WALIKOTA PAREPARE PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PAREPARE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAREPARE, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare, maka perlu diatur Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 7.Peraturan …………..
-2– 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaa barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2013 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 100); 12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 101). MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PAREPARE. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Parepare. 2.
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.
Walikota adalah Walikota Parepare.
4.
Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare.
5.
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang dan/atau barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal pemerintah daerah pada PDAM.
6.
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan daerah. BAB II ................
-3– BAB II BENTUK DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL Pasal 2 Bagian Kesatu Bentuk Penyertaan Modal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dinyatakan dalam bentuk uang dan/atau barang. Pasal 3 Bagian Kedua Jumlah Penyertaan Modal (1)
Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp. 20.997.741.000,- (Dua puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) sesuai Business Plan (Rencana Bisnis) PDAM tanggal 4 November 2014 dengan rincian sebagai berikut: a. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 6.561.748.250,b. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 8.113.000.000,c. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 6.322.992.750,-
(2)
Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare. Ditetapkan di Parepare pada tanggal 4 November 2014 WALIKOTA PAREPARE,
TAUFAN PAWE Diundangkan di Parepare pada tanggal 4 November 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,
MUSTAFA MAPPANGARA BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR 40
