WALIKOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KONSULTASI DAN/ATAU BANTUAN HUKUM KEPADA ANGGOTA KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAREPARE, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka memberikan pengayoman dan perlindungan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang mengalami permasalahan hukum perlu diberi pelayanan secara profesional dan proporsional; b. bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai organisasi yang berkedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari tugas-tugas kedinasan diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum dengan memberikan perlindungan hukum berupa jasa hukum bagi anggotanya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Konsultasi dan/atau Bantuan Hukum kepada Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358); 3.Undang-Undang...................
-23. Undang-Undang Nomor 16 Tahun tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etika Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia; 9. Peraturan Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomr 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia serta Pendidikan Khusus Profesi Advokat Bagi Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Parepare (Lembarab Daerah Tahun 2010 Nomor 3).
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KONSULTASI DAN/ATAU BANTUAN HUKUM KEPADA ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE.
BAB I…………..
-3BAB 1 Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Parepare 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Parepare. 4. Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Parepare disingkat KORPRI adalah wadah untuk seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, professional, netral, produktif dan bertanggung jawab. 5. Dewan Pengurus KORPRI Kota Parepare disingkat DP KORPRI Kota Parepare adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Parepare. 6. Anggota adalah seluruh Pegawai Republik Indonesia yang berada di bawah koordinasi Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Parepare. 7. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Parepare yang selanjutnya disingkat DP KORPRI Kota Parepare adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Parepare. 8. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai LKBH KORPRI Kota Parepare. 9. Advokat adalah orang yang berprofesi member jasa hukum baik didalam maupun diluar peradilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
BAB II ASAS DAN TUJUAN PASAL 2 Asas dari Peraturan Walikota didasarkan pada : a. Asas keadilan yang menempatkan hak dan kewajiban dari setiap anggota secara professional dan bertanggungjawab;
b. Asas…………..
-4b. Asas persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban dihadapan hukum yaitu asas bahwa tidak ada perbedaan tersangka, terdakwa dan penegak hukum baik hak, kedudukan dan kewajiban di depan hukum yaitu sama-sama mencari daan mewujudkan kebenaran dan keadilan; c. asas praduga tidak bersalah yaitu asasi yang melekat pada diri setiap tersangka, terdakwa yang harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dalam persidangan secara bebas, jujur dan terbuka untuk umum; d. Asas transparansi adalah asas yang memberikan akses kepada setiap anggota untuk memperoleh informasi secara benar, jujur dan bertanggungjawab.
Pasal 3 Tujuan pengaturan tentang layanan konsultasi dan/atau bantuan hukum adalah : a. Meningkatkan pengayoman dan perlindungan hukum kepada anggota; b. Terwujudnya pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum kepada anggota; c. Terpenuhinya hak-hak anggota dalam memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara mudah, murah dan bertanggungjawab; dan d. Mempermudah akses dalam membantu anggota mengatasi permasalahan yang dihadapi.
BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup tugas Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum ini meliputi : a. Memberikan nasehat atau konsultasi di bidang hukum; b. Memberikan bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain baik di luar maupun di dalam pengadilan untuk kepentingan anggota; c. Melaksanakan penyuluhan hukum dan sosialisasi baik dilakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga dan/atau instansi terkait; d. Melaksanakan atau menfasilitasi pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
BAB IV……………
-5BAB IV LAYANAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu Jenis Layanan Pasal 5 Jenis layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum ini meliputi : a. Layanan konsultasi baik secara individu maupun kelompok; b. Layanan bantuan hukum berupa layanan bantuan hukum secara litigasi yaitu seluruh aktifitas kegiatan proses bantuan hukum di dalam peradilan, dan layanan non litigasi yaitu seluruh aktifitas kegiatan proses bantuan hukum di luar peradilan.
Bagian Kedua Syarat dan Tata Cara Layanan Pasal 6 Permintaan layanan Konsultasi dan bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana berikut : a. Layanan konsultasi dan/atau bantuan hukum yang bersifat non litigasi, diberikan terhadap kasus/persoalan hukum apa saja yang dialami; dan b. Layanan konsultasi dan/atau bantuan hukum yang bersifat litigasi diberikan terhadap kasus/persoalan hukum yang terkait jabatan/fungsinya pada saat masih bertugas pada Pemerintah Daerah. Pasal 7 Tata cara pemberian layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan ketentuan: a. Permohonan disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Walikota melalui Ketua DP KORPRI dan selanjutnya kepada Sekretaris DP KORPRI yang berisi : 1. Identitas pemohon (Nama, Pangkat, NIP, Jabatan, Instansi dan Alamat). 2. Penjelasan secara singkat posisinya dalam perkara yang dihadapi. b. Setiap permohonan yang telah diterima oleh Sekretaris DP KORPRI dicermati dan diagendakan untuk selanjutnya disampaikan kepada Advokat/Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh LKBH KORPRI untuk penjadwalan memberikan layanan;
c.Jadwal……………
-6-
c. Jadwal pemberian layanan oleh tim sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan setiap hari dan/atau sesuai kebutuhan bertempat di Sekretariat LKBH KORPRI Kota Parepare Jalan Jenderal Sudirman No. 78 Parepare atau pada tempat lainnya; d. Hasil konsultasi yang telah diberikan oleh Pengurus LKBH KORPRI kepada setiap pemohon layanan akan disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris DP. KORPRI; e. Penyampaian tertulis dari LKBH KORPRI sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan bantuan layanan lebih lanjut.
Bagian Ketiga Prinsip Pemberian Layanan Pasal 8 Pemberian layanan konsulltasi dilakukan berdasarkan prinsip : a. Persamaan yang proporsional; b. Pelayanan yang berkepastian; c. Efisien; d. Efektif; dan e. Bertanggungjawab.
dan/atau
bantuan
hukum,
Bagian Keempat Susunan Kepengurusan LKBH Pasal 9 (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas LKBH di bentuk kepengurusan LKBH yang berkedudukan pada Sekretariat DP. KORPRI. (2) Susunan kepengurusan LKBH KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Pelindung adalah Penasehat Dewan Pengurus KORPRI; b. Pembina adalah Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pengurus KORPRI; c. Ketua adalah secara ex-officio dijabat oleh Ketua Dewan Pengurus yang mendampingi Usaha Perlindungan dan Bantuan Hukum; d. Sekretaris adalah secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Dewan Pengurus; e. Bidang konsultasi dan bantuan hukum diketuai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang berlatar belakang pendidikan strata 1 hukum dan dibantu oleh beberapa anggota Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai latar belakang pendidikan srata satu hukum dan advokat berlisensi; dan
f. Bidang…………….
-7f. Bidang kajian dan sosialisasi hukum diketuai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai latar belakang pendidikan Strata 1 hukum dan dibantu oleh beberapa anggota Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai latar belakang pendidikan strata satu hukum; (3) Susunan, Struktur dan pengangkatan personil Pengurus LKBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota. (4) Dalam pelaksanaan tugas pengurus LKBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan honorarium setiap bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan SKPD DP. KORPRI sesuai ketentuan peraturan PerUndang-Undangan.
Bagian Kelima Dukungan Keuangan Pasal 10 (1) Dari hasil konsultasi LKBH KORPRI dan atas pertimbangan yang seksama Sekretaris DP. KORPRI sebagaimana dimaksud Pasal 7 hhuruf e, dengan memperhatikan prinsip layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, memutuskan bahwa pemohon perlu difasilitasi dan diberikan bantuan hukum yang bersifat litigasi/pendampingan berupa kuasa hukum/penasihat hukum di pengadilan maka Sekretariat DP KORPRI menyiapkan biaya untuk itu. (2) Penyiapan dan fasilitasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas perjanjian kerjasama LKBH KORPRI dengan Advokat yang memenuhi kualifikasi unt
(3) uk bermitra dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dukungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perkasus.
Pasal 11 Dukungan biaya sebagaimana dimaksud mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
dalam
Pasal
10,
a. Kedudukan dan jabatan/tugas terakhir pemohon di Pemerintah Daerah; b. Tingat kinerja yang bersangkutan; c. Tingkat kedisiplinan yang bersangkutan; dan d. Kondisi riil kebutuhan yang bersangkutan.
Pasal 12……………
-8Pasal 12 Setiap penerima layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, hanya sekali dapat diberikan dukungan pembiayaan dengan jumlah dan pertimbangan sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11.
Bagian Keenam Pelaporan Pasal 13 Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, LKBH KORPRI berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada anggota melalui Sekretariat DP KORPRI untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota Parepare melalui Sekretaris Daerah Kota Parepare dengan tembusan Kepada Ketua DP KORPRI.
BAB V PEMBIAYAAN Pasal 14 Segala biaya dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Anggaran SKPD DP KORPRI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V……………….
-9BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare. Ditetapkan di Parepare pada tanggal 17 September 2015 WALIKOTA PAREPARE,
TAUFAN PAWE
Diundangkan di Parepare pada tanggal 17 September 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,
MUSTAFA MAPPANGARA
BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2015 NOMOR 444
LAMPIRAN PAREPARE
PERATURAN
WALIKOTA
NOMOR : 44 Tahun 2015 TANGGAL : 17 September 2015
FORMAT SURAT PERMOHONAN LAYANAN KONSULTASI DAN/ATAU BANTUAN HUKUM KEPADA ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH KOTA PAREPARE Parepare, Kepada Hal
: Permohonan Layanan Konsultasi dan/atau Bantuan Hukum
Yth, WALIKOTA PAREPARE Cq. Sekretaris DP KORPRI Kota Parepare di Parepare
Dengan Hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Pekerjaan/jabatan Alamat Dengan ini mengajukan permohonan untuk kiranya dapat diberikan layanan konsultasi dan/atau bantuan hukum atas perkara/masalah hukum yang kami alami sekarang. Adapun …………….. Sebagaimana dokumen/surat terlampir dan perhatian Bapak/ibu diucapkan terima kasih Wassalam
Pemohon,
