WALIKOTA PAREPARE PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS TENAGA KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAREPARE, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka lebih mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, maka perlu menetapkan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Tenaga Kerja; b. bahwa tugas pokok, fungsi dan uraian tugas merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tugas dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Tenaga Kerja.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang …
-24. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 52); 9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2 ). MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS TENAGA KERJA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
[
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare. 2. Pemerintah …
-32. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Parepare. 3. Walikota adalah Walikota Parepare. 4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare. 5. Kepala Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare. 6. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah Tenaga Kerja Kota Parepare. 7. Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. 8. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok. 9. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja. BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Dinas Tenaga Kerja Pasal 2 (1) Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina dan menyelenggarakan pelaksanaan urusan bidang tenaga kerja. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang tenaga kerja; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang tenaga kerja; c. pembinaan dan pelaksanaan atas penyelenggaraan pemeritahan daerah di bidang tenaga kerja; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut : a. membuat program kerja dinas berdasarkan rencana kerja masingmasing bidang; b. menyusun laporan hasil kegiatan dinas sebagai bahan penyusunan laporan kinerja pemerintahan bidang tenaga kerja; c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan; d. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan bawahan; e. menyusun program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kota; f. melaksanakan kebijakan pusat dan provinsi dan penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan; g. merencanakan dan membina tenaga kerja pada perusahaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan; h. menyelenggarakan …
-4h. menyelenggarakan sistem informasi ketenagakerjaan; i.
mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja;
j.
melaksanakan penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja;
k. melaksanakan pelatihan penempatan tenaga kerja hubungan industrial serta perlindungan tenaga kerja; l.
melaksanakan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat;
m. memberikan Kartu Tanda Pencari Kerja; n. mengkoordinasi penyusunan, penyuluhan dan menganalisa pencarian dan data lowongan kerja; o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi pertimbangan serta saran kepada walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Bagian Kedua Sekretaris Pasal 3 (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan pelaporan dan keuangan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Dinas Tenaga Kerja; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. (3) Rincian tugas Sekretaris sebagai berikut : a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; b. menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas; d. mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada para kepala bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas; e. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum; f. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian; g. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset; h. melaksanakan …
-5h. melaksanakan pengawasan rekruitmen Tenaga Kerja Indonesia; i.
mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan;
j.
melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan dan aset;
k. menilai prestasi kerja para kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; l.
menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;
m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; n. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi pertimbangan dan saran kepada Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Pasal 4 (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi umum dan Kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional umum dalam lingkup sub bagian; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional umum dalam lingkup sub bagian. (3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagai berikut : a. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian; b. mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan dinas; c. melaksanakan urusan adminitrasi dan pembinaan, pengawasan kepegawaian dilingkungan dinas; d. melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran dan perjalanan dinas; e. melaksanakan urusan rumah tangga dinas; f. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak; g. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; h. melaksanakan …
-6h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi pertimbangan dan saran kepada Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Pasal 5 (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun dan membuat program kerja dan pengelolaan keuangan dinas. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian. (3) Rincian Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut: a. melaksanakan perumusan program kerja dinas, baik yang bersifat program jangka pendek maupun jangka menengah; b. menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana penunjang kelancaran operasional kantor; c. menyiapkan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi dinas; d. menyusun daftar usulan kegiatan; e. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA dinas; f. melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian; g. melaksanakan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan serta pelaporan keuangan dinas; h. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dinas; i. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program kerja dan kegiatan dinas; j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi pertimbangan dan saran kepada Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pasal 6 (1) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan. (2 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan …
-7c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian. (3) Rincian berikut :
tugas Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagai
a. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dinas; b. memberikan saran/pertimbangan dalam program/kegiatan di masa mendatang;
rangka
perbaikan
c. mengkoordinasikan data bahan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan dinas; d. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); e. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan; f. melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dan memberikan solusi pemecahannya; g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; h. mempersiapkan data pendukung (supplemen) penyusunan LPPD; i.
membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi pertimbangan dan saran kepada Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Bagian Ketiga Kepala Bidang Bina Pelatihan dan Produktivitas Pasal 7
(1) Kepala Bidang Bina Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pelatihan keterampilan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja; (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bina Pelatihan dan Produktivitas mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis bidang; b. pelaksanaan program dan kegiatan bidang ; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup bidang; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup bidang; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. (3) Rincian tugas Kepala Bidang Bina Pelatihan dan Produktivitas kerja, sebagai berikut : a. membuat …
-8a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja masingmasing seksi; b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan; c. memberikan petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan bawahan; d. memeriksa hasil kerja bawahan; e. merumuskan, merencanakan program dan melaksanakan pembinaan lembaga pelatihan kerja pemerintah dan swasta, instruktur dan tenaga kepelatihan dan sistem pelatihan guna meningkatkan efisiensi, relevansi dalam pelatihan tenaga kerja; f. mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS); g. mengembangkan program pelatihan sesuai dengan permintaan pasar kerja; h. merencanakan dan melaksanakan pembinaan standarisasi sertifikasi tenaga kerja; i. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga pelatihan kerja pemerintah (LPKP), lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) dan lembaga pelatihan kerja perusahaan (LPK Perusahaan) untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja; j. melaksanakan pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja; k. melaksanakan evaluasi dan menginventarisasi lembaga pelatihan tenaga kerja; l. memberikan izin pendirian dan tanda daftar lembaga pelatihan kerja. m. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bidang pelatihan kerja dan produktivitas kerja dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah; n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi pertimbangan dan saran kepada Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kepala Seksi Pembinaan Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja Pasal 8 (1) Kepala Seksi Pembinaan Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pelatihan kerja, lembaga pelatihan kerja dan meneliti serta mengatur perizinan lembaga pelatihan kerja. (2) Dalam menyelengarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
dan
pengawasan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. (3) Rincian …
-9(3) Rincian tugas Kepala Seksi Pembinaan Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja sebagai berikut : a. membantu kepala bidang dalam penyelenggaraan tugas dibidang analisis dampak lalu lintas; b. menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program bidang; c. menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan bidang; d. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan; e. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; f. menyusun kebijakan teknis operasional pembinaan lembaga dan sarana pelatihan kerja; g. mengkoordinasikan pembinaan, penyelenggaraan dan pengembangan lembaga pelatihan kerja; h. melaksanakan pemberian izin dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja dan program pemagangan dalam dan luar negeri; i. membimbing para pengelola lembaga pelatihan kerja dalam rangka pelaksanaan program pelatihan dengan memberikan metode kurikulum dan administrasi pelatihan kerja; j. membina kerjasama antara pemerintah dan swasta dibidang pelatihan agar terjadi hubungan kerja yang baik; k. melaksanakan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja; l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi pertimbangan dan saran kepada Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kepala Seksi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Pasal 9 (1) Kepala Seksi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan produktivitas tenaga kerja serta mengatur dan meneliti metode pelatihan dan penyuluhan produktivitas. (2) Dalam menyelengarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
dan
pengawasan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. (3) Rincian tugas Kepala Seksi Peningkatan ProduktivitasTenaga Kerja sebagai berikut : a. membuat …
- 10 a. membantu kepala bidang dalam penyelenggaraan tugas dibidang analisis dampak lalu lintas; b. menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program bidang; c. menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan bidang; d. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan; e. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; f. menyusun kebijakan teknis operasional peningkatan produktivitas tenaga kerja; g. mengkoordinasikan pembinaan dan penyelenggaraan peningkatan produktivitas tenaga kerja; h. menginventarisasi pengusaha pemula dan pengusaha sektor informal dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja; i.
menyusun dan melaksanakan penyuluhan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
j.
melaksanakan pengukuran produktivitas tenaga kerja mikro dan makro;
k. melaksanakan pelatihan kewirausahaan, manajerial, Achievement Motivation Training (AMT), Total Quality Control (TQC) serta Total Quality Manajemen (TQM), Budaya Kerja (Five S); l.
membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi pertimbangan dan saran kepada Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Bagian Keempat Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Pasal 10
(1) Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pemantauan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri serta penciptaan lapangan kerja dan perluasan kerja. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis bidang; b. pelaksanaan program dan kegiatan bidang; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. (3) Rincian tugas Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja sebagai berikut : a. membuat …
- 11 a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja masingmasing seksi; b. mengatur , mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan; c. memberikan petunjuk , bimbingan teknis dan pengawasan bawahan; d. memeriksa hasil kerja bawahan; e. merumuskan, merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan pengaturan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri secara berhasil guna dan berdaya guna; f. melaksanakan monitoring dan pemantauan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA); g. melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan lembaga penempatan tenaga kerja dan perhimpunan lembaga penempatan tenaga kerja swasta; h. merumuskan dan melaksanakan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja melalui teknologi padat karya dan teknologi tepat guna; i.
merumuskan dan melaksanakan penciptaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) dan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP);
j.
merumuskan dan merencanakan penyusunan analisa dan rencana tenaga kerja daerah mikro dan makro;
k. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penempatan dan penyaluran tenaga kerja dan membuat solusi pemecahan masalah; l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi pertimbangan dan saran kepada Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Pasal 11 (1) Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan penempatan tenaga kerja berdasarkan data, fakta , pedoman dan aturan yang berlaku. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. (3) Rincian tugas Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja sebagai berikut : a. membantu …
- 12 a. membantu kepala bidang dalam penyelenggaraan tugas dibidang pembinaan penempatan tenaga kerja; b. menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program bidang; c. menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan bidang; d. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan; e. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; f. menyusun langkah kegiatan seksi Penempatan Tenaga Kerja; g. merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan pengaturan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri secara berhasil guna dan berdaya guna; h. melaksanakan, memberi petunjuk dan memantau kegiatan Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah, Antar Kerja Khusus, Antar Kerja Antar Negara, Informasi Pasar Kerja dan Job Fair/Pameran Bursa Kerja), serta pemantauan dan pendayagunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) serta Analisis Jabatan dan Penyuluhan Jabatan (Anjab dan PJB); i. penyusunan, pengolahan, analisis dan penyebarluasan informasi pasar kerja; j. melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja (LPTKS, BKK dan PPTKIS) dan Organisasi perhimpunannya; k. melaksanakan penerbitan izin pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK), Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan pemberian rekomendasi pendirian Kantor Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) sesuai dengan kewenangannya; l. merumuskan dan merencanakan penyusunan Analisa dan Rencana Penyusunan Tenaga Kerja Daerah (RPTKD) mikro dan makro; m. melaksanakan koordinasi dan pertemuan dengan unit kerja/Instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; n. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan petunjuk pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi pertimbangan dan saran kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Bagian Kelima Kepala Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja Pasal 12 (1) Kepala Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas membina, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan program dan kegiatan pengembangan dan perluasan kerja sesuai pedoman dan aturan yang berlaku. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja mempunyai fungsi : a. penyusunan …
- 13 a. penyusunan dan pelaksanaan kegiatan teknis seksi; b. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan perluasan kerja; c. pembinaan, pengkordinasian, pengendalian kegiatan teknis seksi; d. pelaksanaan evaluasi kegiatan dalam lingkup seksi; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. (3) Rincian tugas Kepala Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja sebagai berikut : a. membantu kepala bidang dalam penyelenggaraan tugas dibidang pengembangan dan perluasan kerja; b. menyusun program kerja seksi; c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan; d. memberikan petunjuk , bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan; e. memeriksa hasil kerja bawahan; f. menyusun langkah kegiatan Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja; g. merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik ( SLTA, Sarjana Muda dan Sarjana), Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional, Pendamping UKM dan Pendamping TKI; h. melaksanakan kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Padat Karya Produktif, Bimbingan Usaha Teknologi Padat Karya (Bimus TPK), dan Pembentukan Wira Usaha Baru Teknologi Tepat Guna (WUB-TTG); i. memantau pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Perluasan Kerja; j. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan petunjuk pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Pasal 13 (1) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membimbing, membina, mengatur dan mengawasi pelaksanaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis bidang; b. pelaksanaan program dan kegiatan bidang ; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
dan
pengawasan
d. pelaksanaan …
- 14 d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. (3) Rincian tugas Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja sebagai berikut : a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja masingmasing seksi; b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan; c. memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan; d. memeriksa hasil kerja bawahan; e. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas; f. memfasilitasi penyusunan dan pengesahan peraturan perusahaan tingkat kota; g. memberikan bimbingan terhadap organisasi pekerja dan pengusaha tentang pelaksanaan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan; h. memfasilitasi perusahaan dan tenaga kerja terkait pembentukan koperasi karyawan, keluarga berencana untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja; i. membantu pelaksanaan program jaminan kesehatan sosial tenaga kerja pada perusahaan; j. melaksanakan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perjanjian pekerjaan antar perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja; k. melaksanakan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan yang berlaku selama 1 (satu) tahun; l. melaksanakan penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja; m. mencabut izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja yang berdomisili di kota atas rekomendasi pusat; n. memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan; o. memfasilitasi pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja di perusahaan; p. melakukan pendataan tenaga kerja guna pembinaan hubungan industrial, perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan; q. mengkonfirmasikan program dengan pihak instansi/unit kerja pemerintah lainnya maupun swasta; r. mengusulkan pengadaan pegawai teknis mediator, pengawas ketenagakerjaan dan PPNS sesuai kebutuhan; s. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; t. memberikan bimbingan tentang persyaratan kerja, perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan kesepakatan kerja bersama; u. menangani penyelesaian perselisihan perburuhan industrial; v. melaksanakan pembinaan kesejahteraan pekerja, pengawasan kesehatan kerja di lingkungan kerja serta pembinaan dan pengawasan kelengkapan alat-alat kerja dalam rangka keselamatan kerja; w. melaksanakan …
- 15 w. melaksanakan perusahaan;
penerapan
dan
pengawasan
norma
kerja
di
x. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Pasal 14 (1) Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan dan pekerja dalam pelaksanaan Hubungan Industrial dan syarat-syarat kerja berdasarkan data, pedoman dan ketentuan yang berlaku. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai fungsi : a. penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan seksi; b. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
dan
pengawasan
c. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. (3) Rincian tugas Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja sebagai berikut : a. membantu kepala bidang dalam penyelenggaraan tugas bidang hubungan industrial dan syarat kerja; b. menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program bidang; c. menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan bidang; d. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada bawahan; e. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; f. menyusun langkah kegiatan berdasarkan rencana kegiatan Bidang sebagai Pedoman Kerja; g. memberikan bimbingan terhadap pengusaha dan pekerja/organisasi pekerja tentang Tata Cara Pembuatan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB); h. memberikan petunjuk kepada perusahaan tentang tata cara pembentukan Koperasi Karyawan, Keluarga Berencana (KB) untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan; i.
memeriksa dan menyelidiki administrasi calon hakim ad Hok baik dari unsur serikat pekerja/buruh maupun dari Apindo;
j.
memeriksa dan menyelidiki administrasi calon Arbiter dan Konsiliator untuk diajukan kementerian Tenaga Kerja; k. memantau …
- 16 k. memantau pembuatan Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Peraturan Kerja Bersama (PKB) sesuai dengan peraturan yang berlaku; l. m. n. o. p. q. r. s. t. u.
melaksanakan pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan; melaksanakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan; membantu pihak-pihak membuat tuntutan kepengadilan hubungan internasional; melaksanakan pendataan dan penetapan penyusunan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) setiap bulannya; melaksanakan verifkasi keangotaan serikat pekerja/serikat buruh tingkat kota; melaksanakan pencatatan terhadap organisasi perusahaan dan organisasi pekerja; menfasilitasi dan menjadi pengurus Lembaga Kerja Sama (LKS), Tri Partit Daerah Kota; memeriksa dan mengoreksi pengajuan izin operasional penyedia jasa tenaga kerja; melaksanakan pembinaan terhadap pembentukan dan kinerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit; membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kepala Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Pasal 15
(1) Kepala Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan teknis maupun administrasi pengawasan dan perlindungan tenaga kerja serta mengevaluasi kegiatan berdasarkan data, pedoman dan ketentuan yang berlaku. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan seksi; b. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi; c. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. (3) Rincian tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja sebagai berikut : a. membantu kepala bidang dalam penyelenggaraan tugas bidang Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja; b. menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program bidang; c. menyusun …
- 17 c. menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan bidang; d. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan; e. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; f. memantau dan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan untuk mengetahui sejauh mana penerapan aturan yang berlaku; g. membuat nota pemeriksaan dan atau berita acara pemeriksaan terhadap perusahaan yang melanggar Peraturan Ketenagakerjaan; h. melaksanakan pemeriksaan Higgine dan ergonomi perusahaan sesuai norma ketenagakerjaan; i.
melakukan pemeriksaan dan pengujian objek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap perusahaan dalam rangka pencegahan kecelakaan kerja skala kota;
j.
melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara teknis kepada pengusaha dan pekerja/buruh terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
k. melaksanakan kerjasama yang efektif antara mitra pengaman dan instansi pemerintah lainnya dan swasta; l. menangani penanganan kasus/penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kota; m. melaksanakan penerapan Sistim Menajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi pertimbangan dan saran kepada Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 16 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. BAB III TATA KERJA Pasal 17 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masingmasing. (2) Penjabaran …
- 18 (2) Penjabaran Tatakerja masing-masing unit kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing perangkat daerah. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan bawahan masingmasing, wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Parepare Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Tenaga Kerja,Kependudukan dan Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal …
- 19 Pasal 19 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare. Ditetapkan di Parepare pada tanggal 02 Pebruari 2011 Plt. WALIKOTA PAREPARE WAKIL WALIKOTA,
SJAMSU ALAM
Diundangkan di Parepare pada tanggal 02 Pebruari 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,
MUHAMMAD HATTA, B
BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2011 NOMOR 8
