WALIKOTA MADIUN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
WALIKOTA MADIUN,
Menimbang
: a.
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu menjabarkan rincian tugas dan fungsi pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial ;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial ;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4.
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;
5.
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
- 2 MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN
WALIKOTA
MADIUN
TENTANG
RINCIAN
TUGAS DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kota Madiun.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.
Walikota adalah Walikota Madiun.
4.
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun.
5.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun.
6.
Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
7.
Kelompok Jabatan
Fungsional adalah
Kelompok Jabatan
Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari : a. Unsur Pimpinan
: Kepala Dinas ;
b. Unsur Pembantu
: Sekretariat ;
c. Unsur Pelaksana
:
1. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja ; 2. Bidang Perlindungan Tenaga Kerja ; 3. Bidang Kesejahteraan Sosial ;
- 3 d. UPTD
: UPTD Loka Bina Karya ;
e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah
dan
bertanggungjawab
kepada
Walikota
melalui
Sekretaris Daerah. (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (5) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. BAB III KEPALA DINAS Pasal 3 (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan
mengawasi
pelaksanaan
otonomi
daerah
dibidang
ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan sosial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. penyusunan
rumusan
kebijakan
teknis
dibidang
ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan ; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan
sosial ; c. pembinaan
dan
pelaksanaan
tugas
dibidang
ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan sosial ; d. pelaksanaan pembinaan UPTD ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- 4 BAB IV SEKRETARIAT Pasal 4 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, rumah tangga dan administrasi keuangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyusunan
perencanaan
program
dan
evaluasi
pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ; b. pengoordinasian
penyusunan
program
dan
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif ; c. pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga ; d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan di lingkungan Dinas ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 5 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari : a. Sub Bagian Umum ; b. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ; c. Sub Bagian Keuangan. (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum ;
- 5 b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ; c. melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas ; d. melakukan urusan keamanan kantor ; e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan,
pendistribusian,
pengadministrasian
dan
perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku ; f.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
(2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ; b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas ; c. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas ; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Keuangan ; b. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan rencana kerja anggaran ; c. melaksanakan
penatausahaan
keuangan
dan
pertanggungjawaban keuangan ; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. BAB V BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA Pasal 7 (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja serta pelatihan pengembangan kerja dan transmigrasi.
- 6 (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja ; b. pelaksanaan penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja ; c. pelaksanaan
pelatihan
pengembangan
kerja
dan
transmigrasi ; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 8 (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari : a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja ; b. Seksi Pelatihan Kerja dan Transmigrasi. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada
Kepala
Bidang
Pelatihan
dan
Penempatan Tenaga Kerja. Pasal 9 (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Penempatan Tenaga Kerja ; b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penempatan tenaga kerja ;
- 7 c. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan ; d. melakukan penyiapan bahan dalam rangka perencanaan tenaga kerja, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada
instansi/tingkat
perusahaan,
pembinaan
dan
penyelenggaraan sistim informasi ketenagakerjaan ; e. melakukan pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja ; f.
melakukan penyebarluasan dan pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) serta lowongan kerja dalam penggunaan tenaga kerja ;
g. melakukan penyusunan, pengolahan dan penganalisaan data pencari kerja dan lowongan kerja ; h. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penerbitan dan pengendalian Lembaga
Izin
Pendirian
Penyuluhan
rekomendasi
kepada
dan swasta
Lembaga Bimbingan dalam
Bursa
Kerja,
Jabatan
serta
penyelenggaraan
pameran bursa kerja/job market fair ; i.
melakukan
fasilitas
penempatan
bagi
pencari
kerja
penyandang cacat, lansia dan perempuan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) ; j.
melakukan penyiapan bahan dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) ;
k. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penempatan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia ; l.
melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendayagunaan TKS ;
m. melakukan pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) ; n. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) perpanjangan untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam daerah ;
- 8 o. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelatihan/ bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna ; p. melakukan
penyiapan
penyelenggaraan
bahan
program
dalam
perluasan
rangka
kerja
melalui
bimbingan usaha mandiri sektor informal serta program padat karya ; q. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyuluhan, pendaftaran, seleksi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan pemberian rekomendasi paspor calon TKI ; r. melakukan pengawasan pelaksanaan rekruitmen calon TKI dan memfasilitasi pelaksanaan perjanjian kerja sama bilateral dan multilateral penempatan TKI ; s. melakukan penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan Penerbitan Perizinan Unit Pelayanan serta tempat penampungan ; t.
melakukan penyebarluasan sistim informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI ;
u. melakukan penyiapan bahan dalam rangka sosialisasi terhadap Substansi Perjanjian dan melakukan penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke Luar Negeri ; v. melakukan
pembinaan,
pengawasan
dan
monitoring
penempatan maupun perlindungan TKI dan pelayanan kepulangan TKI berasal dari daerah ; w. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja. (2) Seksi Pelatihan Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pelatihan Kerja dan Transmigrasi ; b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pelatihan kerja dan transmigrasi ;
- 9 c. melakukan
pembinaan
(pengawasan,
pengendalian,
monitoring, evaluasi dan pelaporan) penyelenggaraan urusan
pemerintahan
bidang
pelatihan
kerja
dan
transmigrasi ; d. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja ; e. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelatihan dan peningkatan pengukuran produktivitas ; f.
melakukan
penyuluhan,
pendaftaran
dan
pengiriman
transmigrasi ; g. melakukan
penyiapan
bahan
dalam
rangka
penyelenggaraan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri ; h. melakukan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja ; i.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja. BAB VI BIDANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA Pasal 10
(1) Bidang Perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi
pelaksanaan
tugas-tugas
pada
Bidang
Perlindungan Tenaga Kerja ; b. pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja ;
- 10 c. pelaksanaan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan ; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 11 (1) Bidang Perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari : a. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek ; b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Tenaga Kerja. Pasal 12 (1) Seksi
Pembinaan
Hubungan
Industrial
dan
Jamsostek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek ; b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang hubungan industrial dan Jamsostek ; c. melakukan
pembinaan
(pengawasan,
pengendalian,
monitoring, evaluasi dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang hubungan industrial dan Jamsostek ; d. melakukan
penyiapan
bahan
dalam
rangka
fasilitasi
penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan ; e. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perjanjian pekerja antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh ;
- 11 f.
melakukan pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan ;
g. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh ; h. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan ; i.
melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan SDM dalam penyelesaian perselisihan di luar pengadilan ;
j.
melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter ;
k. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan dan pengusulan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) pada Gubernur ; l.
melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan kepersertaan Jamsostek ;
m. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan
fasilitasi
dan
kesejahteraan
di
perusahaan. n. melakukan penyiapan bahan dalam rangka verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) ; o. melakukan
pencatatan
organisasi
pengusaha
dan
Organisasi Pekerja/buruh skala Daerah dan melaporkannya kepada Gubernur ; p. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Tenaga Kerja. (2) Seksi
Pembinaan
dan
Pengawasan
Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan ; b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang
ketenagakerjaan ;
Pembinaan
dan
Pengawasan
- 12 c. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pembinaan dan Pengawasan ketenagakerjaan ; d. melakukan
pembinaan
dan
pengawasan
pelaksanaan
norma ketenagakerjaan ; e. melakukan pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan ; f.
melakukan
penyiapan
bahan
dalam
rangka
penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan ; g. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan ; h. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ; i.
melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ;
j.
melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan dan pengusulan perusahaan untuk memperoleh penghargaan Zero Accident Award ;
k. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, Hygiene Perusahaan, Ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategi ; l.
melakukan pelayanan dan pelatihan serta pengembangan norma
bidang
ketenagakerjaan,
kesehatan
dan
keselamatan kerja yang bersifat strategis ; m. melakukan pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan ; n. melakukan
fasilitasi
pembinaan
pengawasan
ketenagakerjaan ; o. melakukan
penyiapan
penyelenggaraan ketenagakerjaan ;
bahan
ketatalaksanaan
dalam
rangka
pengawasan
- 13 p. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengusulan calon pengawas ketenagakerjaan kepada pemerintah ; q. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan kepada pemerintah ; r. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengusulan kartu
Penyidik
Pegawai
Negeri
Sipil
(PPNS)
bidang
ketenagakerjaan kepada pemerintah ; s. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Tenaga Kerja. BAB VII BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL Pasal 13 (1) Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pembinaan
swadaya
sosial,
rehabilitasi
sosial,
bantuan
perlindungan sosial dan kepahlawanan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan evaluasi
pelaksanaan
tugas-tugas
program dan
pada
Bidang
Kesejahteraan Sosial ; b. pelaksanaan dan pembinaan swadaya sosial ; c. pelaksanaan dan pembinaan rehabilitasi sosial ; d. pelaksanaan
bantuan
perlindungan
sosial
dan
kepahlawanan ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 14 (1) Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari : a. Seksi Bina Swadaya Sosial ;
- 14 b. Seksi Rehabilitasi Sosial ; c. Seksi Bantuan Perlindungan Sosial dan Kepahlawanan. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial.
Pasal 15
(1) Seksi Bina Swadaya Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Bina Swadaya Sosial ; b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penetapan kebijakan bidang sosial mengacu pada kebijakan skala daerah, provinsi dan/atau nasional ; c. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan perencanaan bidang Bina Swadaya Sosial ; d. melakukan
penyiapan
bahan
dalam
rangka
penyelenggaraan kerjasama bidang Bina Swadaya Sosial ; e. melakukan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan pedoman dan standarisasi serta pemberian bimbingan, monitoring, supervisi konsultasi dan fasilitasi bidang Bina Swadaya Sosial ; f.
melakukan penyiapan bahan dalam rangka penggalian dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) ;
g. melakukan pengembangan dan pendayagunaan PSKS ; h. melakukan
pengawasan
dan
pelaksanaan
urusan
pemerintahan bidang Bina Swadaya Sosial ; i.
melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaporan pelaksanaan program bidang Bina Swadaya Sosial kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial ;
- 15 j.
melakukan penyiapan bahan dalam rangka pemberian rekomendasi pengangkatan anak ;
k. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial dan pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerja sosial ; l.
melakukan pembinaan organisasi sosial ;
m. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial. (2) Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a. melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Rehabilitasi Sosial ; b. melakukan penyiapan bahan Penyelenggaraan kerjasama dibidang rehabilitasi sosial ; c. melakukan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi di bidang rehabilitasi sosial ; d. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pemberian bimbingan, monitoring, supervisi konsultasi dan fasilitasi bidang rehabilitasi sosial ; e. melakukan penyiapan bahan identifikasi dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ; f.
melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan bidang rehabilitasi sosial ;
g. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang rehabilitasi sosial ; h. melakukan
penyiapan
bahan
pelaporan
pelaksanaan
program bidang rehabilitasi sosial kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial ; i.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial.
- 16 (3) Seksi
Bantuan
Perlindungan
Sosial
dan
Kepahlawanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Bantuan Perlindungan Sosial dan Kepahlawanan ; b. melakukan
penyiapan
bahan
dalam
rangka
penyelenggaraan kerja sama, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi di bidang bantuan perlindungan sosial dan kepahlawanan ; c. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pemberian bimbingan, monitoring, supervisi konsultasi dan fasilitasi di bidang Bantuan Perlindungan Sosial dan Kepahlawanan ; d. melakukan penyiapan bahan dalam rangka identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial ; e. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan program/kegiatan di bidang Bantuan, Perlindungan Sosial dan Kepahlawanan ; f.
melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaporan pelaksanaan program di bidang
Bantuan Perlindungan
Sosial dan Kepahlawanan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial ; g. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyediaan sarana
dan
prasarana
sosial
di
bidang
Bantuan
dalam
rangka
Perlindungan Sosial dan Kepahlawanan ; h. melakukan
penyiapan
bahan
penanggulangan korban bencana ; i.
melakukan pemrosesan pemberian izin pengumpulan uang atau barang dan pemberian rekomendasi izin undian serta pengendalian pelaksanaannya ;
j.
melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pemberian bantuan sosial fakir miskin, orang terlantar dan lanjut usia ;
k. melakukan
penyiapan
penganugerahan
bahan
kelengkapan
satya lencana kebaktian
usulan
sosial/Gelar
Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial ;
- 17 l.
melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelestarian nilai-nilai
Kepahlawanan,
kejuangan
serta
nilai-nilai
kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Provinsi ; m. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembangunan, perbaikan, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) ; n. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial. BAB VIII UPTD Pasal 16 (1) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri dari : a. Unsur Pimpinan
:
Kepala UPTD ;
b. Unsur Pembantu
:
Sub Bagian Tata Usaha.
(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. Pasal 17 UPTD Loka Bina Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas : a.
melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada UPTD Loka Bina Karya ;
b.
melakukan pemeliharaan dan perawatan pada UPTD Loka Bina Karya ;
c.
melakukan upaya kebersihan, keamanan, ketertiban UPTD Loka Bina Karya ;
d.
melakukan pembinaan dan pelatihan untuk usaha rehabilitasi sosial sistem panti ;
e.
melakukan penyiapan dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sistem panti ;
f.
melakukan pengelolaan ketatausahaan ;
g.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 18 Pasal 18 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a.
melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Tata Usaha ;
b.
melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pada UPTD ;
c.
melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
d.
melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat ;
e.
melakukan urusan keamanan kantor ;
f.
melakukan
urusan
penyimpanan,
pengendalian
pendistribusian,
tata usaha pengadaan, pengadministrasian
perawatan barang-barang inventaris
dan
sesuai ketentuan yang
berlaku ; g.
melakukan penyusunan, pengolahan dan pemeliharaan data administrasi
kepegawaian
serta
data
kegiatan
yang
berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan UPTD ; h.
menghimpun
bahan-bahan
untuk
keperluan
penyusunan
rencana kerja anggaran ; i.
melakukan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
j.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD. BAB IX KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 19
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 20 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- 19 (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun. Ditetapkan di M A D I U N pada tanggal 30 Desember 2008 WALIKOTA MADIUN, ttd Diundangkan di M A D I U N pada tanggal 30 Desember 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH ttd BUDIONO, BA BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2008 NOMOR 37/G
KOKOK RAYA, SH, M.Hum.
