WALIKOTA PAREPARE WALIKOTA PAREPARE PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAREPARE, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan maka perlu menetapkan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Satuan Polisi Pamong Praja; b. bahwa tugas pokok, fungsi dan uraian tugas merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang …
-2-
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 52); 10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3 ).
MEMUTUSKAN …
-3-
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Parepare. 3. Walikota adalah Walikota Parepare. 4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketenteraman, ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat. 5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare. 6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja. 7. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja. 8. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah sejumlah tenaga fungsional yang memiliki keahlian tertentu di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare. 9.
Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok. 11. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja. BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 2 (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Walikota menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah mempunyai fungsi : a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat; b. pemberian …
-4-
b.
pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut : a.
membuat rencana kegiatan/program kerja satuan polisi pamong praja;
b.
mengatur, mendistribusikan mengendalikan tugas bawahan;
c.
memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan;
d.
merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja;
e.
menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya;
f.
melakukan penyusunan program rencana pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
g.
melaksanakan penegakan Perda dan Peraturan Walikota serta perlindungan masyarakat;
h.
dan
mengkoordinasikan
serta
mengkoordinasikan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah, dan atau aparatur lainnya; i. melaporkan kepada kepolisian Negara RI atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana diluar yang diatur dalam Perda; j. melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau Badan Hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Walikota; k. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Walikota; l. melimpahkan hasil penyelidikan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; m. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit masyarakat dan kerawanan sosial; n. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Walikota; o. melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Walikota; p. mengkoordinasikan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dengan kepala Seksi Kecamatan yang membidangi; q. menyusun …
-5-
q. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); r. mempersiapkan personil Korsik Satpol untuk mengikuti acara-acara resmi Pemerintah Daerah; s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan. Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha Pasal 3 (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua satuan organisasi di bidang ketatausahaan meliputi perencanaan dan pelaporan kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan aset serta keuangan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian, ketatausahaan kantor, perlengkapan dan aset, serta keuangan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum dan kepegawaian, ketatausahaan kantor, perlengkapan dan aset, serta keuangan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, ketatausahaan kantor, perlengkapan dan aset, serta keuangan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut : a. menyiapkan rencana kegiatan sub bagian sebagai bahan penyusunan program kantor; b. menyusun laporan hasil kegiatan sub bagian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan; c. mengatur,mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan; d. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; f. menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; g. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif; h. mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada para kepala bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas; i. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum; j. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian; k. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset; l. melaksanakan …
-6-
l. melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan; m. mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan; n. melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan dan aset; o. menilai prestasi kerja para kepala seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; p. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; q. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); r. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
Bagian Ketiga Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalan Pasal 4 (1) Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalan mempunyai tugas pokok menyusun prosedur, pedoman pengamanan dan pengawalan kegiatan operasional , pengawalan dan pengamanan Pejabat Negara/Daerah dan tamu VVIP serta melaksanakan pengamanan terhadap Kantor Walikota, rumah jabatan Walikota/ Wakil Walikota/Sekretaris Daerah/Pimpinan DPRD serta kegiatan Pemerintah Daerah. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalan mempunyai fungsi : a. penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan seksi; b. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
dan
pengawasan
c. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. (3) Rincian tugas Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalan sebagai berikut : a. menyiapkan rencana kegiatan seksi program Satuan;
sebagai bahan penyusunan
b. menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan; c. mengatur,mendistribusikan tugas bawahan;
dan
mengkoordinasikan
pelaksanaan
d. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. menyusun prosedur dan pedoman pengamanan kantor Walikota, Dinas/Badan Pemerintah Daerah dan rumah jabatan Walikota/Wakil Walikota Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah; f. merencanakan …
-7-
f. merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan kantor Walikota, gedung DPRD, kantor Dinas/Badan Pemerintah Daerah sarana umum dan aset milik Pemerintah Daerah serta rumah jabatan Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah; g. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa bahan dan data untuk mendukung pelaksanaan pengamanan kantor Walikota kantor Dinas/Badan Pemerintah Daerah, rumah jabatan Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, serta Sekretaris Daerah; h. menyusun prosedur dan pedoman pengamanan dan pengawalan Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Pemerintah dan tamu VVIP; i. merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah Kota Pejabat Pemerintah/Daerah dan tamu VVIP; j. menyusun prosedur dan pedoman pengamanan kegiatan apel, upacara, kegiatan resmi dan kegiatan seremonial lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Bagian Keempat Kepala Seksi Operasi dan Pengawasan Pasal 5 (1) Kepala Seksi Operasi dan Pengawasan mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan operasi dan pengawasan serta penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum serta pencegahan, penanggulangan penyakit masyarakat dan kerawanan sosial. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada (1), Kepala Seksi Operasi dan Pengawasan mempunyai fungsi : a. penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan seksi; b. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi; c. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. (3) Rincian tugas Kepala Seksi Operasi dan Pengawasan sebagai berikut : a. menyiapkan rencana kegiatan seksi program Satuan;
sebagai bahan penyusunan
b. menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan c. mengatur,mendistribusikan tugas bawahan;
dan
mengkoordinasikan
pelaksanaan
d. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. menyusun …
-8-
e. menyusun program dan kegiatan pembinaan operasional dan penertiban, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota; f. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan wilayah masyarakat; g. melaksanakan penegakan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Walikota; h. melaksanakan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan atau aparatur lainnya; i. mengumpulkan data dan bahan informasi lainnya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; j. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas dan memberi solusi pemecahan; k. menyusun prosedur, pedoman penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; l.
menyusun prosedur, pedoman pelaksanaan kegiatan patroli wilayah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tumbuhnya penyakit sosial masyarakat serta gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
m. membuat laporan kegiatan operasional, penertiban, kegiatan patroli wilayah secara periodik; n. mengkoordinasikan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dengan kepala Seksi Kecamatan yang membidangi; o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Bagian Kelima Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Pasal 6 (1) Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas dibidang penyidikan dan penindakan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan mempunyai fungsi : a. penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan seksi; b. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
dan
pengawasan
c. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. (3) Rincian tugas Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan sebagai berikut : a. menyiapkan …
-9-
a. menyiapkan rencana kegiatan seksi program Satuan;
sebagai bahan penyusunan
b. menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan; c. mengatur,mendistribusikan tugas bawahan;
dan
mengkoordinasikan
pelaksanaan
d. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Peraturan Walikota; f. menindak warga masyarakat, aparatur, Badan Hukum yang menganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat; g. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Walikota; h. melimpahkan hasil penyelidikan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; i. melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Walikota; j. melaksanakan tindakan penyelidikan dengan melakukan kegiatan antara lain mencatat, mendokumentasikan atau merekam kejadian / keadaan serta meminta keterangan; k. mengkoordinasikan pelaksanaan penyidikan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS) terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan Perundangundangan; l.
memberikan surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Walikota
m. merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penindakan; n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Bagian Keenam Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Pasal 7 (1) Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, mempersiapkan, menyusun serta mengerahkan potensi masyarakat dalam rangka melindungi masyarakat dari penanggulangan bencana serta melaksanakan kegiatan dalam membantu aparatur pemerintah memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. (2) Dalam ...
- 10 -
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi : a. penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan seksi; b. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
dan
pengawasan
c. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. (3) Rincian tugas Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat sebagai berikut : a. menyiapkan rencana kegiatan seksi program satuan; b. mengatur,mendistribusikan tugas bawahan;
dan
sebagai bahan penyusunan
mengkoordinasikan
pelaksanaan
c. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; d. melaksanakan pembinaan operasional pengembangan, pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat; e. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kapasitas dan penyelenggaraan kegiatan perlindungan masyarakat; f. memfasilitasi pembentukan satuan perlindungan masyarakat pada setiap kecamatan dan kelurahan; g. melaksanakan pembentukan satuan perlindungan masyarakat pada obyek vital; h. melaksanakan penyelamatan dan pertolongan korban bencana dan pengungsi; i.
melaksanakan pembantuan terhadap upaya pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
j.
membantu pemerintah daerah dalam pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat;
k. melakukan upaya pencegahan perselisihan antar warga dan kelompok masyarakat sehingga tidak menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum; l.
mempersiapkan dan mengerahkan menanggulangi bencana;
potensi
masyarakat
dalam
m. merumuskan kebijakan dan pendataan anggota Satuan Linmas; n. menyusun dan melaksanakan pembinaan anggota satuan Linmas; o. memfasilitasi dan mengkoordinasikan masyarakat dengan Instansi terkait;
kegiatan
perlindungan
p. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
Bagian ...
- 11 -
Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 8 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. BAB III TATA KERJA Pasal 9 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Penjabaran Tatakerja masing-masing unit kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing perangkat daerah. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan betanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan bawahan masingmasing, wajib mengadakan rapat berkala. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Parepare Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal …
- 12 -
Pasal 11 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.
Ditetapkan di Parepare pada tanggal 02 Pebruari 2011 Plt. WALIKOTA PAREPARE WAKIL WALIKOTA,
SJAMSU ALAM
Diundangkan di Parepare pada tanggal 02 Pebruari 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,
MUHAMMAD HATTA, B
BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2011 NOMOR 24
