WALIKOTA PAREPARE PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS OLAHRAGA, PEMUDA DAN PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAREPARE, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka lebih mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata agar lebih berhasil guna dan berdaya guna, maka perlu menetapkan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Olahraga, Pemuda dan Parawisata; b. bahwa tugas pokok, fungsi dan rincian tugas merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Parepare.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 53); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4437); 5. Undang...
-25. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2); 10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58).
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS OLAHRAGA, PEMUDA DAN PARIWISATA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Daerah Kota Parepare;
2.
Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
3.
Walikota adalah Walikota Parepare;
4.
Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare;
5.
Dinas adalah Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana dibidang Olahraga, Pemuda, dan Parawisata;
6.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Kota Parepare;
7.
Kelompok Jabatan Fungsional, adalah sejumlah tenaga fungsional yang memiliki keahlian tertentu di lingkungan Dinas Olahraga, Pemuda, dan Parawisata.
-3BAB II TUGAS POKOK , FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Pertama KEPALA DINAS Pasal 2 (1) Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengembangan bidang olahraga, pemuda dan pariwisata. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang olahraga, pemuda dan pariwisata; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang olahraga, pemuda dan pariwisata; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang olahraga, pemuda dan pariwisata, d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota; (3) Rincian tugas Kepala Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata sebagai berikut : a. merumuskan rencana strategis dan program kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah; b. merumuskan kebijakan menumbuhkembangkan olahraga dalam masyarakat; c. melaksanakan pembinaan organisasi olahraga dan kepemudaan ; d. mengkoordinasikan pelaksanaan olahraga bersama antar pemerintah dengan masyarakat; e. merumuskan kebijakan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan; f. menjalin kemitraan dengan masyarakat dalam rangka pengembangan olahraga dan sumber daya manusia kepemudaan; g. merumuskan rencana penyelenggaraan pekan olahraga baik antar pelajar, mahasiswa maupun antar jajaran pemerintahan; h. mengatur sistem penganugerahan penghargaan kepada atlet dan pemuda pelopor; i. merencanakan penyiapan pembangunan sentra pendidikan dan pembinaan keolahragaan dan kepemudaan; j. merumuskan kebijakan teknis pengembangan kemitraan dan peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan; k. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan.
-4Bagian Kedua Sekretaris Pasal 3 (1)
Sekretaris dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan, pelaporan dan keuangan.
(2)
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset serta evaluasi dan pelaporan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian; d. penyelenggaraaan evaluasi program dan kegiata sub bagian pelaksanaan urusan kepegawaian dinas; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3)
Rincian tugas Sekretaris sebagai berikut : a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebikajakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; b. menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organsasi dalam lingkup dinas; d. mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada para kepala bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas; e. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum; f. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian; g. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset; h. mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan; i.
melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan dan aset;
j.
menilai prestasi kerja para kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
k. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; l.
memberikan saran dan pertimbangan kepada kapala dinas;
m. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
-5Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Pasal 4 (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi umum dan Kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi ; a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagai berikut : a. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian; b. mengelola dan melaksanakan urusan ketatusahaan dan kearsipan dinas; c. melaksanakan urusan adminitrasi dan pembinaan, pengawasan kepegawaian dilingkungan dinas; d. melaksanakan tugas humas, keprotokoleran dan perjalanan dinas ; e. melaksanakan urusan rumah tangga dinas; f. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak; g. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; i. memberi saran dan pertimbangan kepada sekretaris. Sub Bagian Perencanan dan Keuangan Pasal 5 (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyusun dan membuat program kerja dan pengelolaan keuangan dinas. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi ; a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan…
-6c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Rincian Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut : a.
melaksanakan perumusan program kerja dinas, baik yang bersifat program jangka pendek maupun jangka menengah;
b.
menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana penunjang kelancaran operasional kantor;
c.
menyiapkan, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi dinas;
d.
menyusun daftar usulan kegiatan;
e.
melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA dinas;
f.
melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian;
g.
melaksanakan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan keuangan dinas;
h.
mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dinas;
i.
melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program kerja dan kegiatan dinas;
j.
melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program Sub Bagian Perencanan dan Keuangan;
k.
memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris.
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pasal 6 (1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyusun dan membuat program kerja dan laporan keuangan daerah. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi ; a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut : a. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dinas ; b. memberikan…
-7b. memberikan saran/pertimbangan dalam rangka perbaikan program/kegiatan di masa mendatang; c. melakukan monitoring, evaluasi serta pelaporan program kerja dan kegiatan; d. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); e. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan; f. melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dan memberikan solusi pemecahannya; g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan program Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; h. memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris.
Bagian Ketiga Bidang Olahraga Pasal 7 (1) Bidang Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dibidang pembinaan dan pengembangan keolahragaan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), Kepala Bidang Olahraga mempunyai fungsi ; a. penyusunan kebijakan teknis kegiatan bidang; b. penyelenggaraan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional dalam lingkup bidang; d. penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional dalam lingkup bidang; e. perumusan bahan pembinaan pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Rincian tugas Kepala Bidang Olahraga sebagai berikut : a. menyusun rencana dan program kerja bidang olahraga; b. memberikan rekomendasi pemberian penghargaan bagi olahragawan yang berprestasi; c. menumbuhkembangkan budaya olahraga di lingkungan masyarakat; d. pemerataan pembinaan dan pengembangan kegiatan keolahragaan; e. melakukan inventarisasi calon atlet yang berbakat dan berpotensi meraih prestasi tinggi; f. meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga; g. melaksanakan pembinaan berkesinambungan;
prestasi
olahraga
secara
berjenjang
dan
h. melaksanakan…
-8h. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan olahraga;
sarana dan prasarana
i. mengumpulkan atlet pelajar yang berprestasi untuk dilatih secara intensif dan disekolahkan atas tanggungan pemerintah daerah; j. memberi saran dan pertimbangan kepada kepala dinas.
Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Pasal 8 (1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan kegiatan seksi; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi ; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi. (3) Rincian tugas Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga sebagai berikut : a. menyusun rencana pengembangan dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana olahraga;. b. mengusulkan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga; c. menyiapkan fasilitasi dan pengembangan pelaksanaan kegiatan kesegaran jasmani, rekreasi dan olah tradisional; d. menyiapkan fasilitas pembinaan olahraga; e. menginventarisasi sarana dan prasarana olahraga yang ada; f. melakukan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana olahraga; g. mengusulkan kepada pemerintah daerah pembangunan setra pembinaan olahraga bagi atlet yang berprestasi; h. melakukan inventarisasi calon atlet yang berbakat dan berpotensi meraih prestasi tinggi; i. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang.
Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga Pasal 9 (1) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan pembinaan peningkatan prestasi olahraga.
-9(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan kegiatan seksi; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi ; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Rincian tugas Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga sebagai berikut: a. melaksanakan pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan; b. melaksanakan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi; c. mengusulkan dan merekomendasikan pengadaan beasiswa bagi yang berprestasi; d. memberikan penghargan kepada olahragawan yang berprestasi; e. menyiapkan fasilitasi dan pengembangan pelaksanaan kegiatan kesegaran jasmani, rekreasi dan olah tradisional; f. mendorong aktifnya klub-klub cabang olahraga sebagai ujung tombak pembinaan olahraga; g. menyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga; h. menetapkan hari-hari tertentu untuk melaksanakan olahraga bersama masyarakat; i. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang.
Bagian Keempat Bidang Pemuda Pasal 10 (1) Bidang Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan pembinaan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia kepemudaan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Kepala Bidang Pemuda mempunyai fungsi ; a. penyusunan kebijakan teknis kegiatan bidang; b. penyelenggaraan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional dalam lingkup bidang; d. penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional dalam lingkup bidang; e. perumusan bahan pembinaan kelembagaan dan pengembangan SDM kepemudaan; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 10 (3) Rincian tugas Kepala Bidang Pemuda sebagai berikut : a. merumuskan kebijakan teknis dan program dalam pembinaan kelembagaan, kaderisasi dan pengembangan sumber daya manusia dan kepemudaan; b. melaksanakan pembinaan berkesinambungan;
pemuda
secara
merata,
berjenjang
dan
c. meningkatkan pembinaan kelembagaan kepada wadah pembinaan organisasi dan instansi yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai akses dalam pembinaan kepemudaan; d. membentuk forum silaturahmi antar pemuda dan pemerintah; e. meningkatkan kemapuan kewirausahaan pemuda; f. pengaturan sistem pengaanugerahan prestasi pemuda; g. meningkatkan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda dalam pembangunan; h. membina dan memfasilitasi dukungan aktvitas kepemudaan;
organisasi dan kegiatan
i. merumuskan kebijakan teknis penanggulangan, pencegahan dan perlindungan pemuda dari bahaya disktruktif sosial; j. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan member saran/pertimbangan kepada kepala dinas; l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; m. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya.
Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemuda Pasal 11 (1) Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi menyusun dan membuat program pemibinaan kelembagaan dan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemuda mempunyai fungsi ; a. penyusunan kebijakan teknis kegiatan bidang; b. penyelenggaraan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; d. penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; e. perumusan bahan pembinaan kelembagaan dan pengembangan Sarana dan prasaran kepemudaan; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 11 (3) Rincian tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemuda sebagai berikut : a. menyusun program untuk mendorong kepemudaan dalam pembangunan daerah;
pemberdayaan
kelembagaan
b. menyiapkan dan memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan; c. menginventarisasi kelembagaan dan sarana dan prasarana kepemudaan yang ada; d. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan menghambat kemajuan kelembagaan kepemudaan dan memberikan solusi pemecahan; e. memfasilitasi pertemuan berkala organisasi/kelembagaan kepemudaan dengan pemerintah daerah; f. melaksanakan pembinaan kepada organisasi dan kegiatan kepemudaan; g. melakukan koordinasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan; h. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada kepala dinas.
Seksi Kaderisasi dan Pengembangan SDM Kepemudaan Pasal 12 (1) Seksi Kaderisasi dan Pengembangan SDM Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dalam rangka kaderisasi dan pengembangan SDM kepemudaan; (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), Kepala Seksi Kaderisasi dan Pengembangan SDM Kepemudaan mempunyai fungsi ; a. penyusunan kebijakan teknis kegiatan bidang; b. penyelenggaraan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional dalam lingkup seksi ; d. penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; e. perumusan bahan kepemudaan;
pembinaan
kaderisasi
dan
pengembangan
SDM
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Rincian tugas Kepala Seksi Kaderisasi dan Pengembangan SDM Kepemudaan sebagai berikut : a. menyusun program pembinaan dan pengembangan SDM kepemudaan; b. mengadakan pertukaran pemuda antar daerah maupun negara; c. membentuk sarana penggerak pembangunan; d. membentuk koperasi usaha pemuda produktif; e. melaksanakan pemilihan pasukan pengibar bendera pusaka; g. melaksanakan…
- 12 -
f. melaksanakan pembinaan berkesinambungan;
pemuda
secara
merata,
berjenjang
dan
g. merumuskan kebijakan teknis dalam meningkatkan akses dan kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan; h. meningkatkan kemampuan wirausaha kepemudaan; i. memberikan penghargaan kepada pemuda pelopor dan berprestasi; j. meningkatkan kemampuan kerja/kepemimpinan/keterampilan pemuda melalui pendidikan dan bimbingan serta training; k. memfasilitasi penyaluran aspirasi pemuda; l. melakukan langkah-langkah pencegahan masalah sosial yang melibatkan pemuda; m. meningkatkan partisipasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan; n. melaksanakan pemilihan pemua pelopor pembangunan timgkat kota Parepare; o. meningkatkan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda dalam pembangunan daerah; p. menginventarisasi lembaga pembinaan generasi muda dan pusat kegiatan belajar masyarakat; q. mengidentifikasi masalah yan ada dalam pengembangan kepemudaan; r. memfasilitasi dan dukungan fasilitas kegiatan kepemudaan; i. melaksanakan training kepemimpinan bagi pemuda; j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada kepala bidang.
Bagian Kelima Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Pasal 13 (1) Bidang Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis bidang pariwisata, seni dan budaya. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi ; a. penyusunan kebijakan teknis kegiatan bidang; b. penyelenggaraan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional dalam lingkup seksi ; d. penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional dalam lingkup seksi ; e. perumusan bahan pembinaan pengembangan potensi pariwisata, seni kabudayaan; f. perumusan…
- 13 f. perumusan kebijakan dalam pengembangan kepariwisataan, seni dan budaya;
sumber
daya
manusia
g. perumusan kebijakan dalam promosi pariwisata dan kebudayaan; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Rincian tugas Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan sebagai berikut : a. menyusun program dan pembinaan kepariwisataan, seni dan kebudayaan; b. mengkoordinasikan kerjasama pengembangan paiwisata dan kebudayaan dengan pihak ketiga/travel atau daerah; c. merencanakan kegiatan untuk pengembangan pariwisata daerah; d. melakukan pembinaan teknis pengembangan pengelolaan sarana dan prasarana obyek wisata dan daya tarik wisata; e. melaksanakan pengawasan dan pengaturan jasa dan sarana wisata; f.
menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pengelolaan pendapatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
g. memberi saran dan pertimbangan kepada kepala dinas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran/pertimbangan kepada kepala kepala dina ; i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Seksi Promosi Wilayah Pasal 14 (1) Seksi Promosi Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan promosi kepariwisataan untuk pengembangan pariwisata. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), Kepala Seksi Promosi Wilayah mempunyai fungsi; a. penyusunan kebijakan teknis kegiatan bidang; b. penyelenggaraan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional dalam lingkup seksi ; d. penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; e. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan promosi kepariwisataan , seni kebudayaan; .
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3) Rincian tugas Kepala Seksi Promosi Wilayah sebagai berikut : a. menyusun program penyelenggaraan promosi dan pameran serta pemasaran pariwisata; b. melaksanakan kerjasama dengan usaha travel dalam pelaksanaan promosi; c. menyiapkan…
- 14 c. menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana kepariwisataan yang memadai; d. melakukan pengaturan dan pengawasan usaha kawasan pariwisata; e. merencanakan kegiatan promosi pariwisata, seperti festival, pameran, perlombaan dan sejenisnya; f. membuat pamlet, leatflet, brosur, pedoman wisata, atau publikasi lain yang berkaitan dengan promosi wisata; g. melaksanakan pembinaan kelompok sadar wisata, kelompok cinta budaya dan seni; h. melaksanakan penyuluhan kepariwisataan; i. mengoptimlakan potensi kepariwisataan yang belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah seperti Hutan, JompiE, dan Goa TumpangngE, j. menyusun konsep pengalihan pengelolaan obyek kepariwistaan pemuda yang belum dikelola secara maksimal kepada pihak ketiga; k. melakukan kerjasama dengan para kepala, tokoh masyarakat untuk memperkenalkan potensi obyek wisata; l. melaksanakan pekan budaya tingkat kota; m. menyusun jadwal perencanaan kunjungan ke obyek wisata yang selama belum diketahui oleh masyarakat dan pengelola travel; n. menyusun telaahan tentang obyek wisata, potensi wisata, sumber daya kepariwisataan dan peluang pengembangnya; o. melakukan kajian tentang permasaahan wisata daerah untuk memperoleh bahan peluang pengembangan wisata dan sumber daya pendukungnya; p. menginventarisir kepariwisataan;
faktor
yang
menjadi
penghambat
pengembangan
q. melakukan pendataan sumber potensi wisata dan sumber daya pendukung; r. melaksanakan koordinasi dengan satuan unit kerja dilingkungan dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; j. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang. Seksi Seni Budaya Pasal 15 (1) Seksi Seni Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyusun program pembinaan dan pengembangan kesenian danbudaya daerah. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), Kepala Seksi Seni Budaya mempunyaim fungsi ; a. penyusunan kebijakan teknis kegiatan bidang; b. penyelenggaraan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional dalam lingkup seksi ; d. penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; e. perumusan…
- 15 e. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengembangan seni budaya; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (2) Rincian tugas Kepala Seksi Seni Budaya sebagai berikut : a. merumuskan kebijakan teknis dan pembinaan, pengembangan dan pelestarian budaya; b. menyusun program pelaksanaan festival kesenian dan budaya tingkat Kota Parepare; c. membentuk dan melaksanakan pembinaan perkumpulan seni dan budaya; d. menyelenggarakan festival makanan dan minuman tradisional; e. mengkoordinasikan kerjasama pengembangan seni dan budaya; f. melaksanakan pelestarian, penggalian dan perawatan sejarah, cagar budaya dan kepurbakalaan; g. memberikan penghargaan bagi insan dan lembaga yang berprestasi di bidang seni dan budaya; h. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang.
Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 16 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Olahraga, Pemuda dan Parawisata berdasarkan keahlian atau keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan norma standar audit pemerintahan dan ketentuan lain yang berlaku.
BAB III TATA KERJA Pasal 17 (1) Dalam melaksanakan tugas kepala dinas, kepala bidang dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dengan instansi lain di luar pemerintahan daerah sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Setiap kepala dinas wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap kepala dianas wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh kepala dinas dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberi petunjuk pada bawahan.
- 16 BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing. Pasal 19 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 12 Mei 2008. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare. Ditetapkan di Parepare pada tanggal Pj. WALIKOTA PAREPARE,
SULHAM HASAN Diundangkan di Parepare pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,
ABDUL RAHIM RAUF
BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2008 NOMOR
