PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA WAJIB PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PARIAMAN, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka perlaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman dalam Propinsi Sumatera barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI 1
Nomor 4844 ); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( LN Tahun 2010 No… TLN Nomor….. ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; 13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 6 TLD Nomor 148); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA WAJIB PAJAK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Pariaman. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman. 3. Walikota adalah Walikota Pariaman. 4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pariaman. 5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatakan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Daerah bagi
2
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut sebagai Perda PBB. 6. Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. 7. Peraturan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013. 8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pariaman. 9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2, adalah Pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 10. Bendahara Umum Daerah adalah Bendahara Umum Daerah. 11. Setdako adalah Sekretariat Daerah Kota. 12. SPM adalah Surat Perintah Membayar. 13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD dan atau Surat Tanda Terima Setoran, yang disingkat STTS, adalah Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak atas pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota. 15. Penanggung Pajak adalah Orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 16. Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. 17. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut SKKP PBB P2, adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya jumlah kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 18. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut SKPIB PBB P2, adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya jumlah pemberian imbalan bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak. 19. Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut SPMIB PBB P2, adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk 3
membayar imbalan bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak. 20. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut dengan SPMKP PBB P2, adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk membayar kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
BAB II PENGEMBALIAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA Pasal 2 Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat : a. Keterlambatan penerbitan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SKKP PBB P2) sesuai ketentuan berlaku; b.
Keterlambatan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPMKP PBB P2) sesuai ketentuan berlaku;
c.
Kelebihan pembayaran PBB P2 karena pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya; atau
d.
Kelebihan pembayaran sanksi administrasi karena pengurangan atau penghapusan sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding. Pasal 3
(1)
Imbalan bunga atas keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan dengan masa imbalan bunga dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima sampai dengan saat diterbitkannya SKKP PBB P2, dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran PBB P2 yang tercantum dalam SKKP PBB P2.
(2)
Imbalan bunga atas keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan dengan masa imbalan bunga mulai dari berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKKP PBB P2 sampai dengan diterbitkannya SPMKP PBB P2, dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran PBB P2.
(3)
Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran PBB P2 sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding,
4
dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran PBB P2 sebagian atau seluruhnya sebagaimana hasil Keputusan Keberatan atau Putusan Banding. (4)
Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran sanksi administrasi sampai dengan diterbitkannya Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran sanksi administrasi sebagaimana hasil Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.
(5)
Masa imbalan bunga dihitung berdasarkan satuan bulan, dan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh. Pasal 4
(1)
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diperhitungkan dengan utang pajak.
(2)
Dalam hal dapat diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Kepala Bidang Pendapatan menerbitkan Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini. Pasal 5
(1)
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan kepada Wajib Pajak oleh Kepala Bidang Pendapatan atas nama Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan menerbitkan SKPIB PBB P2.
(2)
Bentuk SKPIB PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
(3)
SKPIB PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut : a. Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; b. Lembar ke-2 untuk Pelayanan; c. Lembar ke-3 untuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menerbitkan SKPIB PBB. Pasal 6
Imbalan bunga dibayarkan dengan cara pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak yang berhak menerima imbalan bunga. Pasal 7 SKPIB PBB P2 dan SPMIB PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang berhubungan dengan: 5
a.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan setelah penerbitan SKKP PBB P2 terlampaui;
b.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal diterbitkan bersamaan dengan penerbitan SPMKP PBB P2;
c.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Keputusan Keberatan diterbitkan atau Putusan Banding diterima terlampaui;
d.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan terlampaui.
3
ayat
(2)
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini di tetapkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Pasal 9 Peraturan Walikota Pariaman ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Pariaman ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman. Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 30 Agustus 2013 WALIKOTA PARIAMAN, dto MUKHLIS, R Diundangkan di Pariaman pada tanggal 30 Agustus 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN, dto ARMEN BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2013 NOMOR 31.
6
