WALIKOTA MADIUN PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA WALIKOTA MADIUN, Menimbang
:
a.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 55 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja perlu diganti ;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja ;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4.
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan
Yang
Menjadi
Kewenangan
Pemerintahan Kota Madiun ; 5.
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2013 ;
- 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN
WALIKOTA
MADIUN
TENTANG
RINCIAN
TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
2.
Walikota adalah Walikota Madiun.
3.
Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.
4.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.
5.
Kelompok Jabatan
Fungsional adalah kelompok Jabatan
Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari: a.
Unsur Pimpinan
:
Kepala Satpol PP ;
b.
Unsur Pembantu
:
Sub Bagian Tata Usaha ;
c.
Unsur Pelaksana
:
1. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; 2. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah ; 3. Seksi Pengembangan Kapasitas ; 4. Seksi Perlindungan Masyarakat. d.
Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3 (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP. (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP. (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Satpol PP. BAB III KEPALA SATPOL PP Pasal 3 (1) Kepala Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Walikota,
pengembangan
kapasitas
serta
perlindungan masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Satpol PP mempunyai fungsi : a.
penyusunan rumusan kebijakan teknis dan program di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat ;
b.
melaksanakan kebijakan operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat ;
c.
pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;
d.
pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan ketertiban
umum
dan
ketenteraman
masyarakat,
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat dengan pihak-pihak terkait ;
- 4 e.
pelaksanaan
pengawasan
dan
pembinaan
terhadap
masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ; f.
pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat ;
g.
pelaksanaan
pengawalan
pejabat/tamu
penting
dan
diberikan
oleh
tempat-tempat penting ; h.
pengelolaan ketatausahaan ;
i.
pelaksanaan
tugas-tugas
lain
yang
Walikota. BAB IV SUB BAGIAN TATA USAHA Pasal 4 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a.
melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Tata Usaha ;
b.
mengoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Satpol PP ;
c.
melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
d.
melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas ;
e.
melakukan urusan keamanan kantor ;
f.
melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan,
pendistribusian,
pengadministrasian
dan
perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku ; g.
menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Satpol PP ;
h.
mengoordinasikan
dan
menghimpun
bahan-bahan
untuk
keperluan penyusunan rencana kerja anggaran ; i.
melaksanakan
penatausahaan
keuangan
dan
pertanggungjawaban keuangan ; j.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.
- 5 BAB V SEKSI KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT Pasal 5 Seksi
Ketertiban
Umum
dan
Ketenteraman
Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas : a.
melaksanakan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ;
b.
melaksanakan operasi penertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;
c.
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ;
d.
melaksanakan pengawasan dan pengendalian di
bidang
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ; e.
melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
f.
melaksanakan pembinaan dan penertiban pedagang kaki lima (PK-5), penjaja seks komersial (PSK), gelandangan, pengemis, anak jalanan (Anjal) dan peredaran minuman beralkohol sesuai ketentuan yang berlaku ;
g.
melaksanakan penertiban perizinan sesuai ketentuan yang berlaku ;
h.
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
i.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Satpol PP. BAB VI SEKSI PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 6
Seksi
Penegakan
Perundang-undangan
Daerah
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2 tugas :
sebagaimana mempunyai
- 6 a.
melaksanakan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang Penegakan Perundangundangan Daerah ;
b.
menyiapkan bahan koordinasi dan bahan kerja sama dengan pihak-pihak
terkait
dalam
melakukan
tindakan
atas
pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ; c.
menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah ;
d.
melakukan
sosialisasi
dan
penyuluhan
dalam
rangka
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ; e.
melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pembinaan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah ;
f.
melakukan
koordinasi
dan
pengkajian
aturan
hukum,
sosialisasi dan penyuluhan Peraturan Daerah serta Peraturan Walikota dalam rangka pelaksanaan penegakan perundangundangan daerah ; g.
melaksanakan terhadap
penegakan
pelanggaran
perundang-undangan
Peraturan
Daerah
dan
daerah Peraturan
Walikota ; h.
melaksanakan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP ;
i.
melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan penegakan perundang- undangan daerah ;
j.
melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP. BAB VII SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS Pasal 7
Seksi Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas : a.
melaksanakan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan
tugas-tugas
pengembangan kapasitas ;
di
bidang
pengamanan
dan
- 7 b.
melaksanakan penjagaan dan pengamanan tempat-tempat penting antara lain : 1.
rumah dinas Pejabat Pemerintah Daerah (Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD) ;
2.
sekitar ruang kerja Pejabat Pemerintah Daerah ;
3.
lokasi kunjungan kerja Pejabat Pemerintah Daerah/ Provinsi/Pusat ;
4.
tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu VIP ;
5.
gedung-gedung dan aset-aset penting ;
6.
tempat pelaksanaan upacara dan acara-acara penting lainnya sesuai ketentuan yang berlaku ;
c.
melaksanakan pengawalan terhadap Walikota, Wakil Walikota, Pejabat dan orang-orang penting dalam melaksanakan tugastugasnya di wilayah kerja Kota Madiun ;
d.
melaksanakan tugas penjagaan dan pengamanan baik secara terbuka maupun tertutup ;
e.
melaksanakan kegiatan kesamaptaan ;
f.
melaksanakan peningkatan kualitas sumberdaya Satpol PP ;
g.
menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemampuan personil ;
h.
menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kapasitas personil ;
i.
menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
j.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP. BAB VIII SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pasal 8
Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 4 mempunyai tugas : a.
melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang Perlindungan Masyarakat ;
- 8 b.
menyusun prosedur tetap pengerahan anggota Perlindungan Masyarakat
dalam
rangka
membantu
proses
evakuasi,
rehabilitasi dan penyaluran bantuan korban bencana serta rekonstruksi daerah bencana ; c.
melakukan pendataan dan pemutakhiran data jumlah anggota Perlindungan Masyarakat ;
d.
melaksanakan
kegiatan
peningkatan
kemampuan
dan
keterampilan anggota Perlindungan Masyarakat ; e.
melakukan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan Instansi
dan/atau
kesiagaan
dan
Lembaga
tanggap
terkait
darurat
dalam
menghadapi
pelaksanaan gangguan,
ancaman dan bencana baik bencana alam maupun ulah manusia, PAM Kamtibmas dan PAM Pemilihan Umum ; f.
melakukan fasilitasi, koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Instansi dan/atau Lembaga terkait dalam rangka peningkatan sumber daya manusia satuan Perlindungan Masyarakat ;
g.
melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan penyelamatan karena ancaman dan bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia ;
h.
melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap fasilitasi dan peningkatan
sumber
daya
manusia
pelaksana
satuan
Perlindungan Masyarakat ; i.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. BAB IX KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 9
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 10 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- 9 (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 55 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 12 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun. Ditetapkan di M A D I U N pada tanggal WALIKOTA MADIUN,
H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.
