PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KOTA MEDAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MEDAN, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 187 R dan 187 S Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut rincian tugas pokok dan fungsi pada setiap jenjang jabatan struktural; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Rincian Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
1
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2); 11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8). MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Medan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan. 3. Walikota adalah Walikota Medan. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
2
5. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Medan. 6. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kota Medan. 7. Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kota Medan. 8. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara, Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggungjawab. BAB II ORGANISASI Pasal 2 Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama; b. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial. BAB III RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI Pasal 3 (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama KORPRI; b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani KORPRI; c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan hukum dan sosial KORPRI; d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Dewan Pengurus KORPRI; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI Kota.
3
Bagian Pertama Sub Bagian Umum dan Kerjasama Pasal 5 Sub Bagian Umum dan Kerjasama dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI. Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kerjasama; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup umum dan kerjasama; c. penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga; d. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga; e. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan; f. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi penyusunan rencana kerja; g. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi evaluasi dan pelaporan; h. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi kerjasama; i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani Pasal 7 Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI. Pasal 8 (1) Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta pembinaan mental dan rohani. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup olah raga, seni, budaya, mental, dan rohani; c. fasilitasi dan pemberian dukungan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olah raga; d. fasilitasi dan pemberian dukungan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya; e. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan pembinaan mental dan agama; f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4
Bagian Ketiga Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial Pasal 9 Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI. Pasal 10 (1) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas pokok menyusun bahan rumusan kebijakan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan hukum dan sosial. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup usaha, bantuan hukum, dan sosial; c. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan; d. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota; e. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya; f. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan; g. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan hukum dan sosial; h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB IV TATA KERJA Pasal 11 (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan satu kesatuan, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. (2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
5
(5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan. Ditetapkan di Medan pada tanggal 28 Desember 2011 WALIKOTA MEDAN
dto
Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM
Diundangkan di Medan pada tanggal 28 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN
Ir. SYAIFUL BAHRI BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR 66
6
