WALIKOTA MADIUN PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA WALIKOTA MADIUN, Menimbang
:
a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu menjabarkan rincian tugas dan fungsi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;
. Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ; 4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ; 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
- 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Madiun. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 3. Walikota adalah Walikota Madiun. 4. Dinas
Perhubungan,
selanjutnya
disebut
Komunikasi Dinas
dan
adalah
Informatika
Dinas
yang
Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. 5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya
disebut
Kepala
Dinas
adalah
Kepala
Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas. 7. Kelompok Fungsional
Jabatan pada
Fungsional Dinas
adalah
Kelompok
Perhubungan,
Jabatan
Komunikasi
dan
Informatika Kota Madiun yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari : a. Unsur Pimpinan
: Kepala Dinas ;
b. Unsur Pembantu
: Sekretariat ;
c. Unsur Pelaksana
:
1. Bidang Komunikasi dan Informatika ; 2. Bidang Angkutan ; 3. Bidang Lalu Lintas Darat ;
- 3 d. UPTD
:
1. UPTD Terminal Penumpang ; 2. UPTD Terminal Barang ; 3. UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor ; e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (5) Masing-masing UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. BAB III KEPALA DINAS Pasal 3 (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi
pelaksanaan
otonomi
daerah
dibidang
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. penyusunan
rumusan
kebijakan
teknis
dibidang
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan ; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;
- 4 d. pelaksanaan pembinaan UPTD ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota. BAB IV SEKRETARIAT Pasal 4 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, rumah tangga dan administrasi keuangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyusunan
perencanaan
program
dan
evaluasi
pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ; b. pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif ; c. pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga ; d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan di lingkungan Dinas ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 5 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari : a. Sub Bagian Umum ; b. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ; c. Sub Bagian Keuangan. (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- 5 Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum ; b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ; c. melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas ; d. melakukan urusan keamanan kantor ; e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan,
pendistribusian,
pengadministrasian
dan
perawatan barang-barang inventaris dinas sesuai ketentuan yang berlaku ; f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ; b. mengoordinasikan
penyusunan
perencanaan
program,
evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas ; c. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian
serta
data
kegiatan
yang
berhubungan
dengan kepegawaian di lingkungan dinas ; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Keuangan; b. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan rencana kerja anggaran; c. melakukan
penatausahaan
keuangan
dan
pertanggungjawaban keuangan ; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 6 BAB V BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pasal 7 (1) Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan dan pengendalian bidang pos, telekomunikasi, frekuensi radio, sarana komunikasi dan diseminasi informasi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang
Komunikasi dan Informatika mempunyai
fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Komunikasi dan Informatika ; b. pelaksanaan pengendalian
dan
pembinaan
dan
teknis
bimbingan
yang teknis
meliputi tentang
penyelenggaraan pos dan telekomunikasi ; c. pelaksanaan pengendalian
dan
pembinaan
dan
teknis
bimbingan
yang teknis
meliputi tentang
penyelenggaraan frekuensi radio, sarana komunikasi dan diseminasi informasi ; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 8 (1) Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari : a. Seksi Pos dan Telekomunikasi ; b. Seksi Frekuensi Radio dan Sarana Komunikasi. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika.
- 7 Pasal 9 (1) Seksi Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a. melakukan
penyusunan
perencanaan
program
dan
evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada seksi Pos dan Telekomunikasi ; b. memberikan rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan ; c. melakukan pemrosesan izin jasa titipan untuk kantor agen ; d. melakukan penertiban jasa titipan untuk kantor agen ; e. melakukan
pemrosesan
izin
penyelenggaraan
telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya dalam
daerah
sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio ; f. memberikan
rekomendasi
terhadap
permohonan
izin
penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan daerah ; g. memberikan
rekomendasi
wilayah
prioritas
untuk
pembangunan kewajiban pelayanan universal dibidang telekomunikasi ; h. melakukan pemrosesan izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) ; i. melakukan
pengawasan/pengendalian
terhadap
penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya dalam kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi tingkat kelurahan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya ; j. memberikan izin kantor cabang dan loket pelayanan operator ; k. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengelolaan panggilan darurat telekomunikasi ; l. melakukan
pengendalian
dan
penertiban
terhadap
pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi ; m. melakukan
pemrosesan
izin
usaha
perdagangan
alat
perangkat telekomunikasi ; n. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika.
- 8 (2) Seksi Frekuensi Radio dan Sarana Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Frekuensi Radio dan Sarana Komunikasi ; b. melakukan
pemrosesan
rekomendasi
izin
mendirikan
bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi ; c. melakukan
pemrosesan
izin
galian
untuk
keperluan
penggelaran kabel telekomunikasi ; d. melakukan
pemrosesan
Ordonantie/HO
rekomendasi
(ordonansi
izin
gangguan)
Hinder dibidang
komunikasi ; e. melakukan pemrosesan izin instalansi penangkal petir ; f. melakukan pemrosesan izin instalansi genset ; g. memberikan kelayakan
rekomendasi data
teknis
persyaratan terhadap
administrasi dan permohonan
izin
penyelenggaraan radio ; h. melakukan pemrosesan izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi ; i. melakukan
koordinasi
dan
fasilitasi
pemberdayaan
komunikasi sosial ; j. melakukan diseminasi informasi melalui berbagai sarana komunikasi ; k. melakukan
koordinasi
dan
fasilitasi
pengembangan
kemitraan media ; l. melaksanakan pengelolaan stasiun radio Suara Madiun ; m. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika. BAB VI BIDANG ANGKUTAN DARAT Pasal 10 (1) Bidang Angkutan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi angkutan orang dan angkutan barang.
- 9 (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Angkutan Darat mempunyai fungsi : a.
penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Angkutan Darat ;
b.
pelaksanaan pengendalian
dan
pembinaan
dan
teknis
bimbingan
yang teknis
meliputi tentang
penyelenggaraan angkutan orang ; c.
pelaksanaan pengendalian
dan
pembinaan
dan
teknis
bimbingan
yang teknis
meliputi tentang
penyelenggaraan angkutan barang ; d.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 11
(1) Bidang Angkutan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari : a. Seksi Angkutan Orang ; b. Seksi Angkutan Barang. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan Darat. Pasal 12 (1) Seksi Angkutan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Angkutan Orang ; b. melakukan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan tata cara dan prosedur perizinan angkutan orang ; c. melakukan kerjasama dengan dinas/instansi/organisasi lain dalam penyelenggaraan angkutan orang ;
- 10 d. melakukan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam daerah ; e. melakukan pemrosesan penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam daerah ; f. melakukan penataan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan tidak bermotor ; g. melakukan penetapan standar pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor ; h. melakukan pemrosesan usulan dan pengkajian terhadap pemberian izin pengangkutan orang ; i. melakukan pemrosesan izin usaha angkutan orang ; j. melakukan pemrosesan izin trayek angkutan orang yang wilayah pelayanannya dalam satu daerah ; k. melakukan pemrosesan izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah daerah ; l. melakukan pemrosesan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam trayek yang wilayah pelayanannya dalam satu daerah ; m. melakukan
pemrosesan
penetapan
tarif
penumpang
angkutan taksi yang melayani wilayah daerah ; n. melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan angkutan orang beserta perizinan kepada masyarakat ; o. melakukan pengawasan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor dan/atau kendaraan tidak bermotor ; p. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan Darat. (2) Seksi Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada seksi angkutan barang ; b. melakukan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan tata cara dan prosedur perizinan angkutan barang ;
- 11 c. melakukan kerjasama dengan dinas/instansi/organisasi lain dalam penyelenggaraan angkutan barang ; d. melakukan penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan daerah ; e. melakukan pemrosesan izin usaha angkutan barang ; f. melakukan pemrosesan izin pengangkutan barang umum dan/atau barang tertentu yang bersifat khusus ; g. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penetapan standar
pengangkutan
barang
dengan
kendaraan
bermotor ; h. melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan angkutan barang beserta perizinan kepada masyarakat ; i. melakukan pengawasan penyelenggaraan angkutan barang umum dan/atau angkutan barang tertentu yang bersifat khusus ; j. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan Darat. BAB VII BIDANG LALU LINTAS DARAT Pasal 13 (1) Bidang Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas, sarana dan prasarana lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas Darat mempunyai fungsi : a. perumusan
penyusunan
perencanaan
program
dan
evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada bidang lalu lintas darat ; b. pelaksanaan
dan
pembinaan
teknis
yang
meliputi
pengendalian dan bimbingan teknis tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas darat ;
- 12 c. pelaksanaan
dan
pembinaan
teknis
yang
meliputi
pengendalian dan bimbingan teknis tentang sarana dan prasarana lalu lintas darat ; d. pelaksanaan
dan
pembinaan
teknis
yang
meliputi
pengendalian dan bimbingan teknis tentang pengawasan dan pengendalian lalu lintas darat ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 14 (1) Bidang Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari : a. Seksi Rekayasa Lalu Lintas ; b. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas ; c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Darat. Pasal 15 (1) Seksi Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Rekayasa Lalu Lintas ; b. melakukan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan tata cara dan prosedur penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan daerah dan pendirian pendidikan dan latihan mengemudi ; c. melakukan kerjasama dengan dinas/instansi/organisasi lain dalam penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas ; d. melakukan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi ;
- 13 e. melakukan inventarisasi, evaluasi dan penetapan tingkat pelayanan di jalan ; f. melakukan penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas; g. melakukan
pemantauan
dan
penilaian
terhadap
pelaksanaan kebijakan lalu lintas ; h. memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan kebijakan lalu lintas ; i. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai
hak
dan
kewajiban
masyarakat
dalam
pelaksanaan kebijakan lalu lintas ; j. melakukan perencanaan kebutuhan dan penetapan lokasi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukungnya ; k. melakukan penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan ; l. menyelenggarakan analisa dampak lalu lintas (andalalin) ; m. melakukan penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C, terminal barang dan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor ; n. melakukan pemberian rekomendasi izin penggunaan badan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas ; o. melakukan pemrosesan izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi ; p. melakukan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas ; q. melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi ; r. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Darat. (2) Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas ;
- 14 b. melakukan kerjasama dengan dinas/instansi/organisasi lain dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana lalu lintas ; c. melakukan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan tata cara dan prosedur perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di jalan dalam wilayah kota dan parkir khusus serta bengkel umum kendaraan bermotor ; d. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C ; e. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B dan Tipe C ; f. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembangunan terminal barang ; g. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengoperasian terminal barang ; h. melakukan
inventarisasi,
pengadaan,
pemasangan,
pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukungnya ; i. melakukan pemrosesan izin bengkel umum kendaraan bermotor ; j. melakukan
pemrosesan
izin
penyelenggaraan,
pembangunan dan pengelolaan fasilitas parkir untuk umum dan parkir khusus ; k. memberikan
rekomendasi
penggunaan
fasilitas
parkir
Sumber Umis ; l. melakukan pengawasan penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum ; m. melakukan pengawasan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor ; n. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Darat. (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian ;
- 15 b. melakukan kerjasama dengan dinas/instansi/organisasi lain dalam penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian lalu lintas ; c. melakukan penyidikan pelanggaran : 1. undang-undang di bidang lalu lintas dan angkutan jalan ; 2. Peraturan Daerah Kota Madiun di bidang lalu lintas dan angkutan jalan ; 3. pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan ; 4. ketentuan pengujian berkala ; 5. perizinan angkutan umum ; d. melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan ; e. melakukan pengumpulan, pengolahan data dan analisis daerah rawan kecelakaan di wilayah daerah serta usulan penanggulangannya ; f. melakukan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas serta usulan penanggulangannya ; g. melakukan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas ; h. melakukan bimbingan keselamatan lalu lintas ; i. melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas serta pengawalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; i. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Darat. BAB VIII UPTD Pasal 16 (1) Susunan
Organisasi
masing-masing
UPTD
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri dari : a. Unsur Pimpinan
:
Kepala UPTD ;
b. Unsur Pembantu
:
Sub Bagian Tata Usaha.
(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD masing-masing.
- 16 Pasal 17 UPTD Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas : a.
melaksanakan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada UPTD Terminal Penumpang ;
b.
melaksanakan koordinasi dalam rangka pengembangan dan pembinaan terminal penumpang ;
c.
melaksanakan
koordinasi
penunjukan
lokasi
terminal
penumpang ; d.
melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pemeliharaan fisik, kebersihan, keamanan dan ketertiban terminal penumpang ;
e.
melaksanakan pemantauan kedatangan atau pemberangkatan dan menyajikan daftar atau jadwal perjalanan mobil Bus dan mobil penumpang lainnya serta daftar tarif ;
f.
melaksanakan dan pemantauan pemungutan retribusi terminal penumpang sesuai ketentuan yang berlaku ;
g.
melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan ;
h.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 18
UPTD Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas : a.
melaksanakan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada UPTD Terminal Barang ;
b.
melaksanakan koordinasi dalam rangka pengembangan dan pembinaan terminal barang ;
c.
melaksanakan koordinasi penunjukan lokasi terminal barang ;
d.
melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pemeliharaan fisik, kebersihan, keamanan dan ketertiban Terminal Barang ;
e.
melaksanakan dan pemantauan pemungutan retribusi terminal barang sesuai ketentuan yang berlaku ;
g.
melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan ;
h.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 17 Pasal 19 UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas : a.
melaksanakan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan
tugas-tugas
pada
UPTD
Balai
Pengujian
Kendaraan Bermotor ; b.
melaksanakan pengujian kendaraan bermotor ;
c.
melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pemeliharaan fisik, kebersihan,
keamanan
dan
ketertiban
Balai
Pengujian
Kendaraan Bermotor ; d.
melaksanakan pemungutan retribusi ;
e.
melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan ;
f.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 20
Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas : a.
melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Tata Usaha ;
b.
melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pada UPTD masing-masing ;
c.
melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
d.
melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat ;
e.
melakukan urusan keamanan kantor ;
f.
melakukan
urusan
penyimpanan,
pengendalian
pendistribusian,
tata
usaha pengadaan,
pengadministrasian
perawatan barang-barang inventaris
dan
sesuai ketentuan yang
berlaku ; g.
melakukan penyusunan, pengolahan dan pemeliharaan data administrasi
kepegawaian
berhubungan
dengan
masing-masing ;
serta
kepegawaian
data di
kegiatan
yang
lingkungan
UPTD
- 18 h.
melakukan
penghimpunan
bahan-bahan
untuk
keperluan
penyusunan rencana kerja anggaran ; i.
melakukan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
j.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD masing-masing.
BAB IX KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 21 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Pasal 22 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka : 1. Keputusan Walikota Madiun Nomor 04 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Informasi dan Komunikasi ; 2. Keputusan Walikota Madiun Nomor 07 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 19 Pasal 24 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun. Ditetapkan di M A D I U N pada tanggal 30 Desember 2008 WALIKOTA MADIUN, ttd KOKOK RAYA, SH, M.Hum. Diundangkan di M A D I U N pada tanggal 30 Desember 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH ttd BUDIONO, BA BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2008 NOMOR 38/G
