WALIKOTA PAREPARE PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAREPARE, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka lebih mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan agar lebih berhasil guna dan berdaya guna, maka perlu menetapkan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan; b. bahwa tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tugas dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Parepare.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5. Undang...
-25. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupate/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Parepare (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 52); 10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59).
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Daerah Kota Parepare;
2.
Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
3.
Walikota adalah Walikota Parepare;
4.
Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare;
5.
Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Daerah Kota Parepare, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Parepare;
6.
Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Daerah Kota Parepare;
-37.
Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah Kota Parepare yang bersifat Operasional di lapangan;
8.
Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Daerah Kota Parepare.
BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Pertama Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Pasal 2 (1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan kelurahan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan mempunyai fungsi; a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan; c. pembinaan dan pelaksanaan atas penyelenggaraan pemeritahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3) Rincian tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan adalah sebagai berikut : a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan; b. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan monitoring serta administrasi kelurahan, penguatan kelembagaan organisasi kemasyarakatan, penggalangan dan pengembangan partisipasi masyarakat; c. meningkatkan prakarsa swadaya dan gotong royong masyarakat. d. mengkoordinasikan dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan kelurahan; e. menetapkan pedoman dan memfasilitasi pengembangan kapasitas kelurahan; f. mengkoordinasikan dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan; g. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam; h. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; i. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan.
-4Bagian Kedua Sekretariat Pasal 3 (1)
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan, evaluasi pelaporan dan keuangan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan; b. pemberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset serta evaluasi dan pelaporan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian; d. penyelenggaraaan evaluasi program dan kegiata sub bagian pelaksanaan urusan kepegawaian dinas; (3)
Rincian tugas Sekretaris sebagai berikut : a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebikajakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; b. menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organsasi dalam lingkup dinas; d. mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada para kepala bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas; e. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum; f. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian g. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset; h. mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan; i.
melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan dan aset;
j.
menilai prestasi kerja para kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
k. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; l.
memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
m. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
-5Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Pasal 4 (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi ; a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian. (3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagai berikut : a. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian; b. mengelola dan melaksanakan urusan ketatusahaan dan kearsipan dinas; c. melaksanakan urusan adminitrasi dan pembinaan, pengawasan kepegawaian dilingkungan dinas; d. melaksanakan tugas humas dan keprotokelaran dan perjalanan dinas ; e. melaksanakan urusan rumah tangga dinas; f. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak; g. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; i. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan.
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Pasal 5 (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyusun dan membuat program kerja dan pengelolaan keuangan dinas. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi ; a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian; d. pelaksanaan…
-6d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian. (3) Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut : a.
melaksanakan perumusan program kerja dinas, baik yang bersifat program jangka pendek maupun jangka menengah;
b.
menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana penunjang kelancaran operasional kantor;
c.
menyiapkan, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi dinas;
d.
menyusun daftar usulan kegiatan;
e.
melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA dinas;
f.
melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian;
g.
melaksanakan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan keuangan dinas;
h.
mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dinas;
i.
melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaran program kerja dan kegiatan dinas;
j.
melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program Sub Bagian Perencanan dan Keuangan;
k.
memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan.
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pasal 6 (1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyusun dan membuat program kerja dan laporan keuangan daerah. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi ; a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian. (3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut : a. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dinas ; b. memberikan saran/pertimbangan dalam rangka perbaikan program/kegiatan di masa mendatang; c. melakukan monitoring, evaluasi serta pelaporan program kerja dan kegiatan; d. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); e. menyiapkan…
-7e. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan; f. melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dan memberikan solusi pemecahannya g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan program Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
Bagian Ketiga Bidang Kelurahan Pasal 7 (1) Bidang Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dalam pengelolaan administrasi kelurahan, dan pengembangan kapasitas kelurahan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), Kepala Bidang Kelurahan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kelurahan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembinaan kelurahan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan kelurahan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kelurahan; f. pengkajian, pembentukan, pemekaran dan pembangunan kelurahan; g. pengembangan kapasitas kelurahan. (3) Rincian tugas Kepala Bidang Kelurahan sebagai berikut : a. melaksanakan pembinaan administrasi kelurahan; b. melaksanakan pengkajian penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kelurahan; c. menetapkan pedoman pengembangan kapasitas kelurahan; d. mengembangkan manajemen pembangunan kelurahan; e. memberikan teknis dalam rangka pengembangan kelurahan terpadu; f. mengembangkan perpustakaan masyarakat di kelurahan; g. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan.
Sub Bidang Administrasi Kelurahan Pasal 8 (1) Sub Bidang Administrasi kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan penyelenggaraan administrasi kelurahan.
-8(2) Dalam menyelenggarakan tuas poko sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1),Kepala Sub Bidang Administrasi Kelurahan mempunyai fungsi : a. pembinaan dan pengawasan penyelengaaran adminstrasi kelurahan; b. pengkajian pembentukan, pemekaran dan pembangunan kelurahan; c. pengembangan kapasitas kelurahan. (3) Rincian tugas Kepala Sub Bidang Administrasi Kelurahan sebagai berikut : a. meyusun bahan perencanaan pengembangan kelurahan; b. melaksanakan pendataan dan penataan kelurahan berdasarkan profil; c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kelurahan; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi kelurahan; e. melaksanakan penyusunan database penyelenggaraan administrasi kelurahan; f. melakukan penyusunan program kegiatan lomba kelurahan, baik tingkat kecamatan maupun tingkat kota; g. melaksanakan bimbingan teknis dan pelaksanaan perlombaan kelurahan; h. menyusun program pengembangan/pengelolaan kelurahan terpadu/percontohan; i. melaksanakan bimbingan penataan tata kelola administrasi kelurahan; j. melaksanakan bimbingan, pelatihan dan pendidikan pengembangan kapasitas kelurahan; k. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan.
Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pasal 9 (1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kelurahan mempunyai tugas pokok menyusun bahan perencanaan kelurahan melalui Musrenbang. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kelurahan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan kelurahan; b. pelaksanaan bimbingan teknis sistem perencanaan pembangunan kelurahan dan kecamatan; c. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di perencanaan pembangunan kelurahan d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan kelurahan; (3) Rincian tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kelurahan sebagai berikut : a. mengkoordinasikan dan menyusun bahan perencanan pembangunan tingkat kelurahan dan kecamatan; b. memfasiliatsi pengembangan manajemen pembangunan kelurahan; c. memberikan…
-9c. memberikan bimbingan dalam penyusunan manajemen pembangunan kelurahan; d. mengkoordinasikan pembangunan pada tingkat kecamatan mengsinergikan dengan program pengembangan kecamatan;
dan
e. memberikan bimbingan teknis pengembangan sistem perencanaan pembangunan kelurahan dan kecamatan dan pembinaan potensi sumber daya manusia; f. memfasilitasi perumusan program dan kegiatan pembangunan tingkat kelurahan dan kecamatan untuk persiapan Musrenbang; g. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan.
Bagian Keempat Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Pasal 10 (1) Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok pembinaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat; b. pemberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembinaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat. (3) Rincian tugas Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat sebagai berikut : a. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
di
bidang pembinaan
b. menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan peranan kelembagaan masyarakat dan sosial budaya masyarakat; c. menetapkan pedoman,standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya; d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dan pemberian motivasi terhadap lembaga sosial dan budaya masyarakat; e. melakukan inventarisasi terhadap lembaga-lembaga adat dan budaya masyarakat yang ada; f. melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga adat dan tradisi masyarakat melalui lembaga atau kelompok kegiatan budaya dan kesenian tradisional; g. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- 10 Sub Bidang Penguatan Lembaga Masyarakat Pasal 11 (1) Sub Bidang Penguatan Lembaga Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok pembinaan penguatan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), Kepala Bidang Penguatan Lembaga Masyarakat mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang penguatan lembaga masyarakat; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penguatan lembaga masyarakat; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penguatan lembaga masyarakat; d. pemberian tugas lain yang diberikan pimpinan. (3) Rincian tugas Kepala Sub Bidang Penguatan Lembaga Masyarakat sebagai berikut : a. melaksanakan pembinaan terhadap penguatan kelembagaan masyarakat di kelurahan; b. mengelola data dan penyusunan program peningkatan peranan kelembagaan masyarakat kelurahan; c. melakukan inventarisasi data kelembagaan dan swadaya masyarakat; d. melakukan evaluasi dan analisa perkembanagan kelembagaan mayarakat kelurahan; e. melakukan inventarisasi kebutuhan pelatihan keterampilan masyarakat; f. menyusun program dan kegiatan pelaksanaan pelatihan masyarakat; g. melakukan pembinaan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat; h. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan.
Sub Bidang Pengembangan Partisipatif dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat Pasal 12 (1) Sub Bidang Pengembangan Partisipatif dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap pengembangan partisipatif dan swadaya gotong royong masyarakat. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengembangan Partisifatif dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan partisifatif dan swadaya gotong royong; b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengembangan partisipatif dan swadaya gotong royong masyarakat; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan partisipatif dan swadaya gotong royong masyarakat; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 11 (3) Rincian tugas Kepala Sub Bidang Pengembangan Partisipatif dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat sebagai berikut : a. menyusun bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan; b. melakukan bimbingan usaha-usaha peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat gotong royong masyarakat; c. melakukan pengkajian terhadap prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan; d. melakukan inventarisasi terhadap hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan melalui swadaya gotong royong masyarakat. e. melakukan perencanan tindak lanjut terhadap peningkatan prakarsa dan swadaya gotog royong masyarakat; f. mengkoordinasikan dan pembangunan partisifatif;
memfasilitasi
pengembangan
manajemen
g. melakukan penggalakan usaha partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
Bagian Kelima Bidang Penanggulangan Kemiskinan Pasal 13 (1) Bidang Penanggulangan Kemiskinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan kemiskinan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan kemiskinan. (3) Rincian tugas Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan sebagai berikut : a. merumuskan kebijakan teknis dalam rangka penanggulangan kemiskinan tingkat kota; b. melakukan pendataan dan penyusunan program pemebrdayan masyarakat miskin;
pemberian
bantuan
c. melakukan pengembangan dan pembinaan terhadap usaha kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan/keterampilan dan ketenagkerjaan; d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi ekonomi penduduk miskin;
penyelenggaran pemberdayaan
e. mengkoordinasikan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat; f. merumuskan kebijakan teknis penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam; g. mengkoordinasikan...
- 12 g. mengkoordinasikan tugas dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya; h. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan.
Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pasal 14 (1) Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), Kepala Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat. (2) Rincian tugas Kepala Sub Bidang Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut : a. menyusun program kerja dalam rangka penanggulangan masyarakat miskin; b. mengkoordinaskan dan memfasilitasi pemberdayaan ekonomi penduduk miskin; c. mengkoordinasikan kelompok usaha kurang mampu; d. mengkoordinasikan pemberian modal usaha kepada masyarakat; e. memberikan bimbingan dalam rangka pengembangan kapasitas tenaga kerja masyarakat; f. melakukan pendataan dan pemutahiran data masyarakat miskin; g. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan keterampilan masyarakat; h. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan.
Sub Bidang Penguatan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna Masyarakat Pasal 15 (1) Sub Bidang Penguatan ekonomi dan teknologi tepat guna masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan merumuskan kebijakan dalam bidang penguatan ekonomi dan pengembangan teknologi tepat guna dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam di kelurahan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengutan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna Masyarakat mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penguatan ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna bagi masyarakat; b. pemberian...
- 13 b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang penguatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna bagi masyarakat; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penguatan ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna bagi masyarakat; (3) Rincian tugas Kepala Sub Bidang Penguatan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna Masyarakat sebagai berikut : a. menyusun bahan kebijakan dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna; b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga; c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat; d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian dan ketahanan pangan ,masyarakat; e. memberdayakan masyrakat dalam pengeloaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; f.
memfasilitasi kebutahan teknologi tepat guna bagi masyarakat;
g. mengembangkan usaha ekonomi produktif dan teknologi tepat guna; h. melakukan inventarisasi terhadap teknologi tepa guna yang dimanfaatkan masyarakat untuk dtingkatkan dan dikembangkan;
telah
i.
melaksanakan sosialisasi penerapan teknologi tepat guna unggulan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat;
j.
memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan. BAB III TATA KERJA Pasal 17
(1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja, kepala satuan kerja dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dengan instansi lain di luar pemerintahan daerah sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahanya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap pimpinan wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyususunan laporan lebih lanjut dan untuk memberi petunjuk pada bawahan.
- 14 BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing. Pasal 19 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 12 Mei 2008. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare. Ditetapkan di Parepare pada tanggal Pj.WALIKOTA PAREPARE, SULHAM HASAN Diundangkan di Parepare pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE, ABDUL RAHIM RAUF
BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2008 NOMOR
