PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR : 26 TAHUN 2013 TENTANG

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR : 26 TAHUN 2013 TENTANG BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG DAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN(PBB) PERKOTAAN DAN PEDESAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PARIAMAN Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka perlaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman dalam Propinsi Sumatera barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5238); 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 1

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor TLD Nomor 148 ); M E M U T U S K A N: Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG DAN SURAT TANDA TERIMA SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Pariaman. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman. 3. Walikota adalah Walikota Pariaman. 4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pariaman. 5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatakan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 6. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut Wilayah Daerah. 8. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. 9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rat-rata yang diperboleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli,NJOP ditetapkan melaluiperbandingan 2

harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak. 11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 12. Tahun Pajak adalah waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender. 13. Pajak yang terutang adalah yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundand-undangan perpajakan daerah. 14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 15. Surat Setoran Pajak Daerah ,yang selanjutnya disingkat SSPD ,adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala Daerah. 16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. BAB II SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG Pasal 2 (1) SPPT PBB Perkotaan digunakan oleh Dinas untukmemberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menggunakan formulir kertas. (3) Formulir SPPT sebagaiman dimaksud pada ayat (2)berisi informasi sebagai berikut: a. Halaman Depan SPPT : 1. Nama Kantor “PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET”; 2. Nomor Seri Formulir; 3. Informasi Berupa Tulisan”SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK”; 4. Judul “SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN………….; 5. Kode Akun; 6. Tahun Pajak dan Jenis Sektor PBB; 7. Nomor Objek Pajak ; 8. Letak Objek Pajak; 9. Nama dan Alamat Wajib Pajak; 3

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Objek Pajak; Luas Bumi dan /atau Bangunan; Kelas Bumi dan /atau Bangunan; Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)per m2 Bumi dan / atau Bangunan; Total NJOP Bumi dan/atau Bangunan; NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB; Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP); NJOP untuk penghitungan PBB; PBB yang Terhutang; PBB yang harus dibayar; Tanggal Jatuh Tempo; Tempat Pembayaran; Tanggal Cetak SPPT; Tanda Tangan Pejabat Yang Mengesahkan SPPT; Nama WP; Letak Objek Pajak; NOP; SPPT Tahun/RP; Diterima Tanggal/Tanda Tangan/Nama Terang;

b. Halaman Belakang SPPT PBB : 1. Nama Petugas; 2. Diserahkan Ke WP Tanggal; 3. Tanda Tangan Petugas; 4. Informasi/Perhatian. (4) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan WaliKota ini. BAB III SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) Pasal 3 (1) SSPD PBB Perkotaan digunakan oleh Dinas sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang telah dibayar oleh Wajip Pajak. (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas. (3) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut: a. Lembaran 1, a.1 Halaman Depan (untuk Wajib Pajak ): 1. Nama Kantor “PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINASPENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET” ; 2. Nomor Seri Formulir; 3. Judul “SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD-PBB)” ; 4. Tempat Pembayaran : (Nama Kantor/Bank ); 5. Telah Menerima Pembayaran PBB Tahun ………dari ; 6. Nama Wajib Pajak; 4

7. Letak Objek Pajak; 8. Nomor SSPD (NOP); 9. Sejumlah :Rp….yang Dibyar oleh Wajip Pajak; 10. Tanggal Jatuh Tempo; 11. Jumlah yang Harus Dibayar ( Termasuk Denda) dan setelah jatuh tempo; 12. Tanggal Pembayaran ; 13. Jumlah yang Dibayar; 14. Luas Tanah (LT) dan Luas Bangunan (LB); 15. Tanda Terima dan Cap; b) Halaman Belakang(untuk Wajib Pajak) : 1. Penjelasan SSPD ; 2. Informasi Lainya b. Lembar2, b.1 untuk Bendahara Penerimaan /Bank Penerimaan: 1. Nama Kantor “PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET”; 2. Judul “SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPDPBB)”; 3. Tempat Pembayaran :(Nama Kantor/Bank); 4. Telah Menerima Pembayaran PBB Tahun………dari; 5. Nama Wajip Pajak ; 6. Letak Objek Pajak ; 7. Nomor SPPT (NOP); 8. Sejumlah : Rp………; 9. Tanggal Pembayaran ; 10. Jumlah Yang dibayar : Rp……; 11. Tanda Terima dan Cap ; 12. Lembaran Untuk Bend./Bank Penerima c. Lembar 3, c.1 untuk Bidang Pendapatan : 1. Tanggal Pembayaran; 2. Jumlah yang dibayar; 3. Lembaran Untuk DPPKA Bidang Pendapatan 4. Tanda Terima dan Cap ; (4) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. (5) SSPD PBB Perkotaan digunakan oleh Bank dan/atauBank/Tempat lain yang ditunjuk sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak dan diakui sebagaimana alat bukti pembayaran yang sah; (6) Formulir SSPD sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

5

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal4 Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman. Pasal 5 Peraturan Walikota Pariaman ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman. Ditetapkan di Pariaman, pada tanggal 30 Agustus 2013 WALIKOTA PARIAMAN, dto MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman, pada tanggal 30 Agustus 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN, dto ARMEN

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2012 NOMOR 26.

6

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 26 TAHUN 2013 TANGGAL 30 AGUSTUS 2013 TENTANG TATA CARA BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAKTERHUTANGPAJAK DAN BANGUNAN

BUMI

7

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 26 TAHUN 2013 TANGGAL 30 AGUSTUS 2013 TENTANG TATA CARA BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAKTERHUTANGPAJAK DAN BANGUNAN

BUMI

8