WALIKOTA MADIUN PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 52 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH WALIKOTA MADIUN, Menimbang
:
a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah maka dipandang perlu menjabarkan rincian tugas dan fungsi pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah ;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ; 4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ; 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;
- 2 -
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN
WALIKOTA
MADIUN
TENTANG
RINCIAN
TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
2.
Walikota adalah Walikota Madiun.
3.
Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Madiun.
4.
Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Madiun.
5.
Kelompok
Jabatan
Fungsional
adalah
kelompok
Jabatan
Fungsional pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota
Madiun
yang
diatur
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-undangan. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Kantor terdiri dari : a. Unsur Pimpinan
:
Kepala Kantor ;
b. Unsur Pembantu
:
Sub Bagian Tata Usaha ;
c. Unsur Pelaksana
:
1. Seksi Pembinaan Sistem dan Sumber Daya Manusia Perpustakaan Umum dan Kearsipan ; 2. Seksi Pengelolaan dan Layanan Kearsipan ; 3. Seksi Pengelolaan Perpustakaan Umum. d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3 -
(2) Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah
dan
bertanggungjawab
kepada
Walikota
melalui
Sekretaris Daerah. (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor. BAB III KEPALA KANTOR Pasal 3 (1) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai mengawasi
tugas
memimpin,
pelaksanaan
tugas
mengoordinasikan di
bidang
dan
pengelolaan
perpustakaan umum dan arsip daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor mempunyai fungsi : a.
perumusan
kebijakan
teknis
di
bidang
pengelolaan
perpustakaan umum dan kearsipan daerah ; b.
pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan perpustakaan umum dan kearsipan daerah ;
c.
pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan perpustakaan umum dan kearsipan daerah ;
d.
pengelolaan Ketatausahaan ;
e.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota. BAB IV SUB BAGIAN TATA USAHA Pasal 4
Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai fungsi : a.
melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Tata Usaha ;
- 4 -
b.
melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kantor ;
c.
melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
d.
melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas ;
e.
melakukan urusan keamanan kantor ;
f.
melakukan
urusan
penyimpanan,
pengendalian
pendistribusian,
tata
usaha pengadaan,
pengadministrasian
dan
perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku ; g.
menyusun, mengolah
dan
memelihara
data administrasi
kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Kantor ; h.
mengoordinasikan
dan
menghimpun
bahan-bahan
untuk
keperluan penyusunan rencana kerja anggaran ; i.
melaksanakan
penatausahaan
keuangan
dan
pertanggungjawaban keuangan ; j.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor. BAB V
SEKSI PEMBINAAN SISTEM DAN SUMBER DAYA MANUSIA PERPUSTAKAAN UMUM DAN KEARSIPAN Pasal 5 Seksi Pembinaan Sistem dan Sumber Daya Manusia Perpustakaan Umum dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas : a.
melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pembinaan Sistem dan Sumber Daya Manusia Perpustakaan Umum dan Kearsipan ;
b.
melakukan
bimbingan
teknis
kearsipan
dan
konsultasi
perpustakaan dan kearsipan ; c.
menyelenggarakan
penyuluhan,
pembinaan
dan
pemasyarakatan perpustakaan dan kearsipan ; d.
menyelenggarakan publikasi dan pameran buku perpustakan dan kearsipan ;
- 5 -
e.
melakukan pengendalian dan monitoring penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan ;
f.
menyelenggarakan sistem jaringan informasi perpustakaan dan kearsipan ;
g.
melakukan penelitian dan pengembangan aplikasi sistem perpustakaan dan kearsipan ;
h.
melakukan pengumpulan bahan dan penyusunan petunjuk teknis peraturan perundangan bidang perpustakaan dan kearsipan ;
i.
melakukan
pembinaan,
pengembangan
dan
peningkatan
sumber daya manusia aparatur pengelola perpustakaan dan kearsipan ; j.
melakukan penyusunan pola pembinaan, pengembangan dan pedoman tata kearsipan sesuai sistem dan metode yang berlaku ;
k.
melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka menyusun petunjuk teknis standarisasi pengelolaan kearsipan ;
l.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor. BAB VI SEKSI PENGELOLAAN DAN LAYANAN KEARSIPAN Pasal 6
Seksi Pengelolaan dan Layanan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas : a.
melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengelolaan dan Layanan Kearsipan ;
b.
melakukan pengumpulan, penyimpanan, penilaian arsip inaktif ;
c.
menyelenggarakan penerbitan naskah sumber arsip ;
d.
melakukan perawatan dan restorasi arsip statis ;
e.
melakukan penerimaan dan pengelolaan arsip inaktif yang meliputi seleksi, pencatatan dan pembuatan daftar pertelaan arsip ;
f.
melakukan
penataan,
pengendalian,
pemeliharaan dan pengamanan arsip inaktif ;
penyimpanan,
- 6 -
g.
melakukan pemindahan, penilaian dan pemusnahan arsip inaktif ;
h.
melakukan akuisisi arsip inaktif dan arsip statis serta penilaian terhadap usul penyerahan arsip ;
i.
melakukan penataan, penyimpanan, pengendalian, pengolahan informasi dan inventarisasi arsip statis ;
j.
melakukan
pemeliharaan
dan
pengawetan
arsip
serta
melakukan alih media arsip ; k.
melakukan pengumpulan bahan penerbitan dan penyiapan penerbitan naskah sumber arsip ;
l.
melakukan pelayanan arsip dan penyiapan bahan dalam rangka penyuluhan arsip ;
m. melakukan penyiapan jasa kearsipan dan memberikan layanan jasa teknis kearsipan ; n.
melakukan penetapan jadwal retensi arsip satuan kerja perangkat daerah ;
o.
melakukan
penyiapan
bahan
dalam
rangka
pemberian
persetujuan pemusnahan arsip satuan kerja perangkat daerah ; p.
melakukan penyiapan bahan kerjasama teknis kearsipan dan bahan pelaksana tugas kelompok arsiparis ;
q.
melakukan koordinasi bidang kearsipan dengan satuan kerja perangkat
daerah,
pemerintah
kota/kabupaten
lain,
pemerintah provinsi dan Arsip Nasional Republik Indonesia maupun dengan lembaga/instansi luar negeri ; r.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor. BAB VII SEKSI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN UMUM Pasal 7
Seksi Pengelolaan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas : a.
melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengelolaan Perpustakaan Umum ;
- 7 -
b.
melakukan pendataan dan pengadaan bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan masyarakat ;
c.
melakukan
pengelolaan,
penyajian,
penyampaian
dan
pemeliharaan bahan pustaka yang berupa karya cetak, karya rekam dan informasi/pustaka digital ; d.
melakukan penyiapan bahan pembinaan perpustakaan dan kerja sama antar perpustakaan ;
e.
melakukan sosialisasi, motivasi dan promosi perpustakaan umum ;
f.
melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan teknis semua jenis perpustakaan, yang meliputi : pengelolaan perpustakaan sesuai standar, pengembangan sarana dan prasarana
sesuai
standar,
kerjasama
dan
jaringan
perpustakaan serta pengembangan minat baca ; g.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 8
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada Kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Pasal 9
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 8 -
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun. Ditetapkan di M A D I U N pada tanggal 30 Desember 2008 WALIKOTA MADIUN, ttd Diundangkan di M A D I U N pada tanggal 30 Desember 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH ttd BUDIONO, BA BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2008 NOMOR 52/G
KOKOK RAYA, SH, M.Hum.
