PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, ENERGI, DAN SUMBER DAYA MINERAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL, Menimbang :
a. bahwa uraian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertambangan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 189 Tahun 2008; b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 189 Tahun 2008; c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Uraian Tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Himpunan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas 2012
141
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E); Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 02 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 02 Seri D);
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
142
PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, ENERGI, DAN SUMBER DAYA MINERAL.
Himpunan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas 2012
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul. 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya dapat disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gunungkidul. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gunungkidul. 7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gunungkidul. 8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. 9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. BAB II TUGAS, FUNGSI, DAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta energi dan sumber daya mineral. (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta energi dan sumber daya mineral; b. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta energi dan sumber daya mineral; c. pelaksanaan pembinaan pengembangan sarana industri, usaha industri, produksi industri; Himpunan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas 2012
143
d.
pelaksanaan bimbingan teknis manajemen usaha mikro, kecil, dan menengah serta kemitrausahaan dan koperasi; e. pelaksanaan bimbingan teknologi peningkatan mutu produksi dan diversifikasi/inovasi teknologi; f. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis perdagangan, perlindungan konsumen, kemetrologian, promosi, pemasaran, geologi, pertambangan, air tanah, dan energi; g. pengawasan produk dan pengendalian terhadap industri mikro, kecil, dan menengah; h. penyediaan informasi teknologi, pemasaran, dana, dan pengembangan ekspor daerah; i. penerapan hak atas kekayaan intelektual; j. pelaksanaan kerja sama lintas sektoral dan regional industri mikro, kecil, dan menengah, serta pertambangan dan energi; k. pelaksanaan monitoring industri mikro, kecil, dan menengah, koperasi, dan perdagangan; l. pelaksanaan penataan wilayah dan lingkungan geologi, pertambangan, dan air tanah; m. pelaksanaan penelitian dan pemetaan geologi, pertambangan, air tanah, dan energi; n. pelaksanaan pengembangan potensi dan teknologi geologi, pertambangan, air tanah, dan energi; o. pelaksanaan pengelolaan data, informasi dan promosi geologi, pertambangan, air tanah, dan energi; p. pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi; q. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan; r. pengendalian usaha pertambangan dan energi serta pemanfaatan sumber tenaga listrik; s. penghitungan dan realisasi lifting minyak dan gas bumi bersama pemerintah; t. pengendalian teknis pengeboran, penggalian, dan penurapan air tanah; u. pembinaan peningkatan nilai tambah usaha pertambangan; v. penetapan wilayah konservasi air tanah; w. penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah; x. pengelolaan informasi bencana geologi; y. pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi; z. penyediaan listrik perdesaan; aa. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta energi sumber dan daya mineral; bb. pengelolaan UPT; dan cc. pelaksanaan kesekretariatan dinas. Pasal 4 (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral terdiri dari: a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas; b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian; 144
Himpunan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas 2012
c.
Unsur Pelaksana
:
1. Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi; 2. Unit Pelaksana Teknis;
d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari: 1. Subbagian Perencanaan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum; c. Bidang Perindustrian terdiri dari : 1. Seksi Usaha Industri; 2. Seksi Sarana Industri; d. Bidang Perdagangan terdiri dari: 1. Seksi Promosi, Sarana, dan Prasarana; 2. Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen; e. Bidang Koperasi terdiri dari: 1. Seksi Kelembagaan; 2. Seksi Bina Usaha dan Kemitraan; f. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari: 1. Seksi Geologi dan Tata Lingkungan; 2. Seksi Energi; 3. Seksi Pertambangan. g. Unit Pelaksana Teknis; h. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB III URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 5 (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 6 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat; b. pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta energi dan sumber daya mineral; Himpunan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas 2012
145
c.
pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas; d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas; e. penyusunan rencana kerja sama; f. penyusunan penetapan kinerja dinas; g. pelaksanaan pengendalian internal dinas; h. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan; i. pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta energi dan sumber daya mineral; j. penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta energi dan sumber daya mineral; k. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan; l. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas; m. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas; n. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas; o. penyiapan bahan dan penatausahaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta energi dan sumber daya mineral; p. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; q. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat; r. pelayanan administratif dan fungsional; dan s. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat. (1)
(2)
Pasal 7 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari : a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Umum. Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Pasal 8
(1)
146
Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan; b. menyusun rancangan kebijakan umum dinas; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan; d. melaksanakan analisis dan penyajian data; e. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta energi dan sumber daya mineral; f. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan dinas, rencana kegiatan, dan anggaran dinas; g. menyusun rencana kerja sama; Himpunan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas 2012
(2)
(3)
h. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas; i. menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan; j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas; k. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas; l. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas; m. menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas; n. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan; dan o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan. Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan; b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan; c. mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan dinas; d. menyusun laporan keuangan dinas; e. mengelola administrasi pendapatan; f. menyiapkan bahan perhitungan anggaran dinas; g. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi keuangan; dan h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan. Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum; b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan umum; c. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan; d. mengelola surat-menyurat dan kearsipan; e. melaksanakan pengendalian internal dinas; f. menyusun rincian tugas dinas; g. mengelola urusan rumah tangga; h. mengelola sarana dan prasarana perkantoran; i. mengelola perpustakaan; j. melaksanakan hubungan masyarakat; k. mengelola perjalanan dinas; l. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai; m. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian; n. melaksanakan pengembangan pegawai; o. menyelenggarakan analisis jabatan; p. mengelola tata usaha kepegawaian; q. menganalisis beban kerja; r. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta pengawasan melekat; s. melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan; Himpunan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas 2012
147
t. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai; u. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang umum; dan v. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.
(1) (2)
Bagian Ketiga Bidang Perindustrian Pasal 9 Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengembangan produksi, usaha, dan sarana industri. Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 10
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Perindustrian; b. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian; c. penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bidang Perindustrian; d. pembinaan dan pengembangan mutu produksi industri; e. pelaksanaan penerapan teknologi, desain, dan diversifikasi produk; f. pembinaan manajemen, teknologi, dan permodalan usaha industri; g. pengendalian usaha industri; h. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri; i. pelayanan informasi sarana dan prasarana industri dan peningkatan produksi; j. pelaksanaan fasilitasi kerja sama bidang industri; k. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perindustrian; dan l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Perindustrian. Pasal 11 (1)
(2)
(1)
148
Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari : a. Seksi Usaha Industri; b. Seksi Sarana Industri. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian. Pasal 12 Seksi Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Usaha Industri; b. menyusun kebijakan teknis pembinaan manajemen, permodalan usaha, pemasaran, kemitraan, dan kerja sama; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan usaha industri; d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pembinaan manajemen, permodalan usaha, pemasaran, kemitraan, dan kerja sama; Himpunan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas 2012
e. f. g. h.
(2)
(1) (2)
memfasilitasi kemitraan dan kerja sama usaha industri; melaksanakan pembinaan dan pengendalian usaha industri; memfasilitasi penerapan hak atas kekayaan intelektual dan gugus kendali mutu; menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang usaha industri; dan i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha Industri. Seksi Sarana Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana Industri; b. menyusun kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan sentra-sentra industri dan bengkel kerja industri; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana industri; d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pembinaan dan pengembangan sentra-sentra industri dan bengkel kerja industri; e. melaksanakan pembinaan mutu bahan baku dan produk industri; f. melaksanakan pengawasan mutu bahan baku dan produk industri; g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknologi, desain, dan diversifikasi produk; h. melaksanakan pembinaan dan penerapan teknologi dan proses produksi; i. mengembangkan dan fasilitasi teknologi informasi industri; j. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang sarana industri; dan k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Sarana Industri. Bagian Keempat Bidang Perdagangan Pasal 13 Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan sarana perdagangan serta perlindungan konsumen. Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 14 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Perdagangan; b. penyusunan rencana teknis di bidang perdagangan; c. penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bidang Perdagangan; d. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian kegiatan pengadaan dan penyaluran mata dagangan; e. pelaksanaan monitoring perkembangan produksi, kebutuhan, persediaan, dan harga mata dagangan; f. pelaksanaan pengenalan dan penerapan teknologi informasi; g. pelaksanaan bimbingan usaha dan sarana perdagangan; Himpunan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas 2012
149
h. i. j. k. l. m. n. (1)
(2)
(1)
pengendalian usaha dan sarana perdagangan; pelaksanaan bimbingan peningkatan dan pengembangan ekspor; pelaksanaan promosi usaha perdagangan; pelaksanaan perlindungan konsumen dan fasilitasi kemetrologian; pelaksanaan monitoring penggunaan alat ukur massa, timbangan, dan perlengkapannya; pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perdagangan; dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Perdagangan. Pasal 15 Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari : a. Seksi Promosi, Sarana, dan Prasarana; b. Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan. Pasal 16 Seksi Promosi, Sarana, dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a. b. c. d.
(2)
150
menyusun rencana kegiatan Seksi Promosi, Sarana, dan Prasarana; menyusun kebijakan teknis promosi, sarana, dan prasarana; menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan promosi, sarana, dan prasarana; menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja promosi, sarana, dan prasarana; e. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan; f. melaksanakan kegiatan fasilitasi penerapan teknologi informasi perdagangan; g. melaksanakan monitoring dan publikasi informasi pasar dan harga komoditas; h. meningkatkan dan mengembangkan ekspor daerah; i. melaksanakan fasilitasi eksposisi perdagangan produk unggulan daerah; j. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang promosi, sarana, dan prasarana; dan k. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Promosi, Sarana, dan Prasarana. Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen; b. menyusun kebijakan teknis distribusi dan perlindungan konsumen; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan distribusi dan perlindungan konsumen; d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja distribusi dan perlindungan konsumen; e. melaksanakan monitoring perkembangan produksi, kebutuhan, persediaan, dan harga mata dagangan; f. melaksanakan koordinasi operasi perlindungan konsumen; g. melaksanakan fasilitasi dan pelayanan kemetrologian, monitoring penggunaan Himpunan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas 2012
h. i.
alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang distribusi dan perlindungan konsumen; dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen.
Bagian Kelima Bidang Koperasi Pasal 17 (1) Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan kelembagaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta memfasilitasi kemitraan dan permodalan. (2) Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 18 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Koperasi mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Koperasi; b. perumusan kebijakan teknis koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; c. penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bidang Koperasi; d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kelembagaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; e. pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan permodalan; f. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; dan g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Koperasi. (1)
(2)
(1)
Pasal 19 Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari : a. Seksi Kelembagaan; b. Seksi Bina Usaha dan Kemitraan. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi. Pasal 20 Seksi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan; b. menyusun kebijakan teknis pembinaan dan bimbingan kelembagaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan kelembagaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pembinaan dan bimbingan kelembagaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; e. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kelembagaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; Himpunan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas 2012
151
f. g.
(2)
(1)
(2)
melaksanakan fasilitasi pendirian, pembubaran, dan amalgamasi koperasi; menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kelembagaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; dan h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Kelembagaan. Seksi Bina Usaha dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Usaha dan Kemitraan; b. menyusun kebijakan teknis pembinaan dan bimbingan kemitraan dan permodalan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bina usaha dan kemitraan; d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pembinaan dan bimbingan kemitraan dan permodalan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; e. memfasilitasi kegiatan kemitraan dan permodalan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; f. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan dan bimbingan kemitraan dan permodalan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; dan g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Bina Usaha dan Kemitraan. Bagian Keenam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 21 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan, dan penyelenggaraan penataan wilayah dan lingkungan geologi, pertambangan, air tanah, dan energi. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 22
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; b. perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral; c. penyusunan rencana dan penetapan kinerja di bidang energi dan sumber daya mineral; d. pelaksanaan penataan wilayah dan lingkungan geologi, pertambangan, air tanah, dan energi; e. pelaksanaan penelitian dan pemetaan geologi, pertambangan, air tanah, dan energi; f. pelaksanaan pengembangan potensi dan teknologi geologi, pertambangan, air tanah, dan energi; g. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis geologi, pertambangan, air tanah, dan energi, pelaksanaan pengelolaan data, informasi, dan promosi geologi, pertambangan, air tanah, dan energi; h. pelaksanaan pengolahan data, informasi, dan promosi geologi, pertambangan, air tanah, dan energi; 152
Himpunan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas 2012
i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u.
pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi; pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan; pengendalian usaha pertambangan, energi, dan pemanfaatan sumber tenaga listrik; penghitungan dan realisasi lifting minyak dan gas bumi bersama pemerintah; pengendalian teknis pengeboran, penggalian, dan penurapan air tanah; pembinaan peningkatan nilai tambah usaha pertambangan; penetapan wilayah konservasi air tanah; penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah; pengelolaan informasi bencana geologi; pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi; penyediaan listrik perdesaan; pelaksanaan kerja sama di bidang pertambangan dan energi; pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang energi sumber daya mineral; dan v. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Pasal 23 (1) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari : a. Seksi Geologi dan Tata Lingkungan; b. Seksi Energi. c. Seksi Pertambangan; (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Pasal 24 (1)
Seksi Geologi dan Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Geologi dan Tata Lingkungan; b. menyusun kebijakan teknis di bidang geologi dan tata lingkungan; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang geologi dan tata lingkungan; d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang geologi dan tata lingkungan; e. melaksanakan survei dasar dan pemetaan geologi; f. melaksanakan survei dan pemetaan potensi pertambangan, hidrologi, kawasan karst, dan geowisata; g. melaksanakan inventarisasi dan penataan kawasan karst dan kawasan lindung geologi; h. melaksanakan pengendalian teknis pengeboran, penggalian dan penurapan air tanah; i. melaksanakan pendayagunaan potensi pertambangan dan air bawah tanah; j. melaksanakan monitoring dan penanggulangan daerah rawan bencana geologi; k. menetapkan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah; l. menyusun kajian wilayah dan konservasi pertambangan umum dan air bawah tanah; Himpunan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas 2012
153
(2)
(3)
154
m. melaksanakan penerapan sistem informasi sumber daya mineral dan air bawah tanah; n. menyusun informasi bencana geologi; o. menyelenggarakan koordinasi mitigasi bencana geologi; p. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang geologi dan tata lingkungan; dan q. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Geologi dan Tata Lingkungan. Seksi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Energi; b. menyusun kebijakan teknis di bidang pengawasan, pengendalian, dan usaha pemanfaatan energi; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan, pengendalian, dan usaha pemanfaatan energi; d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang pengawasan, pengendalian, dan usaha pemanfaatan energi; e. melaksanakan pembinaan di bidang pemanfaatan energi; f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian usaha pemanfaatan energi dan sumber tenaga listrik; g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian usaha stasiun pengisian bahan bakar untuk umum; h. menyusun kajian pengembangan energi alternatif; i. melaksanakan penerapan sistem informasi pemanfaatan energi; j. melaksanakan penghitungan dan realisasi lifting minyak dan gas bumi bersama pemerintah; k. memberikan izin lokasi pendirian Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE); l. melaksanakan penyediaan jaringan listrik perdesaan; m. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengawasan, pengendalian, dan usaha pemanfaatan energi; dan n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Energi. Seksi Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pertambangan; b. menyusun kebijakan teknis di bidang pertambangan; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pertambangan; d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang pertambangan; e. melaksanakan pembinaan usaha pertambangan, tata cara penambangan, dan reklamasi lahan bekas penambangan serta peningkatan nilai tambah usaha pertambangan; f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan; g. melaksanakan penerapan sistem informasi pertambangan; h. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pertambangan; dan i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pertambangan. Himpunan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas 2012
Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 25 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu. Pasal 26 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 189 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertambangan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 156 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 28 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 30 Desember 2011 BUPATI GUNUNGKIDUL, Ttd BADINGAH Diundangkan di Wonosari pada tanggal 30 Desember 2011 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, Ttd BUDI MARTONO BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 14 SERI D. Himpunan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas 2012
155
156
Himpunan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas 2012
