PERATURAN WALIKOTA TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan : a. Daerah adalah Kota Medan; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan; c. Walikota adalah Walikota Medan; d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan; e. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Medan; f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan; g. Unit Pelaksa Teknis ( UPT ) adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang Jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan daerah. ORGANISASI Organisasi Dinas, terdiri dari : a. Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Penyusunan Program. c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan; 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran; 2. Seksi Pemeriksaan; 3. Seksi Penetapan; 4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; d. Bidang Penagihan, membawaahkan; 1. Seksi Pembukaan dan Vertifikasi; 2. Seksi Pegihan dan Perhitungan; 3. Seksi Pertimbangan dan Retribusi; e. Bidang Bagi Hasil Pendapatan, membawahkan : 1. Seksi Bagi Hasil Pajak; 2. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak; 3. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil; 4. Seksi Peraturan Perundang – Undangan dan Pengkajian Pendapatan; f. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahkan : 1. Seksi Pengembangan Pajak; 2. Seksi Pengembangan Retribusi; 3. Seksi Pengembangan Pendapatan Lain – Lain. g. Unit Pelaksana Teknis ( UPK ) h. Kelompok jabatan Fungsional.
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Dinas Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 , Dinas menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugasDinas lingkup Kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. Penyusuna rencana, program dan kegiatan kesekretariatan; b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Dinas; c. pelaksanaan dan penyelenggarakan apelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum,kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan Dinas; d. pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan ketataleksanaan; e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas Dinas; f. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian; g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Sekretaris.
(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Umum; b. penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum; c. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraaan kerumah tanggaan Dinas. d. pengelolan administrasi kepegawaian; e. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian; f. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretari sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingup pengelolaan administrasi keuangan; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, dan Kegiatan Sub Bagian Keuangan; b. penyusunan Bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan; c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan vertifikasi; d. penyiapan bahan / pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan; e. penyusunan Keuangan Kepala Dinas; f. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian; g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksaan tugas; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Penyusunan Program Sub Bagian Penyusuna Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (1) Sub Bagian Penyusuna Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program;
a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program; b. pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencan dan program Dinas; c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan Program Dinas; d. penyiapan bahan pembinaan pengawasan, dan pengendalian; e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pendataan dan Penetapan Bidang Pendataan dan penetapan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawahdan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (1) Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pendataan, pendaftaran, pemeriksaan penetapan, dan pengelolaan data dan informasi. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendataan dan Penetapanmenyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pendatan dan Penetapan; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pendatan, pendaftaran, pemeriksaan penetapan, dan pengelolan data dan informasi; c. melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak, wajib retribusi dan pendapatan daerah lainnya; d. Pelaksanaan pengelolan dan informasi baik dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD), hasil pemeriksaan dan informasi dari instansi yang terkait; e. pelaksanaan proses penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. f. perencanaan dan penatausahaan hasil pemeriksaan tehadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang pendataan dan penetapan; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Pendatan dan Pendaftaran
Seksi Pendataan dan Pendaftaran dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan. (1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Bidang Pendataan dan Penetapan lingkup pendataan dan pendaftaran. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimanan dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan dan Pendaftaran menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pendataan dan Pendaftaran; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pendataan dan Pendaftaran; c. pelaksanaan objek pajak daerah / retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD). d. pelaksanaan pendaftaran wajib pajak / retribusi daerah melalui formulir pendaftaran; e. penyimpanan, pendistribusian, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah / Wajib Retribusi Daerah serta penyimpanan surat perpajakan daerah lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan; f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Pemeriksaan
Seksi Pemeriksaan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan. (1) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendataan dan Penetapan lingkup pemeriksaan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pemeriksaan; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pemeriksaan; c. penerimaan laporan hasil pemeriksaan dan unit pemeriksa / tim pemeriksa. d. penatausahaan hasil pemeriksaan lapangan atas objek dan subjek pajak; e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Penetapan Seksi penetapan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan. (1) Seksi Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendataan dan penetapan lingkup penetapan pokok pajak daerah / pokok retribusi daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penetapan
menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Penetapan; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penetapan; c. penyiapan bahan dan data perhitungan penetapan pokok pajak daerah / pokok retribusi daerah; d. penyiapan penerbitan, pendistribusian, serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah/retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan; e. pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pembayaran / penyetoran atas permohonan wajib pajak; f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanan tugas; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Pengelola Data dan Informasi Seksi Pengelola Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan. (1) Seksi Pengelola Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendataan dan penetapan lingkup data dan informasi. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelola Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Data dan Informasi; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendataan dan informasi; c. pengumpulan dan pengolahan data objek pajak daerah / retribusi daerah; d. penuangan hasil pengolahan data dan informasi data ke dalam kartu data; e. pengiriman kartu data kepada Seksi Penetapan; f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Penagihan
Bidang Penagihan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (1) Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pembukuan, vertifikasi, penagihan, perhitungan, pertimbangan, dan retribusi. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, dan Kegiatan Bidang Penagihan;
b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pembukuan, vertifikasi, penagihan, perhitungan, pertimbangan dan retribusi; c. pelaksanaan pembukuan dan vertifikasi atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya; d. pelaksanaan penagihan atas tungkapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya; e. pelaksanaan perhitungan retribusi dan atau pemindah bukuan atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya; f. pelaksanaan telaahan dan saran pertimbangan terhadap keberatan wajib pajak atas permohona wajib pajak; g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang penagihan; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Pembukuan dan Vertifikasi Seksi Pembukuan dan Vertifikasi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Penagihan. (1) Seksi Pembukuan dan Vertifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penagihan lingkup pembukuan dan Vertifikasi. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembukuan dan Vertifikasi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pembukuan dan Vertifikasi; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembukuan dan vertifikasi; c. pelaksanaan pembukuan dan vertifikasi tentang penetapan dan penerimaan pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya; d. pelaksanaan pembukuan dan vertifikasi penerimaan dan pengeluaran benda berhargaserta pencatatan uang dari hasil pungutan benda berharga ke dalam kartu persediaan benda berharga; e. penyiapan bahan dan data laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah; f. penyipan bahan dan data laporan tentang realisasi penerimaan, pengeluaran, dan sisa persediaan benda berharga secara berhala; g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seksi Penagihan dan Perhitungan Seksi Penagihan dan Perhitungan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan.
(1) Seksi Penagihan dan Perhitungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penagihan lingkup Penagihan dan Perhitungan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penagihan dan Perhitungan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Penagihan dan Perhitungan; b. penyusunan bahanpetunjuk teknis lingkup penagiha dan perhitungan; c. penyiapan bahan dan data pelaksanakan penagihan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya; d. penyiapan bahan dan data penerbitan dan pendistribusian dan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah / retribusi daerah yang berkaitan dengan penagihan; e.penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seksi Pertimbangan dan Retribusi Seksi Pertimbangan dan Retribusi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan. (1) Seksi Pertimbangan dan Retribusi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penagihan lingkup Pertimbangan dan Retribusi. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pertimbangan dan Retribusi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan Kegiatan Seksi Pertimbangan Retribusi; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pertimbangan dan retribusi; c. penerimaan permohonan retribusi dan pemindahbukuan dari wajib pajak; d. penelitian kelebihan pembayaran pajak daerah / retribusi daerah yang dapat diberikan resritusi dan atau pemindahbukuan; e. penyiapan surat keputusan kepala dinas tentang pemberian restitusi dan atau pemindahbukuan; f. penerimaan surat keberatan dari wajib pajak / retritusi; g. penelitian keberatan wajib pajak / wajib rettribusi; h. pembuatan pertimbangan atas surat keberatan wajib pajak / wajib retribusi; i. penyiapan bahan dan data penerbitan surat keputusan kepala dinas tentang persetujuan atau penolakan atas keberatan; j. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Bagi Hasil Pendapatan Bidang Bagi Hasil Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(1) Bidang Bagi Hasil Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak, penatausahaan bagi hasil dan perundang – undangan dan pengkajian pendapatan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagiamana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bagi Hasil Pendapatan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Bagi Hasil Pendapatan; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak, penata usahaan bagi hasil dan perundang – undangan dan pengkajian pendapatan; c. pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak; DAU, DAK, dan lain – lain pendapatan yang syah; d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemberi bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAU, DAK, dan lain – lain pendapatan yang syah; e. pelaksanaan perhitungan penerimaan dari dana bagi hasil pajak / bukan pajak provinsi dan dana bagi hasil pajak / bukan pajak pusat, DAU, DAK, dan lain – lain pendapatan yang syah; f. pelaksaan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang – undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah dibidang dana perimbangan, dan lain – lain pendapatan yang syah; g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang bagi hasil pendapatan; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Bagi Hasil Pajak
Seksi Bagi Hasil Pajak dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan. (1) Seksi Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bagi Hasil Pendapatan lingkup bagi hasil pajak. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bagi Hasil Pajak menyelenggarakn fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Bagi Hasil Pajak; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bagi hasil pajak; c. penerimaan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHPP) / Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), Pajak Bumi dan Bangunan; d. pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan; e. pelaksanaan perhitungan penerimaan bagi hasil pajak lainnya, membantu menyampaikan Surat
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib Pajak, penerimaan Kembali hasil pengisian SPOP dan mengirimkannya kepada Kantor Pelayanan PBB; f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan. (1) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bagi Hasil Pendapatan lingkup bagi hasil bukan pajak. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bagi hasil bukan pajak; c. pelaksanaan perhitungan dan penerimaan dana bagi hasil pajak provinsi, dana bagi hasil bukan pajak pusat, DAU, DAK, dan lain – lain pendapatan yang syah; d. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Penatausahaan Bagi Hasil
Seksi Penatausahaan Bagi Hasil dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan. (1) Seksi Penata Usahaan Bagi Hasil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bagi Hasil Pendapatan lingkup penatausahaan bagi hasil. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penatausahaan Bagi Hasil menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Penatausahaan Bagi Hasil;
b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Benatausahaan Bagi Hasil; c. pelaksanaan penatausahaan surat-surat ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan; d. pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah; e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan
Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan. (1) Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bagi Hasil Pendapatan lingkup peraturan perundangundangan dan kajian pendapatan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Peraturan Perundang-undangan; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan; c. penyiapan bahan dan data pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian atas penerimaan pendapatan dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang syah; d. pelaksanaan monitoring, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang dana perimbangan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pengembngan Pendapatan Daerah
Bidang Pengembangan Pendapatan Daerahdipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (1) Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan lainlain; c. pelaksanaan pengkajian potensi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya; d. penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah; e. pelaksanaan monitoring, evalausi, dan pelaporan lingkup bidang pengembangan pendapatan daerah; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seksi Pengembangan Pajak
Seksi Pengembangan Pajak dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pengembangan Pendapatan Daearah. (1) Seksi Pengembangan Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah lingkup Pengembangan pajak. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pajak menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pengembangan Pajak; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pajak; c. penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah di bidang pajak daerah; d. penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi pajak daerah; e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Pengembangan Retribusi
Seksi Pengembangan Retribusi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawahn dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah. (1) Seksi Pengembangan Retribusi mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah lingkuppengembangan retribusi. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Retribusi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pengembangan Retribusi;
b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan retribusi; c. penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah dibidang retribusi daerah; d. penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi retribusi daerah; e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-Lain
Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-Lain dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah. (1) Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah lingkup pengembangan pendapatan lain-lain. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-Lain menyelenggarakn fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-Lain; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pendapatan lain-lain; c. penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah di bidang pendapatan lain-lain; d. penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi pendapatan lain-lain; e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Unit Pelaksanaan Tenis
Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksanaan Teknis ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang dihunjuk. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiaman dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. TATA KERJA (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing ; (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menguasai bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memeberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ; (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya ; (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya ; (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja ; (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
KETENTUAN PENUTUP Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Medan Nomor 25 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
