PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 31 TAHUN 2011
TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN DI KOTA PEMATANGSIANTAR
BAGIAN ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN ADMINISTRASI PENINGKATAN APARATUR SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2011
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN DI KOTA PEMATANGSIANTAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Pematangsiantar, maka perlu menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi di Kelurahan Kota Pematangsiantar. b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkannya dalam suatu Peraturan Walikota.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan … 1
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-577 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara; 12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar; 13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Pematangsiantar.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN DI KOTA PEMATANGSIANTAR BAB I … 2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Daerah adalah Kota Pematangsiantar. 4. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar. 5. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar. 6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. 7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Pematangsiantar. 8. Camat adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
dan koordinator di wilayah kerja
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan. BAB II TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN Pasal 2 (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan dan dipimpin oleh lurah. (2) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui camat. (3) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lurah mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. pemberdayaan masyarakat; c. pelayanan … 3
c. pelayanan masyarakat; d. penyelenggaraan umum;
ketentraman
dan
ketertiban
e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; f. pembinaan lembaga kemasyarakatan. (5) Penjabaran tugas yang dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut : a. menyelenggarakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; b. menyelenggarakan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kerjanya; c. menyelenggarakan usaha di bidang peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat; d. menyelenggarakan kegiatan di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta di bidang pelayanan umum; e. menyelenggarakan ketatausahaan kelurahan. Pasal 3 (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, lurah mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pelimpahan sebahagian kewenangan pemerintahan dari walikota; b. pelayanan kelurahan.
penyelenggaraan
pemerintahan
(2) Penjabaran fungsi yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban, pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum lainnya; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kependudukan, fasilitasi pengurusan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kependudukan; c. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang langsung menyangkut kepentingan masyarakat; d. pelaksana penomoran rumah dan bangunan lainnya; e. pelaksana pembinaan pemeliharaan sumber-sumber air; f. pembinaan perkoperasian masyarakat;
dan
perekonomian
g. pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); h. pembuatan … 4
h. pembuatan data monografi dan penduduk miskin; i. pengelolaan dan pemeliharaan Pembuangan Sampah Sementara (TPPS);
Tempat
j. pengelolaan kebersihan jalan, pelayaan persampahan dari ruang terbuka, pengawasan kebersihan diluar jam dinas; k. pemeliharaan kebersihan parit; l. pengelola ketatausahaan kelurahan; m.pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS KELURAHAN DAN SEKSI Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, lurah dibantu oleh : a. Sekretaris kelurahan; b. Seksi pemerintahan dan ketertiban umum; c. Seksi pemberdayaan masyarakat; d. Seksi kesejahteraan sosial dan pembinaan lembaga kemasyarakatan; e. Seksi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Pasal 5 (1) Sekretaris kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan kelurahan, meliputi urusan surat menyurat, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perlengkapan dan rumah tangga serta urusan umum. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sekretaris kelurahan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan ketatausahaan kelurahan; b. pengkoordinasian dan pelayanan penyelenggaraan rapat-rapat dan upacara; c. pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan laporan kelurahan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 6 Seksi pemerintahan dan ketertiban umum mempunyai tugas … 5
tugas menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan pembinaan ketertiban umum di wilayah kelurahan. Pasal 7 Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, seksi pemerintahan dan ketertiban umum adalah sebagai berikut : a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan evaluasi data di bidang pemerintahan;
dan
b. membina dan memberikan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan;
kepada
c. melaksanakan pemerintahan;
bidang
penyusunan
laporan
d. meyelenggarakan pembinaan ketertiban umum di kelurahan;
di
ketentraman
dan
e. melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 8
Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup. Pasal 9 Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, seksi pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut : (1) menyusun program dan membina perekonomian masyarakat kelurahan, produksi dan distribusi; (2) menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundangundangan yang langsung menyangkut kepentingan masyarakat; (3) menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup; (4) melaksanakan pembinaan pengelolaan peningkatan pendapatan masyarakat; (5) membina perkoperasian masyarakat;
dan
usaha
perekonomian
(6) melaksanakan tugas lain yang diberikan lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 10 Seksi kesejahteraan sosial dan pembinaan lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan … 6
penyusunan program pembinaan kesejahteraan rakyat dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial. Pasal 11 Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, seksi kesejahteraan sosial dan pembinaan lembaga kemasyarakatan adalah sebagai berikut : (1) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang kesejahteraan masyarakat, meliputi bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat; (2) mengkoordinasikan dan memberi bantuan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pengumpulan, penyaluran bantuan kepada masyarakat, termasuk yang tertimpa bencana alam dan bencana lainnya; (3) mengkoordinasikan dan
pemberian bantuan serta
membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah; (4) melaksanakan pembuatan mendata penduduk miskin;
data
monografi
dan
(5) melaksanakan monitoring perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan bantuan DPDK; (6) melaksanakan tugas lain yang diberikan lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 12 Seksi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pelayanan umum, meliputi pendayagunaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum kelurahan Pasal 13 Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, seksi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum adalah sebagai berikut : (1) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang pelayanan umum; (2) membina dan memberi pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan umum; (3) membina dan mendayagunakan prasarana dan sarana umum kelurahan; (4) melaksanakan pemeliharaan dan prasarana dan sarana umum kelurahan;
kebersihan
(5) melaksanakan penyusunan pelayanan umum;
di
laporan
bidang
(6) melaksanakan tugas lain yang diberikan lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB IV … 7
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Dengan berlakunya peraturan walikota ini, maka seluruh ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 15 Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.
Ditetapkan di Pematangsiantar pada tanggal 30 Desember 2011 WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,
HULMAN SITORUS
Diundangkan di Pematangsiantar pada tanggal 30 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,
Drs. DONVER PANGGABEAN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19561110 198103 1 003 BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2011 NOMOR 31
8
