WALIKOTA MADIUN PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN WALIKOTA MADIUN, Menimbang
:
a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, maka perlu menjabarkan rincian
tugas
dan
fungsi
pada
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan ; b. bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan ; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;
- 2 -
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN TUGAS
WALIKOTA
DAN
MADIUN
FUNGSI
TENTANG
BADAN
RINCIAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Madiun. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 3. Walikota adalah Walikota Madiun. 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun. 5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun. 6. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari : a. Unsur Pimpinan
:
Kepala Badan ;
- 3 -
b. Unsur Pembantu
:
c. Unsur Pelaksana
:
1. Bidang
Sekretariat ;
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Ketahanan
Pangan ; 2. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ; 3. Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ; 4. Bidang Keluarga Sejahtera dan Informasi Keluarga ; d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah
dan
bertanggungjawab
kepada Walikota
melalui
Sekretaris Daerah. (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan. BAB III KEPALA BADAN Pasal 3 (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi
pelaksanaan
pemberdayaan
masyarakat,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketahanan pangan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketahanan pangan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
- 4 -
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
di
bidang
pemberdayaan
pemberdayaan
perempuan
dan
masyarakat,
perlindungan
anak,
ketahanan pangan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera ; c. pembinaan
dan
pelaksanaan
tugas
di
bidang
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketahanan pangan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera ; d. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
BAB IV SEKRETARIAT Pasal 4
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan meliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, rumah tangga dan administrasi keuangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyusunan
perencanaan
program
dan
evaluasi
pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ; b. pengoordinasian
penyusunan
program
dan
penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif ; c. pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga ; d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan di lingkungan Badan ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- 5 -
Pasal 5 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari : a. Sub Bagian Umum ; b. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ; c. Sub Bagian Keuangan. (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum ; b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ; c. melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas ; d. melakukan urusan keamanan kantor ; e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan,
pendistribusian,
pengadministrasian
dan
perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku ; f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ; b. mengoordinasikan
penyusunan
perencanaan
program,
evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan ; c. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Badan ; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 6 -
(3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Keuangan ; b. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan rencana kerja anggaran ; c. melaksanakan
penatausahaan
keuangan
dan
pertanggungjawaban keuangan ; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
BAB V BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KETAHANAN PANGAN Pasal 7
(1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna serta ketahanan pangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi : a. penyusunan pelaksanaan
perencanaan tugas-tugas
program pada
bidang
dan
evaluasi
pemberdayaan
usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna serta ketahanan pangan ; b. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna ; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Ketahanan Pangan ; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- 7 -
Pasal 8 (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari: a. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna ; b. Sub Bidang Ketahanan Pangan. (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan. Pasal 9 (1) Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksaan tugas-tugas pada Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna ; b. menetapkan
pedoman,
prosedur
bidang
di
norma,
standar,
penguatan
kriteria
dan
kelembagaan
dan
pengembangan partisipasi masyarakat ; c. melakukan koordinasi, fasilitasi, pengolahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil kelurahan ; d. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi
dan
pelaporan
penyelenggaraan
penguatan
kelembagaan masyarakat ; e. melakukan pelatihan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat ; f. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan
pemantapan
manajemen
pembangunan partisipatif masyarakat ; g. menetapkan
pedoman,
norma,
standar,
kriteria
dan
prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat ;
- 8 -
h. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya ; i. menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat ; j. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan
pemberdayaan
ekonomi
penduduk miskin ; k. melakukan
koordinasi,
monitoring,
evaluasi
dan
pengembangan, pelaporan
fasilitasi,
penyelenggaraan
pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat ; l. melakukan pembinaan,
koordinasi,
pengembangan,
monitoring,
evaluasi
dan
fasilitasi, pelaporan
penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro kelurahan ; m. menyelenggarakan
pemberdayaan
masyarakat
dalam
pengelolaan teknologi tepat guna ; n. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna ; o. melakukan koordinasi, fasilitasi, kerjasama, monitoring, evaluasi
dan
pelaporan
pemasyarakatan
teknologi
kelurahan ; p. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan. (2) Sub Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Ketahanan Pangan ; b. melakukan identifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat ; c. melakukan
penyiapan
bahan
pembinaan
peningkatan
produksi dan penganekaragaman produk pangan berbahan baku lokal ;
- 9 -
d. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pencegahan dan
pengendalian
masalah
pangan
sebagai
akibat
menurunnya ketersediaan pangan ; e. melakukan
identifikasi,
pembinaan
dan
monitoring
cadangan pangan serta penyiapan bahan pengembangan dan pengaturan cadangan pangan ; f. melakukan identifikasi dan penyiapan bahan penanganan serta penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan ; g. melakukan penyiapan bahan pengembangan infrastruktur distribusi pangan ; h. melakukan pengumpulan bahan informasi harga ; i. melakukan penyiapan bahan dalam rangka peningkatan mutu konsumsi masyarakat ; j. melakukan penyiapan bahan analisis mutu dan keamanan produk pangan masyarakat ; k. melakukan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan ; l. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima ; m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan. BAB VI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Pasal 10 (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi pengarusutamaan
gender,
perlindungan
perempuan
dan
perlindungan anak serta pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- 10 -
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dan
Pemberdayaan
dan
Kesejahteraan
Keluarga,
mempunyai fungsi : a. penyusunan pelaksanaan
perencanaan tugas-tugas
program pada
dan
Bidang
evaluasi
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ; b. pembinaan
dan
pelaksanaan
tugas
dibidang
pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan ; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) ; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 11 (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari : a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; b. Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak
dan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Pasal 12 (1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a.
melakukan
penyusunan
evaluasi pelaksanaan
perencanaan
program
tugas-tugas pada Sub
dan
Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- 11 -
b.
melakukan penyiapan bahan penetapan kebijakan Daerah pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) ;
c.
melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG ;
d.
melakukan
fasilitasi
pengembangan
penguatan
mekanisme
pemerintahan, Pusat
PUG
kelembagaan pada
Studi Wanita (PSW),
dan
lembaga lembaga
penelitian dan pengembangan lembaga non pemerintah ; e.
melakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender ;
f.
melakukan analisis gender dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PUG ;
g.
melakukan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik ;
h.
melakukan fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin ;
i.
melakukan
penyiapan
bahan
dalam
rangka
penyelenggaraan kebijakan daerah dalam peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya ; j.
melakukan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya ;
k.
melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya ;
l.
melakukan
penyiapan
bahan
dalam
penyelenggaraan kebijakan daerah dalam
rangka
perlindungan
perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan ;
- 12 -
m. menyelenggarakan perlindungan
kebijakan
terhadap
daerah
dalam
perempuan,
perlindungan Perempuan dari tindakan
rangka terutama
kekerasan dan
perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan ; n.
melakukan fasilitasi pengintegrasian
kebijakan daerah
untuk perlindungan perempuan, terutama perlindungan dari tindak kekerasan dan perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan ; o.
melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap perempuan terutama perlindungan dari tindak kekerasan
dan
perlindungan
pada
tenaga
kerja
perempuan ; p.
melaksanakan
koordinasi
dan
kebijakan
bidang
kesejahteraan dan perlindungan anak ; q.
melakukan penyiapan bahan dalam rangka penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak ;
r.
melakukan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan ;
s.
melakukan
fasilitasi
penguatan
lembaga/organisasi
masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak ; t.
melakukan pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak ;
u.
melakukan
fasilitasi
pengembangan
dan
penguatan
jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak ; v.
melakukan
fasilitasi
melaksanakan
lembaga
rekayasa
sosial
masyarakat untuk
untuk
mewujudkan
Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan perlindungan anak ; w. melakukan
pengumpulan,
pengolahan
dan
analisis,
pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak ;
- 13 -
x.
melakukan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak ;
y.
melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak ;
z.
melakukan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. (2) Sub
Bidang
Pemberdayaan
dan
Kesejahteraan
Keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a.
melakukan
penyusunan
evaluasi pelaksanaan
perencanaan
program
tugas-tugas pada Sub
dan
Bidang
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ; b.
melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ;
c.
melakukan pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ;
d.
melakukan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ; e.
melakukan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. BAB VII BIDANG PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI Pasal 13 (1) Bidang
Pelayanan
Keluarga
Berencana
dan
Kesehatan
Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi.
- 14 -
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi : a.
penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ;
b.
pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan KB ;
c.
pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan reproduksi ;
d.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 14
(1) Bidang
Pelayanan
Keluarga
Berencana
dan
Kesehatan
Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari: a.
Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana ;
b.
Sub Bidang Kesehatan Reproduksi.
(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Pasal 15 (1) Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a.
melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana ;
b.
melakukan penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB serta peningkatan partisipasi pria ;
c.
memberikan
dukungan
pelayanan
rujukan
KB,
operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria ;
- 15 -
d.
melakukan
penetapan
dan
pengembangan
jaringan
pelayanan KB termasuk pelayanan KB di rumah sakit ; e.
melakukan penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran ”Unmet Need” ;
f.
melakukan penyerasian dan penetapan kriteria kelayakan tempat pelayanan KB serta peningkatan partisipasi pria ;
g.
melaksanakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria ;
h.
melakukan
pengembangan
materi
penyelenggaraan
jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB ; i.
melakukan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB ;
j.
melakukan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB ;
k.
melakukan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata, termasuk jajaran medis teknis, tokoh masyarakat dan tokoh agama ;
l.
melakukan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan ;
m. melakukan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri ; n.
melaksanakan informed choice dan informed consent dalam program KB ;
o.
melakukan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan teknis ;
p.
melakukan
pendayagunaan
sumber
daya
manusia
program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi dibutuhkan ;
sumber
daya
manusia
program
yang
- 16 -
q.
melakukan persiapan bahan pelaksanaan pengelolaan jajaran medis teknis, tokoh masyarakat dan tokoh agama ;
r.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
(2) Sub Bidang Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a.
melakukan penyusunan perencanaan program evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Kesehatan Reproduksi ;
b.
melakukan penyiapan bahan penetapan kebijakan dan penanggulangan kelangsungan
masalah
hidup
ibu,
kesehatan bayi
dan
reproduksi,
anak
(KHIBA),
pencegahan HIV dan AIDS, infeksi menular seksual (IMS) dan bahaya narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) ; c.
menyelenggarakan penanggulangan
dukungan masalah
operasional kesehatan
dan
reproduksi,
pencegahan HIV dan AIDS, IMS dan bahaya NAPZA ; d.
melakukan
penetapan
perkiraan
sasaran
pelayanan
kesehatan reproduksi, KHIBA, pencegahan HIV dan AIDS, IMS dan bahaya NAPZA ; e.
menyelenggarakan
dan
fasilitasi
upaya
peningkatan
kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV dan AIDS dan IMS ; f.
melakukan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama
dalam
pelaksanaan
program
kesehatan
reproduksi ; g.
melakukan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan kesehatan reproduksi dan KHIBA termasuk pencegahan HIV dan AIDS, IMS dan bahaya NAPZA ;
h.
menyelenggarakan
kemitraan
pelaksana
kesehatan
reproduksi, termasuk pencegahan HIV dan AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat (LSOM) ;
- 17 -
i.
melakukan penetapan fasilitas
pelaksanaan kesehatan
reproduksi termasuk pencegahan HIV dan AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM ; j.
melaksanakan
kesehatan
reproduksi
termasuk
pencegahan HIV dan AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM ; k.
melakukan
penetapan
sarana
kesehatan
reproduksi
termasuk pencegahan HIV dan AIDS, IMS dan bahaya NAPZA ; l.
melakukan
penetapan
prioritas
kegiatan
kesehatan
reproduksi termasuk pencegahan HIV dan AIDS, IMS dan bahaya NAPZA ; m. melakukan pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan
konselor
sebaya
Kesehatan
Reproduksi
Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV dan AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM ; n.
melakukan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi ;
o.
menyelenggarakan pendidikan pra melahirkan ;
p.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
BAB VIII BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN INFORMASI KELUARGA Pasal 16
(1) Bidang
Keluarga
Sejahtera
dan
Informasi
Keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 4, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi pembinaan keluarga sejahtera dan informasi keluarga.
- 18 -
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Sejahtera dan Informasi Keluarga mempunyai fungsi : a.
penyusunan
perencanaan
program
dan
evaluasi
pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Keluarga Sejahtera dan Informasi Keluarga ; b.
pelaksanaan pembinaan keluarga sejahtera ;
c.
pelaksanaan pembinaan informasi keluarga ;
d.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 17
(1) Bidang
Keluarga
Sejahtera
dan
Informasi
Keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari : a.
Sub Bidang Keluarga Sejahtera ;
b.
Sub Bidang Informasi Keluarga.
(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Informasi Keluarga. Pasal 18 (1) Sub Bidang Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a.
melakukan
penyusunan
evaluasi pelaksanaan
perencanaan
program
tugas-tugas pada Sub
dan
Bidang
Keluarga Sejahtera ; b.
melakukan penyiapan bahan penetapan kebijakan dan pengembangan keluarga sejahtera ;
c.
menyelenggarakan
dukungan
pelayanan
keluarga
sejahtera ; d.
melakukan penyerasian penetapan kriteria pengembangan keluarga sejahtera ;
- 19 -
e.
melakukan penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ;
f.
menyelenggarakan BKB, BKR, dan BKL ;
g.
melaksanakan pembinaan kegiatan keluarga sejahtera ;
h.
melaksanakan model-model kegiatan keluarga sejahtera ;
i.
melakukan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) ;
j.
melaksanakan pendampingan/magang bagi para kader/ anggota kelompok UPPKS ;
k.
melaksanakan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi
dan
manajemen
serta
pemasaran
guna
peningkatan UPPKS ; l.
melakukan peningkatan kualitas lingkungan keluarga ;
m. melakukan penyiapan bahan penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program ; n.
menyelenggarakan
dukungan
operasional
penguatan
pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program ; o.
menyiapkan petunjuk teknis
pengembangan peran
institusi masyarakat perkotaan (IMP) dalam program KB Nasional ; p.
mendayagunakan
pedoman
pemberdayaan
dan
penggerakan institusi masyarakat program KB Nasional dalam rangka kemandirian ; q.
menetapkan petunjuk teknis peningkatan peran
serta
mitra program KB ; r.
melakukan
penyediaan
dukungan
operasional
dan
pembinaan teknis IMP dalam program KB Nasional ; s.
melaksanakan pembinaan generasi muda dalam program KB ;
- 20 -
t.
melakukan peningkatan kerja sama dengan mitra kerja program KB Nasional dalam rangka Kemandirian ;
u.
melakukan pengkajian dan pengembangan program KB Nasional di daerah serta pemanfaatan hasil kajian dan penelitian ;
v.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Informasi Keluarga ;
(2) Sub Bidang Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a.
melakukan
penyusunan
evaluasi pelaksanaan
perencanaan
program
tugas-tugas pada Sub
dan
Bidang
Informasi Keluarga ; b.
melakukan penyiapan bahan penetapan kebijakan dan pengembangan informasi keluarga ;
c.
menyelenggarakan operasional informasi keluarga ;
d.
melakukan penyerasian dan penetapan kriteria informasi keluarga ;
e.
melakukan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB ;
f.
melakukan program
fasilitasi KB
dan
dan
dukungan
kesehatan
reproduksi
remaja,
keluarga,
penguatan
ketahanan
bahan
reproduksi, dan
pelembagaan
prototipe kesehatan
pemberdayaan keluarga
kecil
berkualitas ; g.
melakukan penyiapan bahan penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro keluarga ;
h.
melakukan operasionalisasi sistem informasi manajemen program KB Nasional ;
i.
melakukan
pemutakhiran dan pengelolaan
data mikro
keluarga ; j.
melakukan pengelolaan data dan informasi program KB Nasional serta penyiapan sarana dan prasarana ;
k.
melakukan pemanfaatan data dan informasi KB Nasional untuk mendukung pembangunan daerah ;
- 21 -
l.
melakukan pemanfatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-goverment dan melakukan diseminasi informasi ;
m. melakukan penyiapan bahan penyelenggaran kebijakan teknis
operasional
kependudukan
dan
terpadu
pelaksanaan antara
program
perkembangan
kependudukan (aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan ; n.
melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan, asistensi, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan program nasional ;
o.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Informasi Keluarga.
BAB IX KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 19
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas pada
Badan
sesuai dengan
keahlian
dan
kebutuhan.
Pasal 20
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 22 -
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 22 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun. Ditetapkan di M A D I U N pada tanggal 30 Desember 2008 WALIKOTA MADIUN, ttd Diundangkan di M A D I U N pada tanggal 30 Desember 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH ttd BUDIONO, BA BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2008 NOMOR 49/G
KOKOK RAYA, SH, M.Hum.
