PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMN KOTA MEDAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MEDAN, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 49 dan 50 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan ; b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut rincian tugas pokok dan fungsi pada setiap jenjang jabatan struktural ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman dalam satu Peraturan Walikota. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran) Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ; 2. Undan-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kota madya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2) ; 9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNSI DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA MEDAN. BAB I KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Medan ; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan ; 3. Walikota adalah Walikota Medan ; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan ; 5. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan ; 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan ; 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ; 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang didasrakan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan daerah.
BAB II ORGANISASI Organisasi Dinas, terdiri dari : a. Dinas ; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum ; 2. Sub Bagian Keuangan ; 3. Sub Bagian Penyusunan Program. c. Bidang Perencanaan dan Bina Teknik, membawahkan : 1. Seksi Sarana dan Prasarana Dasar ; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan ; 3. Seksi Bangunan Gedung. d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perumahan, membawahkan : 1. Seksi Pembinaan Perumahan Formal dan Swadaya ; 2. Seksi Pengembangan Kawasan ; 3. Seksi Pembinaan Peraturan Perumahan. e. Bidang Pembangunan Pemeliharaan dan Pengelolaan, membawahkan : 1. Seksi Prasarana Dasar ; 2. Seksi Prasarana Lingkungan ; 3. Seksi Bangunan Pemerintah. f. Bidang Pengawasan dan Survey, membawahkan : 1. Seksi Sarana dan Prasarana Dasar ; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan ; 3. Seksi Bangunan Gedung dan Pemerintah. g. Unit Pelaksana Teknis (UPT). h. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB III RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Dinas Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan permukiman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan permukiman ; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perumahan dan permukiman ; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan permukiman ; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan ; b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Dinas ; c. pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Dinas ; d. pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan ; e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas ; f. pelaksanaan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ; g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan ; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 1 Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (1). Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum. (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Umum ; b. penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum ; c. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan perlengkapan, dan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas ; d. pengelolaan administrasi kepegawaian ; e. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian ; f. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ; g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksana tugas ; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Keuangan ; b. penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administarasi keuangan ; c. pelaksanaan pengelolaan administarasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi ; d. penyiapan bahan/pelaksana koordinasi pengelolaan administrasi keuangan ; e. penyusunan laporan keuangan Dinas ; f. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ; g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksana tugas ; h. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Sub Bagian Penyusunan Program Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagia, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program ; b. pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program Dinas ; c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Dinas ; d. penyiapan bahan pembinaan pengawasan, dan pengendalian ; e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksana tugas ; f. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Bidang Perencanaan dan Bina Teknik Bidang Perencanaan dan Bina Teknik dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (1) Bidang Perencanaan dan Bina Teknik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup sarana dan prasarana dasar dan lingkungan, serta bangunan gedung. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencana dam Bina Teknik menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Perenecanaan dan Bina Teknik ; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup sarana dan prasaran dasar dan lingkungan, serta bangunan gedung ; c. pelaksanaan perencanaan sarana dan prasarana dasar ; d. pelaksanaan perencanaan sarana dan prasarana lingkungan ; e. pelaksanaan perencanaan bangunan gedung dan bangunan gedung pemerintahan ; f. pemebrian pelayanan penyediaan tata teknik dan konstruksi di kawasan perumahan dan permukiman meliputi sarana dan prasarana dasar, sarana dan prasarana lingkungan dan bangunan gedung dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan permukiman ; g. perencanaan perumahan sesuai dengan teknik pembanguna ; h. penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung semi permanent, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana ; i. penyusunan pedoman dan manual perencanaan pembangunan dan pengelolaan PSU skala kota; j. pembinaan teknis pelakasnaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus ; k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang perencanaan dan bina teknik ; l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 1 Seksi Sarana dan Prasarana Dasar Seksi Sarana dan Prasarana Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Bina Teknik. (1) Seksi Sarana dan Prasarana Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perenecanaan dan Bina Teknik lingkup sarana dan prasarana dasar. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebgaiamana dimaksud pada yat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Dasar menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Sarana dan prasaran Dasar ; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan sarana dan prasarana dasar ; c. penyiapan bahan dan data perencanaan sarana dan prasarana dasar meliputi gambar, bestek, syarat-syarat teknik, rencana kerja, dan penyusunan anggaran biaya ; d. pemebrian bimbingan atau pelayanan tata teknik dan konstruksi ; e. penyiapan bahan rekomendasi sarana dan prasarana dasar di kawasan perumahan dan permukiman ; f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas ; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan Seksi Saran dan Prasarana Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (1) Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan dan Bina Teknik lingkup sarana dan prasarana lingkungan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan ; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perencenaan sarana dan prasarana lingkungan; c. penyiapan bahan dan data perencanaan sarana dan prasarana lingkungan meliputi gambar, bestek, syarat-syarat teknik, rencana kerja, dan penyusunan anggaran biaya ; d. pemberian bimbingan atau pelayanan tata teknik dan konstruksi ; e. penyiapan bahan rekomendasi sarana dan prasarana linkungan di kawasan perumahan dan permukiman ; f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas ; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Seksi Bangunan Gedung Seksi Bangunan Gedung dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bahwa dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Bina Teknik. (1) Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan dan Bina Teknik lingkup bangunan gedung. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bangunan Gedung menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Bangunan Gedung ; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan bangunan gedung ; c. penyiapan bahan dan data perencanaan bangunan gedung dan bangunan gedung pemerintah meliputi gambar, bestek, syarat-syarat teknik, rencana kerja, dan penyusunan anggaran biaya ; d. pemberian bimbingan atau pelayanan tata teknik dan konstruksi ; e. penyiapan bahan rekomendasi bangunan gedung di kawasan perumahan dan permukiman; f. penyiapan pelaksanaan pembangunan gedung semi permanen, darurat, dan bangunan gedung di lokasi bencana ; g. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan manual perencanaan pembangunan dan pengelolaan PSU skala kota ; h. penyiapan bahan pembinaan teknis untuk pembangunan kawasan khusus ; i. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas ; j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perumahaan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perumahaan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perumahaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkup pembinaan perumahaan formal dan swadaya, pengembangan kawasan, dan pembinaan peraturan perumahaan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perumahan ; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan perumahaan formal dan swadaya, pengembangan kawasan, dan pembinaan peraturan perumahan ; c. perumusan kebijakan, strategi dan program dibidang pembinaan dan pengembangan perumahan ; d. penyusunan dan penerapan Norma Standar dan Manual (NSPM) dibidang pembinaan dan pengembangan perumahan ; e. pemberiaan masukan dalam penyusunan dan perumusan RPJP dan RPJN Kota tentang pembinaan dan pengembangan perumahaan ; f. pelaksanaan sosialisasi kebijakan, strategi, program, dan NSPM dibidang pengembangan perumahan ; g. pelaksanaan kajian dan study kelayakan dibidang pengembangan perumahan baik secara fisik, sosial budaya, dan peluang sumber pembiayaan ; h. pengumpulan dan menginventarisir data-data dibidang pengembangan perumahaan ; i. pengkoordinasian, kerja sama, dan pemanfaatan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, Koperasi, Perorangan maupun Swasta yang bergerak dibidang usaha industri bahan bangunan, konsultan, kontraktor, pengembang, dan pembiayaan perumahaan ; j. penginventarisiran asset pemerintah daerah dibidang perumahan ; k. penyusunan rencana kota dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya ; l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang pembinaan dan pengembangaan perumahan ; m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Seksi Pembinaan Perumahan Formal dan Swadaya Seksi Pembinaan Perumahan Formal dan Swadaya dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bahwa dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (1) Seksi Pembinaan Perumahan Formal dan Swadaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perumahaan lingkup pembinaan perumahan formal dan swadaya. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Perumahan Formal dan Swadaya menyelengarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pembinaan Perumahan Formal dan Swadaya ; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan perumahan formal dan swadaya; c. penyiapan bahan penyusunan dan penyiapan Norma Standar dan Manual (NSPM) dibidang perumahan formal dan swadaya ; d. penyiapan bahan pemberiaan masukan dalam penyusunan dan perumusan RPJP dan RPJN Kota tentang perumahan formal dan swadaya ; e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan, strategi, program, dan NSPM bidang perumahan formal dan swadaya ; f. penyiapan bahan pengkajian study kelayakan dibidang perumahan formal dan swadaya baik secara fisik, sosial budaya, dan peluang sumber pembiayaan ; g. pengumpulan dan menginventarisir data-data dibidang perumahan formal dan swadaya; h. penyiapan bahan koordinasi dan memonitoring pelaksanaan pembangunan perumahan yang dilaksanakan secara terorganisir oleh sebuah institusi (formal) dan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh masyarakan (swadaya); i. pengumpulan bahan dan data, inventarisasi asset pemerintah daerah dibidang perumahan formal dan swadaya ; j. penyiapan bahan dan data penyusunan Rencana Kota Dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya ; k. penyiapan bahan dan data sebagai masukan dalam penetapan kebijakan dan strategi, monitoring, dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan dalam penyelenggaraan dibidang perumahan formal dan swadaya ; l. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas ; m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungasinya.
Paragraf 2 Seksi Pengembangan Kawasan Seksi Pengembangan Kawasan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengmbangan Perumahan. (1) Seksi Pengembanagn Kawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perumahan lingkup pengembangan kawasan perumahan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Peraturan Perumahan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Pembinaan Peraturan Perumahan ; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan peraturan perumahan ; c. penyiapan bahan dan data penyusunan dan penyerapan Norma Standar dan Manual (NSPM) dibidang pembinaan peraturan perumahan ; d. penyiapan bahan masukan dalam penyusunan dan perumusan RPJP dan RPJM Kota tentang pembinaan peraturan perumahan ; e. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan dibidang perumahan ; f. penyiapan bahan pengkajian dan study kelayakan dibidang perumahan di tinjau dari aspek hokum dan peraturan perundang-undang yang berlaku ; g. pengumpulan dan menginventarisir data-data bidang pembinaan peraturan perumahan ; h. penyiapan bahan dan data dalam perumusan peraturan tentang pengelola asset pemerintah daerah dibidang perumahan, serta menyelenggarakan kegiatan persewaan dan penjualan bangunan pemerintah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ; i. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas ; j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan funsinya. Bagian Kelima Bidang Pembangunan Pemeliharaan dan Pengelolaan Bidang Pembangunan Pemeliharaan dan Pengelolaan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (1) Bidang Pembangunan Pemeliharaan dan Pengelolaan mempuyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup prasarana dasar dan lingkungan, serta bangunan pemerintah. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada yat (1), Bidang Pembangunan Pemeliharaan dan Pengelolaan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pembnagunan Pemeliharaan dan Pengelolaan ; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup prasarana dasar dan lingkungan, serta bangunan pemerintah ; c. pelaksanaan pembangunan dan pengkoordinasian pemeliharaan / rehalibitasi sarana dan prasarana dasar di kawasan perumahan dan permukiman ; d. pelaksaan pembangunan dan pengkoordinasian pemeliharaan / rehalibitasi sarana dan prasarana lingkungan ;
e. pelaksanaan pembangunan dan pengkoordinasian pemeliharaan / rehabilitasi bangunan gedung dan bangunan gedung pemerintah milik Badan Usaha atas dasar kerjasama dengan Pemerintah Kota ; f. penyelenggaraan pengelolaan bangunan pemerintah kota ; g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang pembangunan pemeliharaan dan pengelolaan ; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan funsinya. Paragraf 1 Seksi Prasarana Dasar Seksi Prasaranan Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembnagunan Pemeliharaan dan Pengelolaan. (1) Seksi Prasarana Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembangunan Pemeliharaan dan Pengelolaan lingkup prasarana dasar. (2) Dalam melakasanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud kepada ayat (1), Seksi Prasarana Dasar meneyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Prasarana Dasar ; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup prasarana dasar ; c. pelaksaan dan pengkoordinasian pembangunan pemeliharaan prasarana dasar termasuk rehalibitasi jaringan jalan, drainase primer lingkungan, drainase sekunder lingkungan, jembatan lingungan, air bersih (hidran umum / kran umum), dan mandi cuci kakus (MCK) ; d. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas ; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Seksi Prasarana Lingkungan Seksi Prasarana Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Pemeliharaan dan Pengelolaan. (1) Seksi Prasarana Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembangunan Pemeliharaan dan Pengelolaan lingkup prasarana lingkungan ; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana Lingkungan menyelenggrakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Prasarana Lingkungan ; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup prasarana lingkungan ; c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pembangunan pemeliharaan sarana lingkungan pelayanan umum termasuk rehabilitasi bangunan perniagaan atau perbelanjaan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, kesehatan, peribadatan, dan olahraga, serta utilitas lingkungan ; d. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Seksi Bangunan Pemerintah Seksi Bangunan Pemerintah dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Pemeliharaan dan Pengelolaan. (1) Seksi Bangunan Pemerintah mmempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembangunan Pemeliharaan dan Pengelolaan lingkup bangunan pemerintah. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bangunan Pemerintah menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Bangunan Pemerintah ; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bangunan pemerintah ; c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pembangunan pemeliharaan bangunan pemerintah . rumah dinas dan rehabilitasi bangunan milik badan usaha atau kerjasama dengan Pemerintah Kota serta menyelenggarakan pengelolaan bangunan pemerintah ; d. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas ; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keenam Bidang Pengawasan dan Survei Bidang Pengawasan dan Survei dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (1) Bidang Pengawasan dan Survei mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup sarana dan prasarana dasar dan lingkungan, serta bangunan gedung dan pemerintah. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan dan Survei menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pengawasan dan Survei ; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup sarana dan prasarana dasar dan lingkungan, serta bangunan gedung dan pemerintah ; c. pelaksanaan pengawasan fisik pembangunan prasarana dasar, sarana lingkungan, dan gedung-gedung pemerintah ; d. pelaksanaan survei atau pendataan prasarana dasar, prasarana lingkungan, dan gedunnggedung pemerintah ; e. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan ; f. pengawasan dan pengendalian bangunan pemerintah, prasarana, dan sarana umum ; g. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba, Lisiba, dan pemukiman kumuh ; h. pengawasan dan penertiban bangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung, pelestarian bangunan gedung yang dilindungi, dan dilestarikan yang berskala lokal ;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang pengawasan dan survei; j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 1 Seksi Sarana dan Prasarana Dasar Seksi Sarana dan Prasrana Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Survei. (1) Seksi Sarana dan Prasarana Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan dan Survei lingkup sarana dan prasarana dasar. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Dasar menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Dasar ; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sarana dan prasarana dasar ; c. pelaksanaan survei dan pengawasan terhadap pembangunan dan rehabilitasi prasarana dasar termasuk pematang tanah, tata letak, konstruksi fisik, jaringan jalan, dan drainase primer dan sekunder lingkungan, jembatan lingkungan, air bersih (hidran umum / kran umum) dan mandi cuci kakus (MCK) ; d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dibidang Galian Bawah Tanah (IGBT) untuk pembangunan utilitas perumahan dan permukiman dengan instansi terkait ; e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas ; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawsan dan Survei. (1) Seksi Sarana dan Prasarana Llingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan dan Survei lingkup sarana dan prasarana lingkungan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan ; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sarana dan prasarana lingkungan ; c. pelaksanaan survei dan pengawasan terhadap pembangunan dan rehabilitasi sarana lingkungang, bangunan pelayanan umum termasuk bangunan perniagaan atau perbelanjaan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, kesehatan, peribadatan dan olahraga, serta utilitas lingkungan perumahan dan permukiman ; d. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas ; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Seksi Bangunan Gedung dan Pemerintah Seksi Bangunan Gedung dan Pemerintah dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Survei. (1) Seksi Bangunan Gedung dan Pemerintah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan dan Survei lingkup bagunan gedung dan pemerintah. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagiamana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bangunan Gedung dan Pemerintah menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Bangunan Gedung dan Pemerintah ; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bangunan gedungt dan pemerintah ; c. pelaksanaan survey dan pengawasan terhadap pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung-gedung milik pemerintah yang menyangkut konstruksi fisik dan bestek ; d. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas ; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walkiota. Bgaian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagiaman dimaksud pada Pasal 47, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan perundang-undangan. (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaiman dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang dihunjuk. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebtuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB IV TATA KERJA (1) Dalam melaksanakan tugas stiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masin-masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan . (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. BAB V KETENTUAN PENUTUP Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.
