WALIKOTA MADIUN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM
WALIKOTA MADIUN,
Menimbang
:
a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu menjabarkan rincian tugas dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum ;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ; 4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ; 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
- 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN
WALIKOTA
MADIUN
TENTANG
RINCIAN
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Madiun. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 3. Walikota adalah Walikota Madiun. 4. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun. 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun. 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas. 7. Kelompok
Jabatan
Fungsional
adalah
Kelompok
Jabatan
Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari : a. Unsur Pimpinan
:
Kepala Dinas ;
b. Unsur Pembantu
:
Sekretariat ;
c. Unsur Pelaksana
:
1. Bidang Bina Marga ; 2. Bidang Tata Kota ; 3. Bidang Cipta Karya ; d. UPTD
:
UPTD Gedung Olah Raga (GOR), Stadion Wilis dan Wisma Haji ;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3 (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah
dan
bertanggungjawab
kepada
Walikota
melalui
Sekretaris Daerah. (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (5) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
BAB III KEPALA DINAS Pasal 3
(1) Kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan, penataan ruang, perumahan, tata kota dan tata bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pekerjaan
umum, perumahan
dan
penataan ruang ; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang ; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- 4 BAB IV SEKRETARIAT Pasal 4 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrasi umum,
perencanaan, kepegawaian,
rumah tangga dan administrasi keuangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ; b. pengoordinasian
penyusunan
program
dan
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif ; c. pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga ; d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan di lingkungan Dinas ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 5 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari : a. Sub Bagian Umum ; b. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ; c. Sub Bagian Keuangan. (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum ;
- 5 b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ; c. melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas ; d. melakukan urusan keamanan kantor ; e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan,
pendistribusian,
pengadministrasian
dan
perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku ; f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ; b. mengoordinasikan
penyusunan
perencanaan
program,
evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas ; c. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian
serta
data
kegiatan
yang
berhubungan
dengan kepegawaian di lingkungan Dinas ; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Keuangan ; b. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan rencana kerja anggaran ; c. melakukan
penatausahaan
keuangan
dan
pertanggungjawaban keuangan ; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. BAB V BIDANG BINA MARGA Pasal 7 (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1
mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan alat berat, jalan dan jembatan.
- 6 (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Bina Marga ; b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sesuai dengan kewenangannya ; c. pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan ; d. pelaksanaan pemeliharaan alat berat, jalan dan jembatan ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 8 (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari : a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan ; b. Seksi Pemeliharaan Alat Berat, Jalan dan Jembatan. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Marga. Pasal 9 (1) Seksi
Pembangunan
Jalan
dan
Jembatan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan ; b. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan penetapan leger jalan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan ; c. melakukan
penyusunan,
pemutakhiran
program
pembangunan jalan dan dan jembatan serta bangunan pelengkapnya terdiri dari saluran dan trotoar yang berada di ruang milik jalan (Rumija) ; d. melakukan
kegiatan-kegiatan
jembatan akibat bencana alam ;
pembangunan
jalan
dan
- 7 e. melakukan
kegiatan-kegiatan
pembangunan
jalan
dan
jembatan serta bangunan perlengkapannya terdiri dari saluran dan trotoar yang berada di ruang milik jalan (Rumija) ; f. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan serta bangunan perlengkapannya sesuai dengan kewenangannya ; g. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam ; h. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga. (2) Seksi
Pemeliharaan
Alat
Berat,
Jalan
dan
Jembatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pemeliharaan Alat Berat, Jalan dan Jembatan ; b. melakukan penyusunan rencana kebutuhan alat berat, pemeliharaan jalan dan jembatan untuk pelaksanaan tugas pekerjaan umum ; c. melakukan
penyusunan
kebutuhan
bidang
perbekalan
dalam rangka pemeliharaan alat berat, jalan dan jembatan serta mengelola administrasinya ; d. melakukan
pengaturan
pemakaian
alat
berat
serta
memberikan pertimbangan atas penggunaan tanah yang berada di ruang milik jalan ; e. melakukan
pelaporan
secara
berkala
kondisi
jalan,
jembatan, alat berat serta perbekalan sesuai dengan perkembangannya ; f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.
- 8 BAB VI BIDANG TATA KOTA Pasal 10 (1) Bidang Tata Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi perizinan pemanfaatan ruang, izin lokasi, perizinan bangunan, perizinan usaha jasa konstruksi dan pengawasan bangunan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Kota mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Tata Kota ; b. pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pemanfaatan ruang dan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya ; c. pelaksanaan dan pengawasan pemanfaatan tata ruang ; d. pelaksanaan pemrosesan perizinan pemanfaatan ruang, izin lokasi, izin mendirikan bangunan dan izin usaha jasa konstruksi ; e. pelaksanaan pengawasan bangunan ; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 11 (1) Bidang Tata Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari : a. Seksi Tata Ruang ; b. Seksi Pengawasan Bangunan. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Kota. Pasal 12 (1) Seksi Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Tata Ruang ;
- 9 b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana mengenai perkembangan tata ruang ; c. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengaturan ketentuan teknis penataan tata ruang sesuai dengan kewenangannya ; d. melakukan
urusan
pendokumentasian
penghimpunan, data
beserta
pengolahan informasi
dan
tentang
perkembangan tata ruang ; e. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengelolaan perizinan
pemanfaatan
ruang,
izin
lokasi
dan
advis
planing ; f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kota. (2) Seksi Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan
tugas-tugas
pada
Seksi
Pengawasan
Bangunan ; b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pendataan terhadap pendirian bangunan, pemanfaatan ruang dan izin lokasi ; c. melakukan penyiapan bahan dalam rangka memberikan teguran terhadap pendirian bangunan tanpa izin dan penyalahgunaan izin ; d. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengusutan dan usulan pembongkaran bangunan liar ; e. melakukan penyiapan bahan dalam rangka membantu penyelesaian sengketa pendirian bangunan ; f. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan, tata cara dan prosedur perizinan ; g. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengkajian dan penelitian
terhadap
permohonan
izin
merekomendasi bangunan layak huni ;
bangunan
dan
- 10 h. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengkajian lapangan dan menyiapkan laporan dari hasil penelaahan dan
pengukuran
di
lapangan
bagi
permohonan
izin
bangunan ; i. melakukan pemrosesan rekomendasi guna penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) ; j. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan, evaluasi
dan
pengendalian
terhadap
penetapan
permohonan IMB ; k. melakukan pemrosesan pemberian pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Jasa/Konstruksi (SIUJK) ; l. melakukan pemrosesan pemberian izin galian pada ruas jalan ; m. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kota. BAB VII BIDANG CIPTA KARYA Pasal 13 (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pembangunan gedung,
penataan
perumahan
permukiman,
penyehatan
lingkungan dan drainase. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Cipta Karya ; b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perumahan sesuai dengan kewenangannya ; c. pelaksanaan pembangunan gedung Pemerintah Daerah ; d. pelaksanaan penataan perumahan permukiman ; e. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan penyehatan lingkungan dan drainase ; f. pelaksanaan penanggulangan air kotor dan banjir kota ;
- 11 g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 14 (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari : a. Seksi Bangunan Gedung dan Permukiman ; b. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Drainase ; c. Seksi Penanggulangan Air Kotor. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya. Pasal 15 (1) Seksi
Bangunan
Gedung
dan
Permukiman
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Bangunan Gedung dan Permukiman ; b. melakukan penyiapan bahan
perencanaan penataan
bangunan dan ketentuan teknis perencanaan bangunan, gedung daerah serta bantuan teknis bangunan umum sesuai dengan kewenangannya ; c. melakukan penyiapan bahan dan
pengendalian
serta
dalam rangka pengawasan pemanfaatan
terhadap
pelaksanaan pembangunan gedung ; d. melakukan penyiapan bahan
dalam rangka pemeriksaan
dan penyiapan rekomendasi pengesahan perencanaan bangunan gedung daerah ; e. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembangunan, renovasi, rehabilitasi dan perawatan bangunan gedung daerah ; f. melakukan inventarisasi dan evaluasi pelaksanaan jasa kontruksi dan organisasi profesi yang sejenis ;
- 12 g. melakukan penyiapan bahan
dalam rangka penafsiran,
penilaian dan pertimbangan teknis bangunan gedung daerah ; h. melakukan
penyiapan
bahan
dalam
rangka
survey
pendataan harga satuan upah dan bahan bangunan ; i. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya. (2) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a. melakukan penyiapan
bahan penyusunan perencanaan
program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Penyehatan Lingkungan dan Drainase ; b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan perencanaan teknis pembangunan, perbaikan peremajaan sarana dan prasarana dasar, air bersih
dan
penyehatan
lingkungan
perumahan
dan
permukiman ; c. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan dan bimbingan dalam melaksanakan penyehatan lingkungan perumahan dan permukiman pembangunan ; d. melakukan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian
terhadap pembangunan maupun pemeliharaan prasarana dan sarana air bersih dan
penyehatan lingkungan
perumahan dan permukiman ; e. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengaturan dan pemberian izin bangunan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan perumahan dan permukiman ; f. melakukan pemantuan, pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan, perbaikan, peremajaan dan
pengembangan
sarana
dan
prasarana
dasar
perumahan dan permukiman ; g. melakukan penyiapan bahan
dalam rangka pembinaan
pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan maupun pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman ;
- 13 h. melakukan penyiapan bahan perencanaan
teknis
dan
dalam rangka penyusunan pelaksanaan
pembangunan,
perbaikan/peremajaan dan pemeliharaan sistem drainase/ saluran pemutusan ; i. melakukan penyiapan bahan
dalam rangka pemantauan,
pengendalian, pembangunan serta pengembangan sistem drainase/saluran pematusan ; j. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya. (3) Seksi Penanggulangan Air Kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai tugas : a. melakukan penyiapan
bahan penyusunan perencanaan
program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Penanggulangan Air Kotor ; b. melakukan pengawasan dan penanggulangan banjir kota ; c. melakukan pemeliharaan, perawatan pompa air banjir, pintu-pintu air dan penjagaan rutin serta mencatat pasang surut air ; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.
BAB VIII UPTD Pasal 16
(1) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri dari : a.
Unsur Pimpinan
:
Kepala UPTD ;
b.
Unsur Pembantu
:
Sub Bagian Tata Usaha.
(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- 14 Pasal 17 UPTD Gedung Olah Raga (GOR), Stadion Wilis dan Wisma Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada UPTD Gedung Olah Raga (GOR), Stadion Wilis dan Wisma Haji ; b. melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap penggunaan dan pemanfaatan bangunan sarana prasarana dan fasilitas lainnya yang berada di dalam Gedung Olah Raga (GOR), Stadion Wilis dan Wisma Haji ; c. melakukan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana di dalam Gedung Olah Raga (GOR), Stadion Wilis dan Wisma Haji ; d. melakukan pemrosesan perizinan penggunaan Gedung Olah Raga (GOR), Stadion Wilis dan Wisma Haji sesuai ketentuan yang berlaku ; e. melakukan koordinasi serta upaya kebersihan dan ketertiban di dalam Gedung Olah Raga (GOR), Stadion Wilis dan Wisma Haji ; f. melakukan penyusunan pelaporan terhadap semua kejadian dan peristiwa yang terjadi di dalam Gedung Olah Raga (GOR), Stadion Wilis dan Wisma Haji ; g. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan Gedung Olah Raga (GOR), Stadion Wilis dan Wisma Haji ; h. melakukan pemungutan dan menyetorkan retribusi penggunaan Gedung Olah Raga (GOR), Stadion Wilis dan Wisma Haji sesuai ketentuan yang berlaku ; i. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 18 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Tata Usaha ;
- 15 b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pada UPTD ; c. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ; d. melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat ; e. melakukan urusan keamanan kantor ; f. melakukan
urusan
penyimpanan,
pengendalian
pendistribusian,
tata
usaha
pengadaan,
pengadministrasian
dan
perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku ; g. menyusun,
mengolah
dan
memelihara
data
administrasi
kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan UPTD ; h. mengoordinasikan
dan
menghimpun
bahan-bahan
untuk
keperluan penyusunan rencana kerja anggaran ; i. melaksanakan
penatausahaan
keuangan
dan
pertanggungjawaban keuangan ; j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD. BAB IX KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 19 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 20 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 16 BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor 19 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun. Ditetapkan di M A D I U N pada tanggal 30 Desember 2008 WALIKOTA MADIUN, ttd Diundangkan di M A D I U N pada tanggal 30 Desember 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH ttd BUDIONO, BA BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2008 NOMOR 40/G
KOKOK RAYA, SH, M.Hum.
