugas analis pengembangan pegawai sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan dan mendistribusikan format diklat kepegawaian; d. mengelola absensi pegawai; e. memproses hukuman disiplin pegawai; f. memproses pemberian reward kepada pegawai; g. memproses penilaian prestasi kerja (PPK) pegawai; h. memproses usul pemberian penghargaan kepada pegawai; i. memproses usul diklat pegawai; j. memproses usul mutasi pegawai lingkup sekretariat daerah kota; k. memproses administrasi persuratan; l. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; m. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; o. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. Paragraf Kesepuluh Bagian Pengelolaan Aset Pasal 103
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Inventarisasi Aset pada Bagian Pengelolaan Aset terdiri dari : a. pengolah data aset daerah milik pemda; b. penginventaris barang; dan c. operator komputer. Pasal 104 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data aset daerah milik pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a, adalah melakukan penatausahaan barang milik daerah, baik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah maupun oleh pihak lainnya dalam rangka pengelolaan Barang milik daerah yang tertib sesuai dengan amanah undang undang.
(2)
Rincian tugas pengolah data aset daerah milik pemda sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c.menerima ……………. 52
c. menerima/mengumpulkan laporan data aset; d. merekap dan mengolah laporan data realisasi kegiatan pengelolaan aset; e. mengevaluasi kinerja kegiatan pengolah data aset daerah; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. Pasal 105 (1)
Ikhtisar jabatan penginventaris barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b, adalah melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang hasil pengadaan dalam rangka memudahkan penyusunan neraca barang daerah.
(2)
Rincian tugas penginventaris barang sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mencatat dan membukukan data barang dan atau inventaris kantor sesuai dengan jenis, jumlah dan kualitasnya untuk pembuatan kartu inventaris barang dan kartu inventaris ruangan; d. melakukan penyiapan bahan dan administrasi penghapusan barang dan atau inventaris kantor; e. menyusun daftar kebutuhan barang dan perlengkapan kantor; f. menyusun daftar rencana pemeliharaan barang dan perlengkapan; g. membuat daftar inventaris barang meliputi merek, pembuatan, tahun pembelian, jenis anggaran, nomor kode barang, dan keadaan barang untuk mengetahui kualitas barang sebagai bahan dalam pembuatan konsep penghapusan barang inventaris kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. Pasal 106
(1)
Ikhtisar jabatan operator komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c, adalah melakukan pengetikan, pemeliharaan perangkat komputer serta penataan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (Simbada) agar pelaksanaan pekerjaaan menjadi lancar. (2) Rincian ............. 53
(2)
Rincian tugas operator komputer sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengetikan naskah dinas dan penginputan data; d. mengoreksi hasil pengetikan dan penginputan data; e. melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap perangkat komputer beserta perlengkapannya untuk memastikan peralatan berfungsi dengan baik; f. mengoperasikan komputer dan memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik; g. melakukan kegiatan yang berhubungan dengan aplikasi komputer tersebut; h. memelihara komputer agar setiap saat dapat berfungsi dengan baik; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. Pasal 107
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Perencanaan dan Distribusi pada Bagian Pengelolaan Aset terdiri dari : a. analis kebutuhan barang; dan b. pendistribusian barang. Pasal 108 (1)
Ikhtisar jabatan analis kebutuhan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, adalah melaksanakan kajian analisis dan kajian kebutuhan barang SKPD untuk memudahkan menyusun rencana kebutuhan barang pada setiap tahun anggaran.
(2)
Rincian tugas analis kebutuhan barang sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima laporan usulan rencana kebutuhan barang lingkup pemerintah kota parepare; d. menyusun rencana daftar kebutuhan barang unit; e. melaksanakan kajian kebutuhan barang sesuai dengan standar kebutuhan yang telah ditetapkan; f. melaksanakan kajian terhadap pemanfaatan barang lingkup Pemerintah Kota Parepare; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h.menyiapkan …………. 54
h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. Pasal 109 (1)
Ikhtisar jabatan pendistribusian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, adalah menyusun rencana pendistribusian barang daerah dalam rangka tertib pengelolaan barang.
(2)
Rincian tugas pendistribusian barang sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima surat untuk dijadikan dalam acuan pendistribusian barang; d. melaksanakan proses pendistribusian barang; e. mengagendakan usulan dokumen pendistribusian barang; f. menyiapkan berita acara pendistribusian barang lingkup Pemerintah Kota Parepare; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. Pasal 110
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Pengawasan dan Penghapusan Aset pada Bagian Pengelolaan Aset terdiri dari : a. penyiap bahan pertimbangan dan penelitian usul penetapan penghapusan; dan b. penelaah bahan analis hasil pengawasan. Pasal 111 (1)
Ikhtisar jabatan penyiap bahan pertimbangan dan penelitian usul penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a, adalah menyiapkan bahan pertimbangan rencana penghapusan aset pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi.
(2)
Rincian tugas penyiap bahan pertimbangan dan penelitian usul penetapan penghapusan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c.menyusun …………. 55
c. menyusun data rencana program kerja penghapusan; d. mengagendakan usulan data penghapusan barang milik daerah; e. menyiapkan bahan pertimbangan usulan penghapusan barang milik daerah; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. Pasal 112 (1)
Ikhtisar jabatan penelaah bahan analis hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b, adalah mengolah dan melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan dan penghapusan aset daerah untuk dilakukan tindaklanjut.
(2)
Rincian tugas penelaah bahan analis hasil pengawasan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan analisis terhadap barang milik daerah yang tidak sesuai dengan pemanfaatannya; d. melakukan penertiban barang milik daerah dari hasil pengawasan; e. melaksanakan penggudangan barang milik daerah dari hasil pengawasan dan penertiban; f. mendokumentasikan hasil pengawasan dan penertiban barang milik daerah; g. membuat laporan hasil pengawasan atas penggunaan barang milik daerah; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Paragraf Kesatu Bagian Umum Pasal 113
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian Umum terdiri dari : a.sekretaris ………….. 56
a. b. c. d. e. f. g.
sekretaris; pramu tamu; pengadministrasi umum; pengelola data kepegawaian; pengadministrasi perjalanan dinas; pengemudi; dan caraka. Pasal 114
(1)
Ikhtisar jabatan sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a, adalah melakukan pencatatan administrasi persuratan dan menyusun agenda pimpinan untuk memperjelas kegiatan keseharian pimpinan.
(2)
Rincian tugas sekretaris sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima dan mencatat pesan baik telpon maupun surat serta bahan lain yang ditujukan kepada pimpinan sebagai bahan informasi untuk disampaikan kepada pimpinan; d. menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangan dan menyampaikan perihalnya kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan serta mengatur tamu yang akan menghadap pimpinan sesuai dengan kepentingannya; e. mengkoordinasikan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan rencana kegiatan dalam buku agenda dan papan kegiatan sebagai informasi dan jadwal kegiatan; f. menghubungi dan mengkonfirmasikan kepada unit dan instansi terkait tentang acara dan kegiatan pimpinan melalui surat, telepon dan atau faxmil untuk bahan informasi kepada pimpinan; g. mengingatkan pimpinan mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera dilaksanakan atau dihadiri oleh pimpinan agar sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun; h. menyiapkan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh pimpinan untuk sesuatu kegiatan secara rapih dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan; i. menerima, mencatat surat masuk dan keluar ke dalam buku agenda, lembar disposisi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diteruskan kepada pimpinan; j. mencatat agenda kegiatan pimpinan ke papan tulis berdasarkan kepentingannya sebagai informasi bagi pimpinan; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l.menyiapkan ……….. 57
l.
menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 115 (1)
Ikhtisar jabatan pramu tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b, adalah melakukan pencatatan tamu, pelayanan informasi serta pengelolaan pengaduan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.
(2)
Rincian tugas pramu tamu sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan registrasi terhadap tamu yang akan bertemu dengan pejabat sebagai bahan dokumentasi; d. melayani tamu dengan menanyakan identitas tamu, maksud kedatangan dan siapa yang ingin ditemui; e. mencatat laporan pengaduan untuk disampaikan kepada pejabat yang terkait; f. melakukan konfirmasi kepada pejabat yang akan ditemui; g. mengarahkan para tamu yang akan bertemu dengan pejabat; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 116
(1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c, adalah mengagenda, mengekspedisi, menggandakan dan mengarsipkan naskah dinas untuk tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi umum sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengagenda surat masuk dan keluar; d. mengajukan naskah dinas kepada atasan untuk ditindak lanjuti; e. mengekspedisi surat keluar; f. menggandakan naskah dinas; g. mengarsipkan naskah dinas; h. memberikan pelayanan kearsipan kepada yang memerlukan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j.menyiapkan …………. 58
j.
menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 117 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf d, adalah mengelola perencanaan, mutasi, diklat dan kesejahteraan pegawai dalam rangka tertib administrasi kepegawaian.
(2)
Rincian tugas pengelola data kepegawaian sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja; d. menyusun formasi PNS; e. menyusun DUK dan Bezetting pegawai; f. memproses kenaikan pangkat; g. memproses kenaikan gaji berkala; h. memproses DP3 pegawai; i. memproses PPK (Penilai Prestasi Kerja) pegawai; j. mengelola absensi pegawai; k. memproses izin dan cuti pegawai; l. memproses usul mutasi jabatan; m. memproses usul pensiun; n. memproses izin kawin dan cerai; o. memproses hukuman disiplin; p. memproses usul penghargaan; q. memproses usul diklat; r. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; s. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 118
(1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf e, adalah mengagenda, mengekspedisi, mengarsipkan serta mempersiapkan SPPD untuk kegiatan perjalanan dinas.
(2)
Rincian tugas berikut:
pengadministrasi
perjalanan
dinas
adalah
sebagai
a.menyusun …………… 59
a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat surat perintah perjalanan (surat tugas) berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku serta menyampaikannya kepada pimpinan untuk ditandatangani; d. mencatat dalam buku agenda serta membuat perhitungan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. menyiapkan dan membuat bukti penerimaan uang perjalanan dinas kepada pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas; f. menyampaikan kepada pejabat yang berwenang bukti penerimaan uang untuk dilakukan pembayaran kepada pejabat/atau pegawai yang melakukan perjalanan dinas; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 119 (1)
Ikhtisar jabatan pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf f, adalah mengantar pejabat, pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas kedinasan diluar kantor serta memelihara dan merawat kendaraan dinas agar mobilitas pimpinan tidak terganggu.
(2)
Rincian tugas pengemudi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pemeriksaan kondisi kendaraan; d. mengantar pimpinan dalam melaksanakan tugas di luar kantor; e. melakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala terhadap kendaraan dinas; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 120
(1)
Ikhtisar jabatan caraka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf g, adalah mengantar surat, memelihara kebersihan kantor dan juru kunci pintu kantor sehingga tercipta suasana kantor nyaman dan indah. (2) Rincian …………. 60
(2)
Rincian tugas caraka sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memeriksa serta meneliti surat yang akan dikirim ke instansi lain serta mencatat kedalam buku ekspedisi; d. mengantarkan surat ke alamat yang dituju dengan membawa tanda terima surat/undangan; e. menyimpan lembar pengantar sebagai bukti pengiriman surat/undangan; f. membuka dan menutup semua pintu ruangan; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 121
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga pada Bagian Umum terdiri dari : a. petugas kebersihan; b. teknisi mesin; dan c. pengelola perlengkapan dan rumah tangga. Pasal 122 (1)
Ikhtisar jabatan petugas kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a, adalah melaksanakan pengelolaan kebersihan di lingkungan Sekretariat DPRD sehingga tercipta kenyamanan dan keindahan.
(2)
Rincian tugas petugas kebersihan adalah sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memelihara taman dan kebersihan halaman di lingkungan kantor DPRD dan rumah jabatan pimpinan; d. mencatat sarana kebutuhan pemeliharaan taman dan kebersihan di lingkungan DPRD dan rumah jabatan pimpinan; e. merawat perlengkapan pemeliharaan taman dan kebersihan; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; Pasal 123 ……….. 61
Pasal 123 (1)
Ikhtisar jabatan teknisi mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b, adalah melakukan pemeliharaan dan pengecekan terhadap mesin genset dan instalasi listrik di lingkungan Sekretariat DPRD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
(2)
Rincian tugas teknisi mesin adalah sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengoperasikan mesin genset, mesin air, instalasi air untuk tetap bisa beroperasi dengan baik; e. memelihara dan memperbaiki peralatan mesin-mesin; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 124
(1)
Ikhtisar jabatan pengelola perlengkapan dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf c, adalah melaksanakan inventarisasi kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang agar terwujud tertib administrasi pengelolaan barang daerah.
(2)
Rincian tugas pengelola perlengkapan dan rumah tangga adalah sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mencatat kebutuhan perlengkapan ruang kerja dan rumah jabatan pimpinan; d. membuat konsep rencana usulan kebutuhan perlengkapan kerja dan rumah jabatan pimpinan; c. melayani kebutuhan perlengkapan ruang kerja dan rumah jabatan pimpinan sesuai permintaan; d. menginventaris perlengkapan dan peralatan ruang kerja dan rumah jabatan pimpinan; e. mengusulkan kebutuhan perbaikan rumah jabatan pimpinan; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 125 ………….. 62
Pasal 125 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Humas dan Protokol pada Bagian Umum terdiri dari : a. pramu acara pimpinan; dan b. pramu kehumasan dan keprotokolan. Pasal 126 (1)
Ikhtisar jabatan pramu acara pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a, adalah jabatan melaksanakan koordinasi pengaturan acara pimpinan atau kegiatan pemerintah daerah untuk memudahkan dalam penyusunan agenda/jadwal kegiatan DPRD.
(2)
Rincian tugas pramu acara pimpinan adalah sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan informasi dari masyarakat melalui media massa dan masyarakat; d. menganalisa setiap permasalahan berdasarkan informasi yang masuk; e. mengkoordinasikan acara-acara/jadwal rapat kepada pimpinan; f. menyusun jadwal kegiatan pimpinan; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 127
(1)
Ikhtisar jabatan pramu kehumasan dan keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf b, adalah mencari dan mengolah data primer dan sekunder (kualitatif dan Kuantitatif) menjadi berita yang obyektif dan benar serta dalam rangka sinkronisasi acara-acara/jadwal kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD.
(2)
Rincian tugas pramu kehumasan dan keprotokolan adalah sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. meramu bahan berita menjadi berita yang obyektif dan benar serta menginput bahan DPRD ke dalam Website DPRD; d. menfasilitasi tamu dan kegiatan wawancara pimpinan DPRD; e.mempersiapkan ………….. 63
e. mempersiapkan tempat rapat/acara penting DPRD serta menempatkan para tamu sesuai dengan undangan dan kedudukannya; f. menyebarluaskan informasi kepada masyarakat melalui media massa; g. mempersiapkan susunan acara/upacara dan rapat-rapat; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Paragraf Kedua Bagian Hukum dan Persidangan Pasal 128 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Produk Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan Persidangan terdiri dari : a. analis peraturan perundang-undangan; dan b. penyaji bahan penyusunan peraturan perundang-undangan. Pasal 129 (1)
Ikhtisar jabatan analis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a, adalah melakukan kajian/analisis terhadap ketentuan perundang-undangan sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
(2)
Rincian tugas analis peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mempersiapkan bahan berupa draft peraturan perundang-undangan yang akan di bahas dalam rapat-rapat/sidang DPRD; d. mengelolah, menelaah, dan menganalisis Rancangan Paraturan Daerah, Rancangan Keputusan DPRD dan keputusan pimpinan serta peraturan DPRD; e. menyiapkan rancangan dan materi produk hukum DPRD serta mendistribusikannya kepada anggota DPRD; f. membuat kajian dan analisis rancangan produk hukum DPRD serta melaksanakan registrasi, pengarsipan dan dokumentasi produk hukum baik yang akan di bahas maupun yang telah di tetapkan; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h.menyiapkan ………….. 64
h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 130 (1)
Ikhtisar jabatan penyaji bahan penyusun perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b, adalah mempersiapkan bahan-bahan dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
(2)
Rincian tugas penyaji bahan penyusun perundang-undangan adalah sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mempersiapkan bahan berupa draft peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan daerah serta produk hukum lainnya; d. mempersiapkan bahan/materi produk hukum dalam rangka penyusunan dan perumusan produk hukum dan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan konsultasi pada daerah lain untuk memperoleh informasi terkait dengan materi Ranperda dan produk hukum lainnya yang akan dan sementara di bahas; f. melaksanakan registrasi, pengarsipan serta dokumentasi produk hukum dan penataan bahan penyusunan peraturan perundangundangan; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 131
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Rapat dan Risalah pada Bagian Hukum dan Persidangan adalah Pengolah Bahan Rapat. Pasal 132 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah bahan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 adalah mempersiapkan bahan rapat serta melakukan koreksi terhadap hasil risalah rapat untuk menjadi acuan pimpinan dalam pengambilan kebijakan. (2) Rincian …………. 65
(2)
Rincian tugas pengolah bahan rapat adalah sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun agenda dan jadwal rapat dan mempersiapkan bahan rapat dan mendistribusikannya kepada pimpinan dan anggota DPRD; d. mempersiapkan tempat rapat/sidang dan daftar hadir serta segala sesuatunya mendukung kelancaran jalannya rapat sidang; e. mencatat jalannya rapat/sidang dan membuat risalah/laporan singkat rapat; f. melaksanakan koreksi risalah/laporan rapat untuk menjadi bahan pengambilan kebijakan atau keputusan; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 133
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Sosialisasi Produk Hukum pada Bagian Hukum dan Persidangan terdiri dari : a. pengevaluasi produk hukum daerah; dan b. pendokumentasian peraturan perundang-undangan. Pasal 134 (1)
Iktisar jabatan pengevaluasi produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf a, adalah melaksanakan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang bertentangan dengan produk perundangan lainnya atau tidak sesuai lagi dengan kondisi kekinian untuk diadakan penyesuaian kembali.
(2)
Rincian tugas pengevaluasi produk hukum daerah adalah sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan dan mempersiapkan bahan berupa produk hukum daerah; d. melaksanakan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan yang lainnya; e. melakukan pencatatan pointer-pointer terhadap ketentuan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan lainnya untuk diadakan penyesuaian; f.melakukan …………… 66
f.
melakukan inventarisasi jumlah produk hukum daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan serta melaporkannya kepada pimpinan; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 135 (1)
Iktisar jabatan pendokumentasian peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf b, adalah menghimpun file produk hukum daerah berdasarkan aturan dalam register produk hukum.
(2)
Rincian tugas pendokumentasian peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan dan menyusun bahan berupa produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan; d. melaksanakan register produk hukum daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya; e. mendokumentasikan serta memfile produk hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya f. melaksanakan perawatan file secara berkala terhadap produk hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Paragraf Ketiga Bagian Pelayanan Aspirasi Pasal 136
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Pelayanan Aspirasi pada Bagian Pelayanan Aspirasi terdiri atas : a. petugas layanan pengaduan publik; dan b. penelaah bahan hubungan antar lembaga. Pasal ……..… 67
Pasal 137 (1)
Ikhtisar jabatan petugas layanan pengaduan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf a, adalah melaksanakan pencatatan dan pengumpulan data terhadap pengaduan masyarakat, baik yang disampaikan melalui media elektronik maupun media cetak sebagai bahan bagi SKPD untuk menjawabnya.
(2)
Rincian tugas petugas layanan pengaduan publik adalah sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan bahan berupa pengaduan dan aspirasi masyarakat; d. melakukan pencatatan dan menampung aspirasi/pengaduan yang di sampaikan masyarakat kepada DPRD melalui sekretariat DPRD; e. menyalurkan aspirasi masyarakat kepada alat kelengkapan DPRD sesuai dengan sifat dan keperluannya; f. mempersiapkan tempat pertemuan/ruang rapat serta memfasilitasi rapat-rapat pembahasan sebagai tindak lanjut pengaduan/aspirasi masyarakat; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 138
(1)
Iktisar jabatan penelaah bahan hubungan antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf b, adalah melaksanakan fasilitasi kegiatan DPRD atau klarifikasi terhadap pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta untuk menghindari opini negatif dan miskomunikasi.
(2)
Rincian tugas penelaah bahan hubungan antar lembaga adalah sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan data sebagai bahan telaah hubungan antar lembaga; d. melaksanakan fasilitas kegiatan DPRD; e. melaksanakan telaahan terhadap bahan hubungan antar lembaga; f. melakukan klarifikasi terhadap pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta untuk menghindari opini negatif dan miskomunikasi; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h.menyiapkan …………… 68
h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 139 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Dokumentasi pada Bagian Pelayanan Aspirasi adalah pengelola data dokumentasi. Pasal 140 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola data dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 adalah melaksanakan pendataan dan inventarisasi, pengolahan data mendokumentasikan data dan informasi.
(2)
Rincian tugas pengelola data dokumentasi adalah sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melayani, menyajikan dan mendokumentasi data dan informasi tentang kegiatan di sekretariat DPRD dan DPRD melalui media cetak; d. mengolah, mengkaji, menyajikan, dan mendokumentasikan data kegiatan DPRD; e. mengumpulkan bahan yang bersumber dari pemberitaan kegiatan DPRD dan menyajikannya dalam bentuk klipping kegiatan DPRD; f. mengatur langganan media cetak untuk sekretariat DPRD dan DPRD; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi data dan pengolahan informasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 141
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Perpustakaan dan Arsip pada Bagian Pelayanan Aspirasi adalah Pengolah Kearsipan. Pasal 142 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 adalah melaksanakan pengelolaan perpustakaan, meliputi registrasi pengadaan dan peminjaman buku bacaan dalam rangka tertib administrasi serta pendataan dan inventarisasi dokumen atau arsip aktif dan in aktif. (2) Rincian ………… 69
(2)
Rincian tugas pengolah kearsipan adalah sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; a. membuat surat permintaan arsip ke SKPD; b. penarikan arsip; c. pengangkutan arsip ke gedung arsip; d. pengolahan arsip dinamis in aktif; e. pemilahan arsip; f. pengklasifikasian arsip; g. pendeskripsian; h. pembuatan skema; i. penomoran defenitif; j. pembuatan Daftar Pertelaan Arsip (DPA); k. penyimpanan/penataan arsip; l. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; m. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Paragraf Keempat Bagian Keuangan Pasal 143
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Anggaran pada Bagian keuangan terdiri atas : a. pengolah data penyusun rencana dan program; dan b. operator komputer. Pasal 144 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data penyusun rencana dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf a, adalah menyusun rencana dan program serta kegiatan agar terwujud sinergitas dengan dokumen perencanaan.
(2)
Rincian tugas pengolah data penyusun rencana dan program adalah sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpul, mengolah data dan menyusun rencana strategis Sekwan; d. mengumpul, mengolah data dan menyusun rencana kerja Sekwan; e.mengumpul ………….. 70
e. mengumpul, mengolah data dan menyusun rencana kegiatan anggaran Sekwan; f. mengumpul, mengolah data dan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Sekwan; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 145 (1)
Ikhtisar jabatan operator komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf b, adalah melakukan pengetikan, pemeliharaan perangkat komputer serta penataan sistem informasi agar pelaksanaan pekerjaan menjadi lancar.
(2)
Rincian tugas operator komputer sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengetikan naskah dinas dan penginputan data; d. mengoreksi hasil pengetikan dan penginputan data; e. menyampaikan hasil ketikan dan penginputan data kepada atasan; f. mendokumentasikan hasil pengetikan dan penginputan data; g. menjaga dan merawat sarana prasarana kerja yang dipergunakan dengan baik serta memelihara kerapian dan kenyamanan suasana tempat kerja; h. menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas pengetikan dan penginputan data sebagai masukan bagi atasan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 146
Jabatan Fungsional Umum yang berada di Perbendaharaan pada Bagian keuangan terdiri atas : a. bendaharawan rutin; b. pembantu bendaharawan rutin; c. bendaharawan gaji; dan d. verifikator keuangan.
bawah
Sub
Bagian
Pasal 147 ............... 71
Pasal 147 (1)
Ikhtisar jabatan bendaharawan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf a, adalah menerima, menyimpan, membayar, membukukan dan mempertanggungjawabkan belanja tidak langsung dan membuat SPJ Fungsional dan Struktural agar terwujud tertib anggaran.
(2)
Rincian tugas bendaharawan rutin sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat register surat permintaan pembayaran; d. mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku kas umum; e. mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku pembantu; f. mengajukan/memproses Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS); g. mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti transaksi; h. membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara periodik; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 148
(1)
Ikhtisar jabatan pembantu bendaharawan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b, adalah membantu membuat SPP dan SPJ belanja langsung dan belanja tidak langsung agar terwujud tertib anggaran.
(2)
Rincian tugas pembantu bendaharawan rutin sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membantu membuat register surat permintaan pembayaran; d. membantu mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku kas umum; e. membantu mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku pembantu; f. membantu memproses Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS); g. membantu … 72
g. membantu mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti transaksi; h. membantu membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara periodik; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 149 (1)
Ikhtisar jabatan bendaharawan gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf c, adalah membuat daftar gaji dan menverifikasi gaji serta SPP gaji sehingga penerimaan gaji dapat tepat waktu.
(2)
Rincian tugas bendaharawan gaji sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan pencatatan kartu induk gaji, kartu gaji dan kartu gaji perorangan; d. menyiapkan SPP gaji; e. menyiapkan SPJ gaji; f. memintakan Surat Penyiapan Dana (SPD) gaji pada bendahara rutin (pengeluaran); g. melaksanakan pencatatan buku register gaji; h. membuat daftar gaji pegawai, kekurangan gaji sesuai dengan data terakhir yang bersangkutan sebagai bahan permintaan pembayaran gaji; i. memindahbukukan gaji dan atau kekurangan gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji dan mengecek kebenaran penerimaan dan pembayaran gaji; j. membukukan penerimaan dan pengeluaran gaji pegawai dan menyimpan semua buktinya sebagai bahan pertanggungjawaban pengelolaan gaji; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 150 …………….
73
Pasal 150 (1)
Ikhtisar jabatan verifikator keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf d, adalah melakukan penelitian kelengkapan dokumen SPP, SPM, SPJ dalam rangka tertib administrasi keuangan.
(2)
Rincian tugas verifikator keuangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memverifikasi SPP-UP, GU, TU, LS untuk diterbitkan SPM; d. memverifikasi SPJ untuk diterbitkan lembar kerja pengesahan; e. melakukan registrasi SPM; f. mencatat semua transaksi pada kartu pengawasan; g. mengumpulkan dan mendokumentasikan dokumen surat perintah membayar (SPM) dan surat pertanggungjawaban (SPJ); h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 151
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Akutansi dan Pelaporan pada Bagian keuangan terdiri atas : a. penata keuangan dan pembukuan; b. penyusun bahan laporan keuangan; dan c. operator komputer. Pasal 152 (1)
Ikhtisar jabatan penata keuangan dan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a, adalah melaksanakan pencatatan dan pembukuan serta pengumpulan bukti belanja sebagai bahan penyusunan laporan keuangan SKPD.
(2)
Rincian tugas penata keuangan dan pembukuan adalah sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memverifikasi dokumen transaksi keuangan dengan bukti pendukungnya; d. menginput transaksi pendapatan dan belanja; e. melakukan rekonsiliasi penginputan pendapatan dan belanja; f. menyusun laporan realisasi anggaran secara berkala; g.menyampaikan ……………. 74
g. menyampaikan hasil laporan kepada instansi terkait; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 153 (1)
Ikhtisar jabatan penyusun bahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b, adalah melaksanakan penyusunan laporan keuangan Sekwan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Parepare.
(2)
Rincian tugas penyusun bahan laporan keuangan adalah sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan data laporan keuangan dari seluruh bagian sekwan; d. melakukan rekonsiliasi data dengan bagian sekwan; e. menyusun bahan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); f. menyerahkan hasil penyusun bahan laporan kepada tim penyusun laporan keuangan; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 154
(1)
Ikhtisar jabatan operator komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf c, adalah melakukan pengetikan, pemeliharaan perangkat komputer serta penataan sistem informasi agar pelaksanaan pekerjaaan menjadi lancar.
(2)
Rincian tugas operator komputer sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengetikan naskah dinas dan penginputan data; d. mengoreksi hasil pengetikan dan penginputan data; e. menyampaikan hasil ketikan dan penginputan data kepada atasan; f.mendokumentasikan .............. 75
f. mendokumentasikan hasil pengetikan dan penginputan data; g. menjaga dan merawat sarana prasarana kerja yang dipergunakan dengan baik serta memelihara kerapian dan kenyamanan suasana tempat kerja; h. menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas pengetikan dan penginputan data sebagai masukan bagi atasan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. BAB III DINAS DAERAH Pasal 155 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretaris Dinas, terdiri atas: a. pramu tamu; b. sekretaris; c. pengadministrasi umum; d. pengelola data kepegawaian; e. pengelola perlengkapan dan rumah tangga; f. operator komputer; g. pengemudi; dan h. caraka. Pasal 156 (1)
Ikhtisar jabatan pramu tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf a, adalah melakukan pencatatan tamu, pelayanan informasi serta pengelolaan pengaduan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.
(2)
Rincian tugas pramu tamu sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan registrasi terhadap tamu yang akan bertemu dengan pejabat sebagai bahan dokumentasi; d. mencatat laporan pengaduan untuk disampaikan kepada pejabat yang terkait; e. melakukan konfirmasi kepada pejabat yang akan ditemui; f. mengarahkan para tamu yang akan bertemu dengan pejabat; g.melakukan …………. 76
g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 157 (1)
Ikhtisar jabatan sekretaris sebagaimana di maksud dalam Pasal 155 huruf b, adalah melakukan pencatatan administrasi persuratan dan menyusun agenda pimpinan untuk memperjelas kegiatan keseharian pimpinan.
(2)
Rincian tugas sekretaris sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat serta bahan lain yang ditujukan kepada pimpinan sebagai bahan informasi untuk disampaikan kepada pimpinan; d. mengkoordinasikan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan rencana kegiatan dalam buku agenda dan papan kegiatan sebagai informasi dan jadwal kegiatan; e. menghubungi dan mengkonfirmasikan kepada unit dan instansi terkait tentang acara dan kegiatan pimpinan melalui surat, telepon dan atau faximile untuk bahan informasi kepada pimpinan; f. mengingatkan pimpinan mengenai rapat, acara dan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dihadiri oleh pimpinan agar sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 158
(1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi umum sebagaimana di maksud dalam Pasal 155 huruf c, adalah mengagenda, mengekspedisi, menggandakan dan mengarsipkan naskah dinas untuk tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi umum sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima ………… 77
c. menerima, mencatat surat masuk dan keluar ke dalam buku agenda, dan memberikan lembar disposisi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diteruskan kepada pimpinan; d. mengajukan naskah dinas kepada atasan untuk ditindak lanjuti; e. menggandakan naskah dinas; f. mengarsipkan naskah dinas; g. menyiapkan bahan konsep naskah dinas; h. memberikan pelayanan kearsipan kepada yang memerlukan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 159 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola data kepegawaian sebagaimana di maksud dalam Pasal 155 huruf d, adalah mengelola perencanaan, mutasi, diklat dan kesejahteraan pegawai dalam rangka tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengelola data kepegawaian sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja; d. menyiapkan bahan formasi PNS; e. menyiapkan bahan DUK dan Bezetting pegawai; f. membuat buku penjagaan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun; g. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji berkala; h. menyiapkan blanko dan mengarsipkan hasil PPK (Penilaian Prestasi Kerja) pegawai; i. mengelola absensi pegawai; j. meneruskan permohonan izin, cuti dan pensiun pegawai; k. meneruskan permohonan KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN; l. meneruskan permohonan izin kawin dan cerai; m. meneruskan proses penjatuhan hukuman disiplin; n. membuat usulan penghargaan; o. membuat daftar usulan diklat; p. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; q. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 160 ................ 78
Pasal 160 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola perlengkapan dan rumah tangga sebagaimana di maksud dalam Pasal 155 huruf e, adalah melaksanakan inventarisasi kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang agar terwujud tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengelola perlengkapan dan rumah tangga sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana SKPD; d. membuat daftar usulan prioritas kebutuhan sarana dan prasarana SKPD; e. mempersiapkan sarana dan prasarana kantor; f. menerima, mencatat, menyimpan dan mendistribusikan sarana dan prasarana SKPD; g. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana SKPD; h. membuat laporan pengelolaan sarana dan prasarana SKPD secara periodik; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 161
(1)
Ikhtisar jabatan operator komputer sebagaimana di maksud dalam Pasal 155 huruf f, adalah mengoperasikan komputer dan memelihara perangkat komputer serta penataan sistem informasi agar pelaksanaan pekerjaan menjadi lancar.
(2)
Rincian tugas operator komputer sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengetikan naskah dinas dan penginputan data; d. mengelola persuratan secara elektronik; e. mencetak dan mengajukan hasil ketikan dan penginputan data kepada atasan; f. menjaga dan merawat sarana prasarana kerja yang dipergunakan dengan baik serta memelihara kerapian dan kenyamanan suasana tempat kerja; g.menyampaikan …………… 79
g. menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas pengetikan dan penginputan data sebagai masukan bagi atasan; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 162 (1)
Ikhtisar jabatan pengemudi sebagaimana di maksud dalam Pasal 155 huruf g, adalah mengoperasikan serta memelihara/merawat kendaraan dinas agar mobilitas tidak terganggu.
(2)
Rincian tugas pengemudi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengantar dan menjemput pimpinan dalam melaksanakan tugas di luar kantor; d. melakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala terhadap kendaraan dinas; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 163
(1)
Ikhtisar jabatan caraka sebagaimana di maksud dalam Pasal 155 huruf h, adalah mengantar surat, memelihara kebersihan kantor dan juru kunci pintu kantor sehingga tercipta suasana kantor nyaman dan indah.
(2)
Rincian tugas caraka sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memeriksa serta meneliti surat yang akan dikirim ke instansi lain serta mencatat kedalam buku ekspedisi; d. mengantarkan surat ke alamat yang dituju dengan membawa tanda terima surat/undangan; e.menyimpan ………… 80
e. menyimpan lembar pengantar sebagai bukti pengiriman surat / undangan; f. memelihara kebersihan dan keindahan kantor; g. membuka dan menutup semua pintu ruangan; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 164 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretaris Dinas terdiri atas : a. pengolah data penyusun rencana dan program; b. bendaharawan rutin; c. pembantu bendaharawan rutin; d. bendaharawan khusus penerimaan; e. bendaharawan gaji; f. penata laporan keuangan; g. verifikator keuangan; dan h. operator komputer. Pasal 165 Jabatan Fungsional Umum bendaharawan khusus penerimaan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 164 huruf d, hanya terdapat pada Dinas Daerah yang melakukan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasal 166 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data penyusun rencana dan program sebagaimana di maksud dalam Pasal 164 huruf a, adalah menyusun rencana dan program serta kegiatan agar terwujud sinergitas dengan dokumen perencanaan.
(2)
Rincian tugas pengolah data penyusun rencana dan program sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpul dan mengolah data bahan penyusunan Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD; d. menghimpun, mengolah data dan menyusun Rencana Kegiatan Anggaran SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f.menyiapkan ……………. 81
f.
menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 167 (1)
Ikhtisar jabatan bendaharawan rutin sebagaimana di maksud dalam Pasal 164 huruf b, adalah menerima, menyimpan, membayar, membukukan dan mempertanggungjawabkan belanja tidak langsung dan membuat SPJ Fungsional dan Struktural agar terwujud tertib anggaran.
(2)
Rincian tugas bendaharawan rutin sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat register surat permintaan pembayaran; d. mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku kas umum; e. mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku kas pembantu; f. mengajukan / memproses Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS); g. mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti transaksi; h. membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara periodik; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 168
(1)
Ikhtisar jabatan pembantu bendaharawan rutin sebagaimana di maksud dalam Pasal 164 huruf c, adalah membantu membuat SPP dan SPJ belanja langsung dan belanja tidak langsung agar terwujud tertib anggaran.
(2)
Rincian tugas pembantu bendaharawan rutin sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membantu membuat register surat permintaan pembayaran; d. membantu mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku kas umum; e.membantu …………. 82
e. membantu mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku kas pembantu; f. membantu memproses Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS); g. membantu mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti transaksi; h. membantu membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara periodik; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 169 Khusus untuk dinas pendapatan, rincian tugas pembantu bendaharawan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 diberikan tugas tambahan sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan kebutuhan, pengadaan, pengesahan, dan pendistribusian benda berharga; b. melaksanakan pengumpulan pengolahan, penganalisisan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian benda berharga; c. melaksanakan kegiatan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian benda berharga; d. melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kebutuhan benda berharga; e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan benda berharga. Pasal 170 (1)
Ikhtisar jabatan bendaharawan khusus penerimaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 164 huruf d, adalah mencatat dan mengumpulkan penerimaan pajak dan retribusi serta penerimaan lain-lain PAD yang sah untuk menjadi bahan laporan penerimaan daerah dalam rangka tertib administrasi keuangan.
(2)
Rincian tugas bendaharawan khusus penerimaan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima pajak daerah/retribusi dan penerimaan lain-lain PAD yang sah; d. melakukan pembukuan atas penerimaan sejumlah uang yang menjadi tanggungjawabnya; 83
e. melakukan penyetoran dari hasil penerimaan ke kas daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; f. membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan penerimaan keuangan secara periodik; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 171 (1)
Ikhtisar jabatan bendaharawan gaji sebagaimana di maksud dalam Pasal 164 huruf e, adalah membuat daftar gaji dan menverifikasi gaji serta SPP gaji sehingga penerimaan gaji dapat tepat waktu.
(2)
Rincian tugas bendaharawan gaji sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan pencatatan kartu induk gaji, kartu gaji dan kartu gaji perorangan; d. menyiapkan SPP dan SPJ gaji; e. memintakan Surat Penyiapan Dana (SPD) gaji pada bendahara rutin (pengeluaran); f. melaksanakan pencatatan buku register gaji; g. membuat daftar gaji pegawai, kekurangan gaji sesuai dengan data terakhir yang bersangkutan sebagai bahan permintaan pembayaran gaji; h. memindahbukukan gaji dan atau kekurangan gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji dan mengecek kebenaran penerimaan dan pembayaran gaji; i. membukukan penerimaan dan pengeluaran gaji pegawai dan menyimpan semua buktinya sebagai bahan pertanggungjawaban pengelolaan gaji; j. membuat laporan pajak tahunan pegawai; k. menghimpun Surat Keterangan Pemberian Tunjangan Keluarga (KP4) Pegawai; l. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; m. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ............... 84
Pasal 172 (1)
Ikhtisar jabatan penata laporan keuangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 164 huruf f, adalah mengumpulkan data berkas pendapatan dan belanja untuk diolah menjadi informasi laporan keuangan.
(2)
Rincian tugas penata laporan keuangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat laporan realisasi anggaran; d. membuat neraca; e. membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK); f. membuat laporan arus kas khusus Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); g. melakukan perekaman dan pemutakhiran data tranksaksi keuangan; h. merekonsiliasi daftar transaksi dengan buku besar; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 173
(1)
Ikhtisar jabatan verifikator keuangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 164 huruf g, adalah melakukan penelitian kelengkapan dokumen SPP, SPM, SPJ dalam rangka tertib administrasi keuangan.
(2)
Rincian tugas verifikator keuangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memverifikasi SPP-UP, GU, TU, LS untuk diterbitkan SPM; d. memverifikasi SPJ untuk diterbitkan lembar kerja pengesahan; e. membuat dan melakukan registrasi SPM; f. mencatat semua transaksi pada kartu pengawasan; g. mengumpulkan dan mendokumentasikan dokumen surat perintah membayar (SPM) dan surat pertanggungjawaban (SPJ); h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 174 ............... 85
Pasal 174 (1)
Ikhtisar jabatan operator komputer sebagaimana di maksud dalam Pasal 164 huruf h, adalah mengoperasikan, melakukan pemeliharaan perangkat komputer serta penataan sistem informasi agar pelaksanaan pekerjaan menjadi lancar.
(2)
Rincian tugas operator komputer sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan penginputan anggaran; d. melakukan penginputan penatausahaan keuangan; e. mengoreksi hasil pengetikan dan penginputan data; f. mendokumentasikan hasil pengetikan dan penginputan data; g. menjaga dan merawat sarana prasarana kerja yang dipergunakan dengan baik serta memelihara kerapian dan kenyamanan suasana tempat kerja; h. menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas pengetikan dan penginputan data sebagai masukan bagi atasan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 175
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretaris Dinas, adalah penyusun program kerja evaluasi dan pelaporan. Pasal 176 (1)
Ikhtisar jabatan penyusun program kerja evaluasi dan pelaporan sebagaimana di maksud dalam Pasal 175, adalah menyusun program kerja evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan sebagai bahan rekomendasi perbaikan kinerja pada tahun anggaran berikutnya.
(2)
Rincian tugas penyusun program kerja evaluasi dan pelaporan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan dan menyusun data dan informasi sebagai bahan penyusunan evaluasi, program dan kegiatan unit kerja; d.menyusun ................ 86
d. menyusun laporan bulanan/triwulan/semesteran/tahunan realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan SKPD; e. mempersiapkan bahan dan data pendukung penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD; f. mempersiapkan bahan dan data pendukung penyusunan Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan program dan kegiatan SKPD; g. mempersiapkan bahan dan data pendukung penyusunan Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) SKPD; h. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran berikutnya; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Bagian Kesatu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pasal 177 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pemeliharaan Kebersihan pada Bidang Kebersihan terdiri dari : a. petugas kebersihan lingkungan; dan b. pengawas kebersihan. Pasal 178 (1)
Ikhtisar jabatan petugas kebersihan lingkungan sebagaimana di maksud dalam Pasal 177 huruf a, adalah melaksanakan pembersihan kota sesuai wilayah tugasnya untuk mewujudkan keindahan kota.
(2)
Rincian tugas petugas kebersihan lingkungan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. bekerja sama dengan semua petugas dan pengawas lapangan untuk masalah kebersihan kota; d. melakukan pembersihan dilokasi yang telah ditetapkan oleh pengawas kebersihan; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f.menyiapkan ………….. 87
f.
menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 179 (1)
Ikhtisar jabatan pengawas kebersihan sebagaimana di maksud dalam Pasal 177 huruf b, adalah melaksanakan pengawasan dan pemantaun terhadap pelaksanaan pembersihan oleh petugas kebersihan untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan kota.
(2)
Rincian tugas pengawas kebersihan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengawasan di lapangan; d. membantu melaksanakan tugas kepala seksi pemeliharaan kebersihan bila sewaktu-waktu diperlukan; e. membuat data dan bahan pelaporan secara berkala tentang kebersihan lingkungan; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 180
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah pada Bidang Kebersihan adalah analisis limbah padat. Pasal 181 (1)
Ikhtisar jabatan analisis limbah padat sebagaimana di maksud dalam Pasal 180, adalah menganalisis limbah hasil pengumpulan sampah untuk menjadi bahan perumusan kebijakan dalam pemanfaatan dan penanganan limbah sampah.
(2)
Rincian tugas analisis limbah padat sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membantu kepala seksi pengelolaan dan pemanfaatan limbah dalam pelaksanaan tugasnya; d. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang melalui kepala seksi; e. menganalisis sampah/limbah padat; f.memantau …………. 88
f.
memantau pelaksanaan daur ulang dan pengkomposan sampah/limbah padat yang dimanfaatkan untuk pupuk dan produksi lain; g. mencatat kendaraan pengangkut sampah yang masuk ke TPA/IPLT; h. melaksanakan kebersihan peralatan TPA/IPLT; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 182 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pengadaan pada Bidang Sarana dan Prasarana adalah penyiap bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana. Pasal 183 (1)
Ikhtisar jabatan penyiap bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana sebagaimana di maksud dalam Pasal 182, adalah menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan kebersihan kota.
(2)
Rincian tugas penyiap bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun penyiapan dan pengadaan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan kebersihan kota; d. melaksanakan pencatatan dan menginventarisasi armada kebersihan sehingga operasionalisasinya tidak terganggu; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 184
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pemeliharaan dan Perawatan pada Bidang Sarana dan Prasarana adalah teknisi mesin. Pasal .............. 89
Pasal 185 (1)
Ikhtisar jabatan teknisi mesin sebagaimana di maksud dalam Pasal 184, adalah melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan armada kebersihan sehingga operasionalisasinya tidak terganggu dan tetap terjaga.
(2)
Rincian tugas teknisi mesin sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan inventarisasi peralatan/mesin kendaraan operasional yang mengalami kerusakan; d. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan/reparasi kendaraan operasional yang mengalami kerusakan ringan dan berat; e. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan kebersihan kota; f. melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan armada kebersihan sehingga operasionalisasinya tidak terganggu; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 186
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pemeliharaan Taman dan Monumen pada Bidang Pertamanan dan Keindahan, terdiri atas : a. pemelihara taman/lapangan; b. pemelihara monumen. Pasal 187 (1)
Ikhtisar jabatan pemelihara taman/lapangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 186 huruf a, adalah melaksanakan kegiatan penanaman dan pemeliharaan taman kota sehingga terwujud keindahan dan keasrian.
(2)
Rincian pemelihara taman/lapangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pembibitan tanaman (tanaman hias dan tanaman penghijauan lainnya) yang di perlukan; d. melakukan penanaman pada lokasi-lokasi yang telah direncanakan atau ditetapkan; e.melakukan …………. 90
e. melakukan penataan, penyiraman serta pemangkasan dahan dan rumput untuk tetap menjaga kelestarian dan keasrian lingkungan; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 188 (1)
Ikhtisar jabatan pemelihara monumen sebagaimana di maksud dalam Pasal 186 huruf b, adalah melaksanakan pemeliharaan taman sekitar monumen sehingga terwujud keindahan dan keasrian.
(2)
Rincian tugas pemelihara monumen sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan data dan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan taman sekitar monumen; d. membantu kepala seksi pemeliharaan taman monumen; dalam menginventarisir bangunan dan monumen untuk keperluan pemeliharaan/rehabilitasi dan desain; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 189
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada Bidang Pertamanan dan Keindahan adalah Petugas Penghijauan Kota. Pasal 190 (1)
Ikhtisar jabatan petugas penghijauan kota sebagaimana di maksud dalam Pasal 189, adalah melaksanakan kegiatan penanaman tanaman dan pohon penghijauan lingkungan untuk meningkatkan kualitas udara dan mendukung ruang terbuka hijau.
(2)
Rincian petugas penghijauan kota sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c.menyusun ………….. 91
c. d. e. f. g.
menyusun bahan persiapan penanaman penghijauan; melaksanakan kegiatan penanaman penghijauan; melaksanakan kegiatan pemeliharaan tanaman penghijauan kota; melakukan penebangan pohon yang mati atau tumbang; melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Bagian Kedua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasal 191 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pelayanan dan Penerbitan KK/KTP pada Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari : a. Pencatat Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil b. Operator Komputer Pasal 192 (1)
Ikhtisar jabatan pencatat administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagaimana di maksud dalam Pasal 191 huruf a, adalah melakukan pencatatan pelayanan dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga dalam rangka tertib administrasi kependudukan.
(2)
Rincian tugas pencatat administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima pendaftaran KTP dan KK dari pemohon; d. mencatat dan membukukan nama-nama pendaftaran; e. mencatat dalam resi untuk bukti pengambilan; f. mencatat laporan jumlah blanko KTP dan KK; g. pelayanan pengambilan berkas KTP dan KK; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ...............
92
Pasal 193 (1)
Ikhtisar jabatan operator komputer sebagaimana di maksud dalam Pasal 191 huruf b, adalah melakukan pengetikan, pemeliharaan perangkat komputer dan penataan sistem informasi untuk kelancaran pekerjaan.
(2)
Rincian tugas operator komputer sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengentry data Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP); d. scanner Kartu Tanda Penduduk (KTP); e. menyusun Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tercetak; f. mengecek setiap pendingan data Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) hingga dapat tercetak; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 194
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Perpindahan Penduduk dan Pengawasan pada Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari : a. petugas layanan perubahan status penduduk; dan b. operator komputer. Pasal 195 (1)
Ikhtisar jabatan petugas layanan perubahan status penduduk sebagaimana di maksud dalam Pasal 194 huruf a, adalah melakukan pencatatan dan pengolahan data perubahan status kependudukan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.
(2)
Rincian tugas petugas layanan perubahan status penduduk sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melayani pendaftaran surat keterangan pindah tempat WNI; d. memeriksa kelengkapan berkas permohonan keterangan pindah tempat; e. mengagendakan surat keterangan pindah tempat; f.memproses ……………. 93
f. memproses pelayanan surat keterangan pindah; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 196 (1)
Ikhtisar jabatan operator komputer sebagaimana di maksud dalam Pasal 194 huruf b, adalah melakukan entry data untuk tertib administrasi pada bidang pendaftaran penduduk.
(2)
Rincian tugas operator komputer sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menginput data perpindahan penduduk; d. membuat laporan perpindahan penduduk secara berkala (Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan); e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 197
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak pada Bidang Pencatatan Sipil adalah pencatatan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Pasal 198 (1)
Ikhtisar jabatan pencatatan administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagaimana di maksud dalam Pasal 197 adalah melakukan pencatatan akte kelahiran, kematian dan pengangkatan anak dalam rangka tertib administrasi kependudukan.
(2)
Rincian tugas pencatatan administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima dan meneliti berkas permohonan yang diajukan masyarakat; d.mendaftar …………… 94
d. e. f. g. h. i. j. k. l.
mendaftar dan meregistrasi permohonan yang sudah lengkap; mengajukan berkas permohonan kepada atasan langsung; menginput data yang telah diverifikasi atasan langsung; mencetak data yang telah diinput; menyerahkan akta untuk ditandatangani oleh pimpinan; meregister akta yang telah ditandatangani pada buku register akta; menyerahkan akta yang telah ditandatangani kepada pemohon; menyimpan, mengarsipkan dan memelihara dokumen akta; melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; m. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 199 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Perkawinan Perceraian, Pengakuan Anak dan Pengesahan pada Bidang Pencatatan Sipil adalah pencatatan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Pasal 200 (1)
Ikhtisar jabatan pencatatan administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagaimana di maksud dalam Pasal 199 adalah melakukan pencatatan akte perkawinan, perceraian dan pengakuan dan pengesahan anak dalam rangka tertib administrasi kependudukan.
(2)
Rincian tugas pencatatan administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima berkas permohonan pencatatan perkawinan / perceraian dari pemohon; d. meneliti kelengkapan persyaratan berkas yang diterima; e. mengajukan berkas yang sudah lengkap persyaratannya pada atasan langsung untuk diteliti kembali/ACC kemudian diajukan ke Kepala Dinas untuk didisposisi; f. membuat pengumuman di papan pengumuman tentang perkawinan/perceraian yang akan dilaksanakan/dibatalkan pelaksanaanya; g. melakukan administrasi pencatatan perkawinan/perceraian di tempat yang sudah di tentukan baik di dalam kantor/di luar kantor; h. mengagenda akta-akta yang sudah siap diberikan kepada pemohon; i. mengarsipkan berkas perkawinan/perceraian yang sudah diproses; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k.menyiapkan ………… 95
k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 201 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada Bidang Pengelolaan dan Pendayagunaan Data dan Informasi Kependudukan adalah petugas layanan informasi data kependudukan. Pasal 202 (1)
Ikhtisar jabatan petugas layanan informasi data kependudukan sebagaimana di maksud dalam Pasal 201 adalah melakukan pengetikan, pemeliharaan perangkat komputer dan penataan sistem informasi untuk tertib administrasi database kependudukan.
(2)
Rincian tugas petugas layanan informasi data kependudukan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan konsolidasi database penduduk ke Dirjen Adminduk setiap hari; d. melakukan pemeliharaan jaringan komputer SIAK; e. mencetak data laporan perkembangan penduduk; f. melakukan back up database kependudukan; g. mengeluarkan data daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4); h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 203
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Perekaman dan Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Bidang Pengelolaan dan Pendayagunaan Data dan Informasi Kependudukan terdiri atas : a. pengelola sistem informasi; dan b. pengelola kearsipan dan dokumentasi.
Pasal 204 .................
96
Pasal 204 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola sistem informasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 203 huruf a, adalah melakukan pengetikan, pemeliharaan perangkat komputer dan penataan sistem informasi untuk kelancaran pekerjaan.
(2)
Rincian pengelola sistem Informasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan perekaman berbagai dokumen data kependudukan dan pelayanan informasi data kependudukan; d. membuat laporan hasil perekaman data secara berkala; e. melakukan pemeliharaan computer; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 205
(1)
Ikhtisar jabatan pengelola kearsipan dan dokumentasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 203 huruf b, adalah melaksanakan pendataan dan inventarisasi, perekaman dokumen kependudukan dalam pemeliharaan data kependudukan.
(2)
Rincian pengelola kearsipan dan dokumentasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan data-data dalam rangka pembuatan dokumen data base kependudukan dan data profil kependudukan tahun berjalan dan memelihara penyimpanan dokumen tersebut; d. melayani permintaan data dokumen dan informasi kependudukan untuk kepentingan publik sesuai prosedur dan ketentuan; e. mengumpulkan, mencatat dan mendokumentasikan data dan informasi kependudukan; f. melakukan pemeliharaan komputer; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Bagian ………… 97
Bagian Ketiga Dinas Komunikasi dan Informatika Pasal 206 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pengembangan Komunikasi dan Desiminasi Informasi pada Bidang Komunikasi dan Informasi terdiri dari : a. jurnalis; b. juru informasi dan komunikasi; c. petugas sound system; dan d. pengemudi. Pasal 207 (1)
Ikhtisar jabatan jurnalis sebagaimana di maksud dalam Pasal 206 huruf a, adalah melakukan peliputan kegiatan SKPD untuk kemudian diolah menjadi bahan berita dan menyusun bahan/materi penyebaran agar masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi.
(2)
Rincian tugas jurnalis sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun perencanaan peliputan; d. melaksanakan peliputan; e. mengolah data informasi hasil peliputan; f. membuat press realease hasil peliputan; g. melakukan koordinasi dengan pejabat dan pihak terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 208
(1)
Ikhtisar jabatan juru informasi dan komunikasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 206 huruf b, adalah menyusun dan melaksanakan bahan/materi penyebaran informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.
(2)
Rincian tugas juru informasi dan komunikasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan data, fakta dan bahan informasi untuk penyusunan informasi; d.menyusun ………….. 98
d. menyusun naskah informasi publik; e. menyebarluaskan informasi publik; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 209 (1)
Ikhtisar jabatan petugas sound system sebagaimana di maksud dalam Pasal 206 huruf c, adalah mempersiapkan dan memelihara peralatan sound system agar setiap pelaksanaan rapat dan peringatan acara resmi dapat berlangsung dengan baik dan lancar.
(2)
Rincian tugas petugas sound system sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun jadwal pelayanan sound system sesuai permintaan; d. melayani permintaan pelayanan sound system dalam lingkup pemerintah kota parepare dan instansi lainnya; e. menjaga serta memelihara peralatan sound system; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 210
(1)
Ikhtisar jabatan pengemudi sebagaimana di maksud dalam Pasal 206 huruf d, adalah mengantar peralatan sound sistem dan mobil layanan informasi publik dalam melaksanakan tugas kedinasan serta mengantar juru informasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas menyebarkan informasi.
(2)
Rincian tugas pengemudi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pemeriksaan kondisi kendaraan; d. mengantar peralatan sound sistem dan juru informasi untuk melaksanakan tugas penyebaran informasi; e. melakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala terhadap kendaraan dinas; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g.menyiapkan ……………. 99
g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 211 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Informasi pada Bidang Komunikasi dan Informasi adalah petugas layanan informasi dan penyuluhan. Pasal 212 (1)
Ikhtisar jabatan petugas layanan informasi dan penyuluhan sebagaimana di maksud dalam Pasal 211, adalah menyediakan dan mengumpulkan bahan informasi untuk kegiatan penyuluhan/publikasi dan sosialisasi.
(2)
Rincian tugas petugas layanan informasi dan penyuluhan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyediakan dan mengumpulkan dan mencermati bahan informasi; d. melakukan penyuluhan, publikasi dan sosialisasi terkait informasi yang dianggap perlu; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 213
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pengolahan Data Elektronik pada Bidang Pengelolaan Data terdiri dari : a. pengelola sistem informasi; dan b. petugas layanan informasi data. Pasal 214 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola sistem informasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 213 huruf a, adalah merancang sistem informasi manajemen pemerintah daerah untuk menjadi acuan dalam pengembangan E-Government.
(2)
Rincian tugas pengelola sistem informasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c.membantu ……………. 100
c. membantu kepala seksi dalam menyelenggarakan tugas dibidang sistem informasi; d. melaksanakan program/kegiatan dan menyiapkan teknis di bidang sistem informasi; e. melakukan inspeksi dan pemeliharaan sistem informasi Pemerintah Daerah Kota Parepare; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 215 (1)
Ikhtisar jabatan petugas layanan informasi data sebagaimana di maksud dalam Pasal 213 huruf b, adalah melaksanakan tugas layanan informasi data berbasis IT untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi.
(2)
Rincian tugas petugas layanan informasi data sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengumpulan, perekaman, verifikasi dan analisis serta pengendalian data yang bersifat elektronik; d. membantu kepala seksi dalam menyelenggarakan tugas dibidang pengelolaan data elektronik; e. mengelola, menyediakan dan menyajikan data base Pemerintah Kota Parepare; f. mengkoordinasikan pengisian bahan/materi website Pemerintah Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah; g. mengelola dan menyajikan data layanan publik; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 216
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Aplikasi Telematika pada Bidang Pengelolaan Data terdiri dari : a. pengelola perijinan dan rekomendasi; b. teknisi komputer; c. penata sistem informasi; d.pelayan ………….. 101
d. pelayan konsultasi pengembangan sistem; dan e. petugas survey. Pasal 217 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola perijinan dan rekomendasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 216 huruf a, adalah melaksanakan penelitian dan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi sebagai acuan dalam pemberian perijinan menara telekomunikasi celular (BTS) dan Warnet.
(2)
Rincian tugas pengelola perijinan dan rekomendasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membantu kepala seksi dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang aplikasi telematika; d. menyiapkan dokumen/surat rekomendasi dan perizinan, warnet dan menara telekomunikasi; e. membantu kepala seksi dalam mengelola, merawat dan pengintegrasian peralatan jaringan system aplikasi telematika; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 218
(1)
Ikhtisar jabatan teknisi komputer sebagaimana di maksud dalam Pasal 216 huruf b, adalah melaksanakan kegiatan perawatan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan komputer (Hardware dan Software) Dinas Kominfo Kota Parepare.
(2)
Rincian tugas teknisi komputer sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membantu kepala seksi dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang aplikasi telematika; d. memperbaiki peralatan/komputer dan jaringan internet yang mengalami gangguan atau kerusakan; e. merawat system yang menyangkut aplikasi telematika; f. melakukan pengembangan/pemeliharaan perangkat keras dan lunak system aplikasi telematika; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h.menyiapkan ………….. 102
h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 219 (1)
Ikhtisar jabatan penata sistem informasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 216 huruf c, adalah merancang dan mengembangkan sistem informasi manajemen pemerintah daerah dalam rangka pengembangan E-Government .
(2)
Rincian tugas penata sistem informasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membantu kepala seksi dalam pelaksanaan pekerjaan dibidang aplikasi telematika; d. membantu kepala seksi dalam menyusun petunjuk teknis pengembangan sistem informasi aplikasi telematika; e. membantu menyiapkan perangkat dan sistem pendukung operasional layanan internet mobile termasuk operasional mobil MPLIK; f. monitoring dan evaluasi operasional perangkat layanan internet mobile; g. membantu menyiapkan standar operasional prosedur pembangunan dan pengembangan sistem informasi; h. membantu kepala seksi dalam operasional sistem informasi dan jaringan internet; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 220
(1)
Ikhtisar jabatan pelayan konsultasi pengembangan sistem sebagaimana di maksud dalam Pasal 216 huruf d, adalah merancang dan mengembangkan sistem pelayanan konsultasi pengembangan sistem informasi berbasis IT untuk peningkatan pelayanan.
(2)
Rincian tugas pelayan konsultasi pengembangan sistem sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membantu … 103
c. membantu kepala seksi dalam pelaksanaan pekerjaan dibidang aplikasi telematika; d. membantu pelayanan konsultasi dan pengembangan sistem aplikasi telematika; e. membantu dalam menyiapkan data serta monitoring dan evaluasi perkembangan dan persebaran menara telekomunikasi dan warnet di wilayah Kota Parepare; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 221 (1)
Ikhtisar jabatan petugas survey sebagaimana di maksud dalam Pasal 216 huruf e, adalah melaksanakan kegiatan survey lapangan untuk memantau keberadaan BTS dan Warnet/Jarnet agar terdapat data yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)
Rincian tugas petugas survey sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membantu kepala seksi dalam pelaksanaan pekerjaan dibidang aplikasi telematika; d. melaksanakan survey lapangan dan pendataan persebaran menara telekomunikasi, Warnet/Jarnet; e. melaksanakan pengawasan lapangan secara rutin dan berkala; f. melaporkan pada atasan langsung setiap adanya temuan titik koordinat baru pembangunan BTS serta melakukan koordinasi dengan pemilik BTS dimaksud; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 222
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pendayagunaan Media Cetak dan Elektronik pada Bidang Pendayagunaan Media Komunikasi terdiri dari : a. penyiap pemasaran; b. redaktur berita; c. teknisi siaran. Pasal ............. 104
Pasal 223 (1)
Ikhtisar jabatan penyiap pemasaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 222 huruf a, adalah mempersiapkan dan melaksanakan kontrak kerjasama terkait penyelenggaraan liputan dan siaran agar berjalan sesuai harapan.
(2)
Rincian tugas penyiap pemasaran sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun estimasi program acara yang layak dikerjasamakan; d. mencari sponsor dan atau iklan; e. mempelajari tawaran kontrak kerjasama dengan sponsor; f. menawarkan kerjasama produksi spot (ucapan) dan iklan layanan masyarakat; g. memproduksi spot/layanan masyarakat/iklan niaga; h. merancang kontrak kerjasama dengan pihak lain dalam memproduksi spot atau sponsor siaran; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 224
(1)
Ikhtisar jabatan redaktur berita sebagaimana di maksud dalam Pasal 222 huruf b, adalah menghimpun, menyusun dan mengolah data informasi untuk disajikan dalam bentuk berita.
(2)
Rincian tugas redaktur berita sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan penyusunan berita; d. mengedit berita; e. menyiapkan penyiaran berita; f. melakukan penyiaran berita; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ................. 105
(1)
(2)
Pasal 225 Ikhtisar jabatan teknisi siaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 222 huruf c, adalah menerima, menginventarisasi laporan kerusakan serta memelihara mesin dan atau sistem jaringan dengan cara memperbaiki atau mengganti suku cadang yang rusak agar sistem dapat berjalan lancar. Rincian tugas teknisi siaran sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengontrol peralatan/perlengkapan penyiaran; d. menentukan skala prioritas pemeliharaan alat; e. menyiapkan alat/bahan-bahan perawatan; f. memperbaiki peralatan penyiaran; g. mengganti komponen/suku cadang peralatan; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 226
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pelayanan Media Publik pada Bidang Pendayagunaan Media Komunikasi terdiri dari : a. pengumpul data kelompok komunikasi sosial masyarakat; dan b. petugas pembinaan dan pengembangan pertunjukan rakyat. Pasal 227 (1)
Ikhtisar jabatan pengumpul data kelompok komunikasi sosial masyarakat sebagaimana di maksud dalam Pasal 226 huruf a, adalah melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan media elektronik.
(2)
Rincian tugas pengumpul data kelompok komunikasi sosial masyarakat sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menginventarisir potensi pembentukan kelompok informasi masyarakat; d. melakukan pengelolaan data kelompok komunikasi sosial yang sudah terbentuk; e. menata kelompok-kelompok komunikasi yang ada di setiap kelurahan agar dapat diberdayakan; f.mengadakan ………… 106
f.
mengadakan kegiatan sosialisasi kepada kelompok-kelompok yang ada di setiap kelurahan; g. melakukan permohonan kepada instansi yang terkait untuk diterbitkan rekomendasi kelayakan terbentuknya kelompokkelompok sosial yang ada dikelurahan masing-masing untuk terdaftar sebagai bahan laporan; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 228 (1)
Ikhtisar jabatan petugas pembinaan dan pengembangan pertunjukan rakyat sebagaimana di maksud dalam Pasal 226 huruf b, adalah melaksanakan kegiatan pembinaan media pertunjukan rakyat.
(2)
Rincian tugas petugas pembinaan dan pengembangan pertunjukan rakyat sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengidentifikasi jenis-jenis cerita; d. mencari narasumber untuk mengetahui cerita-cerita rakyat; e. mendokumentasikan cerita rakyat; f. melakukan penyampaian informasi melalui pertunjukan rakyat; g. membuat naskah pertunjukan rakyat yang bersifat komunikatif; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Bagian Keempat Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Pasal 229
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga pada Bidang Olahraga terdiri dari : a. pemelihara sarana dan prasarana fisik; dan b. penyiap bahan kebutuhan sarana dan prasarana. Pasal 230 ...............
107
Pasal 230 (1)
Ikhtisar jabatan pemelihara sarana dan prasarana fisik sebagaimana di maksud dalam Pasal 229 huruf a, adalah menyusun rencana pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga sehingga dapat dipergunakan secara optimal oleh masyarakat.
(2)
Rincian tugas pemelihara sarana dan prasarana fisik sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pendataan sarana dan prasarana pada setiap cabang olahraga dan sekolah-sekolah; d. mencatat perolehan data pada buku format pendataan; e. membuat dan menulis papan potensi jumlah sarana dan prasarana yang ada pada masing-masing cabang olahraga; f. melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pada setiap cabang olahraga dan sekolah-sekolah; g. menyiapkan administrasi izin penggunaan sarana dan prasarana olahraga; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 231
(1)
Ikhtisar jabatan penyiap bahan kebutuhan sarana dan prasarana sebagaimana di maksud dalam Pasal 229 huruf b, adalah menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana olahraga yang dapat digunakan untuk menghasilkan atlit daerah yang berprestasi.
(2)
Rincian tugas penyiap bahan kebutuhan sarana dan prasarana sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mempersiapkan data kebutuhan sarana dan prasarana olahraga; d. membuat laporan data kebutuhan sarana dan prasarana olahraga; e. melaksanakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olahraga; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ............. 108
Pasal 232 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga pada Bidang Olahraga adalah pengelola urusan olah raga. Pasal 233 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola urusan olahraga sebagaimana di maksud dalam Pasal 232, adalah melakukan inventarisasi terhadap atlit-atlit muda yang berprestasi untuk dilakukan pembinaan.
(2)
Rincian tugas pengelola urusan olahraga sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pendataan atlit berprestasi kesekolah-sekolah dan pengurus cabang olahraga; d. melakukan pendataan atlit pada masing-masing cabang olahraga; e. mencatat di buku format pendataan; f. membuat rekomendasi penghargaan bagi atlit berprestasi; g. mempersiapkan administrasi kegiatan-kegiatan keolahragaan; h. meminta pertimbangan dan petunjuk dari Kepala Seksi peningkatan prestasi olahraga / kepala bidang olahraga; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 234
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemuda pada Bidang Pemuda terdiri dari : a. pengadministrasi kepemudaan; dan b. penyiap bahan kebutuhan sarana dan prasarana. (1)
(2)
Pasal 235 Ikhtisar jabatan pengadministrasi kepemudaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 234 huruf a, adalah mengumpulkan data dan informasi lembaga kepemudaan untuk mendorong pemberdayaan kelembagaan kepemudaan. Rincian tugas pengadministrasi kepemudaan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c.mengumpulkan ……………… 109
c. d. e. f.
mengumpulkan dan mengolah data dan informasi kepemudaan; memfasilitasi program kegiatan organisasi kepemudaan; mengevaluasi proposal kegiatan organisasi kepemudaan; melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 236 (1)
Ikhtisar jabatan penyiap bahan kebutuhan sarana dan prasarana sebagaimana di maksud dalam Pasal 234 huruf b, adalah menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana kepemudaan untuk menunjang kegiatan kepemudaan.
(2)
Rincian tugas penyiap bahan kebutuhan sarana dan prasarana sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana organisasi kepemudaan; d. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana organisasi kepemudaan; e. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana organisasi kepemudaan; f. memfasilitasi pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana organisasi kepemudaan; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 237
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Kaderisasi dan Pengembangan SDM Kepemudaan pada Bidang Pemuda adalah pengumpul bahan pengembangan SDM. Pasal 238 (1)
Ikhtisar jabatan pengumpul bahan pengembangan SDM sebagaimana di maksud dalam Pasal 237 adalah mengumpulkan bahan kegiatan dan pembinaan serta pengembangan SDM kepemudaan sehingga dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. (2) Rincian ............... 110
(2)
Rincian tugas pengumpul bahan pengembangan SDM sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan data dalam rangka pemberian penghargaan kepada pemuda pelopor dan berprestasi; d. menyiapkan data tentang potensi atau kemampuan wirausaha kepemudaan; e. menyiapkan data tentang pertukaran pemuda antar daerah maupun negara; f. menghimpun data aspirasi pemuda; g. memfasilitasi kegiatan pelatihan pembinaan pengembangan SDM kepemudaan; h. menginventarisir lembaga kepemudaan sebagai pendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan SDM kepemudaan; i. menyebarluaskan informasi tentang kegiatan pengembangan SDM kepada organisasi kepemudaan; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 239
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Promosi Wisata pada Bidang Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari : a. pengumpul data obyek wisata; dan b. petugas promosi pariwisata. Pasal 240 (1)
Ikhtisar jabatan pengumpul data obyek wisata sebagaimana di maksud dalam Pasal 239 huruf a adalah melakukan inventarisasi dan pengumpulan data obyek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
(2)
Rincian tugas pengumpul data obyek wisata sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan pendataan objek wisata; d. mengolah hasil pendataan objek wisata; e. menerima berkas usaha pariwisata untuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); f.memeriksa …………… 111
f.
memeriksa kelengkapan berkas Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); g. menginput data Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); h. melaksanakan pemutakhiran data Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 241 (1)
Ikhtisar jabatan petugas promosi pariwisata sebagaimana di maksud dalam Pasal 239 huruf b adalah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan/event/promosi baik dalam dan luar daerah agar tingkat kunjungan wisatawan lebih meningkat.
(2)
Rincian tugas petugas promosi pariwisata sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan bahan promosi dan produk wisata daerah; d. menyebarluaskan informasi event/promosi dan produk wisata daerah; e. menindaklanjuti disposisi pimpinan tentang event yang akan diikuti diluar daerah; f. memberikan pelayanan informasi pariwisata kepada wisatawan nusantara maupun mancanegara; g. membantu pengembangan pemasaran jasa wisata dan tempat wisata; h. mempersiapkan bahan standarisasi dan klasifikasi usaha pariwisata; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 242
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Seni Budaya pada Bidang Pariwisata dan Kebudayaan adalah pengumpul data kerjasama pengembangan seni budaya. Pasal .................. 112
Pasal 243 (1)
Ikhtisar jabatan pengumpul data kerjasama pengembangan seni budaya sebagaimana di maksud dalam Pasal 242 adalah melakukan pengumpulan data kegiatan seni dan budaya yang dapat dikerjasamakan dengan pihak lain dalam pengembangan seni dan budaya daerah.
(2)
Rincian tugas pengumpul data kerjasama pengembangan seni budaya sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan pendataan seni dan cagar budaya daerah; d. mengolah hasil pendataan seni dan cagar budaya daerah; e. melakukan kegiatan perlindungan, pemeliharaan dan penyelamatan seni dan cagar budaya daerah; f. mempersiapkan bahan kerjasama kemitraan dibidang pelestarian seni dan cagar budaya; g. mempersiapkan data administrasi perijinan dan pengendalian pemanfaatan cagar budaya; h. menyiapkan dokumentasi pendukung dalam rangka pemberian penghargaan bagi insan dan lembaga yang berprestasi di bidang seni dan budaya; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Bagian Kelima Dinas Pekerjaan Umum Pasal 244
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Jembatan dan Jaringan Drainase pada Bidang Bina Marga terdiri dari : a. perencana teknik saluran; b. perencana teknik jalan; dan c. pemelihara jalan. Pasal 245 (1)
Ikhtisar jabatan perencana teknik saluran sebagaimana di maksud dalam Pasal 244 huruf a, adalah menyusun rencana design sistem saluran drainase untuk kelancaran saluran pembuangan dan menghindari genangan air. (2) Rincian …………. 113
(2)
Rincian tugas perencana teknik saluran sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengadakan survey dan pengambilan data jaringan drainase yang tersebar dalam kota; d. membuat perencanaan master plan jaringan drainase; e. menetapkan status jaringan drainase tersier, sekunder dan primer (saluran pembuangan); f. merencanakan teknis dan pembiayaan jaringan drainase tersier, sekunder dan primer (saluran pembuangan); g. melaksanakan pembangunan jaringan drainase tersier, sekunder dan primer (saluran pembuangan); h. melaksanakan pengawasan dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan; i. mengevaluasi hasil kegiatan; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 246
(1)
Ikhtisar jabatan perencana teknik jalan sebagaimana di maksud dalam Pasal 244 huruf b, adalah menyusun rencana design jalan, jembatan dan kelengkapannya sebagai bahan penyusunan rencana anggaran.
(2)
Rincian tugas perencana teknik jalan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan database dan pemetaan jaringan jalan dan jembatan; d. menyusun rencana induk (master plan) jaringan jalan dan jembatan; e. menetapkan status dan standarisasi teknis jalan dan jembatan yang tersebar dalam wilayah kota; f. menetapkan status jalan yang tersebar dalam kota dan merencanakan pembiayaan jalan dan jembatan; g. melaksanakan pendataan dan survey lokasi rencana pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan jembatan; h. melaksanakan perencanaan teknis jalan dan jembatan; i. menyusun rencana pelaksanaan peningkatan prasarana jalan dan jembatan; j. melaksanakan pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan; k.memberikan ………… 114
k. memberikan petunjuk, arahan teknis pelaksanaan dan pengawasan; l. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; m. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 247 (1)
Ikhtisar jabatan pemelihara jalan sebagaimana di maksud dalam Pasal 244 huruf c, adalah menyusun rencana pemeliharaan jaringan jalan kota untuk mendukung kelancaran arus lalulintas barang dan jasa.
(2)
Rincian tugas pemelihara jalan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan jembatan; d. mengadakan survey dan pengambilan data jalan dan jembatan; e. melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan jalan dan jembatan; f. menetapkan ruas jalan dan jembatan; g. merencanakan teknis dan pembiayaan pemeliharaan jalan dan jembatan; h. melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap; i. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan; j. melaksanakan evaluasi kegiatan pelaksanaan pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 248
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pengembangan Irigasi Terbatas pada Bidang Bina Marga adalah penyusun kebijakan perancang air irigasi.
Pasal ..............
115
Pasal 249 (1)
Ikhtisar jabatan penyusun kebijakan perancang air irigasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 248 adalah menyusun design sistem irigasi terbatas untuk penyediaan air lahan pertanian dan air bersih.
(2)
Rincian tugas penyusun kebijakan perancang air irigasi sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun kebijakan pengelola sumber daya air dan irigasi terbatas; d. melakukan survey dan pendataan lokasi rencana pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi terbatas; e. menyusun perencanaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi terbatas untuk keperluan pengembangan budidaya pertanian dan perkebunan; f. melaksanakan evaluasi dan pengawasan pemanfaatan jaringan irigasi terbatas; g. merancang pengembangan dan pemeliharaan saluran irigasi dan bendungan; h. merancang pembangunan dan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; i. merancang pembangunan dan peningkatan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi; j. melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi system irigasi; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 250
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Konstruksi Bangunan pada Bidang Cipta Karya terdiri dari : a. petugas survey; dan b. perencana pembangunan gedung dan rumah dinas. Pasal 251 (1)
Ikhtisar jabatan petugas survey sebagaimana di maksud dalam Pasal 250 huruf a, adalah melakukan survey dan pengambilan data terhadap rencana pembangunan gedung pemerintah sebagai bahan penyusunan design.
(2)
Rincian tugas petugas survey sebagai berikut : a.menyusun .............. 116
a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mendatangi lokasi/tempat untuk mengecek sesuai ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan untuk mendapatkan kepastian; d. menyiapkan alat dan peralatan yang berkaitan dengan survey sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; e. mempelajari karakteristik dan spesifikasi obyek/lokasi sesuai prosedur; f. mendiskusikan konsep pencapaian survey dengan pejabat yang berwenang; g. mengkonsultasikan kendala yang terjadi dalam proses survey dengan pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 252 (1)
Ikhtisar jabatan perencana pembangunan gedung dan rumah dinas sebagaimana di maksud dalam Pasal 250 huruf b, adalah menyusun design dan rencana anggaran biaya sebagai bahan masukan dalam penyusunan anggaran.
(2)
Rincian tugas perencana pembangunan gedung dan rumah dinas sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mempelajari pedoman dan petunjuk tata cara penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB); d. mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; e. menganalisis hasil hitungan volume sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; f. menyusun rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB); g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 253 .............. 117
Pasal 253 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi PengembanganSumber Daya Air pada Bidang Cipta Karya adalah petugas survey jaringan, sarana dan prasarana air bersih/air kota. Pasal 254 (1)
Ikhtisar jabatan petugas survey jaringan, sarana dan prasarana air bersih/air kota sebagaimana di maksud dalam Pasal 253 adalah melakukan survey ketersediaan jaringan sarana dan prasaran air bersih untuk penyediaan dan menambah kapasitas air bersih.
(2)
Rincian tugas petugas survey jaringan, sarana, dan prasarana air bersih/air kota sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan survey lokasi sumber air baku, jaringan sarana dan prasarana air bersih; d. menganalisis/memeriksa data hasil survey air baku, jaringan sarana dan prasarana air; e. membuat design kawasan rawan air bersih; f. mengusulkan design pengembangan system distribusi jaringan air bersih; g. mengasistensi usulan design kepada pejabat yang berwenang; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 255
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pemeliharaan Peralatan pada Bidang Peralatan terdiri dari : a. pengadministrasi peralatan; dan b. pemelihara alat. Pasal 256 (1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi peralatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 255 huruf a, adalah melakukan inventarisasi dan pencatatan jenis peralatan dan spare part dalam tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi peralatan sebagai berikut : a.menyusun ……………. 118
a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan inventarisasi alat/peralatan; d. memberi kode registrasi setiap alat/peralatan; e. mencatat setiap penggantian spare part; f. mencatat setiap alat/peralatan yang keluar kelokasi pekerjaan; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 257 (1)
(2)
Ikhtisar jabatan pemelihara alat sebagaimana di maksud dalam Pasal 255 huruf b, adalah melakukan pemeliharaan peralatan dan penggantian spare part kendaraan dan alat berat untuk kelancaran pengoperasian. Rincian tugas pemelihara alat sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan pemeliharaan dan pengecekan alat-alat berat; d. mengecek secara rutin keadaan alat-alat berat sebelum dioperasikan; e. mengatur penggunaan peralatan alat-alat berat; f. mengawasi penggunaan alat berat dan peralatan penunjang lainnya; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 258
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Perbekalan Peralatan pada Bidang Peralatan adalah operator alat berat. Pasal 259 (1)
Ikhtisar jabatan operator alat berat sebagaimana di maksud dalam Pasal 258, adalah mengoperasikan peralatan alat berat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik.
(2)
Rincian tugas operator alat berat sebagai berikut : a.menyusun ................ 119
a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membantu melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan peralatan; d. mengecek keadaan alat berat sebelum dioperasikan; e. melakukan peninjauan lokasi kerja sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai; f. mengoperasikan alat-alat berat; g. melaporkan keadaan alat-alat berat bila terjadi kerusakan dilokasi pekerjaan; h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 260 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pendataan dan Pengukuran pada Bidang Program dan Perencanaan adalah pengolah data hasil pengukuran. Pasal 261 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data hasil pengukuran sebagaimana di maksud dalam Pasal 260 adalah melakukan survey dan pengambilan data terhadap rencana pelaksanaan kegiatan fisik pemerintah sebagai bahan penyusunan design.
(2)
Rincian tugas pengolah data hasil pengukuran sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan survey harga material/bahan bangunan dan upah kerja; d. menyusun daftar harga material/bahan bangunan dan upah kerja; e. menyusun daftar analisa pekerjaan (SNI); f. melaksanakan prasurvey dan pengukuran data lapangan; g. membuat laporan prasurvey; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 262 ............... 120
Pasal 262 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Penggambaran dan Perhitungan pada Bidang Program dan Perencanaan terdiri dari : a. juru gambar; dan b. pembuat perhitungan anggaran. Pasal 263 (1)
Ikhtisar jabatan juru gambar sebagaimana di maksud dalam Pasal 262 huruf a, adalah melakukan inventarisasi dan pencatatan jenis peralatan dan spare part dalam tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas juru gambar sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun rencana kegiatan pembuatan design; d. melakukan survey lapangan; e. membuat design/gambar konstruksi sesuai hasil survey; f. menyimpan arsip hasil pembuatan design/gambar konstruksi; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
Pasal 264 (1)
Ikhtisar jabatan pembuat perhitungan anggaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 262 huruf b adalah melakukan perhitungan rencana anggaran biaya terhadap rancangan pembangunan gedung pemerintah untuk menjadi acuan dalam menetapkan pagu anggaran.
(2)
Rincian tugas pembuat perhitungan anggaran sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan dan meneliti data gambar/design yang ada; d. menyusun rancangan atau rencana anggaran biaya dari suatu gambar/design; e. melaporkan hasil penyusunan rencana anggaran biaya kepada atasan langsung; f. menyimpan arsip hasil pembuatan rencana anggaran biaya yang telah dibuat; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h.menyiapkan ……………. 121
h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 265 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemadam Kebakaran terdiri atas : a. petugas layanan pengaduan publik; b. pendata daerah rawan kebakaran; c. teknisi mesin; dan d. pengemudi. Pasal 266 (1)
Ikhtisar jabatan petugas layanan pengaduan publik sebagaimana di maksud dalam Pasal 265 huruf a, adalah melaksanakan pencatatan data lokasi kebakaran yang disampaikan oleh masyarakat, baik melalui media elektronik serta telepon untuk menjadi bahan tindak lanjut.
(2)
Rincian tugas petugas layanan pengaduan publik sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. pengaturan kesiapan dan kesiagaan personil piket 1 x 24 jam dan peralatan mobil unit pemadam kebakaran; d. menindaklanjuti setiap informasi baik langsung maupun melalui pesawat telepon pada posko pemadam kebakaran; e. melaksanakan pengendalian pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; f. melaksankan tindaan secara cepat dan tepat dalam hal pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; g. melaksanakan taktik dan strategi dalam operasi pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; h. melaksanakan pelatihan fisik dan system pengoperasian peralatan mobil unit pemadam kebakaran secara rutin bagi petugas pemadam kebakaran; i. melaksanakan pelatihan/penyuluhan tentang cara pencegahan, penaggulangan kebakaran secara dini dan penyelamatan kepada masyarakat sesuai perintah atasan; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 267 ............... 122
Pasal 267 (1)
Ikhtisar jabatan pendata daerah rawan kebakaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 265 huruf b, adalah melakukan inventarisasi dan pendataan daerah rawan bencana kebakaran sebagai bahan perumusan kebijakan.
(2)
Rincian tugas pendata daerah rawan kebakaran sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan survey lapangan; d. melaksankan pemetaan lokasi/peta wilayah rawan kebakaran; e. melaksanakan pendataan bahan-bahan yang mudah terbakar yang dimiliki oleh masyarakat; f. melaksanakan pengawasan pada tempat-tempat usaha yang sangat rawan menimbulkan bahaya kebakaran; g. melaksanakan pendataan bangunan gedung berlantai yang mempunyai resiko kebakaran tinggi serta jalur penyelamatan bagi penghuni; h. melaksanakan pendataan ruas jalan yang arus lalu lintasnya sangat padat pada jam tertentu; i. melaksanakan pendataan peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara dini/tabung pemadam (apar), peralatan penyelamatan (rescue) yang dimiliki oleh masyarakat; j. melaksanakan pendataan daerah lahan gambut yang mudah terbakar yang dimiliki oleh masyarakat; k. melaksanakan pemantauan/pengawasan secara rutin dalam rangka mengantisipasi dan menangkal secara dini timbulnya bahaya kebakaran; l. melaksanakan koordinasi dengan petugas layanan pengaduan dalam rangka merumuskan kebijakan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan (rescue) oleh atasan; m. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; n. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 268
(1)
Ikhtisar jabatan teknisi mesin sebagaimana di maksud dalam Pasal 265 huruf c, adalah melakukan pemeliharaan dan pengecekan terhadap mesin dan alat pemadam kebakaran sehingga dapat dipergunakan setiap terjadinya kebakaran.
(2)
Rincian tugas teknisi mesin sebagai berikut : a.menyusun …………. 123
a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun rencana teknis dibidang penyediaan dan pemeliharaan peralatan mobil unit pemadam kebakaran sesuai tingkat kebutuhan; d. melaksanakan perbengkelan dalam rangka kebutuhan peralatan/mobil unit pemadam kebakaran mobil unit pemadam kebakaran; e. menyusun rencana pengembangan dan penambahan alat-alat/suku cadang mobil unit pemadam kebakaran; f. menyiapkan suku cadang/alat-alat peralatan mobil unit pemadam kebakaran; g. menyusun program pemeriksaan secara berkala seluruh peralatan mobil unit pemadam kebakaran; h. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan alat-alat/suku cadang mobil unit pemadam kebakaran; i. melaksanakan proses administrasi daftar penyediaan dan penggantian alat-alat/suku cadang dan peralatan mobil unit pemadam kebakaran; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 269 (1)
Ikhtisar jabatan pengemudi sebagaimana di maksud dalam Pasal 265 huruf d, adalah mengantar pimpinan dalam melaksanakan tugas kedinasan diluar kantor serta memelihara dan merawat kendaraan dinas agar mobilitas pimpinan tidak terganggu.
(2)
Rincian tugas pengemudi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pemeriksaan kondisi kendaraan; d. mengantar pimpinan dalam melaksanakan tugas di luar kantor; e. mengantar petugas lapangan dalam melaksanakan tugas dilapangan; f. melakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala terhadap kendaraan dinas; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h.menyiapkan ………….. 124
h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Bagian Keenam Dinas Pendapatan Daerah Pasal 270 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pendataan dan Pendaftaran pada Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan terdiri dari: a. pengolah data sumber PAD; b. petugas penyuluh perpajakan dan retribusi; dan c. pencatat daftar induk wajib pajak. Pasal 271 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data sumber PAD sebagaimana di maksud dalam Pasal 270 huruf a, adalah melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap sumber PAD untuk memudahkan dalam menghitung potensi PAD.
(2)
Rincian tugas pengolah data sumber PAD sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat jadwal pendataan pajak daerah dan retribusi daerah; d. menerima surat perintah tugas untuk melaksanakan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi; e. melakukan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah; f. membut laporan hasil pendataan; g. mendaftar wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah; h. membuat penetapan wajib pajak dan retribusi daerah; i. mengantar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 272
(1)
Ikhtisar jabatan petugas penyuluh perpajakan dan retribusi sebagaimana di maksud dalam Pasal 270 huruf b, adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi perpajakan dan retribusi agar masyarakat taat dalam membayar pajak dan retribusi. (2) Rincian … 125
(2)
Rincian tugas petugas penyuluh perpajakan dan retribusi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyampaikan dan mensosialisasikan regulasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi daerah; d. mendistribusikan perda dan perwa kepada wajib pajak dan retribusi; e. memasang reklame untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 273
(1)
Ikhtisar jabatan pencatat daftar induk wajib pajak sebagaimana di maksud dalam Pasal 270 huruf c, adalah melakukan registrasi dan pencatatan terhadap wajib pajak agar terwujud tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pencatat daftar induk wajib pajak sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak; d. meregistrasi formulir pendaftaran yang telah di isi oleh wajib pajak; e. mencatat identitas calon wajib pajak; f. menetapkan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD); g. menyerahkan kartu pengenal NPWPD kepada wajib pajak; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 274
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Penetapan pada Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan terdiri dari : a. analis tarif pungut; dan b. pengadministrasi verifikasi pajak/retribusi daerah. Pasal ................ 126
Pasal 275 (1)
Ikhtisar jabatan analis tarif pungut sebagaimana di maksud dalam Pasal 274 huruf a, adalah melakukan kajian dan analisis terhadap pengenaan tarif pajak dan retribusi sebagai bahan dalam penyesuaian tarif.
(2)
Rincian tugas analis tarif pungut sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan nota perhitungan; d. menyiapkan surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah; e. membuat daftar hasil perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 276 Ikhtisar jabatan pengadministrasi verifikasi pajak/retribusi daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 274 huruf b, adalah melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi pajak/retribusi sebelum ditetapkan sehingga ada kejelasan pembayaran pajak dan retribusi.
(1)
(2)
Rincian tugas pengadministrasi verifikasi pajak/retribusi daerah sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan verifikasi pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan; d. membuat laporan hasil verifikasi pajak dan retribusi daerah; e. menyerahkan berkas hasil verifikasi kegiatan pengelola data sumber PAD untuk dibuatkan ketetapan; f. mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB; g. melakukan verifikasi terhadap hasil pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang untuk tertib administrasi; h. mendistribusikan SPPT PBB kewajib pajak melalui kelurahan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k.melaksanakan .............. 127
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 277 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Penagihan dan Pengelolaan Penerimaan Lain-lain pada Bidang Penagihan terdiri dari : a. pengumpul data penerimaan lain-lain daerah; b. petugas pemungut retribusi; dan c. petugas penertiban reklame. Pasal 278 (1)
Ikhtisar jabatan pengumpul data penerimaan lain-lain daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 277 huruf a, adalah melakukan pengumpulan data penerimaan lain-lain daerah sebagai bahan laporan realisasi penerimaan.
(2)
Rincian tugas pengumpul data penerimaan lain-lain daerah sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun jadwal tugas penagihan pajak daerah dan Retribusi Daerah; d. membuat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD); e. memeriksa SSPD dan SSRD yang telah diterbitkan; f. mendistribusikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) kepada petugas penagih sesuai dengan surat tugas masing-masing; g. mengumpulkan bukti setoran pajak dan retribusi daerah; h. mengarsipkan bukti SSPD dan SSRD yang telah distorkan wajib pajak/retribusi ke Kasda sebagai arsip; i. membuat laporan hasil penagihan; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 279
(1) Ikhtisar jabatan petugas pemungut retribusi sebagaimana di maksud dalam Pasal 277 huruf b, adalah melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah sehingga penerimaan daerah dapat terkumpul tepat waktu. (2) Rincian ................ 128
(2) Rincian tugas petugas pemungut retribusi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat jadwal penagihan pajak/retribusi daerah; d. menghimpun dan mempersiapkan bahan kerja yang akan ditagih; e. menerima surat perintah tugas untuk pelaksanaan penagihan; f. melakukan penagihan pajak/retribusi daerah; g. mengadministrasikan hasil penagihan; h. menyetorkan hasil penagihan ke bendahara penerima khusus Dispenda; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 280 (1)
Ikhtisar jabatan petugas penertiban reklame sebagaimana di maksud dalam Pasal 277 huruf c, adalah melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap reklame yang tidak memiliki izin untuk ditertibkan.
(2)
Rincian tugas petugas penertiban reklame sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima surat perintah tugas untuk melaksankan penertiban reklame; d. membuat jadwal penertiban reklame; e. mendata reklame yang pemasangannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku; f. melakukan penertiban reklame yang batas waktunya sudah berakhir dan pemasangannya ilegal; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 281
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Penyelesaian Keberatan pada Bidang Penagihan terdiri dari : a. pengadministrasi surat keberatan dan banding; dan b. pengolah data tunggakan dan keberatan wajib pajak/retribusi. Pasal .............. 129
Pasal 282 (1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi surat keberatan dan banding sebagaimana di maksud dalam Pasal 281 huruf a, adalah melakukan pencatatan terhadap surat banding/keberatan terhadap pengenaan pajak dan retribusi daerah sebagai dasar dalam melakukan perhitungan restribusi.
(2)
Rincian tugas pengadministrasian surat keberatan dan banding sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima surat banding/keberatan dari wajib pajak/retribusi; d. menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dan/atau penolakan terhadap permohonan keberatan/banding wajib pajak/retribusi; e. mengetik konsep surat pertimbangan persetujuan dan/atau penolakan terhadap permohonan keberatan/banding wajib pajak/retribusi; f. mengarsip surat masuk banding/keberatan dan surat pertimbangan yang dibuat; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 283
(1)
Ikhtisar jabatan pengolah data tunggakan dan keberatan wajib pajak/retribusi sebagaimana di maksud dalam Pasal 281 huruf b, adalah melaksanakan pendataan tunggakan dan keberatan wajib pajak dan retribusi sebagai bahan laporan.
(2)
Rincian tugas pengolah data tunggakan dan keberatan wajib pajak/retribusi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima data tunggakan pajak dan retribusi; d. menghimpun data tunggakan pajak dan retribusi untuk dibuatkan daftar penagihan; e. menindaklanjuti terhadap penetapan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar SKPDKB dengan mencetak Surat Setoran Pajak Daerah Kurang Bayar (SSPDKB); f. menyerahkan SSPDKB kepada seksi penagihan dan penerimaan lain-lain; g.menyimpan …………. 130
g. menyimpan arsip SSPDKB; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 284 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pembukuan dan Pelaporan pada Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari : a. pengumpul dan pengolah data; b. petugas survey; dan c. pengolah data realisasi penerimaan pendapatan daerah. Pasal 285 (1)
Ikhtisar jabatan pengumpul dan pengolah data sebagaimana di maksud dalam Pasal 284 huruf a, adalah melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pajak dan retribusi daerah untuk menjadi bahan penyusunan laporan SKPD.
(2)
Rincian tugas pengumpul dan pengolah data sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mempersiapkan perlengkapan pekerjaan; d. mengumpulkan data bukti realisasi penyetoran pajak dan retribusi daerah; e. mencatat data realisasi penyetoran pajak dan retribusi daerah berdasarkan bukti setoran dari bank; f. menginput data pajak dan retribusi daerah kedalam komputer; g. melakukan rekonsiliasi dengan SKPD pengelola PAD; h. mencetak laporan realisasi penyetoran pajak dan retribusi daerah sesuai dengan permintaan; i. mengirim laporan realisasi penyetoran pajak dan retribusi daerah sesuai dengan permintaan; j. mengarsip bukti tanda terima setoran dari wajib pajak; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 286 .............
131
Pasal 286 (1)
Ikhtisar jabatan petugas survey sebagaimana di maksud dalam Pasal 284 huruf b, adalah melakukan survey dan penilaian terhadap besaran pengenaan Tarif Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sehingga ada kejelasan tarif yang harus dibayar masyarakat.
(2)
Rincian tugas petugas survey sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pendaftaran berkas BPHTB dari wajib pajak; d. mempersiapkan perlengkapan survey BPHTB; e. melakukan survey BPHTB ke lokasi yang dimaksud dan memberikan keterangan validasi berkas; f. mencatat hasil survey BPHTB; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 287 (1) Ikhtisar jabatan pengolah data realisasi penerimaan pendapatan daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 284 huruf c, adalah melakukan pencatatan dan pengolahan data realisasi penerimaan daerah sebagai bahan evaluasi. (2) Rincian tugas pengolah data realisasi penerimaan pendapatan daerah sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menginput data penerimaan pendapatan daerah berdasarkan Surat Tanda Setor (STS) dari Bank; d. mengolah data penerimaan pendapatan daerah menjadi laporan realisasi dan target pendapatan daerah harian; e. mengolah data penerimaan pendapatan daerah menjadi laporan realisasi dan target pendapatan daerah bulanan; f. mengolah data penerimaan pendapatan daerah menjadi laporan realisasi dan target pendapatan daerah tahunan; g. mencocokkan data dengan bagian keuangan Setdako; h. mencetak laporan realisasi; i. menyimpan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan … 132
k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 288 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pelaporan pada Bidang Pembukuan dan Pelaporan adalah penelaah penyajian data dan informasi. Pasal 289 (1)
Ikhtisar jabatan penelaah penyajian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 288 adalah melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk menjadi bahan penyusunan laporan penerimaan daerah.
(2)
Rincian tugas penelaah penyajian data dan informasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyajikan data realisasi pendapatan daerah serta penerimaan lainnya; d. menyajikan laporan pendapatan dan pembiayaan berupa laporan harian dan bulanan; e. menyimpan data realisasi pendapatan dan informasi lainnya; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 290
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Mess Pemerintah Kota Parepare di Jakarta terdiri atas : a. pramu tamu; b. bendaharawan khusus penerimaan; c. pengadministrasi perawatan prasarana dan sarana; d. pengemudi; dan e. petugas kebersihan. Pasal 291 ..............
133
Pasal 291 (1)
Ikhtisar jabatan pramu tamu sebagaimana dimaksud pada Pasal 290 huruf a, adalah melakukan pencatatan tamu, pelaporan informasi serta pengelolaan pengaduan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.
(2)
Rincian tugas pramu tamu sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan registrasi terhadap tamu yang akan bertemu dengan pejabat sebagai bahan dokumentasi; d. melayani tamu dengan menanyakan identitas tamu, maksud kedatangan dan siapa yang ingin ditemui; e. menyiapkan kamar bagi tamu yang akan menginap; f. memberikan penjelasan aturan kepada tamu yang akan menginap; g. menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh tamu sesuai dengan ketentuan mess; h. mencatat laporan pengaduan untuk disampaikan ke pada pejabat yang terkait; i. melakukan konfirmasi kepada pejabat yang akan ditemui; j. mengarahkan para tamu yang akan bertemu dengan pejabat; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 292
(1)
Ikhtisar jabatan bendaharawan khusus penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 290 huruf b, adalah mencatat dan mengumpulkan penerimaan pajak dan retribusi serta penerimaan lain-lain PAD yang sah untuk menjadi bahan laporan penerimaan daerah dalam rangka tertib administrasi keuangan.
(2)
Rincian tugas bendaharawan khusus penerimaan sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima pajak daerah, retribusi dan penerimaan lain-lain PAD yang sah; d. melakukan pembukuan atas penerimaan sejumlah uang yang menjadi tanggungjawabnya; e. melakukan penyetoran dari hasil penerimaan ke kas daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; f.membuat …………. 134
f.
membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan penerimaan keuangan secara periodik; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 293 (1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi perawatan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 290 huruf c, adalah melaksanakan inventaris peralatan/barang, sarana dan prasarana gedung yang rusak dan memerlukan pemeliharaan sebagai bahan penyusunan anggaran.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi perawatan prasarana dan sarana sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima barang dari tim pengadaan barang; d. menghitung jumlah barang yang diterima; e. mencatat dalam buku inventaris kantor; f. menyimpan barang inventaris; g. menyampaikan kepada atasan prasarana dan sarana yang sudah rusak sehingga dapat dilakukan peangajuan pergantian atau perbaikan; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 294
(1)
Ikhtisar jabatan pengemudi sebagaimana dimaksud pada Pasal 290 huruf d, adalah mengoperasikan serta memelihara dan merawat kendaraan dinas agar mobilitas tidak terganggu.
(2)
Rincian tugas pengemudi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pemeriksaan kondisi kendaraan; d. mengantar pimpinan dalam melaksanakan tugas di luar kantor; e.melakukan …………… 135
e. melakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala terhadap kendaraan dinas; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 295 (1)
Ikhtisar jabatan petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 290 huruf e, adalah melaksanakan pengelolaan kebersihan di lingkungan mess sehingga tercipta kenyamanan dan keindahan.
(2)
Rincian tugas petugas kebersihan sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mempersiapkan perlengkapan pekerjaan; d. membersihkan meja dan kursi kantor/mess; e. mengepel lantai kantor/mess; f. mengelap kaca jendela; g. membersihkan toilet/wc; h. membersihkan pekarangan kantor/mess; i. membuang sampah; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 296
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Kompleks Islamic Centre terdiri atas : a. bendaharawan khusus penerimaan; b. pengadministrasi perawatan prasarana dan sarana; c. pengelola perlengkapan dan rumah tangga; d. petugas keamanan; dan e. petugas kebersihan. Pasal 297 (1)
Ikhtisar jabatan bendaharawan khusus penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 296 huruf a, adalah mencatat dan mengumpulkan /penerimaan ................. 136
penerimaan retribusi untuk menjadi bahan laporan penerimaan daerah dalam rangka tertib administrasi keuangan. (2)
Rincian tugas bendaharawan khusus penerimaan sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima retribusi; d. melakukan pembukuan atas penerimaan sejumlah uang yang menjadi tanggungjawabnya; e. melakukan penyetoran dari hasil penerimaan ke dinas/kas daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; f. membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan penerimaan keuangan secara periodik; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 298
(1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi perawatan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 296 huruf b, adalah melaksanakan inventaris peralatan/barang, sarana dan prasarana gedung yang rusak dan memerlukan pemeliharaan sebagai bahan penyusunan anggaran.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi perawatan prasarana dan sarana sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima barang dari tim pengadaan barang; d. menghitung jumlah barang yang diterima; e. mencatat dalam buku inventaris kantor; f. menyimpan barang inventaris; g. menyampaikan kepada atasan prasarana dan sarana yang sudah rusak sehingga dapat dilakukan pengajuan pergantian atau perbaikan; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ............... 137
Pasal 299 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola perlengkapan dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 296 huruf c, adalah melaksanakan inventarisasi kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang agar terwujud tertib administrasi pengelolaan barang daerah.
(2)
Rincian tugas pengelola perlengkapan dan rumah tangga sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana gedung; d. menyusun usulan prioritas kebutuhan sarana dan prasarana SKPD; e. mempersiapkan pelaksanaan rapat/pertemuan dengan cara menyiapkan sarananya dan daftar hadir rapat agar berjalan lancar; f. menerima, mencatat, menyimpan dan mendistribusikan sarana dan prasarana SKPD; g. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana SKPD; h. membuat laporan pengelolaan sarana dan prasarana SKPD secara periodik; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 300
(1)
Ikhtisar jabatan petugas keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 296 huruf d, adalah melakukan pengamanan internal dan pada saat pelaksanaan acara dalam kompleks islamic untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
(2)
Rincian tugas petugas keamanan sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengamanan internal pada saat pelaksanaan acara dalam kompleks Islamic center; d. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; e. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ............... 138
Pasal 301 (1)
Ikhtisar jabatan petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 296 huruf e, adalah melaksanakan pengelolaan kebersihan di lingkungan Islamic centre sehingga tercipta kenyamanan dan keindahan.
(2)
Rincian tugas petugas kebersihan sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mempersiapkan perlengkapan pekerjaan; d. membersihkan meja dan kursi kantor/ Islamic centre; e. mengepel lantai kantor/ Islamic centre; f. mengelap kaca jendela; g. membersihkan toilet/wc; h. membersihkan pekarangan kantor/ Islamic centre; i. membuang sampah; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Bagian Ketujuh Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Pasal 302
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Penataan Ruang dan Bangunan Gedung pada Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan terdiri dari : a. perencana tata ruang; dan b. pengolah data bahan tata ruang dan tata guna lahan. Pasal 303 (1)
Ikhtisar jabatan perencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 302 huruf a, adalah menyusun rencana tata ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka terciptanya penataan ruang kota.
(2)
Rincian tugas perencana tata ruang sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait perencanaan tata ruang wilayah kota; d.melakukan …………… 139
d. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; e. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 304 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data bahan tata ruang dan tata guna lahan sebagaimana di maksud dalam Pasal 302 huruf b, adalah mengolah data pemanfaatan ruang dalam rangka peningkatan penyediaan informasi penataan ruang kota.
(2)
Rincian tugas pengolah data bahan tata ruang dan tata guna lahan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan dan mengolah data informasi penataan ruang; d. memperbaharui informasi terkait penataan ruang secara berkala; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 305
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pelaksanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan terdiri dari: a. perencana pengendali ruang kota; dan b. petugas pematok garis rencana kota. Pasal 306 (1)
Ikhtisar jabatan perencana pengendali ruang kota sebagaimana di maksud dalam Pasal 305 huruf a, adalah melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kota berdasarkan dokumen RTRW.
(2)
Rincian tugas perencana pengendali ruang kota sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat format pengamatan lapangan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang kota; d. melakukan ... 140
d. melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap pemanfaatan ruang kota; e. mengumpulkan data dan informasi hasil pemantauan; f. menyiapkan konsep laporan hasil pemantauan; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 307 (1)
Ikhtisar jabatan petugas pematok garis rencana kota sebagaimana di maksud dalam Pasal 305 huruf b, adalah melaksanakan tugas sebagai pematok batas garis sempadan bangunan atau membuat patok batas rencana pemanfaatan ruang sebagai bahan pengendalian pemanfaatan ruang.
(2)
Rincian tugas petugas pematok garis rencana kota sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun jadwal kegiatan lapangan; d. membuat konsep format survey garis patok; e. melakukan survey lapangan dan pematokan rolling Garis Sempadan Bangunan (GSB); f. menggambar hasil survey rolling Garis Sempadan Bangunan (GSB); g. melakukan pengarsipan hasil survey rolling Garis Sempadan Bangunan (GSB); h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 308
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Peningkatan Kualitas Pemukiman pada Bidang Perumahan dan Pemukiman terdiri dari : a. pengolah data bangunan dan lingkungan konservasi, peremajaan dan pengembangan kawasan; dan b. penyusun teknis kelaikan huni pembangunan perumahan\dan prasarana lingkungan. Pasal .............. Pasal 309 141
(1)
Ikhtisar jabatan pengolah data bangunan dan lingkungan konservasi, peremajaan dan pengembangan kawasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 308 huruf a, adalah mengolah data bangunan dalam rangka peremajaan dan pengembangan kawasan pembangunan untuk menghindari ketimpangan pembangunan antar kawasan atau wilayah.
(2)
Rincian tugas pengolah data bangunan dan lingkungan konservasi, peremajaan dan pengeb. kawasan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat konsep format data bangunan serta kawasan konservasi; d. mengumpulkan data bangunan serta kawasan konservasi; e. melakukan pengklasifikasian bangunan sesuai fungsi bangunan; f. melakukan penginputan data hasil survey perumahan dan permukiman; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 310
(1)
Ikhtisar jabatan penyusun teknis kelaikan huni pembangunan perumahan dan prasarana lingkungan sebagaimana di maksud dalam Pasal 308 huruf b, adalah menyusun rencana kelaikan teknis bangunan perumahan serta ketersediaan sarana pelengkapnya untuk menjadi bahan dalam pemberian rekomendasi perijinan.
(2)
Rincian tugas penyusun teknis kelaikan huni pembangunan perumahan dan prasarana lingkungan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi; c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait; d. melakukan survey lapangan; e. menyusun laporan survey lapangan; f. melakukan evaluasi hasil survey lapangan; g. melakukan penetapan lokasi terpilih; h. melakukan kunjungan lapangan ke lokasi terpilih; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait; dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j.menyiapkan ……………. j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; 142
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 311 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan pada Bidang Perumahan dan Pemukiman terdiri dari : a. pengevaluasi perencanaan program peremajaan dan pengembangan kota; b. pengolah data pengendalian dan pemb. perumahan serta prasarana lingkungan; dan c. petugas layanan advis teknis fisik perumahan dan prasarana lingkungan. Pasal 312 (1)
Ikhtisar jabatan pengevaluasi perencanaan program peremajaan dan pengembangan kota sebagaimana di maksud dalam Pasal 311 huruf a, adalah menyusun rencana evaluasi program peremajaan dan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang berdasarkan dokumen RTRW.
(2)
Rincian tugas pengevaluasi perencanaan program peremajaan dan pengembangan kota sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan evaluasi terhadap pengembangan kawasan perumahan dan pemukiman; d. melaksanakan rencana pengembangan dan peremajaan kota; e. melaksanakan pengaturan dan evaluasi terhadap strategi pengembangan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun; f. melaksanakan evaluasi rencana kerja program pengembangan kawasan perumahan dan pemukiman; g. melakukan koordinasi kepada pengembangan kawasan perumahan; h. melakukan evaluasi terhadap izin lokasi kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ............... Pasal 313
143
(1)
Ikhtisar jabatan pengolah data pengendalian dan pemb. perumahan serta prasarana lingkungan sebagaimana di maksud dalam Pasal 311 huruf b, adalah melaksanakan pengolahan data pengendalian program kerja pembangunan serta prasarana lingkungan.
(2)
Rincian pengolah data pengendalian dan pemb. perumahan serta prasarana lingkungan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan pengolahan data pembangunan perumahan; d. melakukan penginventarisasian terhadap prasarana lingkungan kawasan perumahan; e. melaksanakan pendataan terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan; f. pendataan prasarana lingkungan kawasan permukiman; g. melaksanakan koordinasi dengan pengembangan perumahan; h. membuat rencana kerja pengelolaan data pengendalian dan pembangunan perumahan serta prasarana lingkungan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 314
(1)
Ikhtisar jabatan petugas layanan advis teknis fisik perumahan dan prasarana lingkungan sebagaimana di maksud dalam Pasal 311 huruf c, adalah memberikan layanan advis teknik fisik perumahan dan prasarana lingkungan kepada pengembang perumahan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan.
(2)
Rincian tugas petugas layanan advis teknis fisik perumahan dan prasarana lingkungan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan koordinasi kepada pengembangan perumahan; d. memberikan layanan advis teknis fisik perumahan; e. memberikan layanan advis teknis prasarana lingkungan; f. membuat rencana kerja kegiatan pendataan perumahan dan prasarana lingkungan; g. membuat laporan kegiatan layanan advis teknis fisik pembangunan perumahan serta prasarana lingkungan; h.melakukan ………… h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; 144
i.
menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 315 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan pada Bidang Pengawasan Bangunan terdiri dari : a. pengumpul dan pengolah data; dan b. petugas pengusulan dan pembongkaran bangunan. Pasal 316 (1)
Ikhtisar jabatan pengumpul dan pengolah data sebagaimana di maksud dalam Pasal 315 huruf a, adalah melakukan inventarisasi terhadap yang telah dan belum memiliki IMB serta bangunan yang melanggar Perda tentang bangunan dan retribusi untuk diadakan pembinaan.
(2)
Rincian tugas pengumpul dan pengolah data sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun laporan hasil kegiatan pengumpul dan pengolah data sebagai bahan penyusun konsep laporan hasil kegiatan; d. mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan laporan hasil kegiatan pengumpul dan pengolah data kepada atasan; e. melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap rencana teknis kegiatan pengumpul dan pengolah data untuk rekomendasi pembongkaran dan perubahan serta pendirian bangunan baru; f. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan laporan hasil kegiatan pengumpul dan pengolah data terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan; g. melaksanakan inventarisasi bangunan yang mempunyai izin lokasi /prinsip UKL dan UPL serta izin mendirikan bangunan; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal .................
Pasal 317 145
(1)
Ikhtisar jabatan petugas pengusulan dan pembongkaran bangunan sebagaimana di maksud dalam Pasal 315 huruf b, adalah menyiapkan bahan dan data serta memberikan sarana rencana penertiban dan pembongkaran bangunan yang melanggar ketentuan perundangan untuk dilakukan penindakan.
(2)
Rincian tugas petugas pengusulan dan pembongkaran bangunan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membantu menyiapkan atau memberi masukan untuk penyusunan rencana kegiatan seksi pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; d. menerima dan melaksanakan petunjuk dan tugas dari atasan terkait pembongkaran bangunan; e. menyiapkan rencana induk pengawasan perumahan dan pemukiman; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 318
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Perizinan Lokasi Bangunan pada Bidang Pengawasan Bangunan terdiri dari : a. pengelola data administrasi permohonan IMB; b. petugas layanan informasi layanan rencana kota; c. petugas penghubung dengan instansi lain; dan d. petugas survey. Pasal 319 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola penataan sistem dokumentasi IMB sebagaimana di maksud dalam Pasal 318 huruf a, adalah melakukan pendataan administrasi IMB, baik yang dalam tahap pengurusan maupun yang telah selesai untuk diregistrasi dan diinventarisir.
(2)
Rincian tugas pengelola data administrasi permohonan IMB sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c.menyiapkan ………… 146
c. menyiapkan format mekanisme sistem pengelolaan yang akan dilakukan; d. menginventarisir data izin mendirikan bangunan (IMB); e. membuat rancangan pengelolaan sistem pengarsipan IMB; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 320 (1)
Ikhtisar jabatan petugas layanan informasi layanan rencana kota sebagaimana di maksud dalam Pasal 318 huruf b, adalah memberikan layanan informasi layanan izin tertentu (IMB).
(2)
Rincian tugas petugas layanan informasi layanan rencana kota sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mempersiapkan data penerimaan hasil IMB; d. memperbaharui informasi tentang pengendalian ruang; e. memberikan penjelasan teknis tentang IMB; f. melakukan pengarsipan dokumen; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 321
(1)
Ikhtisar jabatan petugas penghubung dengan instansi lain sebagaimana di maksud dalam Pasal 318 huruf c, adalah memberikan fasilitasi pengurusan IMB kepada masyarakat untuk memudahkan dalam pemberian pelayanan.
(2)
Rincian tugas petugas penghubung dengan instansi lain sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memberikan pelayanan pengurusan IMB; d. mengantar berkas IMB ke Kantor pelayanan perizinan; e. menerima tanda pembayaran berkas IMB (SKRD); f. memberikan penjelasan tindak lanjut mekanisme pengurusan IMB; g.mengambil …………. 147
g. h. i. j.
mengambil berkas IMB yang sudah jadi; menyerahkan berkas IMB ke kantor dinas tata ruang dan wasbang; membuat daftar pemasukan retribusi yang sudah terbayar; melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 322 (1)
Ikhtisar jabatan petugas survey sebagaimana di maksud dalam Pasal 318 huruf d, adalah melakukan survey dan penilaian terhadap besaran biaya IMB yang dikenakan sehingga ada kejelasan tarif yang harus dibayar oleh masyarakat.
(2)
Rincian tugas petugas survey sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat jadwal survey; d. mengumpulkan data yang akan disurvey; e. melakukan kunjungan ke lokasi bangunan; f. membuat laporan hasil survey; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 323
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penerangan Jalan Umum terdiri atas : a. pengawasan lapangan; b. petugas gudang; c. pengemudi; d. teknisi listrik; dan e. petugas layanan pengaduan publik. Pasal 324 (1)
Ikhtisar jabatan pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 323 huruf a, adalah melakukan inventarisasi dan pengawasan dan pemantauan terhadap kondisi Penerangan Jalan Umum sebagai bahan dalam pelaksanaan pemeliharaan. (2) Rincian ............ 148
(2)
Rincian tugas pengawasan lapangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membantu melaksanakan pengawasan terhadap lampu penerangan jalan umum, lampu hias dan lampu taman kota; d. melakukan pemantauan dilapangan terhadap lampu penerangan jalan umum berdasarkan laporan masyarakat; e. menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan lampu penerangan jalan umum; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 325
(1)
Ikhtisar jabatan petugas gudang sebagaimana dimaksud pada Pasal 323 huruf b, adalah melakukan pencatatan dan inventarisasi material peralatan dan perlengkapan kerja penerangan jalan umum agar tertib pengelolaan barang.
(2)
Rincian tugas petugas gudang sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengontrolan barang-barang gudang; d. melaksanakan tugas pengarsipan data barang gudang; e. melakukan pembersihan / pembenahan gudang secara berkala; f. melakukan pemeriksaan pada setiap barang terpakai dan tidak terpakai; g. membantu pimpinan dalam melakukan pengawasan terhadap barang/material yang digunakan tenaga teknis pemeliharaan; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 326
(1)
Ikhtisar jabatan pengemudi sebagaimana dimaksud pada Pasal 323 huruf c, adalah mengantar petugas pemeliharaan lampu jalan dalam melaksanakan perbaikan lampu jalan. (2) Rincian ............. 149
(2)
Rincian tugas pengemudi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pemeriksaan kondisi kendaraan; d. mengantar petugas lapangan dalam melaksanakan tugas dilapangan; e. melakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala terhadap kendaraan dinas; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 327
(1)
Ikhtisar jabatan teknisi listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 323 huruf d, adalah melaksanakan pemeliharaan penerangan jalan umum sehingga kondisinya tetap terjaga dan berfungsi dengan baik.
(2)
Rincian teknisi listrik sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan tugas pemeliharaan lampu penerangan jalan umum; d. menjaga dan memelihara peralatan dan perlengkapan kerja PJU; e. mengidentifikasi dan mensurvey setiap lampu PJU berdasarkan laporan pengaduan masyarakat; f. membantu melakukan pencatatan meteran PJU yang bekerjasama dengan pihak PLN; g. mengkoordinasikan pemeliharaan terhadap kondisi dan daya fungsi penerangan jalan umum; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 328
(1)
Ikhtisar jabatan petugas layanan pengaduan publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 323 huruf e, adalah melaksanakan pencatatan dan pengumpulan data terhadap pengaduan masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung, melalui media elektronik maupun media cetak sebagai bahan untuk melaksanakan pemeliharaan. (2) Rincian .............. 150
(2)
Rincian tugas petugas layanan pengaduan publik sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pencatatan dalam buku pengaduan masyarakat; d. menginformasikan laporan pengaduan kepada pimpinan; e. membuat laporan pengaduan secara berkala sebagai pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan pekerjaan; f. mengumpulkan data terhadap pengaduan masyarakat; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Bagian Kedelapan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pasal 329
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Industri Agro Kimia dan Hasil Hutan pada Bidang Perindustrian terdiri dari : a. pengelola perijinan dan rekomendasi; b. pengolah data industri agro dan hasil hutan; dan c. analis pengembangan usaha agro industri. Pasal 330 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola perijinan dan rekomendasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 329 huruf a, adalah melaksanakan penelitian dan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi sebagai acuan dalam pemberian perijinan.
(2)
Rincian tugas pengelola perijinan dan rekomendasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menjemput dan menerima berkas dari Sintap berupa SITU/Izin Gangguan untuk diproses; d. memeriksa kelengkapan berkas perizinan SITU/Izin Gangguan; e. melakukan pengukuran ke tempat usaha; f. menginput data SITU/Izin Gangguan; g. mengarsipkan berkas yang telah terbit izinnya; h. melakukan pengawasan/peninjauan ke lokasi usaha mengenai kelengkapan SITU/Izin Gangguan; i. memeriksa berkas SITU/Izin Gangguan yang telah jatuh tempo; j. membuat ………….. 151
j. k. l. m. n. o.
membuat daftar kunjungan terhadap pelaku usaha yang izinnya telah jatuh tempo; membuat surat teguran bagi pelaku usaha yang belum memiliki dan telah jatuh tempo legalitas usahanya; melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 331
(1)
Ikhtisar jabatan pengolah data industri agro dan hasil hutan sebagaimana di maksud dalam Pasal 329 huruf b, adalah mengumpulkan, mengolah dan verifikasi identifikasi data industri agro kimia dan hasil hutan serta analisis data base untuk menjadi bahan pembinaan dan pengawasan.
(2)
Rincian tugas pengolah data industri agro kimia dan hasil hutan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengawasan/peninjauan ke lokasi usaha mengenai kelengkapan izin usaha IKM; d. melakukan pendataan IKM di bidang IAKH; e. menginput dan mengolah data IKM di bidang IAKH; f. mengidentifikasi komoditi IKM di bidang IAKH; g. memperbaharui data IKM di bidang IAKH; h. menyiapkan dan membuat laporan akhir tahun direktori perusahaan komoditi IKM di bidang IAKH; i. membuat laporan akhir tahun rekapan SITU/Izin Gangguan; j. menyiapkan data IKM dibidang IAKH untuk instansi terkait; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 332
(1)
Ikhtisar jabatan analis pengembangan usaha agro industri sebagaimana di maksud dalam Pasal 329 huruf c, adalah melakukan analisis dan pembinaan/pengembangan IKM dalam rangka peningkatan usaha industri. (2) Rincian …………… 152
(2)
Rincian tugas analis pengembangan usaha agro industri sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengawasan/peninjauan ke lokasi usaha mengenai aktifitas produksi usaha IKM; d. melakukan survey dan wawancara kepada pelaku IKM; e. membimbing pelaku IKM dalam menghitung nilai investasinya; f. melakukan pembinaan ke IKM tentang penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM); g. mengevaluasi IKM yang layak untuk mendapatkan penghargaan; h. memfasilitasi pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB); i. melaksanakan pembinaan peningkatan kualitas produk IKM; j. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku IKM; k. melaksanakan analisis pengembangan usaha IKM; l. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; m. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 333
Jabatan fungsional umum yang berada di bawah Seksi Industri Mesin, Elektronika dan Aneka pada Bidang Perindustrian terdiri dari : a. pengelola perijinan dan rekomendasi; b. pengolah data industri elektronika dan aneka; dan c. pengelola haki. Pasal 334 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola perijinan dan rekomendasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 333 huruf a, adalah melaksanakan penelitian dan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi sebagai acuan dalam pemberian perijinan.
(2)
Rincian tugas pengelola perijinan dan rekomendasi, sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima dan memeriksa kelengkapan berkas perizinan TDI (Tanda Daftar Industri); d. menginput data TDI; e. mengklasifikasikan data TDI formal dan TDI non formal; f. mengarahkan pengusaha yang mengurus SITU untuk membuat izin TDI; g.mengarsipkan ………….. 153
g. mengarsipkan berkas yang telah terbit izinnya; h. mengidentifikasi dan mengkalisifikasikan data usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI); i. melakukan pengawasan/peninjauan ke lokasi usaha mengenai kelengkapan izin usahanya; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 335 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data industri elektronika dan aneka sebagaimana di maksud dalam Pasal 333 huruf b, adalah melakukan pengumpulan dan inventarisasi data industri elektronika dan aneka sebagai bahan penyusunan laporan.
(2)
Rincian tugas pengolah data industri elektronika dan aneka, sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengawasan/peninjauan ke lokasi usaha mengenai kelengkapan izin usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM); d. melakukan pendataan IKM di bidang Industri Mesin Elektronik dan Aneka (IMEA); e. menginput dan mengolah data IKM di bidang IMEA; f. mengidentifikasi komoditi IKM di bidang IMEA; g. memperbaharui data IKM di bidang IMEA; h. menyiapkan dan membuat laporan akhir tahun direktori perusahaan komoditi IKM di bidang IMEA; i. membuat laporan akhir tahun rekapan TDI; j. menyiapkan data IKM dibidang IMEA untuk instansi terkait; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
Pasal .................
154
Pasal 336 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola haki sebagaimana di maksud dalam Pasal 333 huruf c, adalah melaksanakan sosialisasi tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada pelaku usaha serta menfasilitasi legal formal untuk memberikan perlindungan pemilik HKI.
(2)
Rincian tugas pengelola haki sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengawasan/peninjauan ke lokasi usaha mengenai kelengkapan izin usaha IKM; d. memeriksa dan memfasilitasi pelaku IKM untuk melakukan pendaftaran HKI; e. melakukan pembinaan ke pelaku IKM tentang Standar Nasional Indonesia (SNI); f. melakukan pembinaan ke pelaku IKM tentang sertifikasi Halal; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 337
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pendaftaran Usaha dan Perlindungan Konsumen pada Bidang Perdagangan terdiri dari : a. pengumpul data pendaftaran perusahaan; dan b. pelayan pengaduan konsumen. Pasal 338 (1)
Ikhtisar jabatan pengumpul data pendaftaran perusahaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 337 huruf a, adalah mengumpulkan dan mengelola data TDP dan TDG untuk menjadi bahan penyusunan profil investasi daerah dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
(2)
Rincian tugas pengumpul data pendaftaran perusahaan sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima berkas TDP yang masuk untuk diproses; d. memeriksa kelengkapan berkas perizinan TDP; e. menerima dan mencatat data rekap yang dilaporkan oleh Sintap; f. menginput data TDP; g. membuat laporan data TDP; h.membuat …………. 155
h. i. j. k. l. m. n. o. p.
membuat laporan akhir rekapan data TDP secara periodik; mengarsipkan berkas yang telah terbit izinnya; melaksanakan pengawasan dan penerbitan TDP; melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang belm memiliki TDP; membuat daftar kunjungan terhadap pelaku usaha yang usahanya telah jatuh tempo; melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 339
(1)
Ikhtisar jabatan pelayan pengaduan konsumen sebagaimana di maksud dalam Pasal 337 huruf b, adalah melakukan registrasi dan fasilitasi terhadap pengaduan konsumen untuk disampaikan kepada Badan Pelayanan Sengketa Konsumen untuk diselesaikan.
(2)
Rincian tugas pelayan pengaduan konsumen sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima laporan pengaduan konsumen; d. mencatat di buku register pengaduan atas kasus yang masuk; e. melaporkan kepada kepala seksi dan kepala bidang perdagangan (selaku Kepala Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen); f. membawa disposisi kepada ketua BPSK; g. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan BPSK terkait pengaduan konsumen; h. membuat undangan klarifikasi terkait pengaduan konsumen; i. memberikan pemahaman kepada konsumen tentang perlindungan konsumen; j. membuat undangan sidang BPSK; k. menerima dan mengarsipkan hasil final rapat penyelesaian sengketa dari Kepala Sekretariat; l. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; m. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ................ 156
Pasal 340 Jabatan fungsional umum yang berada di bawah Seksi Bina Perdagangan dan Kemetrologian Pada Bidang Perdagangan terdiri dari : a. pengumpul data fasilitasi dan mediasi perlindungan konsumen dan kemetrologian; b. penelaah harga dan mutu barang; dan c. pengumpul data usaha perdagangan. Pasal 341 (1)
Ikhtisar jabatan pengumpul data fasilitasi dan mediasi perlindungan konsumen dan kemetrologian sebagaimana di maksud dalam Pasal 340 huruf a, adalah mengumpulkan data fasilitasi dan melaksanakan mediasi perlindungan konsumen dan kemetrologian dalam rangka tertib ukur.
(2)
Rincian tugas pengumpul data fasilitasi dan mediasi perlindungan konsumen dan kemetrologian sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memfasilitasi pelaku dunia usaha dengan konsumen dalam upaya mewujudkan sinergitas; d. melakukan pengawasan peredaran barang dan atau jasa di toko, swalayan, dan pasar tradisional; e. melaksanakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana undangundang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen; f. melaksanakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana undangundang Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal; g. melaksanakan operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemeteriologiaan Daerah; h. pengawasan dan razia alat UTTP (ukur, timbang, takar dan perlengkapannya); i. melaksanakan Sidang Tera/tera ulang; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 342
(1)
Ikhtisar jabatan penelaah harga dan mutu barang sebagaimana di maksud dalam Pasal 340 huruf b, adalah melakukan pengawasan dan pendataan terhadap ketersediaan dan distribusi serta harga dan mutu /bahan …………. 157
bahan kebutuhan pengendalian. (2)
pokok
masyarakat
untuk
menjadi
bahan
Rincian tugas penelaah harga dan mutu barang sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan monitoring dan pendataan harga sembako di swalayan, toko dan pasar tradisional; d. melakukan monitoring dan pendataan harga bahan bangunan di swalayan, toko, dan pasar tradisional; e. menginput dan mengolah data hasil pengawasan harga sembako; f. menginput dan mengolah data hasil pengawasan harga bahan bangunan; g. membuat laporan hasil pengawasan harga sembako dan bahan bangunan secara berkala; h. membuat laporan harga sembako dan bahan bangunan; i. membuat laporan hasil rekapan harga sembako dan bahan bangunan secara berkala; j. mengirim data ke instansi terkait baik daerah maupun vertikal; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 343
(1)
Ikhtisar jabatan pengumpul data usaha perdagangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 340 huruf c, adalah melakukan pengumpulan data dan pengelolaan data SIUP untuk dijadikan bahan penyusunan profil investasi daerah.
(2)
Rincian tugas pengumpul data usaha perdagangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima berkas SIUP untuk diproses; d. memeriksa kelengkapan berkas perisinan SIUP; e. menerima dan mencatat data rekap yang dilaporkan oleh Sintap; f. menginput data SIUP; g. melaksanakan pengawasan SIUP; h. membuat laporan data SIUP; i. mengarsipkan berkas yang telah terbit izinnya; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k.menyiapkan …………… 158
k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 344 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Kelembagaan dan Fasilitas Pembiayaan pada Bidang Koperasi adalah Pengelola Penilaian Koperasi dan Fasilitas Jaringan Usaha. Pasal 345 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola penilaian koperasi dan fasilitas jaringan usaha sebagaimana di maksud dalam Pasal 344 adalah melakukan pengawasan dan penilaian kinerja pengelolaan koperasi dalam rangka peningkatan pelayanan.
(2)
Rincian tugas pengelola penilaian koperasi dan fasilitas jaringan usaha sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan penilaian kesehatan KSP/USP; d. melaksankan pembinaan administrasi organisasi dan keuangan melalui bimbingan konsultasi dan pelatihan pengelolaan koperasi; e. mengolah dan menyajikan data keragaan koperasi; f. melakukan penelitian terhadap materi anggaran dasar yang diajukan dan syarat administrasi lainnya; g. memberikan bimbingan dan konsultasi proses pendirian pengesahan anggaran dasar / anggaran rumah tangga dan perubahannya; h. memberikan bimbingan dan konsultasi proses pembubaran koperasi serta izin pendirian kantor cabang koperasi; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 346
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Bina Usaha dan Koperasi pada Bidang Koperasi adalah pengolah data usaha koperasi bidang pemasaran dan kemitraan. Pasal 347 ..............
159
Pasal 347 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data usaha koperasi bidang pemasaran dan kemitraan sebagaimana di maksud dalam Pasal 346 adalah melakukan inventarisasi dan pendataan potensi usaha koperasi yang dapat difasilitasi pembiayaan melalui pola kemitraan untuk mendukung kelancaran usaha.
(2)
Rincian tugas pengolah data usaha koperasi bidang pemasaran dan kemitraan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengelola data gerakan koperasi yang akan menerima bantuan permodalan dari Pemerintah; d. mengolah data koperasi yang menangani waserda; e. mengolah data koperasi yang menangani simpan pinjam (jasa Perkreditan; f. melaksanakan promosi usaha koperasi; g. melaksanakan monitoring dan evaluasi bagi koperasi yang sudah mendapatkan bantuan; h. melaporkan permintaan data koperasi yang menangani waserda dan simpan pinjam ke provinsi per triwulan; i. melaporkan permintaan data semesteran ke pusat; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 348
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pembiayaan UMKM pada Bidang UMKM adalah pengolah data potensi kemitraan, potensi usaha. Pasal 349 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data potensi kemitraan, potensi usaha sebagaimana di maksud dalam Pasal 348 adalah melakukan inventarisasi dan pendataan potensi usaha yang dapat difasilitasi pembiayaan melalui pola kemitraan untuk mendukung kelancaran usaha.
(2)
sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c.menerima ………….. 160
c. menerima dan memeriksa dokumen yang digunakan dalam pendataan; d. mendata usaha potensial dan yang akan mendapat bantuan modal; e. mencatat nama dan alamat usaha yang potensial dan yang mendapat bantuan modal; f. mengkoordinasikan data yang dibuat dengan kepala bidang UMKM; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 350 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Promosi dan Pemberdayaan UMKM pada Bidang UMKM adalah pengolah data usaha kecil mikro dan non pedagang kaki lima. Pasal 351 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data usaha kecil mikro dan non pedagang kaki lima sebagaimana di maksud dalam Pasal 350 adalah melaksanakan inventarisasi dan pendataan usaha kecil mikro dan non pedagang kaki lima untuk keakuratan penyajian data.
(2)
Rincian tugas pengolah data usaha kecil mikro dan non pedagang kaki lima sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mencatat nama dan alamat UKM; d. menginput dan memproses data UMKM; e. membuat laporan hasil pendataan UMKM; f. melakukan monitoring dan evaluasi UMKM; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 352
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Pasar terdiri atas : a. bendaharawan khusus penerimaan; b. pemungut retribusi pasar; c.pengumpul ……………… 161
c. pengumpul data ekstentifikasi dan intentifikasi pendapatan pasar; d. petugas layanan pembinaan ketertiban pasar; dan e. petugas layanan pembinaan kebersihan pasar. Pasal 353 (1)
Ikhtisar jabatan bendaharawan khusus penerimaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 352 huruf a adalah mencatat dan mengumpulkan penerimaan pajak dan retribusi serta penerimaan lain-lain PAD yang sah untuk menjadi bahan laporan penerimaan daerah dalam rangka tertib administrasi keuangan.
(2)
Rincian tugas bendaharawan khusus penerimaan sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima retribusi dan penerimaan lain-lain PAD yang sah; d. melakukan pembukuan atas penerimaan sejumlah uang yang menjadi tanggungjawabnya; e. melakukan penyetoran dari hasil penerimaan ke bendahara khusus penerima daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; f. membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan penerimaan keuangan secara periodik; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 354
(1)
Ikhtisar jabatan pemungut retribusi pasar sebagaimana di maksud dalam Pasal 352 huruf b adalah melaksanakan pemungutan retribusi pasar.
(2)
Rincian tugas pemungut retribusi pasar sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan penagihan retribusi di pasar lakessi; d. melakukan penagihan retribusi di pasar labukkang; e. melakukan penagihan retribusi di pasar sumpang minanga; f. melakukan penagihan retribusi di pasar senggol; g. menghitung jumlah uang hasil pungutan retribusi; h. menyetor uang hasil pungutan retribusi ke bendahara khusus penerimaan UPTD Pasar; i.melakukan ................ 162
i.
melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 355 (1)
Ikhtisar jabatan pengumpul data ekstentifikasi dan intentifikasi pendapatan pasar sebagaimana di maksud dalam Pasal 352 huruf c adalah melaksanakan pengumpulan data rencana ekstentifikasi dan intensifikasi pendapatan pasar sebagai bahan pelaporan.
(2)
Rincian tugas pengumpul data ekstentifikasi dan intentifikasi pendapatan pasar sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memperpanjang SIPP (Surat Izin Pemakaian Peralatan); d. mengumpulkan data pembayaran bulanan los/gardu; e. pembayaran BNN (biaya balik nama); f. membuat surat keterangan penjual; g. menghitung persediaan karcis; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 356
(1)
Ikhtisar jabatan petugas layanan pembinaan ketertiban pasar sebagaimana di maksud dalam Pasal 352 huruf d adalah melaksanakan Penegakan Perda dan identifikasi kemungkinan gangguan trantib serta mengkoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka ketertiban pasar.
(2)
Rincian tugas petugas layanan pembinaan ketertiban pasar sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menjaga keteraturan los/gardu yang sudah ditentukan; d. mengatur sistem arus mobilitas pedagang dan masyarakat; e. memberikan teguran kepada pedagang yang tidak mematuhi aturan pasar; f.melakukan ................ 163
f.
melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 357 (1)
Ikhtisar jabatan petugas layanan pembinaan kebersihan pasar sebagaimana di maksud dalam Pasal 368 huruf e adalah jabatan melaksanakan pengelolaan kebersihan di lingkungan Pasar sehingga tercipta kenyamanan dan keindahan pasar.
(2)
Rincian tugas petugas layanan pembinaan kebersihan pasar sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menjaga kebersihan taman dan halaman pasar; d. menjaga kebersihan dalam pasar dan drainase; e. memberikan arahan kepada para penjual untuk selalu menjaga kebersihan pasar; f. memberikan teguran kepada pedagang yang tidak menjaga kebersihan; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Bagian Kesembilan Dinas Tenaga Kerja Pasal 358
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pembinaan Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja pada Bidang Bina Pelatihan dan Produktivitas terdiri dari : a. pengolah perijinan lembaga latihan swasta; dan b. pengelola akreditasi lembaga latihan swasta. Pasal 359 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah perijinan lembaga latihan swasta sebagaimana di maksud dalam Pasal 358 huruf a, adalah memberikan layanan perijinan pelatihan untuk lembaga pelatihan swasta/tanda /daftar ………….. 164
daftar lembaga pelatihan perusahaan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. (2)
Rincian tugas pengolah perijinan lembaga latihan swasta sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melayani para tamu dalam rangka konsultasi mengenai pengajuan permohonan ijin LPKS; d. melakukan verifikasi administrasi dan teknis lapangan terhadap permohonan ijin pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; e. menyusun laporan hasil verifikasi sebagai bahan dalam penerbitan ijin LPKS; f. membuat sertifikat dan surat keputusan ijin pendirian lembaga Pelatihan Kerja Swasta atas hasil verifikasi; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 360
(1)
Ikhtisar jabatan pengelola akreditasi lembaga latihan swasta sebagaimana di maksud dalam Pasal 358 huruf b, adalah melaksanakan fasilitasi akreditasi LPK swasta untuk penetapan nilai LPK berdasarkan hasil rapat pleno tim akreditor.
(2)
Rincian tugas pengelola akreditasi lembaga latihan swasta sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi tentang akreditasi dan standarisasi pada LPKS; d. mengidentifikasi LPKS yang memenuhi delapan aspek penilaian LPK; e. mengusulkan LPKS yang memenuhi standarisasi untuk akreditasi; f. mendampingi dan memfasilitasi tim akreditasi LPK; g. menyerahkan sertifikat akreditasi kepada LPKS paling lambat 15 hari setelah penetapan; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal .............. 165
Pasal 361 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja pada Bidang Bina Pelatihan dan Produktivitas terdiri dari : a. pengelola bahan penetapan standar mutu; dan b. pengolah data lembaga pengembangan produktivitas tenaga kerja. Pasal 362 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola bahan penetapan standar mutu sebagaimana di maksud dalam Pasal 361 huruf a, adalah mengolah bahan penetapan standar mutu peningkatan produktivitas tenaga kerja.
(2)
Rincian tugas pengelola bahan penetapan standar mutu sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengidentifikasi potensi terapan TTG di wilayah kerja dinas; d. melakukan bimbingan dan terapan teknologi tepat guna (TTG) bagi para pengusaha makro dan mikro; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 363
(1)
Ikhtisar jabatan pengolah data lembaga pengembangan produktivitas tenaga kerja sebagaimana di maksud dalam Pasal 361 huruf b, adalah mengolah data lembaga pengembangan produktivitas tenaga kerja.
(2)
Rincian tugas pengolah data lembaga pengembangan produktivitas tenaga kerja sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan identifikasi potensi jenis usaha terhadap tenaga kerja mandiri (TKM); d. melakukan pembekalan terhadap kelompok kerja mandiri; e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tenaga kerja mandiri; f. melaksanakan pengukuran produktivitas tenaga kerja mikro dan makro; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h.menyiapkan ……………… 166
h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 364 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Penempatan Tenaga Kerja pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari : a. pengelola penyaluran antar kerja, AKL, AKD, AKAN; dan b. pengumpul data ketenagakerjaan dan pengangguran. Pasal 365 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola penyaluran antar kerja, AKL, AKD, AKAN sebagaimana di maksud dalam Pasal 364 huruf a, adalah melayani alur saf tamu pencari kerja, menyusun data pencaker, pencarian lowongan kerja dan penempatannya.
(2)
Rincian tugas pengelola penyaluran antar kerja, AKL, AKD, AKAN sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melayani pendaftaran pencari kerja, memberikan AK.I dan AK.II d. mencari data dan informasi lowongan pekerjaan; e. menyusun data dan informasi lowongan pekerjaan; f. memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 366
(1)
Ikhtisar jabatan pengumpul data ketenagakerjaan dan pengangguran sebagaimana di maksud dalam Pasal 364 huruf b, adalah mengumpulkan dan mengolah data pencari kerja dan lowongan pekerjaan untuk laporan informasi pasar kerja (IPK), guna diserap oleh pengguna tenaga kerja.
(2)
Rincian tugas pengumpul data ketenagakerjaan dan pengangguran sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c.menghimpun …………….. 167
c. menghimpun data pencari kerja yang terdaftar, lowongan pekerjaan yang terdaftar, lowongan pekerjaan yang dipenuhi, lowongan yang dihapuskan, penempatan tenaga kerja, dan tenaga kerja yang dihapuskan; d. merekap dan menghitung data IPK yang telah dihimpun; e. menginput data IPK kedalam aplikasi IPK; f. mengarsipkan laporan IPK; g. menertibkan laporan informasi pasar kerja pada website disnaker untuk di publikasikan kepada perusahaan dan masyarakat; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 367 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja adalah pengumpul data pengembangan dan perluasan kerja. Pasal 368 (1)
Ikhtisar jabatan pengumpul data pengembangan dan perluasan kerja sebagaimana di maksud dalam Pasal 367, adalah mengumpulkan dan mengolah data pengembangan dan perluasan kerja untuk memahami maksud dan tujuan terapan Teknologi Tepat Guna (TTG).
(2)
Rincian tugas pengumpul data pengembangan dan perluasan kerja sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan identifikasi potensi wilayah masing-masing kelurahan; d. memberikan pembekalan dan praktek penerapan teknologi tepat guna, tenaga kerja mandiri, TKPMP dan padat karya; e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap terapan teknologi tepat guna, tenaga kerja mandiri, TKPMP dan padat karya; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ...................
168
Pasal 369 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja pada Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja terdiri dari : a. petugas layanan penyelesaian kasus unjuk rasa perselisihan hubungan industri dan PHK; dan b. petugas penyuluhan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pasal 370 (1)
Ikhtisar jabatan petugas layanan penyelesaian kasus unjuk rasa hubungan industri dan PHK sebagaimana di maksud dalam Pasal 369 huruf a, adalah memberikan layanan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, unjuk rasa dan mogok kerja.
(2)
Rincian tugas petugas layanan penyelesaian kasus unjuk rasa hubungan industri dan PHK sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima dan melayani pengaduan, perselisihan hubungan industrial baik lisan maupun tertulis sebagai bahan informasi penyelesaian kasus perselisihan; d. menganalisis permasalahan hubungan ketenagakerjaan berdasarkan informasi yang masuk untuk memilih kasus yang meanyangkut perselisihan hak, PHK, kepentingan atau perselisihan serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan; e. mengumpulkan bahan-bahan untuk dilakukan mediasi dan memisahkan bundel-bundel setiap permasalahan; f. membuat jadwal sidang mediasi berdasarkan kelengkapan berkas masing-masing pihak; g. menginventarisir data-data perselisihan hubungan industrial serta data-data PHK baik PHK perorangan ataupun massal; h. menginventarisir kasus-kasus pemogokan, dengan mengelompokkan menurut jenis lapangan usaha, jenis masalah, mengelola data, kasus-kasus sebagai bahan laporan kepada atasan; i. membuat risalah proses penanganan mediasi perselisihan hubungan industrial menurut format yang ditentukan, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ................ 169
Pasal 371 (1)
Ikhtisar jabatan petugas penyuluh perundang-undangan ketenagakerjaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 385 huruf b, adalah mempersiapkan tempat, materi, jumlah perusahaan serta perlengkapan lainnya dalam rangka pembinaan dan penyuluhan perundang-undangan bidang hubungan industrial.
(2)
Rincian tugas petugas penyuluh perundang-undangan ketenagakerjaan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membantu mensosialisasikan Undang-undang Ketenagakerjaan dan persyaratan kerja di perusahaan meliputi penyediaan mekanis peraturan; d. mendata perusahaan yang wajib membuat peraturan perusahaan (PP), yang habis masa berlakunya dan membuat PP baru untuk bahan laporan; e. mengkoordinasikan kepada perusahaan yang wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP) atau dengan pemanggilan; f. memfasilitasi penyelenggaraan perundingan, pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pengusaha dan pengurus Serikat Pekerja dan membuat laporan perkembangannya; g. menyusun bahan pembuatan perjanjian kerja antara pengusaha dan pengurus serikat pekerja dan membuat laporan perkembangannya; h. melakukan survey, menyampaikan dan menganalisis data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai dengan perkembangan; i. memantau perkembangan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Propinsi Sektoral (UMPS) sebagai bahan evaluasi; j. menyediakan bahan untuk sidang Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit; k. menginformasikan perusahaan yang wajib BPJS Ketenagakerjaan; l. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; m. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 372
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja pada Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja terdiri dari : a. pengumpul data pengawas norma keselamatan kerja; dan b. petugas penyuluh/pengawas norma kerja. Pasal ................ 170
Pasal 373 (1)
Ikhtisar jabatan pengumpul data pengawas norma keselamatan kerja sebagaimana di maksud dalam Pasal 372 huruf a, adalah mengumpulkan data hasil pengawasan norma ketenagakerjaan pada setiap perusahaan.
(2)
Rincian tugas pengumpul data pengawas norma keselamatan kerja sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membantu kepala seksi pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan dalam pengumpulan data pengawasana keselamatan kerja; d. menyusun rencana kegiatan pengawasan norma ketenagakerjaan; e. mengagenda dan mendata wajib lapor ketenagakerjaan; f. mengolah data pengawasan ketenagakerjaan untuk bahan laporan; g. membuat dan mendistribusikan nota pemeriksaan pengawasan ketenagakerjaan; h. membantu pada waktu pemeriksaan/pengukuran peralatan obyek keselamatan dan kesehatan kerja; i. membuat laporan hasil pemeriksaan/pengukuran obyek keselamatan kerja; j. mengetik berita acara pemeriksaan; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 374
(1)
Ikhtisar jabatan petugas penyuluh/pengawas norma kerja sebagaimana di maksud dalam Pasal 372 huruf b, adalah mempersiapkan tempat, materi/bahan sosialisasi dalam hal pemahaman peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan.
(2)
Rincian tugas petugas penyuluh/pengawas norma kerja sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membantu kepala seksi dalam hal pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi aturan di bidang ketenagakerjaan; d. membuat daftar rencana kerja dan surat tugas; e.mengadministrasikan …………… 171
e. mengadministrasikan hasil pembinaan dan pemeriksaan di perusahaan tentang pelaksanaan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan secara berkala; f. menyusun rencana pemeriksaan dan pengujian obyek keselamatan dan kesehatan kerja; g. mengolah data hasil pemeriksaan sebagai bahan penerbitan sertifikasi peralatan obyek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan; h. mengelola laporan hasil pemeriksaan/pengujian obyek K3 diperusahaan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 375 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah sub bagian tata usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Kerja terdiri dari : a. operator komputer; b. petugas pemelihara sarana kerja; c. pengolah data kebutuhan latihan; dan d. pengolah data kelembagaan instruktur dan tenaga pelatihan. Pasal 376 (1)
Ikhtisar jabatan operator komputer sebagaimana di maksud dalam Pasal 375 huruf a, adalah melakukan pengetikan, pemeliharaan perangkat komputer serta penataan sistem informasi agar pelaksanaan pekerjaan menjadi lancar.
(2)
Rincian tugas operator komputer sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengetikan naskah dinas dan penginputan data; d. mengoreksi hasil pengetikan dan penginputan data; e. menyampaikan hasil ketikan dan penginputan data kepada atasan; f. mendokumentasikan hasil pengetikan dan penginputan data; g. menjaga dan merawat sarana prasarana kerja yang dipergunakan dengan baik serta memelihara kerapian dan kenyamanan suasana tempat kerja; h. menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas pengetikan dan penginputan data sebagai masukan bagi atasan; i.melakukan …………. 172
i.
melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 377 (1)
Ikhtisar jabatan petugas pemelihara sarana kerja sebagaimana di maksud dalam Pasal 375 huruf b, adalah melaksanakan pendataan terhadap sarana prasarana kerja yang memerlukan perbaikan untuk menunjang kinerja pelaksanaan pelatihan.
(2)
Rincian tugas petugas pemelihara sarana kerja sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan inventarisasi sarana dan prasarana kerja; d. melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana kerja; e. memberikan pelayanan perencanaan pemeliharaan sarana dan prasarana; f. mengidentifikasi kebutuhan latihan; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 378
(1)
Ikhtisar jabatan pengolah data kebutuhan latihan sebagaimana di maksud dalam Pasal 375 huruf c, adalah melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat untuk meningkatkan skill menciptakan tenaga kerja siap pakai.
(2)
Rincian tugas pengolah data kebutuhan latihan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memberikan pelayanan perencanaan pemeliharaan sarana dan prasarana; d. mengidentivikasi kebutuhan diklat peningkatan SDM instruktur; e. melakukan perbaikan peralatan untuk peningkatan SDM siap pakai; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g.menyiapkan ……………. 173
g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 379 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data kelembagaan instruktur dan tenaga pelatihan sebagaimana di maksud dalam Pasal 375 huruf d, adalah mengolah data kelembagaan untuk peningkatan kualitas instruktur (UP Grading).
(2)
Rincian tugas pengolah data kelembagaan instruktur dan tenaga pelatihan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengusulkan instruktur yang mengikuti jenjang peningkatan SDM instruktur; d. merencanakan pengembangan kelembagaan instruktur; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Bagian Kesepuluh Dinas Kesehatan Pasal 380
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit Khusus Kusta Lauleng terdiri dari : a. pengadministrasi umum; b. pengumpul dan pengolah data; c. bendaharawan rutin; d. bendaharawan khusus penerimaan; e. penata laporan keuangan; f. verifikator keuangan; g. operator komputer; h. pengemudi; i. petugas kebersihan; dan j. teknisi listrik. Pasal ................. 174
(1)
(2)
Pasal 381 Ikhtisar jabatan pengadministrasi umum sebagaimana di maksud dalam Pasal 380 huruf a, adalah mengagenda, mengekspedisi, menggandakan dan mengarsipkan naskah dinas untuk tertib administrasi. Rincian tugas pengadministrasi umum sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengagenda surat masuk dan keluar; d. mengajukan naskah dinas kepada atasan untuk ditindak lanjuti; e. mengekspedisi surat keluar; f. menggandakan naskah dinas; g. mengarsipkan naskah dinas; h. menyusun konsep naskah dinas; i. memberikan pelayanan kearsipan kepada yang memerlukan; j. menyusun bahan informasi untuk publikasi tentang kegiatan UPTD; k. mencari, mengumpulkan, menyaring dan menganalisa informasi internal/eksternal UPTD; l. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; m. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 382
(1)
Ikhtisar jabatan pengumpul dan pengolah data sebagaimana di maksud dalam Pasal 380 huruf b, adalah melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk menjadi bahan penyusunan laporan UPTD.
(2)
Rincian tugas pengumpul dan pengolah data sebagai berikut : a. menyusun program kerja; c. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; d. mempersiapkan perlengkapan pekerjaan; e. mengumpulkan data; f. merekapitulasi data; g. menyaring, mencocokkan dan menganalisa data; h. menyusun rancangan anggaran belanja dan rencana kerja anggaran; i. mengarsip laporan; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ............ 175
Pasal 383 (1)
Ikhtisar jabatan bendaharawan rutin sebagaimana di maksud dalam Pasal 380 huruf c, adalah menerima, menyimpan, membayar, membukukan dan mempertanggungjawabkan belanja tidak langsung agar terwujud tertib anggaran.
(2)
Rincian tugas bendaharawan rutin sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat Nota Pencairan Dana (NPD); d. mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku kas umum; e. mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku pembantu; f. mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti transaksi; g. membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara periodik; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 384
(1)
Ikhtisar Jabatan bendaharawan khusus penerimaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 380 huruf d, adalah mencatat dan mengumpulkan penerimaan pajak dan retribusi serta penerimaan lain-lain PAD yang sah untuk menjadi bahan laporan penerimaan daerah dalam rangka tertib administrasi keuangan.
(2)
Rincian tugas bendaharawan khusus penerimaan sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima pajak daerah, retribusi dan penerimaan lain-lain PAD yang sah; d. melakukan pembukuan atas penerimaan sejumlah uang yang menjadi tanggungjawabnya; e. melakukan penyetoran dari hasil penerimaan ke bendaharawan khusus penerimaan dinas kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; f. membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan penerimaan keuangan secara periodik; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h.menyiapkan ………….. 176
h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 385 (1)
Ikhtisar jabatan penata laporan keuangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 380 huruf e, adalah mengumpulkan data berkas belanja dan pendapatan untuk diolah menjadi informasi laporan keuangan.
(2)
Rincian tugas penata laporan keuangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan perekaman dan pemutakhiran data tranksaksi keuangan; d. menjurnal setiap transaksi; e. memposting hasil jurnal ke buku besar; f. merekonsiliasi daftar transaksi dengan buku besar; g. membuat memo penyesuaian meliputi koreksi atau pembetulan kesalahan saldo awal kas dan saldo kas di bendahara, piutang, persediaan, konstruksi dalam pengerjaan, tagihan, saldo awal aset tetap, investasi dan hutang; h. menyusun laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja, laporan arus kas, laporan operasional, neraca dan catatan atas laporan keuangan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 386
(1)
Ikhtisar jabatan verifikator keuangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 380 huruf f, adalah melakukan penelitian kelengkapan dokumen SPJ dalam rangka tertib administrasi keuangan.
(2)
Rincian tugas verifikator keuangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memverifikasi SPJ untuk diterbitkan lembar kerja pengesahan; d. mengumpulkan dan mendokumentasikan dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ); e.melakukan …………… 177
e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 387 (1)
Ikhtisar jabatan operator komputer sebagaimana di maksud dalam Pasal 380 huruf g, adalah melakukan pengetikan, pemeliharaan perangkat komputer serta penataan sistem informasi agar pelaksanaan pekerjaan menjadi lancar.
(2)
Rincian tugas operator komputer sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengetikan naskah dinas dan penginputan data; d. mengoreksi hasil pengetikan dan penginputan data; e. menyampaikan hasil ketikan dan penginputan data kepada atasan; f. mendokumentasikan hasil pengetikan dan penginputan data; g. menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas pengetikan dan penginputan data sebagai masukan bagi atasan; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 388
(1)
Ikhtisar jabatan pengemudi sebagaimana di maksud dalam Pasal 380 huruf h, adalah mengantar pasien rujukan dan petugas kesehatan dalam melaksanakan tugas kedinasan diluar gedung serta memelihara dan merawat kendaraan dinas agar mobilitas tidak terganggu.
(2)
Rincian tugas pengemudi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pemeriksaan kondisi kendaraan; d. mengantar pasien rujukan/petugas kesehatan dalam melaksanakan tugas di luar gedung; e. melakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala terhadap kendaraan dinas; f.melakukan ………….. 178
f.
melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 389 (1)
Ikhtisar jabatan petugas kebersihan sebagaimana di maksud dalam Pasal 380 huruf i, adalah melaksanakan pengelolaan kebersihan di lingkungan kantor agar tercipta keindahan dan kenyamanan kantor.
(2)
Rincian tugas petugas kebersihan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membersihkan meja dan kursi kantor; d. mengepel lantai kantor; e. mengelap kaca jendela; f. membersihkan toilet/wc; g. membersihkan pekarangan kantor; h. membuang sampah; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 390
(1)
Ikhtisar jabatan teknisi listrik sebagaimana di maksud dalam Pasal 380 huruf j, adalah melakukan pemeliharaan dan pengecekan terhadap mesin genset, incenerator dan sarana kelistrikan di lingkungan UPTD Rumah Sakit Lauleng untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
(2)
Rincian tugas teknisi listrik sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pemantauan terhadap kondisi mesin genset, incenerator kendaraan dinas dan sarana kelistrikan lainnya; d. melakukan perbaikan jika terdapat kerusakan terhadap mesin genset, incenerator dan sarana kelistrikan lainnya; e.memelihara ………….. 179
e. memelihara mesin genset, incenerator dan sarana kelistrikan lainnya; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. melakukan pemeliharaan dan pengecekan instalasi listrik; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 391 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas terdiri dari : a. pengadministrasi umum; b. penghubung media; c. pengumpul dan pengolah data; d. bendaharawan rutin; e. bendaharawan khusus penerimaan; f. penata laporan keuangan; g. verifikator keuangan; h. operator komputer; i. pengemudi; dan j. petugas kebersihan. Pasal 392 (1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi umum sebagaimana di maksud dalam Pasal 391 huruf a, adalah mengagenda, mengekspedisi, menggandakan dan mengarsipkan naskah dinas untuk tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi umum sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengagenda surat masuk dan keluar; d. mengajukan naskah dinas kepada atasan untuk ditindak lanjuti; e. mengekspedisi surat keluar; f. menggandakan naskah dinas; g. mengarsipkan naskah dinas; h. menyusun konsep naskah dinas; i. memberikan pelayanan kearsipan kepada yang memerlukan; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisas; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ............. 180
Pasal 393 (1)
Ikhtisar jabatan penghubung media sebagaimana di maksud dalam Pasal 391 huruf b, adalah melaksanakan fasilitasi kegiatan Pemerintah Daerah atau klarifikasi terhadap pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta untuk menghindari opini negatif dan miskomunikasi.
(2)
Rincian tugas penghubung media sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun bahan informasi untuk publikasi tentang kegiatan Puskesmas; d. mencari, mengumpulkan, menyaring dan menganalisa informasi internal/eksternal Puskesmas; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 394
(1)
Ikhtisar jabatan pengumpul dan pengolah data sebagaimana di maksud dalam Pasal 391 huruf c, adalah melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk menjadi bahan penyusunan laporan UPTD.
(2)
Rincian tugas pengumpul dan pengolah data sebagai berikut a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan data; d. menyaring, mencocokkan dan menganalisa data; e. mengarsip laporan; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 395
(1)
Ikhtisar jabatan bendaharawan rutin sebagaimana di maksud dalam Pasal 391 huruf d, adalah menerima, menyimpan, membayar, membukukan dan mempertanggungjawabkan belanja tidak langsung agar terwujud tertib anggaran. (2) Rincian ............. 181
(2)
Rincian tugas bendaharawan rutin sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat Nota Pencairan Dana (NPD); d. mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku kas umum; e. mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku pembantu; f. mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti transaksi; g. membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara periodik; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 396
(1)
Ikhtisar jabatan bendaharawan khusus penerimaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 391 huruf e, adalah mencatat dan mengumpulkan penerimaan pajak dan retribusi serta penerimaan lain-lain PAD yang sah untuk menjadi bahan laporan penerimaan daerah dalam rangka tertib administrasi keuangan.
(2)
Rincian tugas bendaharawan khusus penerimaan sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima pajak daerah, retribusi dan penerimaan lain-lain PAD yang sah; d. melakukan pembukuan atas penerimaan sejumlah uang yang menjadi tanggungjawabnya; e. melakukan penyetoran dari hasil penerimaan ke bendaharawan khusus penerimaan dinas kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; f. membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan penerimaan keuangan secara periodik; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ............
182
Pasal 397 (1)
Ikhtisar jabatan penata laporan keuangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 391 huruf f, adalah mengumpulkan data berkas belanja dan pendapatan untuk diolah menjadi informasi laporan keuangan.
(2)
Rincian tugas penata laporan keuangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan perekaman dan pemutakhiran data tranksaksi keuangan; d. menjurnal setiap transaksi; e. memposting hasil jurnal ke buku besar; f. merekonsiliasi daftar transaksi dengan buku besar; g. membuat memo penyesuaian meliputi koreksi atau pembetulan kesalahan saldo awal kas dan saldo kas di bendahara, piutang, persediaan, konstruksi dalam pengerjaan, tagihan, saldo awal aset tetap, investasi dan hutang; h. menyusun laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja, laporan arus kas, laporan operasional, neraca dan catatan atas laporan keuangan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 398
(1)
Ikhtisar jabatan verifikator keuangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 391 huruf g, adalah melakukan penelitian kelengkapan dokumen SPJ dalam rangka tertib administrasi keuangan.
(2)
Rincian tugas verifikator keuangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memverifikasi SPJ untuk diterbitkan lembar kerja pengesahan; d. mengumpulkan dan mendokumentasikan dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ); e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ................. 183
(1)
(2)
Pasal 399 Ikhtisar jabatan operator komputer sebagaimana di maksud dalam Pasal 391 huruf h, adalah melakukan pengetikan, pemeliharaan perangkat komputer serta penataan sistem informasi agar pelaksanaan pekerjaan menjadi lancar. Rincian tugas operator komputer sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengetikan naskah dinas dan penginputan data; d. mengoreksi hasil pengetikan dan penginputan data; e. menyampaikan hasil ketikan dan penginputan data kepada atasan; f. mendokumentasikan hasil pengetikan dan penginputan data; g. menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas pengetikan dan penginputan data sebagai masukan bagi atasan; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 400
(1)
Ikhtisar jabatan pengemudi sebagaimana di maksud dalam Pasal 391 huruf i, adalah mengantar pasien rujukan dan petugas kesehatan serta memelihara dan merawat kendaraan dinas agar mobilitas tidak terganggu.
(2)
Rincian tugas pengemudi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pemeriksaan kondisi kendaraan; d. mengantar pasien rujukan/petugas kesehatan dalam melaksanakan tugas di luar gedung; e. melakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala terhadap kendaraan dinas; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 401 ............... 184
Pasal 401 (1)
Ikhtisar jabatan petugas kebersihan sebagaimana di maksud dalam Pasal 391 huruf j, adalah memelihara kebersihan kantor sehingga suasana kantor menjadi nyaman dan indah.
(2)
Rincian tugas petugas kebersihan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; d. membersihkan meja dan kursi kantor; e. mengepel lantai kantor; f. mengelap kaca jendela; g. membersihkan toilet/wc; h. membersihkan pekarangan kantor; i. membuang sampah; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Bagian Kesebelas Dinas Pendidikan Pasal 402
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar pada Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari : a. penata usaha pengajaran; b. petugas pengembangan pendidikan tenaga pengajar; dan c. penyusun kurikulum dan silabus. Pasal 403 (1)
Ikhtisar jabatan penata usaha pengajaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 402 huruf a, adalah mempersiapkan pembinaan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dasar.
(2)
Rincian tugas penata usaha pengajaran sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menginventarisasi mutu pelajaran disetiap jenjang pendidikan; d. menyusun kalender pendidikan; e. menyusun alat evaluasi belajar; f. menyusun standar kompetensi siswa; g.melakukan …………… 185
g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 404 (1)
Ikhtisar jabatan petugas pengembangan pendidikan tenaga pengajar sebagaimana di maksud dalam Pasal 402 huruf b, adalah menyusun rencana pengembangan sumber daya tenaga pengajar dalam rangka peningkatan mutu tenaga pengajar.
(2)
Rincian tugas petugas pengembangan pendidikan tenaga pengajar sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menginventarisir data tenaga pendidik; d. menyiapkan rencana pengembangan kompetensi tenaga pendidik; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 405
(1)
Ikhtisar jabatan penyusun kurikulum dan silabus sebagaimana di maksud dalam Pasal 402 huruf c, adalah menyusun kurikulum dan silabus pendidikan dasar yang akan menjadi acuan dalam proses mengajar.
(2)
Rincian tugas penyusun kurikulum dan silabus sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menghimpun bahan dan materi minimal dalam penyusunan kurikulum dan silabus; d. melakukan sinkronisasi dan relevansi kurikulum disatuan pendidikan kejuruan dengan dunia usaha dan dunia industri; e. menyiapkan bahan dalam perumusan kebijakan kurikulum yang berkesinambungan dan relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; f. menyiapkan instrument penilaian dan evaluasi pelaksanaan dan implementasi kurikulum dan silabus di satuan pendidikan; g.membantu …………… 186
g. membantu fasilitasi pelaksanaan ujian nasional; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 406 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Sarana Dan Prasarana pada Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari : a. pengadministrasi sarana dan prasarana; dan b. penyiap bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana. Pasal 407 (1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi sarana dan prasarana sebagaimana di maksud dalam Pasal 406 huruf a, adalah melakukan pencatatan dan registrasi pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka tertib pengelolaan barang.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi sarana dan prasarana sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menginventarisasi data sarana dan prasarana pendidikan dasar; d. menyiapkan data sarana dan prasarana pendidikan dasar; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 408
(1)
Ikhtisar jabatan penyiap bahan rencana kebutuhan sarana prasarana sebagaimana di maksud dalam Pasal 406 huruf b, adalah menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan untuk menjadi acuan dalam penganggaran.
(2)
Rincian tugas penyiap bahan rencana kebutuhan sarana prasarana sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menginventarisasi rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar; d.menyiapkan ……………. 187
d. menyiapkan bahan rencana kebutuhan sarana prasarana pendidikan dasar; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 409 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar pada Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari : a. analis manajemen mutu; dan b. penyusun sistem metode pendidikan/bahan belajar. Pasal 410 (1)
Ikhtisar jabatan analis manajemen mutu sebagaimana di maksud dalam Pasal 409 huruf a, adalah melakukan kajian/analisis penilaian hasil belajar sebagai bahan evaluasi dan pemberian akreditasi kepada lembaga pendidikan.
(2)
Rincian tugas analis manajemen mutu sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menghimpun dan menganalisis data kualifikasi guru SD dan SMP; d. menghimpun dan mengolah data sekolah yang telah dan belum melaksanakan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah); e. menghimpun dan menganalisis RKAS (Rencana Kerja Sekolah); f. melakukan validasi data dalam sistem informasi sistem manajemen pendidikan dasar; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 411
(1)
Ikhtisar jabatan penyusun sistem metode pendidikan/bahan belajar sebagaimana di maksud dalam Pasal 409 huruf b, adalah menyusun pengembangan dan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar untuk menjadi acuan dalam proses belajar dan mengajar. (2) Rincian .............. 188
(2)
Rincian tugas penyusun sistem metode pendidikan/bahan belajar sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun dan menyiapkan bahan kebutuhan operasional evaluasi metode mengajar guru; d. menyusun perencanaan pelaksanaan evaluasi metode mengajar guru; e. menganalisis data kebutuhan bahan ajar sekolah; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 412
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah dan Kejuruan Pada Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan terdiri atas : a. penata usaha pengajaran; b. penyusun kualifikasi kebutuhan tenaga pengajar; dan c. penyusun kurikulum dan silabus. Pasal 413 (1)
Ikhtisar jabatan penata usaha pengajaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 412 huruf a, adalah melakukan penatausahaan pengajaran tentang pendidikan menengah dan kejuruan.
(2)
Rincian tugas penata usaha pengajaran sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. merumuskan mata pelajaran yang akan diselenggarakan sebagai mata pelajaran muatan lokal; d. melakukan inventarisasi mata pelajaran pada pendidikan menengah dan kejuruan; e. menginventarisir beban mengajar dan kecukupan jam mengajar sebagai dasar distribusi tenaga pendidik di satuan pendidikan; f. menyiapkan kalender pendidikan; g. menghimpun nilai hasil belajar siswa untuk pengelolaan nilai syarat kelulusan siswa; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i.menyiapkan ………….. 189
i.
menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 414 (1)
Ikhtisar jabatan penyusun kualifikasi kebutuhan tenaga pengajar sebagaimana di maksud dalam Pasal 412 huruf b, adalah menyusun rencana kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bahan usulan rekruitmen dan penyusunan formasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
(2)
Rincian tugas penyusun kualifikasi kebutuhan tenaga pengajar sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menginventarisir kebutuhan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; d. menyiapkan bahan analisis kebutuhan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; e. menyiapkan bahan kebijakan operasional penyusunan kualifikasi dan kompetensi kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; f. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 415
(1)
Ikhtisar jabatan penyusun kurikulum dan silabus sebagaimana di maksud dalam Pasal 412 huruf c, adalah melakukan penyusunan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan menengah dan kejuruan untuk menjadi acuan dalam proses pengajaran.
(2)
Rincian tugas penyusun kurikulum dan silabus sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menghimpun bahan dan materi minimal dalam penyusunan kurikulum dan silabus; d.melakukan …………… 190
d. melakukan sinkronisasi dan relevansi kurikulum di satuan pendidikan kejuruan dengan dunia usaha dan dunia industri; e. menyiapkan bahan dalam perumusan kebijakan kurikulum yang berkesinambungan dan relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; f. menyiapkan instrument penilaian dan evaluasi pelaksanaan dan implementasi kurikulum dan silabus di satuan pendidikan; g. membantu fasilitasi pelaksanaan ujian nasional; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 416 Jabatan fungsional umum yang berada di bawah Seksi Sarana dan Prasarana Pada Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan terdiri atas : a. pengadministrasi sarana dan prasarana; dan b. penyiap bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana. Pasal 417 (1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi sarana dan prasarana sebagaimana di maksud dalam Pasal 416 huruf a, adalah melakukan pencatatan dan registrasi pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka tertib pengelolaan barang.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi sarana dan prasarana sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mencatat data sarana dan prasarana dari satuan pendidikan; d. mengumpulkan dan mengolah data sarana dan prasarana; e. mempersiapkan bahan dalam rangka penetapan/pengalihan status sarana dan prasarana; f. mempersiapkan bahan dalam rangka penghapusan barang milik negara; g. melakukan penyimpanan dokumen dan surat yang berhubungan dengan sarana dan prasarana; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ............... 191
Pasal 418 (1)
Ikhtisar jabatan penyiap bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana sebagaimana di maksud dalam Pasal 416 huruf b, adalah menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan untuk menjadi acuan dalam penganggaran.
(2)
Rincian tugas penyiap bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menghimpun data usulan kebutuhan sarana prasarana; d. merangkum data usulan sesuai klasifikasi sarana prasarana; e. menyiapkan bahan usulan kebutuhan sarana dan prasarana; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 419
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah dan Kejuruan Pada Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan adalah penyusun sistem metode pendidikan/bahan belajar. Pasal 420 (1)
Ikhtisar jabatan penyusun sistem metode pendidikan/bahan belajar sebagaimana di maksud dalam Pasal 419 adalah menyusun pengembangan dan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan menengah dan kejuruan untuk menjadi acuan dalam proses belajar dan mengajar.
(2)
Rincian tugas penyusun sistem metode pendidikan/bahan belajar sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menghimpun bahan ajar seluruh mata pelajaran jenjang pendidikan menengah dan kejuruan; d. merancang perluasan dan pemanfaatan sistem, metode dan bahan ajar sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi; e. melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan; f.melakukan …………….. 192
f.
melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 421 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pada Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan terdiri atas : a. pengelola perijinan dan rekomendasi; dan b. pengumpul dan pengolah bahan data kegiatan kursus dan lembaga. Pasal 422 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola perijinan dan rekomendasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 421 huruf a, adalah melaksanakan penelitian dan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi sebagai acuan dalam pemberian perijinan.
(2)
Rincian tugas pengelolaan perijinan dan rekomendasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menginvetarisir perizinan yang dikeluarkan untuk lembaga kursus dan keterampilan; d. menyusun ketentuan teknis dan syarat-syarat penerbitan ijin dan rekomendasi; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 423
(1)
Ikhtisar jabatan pengumpul dan pengolah bahan data kegiatan kursus dan lembaga sebagaimana di maksud dalam Pasal 421 huruf b, adalah melaksanakan pengumpulan data terhadap lembaga pendidikan dan kegiatan kursus untuk menjadi bahan pengendalian dan pelaporan.
(2)
Rincian tugas pengumpul dan pengolah bahan data kegiatan kursus dan lembaga sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menghimpun … 193
c. menghimpun dan menginventarisir data dan informasi lembaga kursus dan keterampilan; d. mengolah dan menyajikan data dan informasi lembaga kursus dan keterampilan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 424 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Kesetaraan Pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri atas : a. pengolah data petugasan pendidikan dan pelatihan; dan b. penyiap pendidikan dan bimbingan lanjutan. Pasal 425 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data petugasan pendidikan dan pelatihan sebagaimana di maksud dalam Pasal 424 huruf a, adalah melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap tenaga pendidik yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk menjadi bahan evaluasi dan pelaporan.
(2)
Rincian tugas pengolah data petugasan pendidikan dan pelatihan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menghimpun dan menginventarisir data tenaga pendidik kesetaraan; d. mengolah dan menyajikan data dan informasi tenaga pendidik kesetaraan sebagai bahan pengambilan keputusan; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 426
(1)
Ikhtisar jabatan penyiap pendidikan dan bimbingan lanjutan sebagaimana di maksud dalam Pasal 424 huruf b, adalah menyusun rencana pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada semua tingkat satuan pendidikan. (2) Rincian …………… 194
(2)
Rincian tugas penyiap pendidikan dan bimbingan lanjutan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menginvetarisir dan memetakan kebutuhan pendidikan dan bimbingan lanjutan tenaga pendidik kesetaraan; d. merancang dan menyusun kerangka dasar pembinaan dan bimbingan lanjutan tenaga pendidik kesetaraan; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 427
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri atas : a. pengadministrasi TK dan SD; dan b. petugas pengembangan pendidikan tenaga pengajar. Pasal 428 (1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi TK dan SD sebagaimana di maksud dalam Pasal 427 huruf a, adalah melakukan pencatatan dan registrasi terhadap tingkat satuan pendidikan dasar untuk memudahkan dalam penyusunan laporan.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi TK dan SD sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menghimpun dan menginventarisir data dan informasi TK dan SD; d. mengolah dan menyajikan data dan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal .................
195
Pasal 429 (1)
Ikhtisar jabatan petugas pengembangan pendidikan tenaga pengajar sebagaimana di maksud dalam Pasal 427 huruf b, adalah menyusun rencana pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada semua tingkat satuan pendidikan.
(2)
Rincian tugas petugas pengembangan pendidikan tenaga pengajar sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menghimpun dan menginventarisir data dan informasi tentang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan TK dan SD; d. merancang dan menyusun kerangka pengembangan pendidikan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan TK dan SD; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 430
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan pada Bidang Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan, Data dan Program terdiri atas : a. petugas pengembangan pendidikan tenaga pengajar; dan b. pengolah data pengendalian dan pengawasan mutu. Pasal 431 (1)
Ikhtisar jabatan petugas pengembangan pendidikan tenaga pengajar sebagaimana di maksud dalam Pasal 430 huruf a, adalah menyusun rencana pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada semua tingkat satuan pendidikan.
(2)
Rincian tugas petugas pengembangan pendidikan tenaga pengajar sebagai berikut a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menghimpun dan menginventarisir data dan informasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; d. merancang dan menyusun kerangka pengembangan keprofesian dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; e. memetakan kebutuhan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; f.mengolah ……………… 196
f.
mengolah dan menyajikan data dan informasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bahan pengambil keputusan; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 432 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data pengendalian dan pengawasan mutu sebagaimana di maksud dalam Pasal 430 huruf b, adalah menyusun rencana penilaian hasil belajar, evaluasi pengelola pendidikan dan fasilitasi penjaminan mutu dalam rangka pemenuhan standar pendidikan nasional.
(2)
Rincian tugas pengolah data pengendalian dan pengawasan mutu sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. merancang standar pengendalian dan pengawasan mutu pendidikan; d. menyiapkan instrument pengendalian dan pengawasan mutu pendidikan; e. menginventarisir dan menghimpun data pengendalian dan pengawasan mutu; f. mengolah dan menyajikan data dan informasi sebagai bahan pengambil keputusan; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 433
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Data dan Program pada Bidang Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan, Data dan Program adalah pengolah data penyusun rencana dan program. Pasal 434 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data penyusun rencana dan program sebagaimana di maksud dalam Pasal 433 adalah menyusun rencana dan program serta kegiatan agar terwujud sinergitas dengan dokumen perencanaan. (2) Rincian ................ 197
(2)
Rincian tugas pengolah data penyusun rencana dan program sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menghimpun dan menginventarisir rencana dan program penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan; d. mengolah dan menyajikan data dan informasi rencana dan program pendidikan sebagai bahan pengambil keputusan; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 435
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Informasi dan Pelaporan pada Bidang Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan, Data dan Program adalah penyusun program kerja evaluasi dan pelaporan. Pasal 436 (1)
Ikhtisar jabatan penyusun program kerja evaluasi dan pelaporan sebagaimana di maksud dalam Pasal 435 adalah menyusun rencana evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan sebagai bahan rekomendasi perbaikan kinerja pada tahun anggaran berikutnya.
(2)
Rincian tugas penyusun program kerja evaluasi dan pelaporan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menghimpun dan menginventarisir pelaporan kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan; d. mengolah dan menyajikan data dan informasi pendidikan sebagai bahan evaluasi dan pengambil keputusan; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ..............
198
Pasal 437 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar terdiri atas : a. pengadministrasi pendidikan luar sekolah; dan b. penyiap pendidikan luar sekolah. Pasal 438 (1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi pendidikan luar sekolah sebagaimana di maksud dalam Pasal 437 huruf a, adalah melakukan pencatatan dan register pelaksanaan pendidikan luar sekolah (Pendidikan Anak Usia Dini non formal dan informal) untuk pembinaan dan pengendalian mutu pelaporan.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi pendidikan luar sekolah sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menghimpun dan menginventarisir data dan informasi pendidikan luar sekolah, mencakup data satuan penyelenggara, tenaga pendidik, peserta didik, sarana dan prasarana; d. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, administrasi perjalanan dinas dan pembuatan laporan; e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, meliputi pembuatan DUK, pembuatan konsep KGB pegawai, penanganan absen; f. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; g. melaksanakan pengelolaan administrasi dan laporan keuangan; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 439
(1)
Ikhtisar jabatan penyiap pendidikan luar sekolah sebagaimana di maksud dalam Pasal 437 huruf b, adalah menyusun rencana fasilitasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan, kursus dan peningkatan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dan pendidikan masyarakat.
(2)
Rincian tugas penyiap pendidikan luar sekolah sebagai berikut : a.menyusun ................. 199
a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan analisis kebutuhan pendidikan luar sekolah; d. memfasilitasi pelaksanaan pendidikan luar sekolah; e. melaksanakan dan mengkoordinasikan rumah tangga dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 440 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Cabang Dinas Pendidikan di Kecamatan pada Sub Bagian Tata Usaha terdiri atas : a. pengelola kearsipan dan dokumentasi; dan b. penata pelayanan data dan informasi. Pasal 441 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola kearsipan dan dokumentasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 440 huruf a, adalah melaksanakan pendataan dan inventarisasi dokumen atau arsip aktif dan in aktif pemerintah untuk diadakan penghapusan.
(2)
Rincian tugas pengelola kearsipan dan dokumentasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun katalog berdasarkan metode yang telah ditentukan sebagai bahan penolong agar dokumen mudah ditemukan; d. mencatat dokumen ke dalam buku kendali sesuai dengan urutan tanggal penerimaan dokumen untuk mempermudah pengadministrasian; e. melakukan pemeliharaan dokumen secara berkala untuk menjaga keutuhan dokumen; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ............... 200
Pasal 442 (1)
Ikhtisar jabatan penata pelayanan data dan informasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 440 huruf b, adalah melaksanakan pengolahan data dan informasi sebagai bahan penyajian laporan.
(2)
Rincian tugas penata pelayanan data dan informasi sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun perencanaan akan kebutuhan penyajian data dan informasi; d. menghimpun dan merekapitulasi data yang menjadi kebutuhan pengelolaan manajemen sekolah; e. menyajikan data dan informasi secara berkala; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 443
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Satuan Pendidikan TK terdiri atas : a. pengelola urusan tata usaha; b. operator komputer; dan c. caraka. Pasal 444 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola urusan tata usaha sebagaimana di maksud dalam Pasal 443 huruf a, adalah mengagenda, mengekspedisi, mengarsipkan dan menggandakan untuk tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengelola urusan tata usaha sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan pengelolaan administrasi ketenagaan dan siswa; d. menyusun daftar urut kepangkatan; e. mengelola daftar hadir ketenagaan dan siswa; f. melaksanakan pengelolaan arsif ketenagaan dan siswa; g. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan sekolah; h. menyusun dan menyajikan data/statistik sekolah; i. melaksanakan pengelolaan surat menyurat; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k.menyiapkan ……………. 201
k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 445 (1)
Ikhtisar jabatan operator komputer sebagaimana di maksud dalam Pasal 443 huruf b, adalah melakukan pengetikan, pemeliharaan perangkat komputer serta penataan sistem informasi agar pelaksanaan pekerjaan menjadi lancar.
(2)
Rincian tugas operator komputer sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengetikan naskah dinas dan penginputan data; d. mengoreksi hasil pengetikan dan penginputan data; e. menyampaikan hasil ketikan dan penginputan data kepada atasan; f. mendokumentasikan hasil pengetikan dan penginputan data; g. menjaga dan merawat sarana prasarana kerja yang dipergunakan dengan baik serta memelihara kerapian dan kenyamanan suasana tempat kerja; h. menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas pengetikan dan penginputan data sebagai masukan bagi atasan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 446
(1)
Ikhtisar jabatan caraka sebagaimana di maksud dalam Pasal 443 huruf c, adalah mengantar surat, memelihara kebersihan kantor dan juru kunci pintu kantor sehingga tercipta suasana kantor nyaman dan indah.
(2)
Rincian tugas caraka sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memeriksa serta meneliti surat yang akan dikirim ke instansi lain serta mencatat kedalam buku ekspedisi; d. mengantarkan surat ke alamat yang dituju dengan membawa tanda terima surat/undangan; e.menyimpan ………….. 202
e. menyimpan lembar pengantar sebagai bukti pengiriman surat / undangan; f. memelihara kebersihan dan keindahan kantor; g. membuka dan menutup semua pintu ruangan; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 447 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Satuan Pendidikan SD terdiri atas : a. pengelola urusan tata usaha; b. penyiap bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana; c. pengelola teknologi informasi; d. operator komputer; dan e. caraka. Pasal 448 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola urusan tata usaha sebagaimana di maksud dalam Pasal 447 huruf a, adalah mengagenda, mengekspedisi, mengarsipkan dan menggandakan untuk tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengelola urusan tata usaha sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan pengelolaan administrasi ketenagaan dan siswa; d. menyusun daftar urut kepangkatan; e. mengelola daftar hadir ketenagaan dan siswa; f. melaksanakan pengelolaan arsif ketenagaan dan siswa; g. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan sekolah; h. menyusun dan menyajikan data/statistik sekolah; i. melaksanakan pengelolaan surat menyurat; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal .................
203
Pasal 449 (1)
Ikhtisar jabatan penyiap bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana sebagaimana di maksud dalam Pasal 447 huruf b, adalah menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan untuk menjadi acuan dalam penganggaran.
(2)
Rincian tugas penyiap bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mendata dan membuat daftar kebutuhan sarana atau prasarana atau ruang; d. mencatat penerimaan barang inventaris dan non inventaris; e. membuat buku penerimaan dan pengeluaran barang non inventaris; f. membuat buku pengeluaran/penggunaan barang inventaris; g. membuat daftar pengumuman barang inventaris pada setiap ruangan; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 450
(1)
Ikhtisar jabatan pengelola teknologi informasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 447 huruf c, adalah melaksanakan pemanfaatan pengelolaan teknologi informasi dalam rangka menghadapi globalisasi.
(2)
Rincian tugas pengelola teknologi informasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun rencana program pelaksanaan penerapan teknologi informasi pada pengelolaan manajemen sekolah; d. mendayagunakan teknologi informasi dalam penyampaian laporan; e. membuat penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan perpustakaan dan proses pembelajaran di kelas; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ............... 204
Pasal 451 (1)
Ikhtisar jabatan operator komputer sebagaimana di maksud dalam Pasal 447 huruf d, adalah melakukan pengetikan, pemeliharaan perangkat komputer serta penataan sistem informasi agar pelaksanaan pekerjaan menjadi lancar.
(2)
Rincian tugas operator komputer sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengetikan naskah dinas dan penginputan data; d. mengoreksi hasil pengetikan dan penginputan data; e. menyampaikan hasil ketikan dan penginputan data kepada atasan; f. mendokumentasikan hasil pengetikan dan penginputan data; g. menjaga dan merawat sarana prasarana kerja yang dipergunakan dengan baik serta memelihara kerapian dan kenyamanan suasana tempat kerja; h. menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas pengetikan dan penginputan data sebagai masukan bagi atasan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 452
(1)
Ikhtisar jabatan caraka sebagaimana di maksud dalam Pasal 447 huruf e, adalah mengantar surat, memelihara kebersihan kantor dan juru kunci pintu kantor sehingga tercipta suasana kantor nyaman dan indah.
(2)
Rincian tugas caraka sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memeriksa serta meneliti surat yang akan dikirim ke instansi lain serta mencatat kedalam buku ekspedisi; d. mengantarkan surat ke alamat yang dituju dengan membawa tanda terima surat/undangan; e. menyimpan lembar pengantar sebagai bukti pengiriman surat / undangan; f. memelihara kebersihan dan keindahan kantor; g. membuka dan menutup semua pintu ruangan; h.melakukan ………….. 205
h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 453 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Satuan Pendidikan SMP terdiri atas : a. pengelola urusan tata usaha; b. penyiap bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana; c. pengelola pengembangan kurikulum; d. pengelola teknologi informasi; e. penelaah jaminan mutu; f. penata pelayanan data dan informasi; g. operator komputer; dan h. caraka. Pasal 454 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola urusan tata usaha sebagaimana di maksud dalam Pasal 453 huruf a, adalah mengagenda, mengekspedisi, mengarsipkan dan menggandakan untuk tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengelola urusan tata usaha sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan pengelolaan administrasi ketenagaan dan siswa; d. menyusun daftar urut kepangkatan; e. mengelola daftar hadir ketenagaan dan siswa; f. melaksanakan pengelolaan arsif ketenagaan dan siswa; g. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan sekolah; h. menyusun dan menyajikan data/statistik sekolah; i. melaksanakan pengelolaan surat menyurat; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
Pasal ................
206
Pasal 455 (1)
Ikhtisar jabatan penyiap bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana sebagaimana di maksud dalam Pasal 453 huruf b, adalah menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan untuk menjadi acuan dalam penganggaran.
(2)
Rincian tugas penyiap bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mendata dan membuat daftar kebutuhan sarana dan prasarana atau ruang; d. mencatat penerimaan barang inventaris dan non inventaris; e. membuat buku penerimaan dan pegeluaran barang non inventaris; f. membuat buku pengeluaran/penggunaan barang inventaris; g. membuat daftar pengumuman barang inventaris pada setiap ruangan; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 456
(1)
Ikhtisar jabatan pengelola pengembangan kurikulum sebagaimana di maksud dalam Pasal 453 huruf c, adalah melakukan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan menengah untuk menjadi acuan dalam proses pengajaran.
(2)
Rincian tugas pengelola pengembangan kurikulum sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. merumuskan program teknis terkait kelancaran pelaksanaan kurikulum; d. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kurikulum dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas; e. menyusun, mengolah dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kurikulum; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g.menyiapkan ………….. 207
g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 457 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola teknologi informasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 453 huruf d, adalah melaksanakan pemanfaatan pengelolaan teknologi informasi dalam rangka menghadapi globalisasi.
(2)
Rincian tugas pengelola teknologi informasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun rencana program pelaksanaan penerapan teknologi informasi pada pengelolaan manajemen sekolah; d. mendayagunakan teknologi informasi dalam penyampaian laporan; e. membuat penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan perpustakaan dan proses pembelajaran di kelas; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 458
(1)
Ikhtisar penelaah jaminan mutu sebagaimana di maksud dalam Pasal 453 huruf e, adalah melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan menengah pertama dalam penjaminan mutu dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan.
(2)
Rincian tugas penelaah jaminan mutu sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan rekapitulasi dan analisa nilai hasil ujian siswa semester I dan II dan nilai ujian akhir siswa; d. melakukan analisa terhadap kebutuhan persiapan dan pelaksanaan akreditasi sekolah; e. melakukan evaluasi terhadap ketercapaian standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan (SNP); f. menyiapkan instrument pengendalian dan pengawasan mutu; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h.menyiapkan ………….. 208
h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 459 (1)
Ikhtisar penata pelayanan data dan informasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 453 huruf f, adalah melaksanakan pengolahan data dan informasi sebagai bahan penyajian laporan.
(2)
Rincian tugas penata pelayanan data dan informasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun perencanaan akan kebutuhan penyajian data dan informasi; d. menghimpun dan merekapitulasi data yang menjadi kebutuhan pengelolaan manajemen sekolah; e. menyajikan data dan informasi secara berkala; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 460
(1)
Ikhtisar operator komputer sebagaimana di maksud dalam Pasal 453 huruf g, adalah melakukan pengetikan, pemeliharaan perangkat komputer serta penataan sistem informasi agar pelaksanaan pekerjaan menjadi lancar.
(2)
Rincian tugas operator komputer sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengetikan naskah dinas dan penginputan data; d. mengoreksi hasil pengetikan dan penginputan data; e. menyampaikan hasil ketikan dan penginputan data kepada atasan; f. mendokumentasikan hasil pengetikan dan penginputan data; g. menjaga dan merawat sarana prasarana kerja yang dipergunakan dengan baik serta memelihara kerapian dan kenyamanan suasana tempat kerja; h. menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas pengetikan dan penginputan data sebagai masukan bagi atasan; i.melakukan ……………. 209
i.
melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 461 (1)
Ikhtisar caraka sebagaimana di maksud dalam Pasal 453 huruf h, adalah melakukan pengetikan, pemeliharaan perangkat komputer serta penataan sistem informasi agar pelaksanaan pekerjaan menjadi lancar.
(2)
Rincian tugas caraka sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memeriksa serta meneliti surat yang akan dikirim ke instansi lain serta mencatat kedalam buku ekspedisi; d. mengantarkan surat ke alamat yang dituju dengan membawa tanda terima surat/undangan; e. menyimpan lembar pengantar sebagai bukti pengiriman surat / undangan; f. memelihara kebersihan dan keindahan kantor; g. membuka dan menutup semua pintu ruangan; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 462
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Satuan Pendidikan SMA/SMK terdiri atas : a. bendaharawan gaji; b. pengelola data kepegawaian; c. pengelola pengembangan kurikulum; d. pengelola urusan tata usaha; e. pengelola teknologi informasi; f. penyiap bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana; g. operator komputer; dan h. caraka. Pasal ..............
210
Pasal 463 (1)
Ikhtisar jabatan bendaharawan gaji sebagaimana di maksud dalam Pasal 462 huruf a, adalah membuat daftar gaji dan menverifikasi gaji serta SPP gaji sehingga penerimaan gaji dapat tepat waktu.
(2)
Rincian tugas bendaharawan gaji sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan pencatatan kartu induk gaji, kartu gaji dan kartu gaji perorangan; d. menyiapkan SPP gaji; e. menyiapkan SPJ gaji; f. memintakan Surat Penyiapan Dana (SPD) gaji pada bendahara rutin (pengeluaran); g. melaksanakan pencatatan buku register gaji; h. membuat daftar gaji pegawai, kekurangan gaji sesuai dengan data terakhir yang bersangkutan sebagai bahan permintaan pembayaran gaji; i. memindahbukukan gaji dan atau kekurangan gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji dan mengecek kebenaran penerimaan dan pembayaran gaji; j. membukukan penerimaan dan pengeluaran gaji pegawai dan menyimpan semua buktinya sebagai bahan pertanggungjawaban pengelolaan gaji; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 464
(1)
Ikhtisar jabatan pengelola data kepegawaian sebagaimana di maksud dalam Pasal 462 huruf b, adalah mengelola perencanaan, mutasi, diklat dan kesejahteraan pegawai dalam rangka tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengelola data kepegawaian sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja; d. menyusun formasi PNS; e. menyusun DUK dan Bezetting pegawai; f. memproses kenaikan pangkat; g. memproses kenaikan gaji berkala; h. memproses PPK (Penilai Prestasi Kerja) pegawai; i.mengelola …………….. 211
i. j. k. l. m. n. o. p. q.
mengelola absensi pegawai; memproses izin dan cuti pegawai; memproses usul mutasi jabatan; memproses usul pensiun; memproses izin kawin dan cerai; memproses hukuman disiplin; memproses usul penghargaan; memproses usul diklat; melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; r. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; s. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 465 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola pengembangan kurikulum sebagaimana di maksud dalam Pasal 462 huruf c, adalah melakukan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan menengah untuk menjadi acuan dalam proses pengajaran.
(2)
Rincian tugas pengelola pengembangan kurikulum sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. merumuskan program teknis terkait kelancaran pelaksanaan kurikulum; d. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kurikulum dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas; e. menyusun, mengolah dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kurikulum; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 466
(1)
Ikhtisar jabatan pengelola urusan tata usaha sebagaimana di maksud dalam Pasal 462 huruf d, adalah mengagenda, mengekspedisi, mengarsipkan dan menggandakan untuk tertib administrasi. (2) Rincian …………… 212
(2)
Rincian tugas pengelola urusan tata usaha sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan pengelolaan administrasi ketenagaan dan siswa; d. menyusun daftar urut kepangkatan; e. mengelola daftar hadir ketenagaan dan siswa; f. melaksanakan pengelolaan arsif ketenagaan dan siswa; g. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan sekolah; h. menyusun dan menyajikan data/statistik sekolah; i. melaksanakan pengelolaan surat menyurat; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 467
(1)
Ikhtisar jabatan pengelola teknologi informasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 462 huruf e, adalah melaksanakan pemanfaatan pengelolaan teknologi informasi dalam rangka menghadapi globalisasi.
(2)
Rincian tugas pengelola teknologi informasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun rencana program pelaksanaan penerapan teknologi informasi pada pengelolaan manajemen sekolah; d. mendayagunakan teknologi informasi dalam penyampaian laporan; e. membuat penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan perpustakaan dan proses pembelajaran di kelas; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 468
(1)
Ikhtisar jabatan penyiap bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana sebagaimana di maksud dalam Pasal 462 huruf f, adalah menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan untuk menjadi acuan dalam penganggaran. (2) Rincian ................ 213
(2)
Rincian tugas penyiap bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mendata dan membuat daftar kebutuhan sarana dan prasarana atau ruang; d. mencatat penerimaan barang inventaris dan non inventaris; e. membuat buku penerimaan dan pegeluaran barang non inventaris; f. membuat buku pengeluaran/penggunaan barang inventaris; g. membuat daftar pengumuman barang inventaris pada setiap ruangan; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 469
(1)
Ikhtisar jabatan operator komputer sebagaimana di maksud dalam Pasal 462 huruf g, adalah melakukan pengetikan, pemeliharaan perangkat komputer serta penataan sistem informasi agar pelaksanaan pekerjaan menjadi lancar.
(2)
Rincian tugas operator komputer sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengetikan naskah dinas dan penginputan data; d. mengoreksi hasil pengetikan dan penginputan data; e. menyampaikan hasil ketikan dan penginputan data kepada atasan; f. mendokumentasikan hasil pengetikan dan penginputan data; g. menjaga dan merawat sarana prasarana kerja yang dipergunakan dengan baik serta memelihara kerapian dan kenyamanan suasana tempat kerja; h. menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas pengetikan dan penginputan data sebagai masukan bagi atasan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ............... 214
Pasal 470 (1)
Ikhtisar jabatan caraka sebagaimana di maksud dalam Pasal 462 huruf h, adalah mengantar surat, memelihara kebersihan kantor dan juru kunci pintu kantor sehingga tercipta suasana kantor nyaman dan indah.
(2)
Rincian tugas caraka sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memeriksa serta meneliti surat yang akan dikirim ke instansi lain serta mencatat kedalam buku ekspedisi; d. mengantarkan surat ke alamat yang dituju dengan membawa tanda terima surat/undangan; e. menyimpan lembar pengantar sebagai bukti pengiriman surat / undangan; f. memelihara kebersihan dan keindahan kantor; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Bagian Keduabelas Dinas Perhubungan Pasal 471
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Bidang Perhubungan Darat terdiri dari : a. pengumpul data ketertiban lalu lintas; dan b. analis sarana lalu lintas angkutan jalan. Pasal 472 (1)
Ikhtisar jabatan pengumpul data ketertiban lalu lintas sebagaimana di maksud dalam Pasal 471 huruf a, adalah melaksanakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalulintas dijalan atau yang menjadi isu kota.
(2)
Rincian tugas pengumpul data ketertiban lalu lintas sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pendataan kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas; d. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; e.menyiapkan ……………. 215
e. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 473 (1)
Ikhtisar jabatan analis sarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana di maksud dalam Pasal 471 huruf b, adalah menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalulintas angkutan jalan.
(2)
Rincian tugas analis sarana lalu lintas angkutan jalan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan pemeriksaan kendaraan yang mengalami kecelakaan di jalan sesuai kewenangan; d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian angkutan penumpang dan barang; e. melakukan analisis terhadap penempatan marka jalan; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 474
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Perhubungan Darat adalah pengolah data manajemen rekayasa dan lalu lintas. Pasal 475 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data manajemen rekayasa dan lalu lintas sebagaimana di maksud dalam Pasal 474 adalah menyiapkan data dan bahan pelaksanaan survey lalulintas, volume lalulintas, dan pengkajian data perhubungan dalam angka.
(2)
Rincian tugas pengolah data manajemen rekayasa dan lalu lintas sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengidentifikasi masalah lalulintas; d. melakukan inventarisasi dan analisis situasi arus lalulintas; e. melakukan kajian tentang jalur bagi angkutan penumpang; f.melakukan ............... 216
f.
melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 476 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Bina Usaha dan Perizinan Angkutan pada Bidang Perhubungan Darat adalah pengelola perijinan dan rekomendasi. Pasal 477 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola perijinan dan rekomendasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 476 adalah melaksanakan penelitian dan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi sebagai acuan dalam pemberian perijinan angkutan.
(2)
Rincian tugas pengelola perijinan dan rekomendasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi kendaraan; d. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan kendaraan bermotor; e. memeriksa kelayakan kendaraan bermotor untuk diberikan izin dan rekomendasi; f. memproses permohonan pemberian ijin usaha angkutan; g. memproses permohonan pemberian ijin insidentil; h. membuat rekomendasi izin trayek dan menyiapkan sistem informasi perijinan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 478
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pengembangan Transportasi Laut pada Bidang Perhubungan Laut adalah pengolah data kegiatan survey dan perencanaan. Pasal ............... 217
Pasal 479 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data kegiatan survey dan perencanaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 478 adalah menyiapkan bahan dalam rangka pemberian rekomendasi terhadap penggunaan wilayah dataran dan perairan sebagai lokasi pelabuhan.
(2)
Rincian tugas pengolah data kegiatan survey dan perencanaan sebagaiberikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan koordinasi dan pengembangan transportasi laut dengan instansi/pihak yang terkait; d. melaporkan keadaan yang terjadi di lapangan yang terkait dengan pengembangan transportasi laut; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 480
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut adalah analis keselamatan pelabuhan. Pasal 481 (1)
Ikhtisar jabatan analis keselamatan pelabuhan sebagaimana di maksud dalam Pasal 480 adalah menyiapkan bahan dalam rangka pemberian rekomendasi terhadap penggunaan wilayah dataran dan perairan sebagai lokasi pelabuhan.
(2)
Rincian tugas analis keselamatan pelabuhan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pemantauan dan pengendalian pelabuhan; d. melakukan pengawasan operasional pelabuhan; e. melakukan pemantauan teknis pelabuhan; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal .............. 218
Pasal 482 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Bina Usaha dan Perizinan Transportasi Laut pada Bidang Perhubungan Laut adalah pengelola perijinan dan rekomendasi. Pasal 483 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola perijinan dan rekomendasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 482 adalah melaksanakan penelitian dan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi sebagai acuan dalam pemberian perijinan kepada kapal GT 7 ke bawah.
(2)
Rincian tugas pengelola perijinan dan rekomendasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perijinan kapal GT 7 ke bawah; d. melakukan penyuluhan terhadap keselamatan kapal GT 7 ke bawah; e. membuat/mempersiapkan rekomendasi/perizinan kapal GT 7 ke bawah; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 484
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi pada Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi terdiri atas : a. pengadministrasi perawatan prasarana dan sarana; dan b. analisis sarana LLAJ. Pasal 485 (1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi perawatan prasarana dan sarana sebagaimana di maksud dalam Pasal 484 huruf a, adalah melaksanakan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana sesuai kewenangan daerah dan melaksanakan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi perawatan prasarana dan sarana sebagai berikut : a.menyusun …………… 219
a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima/mengelola laporan pengaduan masyarakat; d. membuat laporan pengaduan barang sarana dan prasarana lalin; e. membuat laporan penghapusan barang sarana dan prasarana lalin; f. membuat laporan inventarisasi barang sarana dan prasarana lalin; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 486 (1)
Ikhtisar jabatan analisis sarana LLAJ sebagaimana di maksud dalam Pasal 484 huruf b, adalah melakukan survey/analisa sarana LLAJ dan bimbingan pengelolaan serta bahan pengendalian di bidang sarana dan prasarana.
(2)
Rincian tugas analisis sarana LLAJ sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat laporan hasil pengawasan/survey sarana dan prasarana LLAJ; d. melaksanakan penelitian sarana dan prasarana lalin; e. memasang dan mencabut fasilitas perlengkapan jalan; f. membuat laporan hasil pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 487
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas pada Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi adalah analis pencemaran. Pasal 488 (1)
Ikhtisar jabatan analis pencemaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 487 adalah melakukan kajian analisis dampak lalu lintas terhadap bahaya polusi udara dan gangguan kebisingan. (2) Rincian ................. 220
(2)
Rincian tugas analis pencemaran sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan kajian terhadap permohonan ijin Analisis Dampak Lalulintas (ANDALALIN); d. membuat laporan hasil analisis Dampak lalulitas; e. membuat laporan audit keselamatan lalulintas; f. melaksanakan pengawasan hasil rekomendasi andalalin secara berkala; g. melakukan sosialisasi keselamatan Lalulintas; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 489
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan pada Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi adalah penata jaringan transportasi. Pasal 490 (1)
Ikhtisar jabatan penata jaringan transportasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 489 adalah melakukan penataan jaringan transportasi angkutan umum, barang dan pribadi agar teratur dan lancar.
(2)
Rincian tugas penata jaringan transportasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat laporan hasil survey jaringan transportasi angkutan kota; d. membuat laporan hasil survey jaringan transportasi angkutan barang; e. membuat laporan hasil survey jaringan transportasi angkutan tidak bermotor; f. membuat laporan hasil survey jaringan transportasi penambahan trayek angkutan kota; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ............. 221
Pasal 491 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri atas : a. pengolah data pengujian kendaraan; dan b. penguji kendaraan bermotor. Pasal 492 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data pengujian kendaraan sebagaimana di maksud dalam Pasal 491 huruf a, adalah melakukan pendaftaran pembuatan kartu induk, pembukuan dan pelaporan.
(2)
Rincian tugas pengolah data pengujian kendaraan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan urusan administrasi, surat menyurat, kearsipan, dan kebersihan kantor; d. melaksanakan administrasi kepegawaian; e. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan peralatan kantor; f. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; g. melakukan penerimaan dan penyetoran hasil retribusi pengujian kendaraan bermotor serta pendapatan lain yang sah kepada bendaharawan khusus penerimaan; h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada Kepala UPTD PKB melalui Kasubag TU UPTD PKB; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
(1)
(2)
Pasal 493 Ikhtisar jabatan penguji kendaraan bermotor sebagaimana di maksud dalam Pasal 491 huruf b, adalah melakukan uji manual dan uji mekanis terhadap kendaraan bermotor. Rincian tugas penguji kendaraan bermotor sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengujian kendaraan bermotor, non mekanis (pra uji) dan mekanis; d.memelihara ................ 222
d. memelihara dan mengoperasikan seluruh peralatan uji secara baik dan benar; e. menetapkan lulus uji dan tidak lulus uji berkala kendaraan bermotor wajib uji; f. memasang tanda uji; g. membubuhkan nomor uji kendaraan bermotor; h. melakukan pemasangan tanda samping; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada Kepala UPTD PKB melalui Kasubag TU UPTD PKB; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 494 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Terminal adalah petugas pemungut retribusi. Pasal 495 (1)
Ikhtisar Jabatan petugas pemungut retribusi sebagaimana di maksud dalam Pasal 494 adalah mengarahkan mobil keterminal, pemberian karcis, melakukan pungutan, pengawasan dan pelaporan.
(2)
Rincian tugas petugas pemungut retribusi sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mendata kendaraan yang masuk keluar terminal’ d. menyetorkan hasil pungutan ke bendahara penerima; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 496
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Perparkiran adalah terdiri atas : a. pengumpul data teknis perpakiran; dan b. petugas layanan teknis pengolahan perpakiran. Pasal ................ 223
Pasal 497 (1)
Ikhtisar jabatan pengumpul data teknis perparkiran sebagaimana di maksud dalam Pasal 496 huruf a, adalah melakukan survey lapangan tentang layak tidaknya titik parkir.
(2)
Rincian tugas pengumpul data teknis perparkiran sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun anggaran parkir untuk kelengkapan juru parkir; d. memberikan penyuluhan kepada juru parkir dan tanggung jawab kepada juru parkir; e. melakukan penagihan/retribusi parkir kepada juru parkir; f. menyetorkan hasil penagihan/retribusi parkir ke bendahara penerima; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 498
(1)
Ikhtisar jabatan petugas layanan teknis pengolahan perparkiran sebagaimana di maksud dalam Pasal 496 huruf b, adalah melakukan pungutan retribusi perparkiran serta memberikan pengarahan teknis perparkiran kepada jukir.
(2)
Rincian tugas petugas layanan teknis pengolahan perparkiran sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengontrol, mengawasi semua titik parkir; d. memberikan petunjuk kepada juru parkir tentang cara mengatur kendaraan yang baik; e. memberikan kelengkapan rompi, karcis, id card kepada juru parkir; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Bagian ................. 224
Bagian Ketigabelas Dinas Sosial Pasal 499 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Rehabilitasi pada Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial terdiri dari : a. pembimbing rehabilitasi sosial; dan b. pencatat data masalah sosial. Pasal 500 (1)
Ikhtisar jabatan pembimbing rehabilitasi sosial sebagaimana di maksud dalam Pasal 499 huruf a, adalah melaksanakan bimbingan mental sosial bagi penyandang masalah sosial.
(2)
Rincian tugas pembimbing rehabilitasi sosial sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima surat, atau data yang berhubungan dengan rehabilitasi sosial; d. mengumpulkan data calon peserta bimbingan mental sosial penyandang masalah sosial; e. mencatat data ke dalam buku data; f. menyampaikan data calon peserta bimbingan kepada atasan; g. melaksanakan pembimbingan kepada calon peserta; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 501
(1)
Ikhtisar jabatan pencatat data masalah sosial sebagaimana di maksud dalam Pasal 499 huruf b, adalah melaksanakan indentifikasi dan pencatatan masalah sosial yang berkembang dalam masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan penanggulangan masalah sosial.
(2)
Rincian tugas pencatat data masalah sosial sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima surat/data yang berhubungan dengan seksi rehabilitasi; d. mencatat data ke dalam buku data; e. menggolongkan data PMS; f.mengolah ………….. 225
f. mengolah data seksi rehabilitasi; g. membukukan data sesuai permasalahannya; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 502 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pemberdayaan Sosial pada Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial adalah pengelola bantuan sosial. Pasal 503 (1)
Ikhtisar Jabatan pengelola bantuan sosial sebagaimana di maksud dalam Pasal 502 adalah melaksanakan pengelolaan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
(2)
Rincian tugas pengelola bantuan sosial sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima usulan data penerima bantuan pemberdayaan; d. menyeleksi calon penerima bantuan pemberdayaan; e. mencatat jumlah penerima bantuan pemberdayaan f. menghitung bantuan yang akan diberikan kepada penerima bantuan; g. mendistribusikan bantuan pemberdayaan; h. mengarsipkan nama penerima bantuan pemberdayaan; i. mengelola data bantuan sosial; j. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerima bantuan pemberdayaan; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 504
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Perizinan dan Pembinaan Lembaga Sosial pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial terdiri atas : 1) pengelola perijinan dan rekomendasi; 2) pencatat pembina orsos/yayasan/karang taruna. Pasal ............... 226
Pasal 505 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola perijinan dan rekomendasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 504 huruf a, adalah mencatat dan memberi izin pengumpulan uang dan barang.
(2)
Rincian tugas pengelola perijinan dan rekomendasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat rekomendasi izin undian berhadiah; d. membuat rekomendasi izin dan pengawasan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB); e. membuat rekomendasi izin pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) / panti asuhan; f. membantu pengelola LKSA/panti asuhan dalam pembuatan proposal dan laporan pertanggungjawaban; g. membuat rekomendasi izin pengangkatan anak (Adopsi) ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama; h. membuat izin/rekomendasi dan pengawasan pendirian/penyelenggaraan Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos); i. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pendamping pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH); j. melakukan pembinaan anak terlantar dalam panti asuhan; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 506
(1)
Ikhtisar jabatan pencatat pembina orsos/yayasan/karang taruna sebagaimana di maksud dalam Pasal 504 huruf b, adalah mencatat dan memberikan rekomendasi dan pendirian panti asuhan karang taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
(2)
Rincian tugas pencatat pembina orsos/yayasan/karang taruna sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan monitoring dan evaluasi Orsos/Panti Asuhan, Yayasan, Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)/Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK); d. mengumpulkan data yang berhubung dengan Orsos/Panti Asuhan, Yayasan, Karang Taruna dan PSM,LSM bidang Kesos; e.mencatat ………….. 227
e. mencatat data kedalam buku register Orsos/Panti Asuhan, Yayasan, Karang Taruna dan PSM/TKSK; f. melaksanakan pelatihan terhadap Orsos/Panti Asuhan, Yayasan, Karang Taruna dan PSM; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 507 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pelestarian Nilainilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial terdiri atas : a. pemelihara monumen; dan b. pencatat perintis kemerdekaan. Pasal 508 (1)
Ikhtisar jabatan pemelihara monumen sebagaimana di maksud dalam Pasal 507 huruf a, adalah melaksanakan pemeliharaan kebersihan monumen sehingga tetap indah dan nyaman.
(2)
Rincian tugas pemelihara monumen sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menjaga kebersihan area monumen Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan (MP); d. Melakukan pengecatan di area monumen, Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan (MP); e. Memelihara tanaman di area monumen, Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan (MP) f. mengadakan koordinasi dengan TNI/POLRI tentang pemakaman para pahlawan/pejuang; g. mempersiapkan Upacara Hari Pahlawan dan Upacara lainnya di area monumen, Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan (MP); h. pengusulan Gelar Pahlawan Nasional; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal …………….. 228
Pasal 509 (1)
Ikhtisar jabatan pencatat perintis kemerdekaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 507 huruf b, adalah melakukan pencatatan/registrasi nama perintis kemerdekaan sebagai bank data Pemkot Parepare.
(2)
Rincian tugas pencatat perintis kemerdekaan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengadakan pencatatan yang akurat terhadap pejuang perintis kemerdekaan/veteran yang masih hidup; d. mengadakan pencatatan yang akurat terhadap pejuang perintis kemerdekaan baik yang ada di TMP/MP maupun yang ada di luar TMP/MP; e. menyusun biodata para pahlawan dan pejuang; f. menggalang peran serta masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan sebagai wujud penghormatan terhadap pahlawan / pejuang bangsa; g. melakukan pemindahan kerangka jenasah pahlawan/pejuang ke Taman Makam Pahlawan; h. mengumpulkan hasil catatan untuk dimasukkan ke dalam buku induk; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 510
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pelayanan Sosial pada Bidang Pelayanan dan Bantuan Sosial adalah pengelola bantuan sosial. Pasal 511 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola bantuan sosial sebagaimana di maksud dalam Pasal 510 adalah melakukan pengelolaan bantuan sosial agar terwujud tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengelola bantuan sosial sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima data usulan calon penerima bantuan; d. mengelola data sekunder untuk menetukan program ; e.memfasilitasi …………….. 229
e. memfasilitasi proses seleksi keluarga binaan sosial (KBS) dan pembentukan keluarga usaha bersama (KUBE); f. menyusun kriteria/persyaratan yang harus dipenuhi untuk menetukan agenda pertemuan dan menyiapkan formulir data KBS; g. menyiapkan bimbingan teknis keterampilan, pengelolaan usahausaha ekonomi produktif (UEP); h. menyiapkan penyusunan perumusan teknis dan panduan pembinaan serta pelayanan dan bantuan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Bagian Keempatbelas Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Pasal 512 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Tanaman Pangan dan Pengembangan Agrobisnis pada Bidang Pertanian terdiri dari : a. pengolah data statistik pertanian; dan b. analisis kelayakan usaha agribisnis. Pasal 513 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data statistik pertanian sebagaimana di maksud dalam Pasal 512 huruf a, adalah mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi dan menganalisa data Statistik pertanian untuk menjadi bahan penyusunan laporan.
(2)
Rincian tugas pengolah data statistik pertanian sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun rencana kegiatan pengolahan data dan informasi dibidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; d. mengumpulkan, mengolah data statistic pertanian tanaman pangan dan holtikultura; e. menyelenggarakan penyusunan statistic tanaman pangan dan holtikultura; f. melaksanakan analisis dan menyajikan data statistic pertanian tanaman pangan dan holtikultura; g. menyajikan dan menginformasi data pertanian tanaman pangan dan holtikultura; h. menyelenggarakan promosi komoditas tanaman pangan dan holtikultura; i.melaksanakan ……………. 230
i. j. k.
l. m. n. o. p. q.
melaksanakan bimbingan teknis, pengembangan produksi pertanian, serta pengawasan pupuk dan pestisida melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3); menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan produksi pertanian dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pemanfaatan lahan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian serta perhitungan kehilangan hasil pemanfaatan lahan produksi pertanian; menyiapkan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas seksi tanaman pangan dan pengembangan agrobisnis; mengevaluasi hasil kegiatan di bidang data dan informasi pertanian tanaman pangan; melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 514
(1)
(2)
Ikhtisar jabatan analisis kelayakan usaha agribisnis sebagaimana di maksud dalam Pasal 512 huruf b, adalah melaksanakan survey, mengumpulkan, menganalisa kelayakan usaha agrobisnis untuk menjadi bahan pembinaan dan pemberian rekomendasi. Rincian tugas analisis kelayakan usaha agribisnis sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengidentifikasi usaha agrobisnis; d. melaksanakan survey lokasi usaha agrobisnis; e. mengumpulkan data usaha agrobisnis melalui wawancara dan observasi lapang; f. menghimpun/merekap data usaha agrobisnis bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; g. menganalisis kelayakan usaha agrobisnis bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; h. menyajikan data dan informasi usaha agrobisnis bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; i. melaksanakan pelayanan perizinan dan informasi komoditi potensial di bidang pertanian; j. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan untuk usaha tani; k.melaksanakan …………….. 231
k. melaksanakan pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk; l. melaksanakan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida; m. melaksanakan pengaturan penggunaan bibit; n. melaksanakan pemberian izin produksi bibit; o. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok tani; p. melaksanakan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengelolaan hasil tanaman pangan dan holtikultura; q. menyiapkan bahan bimbingan pengamatan hama penyakit dalam rangka meningkatkan hasil produksi pertanian; r. melaksanakan pengendalian, pelayanan informasi pengendalian OPT; s. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; t. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 515 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan pada Bidang Pertanian terdiri dari : a. pengelola peralatan dan perlengkapan; dan b. pengolah data potensi sumber daya pertanian. Pasal 516 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola peralatan dan perlengkapan sebagaimana di maksud dalam Pasal 515 huruf a, adalah menginventarisasi ketersediaan pemanfaatan alat sarana dan prasarana pertanian untuk menjadi bahan penyusunan anggaran.
(2)
Rincian tugas pengelola peralatan perlengkapan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengidentifikasi spesifikasi sarana dan prasarana dan merencanakan sarana prasarana pertanian; d. mengelola program perawatan preventif, pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana pertanian dan mengupayakan ketersediaan serta kesiapan sarana dan prasarana pertanian; e. mengelola pembelian/pengadaan sarana prasarana pertanian; f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pendayagunaan sarana dan prasarana pertanian; g.menginventarisasi ……………… 232
g. menginventarisasi, mengestimasikan, menganalisis dan menyajikan data kebutuhan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan dan holtikultura; h. menyelenggarakan pengelolaan dan peningkatan hasil sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan holtikultura; i. melaksanakan pembinaan dan manajemen alat dan mesin; j. melaksanakan rencana kebutuhan, klasifikasi dan sfesifikasi alat dan mesin pertanian; k. melaksanakan demonstrasi, pengawasan mutu dan bimbingan penggunaan serta pemeliharaan alat dan mesin pertanian; l. melaksanakan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian; m. melaksanakan analisis teknis terhadap alat dan mesin pertanian; n. melaksanakan pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian; o. melaksanakan pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian; p. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; q. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 517 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data potensi sumber daya pertanian sebagaimana di maksud dalam Pasal 515 huruf b, adalah melaksanakan survey, mengumpulkan menganalisa kelayakan usaha agrobisnis untuk menjadi bahan pembinaan dan pemberian rekomendasi.
(2)
Rincian tugas pengolah data potensi sumber daya pertanian sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan bahan perencanaan, penerapan, pelaksanaan dan perumusan hasil sarana, lokasi kegiatan survey, pemetaan pembangunan, pemanfaatan atau rehabilitasi dan pelestarian sumberdaya daya lahan serta inventarisasi lahan pertanian; d. menginventarisasi data potensi sumberdaya pertanian (lahan, irigasi, kelompok tani, alat dan mesin pertanian); e. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka pengelolaan potensi sumberdaya pertanian; f. menyiapkan fasilitaspengembangan sarana dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam pertanian tanaman pangan dan holtikultura; g.menyusun ……………. 233
g. menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengelolaan sumberdaya pertanian tanaman pangan dan hltikultura; h. menetapkan dan mengawasi tata ruang dan tata guna lahan pertanian; i. menetapkan sarana areal tanaman dan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai dengan sumber daya lahan yang ada; j. memetakan potensi dan pengelolaan lahan pertanian diwilayah; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 518 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan pada Bidang Peternakan terdiri dari : a. analis mutu pakan ternak; b. pengawas sanitasi lingkungan usaha peternakan; dan c. pengelola laboratorium kesehatan hewan. Pasal 519 (1)
Ikhtisar jabatan analis mutu pakan ternak sebagaimana di maksud dalam Pasal 518 huruf a, adalah melaksanakan pengawasan terhadap mutu bahan pakan ternak untuk menjadi penyusunan kebijakan.
(2)
Rincian tugas analis mutu pakan ternak sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memberikan bimbingan teknis penanaman hijauan, pakan ternak dan pembuatan ternak; d. melakukan analisis/pengujian kualitas kandungan dan komposisi pakan ternak, pemantauan peredaran dan penggunaan feed suplemen dan lain-lain yang dicampur dimakanan dan minuman ternak; e. memberikan bimbingan teknik penyimpanan serta pengolahan bahan pakan; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ................... 234
Pasal 520 (1)
Ikhtisar jabatan pengawas sanitasi lingkungan usaha peternakan sebagaimana di maksud dalam Pasal 518 huruf b, adalah melakukan pembinaan teknis Higiene dan sanitasi unit usaha peternakan dalam rangka peningkatan mutu hasil peternakan.
(2)
Rincian tugas pengawas sanitasi lingkungan usaha peternakan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengamati, mengawasi dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan dari usaha peternakan; d. melakukan inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sanitasi lingkungan usaha pertanian; e. membina penyehatan/sanitasi lingkungan usaha peternakan; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 521
(1)
Ikhtisar jabatan pengelola laboratorium kesehatan hewan sebagaimana di maksud dalam Pasal 518 huruf c, adalah melaksanakan pemeriksaan Laboratorium sederhana untuk peneguhan diagnosa penyakit hewan.
(2)
Rincian tugas pengelola laboratorium kesehatan hewan sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; d. melaksanakan pengambilan, pengolahan, pemeriksaan, dan identifikasi spesimen untuk peneguhan diagnosa penyakit; e. melakukan pengelolaan aset dilingkungan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; f. merancang sistem produksi tata kelola laboratorium kesehatan hewan; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan ............... 235
i. j.
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 522
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Usaha dan Pengembangan Ternak pada Bidang Peternakan terdiri dari : a. pengolah data lalu lintas hewan dan ternak; dan b. pengolah data penyebaran pengembangan ternak. Pasal 523 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data lalu lintas hewan dan ternak sebagaimana di maksud dalam Pasal 522 huruf a, adalah melakukan Identifikasi dan pengawasan lalu lintas hewan dan ternak melalui pengumpulan dan pengolahan data lalu lintas ternak untuk menjadi bahan penyusunan laporan.
(2)
Rincian tugas pengolah data lalu lintas hewan dan ternak sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan kegiatan pengawasan lalu lintas ternak melalui identifikasi kelengkapan dokumen mutasi ternak; d. melaksanakan kegiatan pelayanan terkait lalu lintas hewan dan ternak antar kabupaten dan provinsi; e. melakukan koordinasi dengan seksi kesehatan hewan dalam pembuatan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) terhadap hewan dan ternak yang akan dikeluarkan dari kota parepare, dalam upaya pencegahan penyebaran kasus penyakit hewan ke kabupaten lain; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 524
(1)
Ikhtisar jabatan pengolah data penyebaran pengembangan ternak sebagaimana di maksud dalam Pasal 522 huruf b, adalah melaksanakan identifikasi dan pengolahan data wilayah sumber bibit, produksi ternak dan pengembangan IB dalam rangka peningkatan produksi.
(2)
Rincian tugas pengolah data penyebaran pengembangan ternak sebagai berikut : a.menyusun ………… 236
a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat data potensi hewan dan ternak kabupaten/kota; d. membuat data pemetaan penyebaran hewan dan ternak; e. melakukan pendataan akseptor IB dan kawin alam; f. melakukan pemetaan wilayah IB dan kawin alam; g. merancang sistem pengelolaan peternakan dalam upaya peningkatan populasi/pengembangan ternak; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 525 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Kehutanan dan Konservasi Lahan pada Bidang Kehutanan terdiri dari : a. penelaah atau penyaji data administrasi kehutanan; dan b. penelaah pemantauan pelaksanaan rencana kehutanan. Pasal 526 (1)
Ikhtisar jabatan penelaah atau penyaji data administrasi kehutanan sebagaimana di maksud dalam Pasal 525 huruf a, adalah menginventarisir permasalahan dan potensi yang berhubungan dengan pengelolaan kehutanan dan konservasi alam untuk menjadi bahan penyusunan kebijakan.
(2)
Rincian tugas penelaah atau penyaji data administrasi kehutanan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun dan menyajikan data statistik kehutanan; d. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; e. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
Pasal ...............
237
Pasal 527 (1)
Ikhtisar jabatan penelaah pemantauan pelaksanaan rencana kehutanan sebagaimana di maksud dalam Pasal 525 huruf b, adalah melaksanakan konservasi tanah dan air, dan pelaksanaan RHL serta hutan kota dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan.
(2)
Rincian tugas penelaah pemantauan pelaksanaan rencana kehutanan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; d. melakukan pemantauan pelaksanaan rencana kehutanan; e. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 528
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Usaha dan Pengembangan Perkebunan pada Bidang Kehutanan adalah pengelola data pemasaran dan pengembangan. Pasal 529 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola data pemasaran dan pengembangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 528 adalah melaksanakan survey terhadap potensi pengembangan dan pemasaran hasil perkebunan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.
(2)
Rincian tugas pengelola data pemasaran dan pengembangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengembangkan pengelolaan hasil perkebunan dan teknologi tepat guna; d. mengembangkan pasar untuk komoditi unggulan daerah terhadap perkebunan; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ............... 238
Pasal 530 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Budidaya dan Tangkap pada Bidang Perikanan dan Kelautan terdiri dari : a. pengelola data produksi perikanan; dan b. penyiap bahan informasi teknologi pengolahan dan promosi. Pasal 531 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola data produksi perikanan sebagaimana di maksud dalam Pasal 530 huruf a, adalah melaksanakan pendataan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap untuk menjadi bahan penyusunan laporan.
(2)
Rincian tugas pengelola data produksi perikanan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menghimpun semua data produksi budidaya (air tawar, air laut dan air payau) serta data produksi hasil tangkapan; d. mengimpun semua data luas lahan produksi budidaya, jumlah kapal yang berlabuh di PPI, serta jumlah dan jenis alat tangkapnya; e. menghimpun semua data kelompok pembudidaya dan kelompok nelayan; f. mengolah data produksi, peralatan dan perlengkapan budidaya dan tangkap; g. mengidentifikasi penyebaran alat-alat budidaya dan tangkap; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 532
(1)
Ikhtisar jabatan penyiap bahan informasi teknologi pengolahan dan promosi sebagaimana di maksud dalam Pasal 530 huruf b, adalah mengadakan bimbingan dan pembinaan kelompok pembudidaya dan kelompok nelayan tangkap.
(2)
Rincian tugas penyiap bahan informasi teknologi pengolahan dan promosi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan bahan informasi teknologi budidaya dan tangkap; d. menghimpun semua teknologi baru untuk disampaikan ke nelayan dan pembudidaya; e.melakukan ……………. 239
e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 533 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan pada Bidang Perikanan dan Kelautan terdiri dari : a. pengelola peralatan dan perlengkapan; dan b. petugas layanan pembinaan perikanan. Pasal 534 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola peralatan dan perlengkapan sebagaimana di maksud dalam Pasal 533 huruf a, adalah pemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk meningkatkan kapasitas produksi.
(2)
Rincian tugas pengelola peralatan dan perlengkapan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengolah data produksi, peralatan dan perlengkapan pengolahan maupun pemasaran; d. mengidentifikasi penyebaran alat-alat pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; e. menyiapkan data dalam penerapan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 535
(1)
Ikhtisar jabatan petugas layanan pembinaan perikanan sebagaimana di maksud dalam Pasal 533 huruf b, adalah mengadakan bimbingan dan pembinaan kelompok pengolah dan pemasaran untuk meningkatkan nilai jual.
(2)
Rincian tugas petugas layanan pembinaan perikanan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b.menghimpun …………… 240
b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mempersiapkan dan menghimpun informasi teknologi pengolahan dan promosi pemasaran kepada pengolah dan pemasar hasil perikanan; d. pembinaan dan pengawasan pengolah, pemasar hasil perikanan dan kelautan; e. pembinaan masyarakat pesisir dan pengawasan alat, bahan penangkapan ikan; f. menghimpun semua data stakeholder yang dapat bekerjasama dengan dinas dalam pengembangan perikanan; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 536 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis UPTD Tempat Pendaratan Ikan terdiri atas : a. pengawas mutu hasil perikanan; dan b. Pengumpul Data Sumber Daya Perikanan. Pasal 537 (1)
Ikhtisar jabatan pengawas mutu hasil perikanan sebagaimana di maksud dalam Pasal 536 huruf a, adalah melaksanakan pengawasan terhadap hasil tangkapan nelayan untuk menjaga kualitas hasil perikanan yang akan dilelang.
(2)
Rincian tugas pengawas mutu hasil perikanan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menginventarisir hasil tangkapan dari kapal/perahu nelayan yang berlabuh; d. melaksanakan pengawasan terhadap mutu hasil perikanan; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ................. 241
Pasal 538 (1)
Ikhtisar jabatan pengumpul data sumber daya perikanan sebagaimana di maksud dalam Pasal 536 huruf b, adalah melaksanakan pengumpulan data potensi pengembangan perikanan untuk menjadi bahan penyusunan kebijakan.
(2)
Rincian tugas pengumpul data sumber daya perikanan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pendataan terhadap hasil perikanan; d. melakukan pengolahan sumber daya perikanan (kios-kios, pabrik es/cold storage, SPBN, aula, TPI); e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 539
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan terdiri atas : a. petugas sanitasi Lingkungan RPH; dan b. pengawas kualitas produk hasil ternak. Pasal 540 (1)
Ikhtisar jabatan petugas sanitasi lingkungan RPH sebagaimana di maksud dalam Pasal 539 huruf a, adalah menjaga sanitasi dan hygienes lingkungan RPH dalam rangka menjaga mutu hasil produk peternakan.
(2)
Rincian tugas petugas sanitasi lingkungan RPH sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menjaga kebersihan ruangan peralatan, kandang, saluran lingkungan tempat pemotongan dan kotoran kandang ke tempat yang ditentukan; d. melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai tata cara pengangkutan daging agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ................ 242
Pasal 541 (1)
Ikhtisar jabatan pengawas kualitas produk hasil ternak sebagaimana di maksud dalam Pasal 539 huruf b, adalah mengawasi pemotongan ternak dan pengawasan kualitas daging untuk menjamin keamanan bahan asal hewan.
(2)
Rincian tugas pengawas kualitas produk hasil ternak sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengawasan standar operasional prosedur pemotongan hewan; d. melakukan pengawasan sarana penyimpanan, pengangkutan dan pendistribusian produk hasil ternak dari RPH; e. menyusun informasi dan melakukan analisis data evaluasi kaitan pemasaran; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas BAB IV LEMBAGA TEKNIS DAERAH Pasal 542
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretaris Lembaga Teknis Daerah terdiri dari: a. pramu tamu; b. sekretaris; c. pengadministrasi umum; d. pengelola data kepegawaian; e. pengelola perlengkapan dan rumah tangga; f. operator komputer; g. pengemudi; dan h. caraka. Pasal 543 (1)
Ikhtisar Jabatan pramu tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 huruf a, adalah melakukan pencatatan tamu, pelayanan informasi serta pengelolaan pengaduan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.
(2)
Rincian tugas pramu tamu sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b.menghimpun …………. 243
b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan registrasi terhadap tamu yang akan bertemu dengan pejabat sebagai bahan dokumentasi; d. mencatat laporan pengaduan untuk disampaikan kepada pejabat yang terkait; e. melakukan konfirmasi kepada pejabat yang akan ditemui; f. mengarahkan para tamu yang akan bertemu dengan pejabat; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 544 (1)
Ikhtisar jabatan sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 huruf b, adalah melakukan pencatatan administrasi persuratan dan menyusun agenda pimpinan untuk memperjelas kegiatan keseharian pimpinan.
(2)
Rincian tugas sekretaris sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat serta bahan lain yang ditujukan kepada pimpinan sebagai bahan informasi untuk disampaikan kepada pimpinan; d. mengkoordinasikan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan rencana kegiatan dalam buku agenda dan papan kegiatan sebagai informasi dan jadwal kegiatan; e. menghubungi dan mengkonfirmasikan kepada unit dan instansi terkait tentang acara dan kegiatan pimpinan melalui surat, telepon dan atau faximile untuk bahan informasi kepada pimpinan; f. mengingatkan pimpinan mengenai rapat, acara dan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dihadiri oleh pimpinan agar sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal .............. 244
Pasal 545 (1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 huruf c, adalah mengagenda, mengekspedisi, menggandakan dan mengarsipkan naskah dinas untuk tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi umum sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengagenda surat masuk dan keluar; d. mengajukan naskah dinas kepada atasan untuk ditindak lanjuti; e. mengekspedisi surat keluar; f. menggandakan naskah dinas; g. mengarsipkan naskah dinas; g. menyusun konsep naskah dinas; h. memberikan pelayanan kearsipan kepada yang memerlukan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 546
(1)
Ikhtisar jabatan pengelola data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 huruf d, adalah mengelola perencanaan, mutasi, diklat dan kesejahteraan pegawai dalam rangka tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengelola data kepegawaian sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja; d. menyiapkan bahan formasi PNS; e. menyiapkan bahan DUK dan Bezetting pegawai; f. membuat buku penjagaan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun; g. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji berkala; h. menyiapkan blanko dan mengarsipkan hasil PPK (Penilaian Prestasi Kerja) pegawai; i. mengelola absensi pegawai; j. meneruskan permohonan izin, cuti dan pensiun pegawai; k. meneruskan permohonan KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN; l. meneruskan permohonan izin kawin dan cerai; m. meneruskan proses penjatuhan hukuman disiplin; n. membuat usulan penghargaan; o. membuat daftar usulan diklat; p.melakukan …………… 245
p. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; q. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 547 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola perlengkapan dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 huruf e, adalah melaksanakan inventarisasi kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang agar terwujud tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengelola perlengkapan dan rumah tangga sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana SKPD; d. membuat daftar usulan prioritas kebutuhan sarana dan prasarana SKPD; e. mempersiapkan sarana dan prasarana kantor; f. menerima, mencatat, menyimpan dan mendistribusikan sarana dan prasarana SKPD; g. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana SKPD; h. membuat laporan pengelolaan sarana dan prasarana SKPD secara periodik; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 548
(1)
Ikhtisar jabatan operator komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 huruf f, adalah mengoperasikan komputer dan memelihara perangkat komputer serta penataan sistem informasi agar pelaksanaan pekerjaan menjadi lancar.
(2)
Rincian tugas operator komputer sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengetikan naskah dinas dan penginputan data; d. mengelola persuratan secara elektronik; e.mencetak ………….. 246
e. mencetak dan mengajukan hasil ketikan dan penginputan data kepada atasan; f. menjaga dan merawat sarana prasarana kerja yang dipergunakan dengan baik serta memelihara kerapian dan kenyamanan suasana tempat kerja; g. menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas pengetikan dan penginputan data sebagai masukan bagi atasan; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 549 (1)
Ikhtisar jabatan pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 huruf g, adalah mengoperasikan serta memelihara/merawat kendaraan dinas agar mobilitas tidak terganggu.
(2)
Rincian tugas pengemudi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengantar dan menjemput pimpinan dalam melaksanakan tugas di luar kantor; d. melakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala terhadap kendaraan dinas; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 550
(1)
Ikhtisar jabatan caraka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 huruf h, adalah mengantar surat, memelihara kebersihan kantor dan juru kunci pintu kantor sehingga tercipta suasana kantor nyaman dan indah.
(2)
Rincian tugas caraka sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c.memeriksa …………… 247
c. memeriksa serta meneliti surat yang akan dikirim ke instansi lain serta mencatat kedalam buku ekspedisi; d. mengantarkan surat ke alamat yang dituju dengan membawa tanda terima surat/undangan; e. menyimpan lembar pengantar sebagai bukti pengiriman surat / undangan; f. memelihara kebersihan dan keindahan kantor; g. membuka dan menutup semua pintu ruangan; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 551 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretaris Lembaga Teknis Daerah terdiri dari : a. pengolah data penyusun rencana dan program; b. bendaharawan rutin; c. pembantu bendaharawan rutin; d. bendaharawan khusus penerimaan; e. bendaharawan gaji; f. penata laporan keuangan; g. verifikator keuangan; dan h. operator komputer. Pasal 552 Jabatan Fungsional Umum Bendaharawan Khusus Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551 huruf d, hanya terdapat pada badan yang melakukan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasal 553 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data penyusun rencana dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551 huruf a, adalah menyusun rencana dan program serta kegiatan agar terwujud sinergitas dengan dokumen perencanaan.
(2)
Rincian tugas pengolah data penyusun rencana dan program sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpul dan mengolah data bahan penyusunan Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD; d.menghimpun …………… 248
d. menghimpun, mengolah data dan menyusun Rencana Kegiatan Anggaran SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 554 (1)
Ikhtisar jabatan bendaharawan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551 huruf b, adalah menerima, menyimpan, membayar, membukukan dan mempertanggungjawabkan belanja tidak langsung dan membuat SPJ Fungsional dan Struktural agar terwujud tertib anggaran.
(2)
Rincian tugas bendaharawan rutin sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat register surat permintaan pembayaran; d. mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku kas umum; e. mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku kas pembantu; f. mengajukan / memproses Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS); g. mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti transaksi; h. membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara periodik; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 555
(1)
Ikhtisar jabatan pembantu bendaharawan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551 huruf c, adalah membantu membuat SPP dan SPJ belanja langsung dan belanja tidak langsung agar terwujud tertib anggaran.
(2)
Rincian tugas pembantu bendaharawan rutin sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c.membantu ……………. 249
c. membantu membuat register surat permintaan pembayaran; d. membantu mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku kas umum; e. membantu mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku kas pembantu; f. membantu memproses Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS); g. membantu mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti transaksi; h. membantu membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara periodik; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 556 (1)
Ikhtisar jabatan bendaharawan khusus penerimaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 551 huruf d, adalah mencatat dan mengumpulkan penerimaan pajak dan retribusi serta penerimaan lain-lain PAD yang sah untuk menjadi bahan laporan penerimaan daerah dalam rangka tertib administrasi keuangan.
(2)
Rincian tugas bendaharawan khusus penerimaan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima pajak daerah/retribusi dan penerimaan lain-lain PAD yang sah; d. melakukan pembukuan atas penerimaan sejumlah uang yang menjadi tanggungjawabnya; e. melakukan penyetoran dari hasil penerimaan ke kas daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; f. membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan penerimaan keuangan secara periodik; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ................. 250
Pasal 557 (1)
Ikhtisar jabatan bendaharawan gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551 huruf e, adalah membuat daftar gaji dan menverifikasi gaji serta SPP gaji sehingga penerimaan gaji dapat tepat waktu.
(2)
Rincian tugas bendaharawan gaji sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan pencatatan kartu induk gaji, kartu gaji dan kartu gaji perorangan; d. menyiapkan SPP dan SPJ gaji; e. memintakan Surat Penyiapan Dana (SPD) gaji pada bendahara rutin (pengeluaran); f. melaksanakan pencatatan buku register gaji; g. membuat daftar gaji pegawai, kekurangan gaji sesuai dengan data terakhir yang bersangkutan sebagai bahan permintaan pembayaran gaji; h. memindahbukukan gaji dan atau kekurangan gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji dan mengecek kebenaran penerimaan dan pembayaran gaji; i. membukukan penerimaan dan pengeluaran gaji pegawai dan menyimpan semua buktinya sebagai bahan pertanggungjawaban pengelolaan gaji; j. membuat laporan pajak tahunan pegawai; k. menghimpun Surat Keterangan Pemberian Tunjangan Keluarga (KP4) Pegawai; l. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; m. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 558
(1)
Ikhtisar jabatan penata laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551 huruf f, adalah mengumpulkan data berkas pendapatan dan belanja untuk diolah menjadi informasi laporan keuangan.
(2)
Rincian tugas penata laporan keuangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat laporan realisasi anggaran; d. membuat neraca; e.membuat ………….. 251
e. membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK); f. membuat laporan arus kas khusus Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); g. melakukan perekaman dan pemutakhiran data tranksaksi keuangan; h. merekonsiliasi daftar transaksi dengan buku besar; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 559 (1)
Ikhtisar jabatan verifikator keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551 huruf g, adalah melakukan penelitian kelengkapan dokumen SPP, SPM, SPJ dalam rangka tertib administrasi keuangan.
(2)
Rincian tugas verifikator keuangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memverifikasi SPP-UP, GU, TU, LS untuk diterbitkan SPM; d. memverifikasi SPJ untuk diterbitkan lembar kerja pengesahan; e. membuat dan melakukan registrasi SPM; f. mencatat semua transaksi pada kartu pengawasan; g. mengumpulkan dan mendokumentasikan dokumen surat perintah membayar (SPM) dan surat pertanggungjawaban (SPJ); h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 560
(1)
Ikhtisar jabatan operator komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551 huruf h, adalah mengoperasikan, melakukan pemeliharaan perangkat komputer serta penataan sistem informasi agar pelaksanaan pekerjaan menjadi lancar.
(2)
Rincian tugas operator komputer sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan penginputan anggaran; d.melakukan …………… 252
d. e. f. g.
melakukan penginputan penatausahaan keuangan; mengoreksi hasil pengetikan dan penginputan data; mendokumentasikan hasil pengetikan dan penginputan data; menjaga dan merawat sarana prasarana kerja yang dipergunakan dengan baik serta memelihara kerapian dan kenyamanan suasana tempat kerja; h. menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas pengetikan dan penginputan data sebagai masukan bagi atasan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 561 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretaris Lembaga teknis Daerah terdiri dari : a. penyusun program kerja evaluasi dan pelaporan; b. penelaah bahan evaluasi dan laporan pemeriksaan. Pasal 562 Jabatan Fungsional Umum Penelaah Bahan Evaluasi dan Laporan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561 huruf b hanya terdapat pada Inspektorat. Pasal 563 (1)
Ikhtisar jabatan penyusun program kerja evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561 huruf a, adalah menyusun program kerja evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan sebagai bahan rekomendasi perbaikan kinerja pada tahun anggaran berikutnya.
(2)
Rincian tugas penyusun program kerja evaluasi dan pelaporan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan dan menyusun data dan informasi sebagai bahan penyusunan evaluasi, program dan kegiatan unit kerja; d. menyusun laporan bulanan /triwulan/ semesteran/ tahunan realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan SKPD; e. mempersiapkan bahan dan data pendukung penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD; f.mempersiapkan ............... 253
f.
mempersiapkan bahan dan data pendukung penyusunan Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan program dan kegiatan SKPD; g. mempersiapkan bahan dan data pendukung penyusunan Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) SKPD; h. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran berikutnya; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 564 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha pada Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari : a. pramu tamu; b. pengadministrasi umum; c. pengelola perlengkapan dan rumah tangga; d. pengelola data kepegawaian; e. bendahararawan rutin; f. pembantu bendaharawan rutin; g. bendaharawan gaji; h. pengolah data penyusun rencana dan program; i. penata laporan keuangan; j. verifikator keuangan; k. operator komputer; dan l. caraka. Pasal 565 Jabatan Fungsional Umum pengelola perlengkapan dan rumah tangga dan pengelola data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564 huruf c dan huruf d, hanya terdapat pada Satpol PP. Pasal 566 (1)
Ikhtisar jabatan pramu tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564 huruf a, adalah melakukan pencatatan tamu, pelayanan informasi serta pengelolaan pengaduan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.
(2)
Rincian tugas pramu tamu sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b.menghimpun …………. 254
b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan registrasi terhadap tamu yang akan bertemu dengan pejabat sebagai bahan dokumentasi; d. mencatat laporan pengaduan untuk disampaikan kepada pejabat yang terkait; e. melakukan konfirmasi kepada pejabat yang akan ditemui; f. mengarahkan para tamu yang akan bertemu dengan pejabat; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 567 (1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564 huruf b, adalah mengagenda, mengekspedisi, menggandakan dan mengarsipkan naskah dinas untuk tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi umum sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima, mencatat surat masuk dan keluar ke dalam buku agenda, dan memberikan lembar disposisi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diteruskan kepada pimpinan; d. mengajukan naskah dinas kepada atasan untuk ditindak lanjuti; e. menggandakan naskah dinas; f. mengarsipkan naskah dinas; g. menyiapkan bahan konsep naskah dinas; h. memberikan pelayanan kearsipan kepada yang memerlukan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 568
(1)
Ikhtisar pengelola perlengkapan dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564 huruf c, adalah melaksanakan inventarisasi kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang agar terwujud tertib administrasi. (2) Rincian ............... 255
(2)
Rincian tugas pengelola perlengkapan dan rumah tangga sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana SKPD; d. membuat daftar usulan prioritas kebutuhan sarana dan prasarana SKPD; e. mempersiapkan sarana dan prasarana kantor; f. menerima, mencatat, menyimpan dan mendistribusikan sarana dan prasarana SKPD; g. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana SKPD; h. membuat laporan pengelolaan sarana dan prasarana SKPD secara periodik; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 569
(1)
Ikhtisar jabatan pengelola data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564 huruf d, adalah mengelola perencanaan, mutasi, diklat dan kesejahteraan pegawai dalam rangka tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengelola data kepegawaian sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja; d. menyiapkan bahan formasi PNS; e. menyiapkan bahan DUK dan Bezetting pegawai; f. membuat buku penjagaan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun; g. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji berkala; h. menyiapkan blanko dan mengarsipkan hasil PPK (Penilaian Prestasi Kerja) pegawai; i. mengelola absensi pegawai; j. meneruskan permohonan izin, cuti dan pensiun pegawai; k. meneruskan permohonan KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN; l. meneruskan permohonan izin kawin dan cerai; m. meneruskan proses penjatuhan hukuman disiplin; n. membuat usulan penghargaan; o. membuat daftar usulan diklat; p.melakukan ……………. 256
p. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; q. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 570 (1)
Ikhtisar jabatan bendaharawan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564 huruf e, adalah menerima, menyimpan, membayar, membukukan dan mempertanggungjawabkan belanja tidak langsung dan membuat SPJ Fungsional dan Struktural agar terwujud tertib anggaran.
(2)
Rincian tugas bendaharawan rutin sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat register surat permintaan pembayaran; d. mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku kas umum; e. mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku pembantu; f. mengajukan / memproses Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS); g. mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti transaksi; h. membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara periodik; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 571
(1)
Ikhtisar jabatan pembantu bendaharawan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564 huruf f, adalah membantu membuat SPP dan SPJ belanja langsung dan belanja tidak langsung agar terwujud tertib anggaran.
(2)
Rincian tugas pembantu bendaharawan rutin sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membantu membuat register surat permintaan pembayaran; d.membantu ……………….. 257
d. membantu mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku kas umum; e. membantu mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku kas pembantu; f. membantu memproses Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS); g. membantu mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti transaksi; h. membantu membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara periodik; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 572 (1)
Ikhtisar jabatan bendaharawan gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564 huruf g, adalah membuat daftar gaji dan menverifikasi gaji serta SPP gaji sehingga penerimaan gaji dapat tepat waktu.
(2)
Rincian tugas bendaharawan gaji sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan pencatatan kartu induk gaji, kartu gaji dan kartu gaji perorangan; d. menyiapkan SPP dan SPJ gaji; e. memintakan Surat Penyiapan Dana (SPD) gaji pada bendahara rutin (pengeluaran); f. melaksanakan pencatatan buku register gaji; g. membuat daftar gaji pegawai, kekurangan gaji sesuai dengan data terakhir yang bersangkutan sebagai bahan permintaan pembayaran gaji; h. memindahbukukan gaji dan atau kekurangan gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji dan mengecek kebenaran penerimaan dan pembayaran gaji; i. membukukan penerimaan dan pengeluaran gaji pegawai dan menyimpan semua buktinya sebagai bahan pertanggungjawaban pengelolaan gaji; j. membuat laporan pajak tahunan pegawai; k. menghimpun Surat Keterangan Pemberian Tunjangan Keluarga (KP4) Pegawai; l. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; 258
m. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 573 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data penyusun rencana dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564 huruf h, adalah menyusun rencana dan program serta kegiatan agar terwujud sinergitas dengan dokumen perencanaan.
(2)
Rincian tugas pengolah data penyusun rencana dan program sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpul dan mengolah data bahan penyusunan Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD; d. menghimpun, mengolah data dan menyusun Rencana Kegiatan Anggaran SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 574
(1)
Ikhtisar jabatan penata laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564 huruf i, adalah mengumpulkan data berkas pendapatan dan belanja untuk diolah menjadi informasi laporan keuangan.
(2)
Rincian tugas penata laporan keuangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat laporan realisasi anggaran; d. membuat neraca; e. membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK); f. membuat laporan arus kas khusus Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); g. melakukan perekaman dan pemutakhiran data tranksaksi keuangan; h. merekonsiliasi daftar transaksi dengan buku besar; i. melakukan ………….… 259
i.
melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 575 (1)
Ikhtisar jabatan verifikator keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564 huruf j, adalah melakukan penelitian kelengkapan dokumen SPP, SPM, SPJ dalam rangka tertib administrasi keuangan.
(2)
Rincian tugas verifikator keuangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memverifikasi SPP-UP, GU, TU, LS untuk diterbitkan SPM; d. memverifikasi SPJ untuk diterbitkan lembar kerja pengesahan; e. membuat dan melakukan registrasi SPM; f. mencatat semua transaksi pada kartu pengawasan; g. mengumpulkan dan mendokumentasikan dokumen surat perintah membayar (SPM) dan surat pertanggungjawaban (SPJ); h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 576
(1)
Ikhtisar jabatan operator komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564 huruf k, adalah mengoperasikan, melakukan pemeliharaan perangkat komputer serta penataan sistem informasi agar pelaksanaan pekerjaan menjadi lancar.
(2)
Rincian tugas operator komputer sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan penginputan anggaran; d. melakukan penginputan penatausahaan keuangan; e. mengoreksi hasil pengetikan dan penginputan data; f. mendokumentasikan hasil pengetikan dan penginputan data; g. menjaga dan merawat sarana prasarana kerja yang dipergunakan dengan baik serta memelihara kerapian dan kenyamanan suasana tempat kerja; h.menyampaikan ………….. 260
h. menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas pengetikan dan penginputan data sebagai masukan bagi atasan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 577 (1)
Ikhtisar jabatan caraka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564 huruf l, adalah mengantar surat, memelihara kebersihan kantor dan juru kunci pintu kantor sehingga tercipta suasana kantor nyaman dan indah.
(2)
Rincian tugas caraka sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memeriksa serta meneliti surat yang akan dikirim ke instansi lain serta mencatat kedalam buku ekspedisi; d. mengantarkan surat ke alamat yang dituju dengan membawa tanda terima surat/undangan; e. menyimpan lembar pengantar sebagai bukti pengiriman surat / undangan; f. memelihara kebersihan dan keindahan kantor; g. membuka dan menutup semua pintu ruangan; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Bagian Kesatu Inspektorat Pasal 578
(1)
Ikhtisar jabatan penelaah bahan evaluasi dan laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561 huruf b, adalah mempersiapkan materi penelaah bahan evaluasi hasil kegiatan SKPD dan laporan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) serta menyusun laporan kegiatan pengawasan. (2) Rincian ................ 261
(2)
Rincian tugas penelaah bahan evaluasi dan laporan pemeriksaan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan program kerja kebijakan secara teknis; d. mengumpul dan mengolah data laporan; e. menyusun data temuan pemeriksaan oleh aparat pengawas Pemerintah; f. mempersiapkan pelaksanaan penelaah bahan evaluasi dan laporan pemeriksaan; g. membuat dan mempersiapkan data hasil penelaah bahan evaluasi dan laporan pemeriksaan evaluasi program kegiatan dan laporan baik bulanan,triwulan dan tahunan serta membuat catatan, apabila tidak ada kesesuaian dengan program instansi; h. membuat laporan hasil penelaah baha evaluasi dan laporan pemeriksaan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Bagian Kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 579
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Sumber Daya Ekonomi pada Bidang Perencanaan Ekonomi terdiri dari : a. penelaah dan penyusun bahan perencanaan; dan b. pengkaji bidang ekonomi. Pasal 580 (1)
Ikhtisar jabatan penelaah dan penyusun bahan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579 huruf a, adalah melakukan telaahan/kajian dan menyusun bahan perencanaan bidang ekonomi.
(2)
Rincian tugas penelaah dan penyusun bahan perencanaan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima, memeriksa dan mengolah data objek kerja sesuai prosedur sebagai bahan perencanaan dalam rangka penyusunan objek kerja; d.menyusun ………….. 262
d. menyusun konsep objek kerja sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan; e. mendiskusikan konsep penyusunan objek kerja dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan objek kerja; f. memantau dan mengevaluasi proses penyusunan objek kerja sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan objek kerja; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. (1)
(2)
Pasal 581 Ikhtisar jabatan pengkaji bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579 huruf b, adalah melaksanakan pengkajian terhadap masalah perekonomian yang menjadi acuan dalam perencanaan bidang ekonomi. Rincian tugas pengkaji bidang ekonomi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan pengkajian terhadap masalah perekonomian yang menjadi acuan dalam perencanaan bidang ekonomi; d. mengolah dan menyajikan data bidang ekonomi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan yng diproritaskan; e. mengkaji program dan kegiatan teknis yang sifatnya lintas sector di bidang ekonomi; f. menerima dan memeriksa bahan dan data objek kerja sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan objek kerja; g. menyusun konsep penyusunan objek kerja sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 582
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Penanaman Modal pada Bidang Perencanaan Ekonomi terdiri dari : a. perencana penanaman modal; dan b. pengembang iklim penanaman modal. Pasal .............. 263
Pasal 583 (1)
Ikhtisar jabatan perencana penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 582 huruf a, adalah melakukan kajian/analisis investasi/modal yang dibutuhkan untuk mendorong pengembangan dan percepatan pertumbuhan ekonomi.
(2)
Rincian tugas perencana penanaman modal sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan kajian/analisis investasi/modal yang dibutuhkan untuk mendorong pengembangan dan percepatan pertumbuhan ekonomi; d. menerima dan meneliti kebenaran data perencana penanaman modal berdasarkan bahan yang masuk sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; e. mengkoordinasikan dan menyelaraskan perencanaan di sub bidang penanaman modal yang meliputi fasilitas, promosi serta pengawasan penanaman modal daerah (PMDN dan PMA); f. mendiskusikan konsep penyusunan objek kerja dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan objek kerja; g. mengevaluasi proses penyusunan objek kerja sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi objek kerja; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 584
(1)
Ikhtisar jabatan pengembang iklim penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 582 huruf b, adalah menyusun rencana promosi dan pemasaran potensi daerah yang dapat ditawarkan kepada investor untuk dikembangkan.
(2)
Rincian tugas pengembang iklim penanaman modal sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan dan mengaklisifikasikan bahan dan data objek kerja sesuai spesifikasi dan prosedur untuk pengembangan iklim penanaman modal; d. mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal – hal yang terkait dengan objek kerja sesuai prosedur dalam rangka pengembangan iklim penanaman modal; e.mendiskusikan …………… 264
e. mendiskusikan konsep penyusunan objek kerja dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan objek kerja; f. mengevaluasi proses penyusunan objek kerja sesuai prosedur unruk kelancaran dan optimalisasi penyusunan objek kerja; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 585 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Prasarana dan Penataan Ruang pada Bidang Perencanaan Wilayah terdiri dari : a. penelaah dan penyusun bahan perencanaan; dan b. perencana tata ruang. Pasal 586 (1)
Ikhtisar jabatan penelaah dan penyusun bahan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585 huruf a, adalah melakukan kajian dan menyusun serta mempersiapkan bahan perencanaan bidang penataan ruang sebagai acuan dalam menyusun anggaran.
(2)
Rincian tugas penelaah dan penyusun bahan perencanaan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang wilayah yang meliputi pengembangan prasarana dan penataan ruang; d. menyusun bahan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah serta rencana pembangungan tahunan daerah di bidang prasarana dan penataan ruang; e. melaksanakan program dan kegiatan teknis yang sifatnya lintas sektor di bidang wilayah pengembangan prasarana dan penataan ruang; f. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang wilayah pengembangan prasarana dan penataan ruang; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i.melaksanakan ................ 265
i. j.
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 587
(1)
Ikhtisar jabatan perencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585 huruf b, adalah mengkoordinasikan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang untuk menjadi bahan pengendalian dan pengawasan perencanaan.
(2)
Rincian tugas perencana tata ruang sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang prasarana dan penataan ruang yang meliputi pemukiman dan perumahan, transportasi, telekomunikasi dan information, pengairan dan irigasi serta penataan ruang; d. menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah serta rencana pembangunan tahunan daerah bidang prasarana dan penataan ruang yang meliputi pemukiman dan perumahan, transportasi, telekomunikasi dan informatika, pengairan dan irigasi serta penataan ruang; e. mengkoordinasikan dan mengendalikan rencana pembangunan daerah di bidang prasarana dan penataan ruang yang meliputi pemukiman dan perumahan, transportasi, telekomunikasi dan informatika, pengairan dan irigasi serta penataan ruang. f. memantau pelaksanaan pembangunan daerah di bidang prasarana dan penataan ruang yang meliputi pemukiman dan perumahan, transportasi, telekomunikasi dan informatika, pengairan dan irigasi serta penataan ruang; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 588
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA pada Bidang Perencanaan Perencanaan Wilayah terdiri dari : a. penelaah dan penyusun bahan perencanaan; dan b. petugas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan bidang/sumber daya pantai dan pesisir. Pasal ................. 266
(1)
(2)
Pasal 589 Iktisar jabatan penelaah dan penyusun bahan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 588 huruf a, adalah melakukan kajian dan menyusun serta mempersiapkan bahan perencanaan bidang lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam sebagai acuan dalam menyusun anggaran. Rincian tugas penelaah dan penyusun bahan perencanaan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam yang meliputi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta perlindungan dan konservasi sumber daya alam; d. menyusun bahan rencana pembangunan jangka panjang dan bahan rencana pembangunan jangka menengah serta bahan rencana pembangunan tahunan daerah di bidang lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam yang meliputi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta perlindungan dan konservasi sumber daya alam; e. melaksanakan program dan kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam yang meliputi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta perlindungan dan konservasi sumber daya alam; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 590
(1)
Ikhtisar jabatan petugas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan bidang sumber daya pantai dan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 588 huruf b, adalah menyusun rencana pengembangan kawasan pesisir pantai untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir.
(2)
Rincian tugas petugas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan bidang sumber daya pantai dan pesisir sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan dalam bidang lingkungan hidup dan konservasi SDA; d. mengkordinasikan ... 267
d. mengkordinasikan dan mengendalikan rencana pembangunan dalam bidang lingkungan hidup dan konservasi SDA; e. menyusun bahan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah serta bahan rencana pembangunan tahunan daerah pada kawasan wilayah pantai dan pesisir; f. melakukan evaluasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan wilayah pantai dan pesisir; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 591 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Penelitian dan Penerapan Teknologi pada Bidan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari : a. pemroses usul rencana program litbang; dan b. penghimpun data hasil penelitian. Pasal 592 (1)
Ikhtisar jabatan pemroses usul rencana program litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 huruf a, adalah melaksanakan asistensi terhadap usulan urgensi kajian atau penelitian yang akan dilakukan SKPD untuk disesuaikan dengan program dan kegiatan di RPJMD.
(2)
Rincian tugas pemroses usul rencana program litbang sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang penelitian dan penerapan teknologi; d. menyusun rencana pembangunan daerah dan rencana pendanaannya di bidang penelitian dan penerapan teknologi; e. mengkaji kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang penelitian dan penerpan teknologi; f. menyusun dan merumuskan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan menengah serta rencana pembangunan tahunan daerah di bidang penelitian dan pengembangan; g. melaksanakan asistensi terhadap usulan urgensi kajian atau penelitian yang akan dilakukan SKPD untuk disesuaikan dengan program dan kegiatan di RPJMD; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i.menyiapkan ……………. 268
i.
menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 593 (1)
Ikhtisar jabatan penghimpun data hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 huruf b, adalah melaksanakan penghimpunan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan untuk diadakan pengkajian lebih lanjut sehingga dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan atau penganggaran.
(2)
Rincian tugas penghimpun data hasil penelitian sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menghimpun data hasil penelitian yang telah dikaji dengan SKPD terkait; d. merumuskan dan melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang penelitian dan penerapan teknologi; e. memfasilitasi program dan kegiatan teknis yang sifatnya lintas sektor bidang penelitian dan penerapan teknologi; f. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan pembangunan daerah sub bidang penelitian dan penerapan teknologi; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 594
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Pengembangan Program dan Statistik pada Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari : a. pengolah data inventarisasi, tabulasi dan statistik program kerja; dan b. pengkaji hasil monitoring. Pasal 595 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data inventarisasi, tabulasi dan statistik program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594 huruf a, adalah melakukan kajian dan evaluasi dampak pelaksanaan anggaran pembangunan terhadap perekonomian daerah dan pencapaian target yang tertuang dalam RPJMD untuk menjadi bahan penyusunan perencanaan. (2) Rincian ............... 269
(2)
Rincian tugas pengolah data inventarisasi, tabulasi dan statistik program kerja sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan dan menganalisis data untuk menyusun program dan rencana pembangunan bidang pengembangan program dan statistic, pengolahan data inventaris, tabulasi dan ststistik, pengolahan data inventarisasi, tabulasi dan statistic program kerja; d. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan untuk menyusun program dan rencana pembangunan bidang pengembangan program dan statistic, pengolahan data inventarisasi, tabulasi dan ststistik program kerja; e. melakukan inventarisasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 596
(1)
Ikhtisar jabatan pengkaji hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594 huruf b, adalah melakukan kajian dan evaluasi dampak pelaksanaan anggaran pembangunan terhadap perekonomian daerah dan pencapaian target yang tertuang dalam RPJMD untuk menjadi bahan penyusunan perencanaan.
(2)
Rincian tugas pengkaji hasil monitoring sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan statistik sosial, produksi dan distribusi; d. melakukan pengumpulan, kompilasi data , pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan neraca wilayah dan analisis statistik lintas sector; e. melakukan pengintegrasian pengolahan data, pengolahan jaringan dan rujukan serta diseminasi dan layanan statistik; f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan program dan statistik yang meliputi pengembangan program-program pembangunan daerah, pengolahan data dan informasi kinerja pembangunan; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h.menyiapkan ………….. 270
h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 597 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Kesejahteraan Sosial pada Bidang Perencanaan Sosial Budaya terdiri dari : a. penelaah dan penyusun bahan perencanaan; dan b. pengkaji bidang sosial. Pasal 598 (1)
Ikhtisar jabatan penelaah dan penyusun bahan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 huruf a, adalah melakukan kajian dan menyusun serta mempersiapkan bahan perencananaan bidang penataan ruang sebagai acuan dalam menyusun anggaran.
(2)
Rincian tugas penelaah dan penyusun bahan perencanaan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima dan memeriksa bahan dan data objek kerja sesuai prosedur sebagai bahan perencanaan dalam rangka penyusunan objek kerja; d. menyusun konsep penyusunan objek kerja sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan; e. mendiskusikan konsep penyusunan objek kerja dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyususnan objek kerja; f. mengevaluasi proses penyusunan objek kerja sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan objek kerja; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 599
(1)
Ikhtisar jabatan pengkaji bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 huruf b, adalah melaksanakan kajian/analisis terhadap permasalahan sosial yang memerlukan penanganan secara cepat sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan anggaran. (2) Rincian ................ 271
(2)
Rincian tugas pengkaji bidang sosial sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengolah dan menyajikan data bidang sosial sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan objek kerja; d. menyusun konsep penyusunan objek kerja sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan; e. melaksanakan kajian/analisis terhadap permasalahan sosial yang memerlukan penanganan secara cepat sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan anggaran; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 600
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pada Bidang Perencanaan Sosial Budaya adalah penelaah dan penyusun bahan perencanaan. Pasal 601 (1)
Ikhtisar jabatan penelaah dan penyusun bahan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 600 adalah melakukan kajian dan menyusun serta mempersiapkan bahan perencananan bidang kelembagaan dan SDM sebagai acuan dalam menyusun anggaran.
(2)
Rincian tugas penelaah dan penyusun bahan perencanaan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima dan memeriksa bahan dan data objek kerja sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan objek kerja; d. mengevaluasi proses penyusunan objek kerja sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan objek kerja; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Bagian ................. 272
Bagian Ketiga Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Pasal 602 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah analis KB dan kependudukan. Pasal 603 (1)
Ikhtisar jabatan analis KB dan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602 adalah melaksanakan analisa keberhasilan program pelayanan keluarga berencana dalam menekan jumlah kelahiran sehingga tingkat pertambahan jumlah penduduk dapat dikendalikan.
(2)
Rincian tugas analisis KB dan kependudukan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membantu penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi; d. membantu menetapkan kebijakan jaminan pelayanan KB, peningkatan partisipasi KB pria, penanggulangan kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; e. melaksanakan pembinaa dan pengolahan data PIK/ Remaja/Mahasiswa (Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa); f. membantu analisa keberhasilan program pelayanan KB dan pengendalian kependudukan; g. membantu melaksanakan kegiatan ADVOKASI KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi); h. melakukan pembinaan akseptor aktif; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 604
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Operasional Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah pengelola bina kesejahteraan keluarga. Pasal ................. 273
Pasal 605 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola bina kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604 adalah melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga dan menetapkan sasaran Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia dalam rangka ketahanan keluarga.
(2)
Rincian tugas pengelola bina kesejahteraan keluarga sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat laporan data Tribina (BKB, BKR, BKL); d. membuat laporan data UPPKS; e. membantu melaksanakan penetapan sasaran pembinaan BKB, BKR,BKL dan UPPKS; f. membantu melaksanakan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS; g. membantu menyusun rencana pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga; h. membantu menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan dibidang operasional KS dan PK; i. membantu melaksanakan identifikasi analisis dan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan program pengembangan KS dan PK; j. membantu mengumpulkan bahan penyusunan rencana operasional KS dan PK; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 606
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah penelaah bahan perlindungan. Pasal 607 (1)
Ikhtisar jabatan penelaah bahan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606 adalah menyiapkan bahan kebijakan/ perumusan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak agar terhindar dari kekerasan dan eksploitasi oleh pihak lain (2) Rincian ............... 274
(2)
Rincian tugas penelaah bahan perlindungan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membantu melaksanakan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak; d. mengintegrasikan pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak; e. memfasilitasi penguatan lembaga / organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak; f. memfasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan perlindungan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak; g. menyusun data base yang terpilah menurut jenis kelamin terkait dengan kesetaraan gender; h. menyiapkan bahan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 608
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Perempuan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah pengadministrasi PP, organisasi perempuan dan partisipasi masyarakat. Pasal 609 (1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi PP, organisasi perempuan dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608 adalah melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap kegiatan penguatan dan pemberdayaan perempuan dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi PP, organisasi perempuan dan partisipasi masyarakat sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengetik surat permintaan data terpilah kepada instansi terkait; d. menghimpun data organisasi perempuan dan masyarakat; e. mengagenda surat masuk mengenai data terpilah yang sudah didisposisi atasan; f.membantu ................ 275
f.
membantu melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender; g. menyusun data base yang terpilah menurut jenis kelamin terkait dengan kesetaraan gender; h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan dan penyebarluasan system informasi gender; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 610 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Program pada Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi Program adalah Penelaah Penyajian Data dan Informasi. Pasal 611 (1)
Ikhtisar jabatan penelaah penyajian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610 adalah melakukan pengetikan, pemeliharaan perangkat komputer dan penataan sistem informasi untuk kelancaran pekerjaan.
(2)
Rincian tugas penelaah penyajian data dan informasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan penginputan/pengolahan data setiap bulan; d. melakukan pemeliharaan perangkat computer serta jaringannya; e. melakukan penataan system informasi untuk kelancaran pekerjaan; f. menyebarkan informasi kependudukan dan keluarga berencana; g. membuat laporan data base dan pendaftaran klinik (F/0/klinik/0), laporan pengendali lapangan (F/I/Dalap) setiap tahun; h. melakukan pemutakhiran data keluarga (F/I/MDK/0) setiap tahun; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. men yiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 612
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Evaluasi Program pada Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi Program adalah penyusun program kerja evaluasi dan pelaporan. Pasal ............... 276
Pasal 613 (1)
Ikhtisar jabatan penyusun program kerja evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612 adalah menyusun rencana evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan sebagai bahan rekomendasi perbaikan kinerja pada tahun anggaran berikutnya.
(2)
Rincian tugas penyusun program kerja evaluasi dan pelaporan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun rencana evaluasi; d. melaporkan hasil kinerja; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Bagian Keempat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Pasal 614
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Administrasi Kelurahan pada Bidang Kelurahan adalah pengelola pembinaan aparatur dan administrasi kelurahan. Pasal 615 (1)
Ikhtisar tugas pengelola pembinaan aparatur dan administrasi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 614 adalah menyusun petunjuk pengelolaan dan penataan administrasi kelurahan untuk mewujudkan tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengelola pembinaan aparatur dan administrasi kelurahan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membantu melaksanakan pembinaan aparatur kelurahan dan administrasi kelurahan; d. mengelola dan menyusun data base aparatur kecamatan/kelurahan; e. menginput data penyusunan profil desa/kelurahan; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g.menyiapkan ……………… 277
g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 616 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kelurahan pada Bidang Kelurahan adalah fasilitator pemberdayaan masyarakat. Pasal 617 (1)
Ikhtisar tugas fasilitator pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 adalah memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan pembangunan secara partisipatif.
(2)
Rincian tugas fasilitator pemberdayaan masyarakat sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan; d. membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi permasalahan masyarakat; e. membantu masyarakat mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat; f. membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses berbagai pelayanan yang dibutuhkan; g. menginventaris hasil usulan kegiatan pramusrembang; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 618
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Penguatan Lembaga Masyarakat pada Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat terdiri dari : a. pengelola penataan dan pengembangan lembaga masyarakat; dan b. pengevaluasi kegiatan bidang sosial budaya masyarakat. Pasal ................. 278
Pasal 619 (1)
Ikhtisar tugas pengelola penataan dan pengembangan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618 huruf a, adalah menyusun rencana kegiatan pengembangan lembaga masyarakat dalam rangka mendukung penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan.
(2)
Rincian tugas pengelola penataan dan pengembangan lembaga masyarakat sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. Melakukan pendataan terhadap kelembagaan masyarakat di kelurahan dan swadaya masyarakat; d. mengelola data dan menyusun jadwal pembinaan pengembangan lembaga swadaya masyarakat; e. Menpasilitasi pembinaan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 620
(1)
Ikhtisar tugas pengevaluasi kegiatan bidang sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618 huruf b, adalah melakukan identifikasi terhadap kegiatan sosial budaya masyarakat yang dapat menjadi perekat dalam hidup bermasyarakat.
(2)
Rincian tugas pengevaluasi kegiatan bidang sosial budaya masyarakat sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan identifikasi terhadap kegiatan sosial budaya masyarakat; d. melakukan inventarisasi dan verifikasi data kelembagaan dan swadaya masyarakat; e. melakukan peninjauan terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan swadaya masyarakat; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal .............. 279
Pasal 621 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Pengembangan Partisipatif dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat pada Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat adalah penggerak swadaya masyarakat. Pasal 622 (1)
Ikhtisar tugas penggerak swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 621 adalah memfasilitasi dan memotivasi masyarakat untuk mandiri dan percaya pada kemampuan yang dimiliki melaksanakan perubahan atau pembangunan.
(2)
Rincian tugas penggerak swadaya masyarakat sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan; d. melakukan penggalakan usaha partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat; e. Mengumpulkan data hasil kegiatan bulan bakti gotong royong; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 623
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Bidang Penanggulangan Kemiskinan adalah pengadministrasi pengembangan dan kesra. Pasal 624 (1)
Ikhtisar tugas pengadministrasi pengembangan dan kesra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 623 adalah melakukan inventarisasi kegiatan yang dapat dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi pengembangan dan kesra sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menginventarisir dan mengolah data masyarakat miskin; d.mengumpulkan ............... 280
d. e. f. g.
mengumpulkan data kelompok usaha kurang mampu; melakukan penagihan bantuan modal usaha kurang mampu; membantu mengembangkan usaha masyarakat miskin; melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 625 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Penguatan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna Masyarakat Bidang Penanggulangan Kemiskinan adalah petugas layanan teknis pengembangan akses pasar dan teknologi tepat guna. Pasal 626 (1)
Ikhtisar tugas petugas layanan teknis pengembangan akses pasar dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 625 adalah menyusun rencana pengembangan akses pasar dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mendorong peningkatan produksi dan pendapatan usaha masyarakat.
(2)
Rincian tugas petugas layanan teknis pengembangan askes pasar dan teknologi tepat guna sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mendata dan memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga; d. menginventarisir jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat; e. melakukan penyuluhan tentang Teknologi Tepat Guna (TTG); f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggara pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat; g. memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; h. memfasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna bagi masyarakat; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Bagian ................. 281
Bagian Kelima Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pasal 627 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Fasilitasi Antar Lembaga Legislatif dan Aparatur Pemerintah pada Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan adalah petugas kerjasama antar instansi pemerintah. Pasal 628 (1)
Ikhtisar tugas petugas kerjasama antar instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 627 adalah melakukan fasilitasi pertemuan secara berkala dengan Instansi penyelenggaraan Pemilu dan DPRD dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilu.
(2)
Rincian tugas petugas kerjasama antar instansi pemerintah sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga legislatif dan aparatur pemerintah; d. mempersipkan kelengkapan berkas dana bantuan bagi parpol setiap tahunan; e. mempersiapkan data dalam rangka kunjugan DPR; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 629
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Fasilitasi Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Parpol pada Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan adalah penghubung organisasi massa dan organisasi profesi. Pasal 630 (1)
Ikhtisar tugas penghubung organisasi massa dan organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629 adalah melakukan kerjasama dengan organisasi kemasyarakat dan profesi serta, melakukan penghimpunan AD dan ART dan kepengurusan organisasi agar terwujud tertib administrasi. (2) Rincian …………….. 282
(2)
Rincian tugas penghubung organisasi massa dan organisasi profesi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan dan menghimpun data-data organisasi kemasyarakatan dan profesi; d. menfasilitasi pertemuan secara berkala organisasi kemasyarakatan dan profesi; e. Melakukan pemantauan kegiatan Ormas , organisasi profesi, LSM dan partai politik; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 631
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Pengembangan Wasbang, Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Bidang Nilai-nilai Kebangsaan adalah Pengevaluasi Kegiatan Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Pasal 632 (1)
Ikhtisar tugas pengevaluasi kegiatan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631 adalah melakukan evaluasi pelaksanaan pembinaan ketahanan ideologi dan wawasan kebangsaan dalam rangka menumbuhkan kesatuan dan persatuan.
(2)
Rincian tugas pengevaluasi kegiatan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menginventarisasi data dan pelaporan aplikasi kegiatan pemantapan demokratisasi; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan demokratisasi dalam wilayah; e. membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan demokratisasi dalam wilayah; f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan forum pemantapan wawasan kebangsaan; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h.menyiapkan ………………… 283
h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 633 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Integrasi Bangsa pada Bidang Nilai-nilai Kebangsaan adalah pengelola pembinaan kesatuan bangsa. Pasal 634 (1)
Ikhtisar tugas pengelola pembinaan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633 adalah menyusun rencana pembinaan kesatuan bangsa untuk mewujudkan kerukunan hidup dalam bermasyarakat.
(2)
Rincian tugas pengelola pembinaan kesatuan bangsa sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan inventarisasi permasalahan yang menyebabkan perselisihan; d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan pertemuan berkala yang berhubungan dengan integrasi bangsa; e. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka kegiatan pembauran dan pendalaman wawasan kebangsaan dengan instansi atau lembaga terkait; f. memfasilitasi pemberian rekomendasi izin pendirian tempat ibadah; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 635
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Ideologi Dan Kewaspadaan Nasional pada Bidang Penanganan Permasalahan Strategis Daerah adalah pengkaji masalah strategi daerah. Pasal 636 (1)
Ikhtisar tugas pengkaji masalah strategi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635 adalah melakukan kajian/analisis permasalahan strategis daerah yang dapat memicu disharmonisasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari konflik. (2) Rincian .................. 284
(2)
Rincian tugas pengkaji masalah strategi daerah sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan dan menghimpun data-data dari instansi yang terkait; d. menganalisa data-data yang dihimpun ; e. memfasilitasi kegiatan di bidang Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan dan Penghargaan Kebangsaan tingkat kota ; f. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka kerja sama kegiatan FKDM dan kominda dengan instansi / lembaga terkait; g. menyiapkan surat izin rekomendasi dan penelitian ; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 637
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Ekonomi, Politik dan Sosial Budaya pada Bidang Penanganan Permasalahan Strategis Daerah adalah pengkaji bidang sosial. Pasal 638 (1)
Ikhtisar tugas pengkaji bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637 adalah melakukan kajian/analisis permasalahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat untuk yang menimbulkan kerawanan dan konflik untuk menjadi acuan dalam perumusan kebijakan.
(2)
Rincian tugas pengkaji bidang sosial sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menfasilitasi kegiatan di bidang sosial dan budaya kemasyarakatan; d. mengadakan pemantauan dan fasilitas masalah aktual ekonomi, politik dan sosial budaya; e. mengumpulkan dan menyiapkan pengkajian masalah penanganan aspek ekonomi, politik dan sosial budaya; f. menyiapkan langkah-langkah dalam menindak lanjuti hasil kajian masalah ekonomi, politik dan sosial budaya; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h.menyiapkan ……………. 285
h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Bagian Keenam Badan Lingkungan Hidup Pasal 639 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Penelitian dan Analisa Dampak Lingkungan pada Bidang Analisa dan Informasi Lingkungan terdiri dari : a. pengolah data bahan penilaian DOK, AMDAL, UKL/UPL dan DPL. b. penyusun neraca kualitas lingkungan hidup daerah (NKLD). Pasal 640 (1)
Ikhtisar tugas pengolah data bahan penilaian DOK,AMDAL, UKL/UPL dan DPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639 huruf a, adalah mempersiapkan bahan indikator penilaian dokumen analisis dampak lingkungan sebagai acuan dalam melaksanakan penilaian.
(2)
Rincian tugas pengolah data bahan penilaian DOK,AMDAL, UKL/UPL dan DPL sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan data dan bahan penilaian dokumen lingkungan; d. mengidentifikasi jenis data dan dokumen lingkungan; e. menyiapkan dokumen untuk proses penilaian oleh tim komisi penilai AMDAL; f. menyiapkan dokumen untuk proses pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 641
(1)
Ikhtisar tugas penyusun neraca kualitas lingkungan hidup daerah (NKLD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639 huruf b, adalah melaksanakan pengumpulan data untuk menyusun neraca kualitas lingkungan daerah sebagai bahan informasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkungan. (2) Rincian ................ 286
(2)
Rincian tugas penyusun neraca kualitas lingkungan hidup daerah (NKLD) sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan data hasil pengujian kualitas lingkungan; d. melakukan koordinasi teknis dengan analisis laboratorium lingkungan dan tim pemantau/pengawasan lingkungan; e. mengidentifikasi jenis-jenis data hasil pengujian; f. mengolah data hasil uji untuk engusulan laporan NKLD; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 642
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Data, Informasi dan Penyuluhan Lingkungan pada Bidang Analisa dan Informasi Lingkungan adalah penelaah penyajian data dan informasi. Pasal 643 (1)
Ikhtisar tugas penelaah penyajian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 642 adalah melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk menjadi bahan penyusunan laporan pengelolaan lingkungan.
(2)
Rincian tugas penelaah penyajian data dan informasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan data kegiatan usaha yang berdampak lingkungan; d. menyusun dan menpublikasikan sistem informasi lingkungan hidup; e. melakukan pengolahan data dan informasi lingkungan hidup; f. melaksanakan sosialisasi tentang pemanfaatan teknologi ramah lingkungan; g. melaksanakan penyuluhan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ............... 287
Pasal 644 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Pada Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Bidang Pengendalian Lingkungan dan Pertambangan adalah pengevaluasi program konservasi lingkungan hidup. Pasal 645 (1)
Ikhtisar tugas pengevaluasi program konservasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644 adalah melaksanakan penyusunan program pelaksanaan pelestarian dan konservasi lingkungan.
(2)
Rincian tugas pengevaluasi program konservasi lingkungan hidup sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memonitor laporan masyarakat mengenai adanya pencemaran lingkungan; d. melaksanakan koordinasi pada sub bidang lainnya; e. memberikan pertimbangan kepada pimpinan tentang operasional perencanaan dan pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan; f. membuat laporan tertulis dari hasil rapat yang ditandatangani oleh kabid pengendalian; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 646
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Pengendalian Pertambangan pada Bidang Pengendalian Lingkungan dan Pertambangan terdiri dari : a. pengelola perijinan dan rekomendasi. b. pengawas konservasi tanah, sumur resapan, dan pengambilan air bawah tanah. Pasal 647 (1)
Ikhtisar tugas pengelola perijinan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646 huruf a, adalah melaksanakan penelitian dan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi sebagai acuan dalam pemberian perijinan. (2) Rincian ................. 288
(2)
Rincian tugas pengelola perijinan dan rekomendasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memproses penerbitan ijin usaha pertambangan (IUP); d. melakukan inventarisasi dan mempromosikan potensi sumber daya mineral; e. melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan tinjauan lapangan untuk proses ijin usaha pertambangan; f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan menetapkan luas dan titik koordinat lokasi ijin usaha pertambangan serta meneliti dokumen lingkungan; g. melakukan pengolahan data sumber daya mineral; h. melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian sumber daya mineral; i. memproses perijinan usaha ketenagalistrikan yang mencakup kegiatan memproses permohonan ijin, pembinaan, pengawasan, pemberian sanksi bagi pemegang ijin, melakukan evaluasi atas laporan pemegang ijin dan menyampaikan laporan penyelenggaraan perijinan; j. membantu menyelenggarakan kebijakan program pemerintah di bidang pemanfaatan energi yang mencakup penyusunan program pemerintah daerah di bidang energi, pengumpulan, pengolahan dan evaluasi sumber energi, pemanfaatan energi daerah serta menyampaikan laporan; k. membantu menyelenggarakan perijinan pendirian kilang/depot lokal, pendirian stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (FPBU), ijin pengumpulan dan penyaluran premium bekas; l. mengumpulkan data dan membantu membuat peraturan tentang migas dan kelistrikan di daerah; m. melakukan pengawasan dan pemantauan bidang kelistrikan dan migas; n. menginventarisir permasalahan dan mencari pemecahan masalah; o. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; p. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 648
(1)
Ikhtisar tugas pengawas konservasi tanah, sumur resapan, dan pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646 huruf b, adalah melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan sumur resapan pengambilan air bawah tanah dalam rangka pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup. (2) Rincian ................. 289
(2)
Rincian tugas pengawas konservasi tanah, sumur resapan, dan pengambilan air bawah tanah sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan inventarisasi dan pendataan potensi air tanah dan mengusulkan wilayah cekungan air tanah (CUT); d. melakukan inventarisasi, perencanaan dan pengaturan pemanfaatan air tanah; e. membuat petunjuk teknis pengusahaan, pembinaan, pengawasan, dan pemantauan air tanah; f. menginvetarisasi permasalahan dan mencari pemecahan masalah air tanah; g. memproses perijinan eksplorasi air tanah, ijin pemboran (SIP), ijin pengambilan mata air (SIPA), ijin juru bor (SIJB) dan ijin perusahaan pengeboran air tanah (SIPPAT) dan ijin pengambilan air tanah (SIPA); h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 649
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan pada Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan adalah pemantau penelitian penerapan AMDAL, UKL/UPL, DPL, KLS dan SPPL. Pasal 650 (1)
Ikhtisar tugas pemantau penelitian penerapan AMDAL, UKL/UPL, DPL, KLS dan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 649 adalah melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penelitian penerapan AMDAL untuk mewujudkan sinkronisasi dengan dokumen AMDAL.
(2)
Rincian tugas pemantau penelitian penerapan AMDAL, UKL/UPL, DPL, KLS dan SPPL sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis; d. pengelolaan pengaduan kasus pencemaran lingkungan; e. melaksanakan pengawasan lingkungan; f. melakukan monitoring dan evaluasi/pembinaan; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h.menyiapkan …………… 290
h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 651 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Penaatan dan Pembinaan pada Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan adalah pengevaluasi program konservasi sumber daya alam. Pasal 652 (1)
Ikhtisar tugas pengevaluasi program konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651 adalah melakukan pendataan terhadap rencana dan evaluasi pelaksanaan konservasi sumber daya alam.
(2)
Rincian tugas pengevaluasi program konservasi sumber daya alam sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan evaluasi terhadap program konservasi sumber daya alam; d. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; e. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 653
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan terdiri atas : a. petugas survei; b. analis laboratorium. Pasal 654 (1)
Ikhtisar tugas petugas survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 653 huruf a, adalah melakukan survei lokasi sekaligus pengambilan sampel sesuai surat perintah tugas berdasarkan standar dan metoda yang telah ditetapkan.
(2)
Rincian tugas petugas survei sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c.membuat ……………. 291
c. membuat perencanaan prosedur pengambilan sampel berdasarkan standar yang telah ditetapkan; d. melakukan inventarisasi dan kontrol terhadap ketersediaandan kualitas bahan serta kalibrasi peralatan pengambilan sampel berdasarkan standar yang telah ditetapkan; e. melakukan survey awal terhadap lokasi pengambilan sampel; f. melakukan pengambilan sampel sesuai metode standar dan berdasarkan surat perintah tugas dari atasan; g. membuat rekam jejak/catatan terhadap setiap proses pengambilan sampel; h. melakukan penerapan jaminan mutu dan pengendalaian mutu (QA/QC) sesuai metode yang digunakan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 655 (1)
Ikhtisar tugas analis laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 653 huruf b, adalah melakukan pengukuran nilai parameter-parameter kunci melalui pengujian laboratorium terhadap sampel berdasarkan standar dan metoda yang telah ditetapkan.
(2)
Rincian tugas analis laboratorium sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat perencanaan prosedur pengujian laboratorium berdasarkan standar yang telah ditetapkan; d. melakukan inventarisasi dan kontrol terhadap ketersediaan dan kualitas bahan serta kalibrasi peralatan pengujian laboratorium berdasarkan standar yang telah ditetapkan; e. melakukan pengujian laboratorium dan analisa terhadap sampel yang masuk sesuai metode standar yang telah ditetapkan; f. membuat rekam jejak/catatan terhadap setiap proses pengujian sampel; g. melakukan penerapan jaminan mutu dan pengendalian mutu (QA/QC) sesuai metode yang digunakan; h. menyusun rancangan Sertifikat Hasil Uji (SHU) dari sampel yang telah dianalisis; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k.melaksanakan ................. 292
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Bagian Ketujuh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Pasal 656 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Pada Sub Bidang Pengolahan Data Kepegawaian pada Bidang Data dan Informasi Pegawai terdiri dari : a. pengelola data kepegawaian; b. operator komputer; dan c. pengelola arsip pegawai. Pasal 657 (1)
Ikhtisar jabatan pengoelola data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656 huruf a, adalah mengumpulkan, mengolah, memelihara dan mendokumentasikan data kepegawaian,sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar tersedia data yang akurat.
(2)
Rincian tugas pengelola data kepegawaian sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mempelajari pedoman dan petunjuk pengelolaan data sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk mengetahui berbagai jenis metode dan teknik mengolah data; d. menyiapkan dan mendistribusikan format pendataan kepegawaian kepada masing-masing SKPD untuk menjaring data terkini untuk menghasilkan data yang akurat; e. menerima, mengumpulkan, dan memeriksa hasil pendataan dari masing-masing SKPD sesuai dengan jumlah SKPD yang ada untuk diproses lebih lanjut; f. mengolah dan menyusun data kepegawaian sesuai dengan format DUK berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi; g. mencetak, menggandakan, dan mendokumentasikan DUK yang telah dikoreksi dan disetujui oleh pimpinan; h. mengumpulkan dan memperbaharui data kenaikan pangkat, mutasi perpindahan tempat tugas, mutasi jabatan, data pensiun untuk memperoleh data terkini dan akurat; i. membuat laporan rekapitulasi keadaan pegawai perbulan; j. menyiapkan data pegawai sesuai dengan permintaan; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l.menyiapkan …………….. 293
l.
menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 658 (1)
Ikhtisar jabatan operator komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656 huruf b, adalah melakukan pengetikan, pemeliharaan perangkat komputer serta penataan sistem informasi agar pelaksanaan pekerjaan menjadi lancar.
(2)
Rincian tugas operator komputer sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mempelajari pedoman dan petunjuk penyajian data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui berbagai jenis metode dan teknik penyajian data; d. meminta data bahan informasi terkait dengan kebutuhan informasi kepegawaian kepada pengelola data dan sub bidang teknis terkait untuk diolah; e. melakukan penginputan data kepegawaian ke sistem untuk menjadi bahan informasi yang layak disajikan; f. menyusun data dan informasi kepegawaian secara periodik dalam bentuk statistik; g. menyiapkan bahan layanan informasi data kepegawaian kepada pihak internal maupun eksternal sesuai permintaan; h. mengolah bahan layanan informasi data kepegawaian sesuai permintaan; i. memperbaiki bahan informasi data kepegawaian yang telah dikoreksi oleh pimpinan; j. mengirim bahan informasi data kepegawaian sesuai permintaan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan tugas; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 659
(1)
Ikhtisar jabatan pengelola arsip pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656 huruf c, adalah mempunyai tugas memelihara dan menata arsip kepegawaian agar tertib administrasi. (2) Rincian .................. 294
(2)
Rincian tugas pengelola arsip pegawai sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyimpan dan meminta arsip kepegawaian; d. memelihara dan merawat arsip kepegawaian; e. meneliti secara berkala arsip aktif dan inaktif; f. memperbaharui daftar arsip; g. mengatur mekanisme keluar masuknya arsip dengan menggunakan buku kendali; h. memberikan layanan atas permintaan arsip pegawai; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 660
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai pada Bidang Data dan Informasi Pegawai terdiri dari : a. penyusun data bezeeting pegawai dan formasi PNS. b. pemroses pengangkatan pegawai. Pasal 661 (1)
Ikhtisar jabatan penyusun data bezeeting pegawai dan formasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660 huruf a, adalah mengumpulkan, mengolah, menyusun dan memelihara data analisis kebutuhan pegawai sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku untuk keperluan pengambilan keputusan dalam hal penyusunan usulan formasi pegawai Kota Parepare.
(2)
Rincian tugas penyusun data bezeeting pegawai dan formasi PNS sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mempelajari pedoman dan petunjuk penganalisisan formasi pegawai sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; d. mengagenda surat masuk dan surat keluar ke dalam buku register untuk memudahkan pengendalian surat-surat; e. membuat dan mengedarkan surat dan format pengisian data analisis kebutuhan pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kemudian diedarkan keseluruh instansi; f.menyortir ……………. 295
f.
menyortir dan memeriksa data analisis kebutuhan pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan dalam hal pengusulan formasi pegawai; g. mengolah, menyusun dan memelihara data hasil analisis kebutuhan pegawai berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan dalam membuat usulan formasi pegawai; h. membuat dan mengusulkan penetapan formasi CPNSD sesuai dengan dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terjadi sinkronisasi antara kebutuhan dan formasi i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 662
(1)
Ikhtisar jabatan pemroses pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660 huruf b, adalah mengadministrasi dan menyiapkan bahan pelaksanaan tugas rekruitmen CPNS Daerah, sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar dan tepat waktu.
(2)
Rincian tugas pemroses pengangkatan pegawai sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mempelajari pedoman dan petunjuk pengadministrasian pengadaan pegawai sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; d. mengadministrasikan penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNSD sesuai dengan formasi dan persyaratan yang telah di tetapkan untuk menjaring CPNSD yang berkompetensi; e. menyiapkan bahan pengusulan NIP CPNSD ke BKN Regional IV Makassar dalam rangka penerbitan SK CPNSD; f. menyiapkan bahan penerbitan keputusan pengangkatan sebagai calon PNS kepada yang bersangkutan; g. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan pertanggung jawaban kerja; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal .................. 296
Pasal 663 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Mutasi dan Evaluasi Kinerja pada Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari : a. pemroses kenaikan pangkat; b. pemroses mutasi pegawai; dan c. analis kinerja. Pasal 664 (1)
Ikhtisar jabatan pemroses kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663 huruf a, adalah melakukan Pengumpulan, Pengolahan Data dan Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS lingkup Pemerintah Kota Parepare berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan.
(2)
Rincian tugas pemroses kenaikan pangkat sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kenaikan pangkat; d. menyiapkan informasi tentang jadwal dan persyaratan kenaikan pangkat setiap periode; e. menerima dan memeriksa kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat; f. menyiapkan bahan analisis, pengusulan, pelaporan serta penyelesaian naskah kenaikan pangkat; g. menginput dan mencetak nota pertimbangan usul kenaikan pangkat; h. mencetak dan menyerahkan Keputusan Kenaikan Pangkat kepada PNS; i. melaksanakan rekapitulasi kenaikan pangkat setiap periode; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 665
(1)
Ikhtisar jabatan pemroses mutasi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663 huruf b, adalah memproses administrasi mutasi PNS pada Jabatan Struktural / Non Struktural dan Fungsional serta mempersiapkan administrasi pelantikan dan pengambilan sumpah PNS. (2) Rincian …………… 297
(2)
Rincian tugas pemroses mutasi pegawai sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis mutasi pegawai; d. melakukan inventarisasi jabatan yang lowong pada seluruh unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare; e. menerima dan meneliti usul pengisian jabatan yang lowong dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah; f. menyiapkan bahan pengisian jabatan yang lowong sesuai usul dari Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk selanjutnya dibahas dalam rapat Baperjakat; g. membuat berita acara rapat Baperjakat; h. menyiapkan keputusan Walikota tentang pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional; i. menyiapkan petikan keputusan Walikota tentang rencana pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat; j. memproses permohonan mutasi wilayah kerja; k. melakukan pengadministrasian penetapan CPNSD menjadi PNSD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaannya tepat waktu; l. menyiapkan bahan penerbitan keputusan pengangkatan sebagai PNS kepada yang bersangkutan; m. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi n. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 666
(1)
Ikhtisar jabatan analis kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663 huruf c, adalah menganalisis dan membuat laporan proses dan hasil penilaian kinerja CPNS/PNS sebagai bahan evaluasi kinerja.
(2)
Rincian tugas analis kinerja sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menghimpun bahan evaluasi kinerja pegawai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah; d. memeriksa dan meneliti semua kelengkapan berkas pendukung evaluasi kinerja; e. menganalisis data evaluasi kinerja pegawai; f. membuat pengadministrasian serta menyampaikan laporan atau berkas tersebut ke atasan langsung; 298
g. menyimpan semua berkas atau dokumen dalam bentuk arsip; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 667 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai pada Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari : a. penyiap penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai; dan b. pengelola kesejahteraan pegawai. Pasal 668 (1)
Ikhtisar jabatan penyiap penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667 huruf a, adalah melakukan pengumpulan, pengolahan data dan pensiun pegawai.
(2)
Rincian tugas penyiap penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan, meneliti bahan/data-data untuk pemberian pensiun dan pemberhentian pegawai; d. menginventarisir berkas pensiun dan pemberhentian Pegawai; e. menyiapkan dan membuat telaahan staf yang berkaitan dengan pemberhentian Pegawai; f. menerima dan memeriksa usul berkas pegawai yang mengajukan pensiun; g. menghitung masa kerja pegawai yang akan pensiun sesuai dengan persyaratan; h. menginput Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP); i. mengirim berkas usulan pensiun pegawai ke Presiden, Gubernur dan BKN; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal .................
299
Pasal 669 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola kesejahteraan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667 huruf b, adalah mengolah data dan bahan dalam rangka pemberian kesejahteraan PNS dan administrasi status kepegawaian.
(2)
Rincian tugas pengelola kesejahteraan pegawai sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan, meneliti bahan/data-data untuk pelaksanaan kesejahteraan pegawai; d. melaksanakan pengelolaan kesejahteraan pegawai; e. melaksanakan pengelolaan administrasi status kepegawaian (KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN); f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 670
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Diklat Struktural pada Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai terdiri dari : a. penyusun rencana kerja diklat; dan b. pengadministrasi diklat. Pasal 671 (1)
Ikhtisar jabatan penyusun rencana kerja diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 670 huruf a, adalah mengumpulkan, mengklasifikasi, menyusun data kebutuhan diklat sesuai dengan jenis diklat struktural dan melaporkan kepada pimpinan program diklat struktural.
(2)
Rincian tugas penyusun rencana kerja diklat sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan data kebutuhan diklat dari SKPD; d. mengklasifikasi data sesuai dengan jenis diklat struktural; e. menyusun hasil klasifikasi ke dalam program diklat struktural; f. melaporkan kepada pimpinan program diklat struktural; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h.menyiapkan ……………. 300
h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 672 (1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi diklat sebagaimana dimaksud dalam pasal 670 huruf b, adalah melaksanakan pengelolaan administrasi diklat struktural berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi diklat sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyampaikan rencana diklat ke Satuan Kerja Perangkat Daerah; d. menerima usulan peserta diklat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah; e. mengelola berkas pendaftaran peserta diklat struktural; f. menyampaikan usulan daftar nama peserta diklat struktural ke atasan; g. melaksanakan pengelolaan administrasi pelaksanaan kegiatan diklat struktural; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 673
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Diklat Teknis pada Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai terdiri dari : a. penelaah kebutuhan diklat; dan b. pengadministrasi diklat. Pasal 674 (1)
Ikhtisar jabatan penelaah kebutuhan diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 673 huruf a, adalah mengumpul, mengklasifikasi, menyusun dan melaporkan data kebutuhan diklat teknis dan fungsional.
(2)
Rincian tugas penelaah kebutuhan diklat sebagai berikut : a.menyusun ................ 301
a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan data kebutuhan diklat teknis dan fungsional dari SKPD; d. mengklasifikasi data sesuai dengan jenis diklat teknis dan fungsional; e. menyusun hasil klasifikasi ke dalam program diklat teknis dan fungsional; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 675 (1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 673 huruf b, adalah mengadministrasi data diklat teknis dan fungsional.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi diklat sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyampaikan rencana diklat ke Satuan Kerja Perangkat Daerah; d. menerima usulan peserta diklat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah; e. mengelola berkas pendaftaran peserta diklat teknis dan fungsional; f. menyampaikan usulan daftar nama peserta diklat teknis dan fungsional ke atasan; g. melaksanakan pengelolaan administrasi pelaksanaan kegiatan diklat teknis dan fungsional; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
Bagian …………….
302
Bagian Kedelapan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Pasal 676 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Administrasi Umum dan Logistik pada Bidang Ketatausahaan terdiri dari : a. pengadministrasi umum; b. pramu tamu; c. pengelola perlengkapan dan rumah tangga; d. operator komputer; e. petugas kebersihan; f. pengemudi; g. satuan pengamanan; h. petugas layanan sarana pemakaman; i. teknisi mesin; dan j. caraka. Pasal 677 (1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 676 huruf a, adalah mengagenda, mengekspedisi, menggandakan dan mengarsipkan naskah dinas untuk tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi umum sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengagenda surat masuk dan keluar; d. mengajukan naskah dinas kepada atasan untuk ditindak lanjuti; e. mengekspedisi surat keluar; f. menggandakan naskah dinas; g. mengarsipkan naskah dinas; h. menyusun konsep naskah dinas; i. memberikan pelayanan kearsipan kepada yang memerlukan; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 678
(1)
Ikhtisar jabatan pramu tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 676 huruf b, adalah melakukan pencatatan tamu, pelayanan informasi serta pengelolaan pengaduan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima. (2) Rincian ................ 303
(2)
Rincian tugas pramu tamu sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan registrasi terhadap tamu yang akan bertemu dengan pejabat sebagai bahan dokumentasi; d. melayani tamu dengan menanyakan identitas tamu, maksud kedatangan dan siapa yang ingin ditemui. e. melakukan konfirmasi kepada pejabat yang akan ditemui; f. mengarahkan para tamu yang akan bertemu dengan pejabat; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 679
(1)
Ikhtisar jabatan pengelola perlengkapan dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 676 huruf c, adalah melaksanakan inventarisasi kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang agar terwujud tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengelola perlengkapan dan rumah tangga sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana RSUD; d. menyusun usulan prioritas kebutuhan sarana dan prasarana RSUD; e. mempersiapkan perlengkapan rapat/pertemuan dengan cara menyiapkan sarana dan prasarananya serta daftar hadir rapat agar berjalan lancar; f. menerima, mencatat, menyimpan dan mendistribusikan sarana dan prasarana RSUD; g. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD; h. membuat laporan pengelolaan sarana dan prasarana RSUD secara periodik; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal .................... 304
Pasal 680 (1)
Ikhtisar jabatan operator komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 676 huruf d, adalah melakukan pengetikan, pemeliharaan perangkat komputer serta penataan sistem informasi agar pelaksanaan pekerjaan menjadi lancar.
(2)
Rincian tugas operator komputer sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengetikan naskah dinas dan penginputan data; d. menyampaikan hasil ketikan dan penginputan data kepada atasan; e. mendokumentasikan hasil pengetikan dan penginputan data; f. menjaga dan merawat sarana prasarana kerja yang dipergunakan dengan baik serta memelihara kerapian dan kenyamanan suasana tempat kerja; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 681
(1)
Ikhtisar jabatan petugas kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 676 huruf e, adalah melaksanakan pengelolaan kebersihan di lingkungan RSUD sehingga tercipta kenyamanan dan keindahan.
(2)
Rincian tugas petugas kebersihan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyapu dan menyelaber lantai bagian dalam dan luar ruangan serta koridor; d. menyikat lantai, dinding dan bak kamar mandi; e. memebersihkan langit-langit bagian dalam dan luar ruangan; f. membersihkan kaca jendela bagian dalam dan luar ruangan; g. membersihkan tempat tidur, lemari, kursi dan meja dalam ruangan; h. membersihkan halaman dan tanaman; i. menggunting bunga dan memotong rumput; j. mengangkat sampah medis dan non medis ke TPS yang telah disediakan; k. melakukan pembakaran sampah medis pada incerenator; l. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; m. menyiapkan ……….… 305
m. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 682 (1)
Ikhtisar jabatan pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 676 huruf f, adalah mengantar pimpinan dalam melaksanakan tugas kedinasan diluar kantor serta memelihara dan merawat kendaraan dinas agar mobilitas pimpinan tidak terganggu.
(2)
Rincian tugas pengemudi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pemeriksaan kondisi kendaraan; d. mengantar pimpinan/petugas medis/non medis/pasien yang membutuhkan pelayanan dalam melaksanakan tugas di luar kantor; e. melakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala terhadap kendaraan dinas; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 683
(1)
Ikhtisar jabatan satuan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 676 huruf g, adalah melaksanakan pengamanan di lingkungan RSUD agar tercipta ketentraman dan ketertiban.
(2)
Rincian tugas satuan pengamanan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan penjagaan di pos jaga dan pintu masuk lainnya; d. melakukan pengawasan keliling setiap jam pada seluruh fasilitas rumah sakit; e. melakukan pengawasan terhadap pengunjung dan keluarga pasien dalam rangka pelaksanaan peraturan yang berlaku; f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada tamu/kendaraan yang keluar masuk di rumah sakit khususnya pada malam hari; g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada juru parker dalam rangka penataan kawasan parkir motor, mobil dan kendaraan jenis lainnya; h.melakukan ……………. 306
h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 684 (1)
Ikhtisar jabatan petugas layanan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 676 huruf h, adalah melakukan persiapan pemulasaran jenazah, meliputi memandikan dan mengkafani jenazah dalam rangka peningkatan pelayanan.
(2)
Rincian tugas petugas layanan sarana pemakaman sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menjemput jenazah di ruang perawatan; d. memandikan dan mengkafani jenazah; e. menyiapkan tempat pemakaman bagi jenazah yang tidak mempunyai keluarga; f. mengantar jenazah ketempat pemakaman; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 685
(1)
Ikhtisar jabatan teknisi mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 676 huruf i, adalah melakukan pemeliharaan dan pengecekan terhadap mesin (medis dan non medis), sarana elektronik dan listrik di lingkungan RSUD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
(2)
Rincian tugas teknisi mesin sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun rencana teknis dibidang penyediaan dan pemeliharaan peralatan mesin, sarana elektronik dan listrik; d. mendata peralatan mesin, sarana elektronik dan listrik yang mengalami kerusakan; e. menyiapkan suku cadang/peralatan mesin, sarana elektronik dan listrik; f. menyusun program pemeriksaan dan perbaikan secara berkala ; 307
g. melaksanakan perawatan pemeliharaan dan perbaikan mesin, sarana elektronik dan listrik; h. melaksanakan proses administrasi daftar penyediaan dan penggantian alat-alat/suku cadang dan peralatan mobil dan genset; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 686 (1)
Ikhtisar jabatan caraka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 676 huruf j, adalah mengantar surat, memelihara kebersihan kantor dan juru kunci pintu kantor sehingga tercipta suasana kantor nyaman dan indah.
(2)
Rincian tugas caraka sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memeriksa serta memilah jenis surat yang akan dikirim ke instansi lain serta mencatat kedalam buku ekspedisi; d. mengantarkan surat ke alamat yang dituju dengan membawa tanda terima surat/undangan; e. menyimpan lembar pengantar sebagai bukti pengiriman surat / undangan; f. memelihara kebersihan dan keindahan kantor; g. membuka dan menutup semua pintu ruangan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 687
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Kepegawaian Diklat dan Pengembangan SDM pada Bidang Ketatausahaan terdiri dari : a. pengolah data kepegawaian; dan b. pengumpul bahan perencanaan SDM. Pasal 688 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687 huruf a, adalah mengelola perencanaan, mutasi, diklat dan kesejahteraan pegawai dalam rangka tertib administrasi. (2) Rincian …………. 308
(2)
Rincian tugas pengolah data kepegawaian sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja; d. menyusun formasi PNS; e. menyusun DUK dan Bezetting pegawai; f. memproses usul kenaikan pangkat; g. memproses kenaikan gaji berkala; h. memproses PPK (Penilai Prestasi Kerja) pegawai; i. mengelola absensi pegawai; j. memproses izin dan cuti pegawai; k. memproses usul mutasi jabatan; l. memproses usul pensiun; m. memproses izin kawin dan cerai; n. memproses hukuman disiplin; o. memproses usulan peninjauan masa kerja; p. memproses SK jabatan fungsional tertentu untuk kenaikan pangkat, peralihan, pengangkatan pertama, pemberhentian sementara, pengangkatan kembali dan tunjangan; q. memproses KP4; r. memproses usul kartu istri, kartu suami, kartu pegawai, dan taspen; s. melakukan klarifikasi bobot/nilai dalam rangka remunerasi; t. mengelola arsip/file kepegawaian; u. mengelola data kepangkatan, pendidikan dan jenis ketenagaan untuk menyajikan informasi dan memberikan layanan data base pegawai; v. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; w. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; y. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 689
(1)
Ikhtisar jabatan pengumpul bahan perencanaan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687 huruf b, adalah menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan RSUD.
(2)
Rincian tugas pengumpul bahan perencanaan SDM sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memproses usul penghargaan; d. menyusun formasi PNS; e.memproses …………. 309
e. f. g. h.
memproses usul pendidikan dan pelatihan SDM; mengumpulkan data analisis kebutuhan SDM; menyusun dan menghitung perencanaan kebutuhan SDM; membuat konsep jawaban surat yang berhubungan dengan pengembangan SDM; i. menginventarisir data dan permasalahan dalam rangka perencanaan pengembangan SDM; j. memproses usul ujian dinas; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 690 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Bidang Pengelolaan Keuangan terdiri dari : a. penata keuangan dan pembukuan; b. penyusun bahan laporan keuangan; dan c. operator komputer. Pasal 691 (1)
Ikhtisar jabatan penata keuangan dan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 690 huruf a, adalah melaksanakan pencatatan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan.
(2)
Rincian tugas penata keuangan dan pembukuan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memverifikasi dokumen transaksi keuangan dengan bukti pendukungnya; d. menginput transaksi pendapatan dan belanja; e. melakukan rekonsiliasi penginputan data; f. menyusun laporan realisasi anggaran secara berkala; g. menyampaikan hasil laporan kepada instansi terkait; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ................ 310
Pasal 692 (1)
Ikhtisar jabatan penyusun bahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 690 huruf b, adalah melaksanakan penyusunan laporan keuangan SKPD sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Parepare.
(2)
Rincian tugas penyusun bahan laporan keuangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan data lapaoran keuangan dari seluruh Bidang; d. melakukan rekonsiliasi data dengan bidang; e. menyusun bahan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); f. menyerahkan hasil penyusun bahan laporan kepada tim penyusun laporan keuangan; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 693
(1)
Ikhtisar jabatan operator komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 690 huruf c, adalah melakukan pengetikan, pemeliharaan perangkat komputer serta penataan sistem informasi agar pelaksanaan pekerjaan menjadi lancar.
(2)
Rincian tugas operator komputer sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengetikan naskah dinas dan penginputan data; d. mengoreksi hasil pengetikan dan penginputan data; e. menyampaikan hasil ketikan dan penginputan data kepada atasan; f. mendokumentasikan hasil pengetikan dan penginputan data; g. menjaga dan merawat sarana prasarana kerja yang dipergunakan dengan baik serta memelihara kerapian dan kenyamanan suasana tempat kerja; h. menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas pengetikan dan penginputan data sebagai masukan bagi atasan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j.menyiapkan …………… 311
j.
menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 694 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada Bidang Pengelolaan Keuangan terdiri dari : a. pengadministrasi umum; b. verifikator keuangan; c. bendaharawan rutin; d. pembantu bendaharawan rutin; e. bendaharawan khusus penerimaan; f. bendaharawan gaji; dan g. operator komputer. Pasal 695 (1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 694 huruf a, adalah mengagenda, mengekspedisi, mengarsipkan dan menggandakan naskah dinas untuk tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi umum sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengagenda surat masuk dan keluar; d. mengajukan naskah dinas kepada atasan untuk ditindak lanjuti; e. mengekspedisi surat keluar; f. menggandakan naskah dinas; g. mengarsipkan naskah dinas; h. menyusun konsep naskah dinas; i. memberikan pelayanan kearsipan kepada yang memerlukan; j. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM); k. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit; l. menyusun RKA dan DPA rumah sakit; m. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; n. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal .................
312
Pasal 696 (1)
Ikhtisar jabatan verifikator keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 694 huruf b, adalah melakukan penelitian kelengkapan dokumen SPP, SPM, SPJ dalam rangka tertib administrasi keuangan.
(2)
Rincian tugas verifikator keuangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek; d. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek; e. meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan tunjangan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; f. meneliti kelengkan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan; g. melakukan verifikasi SPP untuk diterbitkan SPM; h. melakukan registrasi SPM; i. memverifikasi SPJ untuk diterbitkan surat pengesahan; j. mencatat semua transaksi pada kartu pengawasan; k. mengumpulkan dan mendokumentasikan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ); l. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; m. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 697
(1)
Ikhtisar jabatan bendaharawan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 694 huruf c, adalah menerima, menyimpan, membayar, membukukan dan mempertanggungjawabkan belanja tidak langsung dan membuat SPJ Fungsional dan Struktural agar terwujud tertib anggaran.
(2)
Rincian tugas bendaharawan rutin sebagai berikut: a.menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat register surat permintaan pembayaran; d. membuat buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; e. mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku kas umum; f. menerbitkan dan mengajukan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS; g. mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti transaksi; h.membuat …………… 313
h. membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara periodik; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 698 (1)
Ikhtisar jabatan pembantu bendaharawan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 694 huruf d, adalah membantu membuat SPP dan SPJ belanja langsung dan belanja tidak langsung agar terwujud tertib anggaran.
(2)
Rincian tugas pembantu bendaharawan rutin sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membantu membuat register surat permintaan pembayaran; d. membantu mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku kas umum; e. membantu mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku pembantu; f. membantu memproses Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS); g. membantu mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti transaksi; h. membantu membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara periodik; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 699
(1)
Ikhtisar jabatan bendaharawan khusus penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 694 huruf e, adalah mencatat dan mengumpulkan penerimaan pajak dan retribusi serta penerimaan lainlain PAD yang sah untuk menjadi bahan laporan penerimaan daerah dalam rangka tertib administrasi keuangan.
(2)
Rincian tugas bendaharawan khusus penerimaan sebagai berikut: a.menyusun …………. 314
a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pembukuan atas penerimaan sejumlah uang yang menjadi tanggungjawabnya; d. melakukan penyetoran dari hasil penerimaan ke kas BLUD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; e. membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan penerimaan keuangan secara periodik; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 700 (1)
Ikhtisar jabatan bendaharawan gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 694 huruf f, adalah membuat daftar gaji dan menverifikasi gaji serta SPP gaji sehingga penerimaan gaji dapat tepat waktu.
(2)
Rincian tugas bendaharawan gaji sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan pencatatan kartu induk gaji, kartu gaji dan kartu gaji perorangan; d. menyiapkan SPP gaji; e. menyiapkan SPJ gaji; f. memintakan Surat Penyiapan Dana (SPD) gaji pada bendahara rutin (pengeluaran); g. melaksanakan pencatatan buku register gaji; h. membuat daftar gaji pegawai, kekurangan gaji sesuai dengan data terakhir yang bersangkutan sebagai bahan permintaan pembayaran gaji; i. memindahbukukan gaji dan atau kekurangan gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji dan mengecek kebenaran penerimaan dan pembayaran gaji; j. membukukan penerimaan dan pengeluaran gaji pegawai dan menyimpan semua buktinya sebagai bahan pertanggungjawaban pengelolaan gaji; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; m.melaksanakan ................. 315
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 701 (1)
Ikhtisar jabatan operator komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 694 huruf g, adalah melakukan pengetikan, pemeliharaan perangkat komputer serta penataan sistem informasi agar pelaksanaan pekerjaan menjadi lancar.
(2)
Rincian tugas operator komputer sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengetikan naskah dinas dan penginputan data; d. mengoreksi hasil pengetikan dan penginputan data; e. menyampaikan hasil ketikan dan penginputan data kepada atasan; f. mendokumentasikan hasil pengetikan dan penginputan data; g. menjaga dan merawat sarana prasarana kerja yang dipergunakan dengan baik serta memelihara kerapian dan kenyamanan suasana tempat kerja; h. menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas pengetikan dan penginputan data sebagai masukan bagi atasan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 702
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Penyusun Program dan Monev pada Bidang Perencanaan dan Litbang terdiri dari : a. pengolah data penyusun rencana dan program; dan b. penyusun program kerja evaluasi dan pelaporan. Pasal 703 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data penyusun rencana dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 702 huruf a, adalah menyusun rencana dan program serta kegiatan agar terwujud sinergitas dengan dokumen perencanaan.
(2)
Rincian tugas pengolah data penyusun rencana dan program sebagai berikut : a.menyusun ............... 316
a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpul, mengolah data dan menyusun rencana strategis SKPD; d. mengumpul, mengolah data dan menyusun rencana kerja SKPD; e. mengumpul, mengolah data dan menyusun rencana kegiatan anggaran SKPD; f. mengumpul, mengolah data dan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran SKPD; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 704 (1)
Ikhtisar jabatan penyusun program kerja evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 702 huruf b, adalah menyusun rencana evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan sebagai bahan rekomendasi perbaikan kinerja pada tahun anggaran berikutnya.
(2)
Rincian tugas penyusun program kerja evaluasi dan pelaporan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan dan menyusun data dan informasi sebagai bahan penyusunan evaluasi rencana, program dan kegiatan unit kerja; d. menyusun laporan bulanan/triwulan/tahunan realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan SKPD; e. mempersiapkan bahan dan data pendukung penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD; f. mempersiapkan bahan dan data pendukung penyusunan Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) pelaksanaan program dan kegiatan SKPD selama kurun waktu lima tahun anggaran; g. menyusun Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lakip) SKPD; h. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran berikutnya; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k.melaksanakan …………….. 317
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 705 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah pada Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Perencanaan dan Litbang adalah pemroses usul rencana program litbang. Pasal 706 (1)
Ikhtisar jabatan pemroses usul rencana program litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 705, adalah menyusun rencana pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan RSUD.
(2)
Rincian tugas pemroses usul rencana program litbang sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan penelitian dan pengembangan rumah sakit; d. melakukan survey indeks kepuasan pasien; e. melakukan inventarisasi dan penelitian terhadap permasalahan yang menghambat pengembangan rumah sakit; f. mempersiapkan data pendukung terkait perencanaan kegiatan penelitian pengembangan rumah sakit; g. melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penelitian; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 707
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Humas dan Pemasaran pada Bidang Informasi dan Komunikasi terdiri dari : a. penghubung media; dan b. penelaah penyajian data dan informasi. Pasal 708 (1)
Ikhtisar jabatan penghubung media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707 huruf a, adalah melaksanakan fasilitasi kegiatan Pemerintah Daerah atau klarifikasi terhadap pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta untuk menghindari opini negatif dan miskomunikasi.
(2)
Rincian tugas penghubung media sebagai berikut : a.menyusun .............. 318
a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun bahan informasi untuk publikasi tentang kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau; d. menyusun rencana pengadaan bahan promosi dan publikasi; e. menyelenggarakan pemasaran/promosi kepada masyarakat melalui media cetak elektronik maupun media lainnya; f. mencari, mengumpulkan, menyaring dan menganalisa informasi internal/eksternal RSUD; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 709 (1)
Ikhtisar jabatan penelaah penyajian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707 huruf b, adalah melakukan analisis dan kompilasi data dan informasi secara lengkap untuk menjadi bahan informasi dan laporan.
(2)
Rincian tugas penelaah penyajian data dan informasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun rencana penyuluhan baik individu atau kelompok dilingkungan RSUD; d. melakukan analisis data informasi melalui media dan kotak saran; e. mengkoordinir dan memonitor penggunaaan sistem informasi; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 710
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Hukum dan Kemitraan pada Bidang Informasi dan Komunikasi terdiri dari : a. penelaah bidang hukum; dan b. pengadministrasi kemitraan dan kelembagaan stakeholder. Pasal ..............
319
Pasal 711 (1)
Ikhtisar jabatan penelaah bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 710 huruf a, adalah melakukan analisis/kajian hukum terhadap persoalan, baik yang akan maupun yang telah terjadi dihadapi RSUD untuk menghindari sengketa hukum.
(2)
Rincian tugas penelaah bidang hukum sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan dan mengumpulkan bahan petunjuk sebagai dasar menyusun rancangan peraturan/produkhukum yang akan dibuat; d. menyiapkan data/informasi/kajian sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan; e. menyusun dan mengonsep produk hukum; f. mengarsipkan dan mendistribusikan produk hukum sebagai bahan petunjuk dalam pelaksanaanya; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 712
(1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi kemitraan dan kelembagaan stakeholder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 710 huruf b, adalah melakukan analisis/kajian hukum terhadap persoalan, baik yang akan maupun yang telah terjadi dihadapi RSUD untuk menghindari sengketa hukum.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi kemitraan dan kelembagaan stakeholder sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan dan mengumpulkan bahan petunjuk sebagai dasar menyusun rancangan peraturan/produk hokum yang akan dibuat; d. menyusun rancangan MOU dan perjanjian kerjasama; e. mengarsipkan dan mendistribusikan MOU dan perjanjian kerjasama sebagai bahan petunjuk dalam pelaksanaanya; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h.melaksanakan .................. 320
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 713 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik pada Bidang Pelayanan terdiri dari : a. petugas laundry; b. pemelihara alat; dan c. petugas dapur/juru masak. Pasal 714 (1)
Ikhtisar jabatan petugas laundry sebagaimana dimaksud dalam Pasal 713 huruf a, adalah mengumpulkan pakaian, seprei dan kelengkapan kamar lainnya untuk dicuci demi menjaga kebersihan.
(2)
Rincian tugas petugas laundry sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menjaga kebersihan ruangan pencucian dan pengering; d. mengambil linen yang kotor ke setiap ruangan; e. mencuci linen kotor yang berasal dari ruangan rawat inap, rawat jalan, IBS dan penunjang; f. menjemur linen yang sudah dicuci di tempat penjemuran; g. menyetrika linen bersih dengan mesin roll ironer di ruang penyetrikaan; h. menyimpan linen yang telah disetrika di tempat penyimpanan; i. mengambil linen bersih di tempat penyimpanan linen untuk didistribusikan ke setiap ruangan yang membutuhkan; j. melakukan pencatatan administrasi masuk keluarnya linen; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 715
(1)
Ikhtisar jabatan pemelihara alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 713 huruf b, adalah melakukan pemeliharaan sarana prasarana RSUD untuk mendukung pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
(2)
Rincian tugas pemelihara alat sebagai berikut : a.menyusun ................. 321
a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima alat kesehatan dari ruangan dan memberi label untuk siap disterilkan; d. membersihkan peralatan non medis; e. membersihkan dan mensterilkan peralatan medis; f. menyiapkan bahan-bahan medis yang sudah disterilkan dan menyimpan pada ruang sterilisasi; g. melakukan pencatatan penerimaan dan penyerahan peralatan; h. menyerahkan peralatan medis yang sudah disterilkan kepada petugas ruangan yang membutuhkan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 716 (1)
Ikhtisar jabatan petugas dapur / juru masak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 713 huruf c, adalah menyusun dan mempersiapan, mengolah menu makanan dan minuman konsumen/pasien, dokter dan pegawai untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.
(2)
Rincian tugas petugas dapur / juru masak sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan bahan makanan yang akan dimasak/diolah serta sarana yang akan digunakan untuk pengolahan sesuai daftar menu, jenis diet, jumlah pasien sesuai kelas perawatan; d. mengolah bahan makanan menjadi makanan siap saji untuk pasien yang siap didistribusikan ke pasien yang meliputi makanan pokok dan snack; e. mendistribusikan makanan pasien ke setiap ruangan; f. melakukan pembersihan dan pencucian sarana pengolahan (tempat pengolahan, peralatan pengolahan, peralatan makanan, pasien serta pantry di ruangan perawatan; g. menyimpan bahan makanan sebagaimana mestinya; h. mengecek kebutuhan bahan makanan untuk sore, malam dan persiapan cita; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan …………..… 322
j.
menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 717 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Rekam Medis, Pelaporan Yankes, SIM-RS pada Bidang Penunjang Pelayanan adalah petugas kartu. Pasal 718 (1)
Ikhtisar jabatan petugas kartu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717 adalah melakukan pelayanan pendaftaran/penerimaan pasien untuk mendapatkan pelayanan medis rawat jalan/rawat inap/rawat darurat.
(2)
Rincian tugas petugas kartu sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan penerimaan dan pendaftaran pasien rawat jalan/rawat inap/rawat darurat sesuai dengan standar yang berlaku; d. melakukan wawancara dengan pasien untuk mendapatkan data identitas sosial pasien; e. melaksanakan pencatatan dalam buku register penerimaan pasien rawat jalan/rawat inap/rawat darurat dan penginputan data pasien pada SIM RS; f. melaksanakan pencatatan di buku Kartu Indeks Utama Pasien (KIUP) untuk sistem pendaftaran manual; g. membuat rekapitulasi harian kunjungan pasien rawat jalan/inap; h. mengantar berkas rekam medis pasien rawat jalan/inap ke setiap ruangan; i. menerima berkas rekam medis dari petugas pendaftaran rawat jalan dan menyusun sesuai dengan poliklinik tujuan; j. menerima berkas rekam medis pasien ulangan dari petugas penyimpanan dan mengantar berkas rekam medis ke ruang perawatan/rawat inap; k. mengantarkan berkas rekam medis pasien ulangan yang akan rawat inap dari ruang penyimpanan untuk diregistrasi kembali ke tempat pendaftaran rawat inap; l. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; m. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ................ 323
Pasal 719 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan pada Bidang Pelayanan adalah pengolah data pengendalian dan pengawasan mutu. Pasal 720 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data pengendalian dan pengawasan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 719 huruf adalah melakukan pengolahan data pelaksanaan pelayanan sebagai bahan pengendalian dan pengawasan mutu pelayanan.
(2)
Rincian tugas pengola data pengendalian dan pengawasan mutu sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka peningkatan mutu pelayanan; d. melakukan pengendalian/pengawasan mutu sarana dan prasarana medic/non medic; e. mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalah yang timbul kepada atasan; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Bagian Kesembilan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pasal 721
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi kewaspadaan pangan, terdiri dari : a. pengadministrasi pendaftaran pangan olahan tertentu; b. penilai keamanan pangan tertentu. Pasal 722 (1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi pendaftaran pangan olahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 721 huruf a, adalah melakukan pendaftaran dan registrasi terhadap pangan olahan tertentu dalam rangka penyediaan keragaman dan diversifikasi pangan masyarakat. (2) Rincian .............. 324
(2)
Rincian tugas pengadministrasi pendaftaraan pangan olahan tertentu sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pendataan pangan olahan tertentu di masyarakat; d. membuat pengelompokan bahan pangan olahan tertentu; e. memberikan pelayanan kearsipan kepada yang memerlukan; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 723
(1)
Ikhtisar jabatan penilai keamanan pangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 721 huruf b, adalah melakukan analisis mutu dan gizi dan penilaian terhadap olahan pangan tertentu untuk meningkatkan keamanan produk pangan masyarakat.
(2)
Rincian tugas penilai keamanan pangan tertentu sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan survey dan penilaian terhadap keamanan pangan olahan tertentu sesuai dengan standar mutu; d. melaporkan hasil penilaian pangan olahan tertentu kepada atasan; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 724
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi penyuluhan adalah pengumpul dan pengolah data. Pasal 725 (1)
Ikhtisar jabatan pengumpul dan pengolah data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 724, adalah melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk menjadi bahan penyusunan laporan SKPD.
(2)
Rincian tugas pengumpul dan pengolah data sebagai berikut : a.menyusun ................. 325
a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpul dan mengolah data produksi hasil pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan; d. mengumpul dan mengolah data kelompok pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan; e. melaporkan hasil pengolahan data produksi dan data kelompok pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 726 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pengendalian Harga Pangan adalah pengolah data tata niaga, informasi pasar dan harga komoditi hasil pertanian, tanaman pangan dan peternakan. Pasal 727 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data tata niaga, informasi pasar dan harga komoditi hasil pertanian, tanaman pangan dan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 726, adalah melakukan pengolahan data tata niaga produk hasil pertanian dan tanaman pangan sebagai bahan perumusan kebijakan.
(2)
Rincian tugas pengolah data tata niaga, informasi pasar dan harga komoditi hasil pertanian, tanaman pangan dan peternakan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpul data mutu pangan, statistik, distribusi pangan, informasi harga pangan produk pertanian; d. mengolah data mutu pangan, statistik, distribusi pangan, informasi harga pangan produk pertanian sebagai bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kegiatan, dokumen pelaksanaan dan dokumen anggaran SKPD di bidang pengendalian harga pangan; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Bagian ………….. 326
Bagian Kesepuluh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Pasal 728 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Dokumentasi adalah penata arsip dan dokumentasi.
Arsip dan
Pasal 729 (1)
Ikhtisar jabatan penata arsip dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 728, adalah melaksanakan pendataan dan inventarisasi dokumen atau arsip aktif dan in aktif pemerintah untuk diadakan penghapusan.
(2)
Rincian tugas penata arsip dan dokumentasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan surat permintaan arsip ke SKPD; d. melaksanakan penarikan arsip; e. melaksanakan pengangkutan arsip ke gedung arsip; f. melaksanakan pengolahan arsip dinamis dan in aktif; g. melaksanakan penataan arsip; h. membuat skema arsip dan penomoran definitif; i. membuat Daftar Pertelaan Arsip (DPA); j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 730
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pelayanan Pustaka dan Informasi terdiri dari : a. pramu pustaka; b. petugas perpustakaan keliling; c. penagih pinjaman buku; dan d. pengemudi. Pasal 731 (1)
Ikhtisar jabatan pramu pustaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 730 huruf a, adalah melaksanakan pengelolaan perpustakaan, meliputi registrasi pengadaan dan peminjaman buku bacaan dalam rangka tertib administrasi. (2) Rincian ................. 327
(2)
Rincian tugas pramu pustaka sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melayani pendaftaran anggota perpustakaan; d. menginput data pengunjung; e. melayani catalog SIMPUS; f. melayani peminjaman buku; g. melayani pengembalian buku; h. melayani pengunjung yang ingin membaca Koran, majalah dan tabloid; i. merapikan koleksi perpustakaan (buku, koran, majalah dan tabloid); j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 732
(1)
Ikhtisar jabatan petugas perpustakaan keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 730 huruf b, adalah melaksanakan pengelolaan perpustakaan mobile untuk meningkatkan pelayanan.
(2)
Rincian tugas petugas perpustakaan keliling sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat daftar peminjaman buku; d. menyiapkan buku ke perpustakaan mobile; e. menukar buku yang sudah di pinjamkan ke perpustakaan mobile; f. membuat laporan daftar pengunjung perpustakaan keliling dan peminjaman buku dan secara berkala; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 733
(1)
Ikhtisar jabatan penagih pinjaman buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 730 huruf c, adalah melakukan pendataan terhadap pinjaman buku yang telah melewati batas waktu yang telah ditentukan agar tertib administrasi. (2) Rncian ................ 328
(2)
Rincian tugas penagih pinjaman buku sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pendataan kepada anggota perpustakaan yang telah melewati waktu pinjaman; d. melakukan penagihan buku yang telah melewati batas waktu peminjaman; e. melakukan pencatatan jumlah buku yang telah di tagih; f. menyerahkan buku pada pramu pustaka untuk di cek kedalam SIMPUS; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 734
(1)
Ikhtisar jabatan pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 730 huruf d, adalah mengantar petugas perpustakaan keliling ke lokasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan.
(2)
Rincian tugas pengemudi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan kelengkapan kendaraan; d. mengantar petugas keliling; e. memelihara kendaraan; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 735
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi adalah pengolah data dan informasi.
Pengolah Data
Pasal 736 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735 adalah melakukan penginputan, pemeliharaan perangkat komputer dan penataan sistem informasi untuk kelancaran pekerjaan. (2) Rincian ................ 329
(2)
Rincian tugas pengolah data dan informasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima buku dari pejabat pembut komitmen (pelayanan pustaka dan informasi) / bantuan; d. memeriksa berita acara daftar buku; e. mengklasifikasi bahan pustaka; f. membuat katalog buku; g. menempel kelengkapan (kantong buku, lembar perhatian, slip peminjaman dan nomor punggung buku); h. melaksanakan penginputan judul buku dan kelengkapan buku lainnya pada kartu katalog dan SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan); i. melaksanakan pencatatan pada buku induk dan buku register; j. menyimpan buku cadangan secara alfabetis; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Bagian Kesebelas Kantor Pelayanan Perizinan Pasal 737
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Perizinan adalah terdiri dari : a. petugas pemberi register; b. pengolah data kelengkapan persyaratan dan petugas pemberi penomoran/registrasi permohonan perijinan; c. petugas layanan fasilitasi dan mediasi penerbitan /cetak; dan d. pengelola sistem informasi. Pasal 738 (1)
Ikhtisar jabatan petugas pemberi register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 737 huruf a, adalah melakukan registrasi terhadap permohonan perizinan oleh masyarakat dalam rangka tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas petugas pemberi register sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melayani pemohon dengan menanyakan maksud dan tujuan pemohon; 330
d. memberikan blanko permohonan perizinan dan melakukan registrasi blanko; e. menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan perizinan; f. melakukan registrasi permohonan perizinan; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 739 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data kelengkapan persyaratan dan petugas pemberian penomoran/register permohonan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 737 huruf b, adalah menerima dan melakukan penginputan permohonan perizinan ke dalam database serta waktu yang ditetapkan.
(2)
Rincian tugas pengolah data kelengkapan persyaratan dan petugas pemberian penomoran/register permohonan perijinan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menginput data-data permohonan yang masuk; d. mencetak lembar disposisi permohonan izin yang masuk; e. melakukan registrasi permohonan perizinan yang akan di kirim ke dinas teknis; f. menerima berkas dari dinas teknis untuk selanjutnya dicetak dalam bentuk izin; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 740
(1)
Iktisar jabatan petugas layanan fasilitasi dan mediasi penerbitan/cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 737 huruf c, adalah melakukan pengetikan dan pencetakan perizinan berdasarkan ketentuan perundangan.
(2)
Rincian tugas petugas layanan fasilitasi dan mediasi penerbitan/cetak sebagai berikut : a.menyusun .................. 331
a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima berkas permohonan perizinan yang telah mendapatkan persetujuan dari dinas teknis; d. melakukan registrasi permohonan perizinan untuk penetapan tarif; e. menerima bukti pembayaran berupa SKRD yang telah divalidasi oleh Bank Sulselbar; f. melakukan pencetakan surat izin; g. melakukan registrasi penyerahan Surat Izin; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 741 (1)
Iktisar jabatan pengelola sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 737 huruf d, adalah melakukan penataan sistem informasi investasi secara elektronik untuk percepatan pelayanan perizinan penanaman modal.
(2)
Rincian tugas pengelola sistem informasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pemeriksaan berkas permohonan perizinan penanaman modal; d. melakukan penginputan kedalam aplikasi sistem elektronik (SPIPISE) untuk pendaftaran perizinan penanaman modal; e. menerbitkan izin usaha dan izin-izin lain yang terkait dengan penanaman modal; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 742
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Non Perizinan adalah terdiri dari : a. petugas pemberi register; b. pengolah data kelengkapan persyaratan dan petugas pemberi penomoran/registrasi permohonan non perijinan; c.Petugas ………….. 332
c. petugas layanan fasilitasi dan mediasi penerbitan/cetak; dan d. pengelola sistem informasi. Pasal 743 (1)
Ikhtisar jabatan petugas pemberi register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 742 huruf a, adalah melakukan registrasi terhadap permohonan non perizinan oleh masyarakat dalam rangka tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas petugas pemberi register sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melayani pemohon dengan menanyakan maksud dan tujuan pemohon; d. memberikan blanko permohonan non perizinan dan melakukan registrasi blanko; e. menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan non perizinan; f. melakukan registrasi permohonan non perizinan; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 744
(1)
Ikhtisar jabatan pengolah data kelengkapan persyaratan dan petugas pemberian penomoran/register permohonan non perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 742 huruf b, adalah menerima dan melakukan penginputan permohonan non perijinan ke dalam database serta waktu yang ditetapkan.
(2)
Rincian tugas pengolah data kelengkapan persyaratan dan petugas pemberian penomoran/register permohonan non perijinan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menginput data-data permohonan yang masuk; d. mencetak lembar disposisi permohonan non perizinan yang masuk; e. melakukan registrasi permohonan non perizinan yang akan di kirim ke dinas teknis; f. menerima berkas dari dinas teknis untuk selanjutnya dicetak; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h.menyiapkan …………… 333
h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 745 (1)
Ikhtisar jabatan petugas layanan fasilitasi dan mediasi penerbitan/cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 742 huruf c, adalah melakukan pengetikan dan pencetakan non perizinan berdasarkan ketentuan perundangan serta waktu yang ditetapkan.
(2)
Rincian tugas petugas layanan fasilitasi dan mediasi penerbitan/cetak sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima berkas permohonan non perizinan yang telah mendapatkan persetujuan dari dinas teknis; d. melakukan registrasi permohonan non perizinan untuk penetapan tarif; e. menerima bukti pembayaran berupa SKRD yang telah divalidasi oleh Bank Sulselbar; f. melakukan pencetakan surat izin; g. melakukan registrasi penyerahan surat izin; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 746
(1)
Ikhtisar jabatan pengelola sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 742 huruf d, adalah melakukan penataan sistem informasi investasi secara elektronik untuk percepatan pelayanan non perizinan penanaman modal.
(2)
Rincian tugas pengelola sistem informasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pemeriksaan berkas permohonan non perizinan penanaman modal; d. melakukan penginputan kedalam aplikasi sistem elektronik (SPIPISE) untuk pendaftaran non perizinan penanaman modal; e.menerbitkan .................. 334
e. menerbitkan TDP/TDI/TDG/TDR dan tanda daftar perusahaan lainnya; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 747 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pengaduan dan Evaluasi adalah terdiri dari : a. penyusun bahan evaluasi dan pelaporan; dan b. petugas layanan pengaduan publik. Pasal 748 (1)
Ikhtisar jabatan penyusun bahan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 747 huruf a, adalah menyusun rencana evaluasi dan pelaporan hasil pengaduan sebagai bahan rekomendasi perbaikan kinerja pada tahun anggaran berikutnya.
(2)
Rincian tugas penyusun bahan evaluasi dan pelaporan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan inventarisasi permasalahan perizinan dan non perizinan; d. melakukan konsultasi dan koordinasi dalam rangka pengaduan masyarakat terhadap permasalahan perizinan dan non perizinan; e. melaksanakan penelitian/survey indeks kepuasan masyarakat; f. menyediakan bahan penyelesaian terkait dengan pengaduan masyarakat; g. membuat laporan hasil penyelesaian pengaduan masyarakat secara berkala; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 749
(1)
Ikhtisar jabatan petugas layanan pengaduan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 747 huruf b, adalah melaksanakan pencatatan dan pengumpulan data terhadap pengaduan masyarakat, baik yang disampaikan melalui melalui media elektronik maupun media cetak sebagai bahan bagi SKPD untuk bahan tindaklanjut. (2) Rincian ................. 335
(2)
Rincian tugas petugas layanan pengaduan publik sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melayani dan mencatat pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan; d. mengumpul, mengelola data dan informasi, menginventarisir permasalahan pengaduan perizinan dan non perizinan; e. membuat laporan pengaduan perizinan non perizinan; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Bagian Keduabelas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 750
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pengamanan dan Pengawalan adalah terdiri dari : a. pengadministrasi keamanan dan ketertiban b. komandan regu satuan pengamanan; c. wakil komandan regu jaga;dan d. penata regu. Pasal 751 (1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750 huruf a, adalah melaksanakan pencatatan mengagenda, mengekspedisi, menggandakan, mengarsipkan dan serta mengevaluasi pelaksananaan keamanan dan ketertiban untuk tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi keamanan dan ketertiban sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima dan mencatat hasil pengamanan dan ketertiban yang diberikan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memudahkan tugas-tugas dan mengadministrasikan; d. mengelompokkan/mengklasifikasikan hasil pengamanan dan ketertiban tersebut sesuai dengan protap yang berlaku untuk memudahkan Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalan (Pamwal) mengambil keputusan dan petunjuk kepada bawahannya; e.melakukan ............... 336
e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 752 (1)
Ikhtisar jabatan komandan regu satuan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750 huruf b, adalah menyusun, mengatur jadwal penjagaan, memberikan petunjuk kepada anggota jaga serta menerima, memeriksa, mencatat, memantau sistuasi dan kondisi lokasi kantor dan melindungi, memelihara barang/aset daerah.
(2)
Rincian tugas komandan regu satuan pengamanan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun, mengatur jadwal penjagaan dan tugas-tugas penjagaan; d. memberikan petunjuk serta bertanggung jawab terhdap anggota jaga; e. melaksankan pengamanan / penjagaan selama 1x24 jam; f. mengawasi dan mengidentifikasikan dialek/logat setiap tamu yang masuk dalam area kantor; g. mencatat dalam buku mutasi segala kegiatan/kejadian-kejadian yang ada di area kantor; h. mengadakan pengontrolan pada area kantor khususnya pada tempat-tempat yang kurang mendapatkan perhatian; i. mengatur dan mengarahkan setiap tamu dan kendaraan yang masuk area kantor; j. menjaga aset-aset daerah yang ada dalam kantor; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 753
(1)
Ikhtisar jabatan wakil komandan regu jaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750 huruf c, adalah membantu komandan satuan pengamanan, menyusun, mengatur jadwal penjagaan, memberikan petunjuk kepada anggota jaga serta menerima, memeriksa, mencatat, memantau situasi dan kondisi lokasi kantor, rumah dinas/rumah jabatan dan melindungi, memelihara barang/aset daerah. (2) Rincian ................. 337
(2)
Rincian tugas wakil komandan regu jaga sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun, mengatur jadwal penjagaan dan tugas-tugas penjagaan; d. melaksankan pengamanan / penjagaan selama 1x24 jam; e. mengawasi dan mengidentifikasikan dialek/logat setiap tamu yang masuk dalam area kantor; f. mencatat dalam buku mutasi segala kegiatan/kejadian-kejadian yang ada di area kantor; g. mengadakan pengontrolan pada area kantor khususnya pada tempat-tempat yang kurang mendapatkan perhatian; h. mengatur dan mengarahkan setiap tamu dan kendaraan yang masuk area kantor; i. menjaga asset-aset daerah yang ada dalam kantor; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 754
(1)
Ikhtisar jabatan penata regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750 huruf d, adalah membuat rencana mutasi/pergeseran tugas, daftra dan jadwal penjagaan/pengamanan dan pengawalan sesuai petunjuk kasi panwal dan prosedur untuk bahan penugasan personil.
(2)
Rincian tugas penata regu sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat dan menyusun oenempatan tugas-tugas anggota penjagaan/kepiketan baik yang ada di kantor-kantor meupun di rumah dinas/rumah jabatan berdasarkan perintah kepala seksi agar tercipta suasana baru dalam tempat tugas; d. merencanakan dan mengatur system / mekanisme penjagaan, kepiketan, pengaman kegiatan-kegiatan pemerintah maupun pengewalan; e. mengumpulkan data-data anggota penjagaan untuk menentukan dan menyesuaikan penempatan tugas-tugas anggota; f. menerima laporan-laporan anggota dari setiap komandan plato maupun komandan regu; g. mencatat dan memelihara kelengkapan sarana dan prasarana penjagaan/kepiketan, pangamanan dan pengawalan; h.melaporkan ………………. 338
h. melaporkan kepada pimpinan/atasan perencanaan penugasan/penempatan, pergantian tugas-tugas penjagaan/kepiketan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 755 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Operasi dan Pengawasan terdiri dari : a. penelaah data bahan evaluasi dan laporan pemeriksaan; b. koordinator urusan operasi; dan c. penyusun juklak, juknis dan petunjuk operasi. Pasal 756 (1)
Ikhtisar jabatan penelaah data bahan evaluasi dan laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 755 huruf a, adalah menerima mengumpulkan dan mengagendakan kegiatan dilapangan.
(2)
Rincian tugas penelaah data bahan evaluasi dan laporan pemeriksaan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan data, mengagendakan dan menerima hasil laporan kegiatan Anggota Satpol PP dilapangan; d. memberikan pemberian dukungan dan pembinaan teknis dibidang evaluasi pelaporan; e. mempersiapkan pelaporan dan melaksanakan pelatihan, pengerahan dan pengendalian; f. mengevaluasi kegiatan pelaporan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
Pasal ................
339
Pasal 757 (1)
Ikhtisar jabatan koordinator urusan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 755 huruf b, adalah mengkoordinir dan menyiapkan satuan tugas dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum.
(2)
Rincian tugas koordinator urusan operasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun pelaksanaan operasi dan pengawasan; d. menindaklanjuti surat tugas / surat perintah atasan langsung; e. melaksanakan penertiban pelanggaran peraturan daerah dan Peraturan Walikota; f. mengadakan pemantauan terhadap ketertiban, umum serta pencegahan pelanggaran penyakit msyarakat dan kerawanan sosial; g. mengadakan operasi rutin; h. menghimpun data hasil pelaksanaan operasi tahapan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 758
(1)
Ikhtisar jabatan penyusun juklak, juknis dan petunjuk operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 755 huruf c, adalah menyusun jadwal pelaksanaan operasi di lapangan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, mengatur dan menyusun teknis pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, membuat/menyusun sistem atau petunjuk operasi di lapangan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
(2)
Rincian tugas penyusun juklak, juknis dan petunjuk operasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. persiapan operasional; d. jadwal operasi; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g.melaksanakan ………………. 340
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 759 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Penyidikan dan Penindakan adalah terdiri dari : a. koordinator petugas barang bukti; b. koordinator petugas pemeriksa; dan c. koordinator petugas penyidik. Pasal 760 (1)
Ikhtisar jabatan koordinator petugas barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759 huruf a, adalah membantu kepala seksi dalam melaksanakan tugas dibidang penyimpangan dan pengamanan barang bukti sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(2)
Rincian tugas koordinator petugas barang bukti sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program seksi dibidang penyimpanan dan pengemanan barang bukti; d. melaksankan pendataan dan meregisterasi barang bukti penyitaan; e. menerimah, menyimpan dan pengamanan barang bukti; f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan pengamanan barang; g. menyerahkan barang bukti berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 761
(1)
Ikhtisar jabatan koordinator petugas barang pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759 huruf b, adalah membantu kepala seksi dalam melaksanakan tugas dibidang pemeriksaan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Rincian tugas koordinator petugas barang pemeriksa sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c.menyiapkan …………….. 341
c. menyiapkan alat dan bahan pemriksaan; d. melaksanakan tindakan pemeriksaan antara lain mencatat, mendokumentasikan atau merekam kejadian/keadaan serta meminta keterangan; e. melakukan tindakan adminstrasi terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota; f. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat; g. mengkoordinasikan dan melimpahkan hasil penyelidikan pelanggaran TRANTIMAS berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku kepada petugas PPNS; h. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tugas pokok dan fungsi; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 762 (1)
Ikhtisar jabatan koordinator petugas penyidik pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759 huruf c, adalah membantu kepala seksi dalam melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Rincian tugas koordinator petugas penyidik pemeriksa sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan alat dan bahan penyidikan; d. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelidikan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap pelanggaran PERDA atau PERWALI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; e. melakukan tindakan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap warga, masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap PERDA/PERWALI; f. melimpahkan hasil penyelidikan pelanggaran TRANTIBUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ................. 342
Pasal 763 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Perlindungan Masyarakat adalah terdiri dari : a. pengadministrasi kegiatan linmas; dan b. pengolah data bahan untuk rencana penanggulangan bencana. Pasal 764 (1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi kegiatan linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 763 huruf a, adalah mengagenda, mengarsipkan dan menggandakan untuk tertib administrasi serta menyusun kegiatan linmas dalam rangka perlindungan masyarakat.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi kegiatan linmas sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyusun konsep naskah dinas; d. mengagendakan surat yang didisposisi/ditujukan kebagian Linmas; e. mengumpulkan dan menyusun laporan tiap bulan rupa-rupa kejadian tiap kecamatan; f. mengumpulkan data, jumlah dan kondisi kegiatan dari pelaksanaan system keamanan lingkungan (pos kamling) yang berada disetiap kelurahan; g. mengumpulkan data dan menyusun penempatan satuan linmas (SAT LINMAS) ditiap kelurahan serta penugasan pengamanan satian linmas disetiap TPS pada pelaksanaan pemilu; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 765
(1)
Ikhtisar jabatan pengolah data bahan untuk rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 763 huruf b, adalah menyusun Standar Operation Procedure (SOP) dalam penanganan penanggulangan bencana sehingga dapat terjalin koordinasi, keterpaduan dan dalam satu komando.
(2)
Rincian tugas pengolah data bahan untuk rencana penanggulangan bencana sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c.menyusun …………….. 343
c. menyusun pola pelatihan kesiagaan penanggulangan bencana; d. mengumpulkan, mengolah data menyusun rencana penanggulangan bencana; e. menyusun penyelenggaraan pengamanan pada saat dan pasca bencana; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. BAB V LEMBAGA LAIN Bagian Pertama Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Pasal 766 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Administrasi Umum dan Kerja Sama pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri terdiri atas: a. pramu tamu; b. pengadministrasi umum; c. pengolah data penyusun rencana dan program; d. bendaharawan rutin; e. bendaharawan gaji; f. verifikator keuangan; g. penata laporan keuangan; h. operator komputer; dan i. caraka. Pasal 767 (1)
Ikhtisar jabatan pramu tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 766 huruf a, adalah melakukan pencatatan tamu, pelayanan informasi serta pengelolaan pengaduan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.
(2)
Rincian tugas pramu tamu sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan registrasi terhadap tamu yang akan bertemu dengan pejabat sebagai bahan dokumentasi; d. melayani tamu dengan menanyakan identitas tamu, maksud kedatangan dan siapa yang ingin ditemui; e. mencatat laporan pengaduan untuk disampaikan kepada pejabat yang terkait; f.melakukan …………….. 344
f. melakukan konfirmasi kepada pejabat yang akan ditemui; g. mengarahkan para tamu yang akan bertemu dengan pejabat; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 768 (1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 766 huruf b, adalah mengagenda, mengekspedisi, menggandakan dan mengarsipkan naskah dinas untuk tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi umum sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengagenda surat masuk dan keluar; d. mengajukan naskah dinas kepada atasan untuk ditindak lanjuti; e. mengekspedisi surat keluar; f. menggandakan naskah dinas; g. mengarsipkan naskah dinas; i. memberikan pelayanan kearsipan kepada yang memerlukan; j. mengumpulkan data perencanaan, mutasi, diklat dan kesejahteraan pegawai; k. melaksanakan inventarisasi kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang; l. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; m. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 769
(1)
Ikhtisar jabatan pengolah data penyusun rencana dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 766 huruf c, adalah menyusun rencana dan program serta kegiatan agar terwujud sinergitas dengan dokumen perencanaan.
(2)
Rincian tugas pengolah data penyusun rencana dan program sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c.mengumpul ………….. 345
c. mengumpul, mengolah data dan menyusun draft RenstraSKPD; d. mengumpul, mengolah data dan menyusun draft rencana kerja SKPD; e. mengumpul, mengolah data dan menyusun draft rencana kegiatan dan anggaran SKPD; f. mengumpul, mengolah data dan menyusun draft dokumen pelaksanaan anggaran SKPD; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 770 (1)
Ikhtisar jabatan bendaharawan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 766 huruf d, adalah menerima, menyimpan, membayar, membukukan dan mempertanggungjawabkan belanja tidak langsung dan membuat SPJ Fungsional dan Struktural agar terwujud tertib anggaran.
(2)
Rincian tugas bendaharawan rutin sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat register surat permintaan pembayaran; d. mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku kas umum; e. mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku pembantu; f. mengajukan / memproses Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS); g. mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti transaksi; h. membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara periodik; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 771
(1)
Ikhtisar jabatan bendaharawan gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 766 huruf e, adalah membuat daftar gaji dan menverifikasi gaji serta SPP gaji sehingga penerimaan gaji dapat tepat waktu. (2) Rincian ................ 346
(2)
Rincian tugas bendaharawan gaji sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan pencatatan kartu induk gaji, kartu gaji dan kartu gaji perorangan; d. menyiapkan SPP gaji; e. menyiapkan SPJ gaji; f. memintakan Surat Penyiapan Dana (SPD) gaji pada bendahara rutin (pengeluaran); g. melaksanakan pencatatan buku register gaji; h. membuat daftar gaji pegawai, kekurangan gaji sesuai dengan data terakhir yang bersangkutan sebagai bahan permintaan pembayaran gaji; i. memindah bukukan gaji dan atau kekurangan gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji dan mengecek kebenaran penerimaan dan pembayaran gaji; j. membukukan penerimaan dan pengeluaran gaji pegawai dan menyimpan semua buktinya sebagai bahan pertanggungjawaban pengelolaan gaji; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 772
(1)
Ikhtisar jabatan verifikator keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 766 huruf f, adalah melakukan penelitian kelengkapan dokumen SPP, SPM, SPJ dalam rangka tertib administrasi keuangan.
(2)
Rincian tugas verifikator keuangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memverifikasi SPP-UP, GU, TU, LS untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM); d. memverifikasi SPJ untuk diterbitkan lembar kerja pengesahan; e. melakukan registrasi SPM; f. mencatat semua transaksi pada kartu pengawasan; g. mengumpulkan dan mendokumentasikan dokumen SPM dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ); h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i.menyiapkan …………… 347
i.
menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 773 (1)
Ikhtisar jabatan penata laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 766 huruf g, adalah mengumpulkan data berkas belanja dan pendapatan untuk diolah menjadi informasi laporan keuangan.
(2)
Rincian tugas penata laporan keuangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan perekaman dan pemutakhiran data tranksaksi keuangan; d. menjurnal setiap transaksi; e. memposting hasil jurnal ke buku besar; f. merekonsiliasi daftar transaksi dengan buku besar; g. membuat memo penyesuaian meliputi koreksi atau pembetulan kesalahan saldo awal kas dan saldo kas di bendahara, piutang, persediaan, konstruksi dalam pengerjaan, tagihan, saldo awal aset tetap, investasi dan hutang; h. menyusun laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja, laporan arus kas, laporan operasional, neraca dan catatan atas laporan keuangan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 774
(1)
Ikhtisar jabatan operator komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 766 huruf h, adalah melakukan pengetikan, pemeliharaan perangkat komputer serta penataan sistem informasi agar pelaksanaan pekerjaaan menjadi lancar.
(2)
Rincian tugas operator komputer sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengetikan naskah dinas dan penginputan data; d. mengoreksi hasil pengetikan dan penginputan data; e. menyampaikan ……………. 348
e. menyampaikan hasil ketikan dan penginputan data kepada atasan; f. mendokumentasikan hasil pengetikan dan penginputan data; g. menjaga dan merawat sarana prasarana kerja yang dipergunakan dengan baik serta memelihara kerapian dan kenyamanan suasana tempat kerja; h. menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas pengetikan dan penginputan data sebagai masukan bagi atasan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 775 (1)
Ikhtisar jabatan caraka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 766 huruf i, adalah mengantar surat, memelihara kebersihan kantor dan juru kunci pintu kantor sehingga tercipta suasana kantor nyaman dan indah.
(2)
Rincian tugas caraka sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memeriksa serta meneliti surat yang akan dikirim ke instansi lain serta mencatat kedalam buku ekspedisi; d. mengantarkan surat ke alamat yang dituju dengan membawa tanda terima surat/undangan; e. menyimpan lembar pengantar sebagai bukti pengiriman surat / undangan; f. memelihara kebersihan dan keindahan kantor; g. membuka dan menutup semua pintu ruangan; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 776
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Olah Raga, Seni Budaya Mental dan Rohani pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri terdiri atas : a. penyiap pembinaan olah raga dan kesenian; dan b. penyiap pembinaan mental dan rohani. Pasal ............... 349
Pasal 777 (1)
Ikhtisar jabatan penyiap pembinaan olah raga dan kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 776 huruf a, adalah menyiapkan rencana pembinaan olah raga dan kesenian bagi anggota Korpri dalam rangka mewujudkan kebersamaan.
(2)
Rincian tugas penyiap pembinaan olah raga dan kesenian sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah di programkan terutama yang terkait dengan pembinaan; d. mempelajari bahan-bahan pemberian pembinaan yang sesuai aturan yang berlaku; e. mengagendakan pelaksanaan kegiatan pembinaan; f. menganalisis data, bahan dan informasi yang akan dijadikan pedoman pembinaan olahraga dan kesenian; g. mempelajari dan menyiapkan dokumen, ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait dengan penyusunan bahan pembinaan olahraga dan kesenian; h. menyusun naskah pedoman sebagai bahan pembinaan olahraga dan kesenian; i. menfailkan bahan kegiatan yang telah dilaksanakan; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 778
(1)
Ikhtisar jabatan penyiap bahan pembinaan mental dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 776 huruf b, adalah menyiapkan rencana pembinaan mental dan rohani bagi anggota Korpri untuk mendukung peningkatan kinerja.
(2)
Rincian tugas penyiap bahan pembinaan mental dan rohani sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah di programkan terutama yang terkait dengan pembinaan; d. mempelajari bahan-bahan pemberian pembinaan yang sesuai aturan yang berlaku; e.mengagendakan …………….. 350
e. mengagendakan pelaksanaan kegiatan pembinaan; f. menganalisis data, bahan dan informasi yang akan dijadikan pedoman pembinaan; g. mempelajari dan menyiapkan dokumen, ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait dengan penyusunan bahan pembinaan; h. menyusun naskah pedoman sebagai bahan pembinaan; i. menfailkan bahan kegiatan yang telah dilaksanakan; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 779 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri terdiri atas : a. pengadministrasi kesejahteraan sosial dan kesejahteraan pegawai; dan b. penelaah data dan pertimbangan bantuan hukum. Pasal 780 (1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi kesejahteraan sosial dan kesejahteraan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 779 huruf a, adalah melakukan pengadministrasian kesejahteraan sosial dan pegawai yang terkait dengan kegiatan anjasana, bakti sosial, kerja bakti dalam rangka meningkatkan taraf hidup anggota Korpri.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi kesejahteraan sosial dan kesejahteraan pegawai sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah di programkan yang terkait dengan kesejahteraan sosial dan pegawai; d. melaksanakan proses pemberian penghormatan terakhir kepada anggota KORPRI yang meninggal dunia; e. mengagendakan pelaksanaan kegiatan anjangsana, bakti sosial dan kerja bakti; f. mempelajari data pegawai yang diusulkan menerima bantuan beasiswa pelajar; g. menghimpun data pegawai yang menerima bantuan beasiswa pelajar; h.menyusun …………… 351
h. menyusun daftar nominatif pegawai yang akan menerima tanda jasa dan penghargaan; i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban; j. mendokumentasikan bahan kegiatan yang telah dilaksanakan; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 781 (1)
Ikhtisar jabatan penelaah data dan pertimbangan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 779 huruf b, adalah melakukan kajian, penelaahan, pertimbangan dalam rangka pemberian konsultasi dan bantuan hukum kepada anggota Korpri dalam melaksanakan urusan kedinasan.
(2)
Rincian tugas penelaah data dan pertimbangan bantuan hukum sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mempelajari pedoman dan bahan konsultasi dan bantuan hukum, referensi hukum serta informasi hukum; d. mengelola permintaan bantuan hukum dengan meneliti kebenaran permintaan dan meminta bukti-bukti gugatan yang diajukan penggugat sebagai bahan pembelaan; e. menyusun dan mempersiapkan duplik, replik jawaban dan sanggahan, kontra memori berdasarkan bukti yang sah dalam pemberian bantuan hukum maupun pembelaan terhadap gugatan; f. memberikan informasi dan jawaban atas kasus dan permasalahan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. menyusun konsep eksepsi pembelaan berdasarkan peraturan yang berlaku; h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas ke atasan; i. mendokumentasikan dan mengarsipkan berkas yang ada termasuk surat laporan permasalahan dan kasus-kasus yang ditindaklanjuti/diselesaikan; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Bagian ………….. 352
Bagian Kedua Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare Pasal 782 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sekretariat terdiri dari : a. pengadministrasi umum; b. pramu tamu; c. pengelola perlengkapan dan rumah tangga; d. bendaharawan rutin; e. bendaharawan gaji; f. pengolah data penyusun rencana dan program; g. penata laporan keuangan; h. verifikator keuangan; i. operator komputer; j. caraka. Pasal 783 (1)
Ikhtisar tugas pengadministrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 782 huruf a, adalah mengagenda, mengekspedisi, mengarsipkan dan menggandakan untuk tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi umum sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengagenda surat masuk dan keluar; d. mengajukan naskah dinas kepada atasan untuk ditindak lanjuti; e. mengekspedisi surat keluar; f. menggandakan naskah dinas; g. mengarsipkan naskah dinas; h. menyusun konsep naskah dinas; i. memberikan pelayanan kearsipan kepada yang memerlukan; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 784
(1)
Ikhtisar tugas pramu tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 782 huruf b, adalah melakukan pencatatan tamu, pelayanan informasi serta pengelolaan pengaduan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima. (2) Rincian ..................
353
(2)
Rincian tugas pramu tamu sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan registrasi terhadap tamu yang akan bertemu dengan pejabat sebagai bahan dokumentasi; d. melayani tamu dengan menanyakan identitas tamu, maksud kedatangan dan siapa yang ingin ditemui. e. mencatat laporan pengaduan untuk disampaikan ke pada pejabat yang terkait; f. melakukan konfirmasi kepada pejabat yang akan ditemui; g. mengarahkan para tamu yang akan bertemu dengan pejabat; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 785
(1)
Ikhtisar tugas pengelola perlengkapan dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 782 huruf c, adalah melaksanakan inventarisasi kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang agar terwujud tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengelola perlengkapan dan rumah tangga sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana SKPD; d. menyusun usulan prioritas kebutuhan sarana dan prasarana SKPD; e. mempersiapkan pelaksanaan rapat/pertemuan dengan cara menyiapkan sarananya dan daftar hadir rapat agar berjalan lancar; f. menerima, mencatat, menyimpan dan mendistribusikan sarana dan prasarana SKPD; g. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana SKPD; h. membuat laporan pengelolaan sarana dan prasarana SKPD secara periodik; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ................. 354
Pasal 786 (1)
Ikhtisar jabatan bendaharawan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 782 huruf d, adalah menerima, menyimpan, membayar, membukukan dan mempertanggungjawabkan belanja tidak langsung dan membuat SPJ Fungsional dan Struktural agar terwujud tertib anggaran.
(2)
Rincian tugas bendaharawan rutin sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat register surat permintaan pembayaran; d. mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku kas umum; e. mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku pembantu; f. mengajukan/memproses Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS); g. mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti transaksi; h. membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara periodik; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 787
(1)
Ikhtisar jabatan bendaharawan gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 782 huruf e, adalah membuat daftar gaji dan menverifikasi gaji serta SPP gaji sehingga penerimaan gaji dapat tepat waktu.
(2)
Rincian tugas bendaharawan gaji sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan pencatatan kartu induk gaji, kartu gaji dan kartu gaji perorangan; d. menyiapkan SPP gaji; e. menyiapkan SPJ gaji; f. memintakan Surat Penyiapan Dana (SPD) gaji pada bendahara rutin; g. melaksanakan pencatatan buku register gaji; h. membuat daftar gaji pegawai, kekurangan gaji sesuai dengan data terakhir yang bersangkutan sebagai bahan permintaan pembayaran gaji; i.memindahbukukan …………….. 355
i.
memindahbukukan gaji dan atau kekurangan gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji dan mengecek kebenaran penerimaan dan pembayaran gaji; j. membukukan penerimaan dan pengeluaran gaji pegawai dan menyimpan semua buktinya sebagai bahan pertanggungjawaban pengelolaan gaji; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 788 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data penyusun rencana dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 782 huruf f, adalah menyusun rencana dan program serta kegiatan agar terwujud sinergitas dengan dokumen perencanaan.
(2)
Rincian tugas pengolah data penyusun rencana dan program sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpul, mengolah data dan menyusun rencana strategis SKPD; d. mengumpul, mengolah data dan menyusun rencana kerja SKPD; e. mengumpul, mengolah data dan menyusun rencana kegiatan anggaran SKPD; f. mengumpul, mengolah data dan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran SKPD; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 789
(1)
Ikhtisar jabatan penata laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 782 huruf g, adalah mengumpulkan data berkas belanja dan pendapatan untuk diolah menjadi informasi laporan keuangan.
(2)
Rincian tugas penata laporan keuangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c.melakukan ……………. 356
c. melakukan perekaman dan pemutakhiran data tranksaksi keuangan; d. menjurnal setiap transaksi; e. memposting hasil jurnal ke buku besar; f. merekonsiliasi daftar transaksi dengan buku besar; g. membuat memo penyesuaian meliputi koreksi atau pembetulan kesalahan saldo awal kas dan saldo kas di bendahara, piutang, persediaan, konstruksi dalam pengerjaan, tagihan, saldo awal aset tetap, investasi dan hutang; h. menyusun laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja, laporan arus kas, laporan operasional, neraca dan catatan atas laporan keuangan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 790 (1)
Ikhtisar jabatan verifikator keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 782 huruf h, adalah melakukan penelitian kelengkapan dokumen SPP, SPM, SPJ dalam rangka tertib administrasi keuangan.
(2)
Rincian tugas verifikator keuangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memverifikasi SPP-UP, GU, TU, LS untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM); d. memverifikasi SPJ untuk diterbitkan lembar kerja pengesahan; e. melakukan registrasi SPM; f. mencatat semua transaksi pada kartu pengawasan; g. mengumpulkan dan mendokumentasikan dokumen SPM dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ); h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
Pasal ................
357
Pasal 791 (1)
Ikhtisar tugas operator komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 782 huruf i, adalah melakukan pengetikan, pemeliharaan perangkat komputer serta penataan sistem informasi agar pelaksanaan pekerjaan menjadi lancar.
(2)
Rincian tugas operator komputer sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengetikan naskah dinas dan penginputan data; d. mengoreksi hasil pengetikan dan penginputan data; e. menyampaikan hasil ketikan dan penginputan data kepada atasan; f. mendokumentasikan hasil pengetikan dan penginputan data; g. menjaga dan merawat sarana prasarana kerja yang dipergunakan dengan baik serta memelihara kerapian dan kenyamanan suasana tempat kerja; h. menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas pengetikan dan penginputan data sebagai masukan bagi atasan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 792
(1)
Ikhtisar tugas pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 782 huruf j, adalah mengantar pimpinan dalam melaksanakan tugas kedinasan diluar kantor serta memelihara dan merawat kendaraan dinas agar mobilitas pimpinan tidak terganggu.
(2)
Rincian tugas pengemudi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pemeriksaan kondisi kendaraan; d. mengantar pimpinan dalam melaksanakan tugas di luar kantor; e. melakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala terhadap kendaraan dinas; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h.melaksanakan .............. 358
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 793 (1)
Ikhtisar tugas caraka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 782 huruf k, adalah mengantar surat, memelihara kebersihan kantor yang nyaman dan juru kunci pintu kantor sehingga tercipta suasana kantor nyaman dan indah.
(2)
Rincian tugas caraka sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memeriksa serta meneliti surat yang akan dikirim ke instansi lain serta mencatat kedalam buku ekspedisi; d. mengantarkan surat ke alamat yang dituju dengan membawa tanda terima surat/undangan; e. menyimpan lembar pengantar sebagai bukti pengiriman surat / undangan; f. memelihara kebersihan dan keindahan kantor; g. membuka dan menutup semua pintu ruangan; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 794
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah pengolah data bahan untuk rencana penanggulangan bencana. Pasal 795 (1)
Ikhtisar tugas pengolah data bahan untuk rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 794 adalah melakukan pendataan terhadap gejala dan dampak bencana yang ada serta mengidentifikasi berat ringannya kondisi bencana yang akan terjadi agar mudah dalam pencegahan dan penanggulanganya.
(2)
Rincian tugas pengolah data bahan untuk rencana penanggulangan bencana sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi; c.mengumpulkan …………… 359
c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.
mengumpulkan data, gejala dan dampak bencana mengolah data dan informasi pencegahan bencana; menyusun persyaratan standar teknis pencegahan bencana; menyiapkan persyaratan analisis resiko; menyusun rencana kontinjensi (contingency plan); menginventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan; menyiapkan instrumen sistem peringdini (early warning); menyiapkan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan; menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan pencegahan dan pengurangan resiko bencana; melaksanakan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan singkronisasi; menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 796
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Kedaruratan dan Logistik adalah pengidentifikasi daerah rawan bencana dan alur logistik. Pasal 797 (1)
Ikhtisar tugas pengidentifikasi daerah rawan bencana dan alur logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 796 adalah melakukan kajian atau identifikasi dan pemetaan daerah rawan bencana untuk memudahkan penanggulangan bencana.
(2)
Rincian tugas pengidentifikasi daerah rawan bencana dan alur logistik sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi; c. mengumpulkan data bahan daerah rawan bencana; d. mengidentifikasi dan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian dan sumber daya; e. menyusun rencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana; f. melaksanakan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan singkronisasi; g. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi tentang daerah rawan bencana kepada masyarakat; h.membuat ……………
360
h. membuat skenario evakuasi korban bencana, antara lain menentukan jalan-jalan atau rute evakuasi, posko-posko pengungsi (shelter); i. melaksanakan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan singkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 798 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari : a. pembimbing rehabilitasi sosial; b. pengadministrasi usulan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan. Pasal 799 (1)
Ikhtisar tugas pembimbing rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 798 huruf a, adalah melakukan phisiko sosial untuk mengembalikan/memulihkan kondisi para korban dari trauma pasca bencana.
(2)
Rincian tugas pembimbing rehabilitasi sosial sebagai berikut a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi; c. mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya terhadap korban bencana; d. menyusun rencana pemulihan sosial psikologis korban bencana; e. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan rehabilitasi sosial; f. membuat usulan kegiatan yang akan dilakukan oleh seksi rehabilitasi; g. melaksanakan kegiatan hiburan bagi korban bencana; h. melaksanakan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan singkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ……………..
361
Pasal 800 (1)
Ikhtisar tugas pengadministrasi usulan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 798 huruf b, adalah membuat daftar usulan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan pasca bencana untuk menentukan skala prioritas.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi usulan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi; c. menghimpun data, penyusunan usulan program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; d. menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi; e. menyiapkan prioritas kegiatan rekonstruksi berdasarkan pada analisa kerusakan dan kerugian; f. mencatat jenis kebutuhan masyarakat yang menyangkut rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan; g. menyusun rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; h. memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan rekonstruksi penanggulangan bencana pada wilayah pasca bencana; i. melaksanakan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan singkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. BAB VI KECAMATAN DAN KELURAHAN Bagian Kesatu Kecamatan Pasal 801
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretaris Kecamatan terdiri dari : a. pramu tamu; b. pengadministrasi umum; c. sekretaris; d. pengelola data kepegawaian; e. pengelola perlengkapan dan rumah tangga; dan f. caraka. Pasal ............... 362
Pasal 802 (1)
Ikhtisar jabatan pramu tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 801 huruf a, adalah melakukan pencatatan tamu, pelayanan informasi serta pengelolaan pengaduan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.
(2)
Rincian tugas pramu tamu sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan registrasi terhadap tamu yang akan bertemu dengan pejabat sebagai bahan dokumentasi; d. melayani tamu dengan menanyakan identitas tamu, maksud kedatangan dan siapa yang ingin ditemui. e. mencatat laporan pengaduan untuk disampaikan ke pada pejabat yang terkait; f. melakukan konfirmasi kepada pejabat yang akan ditemui; g. mengarahkan para tamu yang akan bertemu dengan pejabat; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 803
(1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 801 huruf b, adalah mengagenda, mengekspedisi, menggandakan dan mengarsipkan naskah dinas untuk tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi umum sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengagenda surat masuk dan keluar; d. mengajukan naskah dinas kepada atasan untuk ditindak lanjuti; e. mengekspedisi surat keluar; f. menggandakan naskah dinas; g. mengarsipkan naskah dinas; h. menyusun konsep naskah dinas; i. memberikan pelayanan kearsipan kepada yang memerlukan; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ................ 363
Pasal 804 (1)
Ikhtisar jabatan sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 801 huruf c, adalah melakukan pencatatan administrasi persuratan dan menyusun agenda pimpinan untuk memperjelas kegiatan keseharian pimpinan.
(2)
Rincian tugas sekretaris sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima dan mencatat pesan baik telpon maupun surat serta bahan lain yang ditujukan kepada pimpinan sebagai bahan informasi untuk disampaikan kepada pimpinan; d. menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangan dan menyampaikan perihalnya kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan serta mengatur tamu yang akan menghadap pimpinan sesuai dengan kepentingannya; e. mengkoordinasikan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan rencana kegiatan dalam buku agenda dan papan kegiatan sebagai informasi dan jadwal kegiatan; f. menghubungi dan mengkonfirmasikan kepada unit dan instansi terkait tentang acara dan kegiatan pimpinan melalui surat, telepon dan atau faxmil untuk bahan informasi kepada pimpinan; g. mengingatkan pimpinan mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera dilaksanakan atau dihadiri oleh pimpinan agar sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun; h. menyiapkan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh pimpinan untuk sesuatu kegiatan secara rapi dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan; i. menerima, mencatat surat masuk dan kelur ke dalam buku agenda, lembar disposisi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diteruskan kepada pimpinan; j. mencatat agenda kegiatan piminan kepapan tulis berdasarkan kepentingannya sebagai informasi bagi mimpinan; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 805
(1)
Ikhtisar jabatan pengelola data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 801 huruf d, adalah mengelola perencanaan, mutasi, diklat dan kesejahteraan pegawai dalam rangka tertib administrasi. (2) Rincian ................ 364
(2) Rincian tugas pengelola data kepegawaian sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja; d. menyiapkan bahan formasi PNS; e. menyiapkan bahan DUK dan Bezetting pegawai; f. membuat buku penjagaan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun; g. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji berkala; h. menyiapkan blanko dan mengarsipkan hasil PPK (Penilaian Prestasi Kerja) pegawai; i. mengelola absensi pegawai; j. meneruskan permohonan izin, cuti dan pensiun pegawai; k. meneruskan permohonan KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN; l. meneruskan permohonan izin kawin dan cerai; m. meneruskan proses penjatuhan hukuman disiplin; n. membuat usulan penghargaan; o. membuat daftar usulan diklat; p. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; q. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 806 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola perlengkapan dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 801 huruf e, adalah melaksanakan inventarisasi kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang agar terwujud tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengelola perlengkapan dan rumah tangga sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana SKPD; d. membuat daftar usulan prioritas kebutuhan sarana dan prasarana SKPD; e. mempersiapkan sarana dan prasarana kantor; f. menerima, mencatat, menyimpan dan mendistribusikan sarana dan prasarana SKPD; g. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana SKPD; h. membuat laporan pengelolaan sarana dan prasarana SKPD secara periodik; i.melakukan …………….. 365
i.
melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 807 (1)
Ikhtisar jabatan caraka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 801 huruf f, adalah mengantar surat, memelihara kebersihan kantor dan juru kunci pintu kantor sehingga tercipta suasana kantor nyaman dan indah.
(2)
Rincian tugas caraka sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memeriksa serta meneliti surat yang akan dikirim ke instansi lain serta mencatat kedalam buku ekspedisi; d. mengantarkan surat ke alamat yang dituju dengan membawa tanda terima surat/undangan; e. menyimpan lembar pengantar sebagai bukti pengiriman surat / undangan; f. memelihara kebersihan dan keindahan kantor; g. membuka dan menutup semua pintu ruangan; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 808
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sub Bagian Keuangan dan Program pada Sekertaris Kecamatan terdiri dari : a. bendaharawan rutin; b. pembantu bendaharawan rutin; c. bendaharawan gaji; d. penata laporan keuangan; e. pengolah data penyusun rencana dan program; f. penyusun program kerja evaluasi dan pelaporan; g. verifikator keuangan; dan h. operator komputer. Pasal ...............
366
Pasal 809 (1)
Ikhtisar jabatan bendaharawan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 808 huruf a, adalah menerima, menyimpan, membayar, membukukan dan mempertanggungjawabkan belanja tidak langsung dan membuat SPJ Fungsional dan Struktural agar terwujud tertib anggaran.
(2)
Rincian tugas bendaharawan rutin sebagai berikut: a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat register surat permintaan pembayaran; d. mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku kas umum; e. mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku kas pembantu; f. mengajukan / memproses Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS); g. mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti transaksi; h. membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara periodik; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 810
(1)
Ikhtisar jabatan pembantu bendaharawan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 808 huruf b, adalah membantu membuat SPP dan SPJ belanja langsung dan belanja tidak langsung agar terwujud tertib anggaran.
(2)
Rincian tugas pembantu bendaharawan rutin sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membantu membuat register surat permintaan pembayaran; d. membantu mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku kas umum; e. membantu mencatat penerimaan maupun pengeluaran di buku kas pembantu; f. membantu memproses Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS); g.membantu ……………… 367
g. membantu mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti transaksi; h. membantumembuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara periodik; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 811 (1)
Ikhtisar jabatan bendaharawan gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 808 huruf c, adalah membuat daftar gaji dan menverifikasi gaji serta SPP gaji sehingga penerimaan gaji dapat tepat waktu.
(2)
Rincian tugas bendaharawan gaji sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan pencatatan kartu induk gaji, kartu gaji dan kartu gaji perorangan; d. menyiapkan SPP dan SPJ gaji; e. memintakan Surat Penyiapan Dana (SPD) gaji pada bendahara rutin (pengeluaran); f. melaksanakan pencatatan buku register gaji; g. membuat daftar gaji pegawai, kekurangan gaji sesuai dengan data terakhir yang bersangkutan sebagai bahan permintaan pembayaran gaji; h. memindahbukukan gaji dan atau kekurangan gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji dan mengecek kebenaran penerimaan dan pembayaran gaji; i. membukukan penerimaan dan pengeluaran gaji pegawai dan menyimpan semua buktinya sebagai bahan pertanggungjawaban pengelolaan gaji; j. membuat laporan pajak tahunan pegawai; k. menghimpun Surat Keterangan Pemberian Tunjangan Keluarga (KP4) Pegawai; l. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; m. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ................. 368
Pasal 812 (1)
Ikhtisar jabatan penata laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 808 huruf d, adalah mengumpulkan data berkas pendapatan dan belanja untuk diolah menjadi informasi laporan keuangan.
(2)
Rincian tugas penata laporan keuangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. membuat laporan realisasi anggaran; d. membuat neraca; e. membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK); f. membuat laporan arus kas khusus Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); g. melakukan perekaman dan pemutakhiran data tranksaksi keuangan; h. merekonsiliasi daftar transaksi dengan buku besar; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 813
(1)
Ikhtisar jabatan pengolah data penyusun rencana dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 808 huruf e, adalah menyusun rencana dan program serta kegiatan agar terwujud sinergitas dengan dokumen perencanaan.
(2)
Rincian tugas pengolah data penyusun rencana dan program sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpul dan mengolah data bahan penyusunan Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD; d. menghimpun, mengolah data danmenyusunRencana Kegiatan Anggaran SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ................ 369
Pasal 814 (1)
Ikhtisar jabatan penyusun program kerja evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 808 huruf f, adalah menyusun program kerja evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan sebagai bahan rekomendasi perbaikan kinerja pada tahun anggaran berikutnya.
(2)
Rincian tugas penyusun program kerja evaluasi dan pelaporan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menyiapkan dan menyusun data dan informasi sebagai bahan penyusunan evaluasi, program dan kegiatan unit kerja; d. menyusun laporanbulanan/triwulan/semesteran/tahunan realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan SKPD; e. mempersiapkan bahan dan data pendukung penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD; f. mempersiapkan bahan dan data pendukung penyusunan Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan program dan kegiatan SKPD; g. mempersiapkan bahan dan data pendukung penyusunan Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) SKPD; h. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran berikutnya; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 815
(1)
Ikhtisar jabatan verifikator keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 808 huruf g, adalah Verifikator Keuangan melakukan penelitian kelengkapan dokumen SPP, SPM, SPJ dalam rangka tertib administrasi keuangan.
(2)
Rincian tugas verifikator keuangan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memverifikasi SPP-UP, GU, TU, LS untuk diterbitkan SPM; d. memverifikasi SPJ untuk diterbitkan lembar kerja pengesahan; e.membuat ……………. 370
e. membuat dan melakukan registrasi SPM; f. mencatat semua transaksi pada kartu pengawasan; g. mengumpulkan dan mendokumentasikan dokumen surat perintah membayar (SPM) dan surat pertanggungjawaban (SPJ); h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 816 (1)
Ikhtisar jabatan operator komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 808 huruf h, adalah mengoperasikan, melakukan pemeliharaan perangkat komputer serta penataan sistem informasi agar pelaksanaan pekerjaan menjadi lancar.
(2)
Rincian tugas operator komputer sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan penginputan anggaran; d. melakukan penginputan penatausahaan keuangan; e. mengoreksi hasil pengetikan dan penginputan data; f. mendokumentasikan hasil pengetikan dan penginputan data; g. menjaga dan merawat sarana prasarana kerja yang dipergunakan dengan baik sertamemelihara kerapian dan kenyamanan suasana tempat kerja; h. menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas pengetikan dan penginputan data sebagai masukan bagi atasan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 817
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pemerintahan terdiri dari : a. pencatat administrasi kependudukan dan catatan sipil; dan b. petugas layanan penyelesaian sengketa tanah dan perumahan. Pasal ................
371
Pasal 818 (1)
Ikhtisar jabatan pencatat administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 817 huruf a, adalah melakukan pencatatan administrasi kependudukan meliputi kelahiran, kematian, mutasi penduduk sehingga terwujud tertib administrasi kependudukan.
(2)
Rincian tugas pencatat administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menghimpun data laporan perkembangan penduduk dari kelurahan secara berkala; d. membuat laporan perkembangan penduduk kecamatan; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 819
(1)
Ikhtisar jabatan petugas layanan penyelesaian sengketa tanah dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 817 huruf b, adalah melakukan penyelesaian melalui fasilitasi dan mediasi sengketa tanah dan perumahan sehingga terjadi kesepakatan.
(2)
Rincian tugas petugas layanan penyelesaian sengketa tanah dan perumahan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menerima berkas permasalahan sengketa tanah/perumahan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat kelurahan; d. memproses berkas permasalahan sengketa tanah/perumahan; e. memfasilitasi pertemuan dengan pihak yang bersengketa; f. melaksanakan survey ke lokasi yang bermasalah; g. membuat berita acara pertemuan penyelesaian sengketa; h. pengarsipan berkas sengketa tanah/perumahan; i. menghimpun dan mengadministrasi surat keterangan ahli waris; j. memproses penerbitan alas hak atas tanah; k. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; l. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; m.melaksanakan ................... 372
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 820 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Ketentraman dan Ketertiban terdiri dari : a. pengadministrasi ketentraman dan ketertiban; dan b. pengelola pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. Pasal 821 (1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi ketentraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 820 huruf a, adalah melakukan pencatatan dan pengumpulan data secara periodik terhadap gangguan keamanan di wilayah kecamatan untuk bahan penyusunan laporan.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi ketentraman dan ketertiban sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengadministrasi data pos kamling; d. mengadministrasi data tempat hiburan malam (THM); e. mengadministrasi laporan kejadian criminal dari kelurahan; f. mengadministrasi data pedagang kaki lima (PKL); g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 822
(1)
Ikhtisar jabatan pengola pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 820 huruf b, adalah melaksanakan penegakan Perda dan indentifikasi kemungkinan ganguan trantib serta mengkoordinasikan dengan pihak terkait sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar.
(2)
Rincian tugas pengola pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pendataan hal-hal yang terkait pelanggaran Perda; d.melakukan …………….. 373
d. melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait gangguan ketentraman dan ketertiban; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 823 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari : a. pengelola masalah perekonomian; dan b. pengadministrasi pengembangan dan kesra. Pasal 824 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola masalah perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 823 huruf a, adalah melakukan inventarisasi permasalahan dan potensi perekonomian kelurahan yang dapat dikembangkan agar dapat memberi nilai tambah perekonomian masyarakat.
(2)
Rincian tugas pengelola masalah perekonomian sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menghimpun data usaha kecil menengah di wilayah Kecamatan; d. memfasilitasi masalah-masalah pemungutan atas pajak Bumi dan Bangunan; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 825
(1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi dan pengembangan kesra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 823 huruf b, adalah melakukan inventarisasi, pendataanpenanggulangan warga miskin dalam peningkatan kesejahteraan.
(2)
Rincian tugas berikut :
pengadministrasi dan pengembangan kesra sebagai
a.menyusun ............... 374
a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menghimpun data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); d. membantu mengkoordinir pembagian Raskin di Kelurahan; e. mengadministrasi surat keterangan tidak mampu; f. menghimpun data korban bencana alam; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 826 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari : a. fasilitator pemberdayaan masyarakat; dan b. pengelola data pembangunan di wilayah kecamatan. Pasal 827 (1)
Ikhtisar jabatan fasilitator pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 826 huruf a, adalah memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan pembangunan secara partisipatif.
(2)
Rincian tugas fasilitator pemberdayaan masyarakat sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memfasilitasi warga untuk berpartisipasi/ikut serta dalam perencanaan pembangunan; d. memberi bimbingan/dorongan/pengertian tentang pentingnya keikutsertaan warga dalam memberikan masukan/usulan rencana pembangunan di wilayahnya; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal .................
375
Pasal 828 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola data pembangunan di wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 826 huruf b, adalah melaksanakan pendataan dan fasilitasi dalam melaksanakan pendataan dan fasilitasi dalam penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan untuk diajukan dalam musrenbang tingkat kecamatan.
(2)
Rincian tugas pengelola data pembangunan di wilayah kecamatan berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menghimpun data-data potensi yang ada di Kecamatan; d. melakukan penginputan data-data potensi hasil musrenbang kelurahan; e. menyiapkan bahan/data untuk pelaksanaan musrenbang kecamatan; f. menyiapkan pelaksanaan musrenbang kecamatan; g. menyimpan dan mengarsipkan dokumen hasil musrenbang kecamatan; h. melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan; i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 829
Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pelayanan Umum terdiri dari : a. pelayanan data dan informasi; b. pengelola bahan pembinaan ketatalaksanaan perijinan; dan c. pengelola penata sarana dan prasarana. Pasal 830 (1)
Ikhtisar jabatan pelayanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 829 huruf a, adalah melaksanakan pengelolaan data dan informasi sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. (2) Rincian ................
376
(2)
Rincian tugas pelayanan data dan informasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. pengumpulan data-data; d. melakukan penginputan data; e. menyajikan data informasi dalam bentuk brosur; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 831
(1)
Ikhtisar jabatan pengelola bahan pembinaan ketatalaksanaan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 829 huruf b, adalah menyusun pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
(2)
Rincian tugas pengelola bahan pembinaan ketatalaksanaan perijinan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menghimpun dan mencermati jenis-jenis pelayanan perijinan; d. membantu menyusun skema prosedur pelayanan dan pengaduan perijinan; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 832
(1)
Ikhtisar jabatan pengelola penata sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 829 huruf c, adalah melakukan inventarisasi ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana kelurahan sebagai bahan perencanaan tingkat kelurahan.
(2)
Rincian tugas pengelola penata sarana dan prasarana sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c.menyusun ………………. 377
c. menyusun data-data sarana dan prasarana yang dalam kondisi baik dan rusak dari Kelurahan dan kecamatan; d. memfasilitasi kegiatan penataan keindahan lingkungan dan pertamanan serta sanitasi lingkungan; e. mengawasi fasilitas pelayanan umum; f. menyusun daftar kebutuhan sarana dan prasrana di Kelurahan; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Bagian Kedua Kelurahan Pasal 833 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Sekertaris Kelurahan terdiri dari : a. pramu tamu b. pengadministrasi umum; c. pengolah data penyusun program dan kegiatan; d. operator komputer; e. caraka. Pasal 834 (1)
Ikhtisar jabatan pramu tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 huruf a, adalah melakukan pencatatan tamu, pelayanan informasi serta pengelolaan pengaduan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.
(2)
Rincian tugas pramu tamu sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan registrasi terhadap tamu yang akan bertemu dengan pejabat sebagai bahan dokumentasi; d. melayani tamu dengan menanyakan identitas tamu, maksud kedatangan dan siapa yang ingin ditemui. e. mencatat laporan pengaduan untuk disampaikan ke pada pejabat yang terkait; f. melakukan konfirmasi kepada pejabat yang akan ditemui; g. mengarahkan para tamu yang akan bertemu dengan pejabat; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; 378
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 835 (1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 huruf b, adalah mengagenda, mengekspedisi, menggandakan dan mengarsipkan naskah dinas untuk tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi umum sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengagenda surat masuk dan keluar; d. mengajukan naskah dinas kepada atasan untuk ditindak lanjuti; e. mengekspedisi surat keluar; f. menggandakan naskah dinas; g. mengarsipkan naskah dinas; h. menyusun konsep naskah dinas; i. memberika pelayanan kearsipan kepada yang memerlukan; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 836
(1)
Ikhtisar jabatan pengolah data penyusun program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 huruf c, adalah menyusun rencana dan program serta kegiatan agar terwujud sinergitas dengan dokumen perencanaan.
(2)
Rincian tugas pengolah data penyusun program dan kegiatan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpul, mengolah data dan menyusun Rencana kerja/kegiatan; d. mengumpul, mengolah data dan menyusun Rencana Kegiatan Anggaran; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal .............. 379
Pasal 837 (1)
Ikhtisar jabatan operator komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 huruf d, adalah melakukan pengetikan, pemeliharaan perangkat komputer serta penataan sistem informasi agar pelaksanaan pekerjaaan menjadi lancar.
(2)
Rincian tugas operator komputer sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dan peralatan kerja; d. melakukan pengetikan naskah dinas dan penginputan data; e. mengoreksi hasil pengetikan dan penginputan data; f. menyampaikan hasil ketikan dan penginputan data kepada atasan; g. mendokumentasikan hasil pengetikan dan penginputan data; h. menjaga dan merawat sarana prasarana kerja yang dipergunakan dengan baik sertamemelihara kerapian dan kenyamanan suasana tempat kerja; i. menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas pengetikan dan penginputan data sebagai masukan bagi atasan; j. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; k. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 838
(1)
Ikhtisar jabatan caraka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 huruf e, adalah mengantar surat, memelihara kebersihan kantor dan juru kunci pintu kantor sehingga tercipta suasana kantor nyaman dan indah.
(2)
Rincian tugas caraka sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. memeriksa serta meneliti surat yang akan dikirim ke instansi lain serta mencatat kedalam buku ekspedisi; d. mengantarkan surat ke alamat yang dituju dengan membawa tanda terima surat/undangan; e. menyimpan lembar pengantar sebagai bukti pengiriman surat / undangan; f. memelihara kebersihan dan keindahan kantor; g.membuka …………. 380
g. membuka dan menutup semua pintu ruangan; h. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; i. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 839 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban terdiri dari : a. pengadministrasi pembinaan perangkat kelurahan; b. pencatat administrasi kependudukan dan catatan sipil; dan c. pengelola pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. Pasal 840 (1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi pembinaan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 839 huruf a, adalah melakukan pembinaan administrasi perangkat kelurahan agar terwujud tertib administrasi.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi pembinaan perangkat kelurahan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengadministrasi masalah ketentraman, ketertiban wilayah, dan perlindungan masyarakat serta melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk menciptakan kantibmas diwilayah kelurahan; d. melaksanakan pengawasan dan pencatatan terhadap kegiatan organisasi sosial masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di tingkat kelurahan; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 841
(1)
Ikhtisar jabatan pencatat administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 839 huruf b, adalah melakukan pencatatan administrasi kependudukan dan capil sehingga terwujud tertib administrasi kependudukan. (2) Rincian ................ 381
(2)
Rincian tugas pencatat administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menfasilitasi pemberian hak-hak atas tanah dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum serta pemberian rekomendasi pengurusan hak-hak atas tanah di wilayah kelurahan; d. melakukan inventarisasi dan pengawasan atas tanah-tanah negara, tanah asset pemerintah daerah dan melakukan monitoring terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas dan timbul yang berada di wilayah kelurahan; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 842
(1)
Ikhtisar jabatan pengelola pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 839 huruf c, adalah melaksanakan penegakan perda dan indentifikasi kemungkinan ganguan trantib serta mengkoordinasikan dengan pihak terkait sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar.
(2)
Rincian tugas pengelola pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pengawasan perizinan terhadap suatu usaha atau kegiatan usaha di wilayah kelurahan serta memberikan rekomendasi dalam pengurusan perizinan sesuai dengan kewenanganya; d. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di tingkat kelurahan; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal ..............
382
Pasal 843 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari : a. pengelola masalah perekonomian; dan b. pengadministrasi pengembangan dan kesra. Pasal 844 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola masalah perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 843 huruf a, adalah melakukan inventarisasi permasalahan dan potensi perekonomian kelurahan yang dapat dikembangkan agar dapat memberi nilai tambah perekonomian masyarakat pada sektor permodalan.
(2)
Rincian tugas pengelola masalah perekonomian sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menginventarisir permasalahan perekonomian di wilayah kelurahan; d. menyiapkan bahan penyusunan, pembinaan dan pengembangan program pelaksanaan kegiatan perekonomian dan usaha kecil masyarakat lingkup kelurahan; e. menfasilitasi pembagian RASKIN; f. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 845
(1)
Ikhtisar jabatan pengadministrasi dan pengembangan kesra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 843 huruf b, adalah melakukan inventarisasi, pendataan warga miskin dalam peningkatan kesejahteraan.
(2)
Rincian tugas pengadministrasi dan pengembangan kesra berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat; d. mempasilitasi tim terpadu dalm pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayah kelurahan; e. menginventarisir pemuktahiran data PMKS dari tim terpadu; f.melakukan …………… 383
f.
melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; g. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 846 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah seksi pemberdayaan masyarakat adalah pengolah data bahan informasi program pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 847 (1)
Ikhtisar jabatan pengolah data bahan informasi program pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 846, adalah melakukan pengelolaan data penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan serta rencana pemberdayaan masyarakat sebagai bahan informasi di tingkat kelurahan.
(2)
Rincian tugas pengolah data bahan informasi program pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. mengadministrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor bedah rumah dan perbaikan pemukiman kumuh serta pembangunan fisik lainnya tingkat kelurahan; d. menfasilitasi dan melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan pada tingkat kelurahan seperti musyawarah perencanaan pembangunan; e. melaksanakan program pembinaan pemberdayaan masyarakat sector pelatihan-pelatihan untuk mewujudkan swadaya masyarakat mandiri tingkat kelurahan; f. melaksanakan pengembangan organisasi masyarakat tingkat kelurahan; g. membantu pelaksanaan penccanangan bulan bakti gotongroyong; h. melakukan pengawasan dan pemantauan bangunan termasuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dalam wilayah kelurahan i. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; j. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal .................. 384
Pasal 848 Jabatan Fungsional Umum yang berada di bawah Seksi Pelayanan Umum adalah terdiri dari : a. pelayanan data dan informasi; b. pengelola bahan pembinaan ketatalaksanaan perijinan; c. pengelola penata sarana dan prasarana. Pasal 849 (1)
Ikhtisar jabatan pelayanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 848 huruf a, adalah melaksanakan pengelolaan data dan informasi sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi.
(2)
Rincian tugas pelayanan data dan informasi sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melaksanakan pendataan atau inventarisasi terhadap fasilitas umum dan pengelolaan pemakaman umum; d. melakukan inventarisasi lahan yang tidak produktif milik Pemerintah Daerah; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 850
(1)
Ikhtisar jabatan pengelola bahan pembinaan ketatalaksanaan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 848 huruf b, adalah mengelola administrasi perijinan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
(2)
Rincian tugas pengelola bahan pembinaan ketatalaksanaan perijinan sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan perizinan; d. membuat rekomendasi dan keterangan untuk penyelesaian surat izin sesuai dengan kewenanganya; e. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; f. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; g.melaksanakan …………… 385
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 851 (1)
Ikhtisar jabatan pengelola penata sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 848 huruf c, adalah melakukan inventarisasi ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana kelurahan sebagai bahan perencanaan tingkat kelurahan.
(2)
Rincian tugas pengelola penata sarana dan prasarana sebagai berikut : a. menyusun program kerja; b. menghimpun dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; c. menginventarisir sarana dan prasarana yang ada di wilayah Kelurahan; d. menyusun daftar kebutuhan sarana dan prasarana di wilayah Kelurahan; e. membuat surat keterangan kebersihan lokasi proyek; f. pemberian penomoran rumah dan bangunan di wilayah kelurah; g. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; h. menyiapkan, menyimpan dan mengamankan bahan dan alat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 852
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare. Ditetapkan di Parepare pada tanggal 4 November 2014 WALIKOTA PAREPARE
TAUFAN PAWE 386
Diundangkan di Parepare pada tanggal 4 November 2014 Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,
MUSTAFA MAPPANGARA
BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR 42
387
