WALIKOTA MADIUN PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 54 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP WALIKOTA MADIUN, Menimbang
:
a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah maka dipandang perlu menjabarkan rincian tugas dan fungsi pada Kantor Lingkungan Hidup ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup ;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ; 4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ; 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;
- 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN
WALIKOTA
MADIUN
TENTANG
RINCIAN
TUGAS DAN FUNGSI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 2. Walikota adalah Walikota Madiun. 3. Kantor Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun. 4. Kepala Kantor Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun. 5. Kelompok
Jabatan
Fungsional
adalah
kelompok
Jabatan
Fungsional pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Kantor terdiri dari : a. Unsur Pimpinan
:
Kepala Kantor ;
b. Unsur Pembantu
:
Sub Bagian Tata Usaha ;
c. Unsur Pelaksana
:
1. Seksi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ; 2. Seksi Pengendalian Pencemaran ; 3. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Penegakan Hukum ; d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah
dan
bertanggungjawab
Sekretaris Daerah.
kepada
Walikota
melalui
- 3 (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.
BAB III KEPALA KANTOR Pasal 3
(1) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi
pelaksanaan
tugas
di
bidang
pengelolaan
lingkungan hidup. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor mempunyai fungsi : a. perumusan
kebijakan
teknis
di
bidang
pengelolaan
lingkungan hidup ; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup ; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup ; d. pengelolaan ketatausahaan ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
BAB IV SUB BAGIAN TATA USAHA Pasal 4
Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Tata Usaha ;
- 4 b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kantor ; c. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ; d. melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas ; e. melakukan urusan keamanan kantor ; f. melakukan
urusan
penyimpanan,
pengendalian
pendistribusian,
tata
usaha
pengadaan,
pengadministrasian
dan
perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku ; g. menyusun,
mengolah
dan
memelihara
data
administrasi
kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Kantor ; h. mengoordinasikan
dan
menghimpun
bahan-bahan
untuk
keperluan penyusunan rencana kerja anggaran ; i. melaksanakan
penatausahaan
keuangan
dan
pertanggungjawaban keuangan ; j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
BAB V SEKSI ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN Pasal 5
Seksi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ; b. melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ; c. melakukan pemrosesan izin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas ; d. melakukan
pengawasan
pencemaran limbah B3 ;
pelaksanaan
pemulihan
akibat
- 5 e. melakukan
pengawasan
penanggulangan
kecelakaan
pengelolaan limbah B3 ; f. melakukan pemrosesan izin lokasi pengolahan limbah B3 ; g. melakukan pemrosesan izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan ; h. melakukan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah ; i. melakukan Pengelolaan
pemrosesan Lingkungan
pemberian Hidup
dan
rekomendasi Upaya
Upaya
Pemantauan
Lingkungan Hidup (UKL/UPL) ; j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL ; k. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan
hidup
bagi
seluruh
jenis
usaha
dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL ; l. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Kantor.
BAB VI SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN Pasal 6
Seksi Pengendalian Pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengendalian Pencemaran ; b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengelolaan kualitas air, penetapan kelas air pada sumber air dan pemantauan kualitas air serta pengendalian pencemaran air pada sumber air ;
- 6 c. melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air ; d. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penerapan paksaan atau
uang
paksa
terhadap
pelaksanaan
penanggulangan
pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya ; e. melakukan pemrosesan perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air ; f. melakukan pemrosesan perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah ; g. melakukan pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak, tidak bergerak dan dalam ruangan ; h. melakukan
pengujian
emisi
gas
buang
dan
kebisingan
kendaraan bermotor lama secara berkala ; i. melakukan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara ; j. melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak ; k. melakukan penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan ; l. melakukan
penanggulangan
dan
pengendalian
kebakaran
lahan ; m. melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak ; n. melakukan penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional ; o. melakukan penetapan kondisi lahan dan/atau tanah ; p. melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak ; q. melakukan pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa ;
- 7 r. melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana serta menetapkan kawasan yang beresiko rawan bencana lingkungan ; s. melakukan penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup ; t. melakukan penetapan dan pemantauan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon serta melakukan pemantauan dampak deposisi asam ; u. melakukan penyediaan laboratorium sesuai dengan kebutuhan daerah ; v. melakukan pengendalian
koordinasi dan
dalam
pelaksanaan
perencanaan kebijakan
penetapan,
konservasi
dan
pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati ; w. melakukan penyelesaian
pelaksanaan, konflik
pemantauan,
dalam
pengawasan
pemanfaatan
serta
keanekaragaman
hayati ; x. melakukan pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati ; y. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor. BAB VII SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PENEGAKAN HUKUM Pasal 7 Seksi
Pengembangan
Kapasitas
dan
Penegakan
Hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengembangan Kapasitas dan Penegakan Hukum ; b. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil bidang pengelolaan lingkungan hidup ; c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup ;
- 8 d. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penetapan peraturan daerah
di
bidang
penerapan
instrumen
ekonomi
untuk
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan ; e. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan ; f. melakukan penerapan instrumen ekonomi lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam ; g. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan ; h. melakukan penegakan hukum lingkungan ; i. melakukan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan ; j. melakukan pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol ; k. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor. BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 8 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada Kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 9 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9 BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun. Ditetapkan di M A D I U N pada tanggal 30 Desember 2008 WALIKOTA MADIUN, ttd Diundangkan di M A D I U N pada tanggal 30 Desember 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH ttd BUDIONO, BA BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2008 NOMOR 54/G
KOKOK RAYA, SH, M.Hum.
