WALIKOTA MADIUN PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN WALIKOTA MADIUN, Menimbang
: a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, perlu menjabarkan rincian tugas dan fungsi pada Kecamatan ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan ;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ; 4. Peraturan
Pemerintah
Nomor
19
Tahun
2008
tentang
Kecamatan ; 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ; 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;
- 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN
WALIKOTA
MADIUN
TENTANG
RINCIAN
TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Madiun. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Madiun. 3. Walikota adalah Walikota Madiun. 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah. 5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan
di
wilayah
kerja
kecamatan
yang
dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah
dan
menyelenggarakan
tugas
umum
pemerintahan. 6. Kelompok
Jabatan
Fungsional
adalah
Kelompok
Jabatan
Fungsional pada Kecamatan yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari : a. Unsur Pimpinan
: Camat ;
b. Unsur Pembantu
: Sekretariat ;
c. Unsur Pelaksana
:
1. Seksi Pemerintahan ; 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ; 3. Seksi Pembangunan ;
- 3 4. Seksi Kesejahteraan Sosial ; 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ; d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah
dan
bertanggungjawab
kepada
Walikota melalui
Sekretaris Daerah. (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. (4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Camat. BAB III CAMAT Pasal 3 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan
dan
kemasyarakatan
serta
urusan
pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi : a. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ; b. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; c. pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan ; d. pengoordinasian
pemeliharaan
prasarana
dan
fasilitas
pelayanan umum ; e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ; f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ; g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan ; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- 4 BAB IV SEKRETARIAT Pasal 4 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan kecamatan meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan
penyusunan
perencanaan
program
dan
evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ; b. pengkoordinasian
penyusunan
program
dan
penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu serta tugas pelayanan administratif ; c. pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga ; d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan di lingkungan kecamatan ; e. pelaksanaan
perencanaan
kegiatan
pelayanan
kepada
masyarakat ; f. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan ; g. pelaksanaan
pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan ; h. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan ; i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan kepada Walikota ; j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. Pasal 5 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari : a. Sub Bagian Umum ; b. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ; c. Sub Bagian Keuangan.
- 5 (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum ; b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ; c. melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas ; d. melakukan urusan keamanan kantor ; e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku ; f.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
(2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a. menyusun perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas
pada
Sub
Bagian
Perencanaan
dan
Kepegawaian ; b. mengoordinasikan
penyusunan
perencanaan
program,
evaluasi dan pelaporan di lingkungan kecamatan ; c. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan kecamatan ; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas : a. menyusun perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Keuangan ; b. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan rencana kerja anggaran ; c. melaksanakan
penatausahaan
keuangan
dan
pertanggungjawaban keuangan ; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 6 BAB V SEKSI PEMERINTAHAN Pasal 7 Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas : a. menyusun perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pemerintahan ; b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ; c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ; d. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ; e. melakukan tugas-tugas di bidang pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan yang berlaku ; f.
menyiapkan
bahan
laporan
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Walikota ; g. melakukan
koordinasi
dalam
rangka
pembinaan
dan
pengawasan tertib administrasi kelurahan ; h. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan ; i.
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelurahan ;
j.
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan ;
k. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. BAB VI SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pasal 8 Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas : a. menyusun perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
- 7 b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan ; c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program
kerja
dan
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
diwilayah kerja kecamatan ; d. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan
oleh
unit kerja pemerintah maupun swasta ; e. melakukan
tugas-tugas
lain
di
bidang
pemberdayaan
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; f.
menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat ;
g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. BAB VII SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Pasal 9 Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas : a. menyusun perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban ; b. melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian
dan
TNI
mengenai
program
dan
kegiatan
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan ; c. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan ; d. menyiapkan
bahan
laporan
pelaksanaan
ketentraman dan ketertiban kepada Walikota ;
pembinaan
- 8 e. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan ; f.
melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan Kepolisian ;
g. menyiapkan laporan pelaksanaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kerja kecamatan kepada Walikota ; h. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. BAB VIII SEKSI PEMBANGUNAN Pasal 10 Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 4 mempunyai tugas : a. menyusun perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pembangunan ; b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; c. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; d. menyiapkan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum kepada Walikota ; e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. BAB IX SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL Pasal 11 Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 5 mempunyai tugas : a. menyusun perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- 9 b. melaksanakan program dan pembinaan sosial, bantuan dan pelayanan sosial ; c. melakukan pembinaan di bidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga ; d. melaksanakan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan ; e. melakukan pembinaan terhadap penderita cacat, tuna karya, tuna susila, tuna wisma dan panti asuhan ; f.
menyiapkan
laporan
pelaksanaan
program
di
bidang
kesejahteraan sosial kepada Walikota ; g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. BAB X JABATAN FUNGSIONAL Pasal 12 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 13 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 10 Pasal 15 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun. Ditetapkan di M A D I U N pada tanggal 30 Desember 2008 WALIKOTA MADIUN, ttd Diundangkan di M A D I U N pada tanggal 30 Desember 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH ttd BUDIONO, BA BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2008 NOMOR 56/G
KOKOK RAYA, SH, M.Hum.
