PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA MEDAN

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA MEDAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MEDAN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 187 A, Pasal 187 B dan 187 C Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, telah diatur pembentukan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan; b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut rincian tugas pokok dan fungsi pada setiap jenjang jabatan struktural; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 1

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardingding di Wilayah Kab. Dati II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kab. Dati II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kab. Dati II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang , Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Dati Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65 ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4); 16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8).

2

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA MEDAN. BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Medan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan. 3. Walikota adalah Walikota Medan. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan. 5. Badan Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan. 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Medan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Medan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Medan selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Medan selaku pengguna anggaran, pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 12. Rencana Keuangan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

3

16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA. 18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disigkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM. 19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan daerah. BAB II ORGANISASI Pasal 2 Organisasi BPKD, terdiri dari: a. Badan; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Penyusunan Program. c. Bidang Anggaran, membawahkan : 1. Sub Bidang Pendapatan; 2. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; 3. Sub Bidang Belanja Langsung. d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan : 1. Sub Bidang Gaji; 2. Sub Bidang Belanja; 3. Sub Bidang Verifikasi dan Kas. e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan : 1. Sub Bidang Akuntansi; 2. Sub Bidang Pelaporan. f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); g. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB III RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama BPKD Pasal 3 BPKD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 BPKD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan.

4

Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPKD menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah; b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah; c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan; d. Penyusunan dan penyelenggaraan administrasi keuangan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah; e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 6 Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 7 (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan; b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program BPKD; c. pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan BPKD yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan BPKD; d. pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan; e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas BPKD; f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kesekretariatan; g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 1 Sub Bagian Umum Pasal 8 Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Pasal 9 (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Umum; b. penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum; c. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan dan keprotokolan BPKD; d. pengelolaan administrasi kepegawaian; e. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian; 5

f. pelaksanaan hubungan masyarakat; g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan Pasal 10 Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Pasal 11 (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan; b. penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan; c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi; d. penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan; e. penyusunan laporan keuangan BPKD; f. pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD; g. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Sub Bagian Penyusunan Program Pasal 12 Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Pasal 13 (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program; b. pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana, program dan kegiatan BPKD; c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program BPKD; d. penyusunan bahan evaluasi pelaporan kinerja kegiatan BPKD; e. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian; f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Bidang Anggaran Pasal 14 Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

6

Pasal 15 (1) Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup pendapatan, belanja tidak langsung dan belanja langsung. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Anggaran; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup anggaran yang meliputi pendapatan dan pembiayaan, belanja tidak langsung dan belanja langsung; c. pengkoordinasian Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); d. pengkoordinasian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD; e. pengkoordinasian dan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD atas usulan SKPD; f. penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA SKPD; g. penyiapan SPD sesuai DPA/DPPA SKPD; h. penyusunan laporan realisasi SPD SKPD; i. penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran; j. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 1 Sub Bidang Pendapatan Pasal 16 Sub Bidang Pendapatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran. Pasal 17 (1) Sub Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran lingkup pendapatan dan pembiayaan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang Pendapatan; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendapatan dan penerimaan pembiayaan; c. pengkoordinasian pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyusunan rencana dan program pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; d. pengkoordinasian RKA Pendapatan SKPD; e. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan; f. penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA pendapatan dan pembiayaan SKPD; g. penyiapan bahan SPD pendapatan dan pembiayaan sesuai DPA/DPPA SKPD; h. penyiapan laporan realisasi SPD pendapatan dan pembiayaan; i. pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pendapatan dan penerimaan pembiayaan; j. penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup pendapatan dan pembiayaan; k. pelaksanaaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7

Paragraf 2 Sub Bidang Belanja Tidak Langsung Pasal 18 Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran. Pasal 19 (1) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran lingkup belanja tidak langsung. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Belanja Tidak Langsung menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja tidak langsung; c. pengkoordinasian RKA belanja tidak langsung SKPD; d. pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran belanja tidak langsung dengan SKPD; e. pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA belanja tidak langsung SKPD; f. penyiapan bahan SPD belanja tidak langsung sesuai DPA/DPPA SKPD; g. penyiapan laporan realisasi SPD belanja tidak langsung; h. penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup belanja tidak langsung; i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Sub Bidang Belanja Langsung Pasal 20 Sub Bidang Belanja Langsung dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran. Pasal 21 (1) Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran lingkup belanja langsung. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Belanja Langsung menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang Belanja Langsung; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja langsung; c. pengkoordinasian RKA belanja langsung SKPD; d. pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran belanja langsung dengan SKPD; e. pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA belanja langsung SKPD; f. penyiapan SPD belanja langsung sesuai DPA/DPPA SKPD; g. penyiapan laporan realisasi SPD belanja langsung; h. penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup belanja langsung; i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keempat Bidang Perbendaharaan Pasal 22 Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

8

Pasal 23 (1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup gaji, belanja, verifikasi dan kas. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Perbendaharaan; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perbendaharaan; c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang gaji, belanja, verifikasi dan kas; d. penyiapan SP2D belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan; e. pengujian terhadap pengajuan pembayaran gaji, belanja, verifikasi dan kas; f. penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan; g. penyusunan laporan realisasi SP2D SKPD; h. penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan; i. penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; j. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 1 Sub Bidang Gaji Pasal 24 Sub Bidang Gaji dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan. Pasal 25 (1) Sub Bidang Gaji mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan lingkup gaji. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Gaji menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang Gaji; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup gaji pegawai; c. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang gaji; d. pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan SPM gaji dari SKPD; e. penyiapan bahan penerbitan SP2D gaji; f. penyiapan bahan pembuatan dan penyusunan daftar gaji SKPD; g. penyelesaian permasalahan lingkup gaji; h. penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lingkup gaji; i. penyiapan bahan untuk penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji; j. penyiapan pembayaran uang bagi PNS yang meninggal dunia; k. penyusunan laporan realisasi SP2D gaji; l. penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan lingkup gaji; m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Sub Bidang Belanja Pasal 26 Sub Bidang Belanja dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan. Pasal 27 (1) Sub Bidang Belanja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan lingkup belanja. 9

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Belanja menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang Belanja; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja; c. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang belanja; d. pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja dari SKPD; e. penyiapan register penolakan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja; f. penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja; g. penyiapan register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja; h. penyiapan bahan penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lingkup belanja; i. penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran belanja; j. penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan lingkup belanja; k. pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Sub Bidang Verifikasi dan Kas Pasal 28 Sub Bidang Verifikasi dan Kas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan. Pasal 29 (1) Sub Bidang Verifikasi dan Kas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan lingkup verifikasi dan kas. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Verifikasi dan Kas menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang Verifikasi dan Kas; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup verifikasi dan kas; c. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang verifikasi dan kas; d. penyiapan bahan penerbitan SP2D di bidang verifikasi dan kas; e. penyiapan register SP2D bidang verifikasi dan kas; f. pemeriksaan kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja; g. pelaksanaan pembinaan terhadap Bendahara SKPD; h. penyusunan laporan arus kas secara periodik; i. pencatatan data penerimaan dan belanja ke dalam buku register serta membuat laporan harian tentang penerimaan dan belanja daerah; j. pelaksanaan rekonsiliasi kas dengan bank per periode; k. penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran verifikasi dan kas; l. penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan lingkup verifikasi dan kas; m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kelima Bidang Akuntansi dan Pelaporan Pasal 30 Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 31 (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup akuntansi dan pelaporan. 10

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup akuntansi dan pelaporan; c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang akuntansi dan pelaporan; d. pelaksanaan penyusunan, sosialisasi dan asistensi sistem penatausahaan akuntansi pemerintah daerah; e. pengkoordinasian laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan manajerial dari SKPD menjadi laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; f. penyajian data dan informasi di bidang analisa, bidang pelaporan keuangan serta bidang penatausahaan keuangan; g. penatausahaan Pembukuan Keuangan Pemerintah Daerah dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah; h. penyusunan laporan realisasi APBD setiap semester dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya; i. penelitian kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja dan pengesahan surat pertanggung jawaban pendapatan; j. penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan pelaporan; k. pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;dan l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 1 Sub Bidang Akuntansi Pasal 32 Sub Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Pasal 33 (1) Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan lingkup akuntansi. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang Akuntansi; b. penyusunan bahan petunjuk teknis dan perumusan kebijakan lingkup akuntansi; c. pelaksanaan verifikasi atas SP2D yang telah terbit; d. penghimpunan proyeksi pendapatan dari seluruh SKPD dalam rangka pengelolaan anggaran kas; e. pelaksanaan pembukuan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; f. pengesahan surat pertanggungjawaban pendapatan; g. penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan pelaporan lingkup akuntansi; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Sub Bidang Pelaporan Pasal 34 Sub Bidang Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

11

Pasal 35 (1) Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan lingkup pelaporan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pelaporan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang Pelaporan; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelaporan; c. penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan daerah; d. pelaksanaan konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD dengan laporan keuangan SKPKD; e. pelaporan penerimaan daerah secara terpadu pada semua unit pelaksana secara integrasi; f. penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan semester dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya; g. penyusunan laporan keuangan tahunan; h. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang laporan keuangan daerah; i. penyiapan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; j. penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan pelaporan lingkup pelaporan; k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Pasal 36 Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 37 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 38 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 37, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang dihunjuk. (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB IV TATA KERJA Pasal 39 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 12

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan- petunjuk kepada bawahannya. (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan. Ditetapkan di Medan, pada tanggal 28 Desember 2011 WALIKOTA MEDAN Dto DRS. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Diundangkan di Medan pada tanggal 28 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN

Ir. SYAIFUL BAHRI BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR 68 Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM. Diundangkan di Medan pada tanggal SEKRETARIS DAERDAN TAHUN 2011 NOMOR

13