WALIKOTA MADIUN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH
WALIKOTA MADIUN,
Menimbang
: a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu menjabarkan rincian tugas dan fungsi pada Dinas Pendapatan Daerah ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah ;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ; 4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ; 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
- 2 MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN
WALIKOTA
MADIUN
TENTANG
RINCIAN
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 2. Walikota adalah Walikota Madiun. 3. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun. 4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Pendapatan Daerah Kota Madiun. 5. Kelompok
Jabatan
Fungsional
adalah
Kelompok
Jabatan
Fungsional pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari : a. Unsur Pimpinan
: Kepala Dinas ;
b. Unsur Pembantu
: Sekretariat ;
c. Unsur Pelaksana
:
1. Bidang Pendaftaran dan Pendataan ; 2. Bidang Penetapan dan Pembukuan ; 3. Bidang Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil ; d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3 (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah
dan
bertanggungjawab
kepada Walikota
melalui
Sekretaris Daerah. (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. BAB III KEPALA DINAS Pasal 3 (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah dibidang pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. penyusunan
rumusan
pendapatan
daerah
kebijakan
teknis
berdasarkan
dibidang peraturan
perundang-undangan ; b. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan, koordinator mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya ; c. pengelolaan ketatusahaan ; d. pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah ; e. pelaksanaan penetapan dan pembukuan atas penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya ; f.
pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bagi hasil ;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota.
- 4 BAB IV SEKRETARIAT Pasal 4 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, rumah tangga dan administrasi keuangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyusunan
perencanaan
program
dan
evaluasi
pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ; b. pengoordinasian
penyusunan
program
dan
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif ; c. pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga ; d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan di lingkungan Dinas ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 5 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari : a. Sub Bagian Umum ; b. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ; c. Sub Bagian Keuangan. (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum ;
- 5 b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ; c. melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas ; d. melakukan urusan keamanan kantor ; e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku ; f.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
(2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ; b. mengoordinasikan
penyusunan
perencanaan
program,
evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas ; c. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas ; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Keuangan ; b. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan rencana kerja anggaran ; c. melaksanakan
penatausahaan
keuangan
dan
pertanggungjawaban keuangan ; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. BAB V BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN Pasal 7 (1) Bidang Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan obyek pajak daerah dan obyek retribusi daerah.
- 6 (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada bidang pendaftaran dan pendataan ; b. pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah melalui formulir surat pendaftaran (SPT) ; c. pelaksanaan pendataan dan pemeriksaan lokasi atau lapangan obyek dan subyek wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah ; d. penyusunan daftar induk wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 8 (1) Bidang Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari: a. Seksi Pendaftaran ; b. Seksi Pendataan. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan. Pasal 9 (1) Seksi Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pendaftaran ; b. melaksanakan pendistribusian dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah ;
- 7 c. membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah yang belum diterima kembali ; d. melakukan pencatatan nama dan alamat wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah ; e. menetapkan dan membuat nomor wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah ; f.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan.
(2) Seksi Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pendataan ; b. menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek dan subyek wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah ; c. melakukan pemeriksaan lapangan atau lokasi obyek dan subyek wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah serta membuat laporan atas hasil pemeriksaan lapangan atau lokasi ; d. membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah ; e. menyimpan arsip surat yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan ; f.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan. BAB VI BIDANG PENETAPAN DAN PEMBUKUAN Pasal 10
(1) Bidang Penetapan dan Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penetapan wajib pajak daerah dan wajib retribusi
daerah
serta
melaksanakan
pembukuan
dan
pelaporan mengenai realisasi penerimaan daerah, tunggakan pajak daerah serta pengelolaan benda berharga.
- 8 (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penetapan dan Pembukuan mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Penetapan dan Pembukuan ; b. pelaksanaan penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah
dan
retribusi
daerah
yang
terhutang
serta
penghitungan angsuran atas permohonan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah ; c. pelaksanaan
pencatatan
penetapan
dan
penyetoran
penerimaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke dalam kartu jenis pajak daerah dan retribusi daerah ; d. pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga ke dalam kartu persediaan benda berharga ; e. pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan daerah dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah ; f.
pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala ;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 11
(1) Bidang Penetapan dan Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari : a. Seksi Penetapan ; b. Seksi Pembukuan dan Pelaporan. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penetapan dan Pembukuan.
- 9 Pasal 12 (1) Seksi Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a. melaksanakan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Penetapan ; b. melaksanakan penghitungan pajak daerah dan retribusi daerah ; c. melaksanakan
penerbitan
dan
pendistribusian
Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ; d. menerima dan memproses surat permohonan angsuran ; e. menyimpan arsip Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diterbitkan ; f.
menyimpan arsip surat yang berkaitan dengan perjanjian angsuran ;
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Pembukuan. (2) Seksi Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pembukuan dan Pelaporan ; b. membukukan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ; c. membukukan
realisasi
pembayaran
dan
besaran
tunggakannya ; d. membukukan penerimaan dan mendistribusikan benda berharga ; e. melaksanakan laporan realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan tunggakannya ; f.
melaksanakan
laporan
penggunaan
dan
sisa
benda
berharga ; g. melaksanakan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah ; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Pembukuan.
- 10 BAB VII BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BAGI HASIL Pasal 13 (1) Bidang Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pengelolaan pajak daerah,
pajak
bumi
dan
bangunan,
bagi
hasil
dan
melaksanakan pemungutan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah
dan pajak bumi dan
bangunan serta
keberatan pajak daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil ; b. pelaksanaan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, pajak bumi dan bangunan dan bagi hasil ; c. pelaksanaan pemungutan, penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku ; d. pelaksanaan
pelayanan
keberatan
dan
permohonan
banding pajak daerah dan retribusi daerah ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 14 (1) Bidang Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari : a. Seksi Pendapatan Asli daerah ; b. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil ; c. Seksi Pengaduan dan Keberatan.
- 11 (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil. Pasal 15 (1) Seksi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pendapatan Asli Daerah ; b. menerima dan membukuan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ; c. melaksanakan pungutan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah melalui bendaharawan penerimaan ; d. membukukan realisasi pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah ; e. melaksanakan administrasi yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah ; f.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil.
(2) Seksi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a. melakukan penyiapan
bahan penyusunan perencanaan,
program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil ; b. menerima, meneliti SPPT PBB dari kantor Pelayanan Pajak Pratama dan mendistribusikan kepada wajib pajak daerah bumi dan bangunan ; c. melaksanakan pemungutan dan penyetoran pajak bumi dan bangunan pada bank tempat pembayaran yang ditunjuk ; d. melaksanakan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama mengenai tunggakan pajak bumi dan bangunan dan
permohonan keberatan atas SPPT pajak bumi dan
bangunan yang diterbitkan ;
- 12 e. melaksanakan pembukuan atas penerimaan pajak bumi dan bangunan ; f.
melaksanakan penyiapan bahan pelaporan bulanan atas realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan kepada Walikota ;
g. melaksanakan
koordinasi
dengan
Kecamatan
dan
Kelurahan ; h. membukukan penerimaan dan melaporkan
bagi hasil
pajak ; i.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil.
(3) Seksi Pengaduan dan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengaduan dan Keberatan ; b. menerima dan memproses pengaduan masyarakat dan memproses surat permohonan keberatan atas ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah ; c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil. BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 16 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 17 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- 13 (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor 05 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pendapatan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun. Ditetapkan di M A D I U N pada tanggal 30 Desember 2008 WALIKOTA MADIUN, ttd KOKOK RAYA, SH, M.Hum. Diundangkan di M A D I U N pada tanggal 30 Desember 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH ttd BUDIONO, BA BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2008 NOMOR 43/G
