-1-
WALIKOTA MADIUN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA
WALIKOTA MADIUN,
Menimbang
:
a.
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu menjabarkan rincian tugas dan fungsà pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata ;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata ;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4.
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;
5.
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
- 2 -
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN TUGAS
WALIKOTA
DAN
MADIUN
FUNGSI
TENTANG
DINAS
RINCIAN
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kota Madiun.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.
Walikota adalah Walikota Madiun.
4.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun.
5.
Kepala
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi
dan
Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi
dan
Pariwisata Kota Madiun. 6.
Kelompok Jabatan
Fungsional
adalah
Kelompok Jabatan
Fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari : a.
Unsur Pimpinan
: Kepala Dinas ;
b.
Unsur Pembantu
: Sekretariat ;
c.
Unsur Pelaksana
:
1. Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral ; 2. Bidang Perdagangan ; 3. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ; 4. Bidang Kepariwisataan ; d.
Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3 (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (5) Kelompok Jabatan
Fungsional
adalah
Kelompok Jabatan
Fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III KEPALA DINAS Pasal 3
(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi
pelaksanaan
otonomi
daerah
di
bidang
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a.
penyusunan perindustrian,
rumusan
kebijakan
perdagangan,
teknis
koperasi
di
dan
bidang
pariwisata
berdasarkan peraturan perundang-undangan ; b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan pariwisata ;
c.
pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan pariwisata ;
d.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- 4 BAB IV SEKRETARIAT Pasal 4 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, rumah tangga dan administrasi keuangan. (2) Untuk
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a.
penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ;
b.
pengoordinasian
penyusunan
program
dan
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif ; c.
pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga ;
d.
pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan di lingkungan Dinas ;
e.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 5
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari : a. Sub Bagian Umum ; b. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ; c. Sub Bagian Keuangan. (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 6 (1) Sub
Bagian Umum
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum ; b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
- 5 c. melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas ; d. melakukan urusan keamanan kantor ; e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan,
pendistribusian,
pengadministrasian
dan
perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku ; f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Kepegawaian ; b. mengoordinasikan
penyusunan
perencanaan
program,
evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas ; c. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian
serta
data
kegiatan
yang
berhubungan
dengan kepegawaian di lingkungan Dinas ; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Keuangan ; b. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan rencana kerja anggaran ; c. melaksanakan
penatausahaan
keuangan
dan
pertanggungjawaban keuangan ; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. BAB V BIDANG PERINDUSTRIAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Pasal 7 (1) Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pembinaan perindustrian, energi dan sumber daya mineral.
- 6 (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan evaluasi
pelaksanaan
tugas-tugas
program dan pada
Bidang
Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral ; b. pelaksanaan pembinaan sarana industri ; c. pembinaan usaha dan bimbingan produksi ; d. pembinaan dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 8 (1) Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari : a. Seksi Sarana Industri ; b. Seksi Usaha dan Bimbingan Produksi ; c. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral. Pasal 9 (1) Seksi Sarana Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a.
melakukan
penyusunan
perencanaan
program
dan
evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Sarana Industri ; b.
melakukan pemberian rekomendasi teknis penerbitan tanda daftar industri (TDI) dan Izin Usaha Industri (IUI) skala investasi sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh
milyar
rupiah)
bangunan tempat usaha ;
tidak
termasuk
tanah
dan
- 7 c.
melakukan penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi ;
d.
melakukan
pembinaan,
pengawasan,
monitoring
dan
evaluasi usaha industri ; e.
melakukan pengumpulan, analisis data, diseminasi data bidang sarana industri ;
f.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2) Seksi Usaha dan Bimbingan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a.
melakukan
penyusunan
perencanaan
program
dan
evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Usaha dan Bimbingan Produksi ; b.
melakukan penetapan bidang usaha industri prioritas ;
c.
melakukan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri ;
d.
melakukan promosi produk industri ;
e.
melakukan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri ;
f.
melakukan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri ;
g.
melakukan fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan ;
h.
melakukan penerapan standar kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri dan aparatur pembina industri serta mengusulkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (Diklat) SDM industri dan aparatur pembina industri ;
i.
melakukan fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank ;
j.
melakukan koordinasi/kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh industri ;
k.
melakukan fasilitasi kerjasama kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya ;
- 8 l.
melaksanakan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri ;
m. melakukan pembinaan kelembagaan asosiasi industri ; n.
melakukan penyusunan tata ruang kota industri dalam rangka
pengembangan
pusat-pusat
industri
terintegrasi serta koordinasi penyediaan
yang
sarana dan
prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi) ; o.
melakukan pengumpulan, analisis data, diseminasi data bidang usaha dan bimbingan produksi ;
p.
melakukan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
tugas
desentralisasi bidang industri ; q.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral.
(3) Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas : a.
melakukan
penyusunan
perencanaan
program
dan
evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral ; b.
melakukan pembuatan peraturan daerah di bidang air tanah serta di bidang energi dan ketenagalistrikan ;
c.
melakukan penyusunan data dan informasi cekungan air tanah ;
d.
melakukan pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah ;
e.
melakukan penetapan penetapan
potensi/nilai
wilayah konservasi air tanah, perolehan
air
tanah
pada
cekungan air tanah serta pengelolaan data dan informasi air tanah ; f.
melakukan pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi ;
g.
melakukan penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) ;
- 9 h.
melakukan pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya dalam daerah ;
i.
melakukan pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ;
j.
melakukan pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya dalam Daerah ;
k.
melakukan pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ;
l.
melakukan pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri ;
m. melakukan pembinaaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan
yang
izinnya
diberikan
oleh
Pemerintah Daerah serta melakukan penyiapan bahan penyediaan listrik ; n.
melakukan pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas ;
o.
melakukan pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan sampai konsumen akhir ;
p.
melakukan pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga bahan bakar minyak (BBM) serta
melakukan
analisa
dan
evaluasi
terhadap
lokasi
pendirian
kebutuhan/penyediaan BBM ; q.
melakukan
pemberian
rekomendasi
tempat penyimpanan migas ; r.
memberikan rekomendasi izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) ;
s.
memberikan rekomendasi pendirian gudang ;
t.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 10 BAB VI BIDANG PERDAGANGAN Pasal 10
(1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan bimbingan usaha perdagangan, perlindungan konsumen, pendaftaran perusahaan dan metrologi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi
pelaksanaan
tugas-tugas
pada
Bidang
Perdagangan ; b. pelaksanaan
bimbingan
usaha
perdagangan
dan
perlindungan konsumen ; c. pendaftaran dan pengawasan pendaftaran perusahaan ; d. pelaksanaan dan fasilitasi metrologi ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 11
(1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri dari : a.
Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen ;
b.
Seksi Pendaftaran Perusahaan ;
c.
Seksi Metrologi.
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.
- 11 Pasal 12 (1) Seksi
Bimbingan
Usaha
Perdagangan
dan
Perlindungan
Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a.
melakukan
penyusunan
perencanaan
program
dan
evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen ; b.
melakukan
penyelenggaraan,
pembinaan
dan
pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga ; c.
melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri ;
d.
melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi usaha perdagangan dan perlindungan konsumen ;
e.
melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern, gudang dan
pedagang
kaki
lima)
dan
sarana
penunjang
perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) ; f.
melakukan pembinaan, sosialisasi, informasi dan publikasi tentang penyelenggaraan perlindungan konsumen ;
g.
melakukan fasilitasi penanganan penyelesaian sengketa konsumen ;
h.
melakukan pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen ;
i.
melakukan pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kepada pemerintah setelah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK ;
j.
melakukan pendaftaran dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) ;
k.
melakukan pameran/promosi perdagangan ;
l.
melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen ;
- 12 m. melaksanakan kebijakan, pedoman, sosialisasi, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dan koordinasi pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum ; n.
melakukan
pembinaan
dan
pemberdayaan
Petugas
Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) ; o.
melakukan
pembinaan
dan
pemberdayaan
Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNSPK) ; p.
melaksanakan
dan
melaporkan
sistem
informasi
perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan ; q.
melakukan koordinasi, sosialisasi monitoring dan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor dan impor ;
r.
melakukan pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi : 1. pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang teregistrasi ; 2. pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga
uji,
inspeksi
teknis,
sertifikasi
yang
terakreditasi dan teregistrasi ; s.
melakukan sosialisasi dan memberikan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang ;
t.
melakukan sosialisasi dan penerbitan Angka Pengenal Importir (API) ;
u.
memberikan koordinasi
bahan
masukan,
pelaksanaan
sosialisasi,
monitoring
dan
fasilitasi, pelaporan,
penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan ; v.
melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komiditi ;
w. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.
- 13 (2) Seksi Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a.
melakukan
penyusunan
perencanaan
program
dan
evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pendaftaran Perusahaan ; b.
melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi ;
c.
melakukan
pengawasan,
pelaporan
pelaksanaan
dan
penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan ; d.
melakukan pembinaan, penataan, monitoring dan evaluasi kegiatan pedagang kaki lima ;
e.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.
(3) Seksi Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas : a.
melakukan
penyusunan
perencanaan
program
dan
evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Metrologi ; b.
melakukan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi ;
c.
melakukan fasilitasi dan pembinaan
serta pengendalian
SDM metrologi ; d.
melakukan fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi ;
e.
melakukan pelayanan tera dan tera ulang Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah ;
f.
melakukan
fasilitasi
penyelenggaraan
kerjasama
metrologi ; g.
melakukan penyuluhan dan pengamatan UTTP, Barang Dalam
Kemasan
Terbungkus
(BDKT)
dan
Internasional (SI) ; h.
melakukan pembinaan operasional reparatir UTTP ;
Satuan
- 14 i.
melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal (UUML) ;
j.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan. BAB VII
BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Pasal 13 (1) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi, pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil menengah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang
Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
mempunyai fungsi : a.
penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
b.
pelaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi ;
c.
pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan koperasi ;
d.
pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah ;
e.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 14
(1) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari : a.
Seksi Kelembagaan Koperasi ;
b.
Seksi Pemberdayaan Koperasi ;
b.
Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah.
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 15 Pasal 15 (1) Seksi Kelembagaan Koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a.
melakukan
penyusunan
perencanaan
program
dan
evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Kelembagaan Koperasi ; b.
melakukan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi ;
c.
melakukan pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi ;
d.
melakukan
fasilitasi
pelaksanaan
pengesahan
dan
pengumuman akta pendirian koperasi ; e.
melakukan fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan Anggaran
Dasar
yang
menyangkut
penggabungan,
pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi ; f.
melakukan fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi sesuai dengan pedoman pemerintah ;
g.
melakukan pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi ;
h.
melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP koperasi ;
i.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
(2) Seksi Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a.
melakukan evaluasi
penyusunan pelaksanaan
perencanaan tugas-tugas
program pada
dan Seksi
Pemberdayaan Koperasi ; b.
melakukan pemberdayaan koperasi meliputi : 1. penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat sesuai dengan kebijakan pemerintah ; 2. bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP ; 3. pembinaan KSP dan USP ; 4. pasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP ;
- 16 5. pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya ; c.
melakukan
pengembangan
iklim
serta
kondisi
yang
mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi ; d.
melakukan pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi ;
e.
melakukan perlindungan kepada koperasi ;
f.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
(3) Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai tugas : a.
melakukan evaluasi
penyusunan
perencanaan
pelaksanaan
tugas-tugas
program pada
dan Seksi
Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah ; b.
melakukan
penetapan
kebijakan
pemberdayaan
UKM
dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil meliputi : 1. pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana ; 2. persaingan ; 3. prasarana ; 4. informasi ; 5. kemitraan ; 6. perizinan ; 7. perlindungan ; c.
melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi : 1. produksi ; 2. pemasaran ; 3. sumber daya manusia ; 4. teknologi ;
d.
melakukan fasilitasi akses penjamianan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM meliputi : 1. kredit perbankan ; 2. penjaminan lembaga bukan bank ; 3. modal ventura ; 4. pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN ; 5. hibah ; 6. jenis pembiayaan lain ;
- 17 e.
melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan UKM ;
f.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
BAB VIII BIDANG KEPARIWISATAAN Pasal 16
(1) Bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 4 mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas
Dinas
yang
meliputi
pelaksanaan
pengembangan kepariwisataan, pembinaan dan pengawasan kepariwisataan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepariwisataan mempunyai fungsi : a.
penyusunan kebijakan teknis, perencanaan operasional dan program serta evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Kepariwisataan ;
b.
pelaksanaan
pengembangan
dan
pelestarian
kepariwisataan ; c.
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepariwisataan ;
d.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 17
(1) Bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri dari : a.
Seksi Pengembangan Kepariwisataan ;
b.
Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kepariwisataan.
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kepariwisataan.
- 18 Pasal 18 (1) Seksi Pengembangan Kepariwisataan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a.
melakukan evaluasi
penyusunan
perencanaan
pelaksanaan
tugas-tugas
program pada
dan Seksi
Pengembangan Kepariwisataan; b.
melaksanakan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala daerah, meliputi : 1. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP); 2. pelaksanaan
kebijakan
penetapan kebijakan
nasional,
provinsi
dan
daerah dalam pengembangan
sistem informasi pariwisata ; 3. pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan
kebijakan
daerah
dalam
penerapan
standarisasi bidang pariwisata ; 4. pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan
pedoman
pengembangan
destinasi
pariwisata ; 5. pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata ; 6. penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran ; 7. penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan
pameran/event
budaya
dan
pedoman
dan
pariwisata ; 8. penetapan
dan
pelaksanaan
penyelenggaraan widya wisata ; 9. penetapan
dan
pelaksanaan
pedoman
kerjasama
pemasaran ; c.
melakukan
kerjasama
internasional
pengembangan
destinasi pariwisata ; d.
melakukan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata;
e.
melakukan pariwisata ;
monitoring
dan
evaluasi
pengembangan
- 19 f.
melakukan promosi kepariwisataan meliputi : 1. penyelenggaraan widya wisata serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata ; 2. peserta/penyelenggara
pameran/event,
roadshow
bekerja sama dengan pemerintah/provinsi dan stake holders ; 3. pengadaan sarana pemasaran ; 4. pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri ; 5. penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata ; 6. pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi ; h.
melakukan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata ;
i.
melakukan penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata ;
j.
melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata ;
k.
melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam penelitian pariwisata ;
l.
melakukan
pengembangan
dan
pengelolaan
Taman
Hiburan dan Rekreasi (THR) ; m. melakukan penyiapan bahan
dalam rangka perintisan
obyek wisata dan promosi kegiatan wisata ; n.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepariwisataan.
(2) Seksi
Pembinaan
dan
Pengawasan
Kepariwisataan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a.
melakukan
penyusunan
perencanaan
program
dan
evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kepariwisataan ;
- 20 b.
melakukan pembinaan dan pengawasan perizinan usaha hotel bintang, hotel melati, rumah makan, bar, restoran, cafe dan seluruh kegiatan bidang kepariwisataan sesuai ketentuan yang berlaku ;
c.
melakukan penelitian dan pengawasan perizinan usaha penyelenggaraan festival kesenian dan budaya sesuai ketentuan yang berlaku ;
d.
melakukan penelitian dan pengawasan perizinan usaha taman rekreasi, gelanggang renang, kolam renang dan gelanggang
permainan/ketangkasan
serta
kolam
pemancingan sesuai ketentuan yang berlaku ; e.
melakukan penelitian dan pengawasan perizinan usaha rumah bilyard, karaoke, playstation, video games, dunia fantasi, usaha bioskop dan theater serta usaha pagelaran kesenian tradisional (panggung terbuka dan tertutup) sesuai ketentuan yang berlaku ;
f.
melakukan penelitian dan pengawasan perizinan usaha diskotik, klub malam, musik hidup dan panggung remaja sesuai ketentuan yang berlaku ;
g.
melakukan penelitian dan pengawasan perizinan usaha panti pijat, panti mandi air uap, pusat kesehatan (health centre) dan pusat kesegaran jasmani (fitness centre) sesuai ketentuan yang berlaku ;
h.
melakukan penelitian dan pengawasan perizinan usaha jasa boga katering, usaha salon kecantikan dan pangkas rambut sesuai ketentuan yang berlaku ;
i.
melakukan penelitian dan pengawasan perizinan usaha balai pertemuan/pameran, pasar seni dan toko souvenir sesuai ketentuan yang berlaku ;
j.
melakukan penelitian dan pengawasan perizinan usaha jasa biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, jasa informasi pariwisata, usaha pramuwisata
dan angkutan
wisata sesuai ketentuan yang berlaku ; k.
melakukan pembinaan serta kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta kepariwisataan ;
dalam
upaya
meningkatkan
- 21 l.
melakukan pembatasan semaksimal mungkin semua jenis unsur seni budaya asing yang berpengaruh negatif pada pembangunan bangsa dan negara ;
m. melakukan penyelenggaraan pemilihan dan pembinaan duta wisata ; n.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepariwisataan. BAB IX KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 19
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 20 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka : 1. Keputusan Walikota Madiun Nomor 12 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata ; 2. Keputusan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Kantor Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 22 Pasal 22 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun. Ditetapkan di M A D I U N pada tanggal 30 Desember 2008 WALIKOTA MADIUN, ttd Diundangkan di M A D I U N pada tanggal 30 Desember 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH ttd BUDIONO, BA BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2008 NOMOR 41/G
KOKOK RAYA, SH, M.Hum.
