WALIKOTA BIMA PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR : 26 TAHUN 2015 TENTANG

WALIKOTA BIMA

PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR : 26 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BIMA TAHUN 2016

WALIKOTA BIMA PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BIMA, Menimbang : a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2016;

b.

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Kota

Bima

Tahun

2013-2018

sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun, yang harus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk

periode

tahunan,

dalam

rangka

mengimplementasikan target kinerja Tahun 2016 sebagai bagian dari substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksud; c.

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan Pemerintah Daerah satu tahun yang merupakan komitmen

pemerintah

untuk

memberikan

kepastian

kebijakan dalam melaksanakan pembangunan di daerah yang berkesinambungan; d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2016 dengan Peraturan Walikota Bima;

Mengingat : 1.

Undang-Undang

Nomor

13

Tahun

2002

tentang

Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 4188); 2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4286); 3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5.

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2011

Nomor

82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6.

Undang-Undang Pemerintahan

Nomor Daerah

23

Tahun

(Lembaran

2014

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7.

Undang-Undang

Nomor

30

Tahun

2014

tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana

Kerja

Pemerintah

(RKP)

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan

Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Evaluasi

Tata

Cara

Pelaksanaan

Penyusunan, Rencana

Pengendalian

Pembangunan

dan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 4817); 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015; 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Penyusunan,

2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27

Tahun

2014

tentang

Pedoman

Penyusunan,

Pengandalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470); 15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6); 16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 8); 17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88 ); 18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9); 19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 101); 20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 102); 21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 103); 22. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2

Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bima Serta Staf Ahli Walikota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 127); 23. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3

Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 128); 24. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 143); 25. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 160 ); MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN

WALIKOTA

TENTANG

RENCANA

PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016. Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : a.

Daerah adalah Daerah Kota Bima.

b.

Walikota adalah Walikota Bima.

c.

RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima.

KERJA

Pasal 2 (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan Daerah Kota Bima dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

: Pendahuluan

BAB II

: Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

BAB III

: Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV

: Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB V

: Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB VI

: Penutup

(3) Uraian secara rinci Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 3 (1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

merupakan

penjabaran

dari

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018 yang berisi programprogram prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun dukungan dari Pemerintah serta program prioritas yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (2)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman bagi

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bima

dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2016. Pasal 4 (1)

Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja semester dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya semester yang berkenaan.

(3)

Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan program tahun berikutnya. Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 menjadi pedoman penyusunan

Rancangan

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

(RAPBD) Kota Bima Tahun 2016. Pasal 6 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima. Ditetapkan di Raba-Bima pada tanggal 29 Mei 2015 WALIKOTA BIMA, ttd. M. QURAIS H. ABIDIN Diundangkan di Kota-Bima pada tanggal 29 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA, ttd. MUHAMAD RUM BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2015 NOMOR 228 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima

Abd. Wahab, SH Pembina (IV a) Nip.196509031998031005

DAFTAR ISI Peraturan Walikota Bima Nomor 26 Tahun 2015 Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .................................................................................................... 1 1.2. Dasar Hukum ...................................................................................................... 1 1.3. Hubungan antar Dokumen ............................................................................ 4 1.4. Sistematika Dokumen RKPD ......................................................................... 4 1.5. Maksud dan Tujuan .......................................................................................... 5

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah .............................................................. 6 2.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi ............................................. 6 2.1.2. Klimatologi.............................................................................................. 8 2.1.3. Morfologi ................................................................................................. 9 2.1.4. Hidrologi……………………………………………………………………….. 12 2.1.5. Kondisi Demografis……………………………………………………….. 13 2.1.6. Kondisi Perekonomian…………………………………………………... 19 2.1.7. Kesejahteraan Sosial……………………………………………………… 24 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD ........................................................................................ 28 2.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah .............................................. 28 2.2.2. Prioritas Daerah ...................................................................................... 33 2.2.3. Tingkat Capaian Kinerja ..................................................................... 44 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ....................................................... 159

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................................ 163 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .............................................................. 164 3.2.1. Tantangan Pokok .................................................................................... 164 3.2.2. Prospek Ekonomi Tahun 2016.......................................................... 165 3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah……………………………………………. . 165

3.3.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan………. 165 3.3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah…………………………………… 166 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ............................................................ 173 4.2. Prioritas Pembangunan .................................................................................. 175 BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1

Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional,

4

Daerah, dan SKPD Gambar 2.1

Peta Administrasi Kota Bima

7

Gambar 2.2

Geomorfologi Kota Bima

12

Gambar 2.3

Piramida Penduduk Kota Bima Tahun 2013

15

Gambar 2.4

Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga

21

Konstan Tahun 2009-2013 Gambar 2.5

Laju Inflasi Kota Bima dan Provinsi NTB Tahun 2009-2013

22

Gambar 2.6

PDRB Per Kapita Tahun 2009-2013

23

Gambar 2.7

Pertumbuhan PDRB Per Kapita Tahun 2009-2013

24

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1

Luas Wilayah Kota Bima

6

Tabel. 2.2

Keadaan Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Dirinci Per bulan di Wilayah Bima Tahun 2013

8

Tabel. 2.3

Keadaan Suhu Udara, Lembab Nisbi dan T ekanan Udara Dirinci per bulan di Wilayah Bima

9

Tabel. 2.4

Luas Tanah Menurut Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut Luas Lahan Menurut Kemiringan dan Kecamatan di Kota Bima Sungai di Kota Bima

9

Tabel. 2.5 Tabel. 2.6 Tabel. 2.7

10 13

Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2013

13

Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kelompok Umur Tahun 2013

14

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bima Tahun 2013 Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Bima Tahun 2013

15

Tabel. 2.11

Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP dan Akte Lahir Tahun 2013

16

Tabel. 2.12

Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2013 Penduduk Angkatan Kerja Kota Bima Tahun 2013

17

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2013 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bima Tahun 2009 - 2013 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

18

Tabel. 2.16

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bima Tahun 2009- 2013 Atas Dasar Harga Berlaku

20

Tabel. 2.17

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bima ahun 2009 - 2013 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk)

20

Tabel. 2.18

22

Tabel. 2.19

Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk) Tahun 2013 Nilai Inflasi Rata-rata Kota Bima Tahun 2008 - 2013

Tabel. 2.20

Nilai Inflasi Rata-rata Kota Bima Tahun 2008 - 2013

23

Tabel. 2.21

Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Bima Tahun

24

Tabel. 2.8 Tabel. 2.9 Tabel. 2.10

Tabel. 2.13 Tabel. 2.14

Tabel. 2.15

16

18

19

22

2008 - 2013Tahun 2008 - 2012 Tabel. 2.22

Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bima Tahun 2009- 2013

25

Tabel. 2.23

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bima Tahun 2009 - 2013

25

Tabel 2.24

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Bima Tahun 2009 - 2013

26

Tabel. 2.25

Prosentase Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Kota Bima Tahun 2008 - 2013

26

Tabel. 2.26

Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Bima Tahun 2009-2013

27

Tabel. 2.27

Angka Harapan Hidup Kota Bima

27

Tabel 2.28

Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Bima Tahun 2012-2013

28

Tabel 2.29

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kota Bima Tahun 2009- 2013

28

Tabel 2.30

Program/ Kegiatan Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima Tahun Anggaran 2014

36

Tabel 2.31

Capaian Kinerja Layanan PAUD Tahun Anggaran 2014

39

Tabel 2.32

Capaian Kinerja Layanan Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2014

39

Tabel 2.33

Capaian Kinerja Layanan Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014

40

Tabel 2.34

Capaian Kinerja dalam Penataan Manajemen Pendidikan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2014

41

Tabel 2.35

Program/ Kegiatan Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun Anggaran 2014

42

Tabel 2.36

Capaian Indikator Kinerja dalam rangka peningkatan rasio sarana kesehatan tahun 2014

48

Tabel 2.37

Capaian Indikator Kinerja dalam rangka peningkatan sanitasi berbasis masyarakat tahun 2014

49

Tabel 2.38

Capaian Indikator penurunan angka kesakitan akibat penyakit menular

50

Tabel 2.39

Capaian Indikator penurunan angka kesakitan akibat penyakit menular

50

Tabel 2.40

Capaian Indikator peningkatan cakupan kunjungan bayi dan cakupan pelayanan anak balita

51

Tabel 2.41

Capaian Indikator penurunan angka kematian ibu dan bayi

51

Tabel 2.42

Program/ Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kota Bima Tahun Anggaran 2014

52

Tabel 2.43

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014

54

Tabel 2.44

Program/ Kegiatan Urusan Perumahan pada Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Bima Tahun Anggaran 2014

55

Tabel 2.45

Capaian Kinerja Urusan Perumahan yang Dilaksanakan Dinas

55

Tata Kota dan Perumahan Tahun 2014 Tabel 2.46

Program/ Kegiatan Urusan Perumahan pada BPBD Kota Bima

56

Tahun Anggaran 2014 Tabel 2.47

Program/ Kegiatan Urusan Penataan Ruang pada Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Bima Tahun Anggaran 2014

56

Tabel 2.48

Program/ Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2014

58

Tabel 2.49

Output Program/Kegiatan Perencanaan Sektor Strategis

61

Tabel 2.50

Output Program/Kegiatan terkait Penyediaan Data dan Informasi untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah

61

Tabel 2.51

Pengukuran Kinerja Konsistensi Perencanaan Pembangunan Tahun 2014

62

Tabel 2.52

Pengukuran Kinerja Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sektor strategis

63

Tabel 2.53

Realisasi Kinerja Bappeda dalam Pencapaian Keterisian Elemen Data SIPD

64

Tabel 2.54

Program/ Kegiatan Urusan Perhubungan Kota Bima Tahun Anggaran 2014

64

Tabel 2.55

Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2014

67

Tabel 2.56

Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan pemakaman Tahun 2014

70

Tabel 2.57

Program/ Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2014

73

Tabel 2.58

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan

74

Tahun Anggaran 2014 Tabel 2.59

Program/ Kegiatan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2014

75

Tabel 2.60

Capaian Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2014

76

Tabel 2.61

Program/ Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2014

77

Tabel 2.62

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2014

80

Tabel 2.63

Program/ Kegiatan Urusan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2014

81

Tabel 2.64

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2014

83

Tabel 2.65

Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2014

86

Tabel 2.66

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2014

86

Tabel 2.67

Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2014

87

Tabel 2.68

Realisasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2014

88

Tabel 2.69

Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2014

93

Tabel 2.70

Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan &

95

Olahraga Tahun 2014 Tabel 2.71

Jumlah Lapangan Olahraga dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Urusan Kepemudaan & Olahraga Tahun 2014

96

Tabel 2.72

Realisasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Urusan Pilihan badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Bima Tahun Anggaran 2014

97

Tabel 2.73

Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2014

100

Tabel 2.74

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2014

102

Tabel 2.75

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD

105

Kota Bima Tahun 2014 Tabel 2.76

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat

107


Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan DPPKAD

109


Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima Tahun 2014

112

Tabel 2.79

Capaian Kinerja Kepegawaian Daerah Tahun 2014

115

Tabel 2.80

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan se-Kota Bima Tahun 2014

116

Tabel 2.81

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Kantor pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Bima Tahun 2014

118

Tabel 2.82

Capaian Kinerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Bima Tahun 2014

120

Tabel 2.83

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima Tahun 2014

120

Tabel 2.84

Capaian Kinerja Penanggulangan Bencana Kota Bima Tahun 2014

123

Tabel 2.85

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kelurahan se-Kota Bima

123

Tabel 2.86

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol Kota Bima Tahun 2014

125

Tabel 2.87

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Kantor Satpol PP Kota Bima Tahun 2014

127

Tabel 2.88

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Kantor Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bima Tahun 2014

129

Tabel 2.89

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan (BPMPK) Kota Bima Tahun 2014

131

Tabel 2.90

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2014

133

Tabel 2.91

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan se-Kota Bima Tahun 2014

134

Tabel 2.92

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat oleh SKPD Kelurahan se-Kota Bima Tahun 2014

134

Tabel 2.93

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2014

135

Tabel 2.94

Output Penting Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Statistik Tahun 2014

136

Tabel 2.95

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014

136

Tabel 2.96

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun 2014

137

Tabel 2.97

Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2014

137

Tabel 2.98

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun 2014

138

Tabel 2.99

Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2014

140

Tabel 2.100

Program/ Kegiatan Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima Tahun Anggaran 2014

141

Tabel 2.101.

Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2014

143

Tabel 2.102

Program/ Kegiatan Urusan Kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Bima Tahun Anggaran 2014

144

Tabel 2.103

Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2014

146

Tabel 2.104

Capaian Kinerja Bidang Perkebunan Tahun Anggaran 2014

147

Tabel 2.105

Program/ Kegiatan Urusan Perikanan dan Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun Anggaran 2014

149

Tabel 2.106

Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2014

151

Tabel 2.107

Program/ Kegiatan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral pada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kota Bima Tahun Anggaran 2014

156

Tabel 2.108

Program/ Kegiatan Urusan Perdagangan Kota Bima Tahun Anggaran 2014

156

Tabel 2.109

Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun 2014

158

Tabel 3.1

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Bima Tahun 2014 - 2017

165

Tabel 3.2

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2014 - 2017

171

Tabel 3.3

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2014 - 2017

172

Tabel 4.1

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018

173

Tabel 4.2

Prioritas Pembangunan Kota Bima Tahun 2016

177

Tabel 5.1

Program dan Kegiatan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bima Tahun 2016

183

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima merupakan salah satu tahapan penting dalam kalender tahunan perencanaan daerah. Disamping itu penyusunan RKPD juga merupakan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima 2013-2018 dan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selanjutnya dokumen RKPD menjadi pedoman dan panduan bagi penyusunan KUA dan PPAS dalam proses penganggaran daerah. Muatan dan tahapan penyusunan RKPD Kota Bima dilaksanakan sesuai dengan panduan penyusunan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Terdapat beberapa dasar hukum yang mendasari penyusunan RKPD Kota Bima tahun 2016, yaitu : 1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118); 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

RKPD Kota Bima Tahun 2016

1

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun

2014

Nomor …, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ….); 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405); 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 – 2028. 13) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018. 14) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima; 15) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 16) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2007 tetang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima;


2

17) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima serta Staf Ahli Walikota; 18) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima; 19) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima; 20) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan. 21) Peraturan Daerah Kota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015; 1.3. Hubungan Antar Dokumen Proses perencanaan dilakukan menurut wilayah yang berbeda, menurut kurun waktu yang berbeda dan menurut pendekatan yang berbeda, namun tetap dalam kerangka tujuan perencanaan nasional. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah memiliki hubungan yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini. Gambar. 1.3 Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD

RPJP Nasional

Pedoman diperhatikan

RPJM Nasional

dijabarkan Diacu/diserasikan

RKP

Diacu

RPJP Daerah

Pedoman

RPJM Daerah

RPJP Nasional

dijabarkan

RENSTRA SKPD

RKPD Diacu

APBD

Pedoman RPJP Nasional


RENSTRA SKPD

RENJA SKPD

3

1.4. Sistematika Dokumen RKPD Rancangan RKPD Kota Bima tahun 2016 ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Sistematika Dokumen RKPD 1.4. Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n) BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB VI PENUTUP 1.5. Maksud, Tujuan dan Fungsi Penyusunan rancangan RKPD Kota Bima tahun 2016 dimaksudkan sebagai wadah untuk mensinergikan arah dan prioritas pembangunan jangka menengah dengan kebutuhan-kebutuhan tahunan dari berbagai stakeholders pembangunan. Adapun tujuan penyusunan RKPD secara spesifik adalah sebagai bahan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian Walikota dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Pagu Anggaran Sementara sebagai dasar penyusunan APBD harus mengacu pada dokumen RKPD. Sedangkan fungsi RKPD dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; RKPD Kota Bima Tahun 2016

4

2) Menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah; 3) Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD; 4) Menjadi pedoman penyusunan KUA, PPAS, dan APBD; 5) Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah; 6) Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur pencapaian target kinerja program pembangunan jangka menengah; 7) Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur pencapaian target standar pelayanan minimum dan mengukur kinerja pelayanan SKPD; 8) Instrumen dan acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan LPPD kepada masyarakat; 9) Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.


5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi Secara geografis Kota Bima berada pada posisi 1180 41’ 00” - 1180 48’ 00” Bujur Timur dan 80 30’ 00” - 80 20’ 00” Lintang Selatan dengan orientasi wilayah berada pada sebelah timur Teluk Bima Pulau Sumbawa. Sedangkan secara administratif Kota Bima terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Rasanae Barat, Rasanae Timur Asakota, Mpunda dan Raba dengan batas wilayah: - Sebelah Utara

: Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima

- Sebelah Timur

: Kecamatan Wawo Kabupaten Bima

- Sebelah Selatan

: Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima

- Sebelah Barat

: Teluk Bima

Adapun luas Wilayah Kota Bima adalah sebesar 222,25 km2 dengan rincian seperti ditunjukan dalam table berikut. Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Bima No.

Kecamatan

Kelurahan / Desa

I.

Kecamatan Rasanae Barat

II.

Kecamatan Mpunda

III.

Kecamatan Raba

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kel. Tanjung Kel. Paruga Kel. SaraE Kel. NaE Kel. Pane Kel. Dara

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kel. Sambinae Kel. Panggi Kel. Monggonao Kel. Manggemaci Kel. Penatoi Kel. Lewirato Kel. Sadia Kel. Mande Kel. Santi Kel. Matakando

1. 2. 3. 4. 5.

Kel. Penaraga Kel. Penanae Kel. Rite Kel. Rabangodu Utara Kel. Rabangodu Selatan

Jumlah I

Jumlah II


Luas Wilayah (dalam km2) 0,79 0,91 0,48 0,31 0,31 7,34 10.14 5,43 3,51 0,63 0,52 0,74 0,49 0,68 0,69 0,72 1,87 15.28 0,74 5,34 1,84 0,98 1,43

6

No.

Kecamatan

Kelurahan / Desa 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kel. Rabadompu Timur Kel. Rabadompu Barat Kel. Rontu Kel. Ntobo Kel. Kendo Kel. Nitu

Jumlah V

0,54 1,66 4,74 31,19 9,08 6,19 63.73 0,76 22,18 19,60 26,49 69,03 1,52 7,23 9,20 5,55 7,93 21,05 11,59 64.07

1. 2. 3. 4.

Kel. Melayu Kel. Jatiwangi Kel. Jatibaru Kel. Kolo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kel. Kumbe Kel. Lampe Kel. Oi Fo’o Kel. Kodo Kel Dodu Kel. Lelamase Kel. Nungga

Jumlah I + II + III + IV + V

222,25

Jumlah III IV.

Kecamatan Asakota

Jumlah IV V.

Luas Wilayah (dalam km2)

Kecamatan Rasanae Timur

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Bima


7

2.1.2. Klimatologi Wilayah Kota Bima beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata pada tahun 2013 sebesar 117,78 mm/th, di mana curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Desember yaitu 379,4 mm dan terendah pada bulan Agustus dan September, yaitu 0,0 mm. Jumlah hari hujan selama tahun 2013 tercatat 164 hari dengan jumlah hari hujan terbanyak pada Bulan Januari yaitu 30 hari dan terendah pada bulan Agustus dimana tidak terdapat hari hujan.

Tabel 2.2. Keadaan Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Dirinci Per bulan di Wilayah Bima Tahun 2013 Curah Hujan (mm)

Hari Hujan (hh)

Penyinaran Matahari (%)

Januari

337,7

30

35

Pebruari

123,0

19

54

Maret

72,0

15

80

April

79,9

13

74

Mei

158,2

15

61

Juni

103,1

13

53

Juli

20,6

6

73

Agustus

0,0

0

92

September

0,0

1

97

Oktober

19,3

4

92

Nopember

119,7

21

65

Desember

379,4

27

43

Rata-Rata

117,78

13,67

68,25

Bulan

Sumber : Stasiun Meteorologi Muhammad Salahudin Bima, 2014

Kelembaban udara rata-rata pada tahun 2013 sebesar 80%, tertinggi 87% pada Bulan Januari dan terendah 69% pada Bulan Oktober. Temperatur berkisar pada interval antara suhu minimal 20,8oC pada Bulan Agustus dan suhu maksimum 35,2oC pada Bulan Oktober, dengan rata-rata suhu 27,130C.


8

Tabel 2.3.Keadaan Suhu Udara, Lembab Nisbi dan T ekanan Udara Dirinci per bulan di Wilayah Bima Suhu Udara (oC) Bulan 1. Januari 2. Pebruari 3. Maret 4. April 5. M e i 6. Juni 7. Juli 8. Agustus 9. September 10. Oktober 11. Nopember 12. Desember Rata-Rata

Rata-rata

Max

Min

27,00 27,10 27,50 27,40 27,40 26,80 25,70 25,40 26,90 28,80 28,30 27,30 27,13

32,50 33,60 33,60 33,10 33,00 32,10 30,50 31,80 32,70 35,20 34,50 32,30 32,91

25,00 24,70 24,20 23,90 24,30 23,70 22,20 20,80 22,90 24,20 24,70 24,50 23,76

Lembab Nisbi (%)

Tekanan Udara (mb)

87,00 86,00 82,00 82,00 83,00 85,00 79,00 74,00 71,00 69,00 77,00 85,00 80

1008,40 1008,40 1010,20 1009,80 1010,10 1010,00 1011,20 1012,90 1012,60 1012,10 1000,30 1008,50 1009,54

Sumber : Stasiun Meteorologi Muhammad Salahudin Bima, 2014

2.1.3. Morfologi a. Ketinggian Kota Bima yang berada pada ketinggian antara 0-25 m dpl seluas 770 ha (3,54%), ketinggian 25-50 m seluas 3.968 ha (17,13 %) dan di atas 50 m seluas 16.989 ha (78,19 %). Tabel 2.4. Luas Tanah Menurut Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut 0 – 25 25 – 50 > 50

Luas Tanah (ha) 770,00 3.968,00 16.989,00

Persentase Terhadap Luas Kota Bima (%) 3,54 18,26 78,19

Jumlah

21.727,00

100,00

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Bima, 2014

b. Kelerengan Kota Bima didominasi oleh lahan dengan kemiringan sangat curam atau lahan dengan kelerengan lebih dari 40 %, yaitu seluas 7.307 ha, kemudian lahan bergelombang


9

seluas 5.275 ha, lahan dengan kemiringan curam seluas 5.162 ha, dan lahan dengan kondisi relatif datar dengan luas 3.983 ha. Tabel 2.5. Luas Lahan Menurut Kemiringan dan Kecamatan di Kota Bima Datar Bergelombang Curam Sangat Curam Kecamatan (0-2%) ( 2 - 15 % ) ( 15 - 40 %) ( > 40 % )

No 1

Rasanae Barat

2

Mpunda

3

Rasanae Timur

4

Raba

5

Asakota Jumlah

395,00

294,00

180,00

145,00

688,00

287,00

257,00

296,00

794,00

1.533,00

1.500,00

2.455,00

806,00

1.170,00

1.500,00

2.772,00

1.300,00

1.991,00

1.725,00

1.639,00

3.983,00

5.275,00

5.162,00

7.307,00

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Bima, 2014

Wilayah Kecamatan Rasanae Timur memiliki kelerengan > 40% mencapai 39,07%. Luas Kecamatan Raba

dengan kemiringan diatas 40% mencapai 44,36%.

Sebaliknya, Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Mpunda didominasi wilayah yang relatif datar dan bergelombang. Sementara itu, 29,91% dari wilayah Kecamatan Asakota memiliki karakteristik kelerengan bergelombang. c. Geomorfologi Wilayah Kota Bima dan sekitarnya secara geomorfologi dan berdasarkan morfometri dan morfogenesa dapat dikelompokan ke dalam 4 satuan geomorfologi, yaitu: 1.

Satuan geomorfologi dataran fluvial. Di daerah Kota Bima ini terhampar diantara perbukitan disekitarnya dan Teluk Bima yang terletak di tengah-tengah daerah Kota Bima memanjang dari Barat ke Timur melalui celah antara Dora Pokah dengan Doro Kolo. Satuan geomorfologi ini menempati ± 20% dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian utara dan bagian selatan lokasi Kota Bima. Satuan geomorfologi dataran fluvial, meliputi daerah Jatibaru, Sadia, Sambinae, Monggonao, Paruga, Nae, Santi, Penatoi, Penaraga, Raba Ngodu, Raba Dompu, Kumbe, Sadia, Kendo, Tato, Lampe, dan sekitarnya. Satuan geomorfologi dataran fluvial ini memiliki nilai beda tinggi rata – rata 3 meter dan


10

kemiringan lereng rata – rata sebesar 2%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah pasir dan lempung. 2.

Satuan Geomorfologi Dataran Endapan Pantai Satuan geomorfologi ini menempati ± 10% dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian barat Kota Bima. Satuan geomorfologi dataran endapan pantai, meliputi: daerah Tanjung, Melayu dan sekitarnya. Satuan geomorfologi dataran endapan pantai ini memiliki nilai beda tinggi rata – rata 2 meter dan kemiringan lereng rata – rata sebesar 2%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah pasir.

3.

Satuan geomorfologi bergelombang lemah denudasional. Disusun oleh batuan hasil gunungapi tua, batuan sedimen dan setempat-setempat oleh batugamping koral. Satuan geomorfologi ini menempati ± 30% dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian tengah lokasi Kota Bima. Satuan geomorfologi bergelombang lemah denudasional, meliputi: daerah Doro Oi’ombo, Doro Oi’si,i, Doro Jati Oi’ifoo, Nitu dan sekitarnya. memiliki nilai beda tinggi rata – rata 42 meter dan kemiringan lereng rata – rata sebesar 6 %. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah batugamping dan batupasir.

4.

Satuan geomorfologi bergelombang lemah–kuat vulkanik. Disusun oleh batuan hasil gunungapi tua berupa breksi, lava, tuf dan batuan beku terobosan. Satuan geomorfologi ini menempati ± 40% dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian tengah dan bagian selatan lokasi Kota Bima satuan geomorfologi bergelombang lemah–kuat vulkanik, meliputi: daerah Doro Kol0, Doro Lewamori, Doro Lalepa, Doro Londa dan sekitarnya. Memiliki nilai beda tinggi rata – rata 75 meter dan kemiringan lereng rata – rata sebesar 13 %. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah andesit dan tuf.


11

Gambar 2.2. Geomorfologi Kota Bima

2.1.4. Hidrologi Wilayah Kota Bima dilewati oleh 7 (tujuh) sungai. Sungai-sungai tersebut memiliki hulu di sebelah utara dan timur Kota Bima, dan bermuara menuju Teluk Bima. Sungai terpanjang adalah Sungai Lampe yang memiliki panjang 25 km. Air sungai dimanfaatkan antara lain sebagai sumber air minum dan pengairan/irigasi.


12

Tabel 2.6. Sungai di Kota Bima Nama Sungai 1 2 3 4 5 6 7

Panjang Sungai (km)

Sungai Lampe Sungai Dodu Sungai Nungga Sungai Kendo Sungai Ntobo Sungai Jatiwangi Sungai Romo

Lebar Sungai (m)

25 12 22 15 12 16 2

30 20 20 15 20 15 12

Kecamatan Hulu

Hilir

Rasanae Timur Rasanae Timur Rasanae Timur Raba Raba Asakota Asakota

Rasanae Barat Rasanae Timur Mpunda Rasanae Barat Rasanae Barat Asakota Asakota

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima, 2014

Mata air yang ada di Kota Bima teridentifikasi berada di beberapa lokasi, terutama di Kecamatan Rasanae Timur, Raba dan Asakota. 2.1.5. Kondisi Demografis a. Jumlah Penduduk Jumlah penduduk Kota Bima Tahun 2013 mencapai 148.645 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 72.915 jiwa dan perempuan sebanyak 75.730 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui dari angka rasio jenis kelamin (sex ratio). Sex ratio merupakan nilai perbandingan penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan di suatu daerah. Nilai sex ratio yang lebih besar dari 100 mencerminkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, dan sebaliknya nilai sex ratio di bawah 100 mencerminkan di suatu daerah jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Sex Ratio Kota Bima tahun 2013 adalah 96,28, di mana kecamatan dengan Sex Ratio lebih dari 100 hanya Kecamatan Asakota yaitu sebesar 101,39. Tabel 2.7. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2013 No

Kecamatan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Rasio Jenis kelamin

1.

Rasanae Barat

16.085

16.362

32.447

98,31

2.

Mpunda

16.031

17.794

33.825

90,09

3.

Raba

17.796

18.595

36.391

95,70

4.

Rasanae Timur

8.366

8.542

16.908

97,94

5.

Asakota

14.637

14.437

28.635

101,39

Jumlah Total

72.915

75.730

148.645

96,28

Sumber : BPS Kota Bima, 2014


13

b. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Umur Berdasarkan kelompok umur, penduduk

usia produktif (15-64 tahun) berjumlah

98.605 jiwa atau 66,34 %.Kelompok usia muda (0-14 tahun) berjumlah 43.220 jiwa atau 29,08 % dan kelompok usia non produktif (65 tahun ke atas) berjumlah 6.820 jiwa atau 4,59 %. Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 Kelompok Umur

Jenis Kelamin

Total

Laki-laki

Perempuan

0-4

7.679

7.233

14.912

5-9

7.355

7.009

14.364

10-14

7.121

6.823

13.944

15-19

7.552

7.744

15.296

20-24

7.400

8.907

16.307

25-29

6.789

7.106

13.895

30-34

5.753

6.109

11.862

35-39

5.251

5.330

10.581

40-44

4.343

4.607

8.950

45-49

3.717

4.008

7.725

50-54

3.072

3.175

6.247

55-59

2.215

2.302

4.517

60-64

1.536

1.671

3.207

65-69

1.208

1.340

2.548

70-74

806

949

1.755

75+

1.100

1.417

2.517

72.915

75.730

148.645

Jumlah Sumber : BPS Kota Bima, 2014

Dari data komposisi penduduk menurut kelompok umur ini diketahuai rasio ketergantungan total adalah sebesar 50,75 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 50,75 persen ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda (perbandingan jumlah penduduk umur 0-14 tahun dengan jumlah penduduk umur 15 - 64 tahun) sebesar 43,83 persen, dan rasio ketergantungan penduduk tua (perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk di usia 15-64 tahun) sebesar 6,92 persen. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2013, penduduk usia kerja di Kota Bima masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.


14

Gambar 2.4. Piramida Penduduk Kota Bima Tahun 2013

c. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Berdasarkan data Kota Bima dalam Angka, jumlah penduduk Kota Bima berdasarkan tingkat pendidikan terakhir pada tahun 2013

didominasi oleh lulusan

SLTA/sederajat yaitu mencapai 33,81%. Dari data tersebut juga dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi hanya sebesar 11,51%. Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bima Tahun 2013 Kecamatan Tingkat Pendidikan

Rasanae Timur

Jumlah

Rasanae Barat

Mpunda

Tidak/ Belum Sekolah

7.238

6.440

4.424

8.949

7.306

34.357

Tidak Tamat SD/ Sederajat

5.101

4.952

3.578

6.127

5.928

25.326

Tamat SD/ Sederajat

3.876

3.346

2.945

4.889

6.548

21.604

SLTP/ Sederajat

4.938

3.561

2.647

4.421

4.717

20.284

SLTA/ Sederajat

Raba

Asakota

12.470

11.220

5.162

13.082

8.328

50.262

Diploma I/II

457

562

185

580

283

2.067

Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda

584

733

184

723

316

2.540

2.805

3.873

571

3.318

1.395

11.962

118

209

8

140

57

532

2

5

0

4

3

14

32.447

33.825

16.908

36.391

148.645

148.645

Diploma IV/ Strata I Strata II Strata III Jumlah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, 2014


15

d. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Persebaran Penduduk Berdasarkan persebaran penduduk,

kepadatan penduduk tertinggi berada di

Kecamatan Rasanae Barat dengan jumlah kepadatan 3.200 jiwa/km2.

Sedangkan

Kecamatan Rasanae Timur merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah dengan jumlah kepadatan 264 jiwa/km2. Tabel 2.10. Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Bima Tahun 2013

No

Kecamatan

Jumlah Penduduk

Luas wilayah (km2)

Kepadatan (jiwa/ km2

1

Rasanae Barat

32.447

10,14

3.200

2

Mpunda

33.825

15,28

2.214

3

Raba

36.391

63,73

571

4

Rasanae Timur

16.908

64,07

264

5

Asakota

29.074

69,03

421

148.645

222,25

668

Jumlah Sumber : BPS Kota Bima, 2014

e. Pencatatan Sipil Untuk mendapatkan data penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil, dapat dihitung berdasarkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran dan Akte Nikah. Pada tahun 2013, dari 119.979 jiwa jumlah penduduk wajib KTP, 110.080 jiwa atau lebih kurang 91,74% telah memiliki KTP.

Tabel 2.11. Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP dan Akte Lahir Tahun 2013 Uraian

Jumlah

Jumlah Penduduk keseluruhan

148.645

Jumlah Penduduk Wajib KTP

119.979

Jumlah Penduduk Pemegang e-KTP

82.372

Jumlah Penduduk Pemegang KTP Manual (non e-KTP)

27.708

Total Penduduk ber-KTP

110.080

Rasio Penduduk ber-KTP

91,74%

Jumlah Penduduk ber-akte lahir

79.179

Rasio Penduduk ber-akte lahir

47,12%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2014


16

f. Ketenagakerjaan Berdasarkan undang - undang ketenagakerjaan, yang termasuk dalam kategori tenaga kerja adalah penduduk yang telah berusia diatas 15 tahun ke atas. Sedangkan menurut ILO yang termasuk dalam katagori tenaga kerja adalah penduduk yang berusia mulai dari umur diatas 10 tahun. Tenaga kerja dapat diklasifikasikan pada komponen Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Yang dimaksud dengan Angkatan Kerja adalah Penduduk usia kerja 15 tahun atau lebih yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sifatnya sementara, tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk Bukan Angkatan Kerja adalah Penduduk Usia Kerja 15 tahun ke atas yang kegiatan utamanya seperti sekolah, mengurus rumah tangga dan lansia (penerima pensiun). Pada tahun 2013 jumlah angkatan kerja di Kota Bima mencapai 66,13%, dimana dari jumlah tersebut 93,27% dalam kondisi bekerja dan 6,73% menganggur. Adapun jumlah bukan angkatan kerja adalah sebesar 33,87% dari total penduduk usia kerja. Penduduk bukan angkatan kerja didominasi oleh penduduk yang memiliki kegiatan utama mengurus rumah tangga yaitu 47,57%; selebihnya merupakan penduduk yang masih bersekolah sebesar 25,85% dan kegiatan lainnya 26,53%. Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2013 No

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

a. Bekerja

34.521

21.724

56.245

b. Pengangguran

1.869

2.190

4.059

36.390

23.914

60.304

 Sekolah

4.994

4.848

9.842

 Mengurus RT

1.448

16.630

18.078

 Lainnya

8.797

1.284

10.081

Jumlah penduduk bukan angkatan kerja (ii)

15.239

22.762

38.001

Jumlah penduduk usia kerja (i) + (ii)

51.629

46.676

98.305

3

TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)

70,49

51,24

61,35

4

TPT (tingkat pengangguran terbuka)

5,14

9,16

6,73

1

Uraian ANGKATAN KERJA

Jumlah penduduk angkatan kerja (i) 2

BUKAN ANGKATAN KERJA

Sumber : Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2014


17

Tabel 2.13. Penduduk Angkatan Kerja Kota Bima Tahun 2013 Golongan Umur

Angkatan Kerja

Jumlah

Bekerja

Mencari Pekerjaan

15-19

9.032

623

9.655

20-24

9.650

639

10.289

25-29

8.147

640

8.787

30-34

6.933

512

7.445

35-39

6.232

470

6.702

40-44

5.313

355

5.668

45-49

4.584

308

4.892

50-54

3.707

313

4.020

55-59

2.647

199

2.846

60-64

0

0

0

65+

0

0

0

Total

56.245

4.059

60.304

Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2014

Komposisi penduduk menurut lapangan pekerjaan di Kota Bima pada tahun 2013 didominasi oleh 4 (empat) sektor lapangan pekerjaan. Penduduk yang bekerja di sektor jasa adalah yang paling dominan yaitu mencapai 32,35 %. Lapangan pekerjaan selanjutnya pada sektor perdagangan yaitu 21,29%. Sektor berikutnya adalah sektor industri yaitu sebesar 15,79%, dan sektor pertanian sebesar 11,90%. Sementara penduduk yang bekerja di sektor lainnya tercatat dengan prosentase di bawah 19,39%.

Tabel 2.14. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2013 Lapangan Pekerjaan 1. Pertanian 2. Industri 3. Perdagangan 4. Jasa 5. Lainnya Jumlah

Laki-laki 14,82 10,60 15,79 31,39 27,40

Perempuan 7,94 21,12 28,71 33,65 8,58

Jumlah 11,90 15,07 21,29 32,35 19,39

100

100

100


Data di atas menunjukkan bahwa sektor jasa dan perdagangan memang merupakan lapangan pekerjaan dominan bagi penduduk Kota Bima. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika Kota Bima memiliki pandangan ke depan untuk bisa berkembang


18

menjadi Kota Perdagangan dan Jasa sebagaimana Visi Pembangunan Kota Bima Tahun 2013-2018. Kota Perdagangan dan Jasa memiliki makna sebuah Kota yang bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi lainnya. Pengembangan kota perdagangan diarahkan pada upaya untuk lebih meningkatkan produktifitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan. Adapun sebagai Kota Jasa, Kota Bima akan lebih menekankan pada fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai bidang yang menunjang sebagai pusat transaksi dan distribusi.

2.1.6. Kondisi Perekonomian a. Pertumbuhan PDRB Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Dilihat dari pertumbuhan PDRB, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren pengelolaan pembangunan ekonomi di Kota Bima yang cukup baik, karena telah terjadi pertumbuhan yang positif.

Tabel 2.15.Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bima Tahun 2009 - 2013 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 2009

N o

Sektor

1

Pertanian

2 3 4 5 6

Pertambang an & Industri Penggalian Pengolahan Listrik,Gas & Air bersih Konstruksi Perdaganga n, Hotel & Restoran

Rp (dalam juta) 90.687,22

2010 % 20,80


2011 %

Rp (dalam juta)

20,03

564,71

0,13

596,95

0,13

14.275,76

3,27

14.869,64

3,23

15.636,91

3.587,16

0,82

0,84

31.160,83

7,15

3.894,68 33.749,36

81.222,12

18,63

87.143,80


7,32 18,90

0,13

Rp (dalam juta) 100.090,8 4 669,55

3,22

16.489,07

3,21

0,87

4.366,24

0,85

7,50

39.804,47

7,75

19,26

101.118,4 6

19,68

% 19,77

95.996,98 634,14

4.120,00 36.407,71

93.520,43

2013**)

2012*) % 19,48 0,13

Rp (dalam juta) 101.348, 68 635,14

% 18,7 7 0,12

17.466,8 7 4.753,28

3,23

40.360,0 9 110.438, 75

7,47

0,88

20,4 5

19

N o 7 8 9

2009

2010

2011

2013**)

2012*)

Sektor

Pengangkut an & Keuangan, Komunikasi sewa, & Js Jasa-jasa Perusahaan

Rp (dalam juta) 75.497,06 24.204,06

17,32


17,40

5,55

26.043,15

5,65

%

114.762,4 26,32 122.143,8 3 7 435.961, 100,0 460.999, PDRB 34 0 33 Sumber : BPS Kota Bima, 2013 *) Angka Sememtara ; **) Angka Sangat Sementara

%


27.681,87 127.353,6 2 485.578, 99

26,50 100,0 0

17,35


17,14

5,70

29.395,36

5,72

26,23

133.825,0 6 513.825, 11

26,04

%

100,0 0

%

100,0 0

Rp (dalam juta) 92.593,9 1 31.358,8 8 141.026, 78 539.982, 38

% 17,1 5 5,81 26,1 2 100

Tabel 2.16. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bima Tahun 2009- 2013 Atas Dasar Harga Berlaku N o 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2009 Sektor

2010

Rp (dalam juta)

%

157.679,8 3 1.129,58

17,7 8 0,13

25.395,23


2011 %

8 1.272,16

17,0 0 0,13

2,86

27.885,62

2,79

8.193,42

0,92

9.290,48

0,93

58.269,51

6,57

67.746,64

6,77

Perdagangan, Hotel & Restoran

175.652,3 4

19,8 1

202.731,0 6

20,2 7

Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Js Jasa-jasa Perusahaan

162.881,8 2 44.879,09

18,3 7 5,06

178.458,3 7 51.599,43

17,8 4 5,16

252.565,8 28,4 1 9 886.646, 100, PDRB 62 0 Sumber : BPS Kota Bima, 2014

291.096,0 5

29,1 1 100, 0

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air bersih Konstruksi

1.000.121, 69

2012**)

2013**)

Rp (dalam juta) 197.697,

%

Rp (dalam juta)

%

17,55

227.404,53

16,31

0,13

213.893,4 7 1.597,89

17,11

22 1.415,66

0,13

1.569,65

0,11

2,71

34.157,75

2,73

38.186,28

2,74

0,90

11.031,29

0,88

12.540,21

0,90

6,83

88.197,34

7,05

96.754,06

6,94

20,67

267.845,7 5

21,42

296.084,20

21,23

199.779,1 9 64.402,69

15,98

225.090,09

16,14

5,15

71.480,82

5,13

29,55

425.563,29

30,51

30.550,6 8 10.171,3 0 76.908,9 1 232.804, 73 190.061, 36 57.799,4 9 329.093, 77

16,87

29,21

369.475,1 2

1.126.503, 11

100,0 0

1.250.380, 48

5,13

Rp (dalam juta)

%

100,00 1.394.673,13 100.0 0

*) Angka Sememtara ; **) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.17. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bima ahun 2009 - 2013 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk) 2009 No

1

Sektor

Pertanian

2010

2011

2012**)

2013**)

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

9,71

3,68

7,84

1,82

16,26

3,96

8,19

4,26

3,21

1,40


20

2009 No

Sektor

2010

2011

2012**)

2013**)

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

2

Pertambangan & Penggalian

13,58

4,33

12,62

5,71

11,28

6,23

12,87

5,58

-0,56

3

Industri Pengolahan

10,92

3,90

9,81

4,16

9,56

5,16

11,81

5,45

11,79

5,9 0 5,93

4

Listrik,Gas & Air bersih Konstruksi

8,55

3,82

13,39

8,57

9,48

5,79

8,46

5,98

13,68

8,86

14,54

6,97

16,26

8,31

13,52

7,88

14,68

9,33

14,54

5,86

15,76

6,10

15,42

7,29

14,83

7,32

15,05

8,12

10,53

9,22

5,84

5,85

9,56

6,25

6,50

5,00

5,11

4,56

12,47

5,14

5 6

7

Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi

8

Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan

14,30

7,68

14,97

7,60

12,02

6,29

11,42

6,19

10,94

6,63

9

Jasa-jasa

25,78

9,20

15,26

6,43

13,05

4,27

12,27

5,08

15,18

5,38

PDRB

14,89

6,39

12,80

5,74

12,64

5,33

11,00

5,82

11,26

5,46

Sumber : BPS Kota Bima, 2014 *) Angka Sememtara ; **) Angka Sangat Sementara

Gambar 2.5. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009-2013


21

Tabel 2.18. Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk) Tahun 2013 Pertumbuhan No

Sektor

Hb %

Hk %

1

Pertanian

44,22

11,76

2

Pertambangan & Penggalian

38,96

12,47

3

Industri Pengolahan

50,37

22,35

4

Listrik,Gas & Air bersih

53,05

32,51

5

Konstruksi

66,05

29,52

6

Perdagangan, Hotel & Restoran

68,56

35,97

7

Pengangkutan & Komunikasi

38,19

22,65

8

Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan

59,27

29,56

9

Jasa-jasa

68,50

22,89

57,30

23,86

PDRB Sumber : BPS Kota Bima, 2014

b. Laju Inflasi Rata-rata pertumbuhan inflasi di Kota Bima selama periode tahun 2008-2013 adalah sebesar 7,12 pertahun. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan ratarata pertumbuhan inflasi propinsi NTB sebesar 7,45 per tahun. Tabel 2.19. Nilai Inflasi Rata-rata Kota Bima Tahun 2008 - 2013 Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

Rata-rata Pertumbuhan

Provinsi NTB

3,34

10,08

6,55

3,99

9,85

6,76

Inflasi Kota Bima

4,09

6,35

7,19

3,61

10,42

6,33


12 Inflasi Provinsi NTB

Tingkat Inflasi

10 8

Inflasi Kota Bima

6 4

Rata-rata inflasi Provinsi NTB

2

Rata-rata inflasi Kota Bima

0 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2.6. Laju Inflasi Kota Bima dan Provinsi NTB Tahun 2009-2013


22

c. PDRB Per Kapita PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kota Bima selama periode 2009-2013 tumbuh rata-rata sebesar 7,89% per tahun, sedangkan pertumbuhan rata-rata PDRB per kapita atas dasar harga konstan dalam periode yang sama sebesar 3,41% per tahun. Tabel 2.20. PDRB Perkapita Kota Bima Tahun 2009 - 2013 Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

435.961,34

460.999,33

485.578,99

513.825,11

539.982,38

886.646,62

1.000.121,69

1.126.503,11

1.250.380,48

1.394.673,13

132.292

142.579

144.018

146.308

148.645

PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp/jiwa)

3,295

3,234

3,372

3.512

3,633

PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp/jiwa)

6,702

7,016

7,822

8,546

9,383

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp) Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp) Jumlah Penduduk (jiwa)


9,383

10,000 8,546

9,000 7,822

8,000 PDRB Per Kapita (Juta Rp/Jiwa)

7,000

6,702

7,015

6,000 Atas dasar Harga Konstan

5,000 4,000

3,295

3,233

3,372

3,512

3,633

2009

2010

2011

2012

2013

Atas dasar Harga Berlaku

3,000 2,000 1,000 -

Gambar 2.7. PDRB Per Kapita Tahun 2009-2013


23

Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)

14,000

12,783 11,511

12,000

9,786

10,000 9,259

8,000 6,000

4,430

4,000

4,279

4,161

2011

2012

3,438

4,660

2,000 0,000 2009

-2,000

2010

2013

-1,886

-4,000

Atas Dasar Harga Konstan 2000

Atas Dasar Harga Berlaku

Gambar 2.8. Pertumbuhan PDRB Per Kapita Tahun 2009-2013

2.1.7. Kesejahteraan Sosial a. Pendidikan 1. Angka Melek Huruf Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf di Kota Bima mengalami peningkatan selama periode 2009 - 2013. Pada tahun 2013, AMH penduduk Kota Bima sudah mencapai 95,91persen, artinya masih terdapat kurang dari 4,09 persen penduduk yang buta huruf. Pencapaian AMH Kota Bima ternyata merupakan pencapaian angka melek huruf penduduk tertinggi di tingkat Provinsi NTB. Angka Melek Huruf NTB mencapai 85,19 pada tahun 2013. Tabel 2.21. Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Bima Tahun 2008 - 2013 No 1 2 3

Uraian Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas Angka melek huruf Angka buta huruf

2009

2010

2011

2012

2013

92.741

100.583

102.121

103.745

105.407

92,8 7,20

93,7 6,30

93,77 6,23

93,80 6,20

95,91 4,09


2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Bima selalu meningkat selama periode 2009 - 2013. Pada tahun 2013 rata-rata lama sekolah Kota Bima sama dengan rata-rata lama sekolah pada tahun 2012 yaitu sebesar 10,22 tahun. Selama 5 tahun terakhir, angka RKPD Kota Bima Tahun 2016

24

rata-rata lama sekolah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terus mengalami peningkatan, yaitu dari 9,25 tahun menjadi 10,22 tahun. Tabel 2.22. Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bima Tahun 2009- 2013 Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bima Provinsi NTB

2009

2010

2011

2012

2013

9,25 6,73

9,39 6,77

9,71 6,93

10,22 7,19

10,22 7,20


3. Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Tabel 2.23. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bima Tahun 2009 - 2013 No Jenjang Pendidikan 1 SD/MI jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun 1.1. yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI jumlah penduduk kelompok usia 7-12 1.2. tahun 1.3. APM SD/MI 2 SMP/MTs jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun 2.1. yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs jumlah penduduk kelompok usia 13-15 2.2. tahun 2.3. APM SMP/MTs 3 SMA/MA/SMK jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun 3.1. yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK jumlah penduduk kelompok usia 16-18 3.2. tahun 3.3. APM SMA/MA/SMK

2009

2010

2011

2012

2013

16.045

16.174

16.937

15.461

18.075

16.517

16.357

17.182

16.715

19.154

98,57% 92,49%

94,37%

97,14% 98,88%

8.218

8.413

8.696

7.134

9.209

9.154

8.870

9.161

8.162

7.892

89,86% 94,85%

94,92% 87,40%

10.936

8.652

10.646

8.375

11.220

12.046

9.043

12.207

9.302

9.572

90,79% 95,68%

87,21% 90,03%

116.69%

117,22%

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, diolah


25

4. Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Tabel 2.24. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Bima Tahun 2009 - 2013 No 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 3 3.1. 3.2. 3.3.

Jenjang Pendidikan SD/MI jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikanSD/MI jumlah penduduk kelompok usia 712 tahun APK SD/MI SMP/MTs jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikanSMP/MTs jumlah penduduk kelompok usia 1315 tahun APK SMP/MTs SMA/MA/SMK jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikanSMA/MA/SMK jumlah penduduk kelompok usia 1618 tahun APK SMA/MA/SMK

2009

2010

2011

2012

2013

n/a

n/a

n/a

18.140

19.945

16.517

16.357

17.182

16.715

19.154

103,56%

95,60%

95,60%

108,52 %

104,13 %

n/a

n/a

n/a

9.333

13.133

9.154

8.870

9.161

8.162

7.892

90,52%

98,87%

98,76%

114,34 %

166.41 %

n/a

n/a

n/a

11.623

13.621

12.046

9.043

12.207

9.302

9.572

121,20 %

124,95 %

142,31 %

97,88%

118,18%

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, diolah

5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Tabel 25. Prosentase Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Kota Bima Tahun 2008 2013 No

APT

2008 (%)

2009 (%)

2010 (%)

2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

1.

SD

97,33

98,21

98,10

100,00

99,74

99,87

2.

SMP

88,83

94,34

97,70

99,96

99,58

99,67

3.

SMA

94,29

87,58

98,40

98,62

100,00

100,00

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima, diolah


26

b. Kesehatan 1. Angka Kematian Bayi (AKB) Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup di Kota Bima selama kurun tahun 2009 – 2013 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2009, AKB di Kota Bima tercatat sebesar 14,80 per 1.000 KH. Pada tahun 2010 AKB di Kota Bima turun menjadi

13,46 per 1.000 KH, dan terus turun menjadi

menjadi 9,27 per 1.000 KH pada tahun 2012. Namun pada tahun 2013 kembali mengalami sedikit kenaikan menjadi 9,3 AKB per 1000 KH. Tabel 26. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Bima Tahun 2009-2013 Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)

14,80

13,46

7,96

9,27

9,3

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima

2. Angka Usia Harapan Hidup Dalam kurun 5 tahun terakhir, AHH penduduk Kota Bima senantiasa mengalami peningkatan. Tabel 27. Angka Harapan Hidup Kota Bima Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

62,86

62,98

63,1

63,22

63,62


AHH penduduk Kota Bima pada periode waktu 2009 – 2013 selalu berada di atas angka Provinsi, yang berarti rata-rata harapan hidup penduduk Kota Bima lebih tinggi dibandingkan penduduk NTB, Namun jika dibandingkan dengan rata-rata Nasional masih berada dibawah angka Nasional.

Pada tahun 2013, AHH penduduk Provinsi NTB

meningkat menjadi 63,21 dan AHH penduduk Kota Bima juga meningkat menjadi 63,62 tahun. 3. Prevalensi Balita Gizi Buruk Prevalensi balita gizi buruk di Kota Bima mengalami perbaikan yang cukup signifikan selama periode tahun 2012-2013 yaitu dari 5,16% pada tahun 2012 menjadi 3,15% pada tahun 2013.


27

Tabel 2.28. Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Bima Tahun 2012-2013 Tahun

Jumlah Balita (jiwa)

Prevalensi Gizi Buruk (%)

2012

14.697

5,16

2013

14.060

3,15

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima, diolah

c. Kemiskinan Selama kurun waktu 2009– 2013 jumlah penduduk miskin di Kota Bima memiliki tren yang menurun dari tahun ke tahun. Tabel 2.29. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kota Bima Tahun 2009- 2013 Kota Bima

2009

2010

2011

2012

2013

Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)

18.058

18.264

18.146

18.069

17.362

Tingkat Kemiskinan (%)

13,65

12,81

12,60

12,35

9,91

Sumber : TKPKD Kota Bima, 2014

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD 2.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah A. Strategi Pembangunan Strategi pembangunan Kota Bima tahun 2016 tidak terlepas dari strategi pembangunan jangka menengah daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018 serta strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Rumusan strategi pembangunan ini bermakna sangat penting dalam memberikan pola dan langkah taktis yang jelas dan terarah dalam pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Berdasarkan tema pembangunan wilayah Nusa Tenggara seperti yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, maka tema besar pembangunan wilayah Nusa Tenggara meliputi: 

Pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industry Meeting, Incentive, Convetion, Exhibition (MICE);



Penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut;


28



Pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung;



Pengembangan industri mangan, dan tembaga. Mengacu pada tema besar pembangunan wilayah Nusa Tenggara tersebut, maka

pembangunan rumpun hijau maupun peningkatan kualitas prasarana dan sarana perkotaan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan daerah. Dengan demikian Adapun strategi pembangunan Kota Bima untuk dilaksanakan pada tahun 2016 adalah antara lain: -

Strategi pembangunan dalam rangka membentuk manusia yang BERIMAN melalui penguatan serta peningkatan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter manusia yang religius sehingga dapat membendung dan membentengi dari nilai-nilai yang merusak moral dan aqidah serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilainilai budaya lokal, akan mencakup: 1.

Sosialisasi bahaya narkoba dan rehabilitasi korban narkoba

2. Fasilitasi, Inventarisasi, dokumentasi, publikasi dan revitalisasi. 3. Fasilitasi dan promosi adat budaya -

Strategi dalam rangka mewujudkan manusia yang MAJU melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual, meliputi: 1.

Perencanaan dan penataan pelayanan pendidikan dasar serta Fasilitasi penyusunan rencana induk pengembangan pendidikan.

2. Fasilitasi pengembangan kapasitas individu dan ketrampilan tenaga fungsional pendidikan 3. Fasilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana kepemudaan, olahraga, bimbingan dan latihan kerja. 4. Koordinasi dan Optimalisasi pelayanan kesehatan. 5. Fasilitasi penyediaan dan Revitalisasi sarana prasarana kesehatan. -

Strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima, meliputi : 1. Revitalisasi pelaksanaan program perlindungan sosial 2. Pemberdayaan masyarakat dan kesetaraan gender. 3. Memfasilitasi proses pengembangan SOP dan SPM penyelenggaran pelayanan pemerintahan daerah 4. Fasilitasi pengembangan kapasitas dan disiplin kerja pegawai


29

5. Koordinasi/Regulasi/ Sosialisasi/ fasilitasi dan konsultasi yang diarahkan pada program/kegiatan pembangunan 6. Mengembangkan SOP pengelolaan keuangan dan manajemen asset 7. Fasilitasi, koordinasi penguatan pengawasan internal yang efektif dan profesional. 8. Fasilitasi/ Sosialisasi/ Publikasi dan adopsi teknologi IT -

Strategi pembangunan dalam rangka menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan, meliputi: 1.

Koordinasi/ Konsultasi yang diarahkan pada sinergi kegiatan pembangunan Ekonomi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota

2. Fasilitasi perencanaan kawasan perdagangan dan jasa serta revitalisasi sarana dan prasarana 3. Fasilitasi pengembangan usaha bagi pedagang kaki lima /usaha informal 4. Fasilitasi permodalan, promosi, kerjasama usaha, ketrampilan dan informasi usaha 5. Fasilitasi, Revitalisasi/Konstruksi jalan, Jembatan, terminal, Pelabuhan, sumber air baku dan air bersih 6. Integrasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang 7. Revitalisasi kawasan pertokoan, kawasan kaki lima dan kawasan kumuh 8. Regulasi dan perbaikan pengelolaan sanitiasi dan persampahan 9. Fasilitasi dan promosi pengembangan destinasi wisata 10. Edukasi, Sinkronisasi dan koordinasi pelayanan investasi satu pintu secara terpadu 11. Fasilitasi dan Edukasi yang di arahkan pada peningkatan kompetensi, kreatifitas, kemandirian, dan kewirausahaan. 12. Pengembangan potensi ekonomi daerah melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi 13. Inventarisasi dan dokumentasi data lingkungan hidup daerah 14. Sinkronisasi dan integrasi pengelolaan sungai 15. Regulasi/Inventarisasi/ sosialisasi/ fasilitasi/ reklamasi yang diarahkan pada Pengendalian dampak pemanfaatan SDA khususnya daerah pertambangan 16. Invetarisasi kawasan dan regulasi pemanfaatan areal sekitar kawasan sumber mata air 17. Regulasi dan advokasi SOP penanggulangan bencana 18. Advokasi, edukasi, promosi dan sosialisasi pentingnya stabilitas daerah. 19. Edukasi / Matrikulasi / Fasilitasi yang diarahkan pada Pendidikan politik RKPD Kota Bima Tahun 2016

30

B. Arah Kebijakan Berpedoman pada arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018, maka arah kebijakan umum pembangunan untuk tahun 2016 meliputi: -

Misi 1: Membentuk manusia yang BERIMAN melalui penguatan serta peningkatan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter manusia yang religius sehingga dapat membendung dan membentengi dari nilai-nilai yang merusak moral dan aqidah serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal, dengan arah kebijakan: 1. Pemberdayaan forum kerukunan antar umat beragama dan etnis 2. Peningkatan kualitas rumah ibadah serta sarana prasarana keagamaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan, tokoh agama, tuan guru, kiyai, ulama dan petugas keagamaan 3.

Peningkatan penyebarluasan informasi bahaya Narkoba dan pencegahan meluasnya peredaran Narkoba dan penyakit social

4. Pemberdayaan sanggar seni dan organisasi budaya 5. Pameran dan festival budaya -

Misi 2: Mewujudkan manusia yang MAJU melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual: 1. Peningkatan sistem penyelenggaraan pendidikan dan Penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas 2. Peningkatan keahlian dan ketrampilan guru dan tenaga kependidikan 3. Pembinaan perpustakaan dan Peningkatan minat baca masyarakat 4. Peningkatan kemandirian dan produktifitas generasi muda di berbagai bidang pembangunan. 5. Peningkatan kualitas pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar. 6. Penyediaan akses layanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau 7. Penyediaan subsidi layanan kesehatan bagi masyarakat miskin 8. Peningkatan akses Pelayanan Keluarga Berencana 9. Penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kefarmasian 10. Pengendalian penyebaran penyakit menular dan tidak menular 11. Peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan menuju keluarga siaga dan terciptanya PHBS.


31

12. Pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan -

Misi 3: Mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima, dengan arah kebijakan: 1. Peningkatan layanan sosial, latihan

kerja dan kesempatan kerja bagi

penyandang masalah kesejahteraan sosial dan disabilitas. 2. Rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan disabilitas 3. Peningkatan kemampuan dan pendapatan keluarga miskin serta upaya pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan 4. Peningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak 5. Penyediaan dokumen SOP dan SPM penyelenggaran pelayanan pemerintahan daerah 6. Peningkatan kualitas dan kompetensi pelayanan public 7. Menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah 8. Penyelenggaraan tugas belajar, diklat struktural dan diklat fungsional 9. Penyediaan

dan

penyebarluasan

peraturan

dan

kerangka

normatif

perencanaan pembangunan daerah 10. Peningkatan penatausahaan pendapatan dan belanja daerah serta manajemen asset 11. Pengembangan SOP pengawasan dan TPTGR 12. Penyediaan data dan informasi pembangunan yang berbasis IT 13. Pengembangan metode pendataan kependudukan 14. Pengembangan digital arsip dan pengelolaan arsip secara baku -

Misi 4: Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan, dengan arah kebijakan: 1. Pembangunan pasar baru dan pengembangan serta penataan sarana dan prasarana perdagangan pada kawasan strategis ekonomi. 2. Pembangunan lapak dan penataan kawasan kaki lima 3. Pemberian dana bergulir dan kredit lunak bagi UMKM 4. Pemantapan dan peningkatan kualitas jalan, jembatan dan utilitas lainnya


32

5. Pengembangan dan revitalisasi terminal dan pelabuhan laut 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perkotaan 7. Penyediaan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang 8. Penertiban bangunan tanpa ijin 9. Penataan dan revitalisasi kawasan pusat perdagangan dan jasa 10. Penataan kawasan kumuh dan lingkungan wilayah pesisir 11. Pengembangan sistem pengelolaan sampah 12. Pengembangan daya tarik obyek wisata 13. Peningkatan pelayanan perijinan satu pintu 14. Peningkatkan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran 15. Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan/kelautan 16. Pemantapan penyajian data dan informasi lingkungan hidup yang akurat 17. Peningkatan fungsi sungai sebagai saluran drainase primer dan penataan Daerah Aliran Sungai 18. Pelaksanaan pengendalian pengelolaan dan eksploitasi SDA 19. Pelestarian dan perlindungan kawasan sumber mata air 20. Penyediaan RPB dan penyebarluasan SOP penanggulangan bencana 21. Pemberdayaan kawasan dan kelompok masyarakat yang rawan konflik 22. Pengembangan pola rekrutmen dan kaderisasi Orpol dan Ormas

2.2.2. Prioritas Daerah Mengacu pada sasaran pembangunan nasional, maka pada tahun 2016 secara makro Propinsi Nusa Tenggara Barat memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata 8,1%, dan dengan tingkat pengangguran 4,8%. Itu bermakna bahwa Kota Bima pun pada prinsipnya harus mampu memenuhi target dan sasaran pembangunan regional yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional tersebut. Disamping itu terdapat

9 (Sembilan) agenda prioritas

pembangunan nasional yang dikenal dengan NAWA CITA yang menjadi paying pembangunan nasional yang meliputi:  

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.


33

      

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Melakukan revolusi karakter bangsa. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Lebih lanjut berdasarkan NAWACITA tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) kebijakan

pembangunan nasional tahun 2015-2019 yaitu:

1.

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, mo-dernisasi sektor jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

2.

Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan. Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan per-luasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya hutan, mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan tam-bang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

3.

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai kese-imbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruk-tur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.

4.

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penannganan Perubahan Iklim. Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kua-litas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan ling-kungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.


34

5.

Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh. Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

6.

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejah-teraan Rakyat Yang Berkeadilan. Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; mening-katnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penya-kit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

7.

Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah. Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Dengan demikian, memperhatikan agenda dan arah kebijakan pembangunan nasional serta berpedoman pada RPJMD Kota Bima Bima 2013-2018, maka prioritas pembangunan Kota Bima untuk tahun 2016 akan mencakup: Prioritas 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Prioritas 2 : Mempercepat pembangunan infastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan Prioritas 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan Prioritas 4 : Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam serta penguatan penguatan ekonomi lokal Prioritas 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan penanganan perubahan iklim Prioritas 6 : Meningkatkan pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang baik Prioritas 7 : Meningkatkan program penanggulangan kemiskinan


35

2.2.3. Tingkat Capaian Kinerja Tingkat capaian kinerja berdasarkan bidang-bidang pembangunan dan urusan wajib maupun urusan pilihan Pemerintah Daerah Kota Bima. A. URUSAN WAJIB A1. PENDIDIKAN Urusan Pendidikan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran belanja langsung

sebesar

Rp.

26.509.433.637,-

dan

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp.

21.475.460.459,- (81,01%). Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi terkait pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut. a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan wajib pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut. Tabel 2.30. Program/ Kegiatan Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima Tahun Anggaran 2014 No.

Nama Program/ Kegiatan

(1)

(2)

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

2.


Anggaran (Rp.) (3)

Realisasi (Rp.)

%

(4)

(5)

1.356.667.884

1.244.677.179

92%

114.600.000 55.860.000

72.900.000 22.927.114

63,61% 41,04%

4.400.000

5.350.000

121,59%

91.028.000

84.964.000

93,34%

229.446.500 59.150.000

221.060.000 59.040.000

96,34% 99,81%

104.000.000

103.450.000

99,47%

16.110.000

10.335.000

64,15%

9.038.000 245.985.000

6.793.000 249.783.065

75,16% 101,54%

427.050.384

408.075.000

95,56%

58.743.000

57.553.500

97,98%

36

No. (1)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nama Program/ Kegiatan (2)

- Pemeliharan rutin/kendaraan dinas/Operasional - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelaksana penilai angka kredit jabatan fungsional guru - Pelaksanaan Penilaian AKJG Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan laporan keuangan Semesteran - Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA)/RKA/DPA/ DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah - Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD Program Pendidikan Anak Usia Dini - Rehabilitasi Sedang /Berat Bangunan sekolah - Pengemb. Pendidikan anak usia dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - Penambahan ruang kelas sekolah - Pembangunan Perpustakaan Sekolah - Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa - Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah - Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP - Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) disatuan pendidikan - Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa - Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Kompetensi Siswa Program Pendidikan Menengah - Penambahan ruang kelas sekolah


Anggaran (Rp.) (3)

Realisasi (Rp.) (4)

% (5)

35.828.000

35.813.500

99,96%

11.665.000

11.640.000

99,79%

11.250.000

10.100.000

89,78%

27.200.000

27.098.000

99,63%

27.200.000

27.098.000

99,63%

23.905.000

23.905.000

100,00%

8.480.000

16.192.500

190,95%

15.425.000 89.894.000

7.712.500 87.630.000

50,00% 97,48%

10.000.000

10.000.000

100,00%

22.720.000

22.700.000

99,91%

44.334.000

42.090.000

94,94%

12.840.000 253.810.000 228.450.000

12.840.000 252.270.000 227.635.000

100,00% 99,39% 99,64%

25.360.000 15.076.587.472

24.635.000 12.031.675.987

97,14% 79,80%

2.917.723.350 1.585.565.050 2.609.408.000

2.624.381.600 1.383.409.600 955.751.437

89,95% 87,25% 36,63%

2.232.504.050

2.217.366.000

99,32%

4.759.596.316

4.590.800.500

96,45%

17.860.000

17.860.000

100,00%

677.518.206

69.157.850

10,21%

208.526.500

106.760.000

51,20%

67.886.000

66.189.000

97,50%

7.631.838.281 511.975.000

5.815.165.793 511.883.000

76,20% 99,98%

37

No.


(1)

(2)

9.

- Penambahan ruang guru sekolah - Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain) - Pembangunan Perpustakaan sekolah - Pengadaan Buku-buku dan alat tulis siswa - Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa - Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah - Rehabilitasi sedang/berat bangunan ibadah - Pembinaan kelembagaan sekolah & manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) - Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Kompetensi Siswa - Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Program Pendidikan Non Formal - Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan - Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik - Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan - Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan - Koordinasi Hari Hari Besar Nasional Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga - Pendataan Pendidikan - Kegiatan Unit Pelaksana Akreditasi Program Manajemen Pelayanan Pendidikan - Penyusunan dan penerbitan produk hukum Daerah

10.

11.

12.

Total Urusan Pendidikan

Anggaran (Rp.) (3)

Realisasi (Rp.) (4)

% (5)

214.430.000 895.903.000

214.395.000 895.650.000

99,98% 99,97%

72.000.000 946.800.000

72.000.000 0

100,00% 0,00%

1.270.664.000

1.265.170.000

99,57%

2.481.643.887

2.455.126.840

98,93%

186.710.000

186.500.000

99,89%

894.647.394

69.712.953

7,79%

38.543.000

37.703.000

97,82%

118.522.000

107.025.000

90,30%

71.602.000 71.602.000

68.537.000 68.537.000

95,72% 95,72%

137.723.000

103.228.000

75%

8.225.000 129.498.000

7.815.000 95.413.000

95% 74%

171.195.000

171.115.000

99,95%

42.639.000

42.583.000

99,87%

48.324.000

48.324.000

100,00%

50.500.000 29.732.000 36.042.000

50.500.000 29.708.000 35.593.000

100,00% 99,92% 98,75%

36.042.000

35.593.000

98,75%

26.509.433.637

21.475.460.459

81,01%

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima, 2014

b. Capaian Kinerja


38

Pengukuran tingkat capaian kinerja urusan pendidikan pada Dinas Dikpora Kota Bima Tahun 2014 dideskripsikan sebagai berikut. 1. Layanan PAUD (formal dan non formal) yang bermutu Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak pada tahun 2014 tercatat berjumlah 4.026 siswa. Tabel 2.31. Capaian Kinerja Layanan PAUD Tahun Anggaran 2014 No

Indikator Kinerja

CapaianTahun 2014 Target

Realisasi

%

1.

Jumlah siswa jenjang PAUD

4.192

4.026

96,04%

2.

APK anak Usia Dini

79,32

62,72

79,07%

3.

APM anak Usia Dini

79,30

62,70

79,70%

Sumber : Dinas Dikpora Kota Bima, 2014

2. Kepastian memperoleh Layanan Pendidikan Dasar yang bermutu Pelayanan pendidikan dasar diukur dengan sejumlah indikator kinerja, antara lain : Nilai Rata-Rata Ujian Nasional SD dan SMP; Angka Pendidikan yang ditamatkan/ Angka Lulusan (AL); Angka Partisipasi Kasar (APK); Angka Partisipasi Murni (APM); Angka Putus Sekolah (APTS); Angka Melanjutkan Sekolah (Angka Melanjutkan lulusan SD/MI ke jenjang SMP/MTs dan Angka Melanjutkan lulusan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK). Tabel 2.32. Capaian Kinerja Layanan Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2014 No 1

2

3

4

5

6

Indikator Kinerja Rata-rata Nilai ujian Nasional SD/MI SMP/MTs Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI SMP/MTs Angka Putus Sekolah SD/MI SMP/MTs Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI SMP/MTs


Realisasi

%

6,51 6,18

6,51 6,18

100% 100%

2.730 2.901

2.710 2.878

99,27% 99,21%

97,64 103,96

100,55 117

102,98% 112,15%

97,62 103,94

100,35 116,39

102,80% 111,98%

15 6

51 4

3,297 3,298

3,306 3.063

100,27% 92,87%



39

Salah satu indikator pelayanan pendidikan dasar yang bermutu tampak dari hasil rata-rata nilai Ujian Nasional. Realisasi Rata-Rata Nilai UN SD/MI tahun 2014 dari semua mata pelajaran yaitu 6,51 , sedangkan capaian nilai UN SMP/ MTs tahun 2014 yaitu 6,18. Angka kelulusan tingkat SD dan SMP mencapai lebih dari 99%, yaitu 99,27% untuk tingkat SD dan 99,21% untuk tingkat SMP. Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI pada tahun 2014 sebesar 100,55% , sedangkan APK tingkat SMP/MTs pada tahun 2014 sebesar 117%. Adapun Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI pada tahun 2014 sebesar 100,35% , sedangkan APM tingkat SMP/MTs pada tahun 2014 sebesar 116,39%. Dalam hal Angka Melanjutkan Sekolah, Angka Melanjutkan lulusan SD/MI ke jenjang SMP/MTs terealisasi sebanyak 3.306 siswa dari target 3.297 siswa, atau terealisasi 100,27%. Angka Melanjutkan lulusan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2014 mampu terealisasi sebanyak 3.063 siswa dari target lulusan SMP/MTs tahun yang sama yaitu sebanyak 3.298 siswa. 3. Kepastian memperoleh Layanan Pendidikan Menengah yang bermutu Beberapa indikator yang diukur adalah : Nilai Rata-Rata Ujian Nasional SMA dan SMK; Angka Pendidikan yang ditamatkan/ Angka Lulusan (AL); angka Partisipasi Kasar (APK); Angka Partisipasi Murni (APM); dan Angka Putus Sekolah (APTS). Tabel 2.33. Capaian Kinerja Layanan Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 No 1

2

Indikator Kinerja


Realisasi

%

SMA/MA

5,98

6,00

100,33%

SMK

5,30

5,81

109,62%

2,818

1,946

69,06%

SMA/MA

99,60

76,07

76,38%

SMK

40,00

36,66

91,65%

99,40

75,87

76,33%

40

36,46

91,38%

Rata-rata Nilai ujian Nasional

Angka Pendidikan yang ditamatkan SMA/MA SMK

3

4

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA SMK


40

No 5

Indikator Kinerja


Realisasi

SMA/MA

14

6

SMK

35

39

%

Angka Putus Sekolah


Tabel di atas menggambarkan bahwa rata-rata nilai UN SMA/MA tahun 2014 dari semua mata pelajaran yang di UAN-kan mampu terealisasi dengan nilai ratarata 6,00 dari target nilai rata-rata 5,98 atau sebesar 100,33%. Adapun realisasi rata-rata nilai UN SMK tahun 2014 yaitu sebesar 5,81 dari target nilai 5,30 (capaian 109,62%). Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMA/MA pada tahun 2014 sebesar 76,07% sedangkan APK tingkat SMK pada tahun 2014 sebesar 36,66%. Adapun Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/MA pada tahun 2014 sebesar 75,87% sedangkan APM tingkat SMK pada tahun 2014 sebesar 36,46%. 4. Tata kelola manajemen pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan Beberapa indikator kinerja yang diukur dalam rangka penataan manajemen pendidikan, antara lain : persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persentase pendidik yang memiliki sertifikat pendidik. Tabel 2.34. Capaian Kinerja dalam Penataan Manajemen Pendidikan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2014 No 1

2

Indikator Kinerja Guru Yang memenuhi Kualifikasi Pendidik SD/MI SMP/MTS SMA/MA SMK Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik SD/MI SMP/MTS SMA/MA SMK


Realisasi

%

1,678 1,266 951 524

1,525 1,169 874 521

90,88% 92,34% 91,90% 99,43%

950 512 420 236

645 323 287 164

67,89% 63,09% 68,33% 69,49%



41

Dari tabel di atas, diketahui bahwa persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidik ; untuk jenjang SD/MI sebesar 90,88%, untuk jenjang SMP/MTs sebesar 92,34%, untuk jenjang SMA/MA sebesar 91,90%, dan untuk jenjang SMK sebesar 99,43%. Terkait dengan pendidik yang memiliki sertifikat pendidik, realisasi pendidik yang memiliki sertifikat pendidik pada tingkat SD/MI sebesar 67,89%, pada tingkat SMP/MTs sebesar 63,09%, pada jenjang SMA/MA mencapai 68,33%, dan pada jenjang SMK mencapai 69,49%. Capaian pendidik yang memiliki sertifikat pendidik pada tahun 2014 menunjukkan peningkatan seiring dengan makin banyaknya jumlah guru yang bersertifikasi. A2. Urusan Kesehatan Urusan Kesehatan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran belanja langsung

sebesar

Rp.

20.949.818.831,-

dan

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp.

16.851.018.796,- atau sebesar 80,44 %. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi terkait pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut. a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan wajib kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bima melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut. Tabel 2.35. Program/ Kegiatan Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun Anggaran 2014 No.


Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.197.236.510,00

1.047.187.846,00

87,47

1.200.000,00

400.500,00

33,38

189.400.000,00

160.246.721,00

84,61

213.000.000,00

131.110.160,00

61,55

65.760.000,00

59.160.000,00

89,96

99.746.760,00

87.246.000,00

87,47

5.000.000,00

3.710.000,00

74,20

1 2 3 4 5 6


42

No.


Anggaran (Rp.)

(2)

7 8

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

147.604.000,00 69.446.500,00

147.604.000,00 69.183.500,00

100,00 99,62

2.140.000,00

2.120.000,00

99,07

23.000.000,00

23.000.000,00

100,00

3.420.000,00

3.000.000,00

87,72

16.500.000,00

12.400.000,00

75,15

325.000.000,00

319.837.715,00

98,41

36.019.250,00

28.169.250,00

78,21

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

395.538.640,00

246.504.918,00

62,32

2.692.000,00

2.692.000,00

100,00

36.567.040,00

36.567.000,00

100,00

350.360.000,00

201.404.918,00

57,49

1.938.600,00

1.860.000,00

95,95

3.981.000,00

3.981.000,00

100,00

44.311.000,00

43.316.000,00

97,75

44.311.000,00

43.316.000,00

97,75

112.830.750,00

111.255.750,00

98,60

34.520.000,00

34.520.000,00

100,00

5.650.000,00

5.650.000,00

100,00

22.195.750,00

20.620.750,00

92,90

42.090.000,00

42.090.000,00

100,00

8.375.000,00

8.375.000,00

100,00

1.521.800.250,00

1.513.918.100,00

99,48

10 11 12 13 14 II 1 2 3 4 5 III 1 IV

1 2 3 4 5 V

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan Penilaian AKJG Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA SKPD Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan


(4)

%

(1)

9

(3)

Realisasi (Rp.)

(5)

43

No.


Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.479.020.000,00

1.473.704.100,00

99,64

9.201.250,00

8.560.000,00

93,03

12.921.000,00

12.921.000,00

100,00

9.484.500,00

9.484.500,00

100,00

11.173.500,00

9.248.500,00

82,77

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya Peningkatan kesehatan masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan Usaha Kesehatan Kerja (UKK) Sertifikasi dan Perizinan Pelayanan Kesehatan Swasta Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan Pelayanan kesehatan penduduk dipuskesmas dan jaringannya

7.401.656.799,00

7.110.908.137,00

96,07

1.024.297.100,00

1.002.097.100,00

97,83

43.678.500,00

41.978.000,00

96,11

62.929.000,00

62.854.000,00

99,88

70.288.379,00

69.401.550,00

98,74

5.673.000,00

5.673.000,00

100,00

17.560.000,00

15.860.000,00

90,32

18.893.000,00

13.718.000,00

72,61

4.788.393.159,00

4.737.551.000,00

98,94

1.369.944.661,00

1.161.775.487,00

84,80

Program Pengawasan Obat Dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Monitoring, evaluasi dan pelaporan

19.694.750,00

19.244.750,00

97,72

13.511.000,00

13.061.000,00

96,67

6.183.750,00

6.183.750,00

100,00

14.706.000,00

14.566.000,00

99,05

1

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri

14.706.000,00

14.566.000,00

99,05

IX

Program Promosi Kesehatan

323.250.750,00

314.703.250,00

97,36

2 3 4 5 VI 1 2 3 4 5 6 7 8

9

VII 1 2 VIII


44

No. (1)

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

X 1 2 3

4 5

XI 1 2 3


dan Pemberdayaan Masyarakat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan Perilaku hidup bersih dan sehat Peningkatan Kesehatan Institusi Unit Kegiatan Bersumberdaya Masyarakat Komunikasi Informasi dan Edukasi Penjaringan Kesehatan anak pra sekolah dan anak sekolah / deteksi dini penyakit anak usia pra sekolah dan usia sekolah Pengembangan Sekolah Sehat Penyediaan, Pengembangan dan Pengoperasian Sistem Informasi untuk Promosi Kesehatan

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

(3)

(4)

(5)

38.330.000,00

38.330.000,00

100,00

15.803.000,00

15.803.000,00

100,00

9.778.000,00

9.778.000,00

100,00

37.492.500,00

37.492.500,00

100,00

30.835.000,00

26.580.000,00

86,20

93.625.000,00

93.625.000,00

100,00

23.111.250,00

21.791.250,00

94,29

24.605.000,00

24.605.000,00

100,00

42.071.000,00 7.600.000,00

39.698.500,00 7.000.000,00

94,36 92,11

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Pemberian tambahan makanan dan vitamin Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Monitoring, evaluasi dan pelaporan

197.202.500,00

132.181.750,00

67,03

10.638.750,00

10.638.750,00

100,00

52.200.000,00

0,00

0,00

85.065.000,00

73.844.250,00

86,81

23.370.000,00

23.370.000,00

100,00

25.928.750,00

24.328.750,00

93,83

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengawasan dan Pembinaan Tempat-Tempat Umum

243.982.800,00

227.630.800,00

93,30

43.015.500,00

43.015.500,00

100,00

35.679.000,00

29.889.000,00

83,77

26.097.000,00

18.575.000,00

71,18


45

No.


(1)

(2)

4

Pembinaan Kebersihan Lingkungan Pembinaan Sarana Air Bersih dan Jamban Keluarga Pengawasan dan Pengendalian Penyediaan Air Bersih dan Air Minum

5 6

XII 1 2 3

4 5 6 7 8 XIII 1 XIV

1 2 3 4 XV 1

Anggaran (Rp.) (3)

Realisasi (Rp.) (4)

% (5)

13.498.500,00

13.498.500,00

100,00

80.148.000,00

78.308.000,00

97,70

45.544.800,00

44.344.800,00

97,37

339.281.000,00

329.191.000,00

97,03

13.825.500,00 71.378.500,00

13.075.500,00 65.903.500,00

94,58 92,33

20.399.000,00

18.649.000,00

91,42

96.945.000,00

96.240.000,00

99,27

5.725.000,00

5.575.000,00

97,38

4.768.000,00

4.768.000,00

100,00

73.534.000,00

72.649.000,00

98,80

52.706.000,00

52.331.000,00

99,29

87.740.000,00

87.740.000,00

100,00

87.740.000,00

87.740.000,00

100,00

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Dan Pembantu Dan Jaringannya Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu Pengadaan sarana dan Prasarana Polindes

2.664.504.000,00

2.601.138.500,00

97,62

1.506.464.000,00

1.488.302.500,00

98,79

49.500.000,00

19.500.000,00

39,39

1.094.590.000,00

1.080.111.000,00

98,68

13.950.000,00

13.225.000,00

94,80

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan kemitraan asuransi kesehatan

6.074.174.282,00

2.750.161.445,00

45,28

6.074.174.282,00

2.750.161.445,00

45,28

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Peningkatan Imunisasi Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang ( DBD, Malaria ) Pencegahan dan Pemberantasan Diare Pencegahan dan Pemberantasan Ispa Pencegahan dan Pemberantasan TB Paru Pencegahan dan Pemberantasan Kusta Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar kesehatan


46

No.


(1)

(2)

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

(3)

(4)

(5)

masyarakat XVI 1

2 3 XVII 1 2 3

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium Program Kesehatan Keluarga, Kesehatan Reproduksi dan KB Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak PeningkatanKeluarga Berencana dan Kesehatan Remaja Pelayanan Kesehatan Usila Monitoring,Evaluasi dan pelaporan Total Urusan Kesehatan

226.059.300,00

219.348.300,00

97,03

34.197.000,00

29.437.000,00

86,08

17.970.000,00

16.820.000,00

93,60

173.892.300,00

173.091.300,00

99,54

85.849.500,00

82.022.250,00

95,54

60.530.750,00

57.878.500,00

95,62

11.551.000,00

11.551.000,00

100,00

8.971.500,00 4.796.250,00

8.971.500,00 3.621.250,00

100,00 75,50

20.949.818.831,00

16.851.018.796,00

80,44%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima, 2015

b. Capaian Kinerja Pengukuran tingkat capaian kinerja urusan pendidikan pada Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2014 dideskripsikan sebagai berikut. 1. Peningkatan rasio sarana pelayanan kesehatan Upaya pencapaian sasaran ini dilakukan melalui program obat dan perbekalan kesehatan, program upaya kesehatan masyarakat, program pengawasan obat dan makanan, program pengembangan obat asli indonesia, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program perbaikan gizi masyarakat dan program standarisasi pelayanan kesehatan. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, terdapat 34 indikator kinerja yang menjadi tolak ukur pengukuran kinerja. Dari 35 indikator kinerja, yang mencapai target sebanyak 14 indikator dan yang tidak mencapai target sebanyak 20 indikator.


47

Tabel 2.36. Capaian Indikator Kinerja dalam rangka peningkatan rasio sarana kesehatan tahun 2014 No

Indikator Kinerja

1.

% Ketersediaan Obat Esensial Generik di Fasyankes dasar % Penggunaan injeksi pada kasus terpilih % Penggunaan antibiotik pada kasus terpilih % Penulisan resep obat generik Cakupan mutu pelayanan kesehatan dasar Cakupan Rawat Jalan Cakupan Rawat Inap Cakupan Pelayanan Kesehatan Jiwa Cakupan Pelayanan Kesehatan Indera Terbentuknya Pos UKK Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan penerima kartu jaminan kesehatan seperti; jamkesmas,jamkesda,jampersal (BPJS) % Pengawasan sarana obat dan makanan di masyarakat % Pengawasan sarana obat asli daerah % Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS % Posyandu Aktif % Kelurahan Siaga Aktif % Pemerikasaan kesehatan siswa SD/setingkat % Pemerikasaan kesehatan siswa sekolah lanjutan Jumlah sekolah pelaksanaan Lomba Sekolah sehat % penyuluhan Narkoba % penyuluhan PHBS % pemeriksaan Pangan Jajanan Anak Sekolah % sekolah yang menjalankan sekolah model promkes TK. SD Presentase Balita Gizi Buruk Presentase Balita Gizi Kurang Presentase Balita di timbang berat badannya (%D/S) Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.



Realisasi

%

97,50%

96,00%

98,46%

1%

0,01%

1,00%

4%

5%

75,00%

97,50%

100,00%

102,56%

70%

60%

85,71%

60% 1,50%

84% 0,01%

140,00% 0,67%

60%

43%

71,67%

83%

40%

48,19%

83%

100%

120,48%

100%

2,60%

2,60%

80%

96,73%

120,91%

55%

32%

58,65%

55%

100%

181,82%

55%

34%

61,82%

75% 100%

87% 100%

116,00% 100,00%

100%

82%

82,00%

100%

63,01%

63,01%

15 sekolah

12 sekolah

80,00%

20% 20%

20%

100,00% 0,00%

35%

31,15%

89,00%

4%

4%

89,00%

0,15% 1,04%

0,06% 0,30%

40,00% 28,85%

61,06%

64,35%

105,39%

100%

100%

100,00%

48

No

Indikator Kinerja

29.

Balita 6-59 bulan dapat kapsul Vit.A Bayi 0-6 bulan dapat ASI Ekslusif Ibu hamil dapat Fe 90 tablet Cakupan rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium Presentase Kab/Kota melaksanakan surveilance gizi presentase penyediaan MP-ASI untuk anak 6-24 bln Gakin % Puskesmas terakreditasi

30. 31. 32. 33. 34. 35.


Realisasi

%

98%

94%

95,54%

71,14%

77,28%

108,63%

85,96%

98,27%

114,32%

47,66%

44,28%

92,91%

100%

100%

100,00%

70,82%

67,00%

94,61%

20%

0%

0%


2. Peningkatan sanitasi berbasis masyarakat Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, terdapat 7 indikator kinerja yang menjadi tolak ukur pengukuran kinerja. Dari 7 indikator kinerja, yang mencapai target sebanyak 4 indikator dan yang tidak mencapai target sebanyak 3 indikator. Adapun uraiannya sebagaimana tersaji sebagai berikut : Tabel 2.37. Capaian Indikator Kinerja dalam rangka peningkatan sanitasi berbasis masyarakat tahun 2014 No

Indikator Kinerja

1.

Cakupan Kelurahan yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) % penduduk yg memiliki akses thdp air minum berkualitas % Kualitas air minum yg memenuhi syarat % Cakupan Rumah yg memenuhi syarat kesehatan % Penduduk Stop Buang Air Besar Sembarangan % Cakupan TTU yg memenuhi syarat kesehatan % Cakupan cakupan jamban keluarga

2. 3. 4. 5. 6. 7.

CapaianTahun 2014 Target 100%

Realisasi 100%

% 100,00%

80%

94%

117,50%

65%

70%

108,06%

83%

82%

99,19%

83%

83%

99,70%

90%

75%

83,08%

63%

83%

131,35%


3. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular 50% dari tahun 2012 Untuk mengukur keberhasilan pencapaia sasaran tersebut, terdapat 14 indikagtor kinerja yang menjadi tolak ukur pengukuran kinerja. Dari 13 indikator


49

kinerja, yang mencapai target sebanyak 7 indikator dan yang tidak mencapai target sebanyak 7 indikator. Adapun uraiannya sebagai berikut : Tabel 2.38. Capaian Indikator penurunan angka kesakitan akibat penyakit menular No

Indikator Kinerja

1.

Cakupan Penemuan pasien baru TB-BTA Positif Cakupan penanganan pasien baru TB-BTA Positif Angka Kesembuhan TB Paru Jumlah Kasus DBD yang di tangani Annual Parasit Incidence (API) Annual Malaria Incidence (AMI Jumlah penderita Diare yang di obati Jumlah Penderita Pnemonia yang di Obati CDR Penyakit Kusta

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Angka kesembuhan penyakit Kusta % UCI Kelurahan % Kasus AFP per 100.000 pddk usia<15 thn % Jumlah kelurahan KLB yg ditanggulangi <24 jam % TPM memenuhi syarat kesehatan

CapaianTahun 2014 Target 60%

Realisasi 51%

% 85,00%

100%

100%

100,00%

86% 100%

80% 100%

93,02% 100,00%

<1‰ <5‰ 100%

0.24 ‰ 21.9 ‰ 100%

100,00%

100%

100%

100,00%

<1/100.000 Pddk 100%

21,87/100. 000 Pddk 84,38%

84,38%

95% 2/100.000 pdd 100%

65,79% 7/100.000 pdd 100%

100,00%

80%

53,54%

66,93%

69,25%


4. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yg bermutu, adil dan merata Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, terdapat indikator kinerja yang menjadi tolak ukur pengukuran kinerja, yaitu : Tabel 2.39. Capaian Indikator penurunan angka kesakitan akibat penyakit menular No 1.

Indikator Kinerja % Ketersediaan sarana & prasarana Puskesmas dan jaringannya


Realisasi

%

58.14%

50%

86%


5. Meningkatnya cakupan kunjungan bayi dan cakupan pelayanan anak balita Untuk mengukur keberhasilan pencapaia sasaran tersebut, terdapat 4 indikator kinerja yang menjadi tolak ukur pengukuran kinerja. Dari 4 indikator


50

kinerja, yang mencapai target sebanyak 1 indikator dan yang tidak mencapai target sebanyak 3 indikator. Adapun uraiannya sebagai berikut : Tabel 2.40. Capaian Indikator peningkatan cakupan kunjungan bayi dan cakupan pelayanan anak balita No 1. 2. 3. 4.

Indikator Kinerja Cakupan Kunjungan Neonatus Pertama Cakupan Kunjungan Neonatus (KN3) Cakupan Kunjungan Bayi IV Cakupan Kunjungan Balita II


Realisasi

%

99,50%

94,03 %

94,50%

97,93%

93,02 %

94,99%

92% 87,47%

94,43 % 72,39 %

102,64% 82,76%


6. Menurunnya angka kematian ibu menurunnya angka kematian bayi Untuk mengukur keberhasilan pencapaia sasaran tersebut, terdapat 7 indikator kinerja yang menjadi tolak ukur pengukuran kinerja. Dari 7 indikator kinerja, yang mencapai target sebanyak 5 indikator dan yang tidak mencapai target sebanyak 2 indikator. Adapun uraiannya sebagai berikut : Tabel 2.41. Capaian Indikator penurunan angka kematian ibu dan bayi No

Indikator Kinerja

1.

Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan Bayi Cakupan kunjungan ibu hamil ( K4) Cakupan Linakes Cakupan Linfaskes Cakupan Kunjungan Nifas

2. 3. 4. 5. 6. 7.


Realisasi

%

100%

103,88%

103,88%

100%

65,03 %

65,03%

100% 95% 90% 65% 84%

95,15% 98% 91% 88% 90,87%

95,15% 103,44% 101,16% 134,68% 108,18%


7. Meningkatnya Cakupan peserta KB aktif sebesar 70% Untuk mengukur keberhasilan pencapaia sasaran tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja yaitu meningkatnya cakupan peserta KB aktif sebesar 70%, dimana pata tahun 2014 target sebesar 70% realisasi di atas target sebesar 82,74%, mengalami peningkatan 50% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 32,66%. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 70%, maka capaian tersebut sudah mampu dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kota Bima. Untuk target nasional sebesar 70%, juga sudah bisa dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kota Bima. Tingginya pencapaian indicator tersebut disebabkan adanya pelatihan Konseling, pelatihan CTU, Koordinasi yang baik dengan BPPKB, organisasi profesi


51

(IBI), Linsek (PKK), pertemuan peningkatan manajemen program KB tk. kota bima, supervisi pelaksanaan program KB. A3. Urusan Pekerjaan Umum Urusan Pekerjaan Umum pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 61.508.221.601,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 57.946.703.581,- atau sebesar 94,21 %. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi terkait pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut. a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan wajib pekerjaan umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kota Bima melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut. Tabel 2.42. Program/ Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kota Bima Tahun Anggaran 2014 No. (1)

1.


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian kerja lapangan


Anggaran (Rp.) (3)

Realisasi (Rp.) (4)

% (5)

1.552.734.001,00

1.397.393.232,00

90,00

58.200.000,00

42.830.606,00

73,59

63.852.000,00

6.042.625,00

9,46

90.469.800,00

79.669.800,00

88,06

159.700.701,00

96.877.801,00

60,66

29.037.500,00

24.143.000,00

83,14

418.370.000,00

416.270.000,00

99,50

18.900.000,00

18.795.000,00

99,44

714.204.000,00

712.764.400,00

99,80

431.979.000,00

345.405.615,00

79,96

265.611.000,00

265.611.000,00

100,00

34.000.000,00

34.000.000,00

100,00

132.368.000,00

45.794.615,00

34,60

33.000.000,00

33.000.000,00

100,00

18.000.000,00

18.000.000,00

100,00

15.000.000,00

15.000.000,00

100,00

52

No.


(1)

(2)

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD

6.

Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Pembangunan jalan

7.

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

8.

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pembangunan turap/talud/bronjong

9.

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

10.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Monitoring, evaluasi dan pelaporan

11.

Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Pembangunan Jaringan irigasi

12.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum

13.

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pembangunan/peningkatan


Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

(3)

(4)

(5)

49.160.000,00

0,00

0,00

49.160.000,00

0,00

0,00

158.000.000,00

158.000.000,00

100,00

22.000.000,00

22.000.000,00

100,00

22.000.000,00

22.000.000,00

100,00

82.000.000,00

82.000.000,00

100,00

32.000.000,00

32.000.000,00

100,00

28.640.600.000,00

28.596.887.500,00

99,85

28.640.600.000,00

28.596.887.500,00

99,85

6.733.614.000,00

6.689.908.912,00

99,35

6.733.614.000,00

6.689.908.912,00

99,35

6.075.144.800,00

6.063.306.000,00

99,81

6.075.144.800,00

6.063.306.000,00

99,81

5.355.359.000,00

5.348.471.642,00

99,87

4.711.188.000,00

4.705.025.787,00

99,87

644.171.000,00

643.445.855,00

99,89

247.665.000,00

235.280.000,00

95,00

138.465.000,00

135.880.000,00

98,13

109.200.000,00

99.400.000,00

91,03

2.632.257.000,00

2.612.992.500,00

99,27

336.178.000,00

334.632.500,00

99,54

2.296.079.000,00

2.278.360.000,00

99,23

3.513.395.000,00

3.447.689.380,00

98,13

1.789.063.000,00

1.765.195.000,00

98,67

1.674.332.000,00

1.632.732.000,00

97,52

50.000.000,00

49.762.380,00

99,52

4.079.974.800,00

1.017.764.800,00

24,95

3.986.875.000,00

934.120.000,00

23,43

53

No.


(1)

(2) infrastruktur Biaya Operasional Program (BOP) PNPM dan P2KP

14.

Realisasi (Rp.)

%

(3)

(4)

(5)

93.099.800,00

83.644.800,00

89,84

2.005.339.000,00

2.000.604.000,00

99,76

2.005.339.000,00

2.000.604.000,00

99,76

61.508.221.601,00

57.946.703.581,00

94,21%

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Total Urusan Pekerjaan Umum

Anggaran (Rp.)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kota Bima, 2014

b. Capaian Kinerja Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib pekerjaan umum meliputi beberapa indikator kinerja penting sebagaimana dideskripsikan pada tabel di bawah ini : Tabel 2.43. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 No 1 2 3

Indikator Kinerja

% Capaian Tahun 2014

Cakupan panjang jalan kota dalam kondisi baik Rumah tangga bersanitasi Rumah tangga pengguna air bersih

60,48 %

74,92 % 76,21 %

Keterangan 123,58 km jalan kota terkategori dalam kondisi baik dari 204,34 km panjang seluruh jalan kota 27.848 rumah tangga telah bersanitasi dari total 31.171 jumlah rumah tangga 28.329 rumah tangga telah menggunakan air bersih dari total 31.171 jumlah rumah tangga


A4. Urusan Perumahan Urusan perumahan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.

1.062.086.300,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.

1.053.581.100,00 atau sebesar 99,19 %. Urusan wajib perumahan dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan dan Badan Penanggulangan Daerah Kota Bima. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi terkait pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Dinas Tata Kota dan Perumahan a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan


54

Urusan wajib perumahan dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan melalui Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dan Program Pengembangan Perumahan. Tabel 2.44. Program/ Kegiatan Urusan Perumahan pada Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Bima Tahun Anggaran 2014 No.


(1)

Anggaran (Rp.)

(2)

1.

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

2.

Realisasi (Rp.)

%

(4)

(5)

(3)

228.192.300,00

226.150.300,00

99,11

Pembuatan & pemasangan Plat Nomor Rumah

101.767.300,00

100.209.300,00

98,47

Pembuatan & Pemasangan Papan Nama Jalan

126.425.000,00

125.941.000,00

99,62

Program Pengembangan Perumahan

119.162.000,00

114.583.800,00

96,16

Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan

65.177.700,00

61.928.500,00

95,01

Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)

53.984.300,00

52.655.300,00

97,54

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014

b. Capaian Kinerja Pengukuran tingkat capaian kinerja urusan perumahan pada Dinas Tata Kota dan Perumahan Tahun 2014 dideskripsikan sebagai berikut. Tabel 2.45. Capaian Kinerja Urusan Perumahan yang Dilaksanakan Dinas Tata Kota dan Perumahan Tahun 2014 No

Indikator Kinerja

% Capaian

1.

Lingkungan Pemukiman Kumuh

3,15%

2.

Rasio Permukiman layak huni

96,83%

3.

Jumlah Rumah ber - IMB

11,2%

Sumber : Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Bima, 2014

Pada tahun 2014, luas lingkungan permukiman kumuh di Kota Bima tercatat seluas 159,48 Ha dari total luas wilayah permukiman seluas 1891 Ha, atau sebesar 3,15%. Luas permukiman layak huni adalah 1831 ha dari total luas wilayah permukiman seluas 1891 Ha, atau sebesar 96,83%. Adapun persentase jumlah rumah ber-IMB pada tahun 2014 baru mencapai 11,2%


55

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan wajib perumahan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Daerah Kota Bima berkaitan dengan pelayanan pencegahan kebakaran pada perumahan, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. Tabel 2.46. Program/ Kegiatan Urusan Perumahan pada BPBD Kota Bima Tahun Anggaran 2014 No. (1)

1.


Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

(3)

(4)

(5)

(2)

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

714.732.000,00

712.847.000,00

99,74

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

714.732.000,00

712.847.000,00

99,74

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014

A.5. Urusan Penataan Ruang Urusan perumahan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.196.075.500,00

dan dapat

direalisasikan sebesar Rp.

2.118.575.779,00 atau sebesar 96,47 %. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi terkait pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut. a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan wajib penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan melalui sejumlah program dan kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut. Tabel 2.47. Program/ Kegiatan Urusan Penataan Ruang pada Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Bima Tahun Anggaran 2014 No.


(1)

(2)

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor


Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

(3)

(4)

(5)

550.917.500,00

529.682.779,00

96,15

16.800.000,00

16.800.000,00

100,00

19.800.000,00

15.846.487,00

80,03

27.600.000,00

27.600.000,00

100,00

21.000.000,00

21.000.000,00

100,00

34.450.100,00

34.449.300,00

100,00

56

No. (1)


3.

4.

5.

6.

7.

Realisasi (Rp.)

%

(3)

(4)

(5)

(2)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah 2.

Anggaran (Rp.)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Program Pemanfaatan Ruang Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang Survey dan pemetaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang Penerbitan Rekomendasi Ijin Lokasi Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penerbitan Sertifikasi IMB Penertiban Bangunan, Iklan dan Reklame Total Urusan Penataan Ruang

24.803.000,00

24.791.000,00

99,95

92.300.600,00

75.705.000,00

82,02

2.460.000,00

2.310.000,00

93,90

270.678.800,00

270.355.992,00

99,88

41.025.000,00

40.825.000,00

99,51

53.345.000,00

53.339.500,00

99,99

53.345.000,00

53.339.500,00

99,99

29.705.000,00

28.681.600,00

96,55

29.705.000,00

28.681.600,00

96,55

73.626.000,00

73.086.000,00

99,27

19.128.000,00

18.828.000,00

98,43

16.846.000,00

16.846.000,00

100,00

27.652.000,00

27.412.000,00

99,13

10.000.000,00

10.000.000,00

100,00

1.149.827.000,00

1.103.949.700,00

96,01

1.149.827.000,00

1.103.949.700,00

96,01

199.486.500,00

196.910.700,00

98,71

26.484.000,00

24.012.200,00

90,67

70.942.500,00

70.842.500,00

99,86

53.110.000,00

53.110.000,00

100,00

48.950.000,00

48.946.000,00

99,99

139.168.500,00

132.925.500,00

95,51

105.404.000,00

99.929.000,00

94,81

33.764.500,00

32.996.500,00

97,73

2.196.075.500,00

2.118.575.779,00

96,47%

Sumber : Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Bima, 2014

b. Permasalahan dan Solusi


57

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan penataan ruang adalah sebagai berikut.  Masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia baik untuk perencanaan maupun pelaksanakan teknis kegiatan, sehingga perlu dilakukan penambahan personil dan penguatan kapasitas SDM yang tersedia.  Kurang optimalnya pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruang dan bangunan serta lemahnya penerapan sanksi atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata ruang. Untuk itu perlu dibuat peraturan turunan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Bima berupa Peraturan Walikota Bima untuk implementasi Perda tersebut.  Kurangnya koordinasi dan sosialisasi lintas sektor baik pada tingkat kelurahan, kecamatan dan SKPD terkait lainnya serta dengan dengan badan pertanahan nasional dalam upaya pemanfaatan ruang serta penguasaan lahan secara tidak terkendali.  Belum tersedianya Penyidik PNS Tata Ruang dan Bangunan Gedung untuk dapat melakukan tahapan penegakan hukum tata ruang dan bangunan gedung. Untuk itu perlu dipersiapkan pada tahun 2015 personil yang akan mengikuti pelatihan sebagai penyidik PNS tata ruang dan Bangunan Gedung. A.6. Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.296.416.940,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.048.513.196,00 atau sebesar 95,32 %. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi terkait pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut. a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan wajib perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima melalui sejumlah program dan kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut. Tabel 2.48. Program/ Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2014 No 1.

Kegiatan PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN a. Penyediaan Jasa Surat menyurat


Alokasi Anggaran (Rp.) 24.720.000

Realisasi Anggaran (Rp.) 24.000.000

%

97,09

58

No

Kegiatan (caraka/petugas pengantar surat) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (rekening) c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (jasa servis, STNK dan BPKB) d. Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola administrasi keuangan) e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (Jasa Tukang) f. Penyediaan Alat Tulis Kantor g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan k. Penyediaan makanan dan minuman l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah b.

2.

3.

4.

5.

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor b. Pengadaan peralatan gedung kantor c. Pengadaan Mebeleur d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya b. Pengadaan pakaian olahraga PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar b. Penyusunan laporan keuangan semesteran c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun d. Penyusunan rencana kerja /RKA/DPA/DPPA satuan kerja perangkat daerah PENGEMBANGAN DATA /INFORMASI a. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan b. Penyusunan profil daerah c. Penyusunan laporan pelaksanaan dan pencapaian penanggulangan kemiskinan daerah (LP2D) d. Pelayanan pendataan ijin penelitian


Alokasi Anggaran (Rp.)

Realisasi Anggaran (Rp.)

%

16.500.000

14.109.792

85,51

23.550.000

2.580.000

10,96

31.800.000

28.200.000

88,68

6.500.000

2.860.000

44,00

81.473.200 55.257.500

81.473.200 55.257.500

100 100

3.037.500

3.037.500

100

58.375.000

56.459.500

96,72

11.600.000

10.010.000

86,29

34.200.000 359.675.200

34.200.000 359.669.750

100 99,99

11.850.000

10.950.000

92,41

5.157.500 32.150.000 60.800.000 162.500.000 102.580.000

5.157.500 31.592.050 59.107.500 153.415.000 94.420.000

100 98,26 97,22 94,41 92,05

12.500.000

10.595.200

84,76

10.075.000

8.643.000

85,79

45.075.000

45.075.000

100

23.450.000 32.100.000

23.450.000 30.600.000

100 95,33

58.327.500

58.327.500

100

29.767.750

21.994.750

73,89

63.569.000 64.453.200

55.851.100 44.186.200

87,86 68,56

50.000.000

49.925.000

99,85

59

No

Kegiatan e.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Penyusunan peta wilayah

KERJASAMA PEMBANGUNAN a. Koordinasi program P2KP dan PNPM b. Koordinasi review rencana program dan investasi jangka menengah bidang cipta karya c. Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Kota Bima d. Koordinasi program NUSP – phase 2 PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR a. Koordinasi dan advokasi percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) b. Penyusunan rencana induk pengembangan pelayanan persampahan c. Penyusunan rencana induk pengembangan kota hijau PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH a. Penyusunan rancangan RKPD b. Penyelenggaraan musrenbang RKPD c. Penetapan RKPD d. Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah f. Perencanaan pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan (DBH cukai tembakau) g. Koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan tugas pembantuan daerah h. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal dan litbang i. Penyelenggaraan kerjasama perencanaan pembangunan daerah PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI a. Penyusunan profil UKM dan koperasi b. Pengembangan ekonomi lokal c. Fasilitasi penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil d. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya b. Koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pendidikan PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana dan SDA

Alokasi Anggaran (Rp.) 538.643.000

Realisasi Anggaran (Rp.) 534.717.200

99,27

99.327.000 47.150.000

77.201.000 43.150.000

77,72 91,52

132.753.000

122.378.800

92,19

99.340.000

92.698.000

93,31

168.654.200

142.924.200

84,74

101.000.000

95.074.000

94,13

98.600.000

93.850.000

95,18

62.873.990 213.276.500 52.130.500 91.162.100

56.448.990 212.226.300 44.805.500 91.162.100

89,78 99,51 85,95 100

127.503.000

115.665.000

90,72

75.008.000

71.354.100

95,13

80.076.000

67.523.000

84,32

104.721.800

102.027.800

97,43

617.260.000

614.530.000

99,56

70.000.000 59.251.000 80.723.000

69.825.000 58.186.000 78.983.000

99,75 98,20 97,84

225.314.000

216.973.800

96,30

282.118.600

280.750.800

99,52

101.205.500

99.955.500

98,76

142.700.000

139.048.664

97,44

%

PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH


60

No

Alokasi Anggaran (Rp.) 120.439.500 34.142.900

Kegiatan a. b.

Penelitian air tanah Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

Realisasi Anggaran (Rp.) 120.289.500 31.617.900

% 99,88 92,60

Sumber : Bappeda Kota Bima, 2014

Pelaksanaan program dan kegiatan strategis urusan perencanaan pembangunan ini menghasilkan beberapa keluaran (output) penting, yang dijelaskan sebagai berikut. Tabel 2.49. Output Program/Kegiatan Perencanaan Sektor Strategis No.

Program/ Kegiatan

Dokumen yang Dihasilkan

1.

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelayanan Persampahan

Rencana Induk Pengembangan Pelayanan Persampahan Kota Bima

2.

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kota Hijau Pengembangan Ekonomi Lokal

Rencana Induk Pengembangan Kota Hijau Kota Bima Term Of Refference Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Bima Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Kota Bima RPI2JM Bidang Cipta Karya Kota Bima Review Tahun 2014

3. 4. 5.

Fasilitasi Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Koordinasi Review Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya

6.

Koordinasi dan Advokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

Dokumen SSK/BPS/MPS Kota Bima Review Tahun 2014

7.

Penelitian Air Tanah

Penelitian Air Tanah Kota Bima di kelurahan Jatiwangi

8.

Penyelenggaraan Kerjasama Perencanaan Pembangunan Daerah

9.

Koordinasi Program NUSP - Phase 2

 DED Arsitektural Kawasan NI'u Amahami Kota Bima  Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kota Bima Draft Rencana Aksi Penangana Kawasan Kumuh (SIAP) Kota Bima

Tabel 2.50. Output Program/Kegiatan terkait Penyediaan Data dan Informasi untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah No.

Kegiatan

Output/Keluaran

1.

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

60 buku Kota Bima Dalam Angka

2.

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

3.

Penyusunan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

40 buku IPM

4.

Penyusunan dan Pengumpulan Data Kecamatan Dalam Angka

50 buku Kecamatan Dalam Angka

5.

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

6.

Penyusunan profil daerah

7.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian


40 buku PDRB

50 buku data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 50 buku profil daerah 10 eksemplar

61

No.

Kegiatan

Output/Keluaran

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2D) 8.

Penyusunan Profil UKM dan Koperasi

9.

Penyusunan Peta Wilayah

16 buku Profil UKM dan Koperasi Album peta wilayah Kota Bima skala 1 : 5.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Kota Bima Tahun 2014

b. Capaian Kinerja Capaian Kinerja Bappeda Kota Bima diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dilakukan dengan pengukuran kinerja yang membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasinya. 1. Meningkatnya konsistensi perencanaan pembangunan daerah Konsistensi perencanaan mengandung makna konsisten terhadap rencana yang telah disepakati dalam dokumen perencanaan. Dalam hal ini, perencanaan yang konsisten terjadi apabila terdapat kesinambungan, sinkronisasi dan sinergitas setiap program-program pembangunan. Hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran ini disajikan sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.51. Pengukuran Kinerja Konsistensi Perencanaan Pembangunan Tahun 2014 Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

 Persentase keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD

100%

87%

87%

 Presentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD

100%

83%

83%

 Presentase keselarasan Renja SKPD terhadap Renstra SKPD

100%

91%

91%

 Persentase keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD

100%

95%

95%

 Presentase keselarasan DPPA dengan RKPD

100%

93%

93%

100%

91%

91%

 Presentase keselarasan DPPA-SKPD dengan Renja SKPD Sumber : Hasil Analisis Bappeda, 2014

2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sektor strategis Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan pada sektor strategis dibutuhkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah pada sektor-sektor tersebut dapat terlaksana dengan baik dimana ketersediaan dokumen perencanaan mutlak diperlukan baik sebagai pedoman dan arah pembangunan serta


62

sebagai persyaratan untuk mendapatkan sumber anggaran APBN dan APBD Provinsi. Untuk itu, indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis yang kedua adalah "tersedianya dokumen perencanaan sektor strategis". Sektor strategis yang dimaksud dalam sasaran strategis dan indikator kinerja adalah Sektor yang mempunyai kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah (pustaka.pu.go.id) yang mampu menjadi pemicu (trigger dan/atau stimulator) dan pemacu (katalisator dan/atau akselerator) percepatan peningkatan pendapatan riil masyarakat secara berkelanjutan dan sekaligus berperan sebagai instrumen efesiensi pemanfaatan alokasi sumber-sumber pembangunan. Tabel 2.52. Pengukuran Kinerja Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sektor strategis Indikator Kinerja Tersedianya dokumen perencanaan sektor strategis

Perubahan Penetapan Kinerja dan Realisasi Target

Realisasi

10 Dokumen

10 Dokumen

% Capaian

100%

Sumber : Hasil Analisis Bappeda, 2014

3. Meningkatnya ketersediaan data/ informasi pembangunan daerah dalam rangka mendukung peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, Pemerintah Daerah perlu mengumpulkan dan mengisi data pembangunan daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.


63

Terkait dengan hal ini, pencapaian kinerja tahun 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 2.53. Realisasi Kinerja Bappeda dalam Pencapaian Keterisian Elemen Data SIPD Indikator Kinerja

Tahun 2014 Target

Realisasi

% Capaian

50%

46%

92%

Persentase keterisian elemen data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Sumber : Hasil Analisis Bappeda 2014

A.7. Urusan Perhubungan Urusan wajib perhubungan di Kota Bima pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.798.555.000,00 (dua miliyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 2.578.244.699,00 (dua miliyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), atau 92,13%. Urusan wajib perhubungan dilaksanakan oleh Dinas perhubungan, komunikasi dan Informatika. Realisasi program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusi dapat diuraikan sebagai berikut. a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan perhubungan di Kota Bima tahun 2014 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut. Tabel 2.54. Program/ Kegiatan Urusan Perhubungan Kota Bima Tahun Anggaran 2014 No.

Nama Program/Kegiatan

1.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Olah Raga PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

2.

3. 4.


Anggaran (Rp) 584.980.000,00

Realisasi (Rp) 578.260.284,00

98,85

6.600.000,00 40.828.000,00

6.600.000,00 39.977.784,00

100 97,92

18.600.000,00 64.742.000,00 124.872.000,00 56.838.000,00 52.500.000,00 220.000.000,00

18.600.000,00 63.180.300,00 124.122.000,00 56.795.000,00 52.500.000,00 216.485.200,00

100 97,59 99,40 99,92 100 98,40

156.800.000,00

156.289.565,00

99,67

156.800.000,00

156.289.565,00

99,67

10.000.000,00

10.000.000,00

100

10.000.000,00 91.200.000,00

10.000.000,00 91.200.000,00

100 100

%

64

No.

5.

6.

7.

8.

9. 10.

Nama Program/Kegiatan SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan Monitoring, evaluasi dan pelaporan PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamtan penumpang Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN Pembangunan Pagar Terminal Pembangunan Sarana dan Prasarana Terminal PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan pagar pengaman jalan Pengawasan Rutin dan Operasi Lalu Lintas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Marka Jalan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor PROGRAM PERHUBUNGAN LAUT Peningkatan dan Pengembangan Angkutan Laut

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

11.000.000,00 11.000.000,00

11.000.000,00 11.000.000,00

100 100

11.000.000,00 45.000.000,00

11.000.000,00 45.000.000,00

100 100

13.200.000,00 317.668.000,00

13.200.000,00 114.400.000,00

100 36,01

201.768.000,00

0

0

115.900.000,00 192.600.000,00

114.400.000,00 192.600.000,00

98,71 100

64.200.000,00

64.200.000,00

100

64.200.000,00

64.200.000,00

100

64.200.000,00

64.200.000,00

100

465.780.000,00

462.082.000,00

99,21

243.920.000,00 221.860.000,00 837.127.000,00

241.834.000,00 220.248.000,00 831.116.000,00

99,14 99,27 99,28

38.710.000,00 101.520.000,00 93.600.000,00 143.540.000,00 459.757.000,00 49.400.000,00

38.393.000,00 100.332.000,00 93.550.000,00 142.159.000,00 456.682.000,00 49.396.850,00

99,18 98,83 99,95 99,04 99,33 99,99

49.400.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00

49.396.850,00 92.900.000,00 92.900.000,00

99,99 99,89 99,89

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bima, 2014

b. Capaian Kinerja Capaian Kinerja urusan perhubungan tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut. 1.

Tersedianya fasilitas perlengkapan dan pengaman lalulintas sebesar 85%.

2.

Tersedianya sarana dan prasarana terminal yang memadai sebesar 2 unit.

3.

Jumlah ijin KIR terlaksana sebanyak 1835 kendaraan.

4.

jumlah perijinan yang diterbitkan sebanyak 47 ijin.

5.

Jumlah dokumen perda dan perwali penyelenggaraan dishubkominfo sebanyak 3 buah.

6.

Cakupan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya sebanyak 10 kali.


65

7.

Cakupan pembinaan penyedia jasa angkutan sebanyak 3 kali.

8.

tersedianya SDM kualifikasi teknis pengujian kendaraan bermotor sebanyak 2 orang.

9.

Tersedianya SDM kualifikasi teknis bidang terminal sebanyak 1 orang.

c. Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain : 1.

Masih dijumpai adanya pelanggaran Jalur Trayek Angkutan Umum;

2.

Masih dijumpai pelanggaran oleh para sopir karena rendahnya pendidikan dan kesadaran berlalu lintas;

3.

Kurang tertibnya kendaraan tradisional roda 2 yaitu Benhur dan Gerobak;

4.

Lebar jalan dan kemampuan tonase jalan dan jembatan tidak sesuai dengan besar dan beratnya kendaraan pemakai jalan sehingga cepat rusaknya jalan/ jembatan dan sering terjadi kecelakaan;

5.

Belum tertibnya pengaturan jalur Ojek sehingga jalur trayek maupun pemungutan biaya operasinya masih kurang tertib.

Beberapa strategi untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut. 1.

Mengadakan operasi terpadu/razia pada pagi hari (rawan macet) pada beberapa titik kegiatan, berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Intensifikasi retribusi izin trayek dan pengujian kendaraan angkutan umum dan kendaraan bermotor, serta melakukan penyuluhan di jalan dan sosialisasi kepada sopir dan pengguna jalan umum.

2.

Mendata dengan baik jumlah kendaraan bermotor menurut jenis masing-masing (Roda 2, 4, dan seterusnya) serta kendaraan tradisional tidak bermotor (Benhur dan Gerobak), sehingga dapat ditetapkan target PAD yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan.

3.

Menyusun Sistem Tataran Transportasi Lokal yang betul-betul handal secara profesional sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang rencana di sektor perhubungan secara Lokal, Regional dan Nasional.

A.8. Urusan Lingkungan Hidup Urusan wajib lingkungan hidup di Kota Bima dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dan Kantor Kelurahan. Secara keseluruhan anggaran yang dialokasikan pada urusan lingkungan hidup pada tahun 2014


66

adalah sebesar Rp. 13.030.487.060,00 (tiga belas miliyar tiga puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 12.889.131.894,00 (dua belas miliyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) atau 98,92%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi terkait pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.772.259.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari Rp. 1.532.543.071,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah) diperuntukan untuk belanja tidak langsung dan Rp. 2.190.259.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) untuk belanja langsung. Alokasi belanja tidak langsung dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.439.722.746,- (satu milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) atau 93,94%. Sedangkan realisasi belanja langsung adalah sebesar Rp. 2.181.468.412,- (dua miliay seratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah) atau 99,60%. Realisasi program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusi atas pelaksanaan belanja langsung dapat diuraikan sebagai berikut. a. Program dan Kegiatan Tabel 2.55. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2014 No

Program

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan alat tulis kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan


Anggaran (Rp.) 21.600.000,-

Realisasi (Rp.) 18.811.312,-

87,09

8.100.000,-

7.227.150,-

89,22

14.400.000,-

14.400.000,-

100

33.393.000,-

33.393.000,-

100

22.500.000,-

22.463.500,-

99,84

29.950.000,-

29.950.000,-

100

%

67

No

2.

3.

4.

5.

Program

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan kantor 7. Penyediaan peralatan rumah tangga 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. 2.

3. 1. 2.

3. 4.

6.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.

2. 3. 4.

7.

Program Peningkatan Kualitas dan

1.


Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA SKPD Penyusunan LAKIP, LKPJ dan LPPD Koordinasi kota sehat/Adipura Pengawasan pelaksanaan kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih Koordinasi penyusunan AMDAL Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumbersumber air Pantai dan laut lestari Pengendalian dampak perubahan iklim Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA Pengembangan data dan informasi lingkungan

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

7.170.900,-

7.113.000,-

99,19

12.140.000,-

12.020.000,-

99,01

17.325.000,-

17.325.000,-

100

183.786.000,-

183.754.950,-

99,98

19.125.000,-

19.125.000,-

100

33.055.000,-

32.905.000,-

99,55

7.000.000,-

7.000.000,-

100

25.974.500,-

25.935.000,-

99,85

10.000.000,-

10.000.000,-

100

22.159.000,-

22.159.000,-

100

35.552.500,-

35.552.500,-

100

6.631.500,-

6.631.500,-

100

195.384.000,-

194.746.500,-

99,67

56.085.000,-

56.066.800,-

99,98

612.495.000,-

610.676.000,-

99,70

74.685.000,-

74.504.600,-

99,76

10.875.000,-

10.875.000,-

100

18.150.000,76.810.000,-

18.150.000,76.810.000,-

100 100

20.420.600,-

20.420.600,-

100

39.291.000,-

38.802.000,-

98,76

68

No

8.

9.

Program akses informasi SDA dan lingkungan hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kegiatan

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

1.

Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

449.349.500,-

448.264.500,-

99,76

1.

Penataan RTH

126.851.500,-

126.386.500,-

99,63

2.190.259.000

2.181.468.412

99,60

Jumlah Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Bima, 2014

b. Capaian Kinerja Adapun capaian kinerja urusan Badan Lingkungan Hidup pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL meliputi jumlah usaha yang wajib UKL/UPL dan SPPL mencapai 100 usaha dari target 100 usaha serta jumlah usaha yang diawasi sebanyak 4 usaha dari 5 unit usaha yang ditargetkan atau 80%.

2.

Meningkatnya cakupan penghijauan sumber mata air

3.

Meningkatnya rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk.

c. Permasalahan dan Solusi 1.

Kurangnya alokasi anggaran APBD Kota Bima untuk Badan Lingkungan Hidup Kota Bima. Permasalahan ini diatasi melalui pelaksanaan koordinasi dengan tim TAPD Kota Bima sehingga alokasi anggaran untuk BLH Kota Bima sesuai dengan kebutuhan.

2.

Tidak adanya gedung kantor sehingga sampai saat ini masih menggunakan gedung laboratorium. Permasalahan ini diatasi melalui upaya segera membangun gedung kantor BLH

3.

Belum adanya regulasi berupa Perda lingkungan hidup yang mengatur retribusi lingkungan hidup. Permasalahan dapat diatasi dengan menyusun

Perda

Lingkungan Hidup untuk menarik retribusi Lingkungan H idup untuk tahun berikutnya.


69

4.

Laboran (tenaga teknis laboratorium) belum ada sehingga alat-alat laboratorium belum dioperasikan secara optimal. Upaya mengatasi masalah ini adalah dengan menyampaikan permohonan

kepada

Badan Kepegawaian Daerah untuk

menempatkan tenaga analis kimia sebagai pejabat pengelola

laboratorium

Lingkungan Hidup. 2. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Pada tahun 2014, dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 10.140.080.060,00 (sepuluh miliyar seratus empat puluh juta delapan puluh ribu enam puluh rupiah) dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 10.012.661.082,00 (sepuluh miliyar dua belas juta enam ratus enam puluh satu ribu dua rupiah) atau 98,74%. Tabel berikut menggambarkan realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman tahun 2014. Tabel 2.56. Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan pemakaman Tahun 2014

Program dan Kegiatan

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN


Pagu Anggaran (Rp.)


Persentase Realisasi

1.875.871.750,00

1.862.788.538,00

99,30

1.483.600.000,00

1.475.648.908,00

99,46

21.000.000,00

20.588.000,00

98,04

31.200.000,00 45.695.000,00

31.200.000,00 42.916.700,00

100,00 93,92

34.781.750,00

33.359.150,00

95,91

24.895.000,00

24.808.800,00

99,65

14.700.000,00

14.610.000,00

99,39

220.000.000,00

219.656.980,00

99,84

1.792.310.000,00

1.749.718.000,00

97,62

20.000.000,00

18.444.000,00

92,22

1.772.310.000,00

1.731.274.000,00

97,68

62.425.610,00

62.411.020,00

99,98

70


Pagu Anggaran (Rp.)


Persentase Realisasi

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan keuangan 15.769.010,00 semesteran Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja 27.129.000,00 Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD 19.527.600,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA 1.368.405.500,00 PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Peningkatan operasi dan pemeliharaan 1.368.405.500,00 prasarana dan sarana persampahan PROGRAM PENGELOLAAN AREAL 931.730.200,00 PEMAKAMAN Pembangunan sarana dan prasarana 931.730.200,00 pemakaman PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 993.613.000,00 PRASARANA PERTAMANAN Pemeliharaan rutin / berkala Sarana dan 993.613.000,00 Prasarana Pertamanan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENERANGAN JALAN, 3.115.724.000,00 TAMAN DAN HUTAN KOTA Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana 3.115.724.000,00 Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Bima Tahun 2014

15.768.420,00

100,00

27.115.000,00

99,95

19.527.600,00

100,00

1.326.466.574,00

96,94

1.326.466.574,00

96,94

931.690.000,00

100,00

931.690.000,00

100,00

983.898.800,00

99,02

983.898.800,00

99,02

3.095.688.150,00

99,36

3.095.688.150,00

99,36

b. Capaian Kinerja Adapun capaian kinerja urusan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1.

Terus meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pertamanan dan pemakaman sehingga tercipta keindahan kota.

2.

Cakupan pelayanan kebersihan kota sebesar 70%.

3.

Meningkatnya titik penerangan jalan umum.

c. Permasalahan dan Solusi 1.

Pemerintah Kota Bima masih mengambil peran yang sangat dominan dalam pengelolaan persampahan. Hal ini menyebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah


71

pada tingkat lingkungan. Hal ini juga berdampak pada cakupan pelayanan kebersihan kota hanya terbatas pada angka 70%. Untuk meningkatkan cakupan pelayanan tersebut perlu dilakukan pembenahan kinerja pelayanan persampahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta lebih melibatkan partisipasi masyarakat agar memperoleh hasil yang maksimal. 2.

Tingkat realisasi retribusi sampah masih rendah dari yang ditargetkan. hal ini disebebkan karena masih tumpang tindihnya pelayanan samapah yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan dengan motor sampah tiga roda sehingga sebagian besar masyarakat langsung membayar pada operator. tidak melalui penagih retribusi yang seharusnya. untuk itu perlu dilakukan perbaikan pengelolaan retribusi sampah sejalan dengan upaya peningkatan kinerja pelayanan persampahan.

3. Kantor Kelurahan Selain Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemamakan dan Badan Lingkungan Hidup, pada Tahun 2014 SKPD Kelurahan juga melaksanakan urusan Lingkungan Hidup. a. Program dan Kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dilaksanakan oleh 38 SKPD Kelurahan se-Kota Bima dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 760.148.000,00 dan jumlah yang direalisasikan sebesar Rp. 754.440.400,00 (99,24%); dilaksanakan melalui

kegiatan

Peningkatan

peran

serta

masyarakat

dalam

pengelolaan

persampahan. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

a) Terpenuhinya biaya operasional motor sampah yang ada di tingkat kelurahan; b) Tersedianya sarana dan prasarana serta peralatan kebersihan di tingkat kelurahan. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah : terciptanya lingkungan yang bersih dan bebas gundukan sampah di tingkat kelurahan b. Capaian Kinerja Adanya peningkatan prosentase penanganan sampah di tiap-tiap kelurahan dari 15% menjadi 20,50% pada akhir tahun 2014. c. Permasalahan dan Solusi


72

1) Permasalahan  Masih kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan sehingga masih ada sebagian masyarakat yang membuang sampah rumahtangganya di sungai . 2) Solusi  Meningktkan kinerja pelayanan persampahan dengan memperbaiki sistem pengelolaan persampahan pada tingkat lokal yang berbasis pada partisipasi masyarakat  Menyediakan sarana prasarana pendukung pengelolaan persamapahan pada tingkat lokal baik melalui APBD maupun swadaya.  Perlu dilakukan sosialisasi tentang kebersihan lingkungan dan sungai.  Pengenaan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan baik berupa denda, sanksi administratif maupun sanksi moral. A.9. Urusan Pertanahan Urusan pertanahan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.131.432.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.758.522.800,atau sebesar 66,73 %. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi terkait pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut. a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan wajib pertanahan dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bima melalui program dan kegiatan sebagai berikut. Tabel 2.57. Program/ Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2014 No. (1)

1.

2.


Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

(3)

(4)

(5)

6.997.887.000,00

4.634.123.500,00

66,22

Pembebasan/Pengadaan Tanah

6.997.887.000,00

4.634.123.500,00

66,22

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

133.545.000,00

124.399.300,00

93,15

133.545.000,00

124.399.300,00

93,15

7.131.432.000,00

4.758.522.800,00

66,73%

(2)

Program Penataan Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Fasilitasi Penyelesaian Konflikkonflik Pertanahan Total Urusan Pertanahan

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Bima, 2014


73

b. Capaian Kinerja Pengukuran tingkat capaian kinerja urusan pertanahan Tahun 2014 dideskripsikan sebagai berikut. Tabel 2.58. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2014 Target dan Capaian Tahun 2014

Indikator Kinerja

Target

Realiasi

%



Tersedianya Sertifikat (Tanah, Mutu Pelayanan, dan Profesi)

6 Buah

6 Buah

100



Terselenggaranya pengadaan Tanah Kantor

2 Paket

2 Paket

100



Tersedianya Pengadaan Tanah untuk memenuhi Fasilitas Umum

7 Paket

7 Paket

100



Terbentuknya Panitia Pelaksana Kegiatan

1 Panitia

1 Panitia

100



Sinkronisasi antara Pemerintahan Provinsi dan Daerah

5 Kali

5 Kali

100

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Bima, 2014

c. Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan

program

urusan

pertanahan

olah

Bagian

Administrasi

Pemerintahan Umum Setda Kota Bima yang diuraikan dalam berbagai kegiatan dapat dikatakan tercapai karena indikator-indikator kinerja berhasil diwujudkan dengan rata-rata capaian kinerja 100%. Hal ini disebakan karena adanya dukungan pendanaan yang memadai, perencanaan kegiatan yang matang dan koordinasi antar unit kerja yang baik di Lingkungan Kota Bima. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa diberbagai aspek, masih terdapat kekurangan, hambatan, dan kendala dikarenakan oleh berbagai faktor, termasuk masih kurangnya kualitas SDM yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. A.10. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelaksanaan urusan wajib kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.300.839.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.278.710.988,00 (98,30%). Program dan kegiatan pada urusan wajib kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima. Untuk lebih jelasnya capaian realisasi program dan kegiatan dapat dilhat pada tabel beikut :


74

Tabel 2.59. Program/ Kegiatan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2014 NO

PROGRAM DAN KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

I

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4

REALISASI Rp

%

4

5

555.202.000,00

539.230.350,00

97,12

2.700.000,00

2.025.000,00

75,00

45.600.000,00

42.667.600,00

93,57

5.400.000,00

4.331.750,00

80,22

Penyediaan jasa administrasi keuangan

23.500.800,00

23.500.800,00

100,00

5

Penyediaan alat tulis kantor

34.466.000,00

34.466.000,00

100,00

6

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

19.688.200,00

19.688.200,00

100,00

7

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

201.264.000,00

191.038.000,00

94,92

8

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

2.640.000,00

1.770.000,00

67,05

9

Penyediaan bahan logistik kantor

6.950.000,00

6.950.000,00

100,00

10

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

191.493.000,00

191.493.000,00

100,00

11

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

21.500.000,00

21.300.000,00

99,07

II

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

58.225.000,00

58.038.000,00

99,68

1

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

16.250.000,00

16.075.000,00

98,92

2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

22.500.000,00

22.500.000,00

100,00

3

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

19.475.000,00

19.463.000,00

99,94

III

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

43.736.000,00

43.482.650,00

99,42

1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.754.000,00

6.653.000,00

98,50

2

Penyusunan laporan keuangan semesteran

6.727.000,00

6.726.650,00

99,99

3

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.354.000,00

4.353.000,00

99,98

4

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA SKPD

16.044.000,00

16.044.000,00

100,00

5

Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD

9.857.000,00

9.706.000,00

98,47

IV

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

643.676.000,00

637.959.988,00

99,11

1

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

103.782.000,00

101.574.000,00

97,87

2

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)

80.590.000,00

79.634.000,00

98,81

3

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi

40.290.000,00

40.003.988,00

99,29


75

NO


ANGGARAN

1

2

3

REALISASI Rp

%

4

5

kependudukan 4

Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

57.940.000,00

57.799.000,00

99,76

5

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

117.330.000,00

117.251.000,00

99,93

6

Pengembangan data base kependudukan

51.265.000,00

50.865.000,00

99,22

7

Penyusunan kebijakan kependudukan

23.239.000,00

23.139.000,00

99,57

8

Peningkatan Pelayanan Publik dibidang Pencatatan Sipil

169.240.000,00

167.694.000,00

99,09

1.300.839.000,00

1.278.710.988,00

98,30

Jumlah Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, 2014

b) Capaian Kinerja 1) Kepemilikan KTP, dari target sebesar 80% dapat terealisasi sebesar 98,26% atau 122,83%. Indikator ini diukur dari persentase Jumlah Penduduk yang memiliki KTP terhadap penduduk wajib KTP. Keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari dukungan ketersediaan anggaran dan peningkatan kinerja SKPD. 2) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, dari target sebesar 100%

dapat

terealisasi sesuai target. 3) Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran, dari target 80% persen terealisasi 85,86% atau 107,33% Tabel 2.60. Capaian Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2014 No

Indikator Kinerja


Realisasi

%

1.

Kepemilikan KTP

80%

98,26%

122,83%

2.

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

100%

100%

100%

3.

Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran

80%

85,86%

107,33%

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Bima, 2014

c) Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan 

Masih banyaknya penduduk (terutama penduduk miskin) yang memiliki permasalahan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun, karena biaya pengurusan yang cukup tinggi.


76



Kurangnya kesadaran penduduk dalam pelaporan peristiwa kependudukan (pindah, meninggal)



Kurangnya SDM dengan kompetensi yang berbasis tekhnologi komputer (operator dan tenaga administrasi pelayanan)

2) Solusi 

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pencatatan Kelahiran bagi penduduk miskin di intensifkan.



Mengoptimalkan SDM yang ada dan mengajukan usulan penambahan pegawai ke BKD sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

A.11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pelaksanaan urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.253.260.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.181.984.911,00 (94,31%). Program dan kegiatan pada urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima, yang capaian realisasinya sebagaimana digambarkan pada tabel berikut : Tabel 2.61. Program/ Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2014 NO

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

I


1

REALISASI ANGGARAN Rp

%

326.408.000,00

297.713.121,00

91,21


37.440.000,00

37.440.000,00

100,00

2


49.920.000,00

38.717.071,00

77,56

3


24.400.000,00

18.001.000,00

73,77

4


26.236.800,00

19.756.800,00

75,30

5

Penyediaan jasa kebersihan kantor

6.000.000,00

6.000.000,00

100,00

6


15.835.500,00

15.830.000,00

99,97

7


14.865.000,00

14.723.750,00

99,05

8

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

21.000.000,00

21.000.000,00

100,00

9

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4.860.000,00

2.940.000,00

60,49

10

Penyediaan makanan dan minuman

12.195.000,00

11.149.000,00

91,42

11


106.155.700,00

104.655.500,00

98,59

12

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam

7.500.000,00

7.500.000,00

100,00


77


NO

REALISASI ANGGARAN Rp

%

daerah II


725.513.000,00

687.993.390,00

94,83

1

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

581.658.000,00

552.442.600,00

94,98

2


44.478.000,00

42.042.500,00

94,52

3

Pengadaan mebeleur

40.769.000,00

37.407.500,00

91,75

4


3.000.000,00

3.000.000,00

100,00

5


34.520.000,00

32.962.790,00

95,49

6

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

12.438.000,00

12.138.000,00

97,59

7

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3.150.000,00

2.500.000,00

79,37

8

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

5.500.000,00

5.500.000,00

100,00

III

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

24.000.000,00

24.000.000,00

100,00

1

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

24.000.000,00

24.000.000,00

100,00

IV

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

8.550.000,00

8.550.000,00

100,00

1

Pelaksanaan Penilaian AKJG

V


8.550.000,00

8.550.000,00

100,00

46.760.000,00

46.760.000,00

100,00

1


9.240.000,00

9.240.000,00

100,00

2


2.240.000,00

2.240.000,00

100,00

3


4.060.000,00

4.060.000,00

100,00

4


20.000.000,00

20.000.000,00

100,00

5


11.220.000,00

11.220.000,00

100,00

VI

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

10.887.000,00

10.887.000,00

100,00

1

Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik

4.797.000,00

4.797.000,00

100,00

2

Pelaksanaan sosialisasi yg terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan & perlindungan anak

6.090.000,00

6.090.000,00

100,00

VII

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

82.932.000,00

78.283.400,00

94,39

1

Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan

6.098.000,00

6.098.000,00

100,00

2

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

30.965.000,00

30.965.000,00

100,00

3

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.250.000,00

1.250.000,00

100,00


78

NO

REALISASI


ANGGARAN Rp

%

4

Evaluasi Operasional Kota Layak Anak

12.508.000,00

9.917.400,00

79,29

5

Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak

16.724.000,00

14.716.000,00

87,99

6

Pemetaan Anak Bermasalah dan Potensi Partisipasi Anak

3.802.500,00

3.752.500,00

98,69

7

Pertemuan Orientasi Anak Dalam Forum Anak

11.584.500,00

11.584.500,00

100,00

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAA N GENDER DALAM PEMBANGUNAN

28.210.000,00

27.798.000,00

98,54

VIII 1

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

9.858.000,00

9.788.000,00

99,29

2

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

18.352.000,00

18.010.000,00

98,14

1.253.260.000,00

1.181.984.911,00

94,31

Jumlah

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima, 2014

a) Capaian Kinerja 1) Indikator Cakupan pencatatan dan pelaporan perempuan dan anak korban kekerasan, dari target sebesar 90% dapat terealisasi sesuai target (100%). 2) Indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. 3) Indikator Cakupan layanan rehabilitasi sosial oleh petugas rehsos terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam unit pelayanan terpadu, dari target 75% dapat terealisasi sesuai target 4) Indikator Cakupan layanan bimbingan rohani bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam unit pelayanan terpadu, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 100%. 5) Indikator Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dari target sebesar 80% dapat terealisasi sebesar 68,75%. 6) Indikator Meningkatkan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum, dari target sebesar 50% dapat terealisasi sebesar 100%. 7) Indikator Cakupan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dari target sebesar 50% dapat terealisasi sebesar 100%.


79

8) Indikator Cakupan layanan terintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dari target sebesar 75% dapat terealisasi sebesar 100%. Tabel 2.62. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2014 No

Indikator Kinerja


Realisasi

Indikator Cakupan pencatatan dan pelaporan perempuan dan anak korban kekerasan

90%

100%

Indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih

100%

100%

Indikator Cakupan layanan rehabilitasi sosial oleh petugas rehsos terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam unit pelayanan terpadu

75%

75%

4.

Indikator Cakupan layanan bimbingan rohani bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam unit pelayanan terpadu

100%

100%

5.

Indikator Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

80%

68,75%

6.

Indikator Meningkatkan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

50%

100%

7.

Indikator Cakupan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

50%

100%

8.

Indikator Cakupan layanan terintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

75%

100%

1.

2.

3.

b) Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan 

Keterbatasan SDM pelaksana di tingkat kelurahan dan RT/RW



Masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta Trafficking anak dan remaja.

2) Solusi 

Melakukan kemitraan dan pengembangan jejaring baik secara horizontal dengan SKPD dan berbagai LSM tingkat Kota Bima maupun dengan lembaga vertikal, seperti Pemberdayaan Forum Anak sebagai mitra.


80



Peningkatan sosialisasi dan motivasi melalui jaring aspirasi dan tutor sebaya(lembaga peduli yang ada di masyarakat).

A.12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pelaksanaan urusan wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 549.868.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 504.529.900,00 (91,75%). Program dan kegiatan pada urusan wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima, dimana capaian realisasinya digambarkan pada tabel berikut : Tabel 2.63. Program/ Kegiatan Urusan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2014 NO


ANGGARAN

REALISASI Rp

%

I

PROGRAM KELUARGA BERENCANA

78.608.000,00

78.105.600,00

99,36

1

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

49.876.000,00

49.683.800,00

99,61

2

Rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana

16.732.000,00

16.432.000,00

98,21

3

Rapat Penelaahan Program (Review) Program Keluarga Berencana

12.000.000,00

11.989.800,00

99,92

II

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

15.684.500,00

15.279.500,00

97,42

1

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

15.684.500,00

15.279.500,00

97,42

III

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MADIRI

133.727.500,00

130.787.500,00

97,80

1

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

40.714.000,00

40.414.000,00

99,26

2

Orientasi Kader Pendataan Keluarga

34.989.500,00

33.519.500,00

95,80

3

Operasional Kader pendataan keluarga

48.144.000,00

48.144.000,00

100,00

4

Monitoring kegiatan pendataan keluarga

5.410.000,00

5.410.000,00

100,00

5

Koordinasi Pengelolaan Program

4.470.000,00

3.300.000,00

73,83

IV

PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR

11.448.000,00

9.873.000,00

86,24

1

Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR

11.448.000,00

9.873.000,00

86,24

V

PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/ AIDS

6.386.000,00

6.386.000,00

100,00

1

Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

6.386.000,00

6.386.000,00

100,00

VI

PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK

299.486.000,00

259.570.300,00

86,67


81

NO 1 VII 1


ANGGARAN

REALISASI Rp

%

299.486.000,00

259.570.300,00

86,67

PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA

4.528.000,00

4.528.000,00

100,00

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan bina keluarga di kecamatan

4.528.000,00

4.528.000,00

100,00

549.868.000,00

504.529.900,00

91,75

Evaluasi kegiatan pengembangan pembinaan TKA pada kelompok BKB

Jumlah

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima, 2014

a)

Capaian Kinerja 1) Indikator Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah 20 tahun, dari target sebesar 128,68 (2,72 %) dapat terealisasi dengan capaian sebesar 166,16 (2,11%). 2) Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif, dari target sebesar 107,69 (70,00%) dapat terealisasi sebesar 79,5 (122,32%) 3) Indikator Cakupan Pasangan Usia Subur yang bukan ber-KB. Unmet Need, dari target sebesar 100 (5,00 %) dapat terealisasi sebesar 44,60 (11,2%) 4) Indikator Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (KB) ber-KB, dari target sebesar 100 (70,00 %) terealisasi sebesar 116 ,97 (81,9%). 5) Indikator Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB, dari target sebesar 93.10

(81%)

dapat terealisasi sebesar 111,92 (97,4%). 6) Indikator Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan, dari target sebesar 84,21 (0,42) dapat terealisasi sebesar 73,68%. 7) Indikator Ratio

Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu)

petugas di setiap Desa/Kelurahan, dari target sebesar 100% dapat mencapai target 100%. 8) Indikator Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun, dari target sebesar 100% dapat mencapai target 100%. 9) Indikator Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap Desa/Kelurahan 100 % setiap tahun, dari target sebesar 100% dapat mencapai target 100%.


82

b)

Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan 

Menurunnya cakupan kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmet need). Persentase pasangan usia subur (PUS) yang masuk dalam unmet need ini pada tahun 2014 sebesar 11,2%, dari target nasional dan target daerah sebesar 5%, sehingga untuk indikator ini belum mampu dipenuhi. Tetapi kalau dibandingkan dengan pencapaian tahun 2013 yang sebesar 15,6%, maka penurunan unmet need pada tahun 2014 cukup siginifikan, hal ini disebabkan karena terlalu tingginya data awal unmet need pada tahun pertama.



Ratio petugas lapangan KB/penyuluh KB sekurang-kurangnya 1 orang di setiap 2 (dua) kelurahan baru mencapai 37% dari target nasional 50% dan target faerah 42%. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya tenaga penyuluh KB di Kota Bima.

2) Solusi 

Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang program KB unmet need



Mengusulkan untuk menambah formasi penyuluh KB pada saat penjaringan PNS

A.13. Urusan Sosial Urusan Wajib Sosial pada tahun anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bima mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.295.421.500,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.230.189.288,- atau sebesar 94,96% melalui beberapa program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut : a. Program kegiatan yang dilaksanakan Tabel 2.64. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2014 No 1


Kegiatan



%

Penyediaan Jasa Surat menyurat (caraka/petugas pengantar surat)

38.400.000

38.400.000

100

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (rekening)

22.920.000

16.410.520

71,60

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (jasa servis,

12.078.000

9.876.000

81,77


83

No

Program

Kegiatan



%

STNK dan BPKB) Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola administrasi keuangan)

20.400.000

20.400.000

100

Penyediaan Alat Tulis Kantor

32.941.800

32.941.800

100

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

23.683.600

23.682.700

100

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

1.593.100

1.593,000

99,99

32.200.000

32.200.000

100

1.440.000

900.000

62,50

12.048.000

12.048.000

100

238.214.000

237.891.300

99,86

38.183.000

38.173.000

99,97

8.000.000

7.950.000

99,38

Pengadaan Mebeleur

21.800.000

20.000.000

91,74


17.390.000

17.390.000

100


51.032.000

51.031.575

100


13.200.000

13.200.000

100

Peningkatan Disiplin Aparatur


10.200.000

10.200.000

100

Pengadaan pakaian olahraga

13.800.000

13.800.000

100

Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan


9.086.000

9.086.000

100

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

7.641.000

7.641.000

100


10.826.000

10.826.000

100

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah

43.363.500

43.363.500

100


14.766.300

14.766.300

100

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 2

3

4

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor


84


Program

5

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesehjahteraan Sosial (PMKS) lainya

Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

74.917.000

74.916.888

100


17.820.000,

17.820.000

100

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pelatihan keterampilan & praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal

7.447.500,00

7.447.500,00

100

penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

73.068.800

73.068.800

100


17.180.000

17.180.000

100

Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)

193.650.000

177.861.905

91,85

Pendampingan Kegiatan Keserasian Sosial

34.000.000

0

0

6

Kegiatan


No

%

7

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma


11.470.000

11.470.000

100

8

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Psk, Narkoba dan Penyakit Sosial

Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

12.314.500

12.314.500

100

9

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam Usaha Kesejahteraan Sosial

92.347.400

88.347.400

95,67

Pendampingan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak layak Huni (RS-RTLH)

66.000.000

65.991.600

99,99

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD 2014

b. Capaian Kinerja Adapun rincian pencapaian target kinerja urusan sosial pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :


85

Tabel 2.65. Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2014

No. 1.

Sasaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Indikator Sasaran

2014 Target

Realisasi

%

1.

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

10,11%

29,26%

289,42%

2.

PMKS yang memperoleh bantuan sosial

16,10%

48,13%

298,94%


Percapaian target kinerja urusan sosial tahun 2014 dapat dikatakan berhasil. Persentase realisasi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial mencapai 289,42%, sedangkan persentase realisasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial mencapai 298,94%. Meningkatnya pencapaian indikator sasaran urusan sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bima dibanding tahun sebelumnya pun mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya dukungan anggaran dan kemampuan sumberdaya manusia yang ada pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bima dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan terkait. A.14. Urusan Ketenagakerjaan Urusan Ketenagakerjaan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 311.397.500,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 311.287.500,- atau sebesar 99,96% yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bima melalui beberapa program dan kegiatan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut. a. Program kegiatan Tabel 2.66. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2014 No 1

Program Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja


Kegiatan



%

Penyusunan data base tenaga kerja daerah

15.302.000

15.302.000

100

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

103.363.000

103.253.000

99,89

86

No

Program

2

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

3

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan


Kegiatan


%

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

12.788.000

12.788.000

100

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga kerja

20.307.000

20.307.000

100

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

10.709.500

10.709.500

100

Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

19.983.500

19.983.500

100

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

49.719.000

49.719.000

100

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

27.073.000

27.073.000

100

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

52.152.500

52.152.500

100


b. Capaian Kinerja Adapun rincian pencapaian target kinerja urusan ketenagakerjaan di Kota Bima pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 2.67. Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2014 Indikator Sasaran

2014 Target

Realisasi

%

1.

Tingkat pengangguran terbuka

5,74%

7,64%

133,10%

2.

Angka partisipasi angkatan kerja

68,76%

62,97%

91,58%

3.

Keselamatan dan perlindungan

6,06%

19,47%

321,29%


c. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang masih dihadapi terkait dengan urusan ketenagakerjaan adalah masih terbatasnya lapangan kerja yang tersedia di Kota Bima. Adapun solusi berkenaan dengan permasalahan tersebut diantaranya Pemerintah Kota Bima perlu membangun lembaga pelatihan kerja pememrintah, seperti Balai Latihan Kerja (BLK),dan mendorong Lembaga Pelatihan Swasta untuk melaksanakan pelatihan terhadap pencari kerja di Kota Bima. Keberadaan Lembaga Pelatihan tersebut


87

diharapkan mampu meningkatkan ketrampilan (skill) bagi masyarakat sebagai pencari kerja. Berkenaan dengan pelatihan melalui lembaga pelatihan kerja tersebut diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja sehingga menurunkan angka pengangguran di Kota Bima. A.15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Urusan wajib koperasi dan UKM tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kota Bima dan Bagian Ekonomi Setda Kota Bima. Alokasi anggaran untuk urusan koperasi dan UKM tahun 2014 adalah sebesar Rp. 2.961.669.937,00 dan mampu direalisasikan sebesar Rp. 2.543.113.774,00 atau sebesar 85,87%. 1. Urusan Koperasi dan UKM yang dilaksanakan Dinas Koperindag Kota Bima Urusan Koperasi dan UKM yang dilaksanakan Dinas Koperindag Kota Bima pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.2.751.572.937,- (dua miliyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembila ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 2.403.550.338,- (dua miliyar empat ratus tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau 87,35. a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut. Tabel 2.68. Realisasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2014 No


1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Surat-menyurat - Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan alat tulis kantor - Penyedia barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana Prasarana

2.


Angaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

31.500.000 61.468.000

25.889.854 45.974.499

35.392.000

34.445.685

31.400.000 36.413.000 28.060.000 74.308.000

31.363.000 36.380.000 28.057.750 71.746.000

99,88 99,91 99,99 96,55

7.962.000

5.060.000

63,55

34.587.500 355.969.000

24.602.600 355.638.980

71,13 99,91

%

82,19 74,79

88

No

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nama Program/ Kegiatan Aparatur - Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Penyusunan RENJA-SKPD, RKA-SKPD dan DPA-SKPD - Penyusunan LAKIP, LPJ, dan LPPD Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri menengah - Pembinaan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah - Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri - Pembinaan kemampuan teknologi industri Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial - Promosi produk industri kerjinan

Angaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

20.550.000

20.431.500

99,42

6.040.000

5.970.000

98,84

7.680.000 7.680.000

7.680.000 7.680.000

100 100

29.640.000

2.8620.000

96,56

11.250.000

11.250.000

100

31.280.000

22.452.000

71,78

803.524.137

748.675.000

93,17

124.664.600

120.366.200

93,17

84.5835.800

63.476.5870

75,05

52.825.000

24.007.000

45,45

121.223.900

120.174.400

99,13

%

Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima, 2014

b. Capaian Kinerja Adapun capaian kinerja urusan perkoperasian dan UKM pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatnya kualitas kinerja gerakan koperasi dan UMKM : 1) Jumlah koperasi aktif 74 unit dari target capaian kinrja 145 unit atau terealisasi 51,03%. 2) Jumlah koperasi sehat yang terealisasi 44 unit dari target 70 unit target atau 62,86% 3) Bertambahnya jumlah pelaku UMKM 229 dari target 150 UMKM atau 152,67% 4) UMKM yang mendapat batuan modal/peralatan 529 UMKM dari target 100 UMKM atau terealisasi 529%


89

5) Tersedianya 1 unit Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dari target 1 unit, terealisasi 100%. 2.

Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah (IKM): 1) Bertambahnya jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM), dari target 380 IKM, tersealisasi 129 IKM atau 33,95%. 2) Jumlah sentra industri yang ditangani, dari target 74 sentra yang berhasil ditangani 73 sentra atau 98,65%. 3) Meningkatnya nilai produksi IKM, dari target Rp.51 milyar meningkat menjadi Rp. 124,5 milyar pada tahun 2014 atau terealisasi 143,59%.

c. Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain : 1.

Terbatasnya

kemampuan/ketrampilan

SDM

pengelola

dalam

melakukan

pembinaan dan pengembangan terpadu terhadap ekonomi rakyat. 2.

Kualitas SDM pengelola/pelaku KUMKM sebagai penggerak ekonomi masih kurang profesional.

3.

Terbatasnya kemampuan entrepreneur SDM koperasi. Permasalahan ini dapat diatasi melalui peningkatan frekuensi pelatihan/diklat teknis dan pendampingan penatausahaan manajemen koperasi.

4.

Lemahnya kemampuan mengakses sumber permodalan UKM. Dalam menghadapi persoalan ini perlu secara bertahap meningkatkan bantuan permodalan (peralatan) serta memfasilitasi permodalan KUMKM ke Bank/Non Bank, BUMN maupun Swasta.

5.

Masih adanya kendala dalam proses pengumpulan, pengolahan dan penyusunan informasi tentang jumlah cakupan bina kelompok pengrajin dan jumlah industri. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan penambahan alokasi anggaran untuk penyusunan data base perindustrian Kota Bima.

6.

Terbatas dan rendahnya mutu, desain dan diversifikasi produk industri. Untuk mengatasi masalah ini perlu diupayakan peningkatan kualitas SDM pembina perindustrian serta peningkatan sarana dan prasarana produksi usaha industri.

2. Urusan Koperasi dan UKM yang dilaksanakan Bagian Ekonomi Setda Kota Bima a. Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM pada Bagian Ekonomi Setda Kota Bima Dinas Koperindag Kota Bima pada tahun 2014 dilaksanakan melalui Program Pengembangan


90

Sistem

Pendukung

Usaha

Bagi

Usaha

Mikro

Kecil

Menengah

melalui

Kegiatan Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Alokasi anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp. 210.097.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 139.563.436 (Seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) atau sebesar 66,43%. b. Capaian Kinerja Adapun kinerja yang hendak dicapai adalah meningkatnya kemandirian UKMK yang sehat, tangguh dan dinamis, yang didukung dengan meningkatnya peran kelembagaan koperasi, jaringan usaha koperasi dan pengusaha kecil menengah serta lembaga perkreditan.

Kebijakan yang ditempuh untuk merealisasikan kinerja

meningkatnya kemandirian UKMK yang sehat, tangguh dan dinamis tersebut adalah dengan peningkataan pembinaan UKMK, peningkatan produktifitas dan daya saing, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. Indikator pencapaian kinerja tersebut dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain jumlah UKMK yang berkualitas dari segi klasifikasi, serapan tenaga kerja, volume usaha, SHU, jumlah modal sendiri, kontribusi UKMK terhadap PAD, tingkat kemitraan usaha, jumlah koperasi yang berbadan hukum, dan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT (manajemen akutansi). c. Permasalahan dan Solusi i.

Permasalahan Permasalahan yang masih dihadapi sekaligus menjadi tantangan kedepan yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah sebagai berikut : 1. Profesionalisme dan kemampuan teknis aparat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan terpadu terhadap ekonomi rakyat yang masih harus terus ditingkatkan. Karena secara umun kelembagan KUKM di Kota Bima terus berkembang namun belum didukung dengan pola pemberdayaan untuk meningkakan daya kompetitif KUKM guna meningkatkan minat para investor untuk menanamkan modalnya pada usaha KUKM. 2. Fungsi dan kewajiban dari lembaga koperasi belum berjalan dengan optimal, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada anggota/masyarakat, begitu


91

pula sebaliknya peran serta anggota/masyarakat dalam mengembangkan koperasi masih perlu ditingkatkan. 3. Terbatasnya kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja pengelola KUMKM, sehingga pengelolaan KUMKM belum dapat mengimbangi kecepatan dan ketepatan dalam mengelola KUMKM. 4. Bantuan modal dari APBD bagi penguatan UKMK yang masih terbatas akibat masih rendahnya kemampuan keuangan daerah. 5. KUMKM pada umumnya masih menggunakan teknologi produksi yang sangat sederhana, disamping sulitnya mendapatkan bahan baku dengan mudah dan murah. 6. Masih kurangnya KUMKM yang memiliki aspek legal seperti Sertifikasi Halal, SP Kesehatan/Produk Industri Rumah Tangga dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). ii.

Solusi Untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan tersebut maka diperlukan upaya-upaya pemecahan sebagai berikut : 1. Pemerintah bersama Lembaga penggerak pertumbuhan ekonomi di sektor KUMKM perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya peranan KUMKM dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan perekonomian kerakyatan yang berpihak pada usaha keci dan Usaha menengah; membuka akses pemasaran produk KUMKM sehingga seluruh KUMKM yang mempunyai potensi namun tidak memiliki jaringan pasar yang luas dapat memperoleh akses dengan usaha dagang/ industry guna memasarkan purnakarya kepada konsumen di tingkat yang lebih tinggi melalui kegiatan pameran , media dan forum lainnya. 2. Solusi atas permasalahan koperasi tersebut adalah memberikan informasi yang jelas dan gencar kepada masyarakat mengenai Program KUMKM yang dilakukan pemerintah sehingga masyarakat dapat membantu pengembangan dan pertumbuhan ekonomi bagi koperasi serta usaha kecil dan Menengah. 3. Mengoptimalkan pelatihan manajerial dan kewirausahaan dalam upaya meningkatkan kemampuan manajerial dan kewirausahaan bagi pengelola KUMKM dengan.


92

4. Melaksanakan pemberian bantuan sosial, pemberian penjaminan kepada KUMKM melaui lembaga perbankan dan non perbankan, serta pembentukan lembaga penyalur modal bagi KUMKM. 5. Fasilitasi oleh pemerintah dalam memberikan bantuan pelatihan mengenai teknologi tepat guna untuk sistem produksi. 6. Memberikan bantuan fasilitasi Sertifikasi Halal dan Merk kepada KUMKM setiap tahunnya. A.16. Urusan Kebudayaan a. Program dan Kegiatan Urusan Wajib Kebudayaan pada tahun anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 713.789.400,- (tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp. 710.706.501,- (tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus enam ribu lima ratus satu rupiah) melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini. Tabel 2.69. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2014 No

Program

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

Kegiatan 1.

Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat


Rp. 9.600.000,-

Realisasi Anggaran Rp.9.600.000,-

100

Rp. 14.400.000,-

Rp. 13.750.351,-

95,49

Rp.5.000.000,-

Rp. 4.900.000,-

98,00

Rp. 33.777.600,-

Rp. 33.777.600,-

100

Rp. 8.400.000,-

Rp. 8.050.000,-

95,83

Rp. 22.383.000,-

Rp. 22.283.000,-

99,55

Rp. 14.160.000,-

Rp. 14.135.000,-

99,82

Rp 37.341.800,-

Rp. 37.238.800,-

99,72

Rp. 11.250.000,-

Rp. 11.250.000,-

100

Rp. 111.158.000,-

Rp. 110.378.300,-

99,30

Alokasi Anggaran

%

93

No

2

3

4

5

6

7

8

Program

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pengembang an Nilai Budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembang an Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Pengadaan pakaian kerja lapangan 2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Penyusunan laporan keuangan semesteran 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA 4. Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD 1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 2. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 1. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 1. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya 1.

Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

Jumlah

Alokasi Anggaran

Realisasi Anggaran

%

Rp. 9.600.000,-

Rp. 9.495.000,-

98,91

Rp. 30.640.000,-

Rp. 30.440.000,-

99,35

Rp. 1.900.000,-

Rp. 1.900.000,-

Rp. 18.000.000,-

Rp. 18.000.000,-

100

Rp. 10.500.000,-

Rp. 10.500.000,-

100

Rp. 4.626.700,-

Rp. 4.626.700,-

94,94

Rp. 9.840.000,-

Rp. 9.840.000,-

100

Rp. 20.000.000,-

Rp. 20.000.000,-

100

Rp. 10.000.000,-

Rp. 10.000.000,-

100

Rp. 56.174.750,-

Rp. 56.174.750,-

100

Rp. 6.000.000,-

Rp. 5.951.250,-

99,19

Rp. 35.539.250,-

Rp. 35.439.250,-

99,72

Rp. 206.796.300,-

Rp. 206.795.500,-

100

Rp. 26.702.000,-

Rp. 26.081.000,-

97,67

Rp. 710.706.501

99,57

Rp. 713.789.400,-

b. Capaian Kinerja


94

1) Tersedianya peralatan kesenian tradisional yang memadai pada sanggar budaya 2) Terlestarinya benda cagar budaya/ kepurbakalaan sebagai wawasan budaya daerah bima

3) Terbukanya wawasan bagi generasi muda dan masyarakat bima tentang arti pentingnya nilai-nilai budaya

4) Terselenngaranya atraksi kesenian budaya bima dan terpilihnya duta wiasata yang memahami nilai-nilai budaya. c. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi adalah tidak terakomodinya sanggar seni yang ada demikian pula dengan volume maupun nilai peralatan sehingga solusi kedepan diharapkan bantuan kepada sanggar seni dapat memadai agar dapat lebih cepat berkembang dalam melestarikan adat budaya. A.17. Urusan Kepemudaan dan Olahraga Urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran

sebesar

Rp.

1.574.226.000,-

dan

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp.

1.539.282.000,- atau sebesar 97,78% yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Bima melalui beberapa program dan kegiatan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut. a. Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2014 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut. Tabel 2.70. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan & Olahraga Tahun 2014 No 1.

2.

3.

Program dan Kegiatan PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Penyelenggaraan kompetisi olahraga PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA


Alokasi Anggaran

Realisasi Anggaran

%

Rp. 47.702.000,00

Rp. 47.040.000,00

98,61

Rp. 47.702.000,00

Rp. 47.040.000,00

98,61

Rp. 426.524.000,00

Rp. 405.119.000,00

94,98

Rp. 426.524.000,00

Rp. 405.119.000,00

94,98

Rp. 1.100.000.000,00

Rp. 1.087.123.000,00

98,83

95

No


Alokasi Anggaran

OLAHRAGA Peningkatan pembangunan Rp. 1.100.000.000,00 saran dan prasarana olahraga Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2014

Realisasi Anggaran Rp. 1.087.123.000,00

% 98,83

b. Capaian Kinerja Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga dapat diukur salah satunya dengan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga di Kota Bima, meliputi : Tabel 2.71. Jumlah Lapangan Olahraga dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Urusan Kepemudaan & Olahraga Tahun 2014 No.

Jenis Lapangan Olahraga

Jumlah

1.

Lapangan Volly Ball

45

2.

Lapangan Basket

15

3.

Lapangan Bulutangkis

3

4.

Lapangan Futsal

4

5.

Lapangan Tenis

3

6.

Lapangan Atletik

2

A.18. Urusan Ketahanan Pangan Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalannya. Urusan Ketahanan Pangan pada pemerintahan Kota Bima tahun 2014 dilaksanakan oleh SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKP2).


96

a. Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan Tabel 2.72. Realisasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Urusan Pilihan badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Bima Tahun Anggaran 2014 No. 1.

Nama Program/ Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.

5.

%

18.144.000

282.886.919

88,92


24.150.000

24.000.000

99,38

-


24.000.000

14.240.064

59,33

-


40.860.000

28.081.405

68,73

-


34.800.000

34.800.000

100

-


36.684.000

36.249.000

98,81

-


27.060.000

25.294.000

93,47

-


4.290.000

3.525.000

82,17

-


18.150.000

8.550.000

47,11

100.000.000

99.997.450

100,00

8.150.000

8.150.000

100,00

89.684.000

85.345.000

95,16

Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur -


43.734.000

42.785.000

97,83

-

Pengadaan peralatan gedung kantor

40.000.000

39.960.000

99,90

5.950.000

2.600.000

43,70

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur -

3

Realisasi (Rp.)

-

-

2.

Angaran (Rp.)

-

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

-

Pelaksanaan Penilaian AKJF/AKJG

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

21.161.000

19.766.000

93,41

11.316.000

10.616.000

93,81

9.845.000

9.150.000

92,94

51.972.000

48.846.000

93,99

23.380.000

21.630.000

92,51

-


8.312.000

6.936.000

83,45

-

Penyusunan Rencana Kerja /RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah

10.140.000

10.140.000

100,00

-


10.140.000

10.140.000

100,00%

182.600.000

179.893.900

98,52

43.250.000

40.572.900

93,81

139.350.000

139.321.000

99,98

Program peningkatan kesejahteraan petani -

Peningkatan kemampuan lembaga petani

-

Pelaksanaan PEDA PENAS dan Kontak Tani Andalan


97

No. 5.

Nama Program/ Kegiatan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Kebutuhan) -

543.100.130

478.333.830

88,07

74.249.600

70.599.600

95,08

20.670.000

20.603.100

99,68

18.135.500

18.135.500

100

%

Pengembangan cadangan pangan daerah

97.210.000

96.610.000

99,38

-

Pengembangan desa mandiri pangan

46.105.000

45.555.000

98,81

-

Pengembangan model distribusi pangan yang efisien

25.070.000

23.660.000

94,38

-

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

32.210.000

27.670.000

85,90

143.949.630

115.754.630

80,41

59.746.000

59.746.000

100

25.754.400

-

0,00

91.105.000

51.365.000

56,38

91.105.000

51.365.000

56,38

574.906.370

569.454.500

99,05

482.413.000

478.468.000

99,18

92.493.370

90.986.500

98,37

116.060.500

115.248.513

99,30

74.953.000

74.141.600

98,92

41.107.500

41.106.913

100

-

7.

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

Realisasi (Rp.)

-

-

6.

Penanganan daerah rawan pangan

Angaran (Rp.)

Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)

Program Penigkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah Program Peningkatan penerapan tekhnologi pertanian/ perkebunan -

Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

-

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Program pemberdyaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan -

Penyusunan programa penyuluhan pertanian

Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Bima, 2014

c. Capaian Kinerja Capaian kinerja urusan ketahanan pangan di Kota Bima tahun 2014 meliputi : 1.

Terwujudnya peningkatan pendapatan petani, dengan indikator kinerja produksi komoditas pertanian tercapai; padi 41.877 ton tercapai dari target 40.000 ton atau 104,69%, jagung 3,709 ton tercapai dari 9.500 ton target atau 39,04 %, dan kedelai 2.137 ton tercapai dari 3.800 ton target atau 56,24%).


98

b) Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan, dengan indikator kinerja tercapai yaitu 80 % terdiri dari; 1). energi perkapita 2.200 kkal/kapital/hari dan protein perkapita sebesar 57 gram/kapita/hari. 2). Capaian cadangan pangan dengan yaitu sebesar 55,00 % yang terdiri dari jumlah cadangan pangan 8 ton dan jumlah cadangan pangan pemerintah 55 ton. c)

Meningkatannya distribusi dan akses pangan, dengan indikator kinerja: 1). Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangandi daerah dengan terget capaian 52 minggu dan tercapai 100%. 2). Stabilitas harga dan pasokan pangan dengan rencana target 84 %, untuk indikator stabilitas harga dan pangan menunjaukan nilai peningkatan sebesar 16% dari target yang ditetapkan.

d) Meningkatnya penganekaragaman dan keamanan pangan, dengan indikator kinerja; Skor pola makan harapan (PPH) dengan dengan rencana/target yang ingin dicapai sebesar 86,50 (PPH target nasional 90 %) dan tercapai 74,60 %. Hal ini disebabkan karena masih tingginya ingkat konsumsi beras masyarakat yang memberikan kontrbusi terbesar untuk rendahnya PPH kota Bima; e)

Terwujudnya penanganan kerawanan pangan. Dari 55,50% jumlah kelurahan rawan pangan/rentan pangan yang ditangani dan jumlah KK rawan/rentan pangan yang ditangani yaitu sebesar 12 kelurahan dan 240 orang. Dan yang berhasil ditangani sebanyak 7 kelurahan dan 140 orang atau 58,33 % dari capaian target kinerja.

f)

Terwujudnya penyelenggaraan penyuluh yang maju, dengan indikator kinerja; 1.) Petani yang menerapkan teknologi pertanian sesuai anjuran, dari jumlah petani 8.429 orang ditargetkan 75 % (6.321 orang) untuk jangka waktu 5 tahun. Sehingga tahun 2014 di targetkan 35% (2.212 orang) dengan realisasi capain kinerja 610 orang (27,58%); 2.) Jumlah penyuluh yang terampil dalam pendampingan dan pengawalan penerapan tekhnologi pertanian sesuai anjuran. Dari 50 orang tenaga penyuluh kota Bima, 12 orang yang ingin dicapai dan untuk tahun 2014 tercapai 100% (12 0rang) tenaga penyuluh terampil.

g)

Peningkatan jumlah kelembagaan petani; 1). Dari 497 kelompok tani kota bima yang tersebar di 5 kecamatan, tercapai 175 kelompok tani dari 126 target capaian 2014; 2). Tercapainya pos penyuluh desa yang mandiri dari 19 yang ditargetkan tercapai 16 atau 84,21%. 3). Koperasi yang terbentuk 1 poktan (Kelurahan Nungga) dari 38 poktan (untuk 38 kelurahan).


99

Tabel 2.73. Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2014 INDIKATOR KINERJA 1.

TARGET

REALISASI

Produksi komoditas pertanian

% CAPAIAN 66,55

- Padi (GKG)

40.000 ton

41.877 ton

104,69

- Jagung

9.500 ton

3.709 ton

39,04

- Kedelai

3.800 ton

2.137 ton

56,24

2.

Ketersediaan energi dan protein perkapita

80,00%

94,76%

118,45

3.

Penguatan cadangan pangan

55,00%

32,50%

59,09

4.

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

52 minggu

52 minggu

100,00

5.

Stabilitas harga dan pasokan pangan

84,00%

100,00%

119,05

7.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor PPH 86,50

Skor PPH 74,60

86,24

7.

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

30,00%

13,50%

45,00

8.


55,50%

58,33%

105,10

9.

Petani yang menerapkan teknologi pertanian sesuai anjuran

30,00%

20,56%

69,00

10.

Penyuluh yang terampil dalam pendampingan dan pengawalan penerapan teknologi pertanian sesuai anjuran

12 orang

12 orang

100,00

11.

Peningkatan kelas kelompoktani :

126 poktan

175 poktan

- Kelas pemula ke lanjut

76 poktan

103 kelompok

135,53

- Kelas lanjut ke madya

40 poktan

64 kelompok

160,00

- Kelas madya ke utama

10 poktan

8 kelompok

8,00

19 posluhdes

16 posluhdes

84,21

38 koptan

1 koptan

2,63

15.

Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) yang mandiri

16.

Koperasi Tani yang terbentuk

125,18

Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Bima, 2014

d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan, atau faktor penghambat pencapaian kinerja: a)

Kurangnya berhasilnya pencapain target pada produksi komoditas pertanian jagung disebabkan minat petani dan kelompok tani yang beralih menanam ke komoditi lain seperti kacang tanah dan beberapa komoditi hortikultura.

b) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang pencapaianya kurang (74,60%) dari target 86,50% dikarenakan Tingginya konsumsi beras dibandingkan kelompok pangan lain seperti umbi-umbian, hewani, dan kelompok pangan buah dan sayur masih


100

belum memenuhi harapan. Selain hal tersebut SDM yang tersedia masih kurang memadai dalam melaksanakan pengumpulan data dasar konsumsi kelompok pangan untuk menyusun Skor Pola Pangan Harapan (PPH). c)

Kurangnya kesadaran kelompok tani/POKTAN untuk mebentuk Koperasi, hal ini terjadi cenderung petani masih tergantung pada bantuan yang diberikan pemerintah

Solusi, percepatan pelaksanaan kegiatan melalui manajemen aparatur secara optimal. a)

Perlunya peningkatan pelatihan/penyediaan tekhnologi pada,

moditi jagung

karena pada pelatihan jajar legowo bagi patani hanya dilakukan pada komoditi padi saja. Sedangkan untuk komoditi jagung, dan kedelai belum dilaksanakan. b) Sumber daya belum efisien dimanfaatkan (SDM bidang kelembagaagn, SDM penyuluh, SDM bidang penyelnggaraan sarana dan prasarana), dengan melihat tingkat keberhasilan capaian realisasi hanya sebesar 66,66%. c)

Untuk memenuhi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) perlu gencarnya program P2KP melalui pemanfaatan pekarangan dan Kawasan Rumah Pangan (KRPL).

A.19. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Pelaksanaan urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 76.403.444.365,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 71.064.930.165,00 atau 93,01%. Program dan kegiatan pada urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dilaksanakan oleh : 1). Sekretariat Daerah; 2). Sekretariat DPRD; 3). Inspektorat, 4). Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD); 5). Badan Kepegawaian Daerah (BKD); 6). Kecamatan Rasana’E Barat; 7). Kecamatan Rasana’E Timur; 8). Kecamatan Asakota; 9). Kecamatan Mpunda; 10). Kecamatan Raba; 11). Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT); 12). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); dan 38 SKPD Kelurahan se- Kota Bima. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Sekretariat Daerah a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan


101

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, pada tahun 2014 Sekretariat Daerah Kota Bima mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.816.182.480,00 dengan realisasi anggaran yang dicapai sebesar Rp. 33.801.237.197,00 atau 91,81% dari total alokasi anggaran. Adapun realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.74. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2014 No. 1.

2.

Nama Program/Kegiatan Program Pelayanan administrasi perkantoran - Penyediaan jasa surat-menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan bahan logistik kantor - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur - Pembangunan gedung kantor - Pengadaan kendaraan dinas/operasional - Pengadaan perlengkapan rumah


Anggaran

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

%

10.194.974.100,00

9.648.719.774,00

94,64

174.151.000,00 959.660.040,00

173.971.420,00 948.656.465,00

99,90 98,85

435.244.000,00

401.917.123,00

92,34

660.000.000,00

281.818.612,00

42,70

18.530.000,00

18.530.000,00

100,00

281.682.300,00

250.348.100,00

88,88

198.500.000,00 37.200.000,00

196.680.000,00 36.860.000,00

99,08 99,09

469.259.800,00 438.890.000,00

465.541.400,00 433.984.000,00

99,21 98,88

829.747.960,00

822.420.000,00

99,12

1.270.940.000,00

1.213.250.750,00

95,46

234.500.000,00 1.617.385.000,00

234.084.000,00 1.615.294.755,00

99,82 99,87

1.770.000.000,00

1.763.484.149,00

99,63

799.284.000,00

791.879.000,00

99,07

12.501.328.050,00

10.961.512.376,00

87,68

3.848.446.500,00 3.527.576.200,00

3.467.210.500,00 2.830.292.575,00

90,09 80,23

764.900.000,00

594.614.000,00

77,74

102

No.

Nama Program/Kegiatan jabatan/dinas - Pengadaan peralatan gedung kantor - Pengadaan mebeleur - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Penyediaan/sewa gedung kantor/rumah jabatan/dinas - Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3.

4.

5.

Program Peningkatan disiplin aparatur - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah - Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat - Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri - Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah - Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya - Stimulan pembangunan daerah - Rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum

Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi - Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) - Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik - Penyusunan sistem informasi kepangkatan dan jabatan


Anggaran

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

%

144.305.000,00

131.180.000,00

90,90

1.056.000.000,00 820.000.000,00

875.017.000,00 817.106.500,00

82,86 99,65

303.270.000,00

294.942.101,00

97,25

1.080.910.000,00

1.060.823.850,00

98,14

190.000.000,00

187.950.500,00

98,92

118.950.000,00

117.425.000,00

98,72

96.000.000,00

93.980.000,00

97,90

540.170.350,00

480.170.350,00

88,89

10.800.000,00 178.500.000,00

10.800.000,00 156.765.000,00

100,00 87,82

178.500.000,00

156.765.000,00

87,82

5.594.074.700,00

5.462.958.171,00

97,66

888.266.000,00

883.382.000,00

99,45

490.087.000,00

488.718.633,00

99,72

300.000.000,00

287.175.000,00

95,73

1.966.924.700,00

1.879.640.738,00

95,56

1.731.340.000,00 217.457.000,00

1.727.760.000,00 196.081.800,00

99,79 90,17

764.440.000,00

657.740.000,00

86,04

193.464.000,00

185.146.000,00

95,70

130.932.000,00

128.682.000,00

98,28

35.848.000,00

35.848.000,00

100,00

103

No.

6.

7.

8.

9.

10.


Anggaran

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

%

- Unit layanan pengadaan barang/jasa

404.196.000,00

308.064.000,00

76,22

Program Pembinaan dan peningkatan pelayanan masyarakat - Koordinasi peringatan hari besar (keagamaan dan nasional) - Fasilitasi pembinaan peningkatan pelayanan publik - Penyusunan Standar Pelayanan Minimun/standarisasi sarana dan prasarana pelayanan - Koordinasi bidang ekonomi - Koordinasi kegiatan perekonomian dan sumber daya alam - Pengantaran dan penjemputan jemaah haji - Pendataan sarana pendidikan agama dan tempat ibadah

3.900.175.950,00

3.775.493.491,00

96,80

3.007.696.400,00

2.983.922.400,00

99,21

128.144.750,00

125.769.750,00

98,15

130.652.000,00

130.552.000,00

99,92

359.665.800,00 218.734.000,00

289.564.779,00 191.176.562,00

80,51 87,40

6.200.000,00

6.200.000,00

100,00

49.083.000,00 498.986.500,00

48.308.000,00 473.729.750,00

98,42 94,94

403.636.500,00

380.655.750,00

94,31

95.350.000,00

93.074.000

97,61

1.604.467.130,00

1.125.003.744,00

70,12

174.196.500,00

106.385.000,00

61,07

320.012.900,00

269.851.735,00

84,33

257.044.930,00

206.247.487,00

80,24

215.056.400,00

197.716.000,00

91,94

128.788.500,00

72.794.422,00

56,52

509.367.900,00

272.009.100,00

53,40

690.699.050,00

671.547.331,00

97,23

111.489.000,00

109.884.750,00

98,56

64.163.000,00

64.163.000,00

100,00

515.047.050,00

497.499.581,00

96,59

237.978.500,00

229.577.400,00

96,47

51.535.500,00

44.096.900,00

85,57

161.443.000,00

160.480.500,00

99,40

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD - Penysunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA SKPD Program penataan peraturan perundang-undangan - Penyusunan dan penerbitan produk hukum daerah - Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan - Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan - Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan - Publikasi peraturan perundangundangan - Penyelesaian sengketa dan bantuan hukum Program Pembinaan dan pengembangan aparatur - Penyusunan Instrumen analisis jabatan PNS - Penysunan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) - Penguatan kelembagaan dan pendayagunaan aparatur Program peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan - Diklat teknis pengadaan barang/jasa


104

No.

11.

12.

Nama Program/Kegiatan - Seminar, simposium, lokakarya dan pertemuan ilmiah Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah - Penyusunan Standar satuan harga - Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program administrasi kerjasama pembangunan - Koordinasi pembinaan administrasi pembangunan - Bina jasa konstruksi Jumlah

Anggaran

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

25.000.000,00

25.000.000,00

100,00

318.132.500,00

308.572.060,00

96,99

87.098.000,00 231.034.500,00 332.426.000,00

79.799.500,00 228.772.560,00 329.818.100,00

91,62 99,02 99,22

249.643.000,00

249.278.500,00

99,85

82.783.000,00

80.539.600,00

97,29

36.816.182.480,00

33.801.237.197,00

91,81

%

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Bima, tahun 2014

2. Sekretariat DPRD a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada tahun 2014 Sekretariat DPRD Kota Bima mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.982.118.500,00 untuk melaksanakan urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Realisasi anggaran yang dicapai adalah sebesar Rp. 12.321.383.533,00 atau 94,91% dari total alokasi anggaran. Adapun realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.75. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bima Tahun 2014 No 1.

Nama Program/Kegiatan Program Pelayanan administrasi perkantoran - Penyediaan jasa surat-menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan


Anggaran (Rp.) 8.467.489.000,00

Realisasi (Rp.) 8.113.849.516,00

27.000.000,00

21.600.000,00

80,00

190.170.000,00

165.225.785,00

86,88

374.100.000,00

374.100.000,00

100,00

38.150.000,00

27.047.450,00

70,90

65.568.000,00

62.768.000,00

95,73

128.733.500,00 260.282.500,00

128.650.000,00 258.959.870,00

99,94 99,49

20.375.000,00

20.264.200,00

99,46

% 95,82

105

No

Nama Program/Kegiatan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

2.

3.

4.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur - Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan disiplin aparatur - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - Pengadaan Pakaian Olah Raga Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Pendidikan dan pelatihan formal - Seminar, Simposium, Lokakarya dan Pertemuan ilmiah

5.

6.

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah - Pembahasan rancangan peraturan daerah - Rapat-rapat alat kelengkapan


Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

274.960.000,00

266.236.000,00

96,83

24.000.000,00

23.975.000,00

99,90

421.100.000,00

416.697.000,00

98,95

6.583.050.000,00

6.289.326.211,00

95,54

60.000.000,00

59.000.000,00

98,33

399.755.000,00

367.466.500,00

91,92

35.815.000,00

35.500.000,00

99,12

95.000.000,00

94.457.000,00

99,43

158.440.000,00

158.179.500,00

99,84

58.000.000,00

57.500.000,00

99,14

52.500.000,00

21.830.000,00

41,58

747.890.000,00

738.847.000,00

98,79

631.640.000,00

623.267.000,00

98,67

100.000.000,00

99.330.000,00

99,33

16.250.000,00 103.500.000,00

16.250.000,00 51.000.000,00

100,00 49,28

45.500.000,00

24.000.000,00

52,75

58.000.000,00 47.430.000,00

27.000.000,00 47.430.000,00

46,55 100,00

24.390.000,00

24.390.000,00

100,00

23.040.000,00

23.040.000,00

100,00

3.216.054.500,00

3.002.790.517,00

93,37

551.381.000,00

498.028.500,00

90,32

106

No

Anggaran (Rp.) 91.340.500,00

Realisasi (Rp.) 30.000.000,00

353.677.000,00 1.551.580.000,00 668.076.000,00

331.329.000,00 1.516.445.000,00 626.988.017,00

93,68 97,74 93,85

12.982.118.500,00

12.321.383.533,00

94,91

Nama Program/Kegiatan dewan - Rapat-rapat paripurna - Kegiatan Reses - Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Jumlah

% 32,84

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kota Bima, tahun 2014

3. Inspektorat a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada tahun 2014 Inspektorat Kota Bima mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.418.027.700,00

untuk

melaksanakan

urusan

wajib

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Realisasi anggaran yang dicapai adalah sebesar Rp. 2.319.495.384,00 atau 95,93% dari total alokasi anggaran. Adapun realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.76. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kota Bima Tahun 2014 No 1.

2.

Nama Program/Kegiatan Program Pelayanan administrasi perkantoran - Penyediaan jasa surat-menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan


Anggaran (Rp.) 766.867.500,00

Realisasi (Rp.) 763.158.084,00

26.850.000,00 12.000.000,00

26.658.685,00 11.389.794,00

99,29 94,91

15.111.000,00

15.099.500,00

99,92

793.000,00

793.000,00

100,00

32.212.800,00

32.212.800,00

100,00

19.262.500,00 9.600.000,00

19.262.000,00 9.600.000,00

100,00 100,00

20.264.650,00 52.775.000,00

20.262.000,00 52.760.800,00

99,99 99,97

95.675.000,00

93.247.000,00

97,46

8.250.000,00

8.085.000,00

98,00

55.500.000,00 418.573.550,00 30.920.000,00

55.500.000,00 418.287.505,00 30.812.100,00

100,00 99,93 99,65

30.920.000,00

30.812.100,00

99,65

% 99,52

107

No


3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. -

dinas/operasional Program Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Inventarisasi temuan pengawasan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Pendayagunaan TP/TGR Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Bintek Pengawasan Operasional Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Jumlah

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

30.750.000,00

30.741.800,00

99,97

30.750.000,00

30.741.800,00

99,97

27.046.000,00

22.754.100,00

84,13

27.046.000,00 70.956.750,00

22.754.100,00 70.946.750,00

84,13 99,99

9.137.750,00

9.137.750,00

100,00

19.990.500,00

19.990.500,00

100,00

9.914.000,00 31.914.500,00 55.072.000,00

9.914.000,00 31.904.500,00 54.180.300,00

100,00 99,97 98,38

55.072.000,00

54.180.300,00

98,38

812.398.350,00

804.257.150,00

99,00

462.145.100,00

461.551.000,00

99,87

99.126.750,00

96.325.750,00

97,17

13.693.500,00 113.984.000,00

13.660.000,00 110.465.500,00

99,76 96,91

32.570.000,00

32.546.900,00

99,93

13.347.000,00

13.275.000,00

99,46

77.532.000,00 353.604.100,00

76.433.000,00 353.486.600,00

98,58 99,97

54.234.000,00

54.166.500,00

99,88

229.857.600,00

229.857.600,00

100,00

69.512.500,00 170.413.000,00

69.462.500,00 159.161.500,00

99,93 93,40

170.413.000,00

159.161.500,00

93,40

100.000.000,00

29.997.000,00

30,00

100.000.000,00

29.997.000,00

30,00

2.418.027.700,00

2.319.495.384,00

95,93

Sumber Data : Inspektorat Kota Bima, tahun 2014


108

3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelaksanaan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada

Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bima pada tahun 2014 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 11.560.141.500,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 10.358.319.994,00 atau 89,60% dari total alokasi anggaran yang telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun realisasi program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusi dari pelaksanaan urusan wajib oleh DPPKAD adalah sebagai berikut: Tabel 2.77. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan DPPKAD Kota Bima Tahun 2014 No 1.

Nama Program/Kegiatan Program Pelayanan administrasi perkantoran - Penyediaan jasa surat-menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah


Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

2.241.968.500,00

2.195.515.781,00

97,93

51.648.000,00

50.627.000,00

98,02

33.800.000,00

33.360.234,00

98,70

74.900.000,00

65.824.025,00

87,88

444.960.000,00

438.464.800,00

98,54

15.250.000,00

15.160.000,00

99,41

59.850.000,00

59.440.000,00

99,31

149.853.500,00 197.000.000,00

149.853.500,00 196.866.000,00

100,00 99,93

31.002.000,00

29.636.000,00

95,59

325.270.000,00

298.103.000,00

91,65

10.800.000,00

10.760.000,00

99,63

211.200.000,00

211.161.672,00

99,98

585.360.000,00

585.218.550,00

99,98

51.075.000,00

51.041.000,00

99,93

109

No 2.

3.

4.

5.

6.

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

211.430.000,00

211.406.540,00

99,99

211.430.000,00

211.406.540,00

99,99

33.000.000,00

33.000.000,00

100,00

33.000.000,00

33.000.000,00

100,00

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

249.663.000,00

153.476.174,00

61,47

249.663.000,00

153.476.174,00

61,47

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan laporan keuangan semesteran - Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah

489.811.250,00

423.336.830,00

86,43

70.733.000,00

42.029.000,00

59,42

99.746.250,00

98.762.250,00

99,01

70.237.250,00

69.845.500,00

99,44

164.940.250,00

134.630.080,00

81,62

84.154.500,00

78.070.000,00

92,77

6.781.122.070,00

6.199.089.272,00

91,42

0,00 340.167.000,00

0,00 121.873.370,00

0,00 35,83

763.997.500,00

761.698.500,00

99,70

154.869.000,00

154.869.000,00

100,00

616.312.250,00

613.532.000,00

99,55

270.231.500,00

269.937.000,00

99,89

140.779.250,00

139.587.595,00

99,15

Nama Program/Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan disiplin aparatur - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah - Peny. analisa standar belanja - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD - Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD - Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang


110

No


-

-

-

-

-

-

-

-

7.

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Pedoman Anggaran Pengelolaan administrasi penerimaan dan belanja daerah Sosialisali dan Pembekalan Juru Pungut PBB Penagihan PBB pada Seluruh Kelurahan Pendataan Ulang/ Pemutahiran Data PBB Sektor Perkotaan Pengelolaan dan Penagihan Pajak Daerah/Retribusi Daerah/Sewa Aset Daerah Pelaksanaan penata usahaan gaji pegawai Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penatausahaan/Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Pendapatan Daerah Asistensi Penyelesaian Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota - Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/ kota - Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/ kota


Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

180.562.000,00

180.336.000,00

99,87

39.412.000,00

32.922.000,00

83,53

167.724.000,00

142.961.000,00

85,24

821.803.500,00

790.866.592,00

96,24

333.400.070,00

136.204.700,00

40,85

1.073.500.000,00

1.034.525.000,00

96,37

124.126.000,00

117.972.000,00

95,04

424.557.000,00

412.340.250,00

97,12

531.631.000,00

525.631.300,00

98,87

308.055.000,00

298.360.500,00

96,85

190.130.000,00

184.512.500,00

97,05

44.800.000,00

33.953.000,00

75,79

97.952.000,00

92.195.415,00

94,12

93.297.000,00

91.216.550,00

97,77

63.816.000,00

63.595.000,00

99,65

443.169.500,00

287.775.250,00

64,94

200.358.000,00

200.293.425,00

99,97

83.434.000,00

82.331.825,00

98,68

111

No

Nama Program/Kegiatan - Asistensi penyusunan rancangan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota

8.

9.

Program penataan peraturan perundang-undangan - Penyusunan dan penerbitan Produk Hukum Daerah Program peningkatan pengelolaan Asset Daerah - Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Asset / Barang Daerah - Peningkatan Manajemen Asset / Barang Daerah - Sosialisasi tentang Pengelolaan Asset / Barang Daerah - Revaluasi / Appraisal Asset / Barang Daerah - Penyusunan Data Inventarisasi Asset Daerah - Pendataan Ulang / Pemutahiran Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah - Penyusunan Laporan Tahunan Asset / Barang Daerah Jumlah

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

159.377.500,00

5.150.000,00

3,23

106.035.500,00

0,00

0,00

106.035.500,00

0,00

0,00

1.003.941.680,00

854.720.147,00

85,14

100.129.000,00

67.960.738,00

67,87

220.171.300,00

217.545.000,00

98,81

46.844.000,00

46.844.000,00

100,00

78.265.500,00

67.242.903,00

85,92

317.312.000,00

305.020.406,00

96,13

220.455.500,00

130.942.100,00

59,40

20.764.380,00

19.165.000,00

92,30

11.560.141.500,00

10.358.319.994,00

89,60

Sumber Data : DPPKAD Kota Bima, tahun 2014

4. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.523.101.440,00 untuk melaksanakan urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Realisasi anggaran yang dicapai adalah sebesar Rp. 3.470.161.370,00 atau 98,50% dari total alokasi anggaran. Adapun realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.78. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima Tahun 2014


112

No

1.

2.

3.

4.

Anggaran

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)


%

Program Pelayanan administrasi perkantoran - Penyediaan jasa surat-menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

507.204.400,00

501.303.073,00

98,84

45.952.500,00 26.400.000,00

45.945.000,00 24.450.383,00

99,98 92,62

7.000.000,00

6.756.790,00

96,53

36.684.000,00

36.684.000,00

100,00

46.005.000,00 42.363.000,00

45.980.000,00 42.363.000,00

99,95 100,00

3.060.000,00

1.795.000,00

58,66

21.480.000,00

21.177.500,00

98,59

226.533.700,00

224.701.400,00

99,19

51.726.200,00

51.450.000,00

99,47

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur - Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pengadaan peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

318.459.600,00

316.903.600,00

99,51

94.958.000,00

94.499.500,00

99,52

137.351.600,00

136.789.600,00

99,59

20.000.000,00

19.824.500,00

99,12

47.200.000,00

46.957.000,00

99,49

7.700.000,00

7.698.000,00

99,97

11.250.000,00

11.135.000,00

98,98

Program Peningkatan disiplin aparatur - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Pelaksanaan Sidak Pegawai Negeri Sipil

67.650.000,00

66.930.000,00

98,94

28.500.000,00

28.480.000,00

99,93

39.150.000,00

38.450.000,00

98,21

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan laporan keuangan semesteran - Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah

75.000.000,00

75.000.000,00

100,00

10.000.000,00

10.000.000,00

100,00

10.000.000,00

10.000.000,00

100,00

10.000.000,00

10.000.000,00

100,00

10.000.000,00

10.000.000,00

100,00

20.000.000,00

20.000.000,00

100,00


113

No

- Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD 5.

(Rp.)

(Rp.)

%

15.000.000,00

100,00

Program Pendidikan Kedinasan

1.122.636.800,00

1.103.425.700,00

98,29

- Pendidikan dan pelatihan teknis

99.446.800,00

99.446.800,00

100,00

981.080.500,00

961.869.400,00

98,04

42.109.500,00

42.109.500,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.432.150.640,00

1.406.598.997,00

98,22

491.629.000,00 159.032.500,00 155.565.500,00

486.741.000,00 153.613.807,00 154.184.600,00

99,01 96,59 99,11

28.720.500,00 66.512.000,00

26.016.900,00 64.451.900,00

90,59 96,90

50.427.500,00

50.427.500,00

100,00

55.676.500,00

55.039.500,00

98,86

38.008.500,00

38.008.500,00

100,00

189.449.800,00

183.871.750,00

97,06

90.699.140,00

88.919.040,00

98,04

10.348.450,00 13.868.000,00 27.665.250,00

10.348.450,00 13.868.000,00 27.665.250,00

100,00 100,00 100,00

54.548.000,00

53.442.800,00

97,97

3.523.101.440,00

3.470.161.370,00

98,50

- Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

7.

Realisasi

15.000.000,00

- Pendidikan penjenjangan struktural

6.

Anggaran Nama Program/Kegiatan

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Program pembinaan dan pengembangan aparatur - Seleksi penerimaan calon PNS - Penempatan PNS - Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS - Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi - Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS - Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas - Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN - Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) On Line - Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun - Penyusunan Pedoman Penilaian Calon Pejabat Struktural - Penyusunan Gaji Berkala PNS - Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) - Pengelolaan, Pengurusan, dan PenerbitanKaris/Karsu/Karpeg/Tas pen/Tapperum Jumlah

Sumber Data : BKD Kota Bima, tahun 2014


114

b. Capaian Kinerja Kepegawaian Daerah Hasil pengukuran kinerja kepegawaian daerah dirinci menurut sasaran strategis yang ingin dwujudkan adalah sebagai berikut. Tabel 2.79. Capaian Kinerja Kepegawaian Daerah Tahun 2014 Sasaran Strategis Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme PNS setelah mengikuti Diklat teknis dan Fungsional, Diklat kepemimpinan, serta Diklat prajabatan bagi CPNS

Meningkatnya Kesejahteraan dan pengembangan pegawai menuju penataan pegawai yang profesional dan proporsional

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

Rasio jumlah PNS setelah mengikuti diklas/kursus singkat dan bimbingan teknis serta sosialisasi peraturan bidang kepegawaian

60 Orang

80 Orang

133%

Meningkatnya kemampuan dan komptensi dari jumlah PNS yang mengikuti Diklat kepemimpinan

22 Orang

29 Orang

132%

Peningkatan kemampuan dan kompetensi dari jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Ijazah

80 Orang

80 Orang

100%

Meningkatnya pengetahuan, keahlian dan keterapilan dari Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan

100 Orang

-

0%

Rasio meningkatnya jumlah aparatur setelah seleksi CPNSD

100 Orang

41 Orang

41%

Rasio penempatan dan penataan personil pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan struktural/fungsional

957 Orang

851 Orang

89%

Rasio Jumlah PNS yang memperoleh SK KP

1437 Orang

1434 Orang

99,79%

Rasio menurunnya pelanggaran disiplin PNS dari jumlah PNS setelah pemberian punishment

4 Kasus

9 Kasus

5,75%

Rasio meningkatnya kompetensi pendidikan melalui pengiriman tugas belajar dan pemberian ijin belajar

10 Orang

3 Orang

25,5%

Terseleksinya calon pegawai yang berkualitas melalui seleksi praja IPDN

1 Orang

-

0%

Peningkatan pengembangan pembangunan sarana prasarana pelayanan kepegawaian melalui SAPK dan data elektronik

883 Orang

930 Orang

94,95%

Rasio Jumlah PNS yang memasuki masa purna tugas/pensiun

58 Orang

58 Orang

100%

Rasion Jumlah PNS yang memperoleh SK Kenaikan Gaji Berkala

336 Orang

343 Orang

97,96%

366 Orang

350 Orang

95,63%

Rasio jumlah PNS yang mengurus administrasi Karis / Karsu, Taspen/Bapertarum Sumber : BKD Kota Bima, 2014


115

5. Kantor Kecamatan Se-Kota Bima a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelaksanaan urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh 5 (lima) Kantor Kecamatan se- Kota Bima pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.045.993.450,00 dan realisasi anggaran yang dicapai adalah sebesar Rp. 2.027.800.700,00 atau 99,11% dari total alokasi anggaran. Adapun realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan 5 (lima) Kantor Kecamatan se-Kota Bima yang meliputi Kecamatan RasanaE Barat, Kecamatan Asakota, Kecamatan Mpunda, Kecamatan Raba serta Kecamatan RasanaE Timur adalah seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 2.80. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan se-Kota Bima Tahun 2014 No

1.

Anggaran

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)


Program Pelayanan administrasi perkantoran - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan bahan logistik kantor - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah


%

933.804.300,00

922.463.960,00

98,79

39.720.000,00

35.874.710,00

90,32

43.210.000,00

42.581.750,00

98,55

113.280.000,00

108.728.000

95,98

6.600.000,00

6.500.000,00

98,48

28.650.000,00

28.650.000,00

100,00

93.735.300,00 49.797.500,00

93.732.300,00 49.721.900,00

100,00 99,85

22.210.500,00

21.910.500,00

98,65

18.760.000,00

18.320.000,00

97,65

26.366.000,00 65.375.000,00 347.300.000,00

26.351.000,00 64.827.000,00 346.481.800,00

99,94 99,16 99,76

78.800.000,00

78.785.000,00

99,98

116

No

2.

3.

4.

5.

Anggaran

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pengadaan peralatan gedung kantor - Pengadaan mebeleur

%

350.262.000,00

344.928.020

98,48

93.572.000,00

88.986.000,00

95,10

119.959.000,00

119.891.020,00

99,94

29.850.000,00

29.370.000,00

98,39

10.480.000,00

10.480.000,00

100,00

47.100.000,00

46.900.000,00

99,58

22.851.000,00 26.450.000,00

22.851.000,00 26.450.000,00

100,00 100,00

Program Peningkatan disiplin aparatur - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Pengadaan pakaian olahraga - Pengadaan pakaian korpri - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

74.350.000,00

74.350.000,00

100,00

27.450.000,00

27.450.000,00

100,00

26.200.000,00

26.200.000,00

100,00

14.400.000,00

14.400.000,00

100,00

6.300.000,00

6.300.000,00

100,00

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan laporan keuangan semesteran - Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah - Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD

83.418.150,00

83.048.150,00

99,56

3.075.000,00

3.075.000,00

100,00

16.669.000,00

16.439.000,00

98,62

2.400.000,00

2.400.000,00

100,00

21.089.550,00

20.989.550,00

99,53

32.763.500,00

32.723.500,00

99,88

7.421.100

7.421.100

100,00

204.159.000,00

203.142.000,00

99,50

65.347.000,00

64.525.000,00

98,74

118.235.000,00

118.085.000,00

99,87

20.577.000,00

20.532.000,00

99,78

Program Penataan Daerah Otonomi Baru - Pendataan dan pemutakhiran data kependudukan dan pertanahan - Koordinasi pembinaan wilayah dan organisasi sosial kemasyarakatan - Pendataan/penyusunan potensi kecamatan serta inventarisasi proyek masuk kelurahan


117

No

6.

Anggaran

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)


Program pembinaan dan peningkatan pelayanan keagamaan dan sosial kemasyarakatan - Pelaksanaan sosialisasi keagamaan STQ/MQ Jumlah

%

400.000.000,00

399.868.570,00

99,97

400.000.000,00

400.000.000,00

99,97

2.045.993.450,00

2.027.800.700,00

99,11

Sumber Data : SKPD Kecamatan se-Kota Bima, tahun 2014

7. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelaksanaan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, khususnya pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Bima pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 636.488.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 610.485.076,00 atau 95,91% dari total alokasi anggaran. Adapun realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.81. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Bima Tahun 2014 No

1.

Anggaran

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)


Program Pelayanan administrasi perkantoran - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi


%

424.229.000,00

407.876.076,00

96,15

19.700.000,00

11.133.026,00

56,51

2.700.000,00

2.700.000,00

100,00

39.900.000,00 1.980.000,00 21.834.000,00 32.230.000,00

38.400.000,00 1.980.000,00 21.816.000,00 32.230.000,00

96,24 100,00 99,92 100,00

121.020.000,00

121.020.000,00

100,00

3.600.000,00

2.450.000,00

68,06

2.880.000,00 92.655.000,00

2.880.000,00 89.112.050,00

100,00 96,18

118

No

ke luar daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 2.

3.

(Rp.)

(Rp.)

%

84.155.000,00

98,16

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

25.994.000,00

21.004.000,00

80,80

22.590.000,00

17.600.000,00

77,91

1.404.000,00

1.404.000,00

100,00

2.000.000,00

2.000.000,00

100,00

Program Peningkatan disiplin aparatur - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Pengadaan Pakaian Olah Raga

20.900.000,00

20.900.000,00

100,00

17.100.000,00

17.100.000,00

100,00

3.800.000,00

3.800.000,00

100,00

31.245.000,00

31.085.000,00

99,49

3.000.000,00

2.960.000,00

98,67

6.800.000,00

6.720.000,00

98,82

3.030.000,00

3.030.000,00

100,00

3.495.000,00

3.455.000,00

98,86

9.800.000,00

100,00

5.120.000,00

100,00

-

-

6.

Realisasi

85.730.000,00

4.

5.

Anggaran Nama Program/Kegiatan

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD

9.800.000,00 5.120.000,00

Program Penataan peraturan perundang-undangan - Publikasi peraturan perundangundangan

84.325.000,00

79.825.000,00

94,66

84.325.000,00

79.825.000,00

94,66

Program pembinaan dan peningkatan pelayanan masyarakat - Monitoring, evaluasi dan pelaporan

49.795.000,00

49.795.000,00

100,00

49.795.000,00

49.795.000,00

100,00

636.488.000,00

610.485.076,00

95,91

Jumlah Sumber Data : KPPT Kota Bima, tahun 2014


119

b. Capaian Kinerja Pelayanan Perijinan Kinerja pelayanan perijinan diselenggarakan dalam upaya mewujudkan edukasi, sinkronisasi, dan koordinasi pelayanan investasi satu pintu secara terpadu. Hasil pengukuran kinerja pelayanan perijinan terpadu tahun 2014 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel berikut. Tabel 2.82. Capaian Kinerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Bima Tahun 2014 Indikator Kinerja Jumlah Izin yang diterbitkan : 1. Izin Gangguan (HO) 2. Surat Izin Menempati Kios (SIMK) 3. Surat Izin Pangkalan Bahan Bakar Minyak Tanah (BBMT) 4. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 7. Tanda Daftar Industri (TDI) 8. Tanda Daftar Gudang (TDG)

Target

Realisasi

%

700 Lembar 50 Lembar 75 Lembar

600 Lembar 18 Lembar 54 Lembar

85,71 % 36,00 % 72,00 %

100 Lembar

117 Lembar

117,00 %

700 Lembar 250 Lembar 75 Lembar 50 Lembar

733 Lembar 450 Lembar 52 Lembar 12 Lembar

104,71 % 180,00 % 69,33 % 24,00 %

Sumber Data : KPPT Kota Bima, tahun 2014

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelaksanaan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, khususnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.929.784.795,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 2.729.826.038,00 atau 93,17% dari total alokasi anggaran. Adapun realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan seperti pada tabel berikut : Tabel 2.83. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima Tahun 2014 No

1.

Anggaran

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)


Program Pelayanan administrasi perkantoran - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


%

503.657.395,00

502.067.388,00

99,68

39.520.000,00 30.400.000,00

39.170.000,00 29.903.122,00

99,11 98,37

8.748.000,00

8.158.375,00

93,26

120

No

- Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan rumah tangga - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.

3.

4.

5.

Anggaran

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)


%

51.432.000,00

51.285.000,00

99,71

15.480.000,00 36.117.595,00 18.200.000,00

15.480.000,00 36.112.100,00 18.200.000,00

100,00 99,98 100,00

2.722.500,00

2.722.500,00

100,00

0,00 14.400.000,00 286.637.300,00

0,00 14.400.000,00 286.636.291,00

0,00 100,00 100,00

574.010.000,00

568.675.000,00

99,07

359.450.000,00 42.640.000,00

356.856.000,00 40.400.000,00

99,28 94,75

39.890.000,00 39.490.000,00 10.000.000,00

39.390.000,00 39.490.000,00 10.000.000,00

98,75 100,00 100,00

68.940.000,00

68.939.000,00

100,00

13.600.000,00

13.600.000,00

100,00

Program Peningkatan disiplin aparatur - Pengadaan pakaian kerja lapangan - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

28.500.000,00

28.500.000,00

100,00

18.000.000,00

18.000.000,00

100,00

10.500.000,00

10.500.000,00

100,00

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Penyusunan laporan keuangan semesteran - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah - Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD

50.940.000,00

50.520.000,00

99,18

9.840.000,00

9.840.000,00

100,00

9.840.000,00

9.840.000,00

100,00

21.840.000,00

21.840.000,00

100,00

9.420.000,00

9.000.000,00

95,54

141.106.000,00

141.102.500,00

100,00

141.106.000,00

141.102.500,00

100,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur - Pembangunan gedung kantor - Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pengadaan peralatan gedung kantor - Pengadaan mebeleur - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Program Penataan peraturan perundang-undangan - Penyusunan dan penerbitan Produk Hukum Daerah


121

No

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Anggaran

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)


%

Program penyuluhan dan penanggulangan bencana - Diklat dan Penyuluhan kepada SKPD terkait - Diklat dan Penyuluhan kepada Tim Penanggulangan Bencana (TRC,TAGANA,TIM SAR,TIM PEMADAM KEBAKARAN) - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana

243.144.400,00

243.019.350,00

99,95

39.056.900,00

39.056.900,00

100,00

48.337.500,00

48.337.500,00

100,00

155.750.000,00

155.624.950,00

99,92

Program peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana - Pengadaan sarana prasarana dan penunjang dalam rangka upaya penanggulangan bencana

190.000.000,00

0,00

0,00

190.000.000,00

0,00

0,00

26.910.000,00

26.900.000,00

99,96

26.910.000,00

26.900.000,00

99,96

Program pemenuhan kebutuhan dasar - Pemenuhan sandang dan pangan

9.703.500,00

9.478.500,00

97,68

9.703.500,00

9.478.500,00

97,68

Program Rehabilitasi - Perbaikan prasarana dan sarana umum - Monitoring dan evaluasi

995.470.000,00

993.219.800,00

99,77

900.000.000,00

899.544.800,00

99,95

95.470.000,00

93.675.000,00

98,12

65.793.500,00

65.793.500,00

100,00

11.709.500,00

11.709.500,00

100,00

54.084.000,00

54.084.000,00

100,00

100.550.000,00

100.550.000,00

100,00

100.550.000,00

100.550.000,00

100,00

2.929.784.795,00

2.729.826.038,00

93,17

Program pengkajian secara cepat dan tepat - Analisa cakupan lokasi dan jumlah korban

Program Kesiapsiagaan - Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana - Gladi tentang mekanisme tanggap darurat Program Peringatan dini - Menyebar luaskan Informasi potensi bencana Jumlah

Sumber Data : BPBD Kota Bima, tahun 2014

b. Capaian Kinerja Penanggulagan Bencana Daerah


122

Hasil pengukuran kinerja penanggulangan bencana tahun 2014 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel berikut. Tabel 2.84. Capaian Kinerja Penanggulangan Bencana Kota Bima Tahun 2014 Indikator Kinerja

Jumlah SDM yang terlatih dan professional Jumlah Dokumen yang tersedia Jumlah Kelurahan tangguh Prosentase Jumlah korban bencana yang bisa ditangani (kebutuhan dasarnya) dengan perlatan lengkap per 1000 penduduk Persentase jumlah layanan aduan yang tidak lebih dari 15 menit Cakupan pelayanan bencana kebakaran Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kwalifikasi Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK Prosentasi jumlah sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang rusak pasca bencana bisa ditangani

Target

Realisasi

%

150 Orang 3 Dok 6 Kel 50 %

180 orang 2 Dok 78.51%

131.33 66.67 0 157.02

93 %

93,94%

101.01

87 % 70 %

79.28% 0%

91.13 0

90 %

100%

111.11

50 %

5%

10

9. SKPD Kelurahan Se-Kota Bima a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelaksanaan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, khususnya bagi 38 SKPD Kelurahan se-Kota Bima pada tahun 2014 mendapat total alokasi anggaran sebesar Rp. 3.491.606.500,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 3.426.220.873,00 atau 98,13% dari total alokasi anggaran. Adapun realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan seperti pada tabel berikut : Tabel 2.85. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kelurahan se-Kota Bima No

1.

Anggaran

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)


Program Pelayanan administrasi perkantoran - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


%

1.676.230.500,00

1.626.659.769,00

97,04

57.251.000,00

45.345.869,00

79,21

37.981.000,00

35.955.825,00

94,67

123

No

2.

3.

Anggaran

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)


%

- Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan bahan logistik kantor - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

312.896.000,00

309.546.000,00

98,93

5.513.800,00 544.399.700,00 113.630.500,00

5.509.800,00 531.817.225,00 112.614.250,00

99,93 97,69 99,11

70.711.500,00

70.298.000,00

99,42

79.060.000,00

78.410.000,00

99,18

48.176.500,00 1.000.000,00

47.745.000,00 1.000.000,00

99,10 100,00

4.560.000,00

4.020.000,00

88,16

115.514.500,00 268.886.000,00

113.173.000,00 260.159.800,00

97,97 96,75

12.630.000,00

7.045.000,00

55,78

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pengadaan peralatan gedung kantor

303.545.000,00

294.988.250,00

97,18

113.705.000,00

111.645.000,00

98,19

76.489.000,00

73.109.175,00

95,58

66.246.000,00

65.428.675,00

98,77

29.660.000,00

27.360.000,00

92,25

17.445.000,00

17.445.000,00

100,00

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan laporan keuangan semesteran - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran - Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah - Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD

107.270.500,00

107.183.850,00

99,92

300.000,00

300.000,00

100,00

900.000,00

900.000,00

100,00

2.526.000,00

2.526.000,00

100,00

900.000,00

900.000,00

100,00

100.744.500,00

100.657.850,00

99,91

1.900.000,00

1.900.000,00

100,00


124

No

4.

5.

Anggaran

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)


%

Program Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah - Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah - Dialog/Audiensi dengan tokohtokoh asyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat

349.660.000,00

344.408.200,00

98,50

339.660.000,00

334.408.200,00

98,45

10.000.000,00

10.000.000,00

100,00

Program pmbinaan dan peningkatan pelayanan keagamaan dan sosial kemasyarakatan - Pelaksanaan sosialisasi keagamaan STQ/MQ

1.054.900.500,00

1.052.980.804,00

99,82

1.054.900.500,00

1.052.980.804,00

99,82

3.491.606.500,00

3.426.220.873,00

98,13

Jumlah Sumber Data : SKPD Kelurahan se-Kota Bima, tahun 2014

A.20.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pelaksanaan urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri pada tahun

2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 4.383.342.300,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.152.676.655,00 (94,74%). Program dan kegiatan pada urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilaksanakan oleh Badan Kesbanglinmas Kota Bima bersama dengan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Bima dan 38 SKPD Kelurahan se-Kota Bima. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Badan Kesbanglinmas Tabel 2.86. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol Kota Bima Tahun 2014 NO


I

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1 2


ANGGARAN 307.151.200,00

REALISASI Rp 302.070.600,00

% 98,35

3.600.000,00

3.026.000,00

84,06

26.250.000,00

22.754.000,00

86,68

125

NO


3

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA SKPD Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

4 5 6

7 8 9 10 11 II

1 2 3 4 III 1 2 IV

1 2 3 4 V 1


36.292.800,00


% 99,95

13.170.400,00 6.906.000,00

13.022.100,00 6.850.000,00

98,87 99,19

1.880.000,00

1.880.000,00

100,00

3.500.000,00

3.480.000,00

99,43

2.650.000,00

2.650.000,00

100,00

5.770.000,00

5.180.000,00

89,77

124.032.000,00

124.003.700,00

99,98

83.100.000,00

82.950.000,00

99,82

152.587.500,00

150.257.555,00

98,47

45.267.500,00

44.517.500,00

98,34

34.730.000,00

33.914.000,00

97,65

39.270.000,00

39.247.000,00

99,94

33.320.000,00

32.579.055,00

97,78

35.300.000,00

34.900.000,00

98,87

15.700.000,00

15.700.000,00

100,00

19.600.000,00

19.200.000,00

97,96

41.609.000,00

39.215.000,00

94,25

6.974.000,00

6.374.000,00

91,40

3.355.000,00

3.212.000,00

95,74

21.280.000,00

20.550.000,00

96,57

10.000.000,00

9.079.000,00

90,79

224.746.000,00

183.170.400,00

81,50

49.845.000,00

46.045.000,00

92,38

ANGGARAN

126

NO


2

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Koordinasi Forum Kerukunan antar Umat Beragama Koordinasi Forum antar Etnis PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN Peningkatan Pelaksanaan Pengkajian Masalah Strategis PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT Penyuluhan kepada masyarakat Jumlah

3 4 VI

1 VII 1


ANGGARAN 5.995.000,00

% 96,66

99.203.000,00

78.571.000,00

79,20

69.703.000,00 175.920.500,00

52.759.400,00 166.802.500,00

75,69 94,82

175.920.500,00

166.802.500,00

94,82

88.547.000,00

79.492.000,00

89,77

88.547.000,00 1.025.861.200,00

79.492.000,00 955.908.055,00

89,77 93,18

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Bima, 2014

2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Satpol PP dalam rangka melaksanakan urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut. Tabel 2.87. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Kantor Satpol PP Kota Bima Tahun 2014 REALISASI NO


ANGGARAN Rp

%

1.186.128.000,00

1.158.647.600,00

97,68

I


1


48.600.000,00

48.600.000,00

100,00

2


4.200.000,00

2.724.700,00

64,87

3


8.900.000,00

390.000,00

4,38

4


23.572.800,00

23.572.000,00

100,00

5


48.600.000,00

48.600.000,00

100,00

6


34.225.200,00

34.225.200,00

100,00

7


14.400.000,00

14.400.000,00

100,00

8


744.100.000,00

727.300.000,00

97,74

9


222.150.000,00

221.575.700,00

99,74

10


37.380.000,00

37.260.000,00

99,68

II


131.199.000,00

131.196.000,00

100,00


127

REALISASI NO


ANGGARAN Rp

1


2

%

7.942.000,00

7.942.000,00

100,00


123.257.000,00

123.254.000,00

100,00

III


404.060.000,00

404.060.000,00

100,00

1

Pengadaan pakaian kerja lapangan

375.260.000,00

375.260.000,00

100,00

2

Pengadaan Pakaian Olah Raga

28.800.000,00

28.800.000,00

100,00

IV


87.000.000,00

37.000.000,00

42,53

1

Pendidikan dan pelatihan formal

87.000.000,00

37.000.000,00

42,53

V


51.500.000,00

51.500.000,00

100,00

1


31.500.000,00

31.500.000,00

100,00

2


20.000.000,00

20.000.000,00

100,00

VI

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

522.475.000,00

520.325.000,00

99,59

1

Pengendalian keamanan lingkungan

512.900.000,00

510.750.000,00

99,58

2


9.575.000,00

9.575.000,00

100,00

VII

PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

329.345.000,00

308.337.000,00

93,62

1

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan

329.345.000,00

308.337.000,00

93,62

VIII

PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)

44.653.000,00

0,00

0,00

Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

44.653.000,00

1

Jumlah

2.756.360.000,00

0,00

2.611.065.600,00

94,73

Sumber : Kantor Satpol PP Kota Bima, 2014

3. Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Selain Badan Kesbangpolinmas dan Kantor Satpol PP, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri juga dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Rasanae Timur, Kecamatan Rasanae Barat , Kecamatan Mpunda dan Kantor Kelurahan se Kota Bima.


128

Tabel 2.88. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Kantor Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bima Tahun 2014 NO


ANGGARAN

REALISASI Rp

%

1

KECAMATAN RASANAE BARAT

19.525.000,00

19.500.000,00

99,87

2

KECAMATAN RASANAE TIMUR

9.227.000,00

9.027.000,00

97,83

3

KECAMATAN MPUNDA

15.000.000,00

15.000.000,00

100,00

4

KELURAHAN DARA

14.900.000,00

14.900.000,00

100,00

5

KELURAHAN PARUGA

15.000.000,00

15.000.000,00

100,00

6

KELURAHAN TANJUNG

15.000.000,00

15.000.000,00

100,00

7

KELURAHAN SARAE

15.000.000,00

15.000.000,00

100,00

8

KELURAHAN NA'E

15.000.000,00

7.024.000,00

46,83

9

KELURAHAN PANE

14.000.000,00

14.000.000,00

100,00

10

KELURAHAN NUNGGA

15.000.000,00

13.200.000,00

88,00

11

KELURAHAN LELAMASE

15.000.000,00

14.990.000,00

99,93

12

KELURAHAN DODU

14.226.000,00

14.226.000,00

100,00

13

KELURAHAN LAMPE

15.820.000,00

14.209.000,00

89,82

14

KELURAHAN KODO

12.000.000,00

10.000.000,00

83,33

15

KELURAHAN KUMBE

15.000.000,00

15.000.000,00

100,00

16

KELURAHAN OI FO'O

15.000.000,00

15.000.000,00

100,00

17

KELURAHAN MELAYU

15.000.000,00

15.000.000,00

100,00

18

KELURAHAN JATIWANGI

10.734.000,00

10.734.000,00

100,00

19

KELURAHAN JATIBARU

20.000.000,00

20.000.000,00

100,00

20

KELURAHAN KOLO

15.000.000,00

14.980.000,00

99,87

21

KELURAHAN PENATOI

15.000.000,00

15.000.000,00

100,00

22

KELURAHAN LEWIRATO

15.000.000,00

15.000.000,00

100,00

23

KELURAHAN SADIA

13.021.100,00

12.821.000,00

98,46

24

KELURAHAN MANDE

15.000.000,00

15.000.000,00

100,00

25

KELURAHAN MONGGONAO

12.408.000,00

12.408.000,00

100,00

26

KELURAHAN MANGGEMACI

15.000.000,00

14.937.000,00

99,58

27

KELURAHAN SANTI

13.000.000,00

13.000.000,00

100,00

28

KELURAHAN MATAKANDO

15.000.000,00

13.534.000,00

90,23

29

KELURAHAN SAMBINAE

15.000.000,00

15.000.000,00

100,00

30

KELURAHAN PANGGI

7.900.000,00

7.898.000,00

99,97

31

KELURAHAN RABADOMPU TIMUR

15.000.000,00

15.000.000,00

100,00

32

KELURAHAN RABADOMPU BARAT

13.600.000,00

13.600.000,00

100,00

33

KELURAHAN RABANGODU UTARA

10.200.000,00

10.200.000,00

100,00

34

KELURAHAN RABANGODU SELATAN

14.400.000,00

14.394.000,00

99,96

35

KELURAHAN RONTU

15.000.000,00

15.000.000,00

100,00

36

KELURAHAN PENARAGA

20.760.000,00

20.740.000,00

99,90


129

NO


ANGGARAN

REALISASI Rp

%

37

KELURAHAN PENANAE

15.000.000,00

15.000.000,00

100,00

38

KELURAHAN RITE

15.000.000,00

14.999.000,00

99,99

39

KELURAHAN KENDO

20.500.000,00

20.500.000,00

100,00

40

KELURAHAN NTOBO

14.400.000,00

14.400.000,00

100,00

41

KELURAHAN NITU

15.500.000,00

15.482.000,00

99,88

a) Program dan Kegiatan 1) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

pada

tahun

2014

mendapat

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 601.121.100,00 dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 585.703.000,00 (97,44%), dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan RasanaE Timur. Kecamatan Mpunda, Kecamatan RasanaE Barat dan 38 SKPD Kelurahan se-Kota Bima melalui kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalaam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan. b) Permasalahan dan Solusi 1)

Permasalahan  Masih kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang peraturan daerah dan peraturan walikota yang berlaku di Kota Bima.  Masih lemahnya perlindungan hukum bagi aparatur dalam menegakkan Perda/Perwali.  Banyaknya aktifitas dan pendatang/urbanisasi di wilayah Kota Bima  Belum Optimalnya koordinasi antara instansi terkait dalam penanganan ketentraman dan ketertiban.

2)

Solusi  Melakukan sosialisasi dan informasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang Perda dan Perwali yang berlaku di Kota Bandung melalui tatap muka, papan informasi, serta media cetak dan elektronik.  Melindungi aparatur penegak sesuai ketentuan hukum yang berlaku  Mengatur jadwal aktifitas dan melakukan sinergitas program dalam penanganan permasalahan migrasi penduduk/urbanisasi.


130

 Meningkatkan komitmen bersama dengan pihak-pihak terkait (TNI, Polri, Kejaksaan) dan masyarakat dalam penanganan ketentraman dan ketertiban. A..21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Pelaksanaan urusan wajib pemberdayaan masyarakat pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 5.636.046.750,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.573.097.061,00 atau 98,88%. Program dan kegiatan pada urusan wajib pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan (BPMPK) Kota Bima, Sekretariat Daerah, 5 Kantor Kecamatan dan 38 Kantor Kelurahan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut. a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Pada tahun 2014 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan (BPMPK) Kota Bima mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.887.394.200,00 untuk melaksanakan urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat. Tingkat realisasi anggaran yang dicapai adalah sebesar Rp. 1.843.137.961,00 atau 97,66% dari total alokasi anggaran. Adapun realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 2.89. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan (BPMPK) Kota Bima Tahun 2014 No

1.

Anggaran

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)


Program Pelayanan administrasi perkantoran - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi


%

428.465.330,00

405.967.731,00

94,75

36.120.000,00

23.682.633,00

65,57

13.850.000,00

11.814.000,00

85,30

34.200.000,00

28.200.000,00

82,46

11.370.000,00 19.692.000,00 6.456.000,00

11.370.000,00 19.690.000,00 6.456.000,00

100,00 99,99 100,00

2.415.000,00

2.415.000,00

100,00

131

No

listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 2.

3.

4.

5.

6.

7.

Anggaran

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)


%

115.923.000,00

115.923.000,00

100,00

9.120.000,00

7.180.000,00

78,73

10.820.000,00 139.009.330,00

10.820.000,00 138.962.098,00

100,00 99,97

29.490.000,00

29.455.000,00

99,88

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

38.755.000,00

38.752.260,00

99,99

4.375.000,00

4.375.000,00

100,00

25.980.000,00

25.977.260,00

99,99

8.400.000,00

8.400.000,00

100,00

Program Peningkatan disiplin aparatur - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

19.250.000,00

19.250.000,00

100,00

19.250.000,00

19.250.000,00

100,00

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Penyusunan laporan keuangan semesteran - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah - Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD

46.370.000,00

45.430.000,00

97,97

9.740.000,00 11.570.000,00

9.664.000,00 11.426.000,00

99,22 98,76

16.900.000,00

16.900.000,00

100,00

8.160.000,00

7.440.000,00

91,18

Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan - Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan - Gelar teknologi tepat guna - Penguatan kapasitas lembaga adat - Penguatan kapasitas kader posyandu

565.301.870,00

562.078.870,00

99,43

56.754.900,00 163.099.970,00 50.977.000,00 294.470.000,00

56.727.900,00 163.099.970,00 50.866.000,00 291.385.000,00

99,95 100,00 99,78 98,95

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan/kelurahan - Pelatihan kewirausahaan dan usaha ekonomi keluarga

173.512.000,00

172.339.200,00

99,32

173.512.000,00

172.339.200,00

99,32

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan - Pemberian stimulan pembangunan kelurahan - Pelaksanaan lomba kelurahan

497.723.900,00

481.728.800,00

96,79

113.347.000,00 164.856.900,00

100.765.900,00 164.756.900,00

88,90 99,94


132

No

- Fasilitasi penyelenggaraan Pra Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan - Penguatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) - Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 8.

Anggaran

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)


Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa/Kelurahan - Penguatan lembaga kemasyarakatan kelurahan Jumlah

%

9.875.000,00

9.875.000,00

100,00

66.612.000,00

66.283.000,00

99,51

143.033.000,00

140.048.000,00

97,91

118.016.100,00

117.591.100,00

99,64

118.016.100,00

117.591.100,00

99,64

1.887.394.200,00

1.843.137.961,00

97,66

Sumber Data : BPMPK Kota Bima, tahun 2014

2. Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat) Pada tahun 2014 Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp. 564.083.000,00untuk melaksanakan urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat. Realisasi anggaran yang dicapai sebesar Rp. 560.993.700,00 atau 99,45% melalui Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan yang dijabarkan dalam kegiatan seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 2.90. Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2014 No

Anggaran

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

Nama Kegiatan

%

1.


26.980.000,00

26.295.000,00

97,46

2.

Pelaksanaan sosialisasi keagamaan STQ/MQ

117.265.000,00

117.242.700,00

99,98

3.

Pembinaan petugas keagamaan dan guru ngaji

419.838.000,00

417.456.000,00

99,43

564.083.000,00

560.993.700,00

99,45

Jumlah

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Bima, tahun 2014


133

3. Kantor Kecamatan Se-Kota Bima Pada tahun 2014 Kantor Kecamatan se-Kota Bima mendapatkan total alokasi anggaran

sebesar

Pemberdayaan

Rp. 498.293.550,00

Masyarakat.

Realisasi

untuk

melaksanakan

anggaran

yang

urusan

dicapai

wajib

sebesar

Rp.

497.506.050,00 atau 99,84% melalui Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan yang dijabarkan dalam kegiatan seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 2.91. Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan se-Kota Bima Tahun 2014 No

Anggaran

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

Nama Kegiatan

%

1.

Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan/kelurahan

106.023.950,00

105.898.950,00

99,88

2.

Pelaksanaan lomba kelurahan

141.007.600,00

140.642.600,00

99,74

3.

Pembinaan/peningkatan kesejahteraan masyarakat/keluarga

99.262.000,00

99.189.500,00

99,93

4.

Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong-Royong Masyarakat (BBGRM)

52.000.000,00

51.775.000,00

99,57

5.

Pelaksanaan sosialisasi keagamaan STQ/MQ

100.000.000,00

100.000.000,00

100,00

498.293.550,00

497.506.050,00

99,84

Jumlah Sumber Data : SKPD Kecamatan se-Kota Bima, tahun 2014

4. Kantor Kelurahan Se-Kota Bima Pada tahun 2014, Kantor Kelurahan se-Kota Bima mendapatkan total alokasi anggaran

sebesar

Pemberdayaan

Rp. 2.686.276.000,00

Masyarakat.

Realisasi

untuk anggaran

melaksanakan yang

dicapai

urusan

wajib

sebesar

Rp.

2.671.459.350,00 atau 99,45% yang dilaksanakan oleh 38 Kantor Kelurahan se- Kota Bima. Adapun realisasi masing-masing program dan kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut : Tabel 2.92. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat oleh SKPD Kelurahan se-Kota Bima Tahun 2014


134

No

1.

2.

3.

Anggaran

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)


%

Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan - Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan

1.249.800.000,00

1.242.825.000,00

99,44

1.249.800.000,00

1.242.825.000,00

99,44

Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan - Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan/kelurahan - Pelaksanaan lomba kelurahan - Pembinaan/peningkatan kesejahteraan masyarakat/keluarga - Pelaksanaan sosialisasi keagamaan STQ/MQ

1.240.072.000,00

1.233.742.400,00

99,49

463.644.100,00

463.014.100,00

99,86

425.245.900,00 291.182.000,00

424.915.900,00 285.819.400,00

99,92 98,16

60.000.000,00

59.993.000,00

99,99

196.404.000,00

194.891.950,00

99,23

196.404.000,00

194.891.950,00

99,23

2.686.276.000,00

2.671.459.350,00

99,45

Program peningkatan prasarana/sarana dan penataan administrasi pemerintahan kelurahan - Penyusunan profil kelurahan Jumlah

Sumber Data : SKPD Kelurahan se- Kota Bima, tahun 2014

A.22. Urusan Statistik Pelaksanaan urusan wajib statistik Pada tahun anggaran 2014, jumlah dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan Program Pengembangan Data /Informasi/Statistik Daerah sebesar Rp. 187.920.000,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 181.545.000,- atau sebesar 96,61% yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Bima melalui kegiatan : Tabel 2.93. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2014 No 1

Program Pengembangan Data /Informasi/Statistik Daerah


Kegiatan



%


65.420.000

63.045.000

96,37


55.500.000

55.500.000

100

Penyusunan data indeks pembangunan manusia (IPM)

28.000.000

8.355.000

95,38

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

35.590.800

25.500.000

91,07

135

Penyusunan dan pengumpulan data kecematan dalam angka

39.000.000

37.5000.000

96,15


Beberapa output penting dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan statustik Tabel 2.94. Output Penting Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Statistik Tahun 2014 No.

Jenis Dokumen

Output/Keluaran

1.


60 buku Kota Bima Dalam Angka

2.


3.

Penyusunan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

4.

Penyusunan dan Pengumpulan Data Kecamatan Dalam Angka

40 buku PDRB 40 buku IPM 50 buku Kecamatan Dalam Angka

Sumber : Bappeda Kota Bima, 2014

A.23. Urusan Komunikasi dan Informatika Pelaksanaan urusan wajib komunikasi dan informatika pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.788.348.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.617.699.450,00 (93,88%). Program dan kegiatan pada urusan wajib komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bersama Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Bima. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut. Tabel 2.95. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 NO


1.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Pembinaan dan Pendampingan PERS

2.


Anggaran (Rp) 52.800.000

Realisasi (Rp) 52.800.000

52.800.000

52.800.000

100

31.200.000,00

31.200.000,00

100

6.000.000,00

6.000.000,00

100

2.003.316.000,00 695.032.000,00

1.833.332.905,00 694.366.545,00

91,51 99,90

% 100

136

A.24. Urusan Perpustakaan Pelaksanaan urusan wajib perpustakaan pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 195.309.100,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 178.364.100,atau sebesar 91,32%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut. a) Program dan Kegiatan Program dan kegiatan pada urusan wajib perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima melalui Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, dan dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Tabel 2.96. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun 2014 Alokasi Anggaran (Rp.)

Kegiatan


%

1. Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

39.045.800

35.405.800

90,68

2. Pengembangan minat dan budaya baca

22.500.000

10.800.000

48,00

8.760.000

8.355.000

95,38

4. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

35.590.800

34.490.800

96,91

5. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

89.412.500

89.312.500

99,89

3. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

b) Capaian Kinerja Beberapa indikator kinerja untuk mengukur prestasi pada urusan perpustakaan, antara lain : Tabel 2.97. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2014 No

IKK

1

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

2

Pengunjung Perpustakaan

Rumus

Koleksi judul baku yg tersedia di perpus (3723 eks) x 100% koleksi buku yg tersedia di perpustakaan (7740 eks)

Jumlah kunjungan ke perpus selama 1 tahun (2592)x 100 % Jumlah org dlm populasi yg harus dilayani > 5 tahun (3461)


Capain Kinerja

48,10%

74,89%

137

c) Permasalahan dan Solusi Hambatan dan Kendala yang dihadapi oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima dalam pencapaian kinerja APBD 2014 antara lain adaah: 1.

Adanya satu kegiatan yang dilaksanakan bersamaan waktu

2.

Terbatasnya SDM yang memahami tentang pengelolaan keuangan SKPD

3.

Kurangnya tenaga operator Adapun Solusi / Pemecahan terhada masalah yang dihadapi tersebut, antara lain

melalui : 1.

Diusahakan seluruh kegiatan dilaksanakan tidak berbenturan waktu dan disesuaikan dengan rencana.

2.

Diminta dapat diberikan tenaga/pegawai yang memahami tentang keuangan atau tenaga akuntansi

3.

Tenaga Operator minimal 2 (Dua) Orang untuk kelancaran kegiatan dimaksud.

A.25. Urusan Kearsipan Pelaksanaan urusan wajib kearsipan pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.517.175.016,-dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.429.773.789 atau sebesar 94,23%. Program dan kegiatan pada urusan wajib kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut. a. Program dan Kegiatan Tabel 2.98. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun 2014 No

1


Kegiatan



%

Penyediaan Jasa Surat menyurat

8.484.000

8.450.000

99,60


7.920.000

3.794.604

47,91

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (jasa servis, STNK dan BPKB)

8.000.000

8.000.000

100


138

No

Program

Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola administrasi keuangan)

%

21.000.000

100

3.600.000

3.600.000

100


25.429.700

22.120.000

86,98


17.698.000

17.698.000

100

2.018.000

2.000.000

99,11


23.350.000

23.350.000

100

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

15.120.000

10.961.000

72,49


5.285.000

5.250.000

99,34


3.000.000

3.000.000

100

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

104.200.000

100.133.861

96,10

Pembangunan gedung kantor

125.031.800

124.771.800

99,79


16.500.000

16.500.000

100

Pengadaan Mebeleur

10.000.000

10.000.000

100


10.000.000

10.000.000

100


43.760.000

43.549.000

99,52


7.000.000

7.000.000

100

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


21.000.000

Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor

2


3

Peningkatan Disiplin Aparatur


7.800.000

7.200.000

92,31

4

Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan


5.250.000

5.250.000

100


5.250.000

5.250.000

100


139

No

Program

Kegiatan



%


5.250.000

5.250.000

100


8.400.000

8.400.000

100


7.000.000

7.000.000

100

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

9.044.400

9.044.400

100

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Sosialisasi / Penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

24.900.000

14.850.000

59,64


b. Capaian Kinerja Beberapa indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pada urusan kearsipan, antara lain sebagai berikut : Tabel 2.99. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2014 No

IKK

Rumus

Capain Kinerja

1

Penerapan pengelolaan arsip dan penyimpanan arsip secara baku

Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku (10) x 100% Jumlah SKPD (36)

27,77%

2

Kegiatan sosialisasi/ penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/ swasta

Jumlah kegiatan sosialisasi/penyuluhan kearsipan

1 keg

c. Permasalahan dan Solusi Hambatan dan Kendala yang dihadapi oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima dalam pencapaian kinerja APBD 2014 antara lain adaah: 1.

Adanya satu kegiatan yang dilaksanakan bersamaan waktu

2.

Terbatasnya SDM yang memahami tentang pengelolaan keuangan SKPD

3.

Kurangnya tenaga operator


140

Adapun Solusi / Pemecahan terhada masalah yang dihadapi tersebut, antara lain melalui : 1.

Diusahakan seluruh kegiatan dilaksanakan tidak berbenturan waktu dan disesuaikan dengan rencana.

2.

Diminta dapat diberikan tenaga/pegawai yang memahami tentang keuangan atau tenaga akuntansi

3.

Tenaga Operator minimal 2 (Dua) Orang untuk kelancaran kegiatan dimaksud.

B. Urusan Pilihan B.1.

Urusan Pertanian Urusan pilihan pertanian yang dilaksanakan meliputi bidang pertanian,

peternakan dan perkebunan. Bidang pertanian dan peternakan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan sedangkan bidang perkebunan dilaksanakan oleh oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan. a. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Urusan pilihan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut. Tabel 2.100. Program/ Kegiatan Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima Tahun Anggaran 2014 No 1.

Nama Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Anggaran (Rp.)


% Realisasi

454.223.200

449.597.861

98,98

240.000 18.900.000

120.000 16.043.611

50,00 84,89

1.700.000

1.700.000

100

27.600.000

27.600.000

100

13.800.000 1.750.000

13.800.000 1.750.000

100 100

48.485.000 46.044.200

47.463.400 46.041.750

97,89 99,99

32.000.000

31.931.000

99,78

141

No

2.

3.

4.

5.

Anggaran (Rp.)


% Realisasi

70.432.000

70.432.000

100

4.380.000

4.140.000

95,78

10.000.000 178.892.000

10.000.000 178.576.100

100 100

62.400.000

62.200.450

99,68

25.700.000 36.700.000

25.531.000 36.669.450

99,34 99,92

Program peningkatan disiplin aparatur - Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapanya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Penyusunan Rencana Kerja /RKA/DPA/DPPA SKPD - Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD

26.620.000

20.981.000

78,82

26.620.000

20.981.000

78,82

26.900.000

26.900.000

100

3.000.000

3.000.000

100

4.250.000 14.900.000

4.250.000 14.900.000

100

4.750.000

4.750.000

100

Program pembinaan Ketahanan Pangan (Pertanian/Kebutuhan) - Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

3.366.722.800

3.350.519.500

99,52

13.347.000

12.837.000

96,18

209.400.000

209.132.800

99,87

120.414.500

116.604.000

96,84

29.486.500

29.396.500

99,69

2.994.074.800

2.982.549.200

99,62

Program Pencegahan dan Penagggulangan Penyakit Ternak - Pendataan masalah peternakan - Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak - Pencacahan dan Pengkartuan Ternak

467.216.000

443.796.249

94,99

91.501.500 295.054.000

91.151.500 272.300.849

99,62 92,29

80.660.500

80.343.900

99,61

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan - Pembibitan dan perawatan ternak - Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak

886.110.200

873.037.900

98,52

55.111.000 13.090.000

49.512.700 13.090.000

89,84 100

Nama Program/Kegiatan - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur - Pengadaan meubelair - Pemeliharaan rutin/berkala dinas/operasional

- Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija - Pengembangan perbenihan/perbibitan - Pengembangan sistem informasi pasar - Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian 6.

7.


100

142

No

Nama Program/Kegiatan - Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk Peternakan

Anggaran (Rp.)


% Realisasi

817.909.200

810.435.200

99,09

Sumber : DPPKAD Kota Bima, 2015

b. Pencapaian Kinerja Pelaksanaan program dan kegiatan urusan pertanian dilakukan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi, produktifitas tanaman pangan,

hortikultura

dan

peternakan,

serta

penganekaragaman

konsumsi

pengembangan prasarana dan sarana lahan dan air. Beberapa indikator kinerja yang dapat menggambarkan capaian kinerja urusan pertanian sebagaimana tersaji dalam tabel berikut. Tabel 2.101. Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2014 No

Indikator Kinerja

1.

Meningkatnya Produksi komoditas tanaman pangan - Meningkat produksi komoditas padi (GKP) - Meningkat produksi komoditas jagung (PK) - Meningkat produksi komoditas kedelai (BK) - Meningkat produksi komoditas Kacang Tanah (BK) Meningkatnya Produksi dan produktifitas peternakan - produksi dan kebutuhan daging - Peningkatan populasi ternak besar - Peningkatan populasi ternak kecil Peningkatan mutu pelayanan kesehatan hewan - Persentase penurunan kasus penyakit hewan strategis

2.

3.

Target

Realisasi

% Capaian

40.590 ton

41.879 ton

103,17%

2.959 ton

3.710 ton

125,38%

2.041 ton

2.129 ton

104,31%

254 ton

319 ton

125,59%

14.412 ekor 17.225 ekor

14.534 ekor 17.489 ekor

100,00% 100,84% 101,53%

10,00%

17,62%

176,20%

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima, 2015

B.2.

Urusan Kehutanan Sumberdaya Hutan adalah merupakan salah satu modal dasar pembangunan

Nasional, Regional maupun Daerah yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kota Bima adalah merupakan salah satu daerah otonomi di Propinsi NTB yang memiliki luas lahan wilayah 22.225 Ha, dari luas tersebut 11.359 Ha (51,13%) adalah merupakan kawasan hutan yang terdiri 6.776 Ha kawasan hutan tutupan Negara RKPD Kota Bima Tahun 2016

143

dan 4,583 Ha hutan rakyat. Potensi sumberdaya hutan tersebut apabila dikelola secara optimal cukup mendukung pencapaian visi pembagunan kehunanan dan perkebunan Kota Bima yaitu “ Terwujudnya Hutan dan Kebun lestari, produktif, berdaya saing menuju masyarakat mandiri dan sejahtera”. Kondisi riil yang dihadapi pada kawasan hutan di wilayah Kota Bima adalah masih terdapatnya lahan kritis, sebagai akibat perladangan liar, illegal logging dan berbagai bentuk perambahan hutan lainnya serta diperparah lagi dengan kondisi sumber daya alam terutama musim kemarau panjang, pembakaran hutan dan pengembalaan ternak secara tradisional. Mencermati kondisi demikian maka perlu dilakukan program kegiatan yang lebih intensif untuk pemulihan kembali keberadaan hutan agar dapat berfungsi optimal baik fungsi ekologis, ekonomi maupun fungsi sosial. Sejalan dengan hal tersebut maka dalam menjaga, mengembalikan dan melestarikan fungsi hutan, maka kebijakan Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan, memprioritaskan kebijakan pada manajemen pengelolaan hutan sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan kebijakan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai tindak lanjut dari amanat undang-undangg tersebut maka fungsi hutan harus tetap dipertahankan keberadaannya agar dapat berfungsi secara optimal, baik fungsi ekologis, ekonomi maupun fungsi sosial budaya. a. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Urusan kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Bima melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut. Tabel 2.102. Program/ Kegiatan Urusan Kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Bima Tahun Anggaran 2014 No. 1.

Nama Program/ Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Angaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

489.529.850

476.512.970

97,34%

-

Penyediaan Jasa surat-menyurat

15.000.000

15.000.000

100%

-

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

25.400.000

18.343.645

72,22%

-

Penyediaan jasa pemeliharaan

29.750.000

29.746.000

100%


144

No.


Angaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

dan perijinan kendaraan dinas/ operasional -

2.

3.

4.

5.

17.520.000

13.320.000

76,03%


20.655.000

20.655.000

100%


21.486.250

21.486.250

100,00%

142.405.600

142.255.600

99,89%

4.200.000

4.200.000

100%

-


-


-


13.536.000

13.334.000

98,51%

-


162.812.000

161.842.475

99,40%

-

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

36.765.000

36.330.000

98,82%

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

97.460.000

97.440.000

99,98%

-

Pengadaan mebeleur

6.400.000

6.400.000

100%

-

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

8.000.000

8.000.000

100%

-

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

83.060.000

83.040.000

99,98%

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

7.660.000

7.000.000

91,38%

-

7.660.000

7.000.000

91,38%

45.000.000

44.996.000

99,99%


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan -


7.500.000

7.500.000

100,00%

-


7.500.000

7.500.000

100,00%

-

Penyusunan RENJA-SKPD, RKASKPD dan DPA-SKPD

17.500.000

17.496.000

99,98%

-


12.500.000

12.500.000

100,00%

202.537.500

102.322.000

50,52%

202.537.500

102.322.000

50,52%

454.282.000

453.073.000

99,73%

157.370.000

157.338.000

99,98%

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya hutan -

6.


Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan

Program Rehablitas Hutan Dan Lahan -

Perlindungan sumber mata air


145

No.


8.

99,60%

429.056.000

412.064.000

96,04%

50.506.500

49.455.000

97,92%

378.549.500

362.609.000

95,79%

87.773.000

83.893.900

95,58%

87.773.000

83.893.900

95,58%

92.911.472

86.074.472

92,64%

Penyusunan data base potensi produk pangan

92.911.472

86.074.472

92,64%

Program Peningkatan Produksi Perkebunan

129.194.000

99.203.400

76,79%

Penghijauan lahan luar kawasan

Program Perlindungan dan Konservasi sumber Daya hutan -

Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

-

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Program peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan kemampuan lembaga petani

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) -

10.

%

295.735.000

9.

Realisasi (Rp.)

296.912.000

7.

Angaran (Rp.)

-

Penyuluhan peningkatan produksi perkebunan

94.544.000

76.693.400

81,12%

-

Penyediaan sarana produksi perkebunan

34.650.000

22.510.000

64,96%


b. Pencapaian Kinerja Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Bima dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan kehutanan, yaitu terehabilitasinya hutan dan lahan serta terwujudnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam melalui pengendalian kerusakan hutan dan lahan. Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator dengan realisasinya, sebagaimana diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut. Tabel 2.103. Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2014 Sasaran Stategis Terehabilitasinya hutan dan lahan serta terwujudnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam melalui pengendalian kerusakan hutan dan lahan Indikator Kinerja Berkurangnya lahan kritis

Target

Realisasi

% Capaian

100 Ha

62 Ha

62,00 %

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Bima, 2014


146

Dari data hasil analisa, diperoleh luas lahan kritis di Kota Bima sampai dengan akhir Desember 2014 adalah seluas 15.417,95 Ha. Dari total luas tersebut, luas lahan kritis yang berada dalam kawasan hutan seluas 1.992,80 Ha dan sisanya 13.425,15 Ha berada di luar kawasan hutan. Pada tahun 2014, pengurangan lahan kritis ditargetkan seluas 100 Ha. Dari luas tersebut, hanya mampu di direalisasikan sebesar 62 % (yaitu seluas 62 Ha) yang semuanya dilaksanakan di luar kawasan hutan melalui kegiatan penghijauan luar kawasan hutan seluas 50 Ha dan perlindungan sumber mata air seluas 12 Ha. Dibandingkan dengan tahun 2013 (terealisasi 100 ha dari seluruh target), maka target yang dicapai pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 38 % atau 38 ha. Hal ini disebabkan adanya bibit yang masih perlu dikarantina dan belum ditanam oleh masyarakat (bibit bakti sosial) sebanyak 27.904 batang yang dapat ditanam pada lahan seluas 38 Ha. Rencana persediaan bibit yang ada, akan ditanam pada tahun 2015 untuk memenuhi target pengurangan lahan kritis seluas 100 Ha. Hingga tahun 2014, dari total jumlah lahan kritis 15.417,95 Ha di atas, telah direhabilitasi seluas 62 ha. Sisa lahan kritis yang akan direhabilitasi adalah seluas 15.355,95 Ha. Terkait

dengan

bidang

perkebunan,

sejumlah

program

dan

kegiatan

dilaksanakan dalam rangka meningkatnya produksi perkebunan. Beberapa produksi hasil tanaman perkebunan yang ada, antara lain tembakau, kelapa, dan jambu mente. Tabel 2.104. Capaian Kinerja Bidang Perkebunan Tahun Anggaran 2014 Jenis Tanaman Perkebunan

Tahun 2013

Tahun 2014

Kenaikan/ (Penurunan)

Tembakau

3,1 ton

3,4 ton

10%

Kelapa

26,69 ton

25,71 ton

(4%)

Jambu Mente

168,78 ton

154,78 ton

(8%)

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Bima, 2014

- Tembakau Tahun 2013, produksi tembakau tercatat sebanyak 3,1 ton. Pada tahun 2014 produksi tembakau meningkat menjadi 3,4 ton atau meningkat sebesar 10% dari tahun 2013 sehingga target peningkatan produksi 10 % dari tanaman tembakau terpenuhi. Hal ini disebabkan karena banyaknya petani yang berminat menanam


147

tembakau, khususnya tembakau jenis lokal. Pemeliharaan dan pemasarannya mudah, tidak seperti halnya dengan tembakau jenis virginia. - Kelapa Tahun 2014, produksi kelapa tercatat sebanyak 25,71 ton atau menurun sebesar 4% dari jumlah produksi kelapa tahun 2013 (26,69 ton) sehingga target peningkatan produksi 10 % dari tanaman kelapa tidak dapat dipenuhi. Penurunan produksi tanaman kelapa ini disebabkan karena banyaknya tanaman kelapa yang sudah tua, tidak produktif serta sebagian digunakan masyarakat untuk bahan bangunan. Sedangkan tanaman yang baru ditanam, yang diharapkan untuk dapat meningkatkan produksi masih berumur 3 tahun. - Jambu Mente Sama seperti halnya tanaman kelapa, pada tahun 2014 produksi jambu mente juga mengalami penurunan sebesar 8 % atau tercatat sebanyak 154,78 ton dari jumlah produksi jambu mente tahun 2013 sebanyak 168,78 ton, sehingga target peningkatan produksi 10 % dari tanaman jambu mente tidak terpenuhi. Penurunan produksi tanaman jambu mente ini disebabkan karena banyaknya tanaman jambu mente yang sudah tua, tidak produktif serta sebagian masyarakat menebangnya dan menggantikannya dengan tanaman yang baru. Sedangkan tanaman yang baru ditanam, yang diharapkan untuk dapat meningkatkan produksi masih berumur 3 tahun. B.3.

Urusan Perikanan dan Kelautan Luas wilayah daratan pesisir Kota Bima yang diukur dari luas wilayah

administratif (desa/kelurahan pesisir) sekitar 50,78 km2 dan luas wilayah laut yang menjadi wilayah pengelolaannya sekitar 11,48 km2 dengan panjang garis pantai sekitar 26 km. Ditinjau dari luas wilayahnya, baik wilayah pesisir dan laut maupun wilayah daratan yang hanya sekitar 222,25 km2, Kota Bima memiliki luas wilayah yang lebih sempit dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Propinsi NTB. Meskipun demikian pada kawasan pesisir dan laut yang menjadi kewenangan Kota Bima memiliki nilai-nilai strategis dan keunggulan dari aspek sarana dan prasarana maupun keanekaragaman hayati dan non hayati. Hal ini juga didukung oleh kebijaksanaan Propinsi NTB yang menetapkan Kawasan Teluk Bima sebagai Kawasan Strategis Pariwisata dan Perikanan Propinsi NTB.


148

Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan ini perlu diupayakan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan dan kelautan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan adalah optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan yang didukung program pengadaaan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan, revitalisasi kelompok tani nelayan, peningkatan pengetahuan kelompok tani dan nelayan serta kebijakan layanan pembinaan petani nelayan. a. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Urusan pilihan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut. Tabel 2.105. Program/ Kegiatan Urusan Perikanan dan Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun Anggaran 2014 No


1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Surat-menyurat - Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan -

2.

3.

4.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Penyediaan alat tulis kantor - Penyedia barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur - Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional - Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sosialisasi peraturan perundangundangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


Angaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

42.119.000

242.119.000

100%

1.200.000 24.200.000

1.200.000 24.200.000

100% 100%

5.720.000

5.720.000

100%

22.800.000

22.800.000

100%

12.000.000

12.000.000

100%

25.055.000 11.040.000

25.055.000 11.040.000

100% 100%

6.776.000

6.776.000

100%

25.708.000

125.708.000

100%

7.620.000

7.620.000

100%

7.086.000

47.085.000

100%

2.635.000

2.635.000

100%

44.059.000

44.059.000

100%

100.392.000

100.391.000

100%

10.350.000

10.350.000

100%

10.350.000

10.350.000

100%

38.470.000

38.450.000

99,95%

149

No

Nama Program/ Kegiatan -

5.

6.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan laporan keuangan semesteran - Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggran - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Penyusunan RENJA-SKPD, RKASKPD dan DPA-SKPD Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir - Revitalisasi kelompok tani nelayan - Pengembangan Lanjutan Pendampingan PNPM MKP Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan - Penyediaan sarana prasarana pengawasan Sumber Daya Laut Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan sumberdaya Laut - Patroli Pengawasan Sumber Daya Laut Program Peningkatan Kegiatan Budidaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat - Koordinasi Hari Nusantara Program Pengembangan Budidaya Perikanan - Pengembangan bibit ikan unggul - Pengad. Sarana Pengembangan Kebun Rumput Laut Metode Long Line & Rakit Apung - Pembangunan/Rehab Sarana & Prasarana Fisik UPR & HSRT - Peng. sarana prasarana penunjang perikanan budidaya Program Pengembangan Perikanan Tangkap - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap - Percepatan Pembangunan PPI Teluk Bima Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan - Pendataan Potensi Perikanan (Statistik) - Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluh - Kontak Tani Nelayan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan - Penyediaan sarana prasarana


Angaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

2.750.000

2.750.000

100%

4.480.000

4.480.000

100%

5.440.000

5.440.000

100%

4.200.000

4.200.000

100%

13.200.000

13.200.000

100%

8.400.000 88.219.000

8.380.000 88.219.000

99,76% 100%

14.581.000 73.638.000

14.581.000 73.638.000

100% 100%

448.923.000

448.918.000

100%

448.923.000

448.918.000

100%

9.505.000

9.505.000

100%

9.505.000

9.505.000

100%

12.350.000

12.350.000

100%

12.350.000

12.350.000

100%

906.895.000

906.200.500

100%

264.196.000 99.685.000

264.196.000 99.685.000

100% 100%

345.440.000

344.759.500 197.560.000

99,80% 99,99%

197.574.000 99,99% 2.415.569.000 1.712.702.000

2.415.323.800 1.712.529.800

99,99%

702.867.000

702.794.000

99,99%

225.692.500

225.012.000

99,70%

85.890.000

85.590.000

99,65%

55.156.500

54.776.000

99,31%

84.646.000 572.353.500

84.646.000 571.758.000

100% 99,90%

554.391.500

553.796.000

99,89%

150

No

12.


Angaran (Rp.)

pemasaran dan pengolahan hasil Perikanandan - Penyelenggaraan Kegiatan Forum Konsumsi Ikan (FORIKAN) Program Pengembangan lingkungan wilayah Pesisir - Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah Pesisir

Realisasi (Rp.)

%

17.962.000

17.962.000

100%

403.958.000

400.823.000

99,22%

403.958.000

400.823.000

99,22%


b. Pencapaian Kinerja Pelaksanaan program dan kegiatan urusan perikanan dilakukan dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya, meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap, dan meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengawasan sumberdaya laut sehingga mampu mengurangi dampak kerusakan sumberdaya laut. Tabel 2.106. Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2014 No 1.

2.

3.

4.

Target

Realisasi

% Capaian

- Produksi perikanan tangkap

1.675,33 ton

1.630,50

97,32 %

- Produksi perikanan budidaya

791,59 ton

1.279,39 ton

161,50 %

- Konsumsi ikan per kapita per tahun meningkat - Jumlah produk pengolahan hasil perikanan per tahun - Jumlah kelompok pemula

29,04 kg/kapita/ tahun 16,670 ton/thn

35,35 kg/kapita/ tahun 4,497 ton/thn

121,73 %

5 kelompok

5 kelompok

100 %

- Jumlah kelompok lanjut

2 kelompok

4 kelompok

200 %

- Jumlah kelompok madya

2 kelompok

3 kelompok

150 %

1 kasus

0 kasus

Sasaran Penigkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya Peningkatan daya saing produk perikanan

Tercapainya peningkatan kelas kelompok perikanan

Terwujudnya kelestarian dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja

Jumlah kasus pengrusakan sumberdaya kelautan dan perikana

26,98 %

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, 2014

Produksi Perikanan Tangkap RKPD Kota Bima Tahun 2016

151

Capaian jumlah produksi perikanan tangkap Tahun 2014 adalah sebesar 1.630,50 Ton pada Tahun 2014 atau 97,32% dari target sebesar 1.675,33 Ton. Capaian tersebut meningkat sebesar 3,16% jika dibandingkan dengan Tahun 2013 atau meningkat 112,7 ton dari Tahun 2012. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap di Kota Bima cenderung meningkat atau menunjukan trend yang positif dimana pada setiap tahunnya mengalami pertumbuhan. Jika dibandingkan dengan target Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2013-2018, maka capaian indikator produksi perikanan tangkap hampir memenuhi target yaitu sebesar 97,32% dari target pada tahun yang sama. Perkembangan produksi perikanan tangkap selama Tahun 2008-2014 dapat dilihat pada grafik berikut.


Meningkatnya volume produksi perikanan tangkap, pada dasarnya didorong oleh semakin tertib dan berkualitasnya pendataan statistik perikanan tangkap serta adanya program/kegiatan yang mendukung peningkatan upaya penangkapan seperti penyediaan sarana prasarana perikanan tangkap (penyediaan kapal 3 GT dan 5 GT sebanyak 3 unit serta penyediaan alat tangkap). Peningkatan volume produksi ini juga tidak terlepas dari dukungan pengawasan terhadap upaya pencegahan praktek illegal fishing. Peningkatan produksi perikanan tangkap masih dapat dilakukan diperairan umum daratan. Pertumbuhan penangkapan ikan dilaut disamping dibatasi oleh faktor tingkat pemanfaatan yang sudah mendekati Maximum Sustainable Yield (MSY), juga dipengaruhi oleh perubahan iklim serta peraturan perundangan yang berlaku.


152

Produksi Perikanan Budidaya Capaian jumlah produksi perikanan budidaya pada Tahun 2014 adalah sebesar 1.278,39 Ton atau 161,50% dari target sebesar 791,59 Ton. Capaian ini meningkat 72,80% dibandingkan dengan Tahun 2013 atau meningkat 664,27 ton dari Tahun 2012. Jika dibandingkan dengan target Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2013-2018, maka capaian indikator produksi perikanan budidaya pada Tahun 2014 adalah sebesar 161,50%. Produksi Perikanan Budidaya di Kota Bima cenderung stabil atau menunjukan trend yang positif dimana pada setiap tahunnya mengalami pertumbuhan. Peningkatan volume produksi perikanan budidaya terjadi karena meningkatnya produksi ikan lele dan rumput laut. Peningkatan produksi lele terjadi karena adanya dukungan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima terkait dengan bantuan bibit ikan unggul bagi kelompok budidaya, bantuan sarana dan prasarana serta adanya Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaaan (PUMP) budidaya yang bersumber dari APBN serta semakin tingginya kesadaran pembudidaya baik lele maupun rumput laut untuk terus mengembangkan usahanya. Perkembangan produksi perikanan budidaya Tahun 2008 - 2014 dapat dilihat pada grafik berikut :


Tingkat Konsumsi Ikan per kapita per tahun Capaian Tingkat Konsumsi Ikan di Kota Bima pada Tahun 2014 adalah sebesar 35,35 kg/kapita/thn atau 121,73% dari target sebesar 29,04 kg/kapita/thn. Capaian ini meningkat 11,37% dibandingkan dengan Tahun 2013 atau meningkat 14,35 Kg dari


153

Tahun 2012. Jika dibandingkan dengan target Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2013-2018, maka capaian indikator Tingkat Konsumsi Ikan Kota Bima pada Tahun 2014 adalah sebesar 121.73% atau sudah memenuhi target indikator pada tahun yang sama. Tingkat Konsumsi Ikan di Kota Bima cenderung meningkat atau menunjukan trend yang positif dimana pada setiap tahunnya mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan yang cukup signifikan terjadi pada Tahun 2014, hal ini terjadi karena adanya program/kegiatan yang mendukung pengolahan dan pemasaran seperti penyediaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil yang bersumber dari DAK serta adanya dukungan dana dari APBN. Disamping itu, peningkatan jumlah konsumsi ikan disebabkan karena semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam menkonsumsi ikan terutama ikan segar. Perkembangan tingkat konsumsi ikan selama kurun waktu 2008 - 2014 dapat dilihat pada grafik berikut :


Produk Pengolahan Hasil Perikanan Capaian jumlah produk olahan hasil perikanan di Kota Bima pada Tahun 2014 adalah sebesar 4.497,60 ton atau 26,98% dari target sebesar 16.670 ton/tahun. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2014, capaian kinerja masih jauh dibawah target, tetapi jika dibandingkan dengan Tahun 2013 peningkatan jumlah produk olahan sangat sifnifikan. Tingginya peningkatan jumlah produk olah pada Tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya penambahan indikator pengukuran jumlah produk olahan yang sebelumnya tidak diperhitungkan pada Tahun 2008-2013, tetapi pada Tahun 2014 termasuk kategori produk olahan yaitu pengesan.


154

Jika dibandingkan dengan target Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2013-2018, maka capaian indikator Jumlah Produk Olahan pada Tahun 2014 adalah sebesar 26,98% atau belum memenuhi target. Rendahnya capaian kinerja pada jumlah produk olahan disebabkan karena masih rendahnya kualitas SDM kelompok pengolahan, dimana pada umumnya hasil kelautan dan perikanan belum diolah seoptimal mungkin sehingga keberagaman produk masih sangat minim. Pengembangan produk hasil perikanan yang bernilai tambah merupakan suatu hal yang harus terus dilakukan, hal ini disebabkan karena adanya beberapa pergeseran yang terjadi di masyarakat antara lain adanya perubahan gaya hidup, perubahan pola konsumsi, banyaknya wanita/ibu rumah tangga yang bekerja, konsumen yang lebih menyukai produk yang lebih praktis, daya simpan produk olahan lebih lama dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka untuk tahun berikutnya peningkatan produk olahan akan dilakukan melalui beberapa cara antara lain lebih mengintensifkan pembinaan pada kelompok pengolahan yang ada baik melalui pembinaan rutin maupun Bimbingan Teknik atau pelatihan-pelatihan, promosi produk olahan baik skala lokal maupun nasional, pembentukan kelompok-kelompok pengolahan yang baru serta mengaktifkan kembali kelompok-kelompok yang sudah non aktif. B.4.

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral pada tahun anggaran 2014 mendapat

alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 780.371.000,00,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 698.518.500,00,- atau sebesar 89,51 %. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi terkait pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut. a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan energi dan sumberdaya mineral dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kota Bima melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.


155

Tabel 2.107. Program/ Kegiatan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral pada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kota Bima Tahun Anggaran 2014 No. 1.

2.

3.


Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C

183.131.500,00

175.729.500,00

95,96

108.817.500,00

107.917.500,00

99,17

74.314.000,00

67.812.000,00

91,25

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

518.375.500,00

449.100.000,00

86,64

518.375.500,00

449.100.000,00

86,64

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Dalam

78.864.000,00

73.689.000,00

93,44

78.864.000,00

73.689.000,00

93,44

780.371.000,00

698.518.500,00

89,51%

Total Urusan Energi dan Sumberdaya Energi


B.5.

Urusan Perdagangan Urusan perdagangan pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp .

3.468.168.900 ,-(Tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.070.611.000,(Tiga milyar tujuh puluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) atau 88,54%.. Program dan kegiatan pada urusan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag). a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan perdagangan dilaksanakan melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut. Tabel 2.108. Program/ Kegiatan Urusan Perdagangan Kota Bima Tahun Anggaran 2014 No. 2

Nama Program/ Kegiatan Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan


Anggaran (Rp.) 536.880.000

Realisasi (Rp.) 352.457.500

% 65,65%

156

No.


Anggaran (Rp.)

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Barangbarang Ilegal (Cukai Tembakau) 2.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Operasi Pasar murah

Realisasi (Rp.)

%

325.560.000

208.713.500

64,11%

211.320.000

143.744.000

68,02%

2.931.288.900

2.718.153.500

92,73%

2.742.564.500

2.549.023.400

92,94%

83.460.000

66.054.000

79,14%

105.264.400

103.076.100

97,92%

Sumber : Dinas Koperindag Kota Bima, 2015

b. Capaian Kinerja Capaian kinerja

pelaksanaan program kegiatan pada urusan pilihan

Perdagangan adalah sebagai berikut: 1) Indikator cakupan bina kelompok pedagang/usaha non formal. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha non formal mengalami peningkatan yang didukung oleh pembinaan terhadap usaha non formal dan pemberian bantuan modal untuk pedagang kaki lima dan asongan secara berkelanjutan. Dimana jumlah PKL yang ditangani 246 PKL dari target 252 PKL atau 97,62% 2) Indikator tersedianya pasar tradisional yang lebih tertata dan sehat. Telah terbangunnya pasar tradisional baru yang lebih sehat dan berwawasan lingkungan di Kelurahan Penaraga. Terealisasi 2 unit pasar tradisional (1 unit bangunan baru dan 1 unit lanjutan pasar Ama Hami Keluarahan). 3) Tersedianya barang-barang yang beredar di pasarana dengan kondisi aman dan legal untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari penyebaran produk pangan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan. Dan jumlah UTTP yang ditera dan di tera ulang dari 170 unit target terealisasi 165 unit atau 95,88%. 4) Dikenalnya banyak produk-produk Kota Bima di tingkat regional maupun nasional, seperti kain tenun dan produk olahan hasil lainnya. 5) Terjaminnya stabilitas harga dan ketersediaan serta kecukupan bahan pokok dan stok barang. c. Permasalahan dan Solusi


157

Capaian kinerja

pelaksanaan program kegiatan pada urusan pilihan

Perdagangan adalah sebagai berikut: 1) Masih kurangnya jumlah pelatihan maupun intek terhadap pedagang non formal. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah dibutuhkan peningkatan alokasi anggaran dan penambahan kegiatan berupa bintek. 2) Luas bangunan pasar tradisional masih belum mencukupi dan areal lingkungan pasar belum tertata. Terkait dengan hal ini, maka perlu diupayakan alokasi anggaran tambahan untuk memperluas daya tampung bangunan pasar tradisional serta penataan lingkungan pasar yang mendukung terwujudnya pasar tradisional yang sehat dan berwawasan lingkungan. B.6.

Urusan Pariwisata

a. Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Pariwisata pada tahun anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 947.253.650,- (Sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp. 765.405.100,- (tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus lima ribu seratus rupiah) melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini. Tabel 2.109. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun 2014 No 1

2

3

Program

Kegiatan

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata  Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata  Pelatihan pemandu wisata terpadu  Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata  Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha  Pelaksanaan koordinasi pembangunan

Program pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan


Rp. 29.080.000.,-

Realisasi Anggaran Rp. 29.080.000,-

Rp. 200.971.000,-

Rp. 199.091.850,-

99,06

Rp. 15.461.250,-

Rp. 15.461.250,-

100

Rp. 594.902.900,-

Rp. 415.448.500,-

69,83

Rp. 31.467.800,-

Rp. 31.311.800,-

99,50

Rp. 25.637.000,-

Rp. 25.467.000,-

99,34

Alokasi Anggaran

% 100

158

kemitraan pariwisata  Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata  Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata  Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Rp. 14.780.750,-

Rp. 14.749.750,-

99,79

Rp. 19.441.950,-

Rp. 19.441.950,-

100

Rp. 15.511.000,-

Rp. 15.353.000,-

98,98

b. Capaian Kinerja

1) Tersedianya Meningkatnya jumlah kunjungan wisata 2) Ditetapkannya agenda rutin promosi wisata tahunan c. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2014 yaitu tidak dapat diketahui dengan pasti jumlah pengunjung/ wisatawan karena pemilik hotel/ losmen kurang terbuka dalam memberikan informasi jumlah tamu yang menginap, sehingga solusi yang dilakukan adalah meningkatkan kerjasama dengan pemilik hotel/losmen untuk memberikan informasi terkait data wisatawan yang menginap. B.7.

Urusan Ketransmigrasian Urusan Ketransmigrasian pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 19.830.000,-. Anggaran ini dapat direalisasikan 100% yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bima melalui Program Transmigrasi Lokal dengan pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Lokal.


159

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah akan memberikan gambaran

kondisi

perkembangan perekonomian Kota Bima untuk beberapa tahun kedepan dan menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan arahan kebijakan keuangan daerah. yang akan mempengaruhi penetapan program dan kegiatan prioritas pada tahun perencanaan. Oleh karena itu pembahasan dalam bab ini akan meliputi beberapa aspek antara lain arah kebijakan ekonomi Kota Bima, prospek dan tantangan perekonomian Kota Bima serta arah kebijakan keuangan daerah. 3.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018. Tahun 2016 merupakan tahun ketiga (ke-3) pelaksanaan dari tahapan pelaksanaan pembangunan RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018. Adapun arah

kebijakan ekonomi daerah Kota Bima pada tahun 2016 akan

difokuskan pada upaya percepatan perwujudan pembangunan dan penatan kawasan Niu – Lawata – Amahami dan Kolo sebagai kota tepian air (water front city) yang memiliki potensi ekonomis, sosilogis maupun

ekologis yang cukup tinggi sebagai prime mover

pertumbuhan ekonomi domestic. Disamping itu arah pembangunan ekonomi juga diarahkan dalam rangka pengembangan klaster-klaster ekonomi lokal bagi tumbuh kembangnya produk unggulan daerah yang juga didukung oleh pembangunan wilayah yang lebih merata dan berkeadilan terutama di wilayah bagian timur Kota Bima. Arah kebijakan ekonomi Kota Bima tersebut ditetapkan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Kota Bima tahun 2016 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 8,1 porsen dan tingkat pengangguran 4,8 porsen sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara yang ditetapkan dalam RPJM Nasional 2015-2019.


160

3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 3.2.1. Tantangan Pokok Pada dasarnya tantangan pokok pembangunan ekonomi Kota Bima tidak terlalu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya akibat

dari dinamika internal maupun

lingkungan perekonomian regional dan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, seperti antara lain: 1) Melambatnya pertumbuhan ekonomi dalam 2 tahun terakhir. Sebagai gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bima pada tahun 2012 hanya mencapai 5,82% kemudian turun menjadi 5,46% pada tahun 2013. 2) Kerentanan terhadap bencana masih relative tinggi karena memang posisi geografis Kota Bima yang berada pada jalur bencana dengan tingkat kerentanan tinggi baik untuk bencana gempa bumi, tsunami, bajnir, tanah longsor maupun cuaca ekstrim. 3) Prasarana transportasi yang masih terbatas dimana Kota Bima belum memiliki terminal penumpang type A yang representative maupun terminal peti kemas yang menyebabkan fungsi koleksi dan distribusi belum memberikan kontribusi yang cukup signifikan, dimana kontribusi sektor ini masih sekitar 16,14% dari total PDRB 4) Belum terbangunnya landasan yang kokoh bagi perkembangan ekonomi lokal dan optimalisasi produk unggulan daerah. Berbagai tantangan

tersebut membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dan

nyata untuk dilaksanakan dalam pembangunan Kota Bima pada tahun-tahun mendatang, antara lain melalui: 1) Meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan hasil pembangunan ekonomi. 2) Memantapkan kembali kinerja perekonomian dan pemberdayaan masyarakat, walaupun perekonomian Kota Bima telah menunjukkan hasil yang cukup baik, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian yang telah berhasil dicapai, agar terus diikuti dengan upaya pemberdayaan masyarakat yang lebih memadai. 3) Meningkatkan pemberdayaan kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan perekonomian Kota Bima, dan mampu memperbesar daya serapnya terhadap tenaga kerja. 4) Meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana serta meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaataan sumber daya alam secara lestari. 5) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan.


161

6) Menyediakan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah termasuk di dalamnya adalah peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa. 3.2.2. Prospek Ekonomi Tahun 2016 Berdasarkan kondisi perekonomian Kota Bima tahun 2014 dan perkiraan 2015, maka prospek perekonomian tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 diharapkan dapat

tumbuh secara signifikan

sampai dengan angka 8,1 persen 2) Inflasi tahun 2016 diharapkan berada pada kisaran perkirakan sekitar 3,1 – 3,7 persen. 3) Tingkat pengangguran diharapkan dapat ditekan sampai dengan angka 4,8 persen.

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Pada sub bagian ini akan menguraikan tentang proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan daerah. 3.3.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Sesuai dengan realisasi pendapatan Kota Bima pada tahun-tahun sebelumnya, berikut ini diproyeksikan pendapatan Kota Bima sampai dengan tahun 2017. Tabel 3.1. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Bima Tahun 2014 - 2017 JUMLAH No

URAIAN

1.1

Pendapatan Asli Daerah

1.1.1

Realisasi Tahun (n-1) 2014

Tahun Berjalan 2015

Target Tahun Rencana 2016

Proyeksi Tahun (n+1) 2017

23.665.602.709,36

28.392.440.000,00

31.231.684.000,00

34.354.852.400,00

Pajak daerah

8.727.233.964,00

10.638.800.000,00

11.702.680.000,00

12.872.948.000,00

1.1.2

Retribusi daerah

6.853.073.462,00

5.757.420.000,00

6.333.162.000

6.966.478.200,00

1.1.3

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

872.003.922,00

900.000.000,00

990.000.000,00

1.089.000.000,00

1.1.4

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

7.213.291.361,36

11.096.220,000

12.205.842.000,00

13.426.426.200,00

1.2

Dana Perimbangan

467.723.303.692,00

498.880.209.117,00

544.340.598.029,00

598.774.657.831,90

1.2.1

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

23.247.903.692,00

19.324.650.117,00

21.257.115.129,00

23.382.826.641,90


162

JUMLAH Realisasi Tahun (n-1) 2014

Target Tahun Rencana 2016

Proyeksi Tahun (n+1) 2017

435.279.239.000,00

478.807.162.900,00

526.687.879.190,00

33.992.090.000,00

44.276.320.000,00

44.276.320.000,00

48.703.952.000,00

109.190.674.060,23

125.301.449.071,78

137.831.593.978,00

151.614.753.375,80

Hibah

-

-

-

-

1.3.2

Dana darurat

-

-

-

-

1.3.3

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

31.096.456.060,23

27.885.292.071,78

30.673.821.178,00

33.741.203.295,80

1.3.4

Dana penyesuaian dan otonomi khusus

78.094.218.000,00

97.416.157.000,00

107.157.772.700,00

117.873.549.970,00

1.3.5

Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)

-

-

-

-

600.579.580.461,59

652.574.098.188,78

713.403.876.007,00

784.744.263.607,70

No

URAIAN

1.2.2

Dana Alokasi Umum

410.483.310.000,00

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

1.3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1.3.1

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)

Tahun Berjalan 2015

Sumber: DPPKAD Kota Bima Tahun 2015 (belum diaudit oleh BPK RI)

3.3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Pembahasan mengenai arah kebijakan keuangan daerah akan mencakup arah kebijakan pendapatan daerah,

arah kebijakan belanja daerah

dan arah kebijakan

pembiayaan daerah. a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Realisasi pendapatan daerah Kota Bima dari tahun 2014 adalah sebesar Rp. 600.579.580.461,59 atau 98,31%. Meskipun pendapatan yang terus meningkat, namun perlu upaya yang lebih sungguh-sungguh lagi untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama dari pos pendapatan asli daerah. Hal ini penting dilakukan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah. Oleh karena itu proses identifikasi dan analisis factor penghambat pendapatan haru segera diurai secara lebih jelas. Pendapatan Kota Bima pada tahun 2016 ditargetkan sebesar ada tahun 2016 total pendapatan ditargetkan sebesar Rp. 713.403.876.007,00 yang terdiri dari pos pendapatan asli daerah sebesar Rp. 31.231.684.000,00, dari pos dana perimbangan 544.340.598.029,00

dan

dari

lain-lain

pendapatan

yang

sah

sebesar Rp. sebesar

Rp.

137.831.593.978,00. Melihat trend realisasi angka pendapatan tersebut pada tahun 2014


163

dan target pendapatan pada tahun 2015, maka pendapatan pada tahun 2016 ditargetkan mengalami kenaikan sebesar 10,00%. Untuk mencapai target tersebut, ditempuh arah kebijakan pengelolaan penndapatan daerah sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kebijakan peningkatan PAD harus tetap mempehatikan prinsip agar pajak dan retribusi tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat yang berakibat pada terhambatnya iklim usaha yang baik untuk pengembangan ekonomi lokal. Pada sisi lain perlu upaya dan langkah-langkah strategis untuk memberikan paket insentif dan disinsentif maupun stimulus bagi terus bertumbuhkembangnya aktifitas ekonomi masyarakat tetap stabil dan terus meningkat. Disamping itu dalam hal pengelolaan juga perlu penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah. Dan sosialisasi untuk terus meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD. Intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak dan restribusi daerah perlu terus dilakukan dalam rangka mengoptimalkan potensi yang ada. Dalam menetapkan target pendapatan asli daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hendaknya dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan hasil dari nilai kekayaan daerah yang disertakan sesuai dengan tujuan dan fungsi penyertaan modal dimaksud. Selain itu untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah dapat mendayagunakan kekayaan atau asetaset daerah yang idle dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. 2) Dana Perimbangan Dana Perimbangan Pada Tahun 2016 diproyeksikan meningkat dibandingkan dengan dana perimbangan yang diperoleh pada tahun 2015. Peningkatan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu kenaikan gaji dan penerimaan PNS baru yang berasal dari penerimaan CPNSD Kategori dua, begitu juga penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak diperkirakan akan mengalami peningkatan. 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah PAD yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pada Tahun 2016 diproyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan yang diperoleh pada tahun 2015, kenaikan tersebut bersumber dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan dana penyesuaian/sertifikasi guru.


164

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah Pendekatan yang digunakan dalam menetapkan arah kebijakan belanja daerah adalah prestasi kerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam menjalankan fungsi pembangunan, fungsi kemasyarakatan dan fungsi kepemrintahan. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Oleh karena itu peningkatan alokasi anggaran belanja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus sejalan dengan

peningkatan kinerja pelayanan maupun

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 1) Kebijakan Belanja Tidak Langsung a.

Belanja Pegawai i).

Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD agar diperhitungkan acress yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);

ii). Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD agar disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan Pemerintah; iii). Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, menganggarkan belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai tahun 2016; iv). Dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur, dapat diberikan tambahan penghasilan bagi PNSD/CPNSD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi yang dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; b.

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial i).

Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, sekolah swasta dalam


165

bentuk dana bos dan masyarakat serta organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. ii). Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; iii). Pemberian bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan diupayakan dalam penetapan besaran bantuannya sejalan dengan jiwa Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dalam arti jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung. Pemberian bantuan sosial harus didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas; iv). Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah diupayakan agar jumlah alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial agar dibatasi dan format pertanggungjawabannya disesuaikan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku. c.

Belanja Tidak Terduga Penetapan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016.

2) Kebijakan Belanja Langsung a.

Belanja Pegawai i).

Dasar penghitungan besaran honorarium pagi PNSD disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima, dengan tetap memperhatikan aspek kewajaran dan beban kerja;

ii). Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli di luar instansi Pemerintah. RKPD Kota Bima Tahun 2016

166

b.

Belanja Barang dan Jasa i).

Penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultansi yang tidak terkait dengan aset, baik yang dilakukan secara swakelola maupun dengan pihak ketiga agar dianggarkan pada belanja barang dan jasa;

ii). Untuk

penganggaran

belanja

modal/fisik

yang

diperuntukan

bagi

masyarakat agar dianggarakan pada belanja barang dan jasa; iii). Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2015. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan; iv). Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi dan dilakukan pembayaran dengan sistem riil cost; v). Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel; vi). Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dibatasi; vii). Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan telah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina (Lembaga Administrasi Negara), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; c.

Belanja Modal i).

Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;


167

ii). Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan. Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2014 - 2017 NO (1)

Jumlah Tahun Berjalan Target Tahun 2015 Rencana 2016

URAIAN

Realisasi Tahun 2014

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

340.155.930.549,00

400.563.176.891,73

424.596.967.505,00

467.056.664.255,50

Proyeksi untuk Tahun 2017

2.

Belanja Daerah

2.1.

Belanja Tidak Langsung

2.1.1.

Belanja pegawai

2.1.2.

Belanja bunga

0,00

0 ,00

0,00

2.1.3.

Belanja subsidi

0,00

0,00

0,00

2.1.4.

Belanja hibah

8.349.786.000,00

16.868.400.000,00

10.000.000.000,00

11.000.000.000,00

2.1.5.

Belanja bantuan sosial

8.747.519.938,00

5.190.885.000,00

5.190.885.000,00

5.709.973.500,00

2.1.6.

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*

0,00

0,00

0,00

2.1.7.

Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintahan Desa*

5.487.460.122,00

822.411.656,00

822.411.656,00

904.652.821,60

2.1.8.

Belanja tidak terduga

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

2.500.000.000,00

2.750.000.000,00

363.718.049.609,00

424.444.873.54773

443.110.264.161,00

487.421.290.577,10

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.2.

Belanja Langsung

2.2.1.

Belanja pegawai

26.311.402.939,00

31.739.376.100,00

2.2.2.

Belanja barang dan jasa

91.297.858.241,00

104.356.634.863,00

2.2.3.

Belanja modal

119.525.159.408,00

123.556.426.919,00

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

237.134.420.588,00

259.652.437.882,00

300.293.611.846,00

330.322.973.030,60

TOTAL BELANJA DAERAH

600.852.470.197,00

684.097.311.429,73

743.403.876.007,00

817.744.263.607,70

Sumber: DPPKAD 2015 (Data belum diaudit oleh BPK)

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

1) Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayan Daerah Kota Bima selama ini berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Untuk itu, dalam menetapkan


168

SiLPA agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan.

2) Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan jika diperkirakan surplus anggaran. Pemanfaatan sisa lebih anggaran (surplus) diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2014 - 2017 Jumlah NO

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi Tahun 2014

Tahun Berjalan 2015

Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2016

32.610.673.378,6 0

34.873.213.240,95

43,983,419,530

3

Pembiayaan Daerah

3.1

Penerimaan pembiayaan

3.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

0

0

0

3.1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

0

0

0

3.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

0

0

0

3.1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

0

0

0

3.1.6

Penerimaan piutang daerah

0

0

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

32.610.673.378,6 0

34.873.213.240,95

43,983,419,530

3.2

Pengeluaran pembiayaan

3.2.1

Pembentukan dana cadangan

0

3.2.2

Penyertaan modal (Investasi) daerah

1.350.000.000

3.2.3

Pembayaran pokok utang

0

0

0

3.2.4

Pemberian pinjaman daerah

0

0

0

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO


1.350.000.000 30.881.697.632

0 3.350.000.000,00

Proyeksi/Target pada Tahun 2017

0 667,221,438

3.350.000.000,00 38.223.213.240,95

667,221,438 43,316,198,092

169

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bima sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang RPJMD Kota Bima Tahun 2013 – 2018 secara lebih jelas dapat dideskripsikan dalam tabel berikut ini. Tabel 4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018 VISI : “Terwujudnya Kota Bima Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Beriman, Maju, Adil dan Sejahtera” MISI I : Membentuk manusia yang BERIMAN melalui penguatan serta peningkatan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter manusia yang religius sehingga dapat membendung dan membentengi dari nilai-nilai yang merusak moral dan aqidah serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Tujuan Mewujudkan kehidupan sosial masyarakat yang religius

Agenda Pembangunan Nasional 2015-2019 (Nawacita) Sasaran Strategis Sub Agenda Agenda Terwujudnya peningkatan Memperteguh Meningkatkan nilai-nilai ajaran agama dalam Kebhinekaan dan Kerukunan Umat kehidupan sosial Memperkuat Restorasi Beragama kemasyarakatan Sosial (Revolusi Mental)

MISI II : Mewujudkan manusia yang MAJU melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual Tujuan Menciptakan manusia yang memiliki daya saing dan menguasai teknologi.

Sasaran Strategis  Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Dasar yang Bermutu, Merata dan Terjangkau Serta Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan


Agenda Pembangunan Nasional 2015-2019 (Nawacita) Agenda Agenda Meningkatkan Kualitas Pembangunan Hidup Manusia dan Pendidikan Masyarakat (Pelaksanaan Program Indonesia Pintar)

170

Meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Meningkatkan  Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Produktivitas dan Daya Saing Terampil dengan Kemampuan Kreatifitas dan Inovasi yang Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas  Terwujudnya Pelayanan Hidup Manusia dan Kesehatan yang Bermutu Masyarakat dan Terjangkau  Terwujudnya Masyarakat dan Lingkungan yang Sehat

Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

Pembangunan Kesehatan (Pelaksanaan Program Indonesia Sehat)

MISI III : Mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima. Tujuan Mengurangi kesenjangan antar manusia dan antar kawasan/ wilayah Mewujudkan pengelolaan pemerintah yang transparan dan akuntabel

Sasaran Strategis  Tercapainya kesejahteraan dan taraf hidup yang memadai

Agenda Pembangunan Nasional 2015-2019 (Nawacita) Agenda Agenda Meningkatkan Kualitas Peningkatan Hidup Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Masyarakat

 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

 Tersedianya data kependudukan yang akuntabel

Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara

Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Kependudukan

 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah


Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik

 Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi


Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan


171

MISI IV : Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan. Tujuan

Sasaran Strategis

Mengoptimalkan potensi ekonomi domestik dalam upaya memperkuat struktur ekonomi melalui pengembangan kewirausahaan, penataan kelembangan dan investasi dengan dukungan infrastruktur yang memadai.

 Tersedianya sarana dan prasarana UMKM yang memadai

Meningkatkan pangsa pasar produksi unggulan lokal

 Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat dengan dukungan hasil SDA yang berkualitas

Meningkatkan daya dukung lingkungan

 Terlindunginya sumber daya hutan dan lahan

Agenda Pembangunan Nasional 2015-2019 (Nawacita) Agenda Agenda Meningkatkan Pengembangan Produktivitas dan Daya Kapasitas Saing Perdagangan

Meningkatkan Membangun Produktivitas dan Daya Konektivitas Nasional  Meningkatnya infrastruktur Saing untuk Mencapai perkotaan yang baik Keseimbangan Pembangunan

 Terwujudnya pelayanan investasi satu pintu secara terpadu

Meningkatkan Menguatkan Peran Produktivitas dan Daya Investasi Saing

Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik

Peningkatan Kedaulatan Pangan

4.2. Prioritas Pembangunan Prioritas pembangunan tahun 2016 merupakan hasil sinkronisasi antara prioritas RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018 dengan agenda prioritas pembangunan nasional (Nawacita) serta arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2015 – 2019 berdasarkan 3 (tiga) dimensi pembangunan nasional yang telah ditetapkan, yaitu meliputi : Prioritas 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Prioritas 2 : Mempercepat pembangunan infastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan Prioritas 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan


172

Prioritas 4 : Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam serta penguatan penguatan ekonomi lokal Prioritas 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan penanganan perubahan iklim Prioritas 6 : Meningkatkan pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang baik Prioritas 7 : Meningkatkan program penanggulangan kemiskinan Lebih lanjut, sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor : 050/1848/SJ Tanggal 14 April 2015, maka skala prioritas penyusunan RKPD Tahun 2016 adalah sebagai berikut : a. Tercapainya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air serta semangat bela negara; b. Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaulatan pangan melalui reformasi agraria, untuk pengendalian pemanfaatan lahan pertanian, pendistribusian bibit dan pupuk, peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan irigasi dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak dan lebih sejahtera; c. Tercipatanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antarwilayah, antardesa dan pinggiran serta antarkawasan. Hal tersebut bertujuan agar tercapai pemerataan pembangunan antarwilayah yang seimbang, yang dapat mengurangi kesenjangan pembangunan di masing-masing wilayah; d. Terpelihara dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan baik di bidang maritim, energi, pariwisata, maupun stabilitas dan kedaulatan pangan. Hal tersebut bertujuan agar tersedia jaringan infastruktur perhubungan dengan berbagai moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat, murah dan aman, sehingga akan mendorong efisiensi dan efektivitas kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa yang dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menekan angka inflasi. e. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya peningkatan kinerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.


173

Tabel berikut ini menunjukan bagaimana prioritas pembangunan Kota Bima Tahun 2016 tersebut diaktualisasikan ke dalam program-program pembangunan menurut masing-masing urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Tabel 4.2. Prioritas Pembangunan Kota Bima Tahun 2016 No 1 1.1.

Program Prioritas Tahun 2016 (RPJMD) Berdasarkan Bidang Urusan Pemerintahan URUSAN WAJIB

Prioritas Pembangunan Kota Bima Tahun 2016 (RKPD)

Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Program pendidikan menengah Program pendidikan non formal

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program manajemen pelayanan pendidikan 1.2.

Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program pengembangan lingkungan sehat

1.3.

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pekerjaan Umum


Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

1.4.

Mempercepat pembangunan infastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Perumahan Program Pengembangan Perumahan


Meningkatkan kualitas sumber daya

174

No

Program Prioritas Tahun 2016 (RPJMD) Berdasarkan Bidang Urusan Pemerintahan

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 1.5.

Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.6.

Prioritas Pembangunan Kota Bima Tahun 2016 (RKPD) manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan penanganan perubahan iklim


Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

"Prioritas Pembangunan Lintas Sektor"

Program Perencanaan Sosial Budaya

1.7.

1.8.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup


Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan penanganan perubahan iklim

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1.9.

Urusan Wajib Pertanahan Program Penataan Penguasaan, pemilikan, pengunaan dan pemanfaatan tanah


1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Meningkatkan pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang baik

1.11.

Program Keluarga Berencana


Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan Meningkatkan kualitas sumber daya

175

No

Program Prioritas Tahun 2016 (RPJMD) Berdasarkan Bidang Urusan Pemerintahan Program Pelayanan Kontrasepsi

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HV/AIDS 1.13. Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.14. Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1.16. Penanaman Modal Daerah Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah 1.17. Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Prioritas Pembangunan Kota Bima Tahun 2016 (RKPD) manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan



Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

1.18. Kepemudaan dan Olahraga Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan


1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)


Program Pendidikan Politik Masyarakat Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 1.20. Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Penataan Peraturan Perundangundangan Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan


Meningkatkan pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang baik

176

No

Program Prioritas Tahun 2016 (RPJMD) Berdasarkan Bidang Urusan Pemerintahan Publik

Prioritas Pembangunan Kota Bima Tahun 2016 (RKPD)

Program Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana Program Pendidikan Kedinasan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 1.21. Ketahanan Pangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 1.23. Statistik Program pengembangan data/informasi/ statistic daerah 1.24. Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan 1.25. Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa 1.26. Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 2 2.1.

2.2.

URUSAN PILIHAN Pertanian Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kehutanan Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan


Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam serta penguatan penguatan ekonomi lokal

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan Meningkatkan pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang baik Meningkatkan pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang baik Meningkatkan pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang baik Meningkatkan pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang baik

Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam serta penguatan penguatan ekonomi local

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan penanganan perubahan iklim

177

No 2.3.

2.4.

2.5.

Program Prioritas Tahun 2016 (RPJMD) Berdasarkan Bidang Urusan Pemerintahan Energi dan Sumberdaya Mineral Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kelautan Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap

2.6.

2.7.

Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan Perindustrian Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Prioritas Pembangunan Kota Bima Tahun 2016 (RKPD) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan penanganan perubahan iklim Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam serta penguatan penguatan ekonomi lokal Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam serta penguatan penguatan ekonomi lokal ; Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan



Berdasarkan program dan prioritas pembangunan yang telah dijabarkan diatas, maka RKPD Kota Bima Tahun 2016 disusun dengan

tema : “Memperkokoh pilar

ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan percepatan pembangunan kota tepian air (waterfront city)”.


178

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028, RKP RPJMN Tahun 2015-2019 serta masalah-masalah pembangunan yang mungkin akan dihadapi dalam tahun 2016. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat, diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk tahun 2016, selanjutnya dapat dijabarkan rencana program dan kegiatan prioritas RKPD Kota Bima tahun 2016 sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.1 sebagai berikut :


178

KODE REKENING (2)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

TABEL 5.1

HASIL PROGRAM Tolok Ukur (3) Target (4)

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6)

HASIL KEGIATAN Tolok Ukur Target (7) (8)

PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA BIMA TAHUN 2016

(1)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

25.956.771.700

5 Unit

1 Pelayanan

Terciptanya suasana lingkungan kerja yang nyaman

Tersedianya laporan keuangan yang benar

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

3 Laporan

5 Unit

1 Pelayanan

3 Pelayanan

1.500 Surat

179.179.500

26.830.000

125.922.000

36.200.000

86.000.000

83.000.000 3 Pelayanan

3 Laporan

12 bulan

6 Unit

1 Thn

1 Thn

1 Thn

15.000.000

500.000.000

650.000.000

500.100.000

250.000.000

31.000.000

20.000.000

2 Unit

5 Unit

15.000.000

Dikpora Kota Bima

Dikpora Kota Bima

(9)

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

25.956.771.700

298.328.939.995

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

URUSAN WAJIB 01


1

1

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.01.01

1

01 1.01.01 01


Tersedianya tenaga kebersihan yang handal

12 bulan

01 06

Tersedianya alat tulis kantor

Adanya bangunan Kantor Dinas

1 Unit

1 Unit

15.000.000

96.295.000

2 Unit

gedung kantor dapat digunakan kendaraan dinas Dapat Digunakan

150.000.000

12 bulan

1 Unit

12 bulan

Lancarnya pelayanan administrasi

Terpeliharanya kendaraan dinas


12 bulan

Tersedianya gedung kantor UPTD yang resprentasi

5 Unit

Perlengkapan gedung kantor dapat digunakan

1 Thn

Lancarnya penataan dokumen kantor


Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Thn 1 Thn

Terpeliharanya gedung kantor

1 Unit

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya informasi yang akurat Terpenuhinya makanan dan minuman peserta Terkoordinasi dan terkonsultasinya program dengan lembaga vertikal Terkoordinasi dan terkonsultasinya program dengan lembaga didaerah

12 bulan


01 11

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1 Thn

1 Thn

Terpeliharanya kendaraan dinas

6 Unit

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan (surat kabar) Tersedianya makanan dan minuman rapat Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya cetakan dan penggandaan dokumen kantor

01 07

01 13


1.579.526.500

01 01

11 Pelayanan

01 02

Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi perkantoran

1 1.01.01

1.500 Surat

1.01.01

Lancarnya pengiriman surat kedinasan Tersedianya komunikasi dan listrik

01

Terkirimnya surat selama 1 tahun Terbayarnya jasa komunikasi dan listrik

01

1.01.01

1.01.01

1

01 01

15 Unit

1 1 1

Penyedian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Apararur

Terkelolanya administrasi keuangan secara benar

1.01.01

01 15


1.01.01

01 17

01 08

01

1.01.01

1.01.01

01

1.01.01


01

1

01

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1

1

01 01 18



1

1.01.01 01 19

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

01 10

1 01

02 03


1.01.01

1 1.01.01

02 22

01 1.01.01 02

01

1.01.01

02 24

01

1

1.01.01

1

1 01

1.01.01



1 01

02 26

01 1.01.01

1

01

1 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2016

183

KODE REKENING (2)



Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya


Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

(1) 01

02 42

1 01 1.01.01 03

1.01.01

1 01

03 02

1

01 1.01.01 05

1.01.01

1 1

01

1.01.01 06 04

06 02

01 1.01.01 06

01

1.01.01


Penyusunan laporan keuangan Semesteran


1

01 06 05

05 05

1

1.01.01

1.01.01

1 01


1

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA)/RKA/DPA/ DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD

01

Pengadaan Alat Praktek dan peraga siswa ( Pelatan Bermain )

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

06 06

1

10 1.10.01 15

1.01.01

1 15 18

10

1.10.01

1

1.10.01 15 63

15 59

Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini

Rehabilitasi Sedang Berat Bangunan sekolah (Pagar Sekolah)

10 1.10.01

15 66

15 42

1 10

1.10.01

1.10.01

1

10

10

1

01 1.01.01 16

1

1

1

1

1

01

01

01

01

1.01.01

1.01.01

1.01.01

1.01.01

16 15

16 14

16 04

16 03

Pengadaan Buku-buku dan alat tulis siswa

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

Penambahan ruang guru sekolah

Penambahan ruang kelas sekolah

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

1


Target (4)

150 Orang

150 Orang

25 Dokumen

25000 Peserta Didik

HASIL PROGRAM Tolok Ukur (3)

Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Peningkatan Pengembangana Sistim PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

100.000.000

78 TK

5 Kegiatan

3 Dokumen

4 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

4 Kegiatan

500 Orang

214.685.000

250.000.000

702.171.000

50.000.000

40.000.000

20.000.000

20.000.000

130.000.000

37.371.000

1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 3 Dokumen

10 unit

1.099.818.000

1.668.175.000

5 Kegiatan

Tersedianya Kebutuhan Ruang kelas Sekolah

7 unit

1.064.960.000

Dikpora Kota Bima

Dikpora Kota Bima

Dikpora Kota Bima

Dikpora Kota Bima

(9)

85.000.000

85.000.000

3 TK

254 stel

1 Unit

HASIL KEGIATAN Tolok Ukur Target (7) (8) Perlengkapan gedung kantor dapat digunakan

Tersedianya Pakaian seragam aparatur

Tersedianya Alat Praktek dan peraga siswa ( Pelatan Bermain )

193.182.000

37.371.000

78 TK

Terpeliharanya Ling. Sekolah dari pihak luar

1 layanan

33.088.000

Adanya hasil Penilaian Anka Kredit Jabatan Guru

3 TK

Tersedianya sarana untuk menguji kreatifitas anak usia dini

1 layanan

11.216.000

4 Kegiatan

1 layanan

Lancarnyapelaksanaan pendidikan anak usia dini

12 Kali

10 unit

Tersedianya Kebutuhan Ruang kelas Sekolah

17 unit

1.544.000.000

Tersedianya dokumen laporan keuangan Tersedianya dokumen laporan keuangan Tersedianya dokumen Rencana RKA, DPA Satuan Kerja Tersedianya dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD

1 layanan

Tersedianya sarana untuk menguji kreatifitas anak usia dini

500 Orang

254 stel

1 Unit

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya Pengadaan pakaian seragam aparatur

Terlaksananya Penilaian AKJG

Tersusunnya laporan keuangan semesteran Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Tersusunya LAKIP, LPJ dan LPPD

Terlaksananya pengadaan Alat Praktek dan peraga siswa ( Pelatan Bermain ) Pembangunan pagar 2 sekolah (TK Pembina Raba dan Asakota) Terlaksananya Pendidikan Anak Usia Dini

12 Kali

7 unit

Terseianya Sarana Air Bersih

90 paket

Terselenggaranya Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaga Paud)

Penambahan Ruang KelAs Sekolah

17 unit

Adanya Buku-buku dan Alat Tulis Siswa

14.021.325.800

Penyediaan Sarana Pendukung Pembelajaran di Sekolah

90 paket

Penyediaan Sarana Air Bersih sekolah Terlaksananya Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa

184

1.01.01

1.01.01 16 19

16 18 Pengadaan mebeluer sekolah

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

KODE REKENING

01

(2)

01 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah


1

16 41

(1)

1 1.01.01


90 paket

Adanya Meubeler Sekolah

Tercukupinya Peralatan Pembelajarn di Sekolah

57 unit

10 paket

90 paket

22.000.000

300.000.000

1.544.000.000

LOKASI

10 paket

gedung Sekolah dapat digunakan

100 sekolah

1.011.460.800

PAGU INDIKATIF

57 unit

Adanya Bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

100 sekolah

379.000.000

(10)

100 sekolah

Terjalinnya kerja sama Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) disatuan pendidikan

12 Lomba

152.357.000

4 unit

Adanya bangunan ruang kelas sekolah

6 unit

4 unit

1.099.818.000

563.172.500

Dikpora Kota Bima

(9)

100 sekolah

Adanya Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

2450 siswa


12 Lomba

Adanya Ujian Nasional dan Uji Kompetensi Siswa

5.235.555.000

2450 siswa

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) Penyediaan Peralatan Pembelajarn di Sekolah Terlaksanya Pengadaan Meubeler Sekolah Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Adanya Bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

01

Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) disatuan pendidikan

1

Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) disatuan pendidikan

16 63

16 69

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

1.01.01

1.01.01

16 70

Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Kompetensi Siswa

01

01

1.01.01

16 71

1

1

01

1.01.01

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan NonIslam setara SD dan SMP

1

01

Terlaksananya Penambahan ruang kelas sekolah

Adanya bangunan ruang guru sekolah

7.893.672.200

Penambahan ruang kelas sekolah

6 unit

1.064.960.000

Terlaksananya Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Terlaksananya Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Kompetensi Siswa

1

01 1.01.01 17 17 03

Terlaksananya Penambahan ruang guru sekolah

17 unit

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

1

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah

1.01.01 Penambahan ruang guru sekolah

Adanya bangunan sarana air bersih dan sanitari

01 17 04

17 unit

1 1.01.01

Terlaksananya Pembangunan sarana air bersih dan sanitari

01 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

1 17 14

1.01.01

1.041.480.000

01

90 paket

1

Adanya Buku-buku dan Alat Tulis Siswa

17 15

90 paket

1.01.01

Terlaksananya Pengadaan Buku-buku dan alat tulis siswa

01

Pengadaan Buku-buku dan alat tulis siswa

1

1.454.760.000

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

90 paket

17 18

Adanya Alat Praktik dan Peraga Siswa

1.01.01

90 paket

01

Terlaksananya Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

1 Pengadaan mebeluer sekolah

300.000.000

17 19

10 paket

1.01.01

Adanya Meubeler Sekolah

01

10 paket

1

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

569.000.000

17 41

8 unit

1.01.01

gedung Sekolah dapat digunakan

01

8 unit

1

Pembinaan kelembagaan sekolah & manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)

1.488.539.200

17 64

10 sekolah

1.01.01

Terjalinnya kerja sama Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) disatuan pendidikan

01

10 sekolah

1

Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Kompetensi Siswa

82.517.000

17 70

2380 Siswa / Peserta Didik

1.01.01

Adanya evaliasi terhadap peserta didik

01

Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Terlaksananya Pembinaan kelembagaan sekolah & manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) Terlaksananya Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Kompetensi Siswa Terlaksananya Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

2380 Siswa / Peserta Didik

1

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

229.425.500

17 71

12 lomba

1.01.01

Adanya Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

01

12 lomba

1


185

KODE REKENING (2)


PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

(1) 01 1.01.01 18

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

1

01 1.01.01 20

01

20 01

Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal

1

1.01.01

20 08

18 14

1

01

1.01.01

1.01.01

1

01

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1

Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Target (4)

55 Orang

934 Tenaga pengajar

3 Kegiatan dan 15 Orang

HASIL PROGRAM Tolok Ukur (3) Penyelenggaraan pendidikan Non Formal dan Informal

Penyelenggaraan Peningkatan mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan

Penyelenggaraan manajemen dan Pelayanan Pendikan


PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

215.000.000

(9)

215.000.000

25.000.000

1 Kegiatan

HASIL KEGIATAN Tolok Ukur Target (7) (8) Terselenggaraan pendidikan Non Formal dan Informal

1 kegiatan

240.000.000

Adanya Aturan Pendidikan non formal

Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik

10 kali

1 Kegiatan

1 kegiatan

Tersedianya Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terselenggaranya Peningkatan dan Pemerataan Pendidikan

Terlaksananya Sertifikasi Tenaga Pendidik

10 kali

265.000.000

Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

377.705.200

01 1.01.01 22 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

1 22 07

79.000.000

1.01.01

1 Kegiatan

1 layanan

1 layanan

01 Monitoring dan Evaluasi

1 layanan

1 22 09

37.000.000

1.01.01

1 layanan

01

Terlaksananya Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Terlaksananya Monitoring dan evaluasi

1 Koordinasi Hari Hari Besar Nasional Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

84.000.000

22 10

1 Kegiatan

1.01.01

Tersedianya sistem dan informasi manajemen pendidikan Adanya monitoring dan evaluasi Terlaksananya peringatan Harihar besar Nasional di Bodang Pendidikan Pemuda dan Olahraga

01

Rapat Koordinasi

1

Pendataan Pendidikan

95.000.000

22 11

1 Kegiatan

1.01.01

Tersedianya Data dan Profil Pendidian Kota Bima

01

Terlaksananya Pendataan dan tersusunya Profil Pendidkan Koata Bima Terlaksananya Akreditasi guru dan sekolah

1 Kegiatan

1 Kegiatan Unit Pelaksana Akreditasi

32.705.200

22 12

1 Kegiatan

1.01.01

Terlaksananya Penyusunan dan penerbitan produk hukum Daerah di Bidang Pendidikan

Terpenuhinya standar dan Kualitas mutu Guru

01

Penyusunan dan penerbitan produk hukum Daerah di bidang pendidikan

1 Kegiatan

1 22 13

6 rekening telepon dan 63 rekening listrik

250.000.000

1.500.000

1.197.212.000

50.000.000

1.01.01

24.391.072.718

Tersedianya Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Terselenggaranya pengiriman surat menyurat

1 Kegiatan

01

URUSAN WAJIB KESEHATAN

12 bln

12 bln

24 Dokumen Surat

Adanya Payung hukum Daerah Di bidang pendidikan

1

02

Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ( rekening)

1 Kegiatan

1

23.919.072.718

14 Pelayanan

DINAS KESEHATAN Terselenggaranya Tertib Administrasi Perkantoran untuk Pelayanan di Semua Lini unit Organisasi Kesehatan

02


Penyediaan jasa surat menyurat (caraka/petugas pengatar surat)

1

01 02

01 01


1.02.01

1.02.01

02 1.02.01 01

02

02

1

1

1


186

1

KODE REKENING


01 08

01 07

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (jasa Tukang)

Penyediaan jasa kebersihan kantor (cleaning service )

Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola administrasi Keuangan)

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (jasa servis,stnk dan bpkb)

1.02.01

01 09 Penyediaan alat tulis kantor

01 06

(2)

1.02.01

(1)

02

02

1.02.01 01 10

1.02.01

1

02 1.02.01

02

1 02 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1

1 01 11


1.02.01

01 13


02

1.02.01

01 15


1

02

1.02.01

01 17



1

02

1.02.01 01 18


01 12

1

02 1.02.01 01 19

1.02.01

1 02 1.02.01

02

1 02

1

1

02 1.02.01 02

1

1

1

02

02

02

02

1.02.01

1.02.01

1.02.01

1.02.01

02 24

02 22

02 07

02 05




pengadaan Kendaraan dinas/operasional


1

1



Terselenggaranya Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Target (4)

5 pelayanan


22 orang

26 Unit Kendaraan Roda 4

Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional (jasa servis,stnk dan bpkb) untuk Pelayanan Kesehatan di dinas da puskesmas Tersedianya jasa administrasi keuangan (pengelola administrasi Keuangan)

21 orang

5 Unit

Tersedianya jasa kebersihan kantor (cleaning service ) tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya format pencatatan dan pelaporan

1 tahun

1 Tahun


1 Tahun

Tersedianya alat instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor

1 Tahun

1 Tahun

1 kegiatan

1 kegiatan

12 bln

12 bulan

1 thn

Tersedianya biaya makan minum rapat dan tamu

12 bulan

1 tahun

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

75.000.000

(9)

171.000.000

113.412.000

5.000.000

155.000.000

25.000.000

3.000.000

24.000.000

6.300.000

15.000.000

350.000.000

3.000.000

200.000.000

2 keg

1 keg

15.000.000

Tersedianya biaya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya biaya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

1 keg

384.018.018 1 keg

Tersedianya alat kebersihan kantor

20.046.118

Tersedianya alat kebersihan kantor

1 Keg

137.770.600

1 keg

25 Unit

1 Keg

25 Unit

Tersedianya biaya pemeliharaan rutin gedung kantor Tersedianya biaya Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2 keg

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang5 jenis surat kabar undangan

Tersedianya Peralatan & perlengkapan kantor

1 Tahun

1 Tahun

12 bln

12 bln

1 tahun

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) Terselenggaranya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (jasa servis,stnk dan bpkb) Terselenggaranya Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola administrasi Keuangan) Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor (cleaning service ) Terselenggaranya kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (jasa Tukang) Tersedianya alat tulis kantor Terselenggaranya kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terselenggaranya kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terselenggaranya kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terselenggaranya kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terselenggaranya kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Terselenggaranya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terselenggaranya kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terselenggaranya kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Gedung kantor Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

187

1

KODE REKENING

Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan fungsional





02 26

(2)

1.02.01

(1) 02

02

02 28

1

02 1.02.01 05

1.02.01

1

02



05 05

1

02 1.02.01 06 06 02

1.02.01

1

06 04


1.02.01

Penyusunan Rencana Kerja /RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.02.01 06 05


02

1.02.01

06 06

02 02

1.02.01

1

1

02

1

1

02 1.02.01 15

1

1

02

02

02

1.02.01

1.02.01

1.02.01

15 05

15 04

15 01


Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

1

1

15 06

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.01

01

02

16

1

1.02.01

02 1.02.01 16

02

1

1



Meningkatnya Kemampuan dan Keahlian Pegawai dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

Meningkatnya mutu perencanaan & penganggaran

Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan

Meningkatnya Mutu pelayanan kesehatan masyarakat

Target (4)

1 Keg


PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

3.300.000

(9)

7.901.300

12.000.000

1 Keg


Tersedianya biaya Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung kantor

47.556.500

47.556.500

12.000.000

8 Keg.

Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung kantor

Tersedianya dokumen angka kredit jabatan fungsional

Tersedianya biaya 3 keg Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor

8 Keg.

1 keg

1 dok

52.470.000

99.470.000

4 Dokumen

1 keg

Tersedianya dokumen perencanaan SKPD

Adanya informasi realisasi keuangan semester Adanya informasi realisasi anggaran satu tahun 4 Dokumen

23.000.000

3Kegiatan

2 Kegiatan

31.000.000

19.134.200

95.000.000

5.283.520.000

11.000.000

10 Kegiatan

2 Kegiatan

1.461.750.000

1.522.884.200

3 Dokumen

Terselenggaranya Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Supervisi ketersediaan obat di puskesmas, pustu, polindes dan poskesdes

pendataan kepesertaan BPJS kota bima

1520,02 Jiwa

Tersedianya dokumen tata laksana pemerintahan

1520,02 Jiwa

2 Kegiatan

3Kegiatan

2 Kegiatan

10 Kegiatan

Tersedianya Obat dan Perbekalan kesehatan untuk masy. Kota Bima Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Penyempurnaan Apilkasi Sistem Informasi Pelapaoran Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP)

3 Dokumen

1 dok

Terselenggaranya 3 keg Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional

Adanya dok laporan keuangan semester Adanya dokumen laporan keuangan akhir tahun Tersedianya dokumen dasar penyusunan program pembangunan kesehatan Tersdianya dokumen dan terlaksananaya penilaian Kinerja keuangan dinas & pemerintah kota

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan Terselenggaranya Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

Terselenggaranya Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Terselenggaranya Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Terselenggaranya Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya

188

02

1.02.01

1.02.01

1.02.01

16

16

16

16

16

15

12

09

Peningkatan Usaha Kesehatan Kerja (UKK)


Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Peningkatan kesehatan masyarakat

KODE REKENING

02

1.02.01

Sertifikasi dan Perizinan Pelayanan Kesehatan Swasta

12 Kegiatan


1

02

17

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan

Target (4)

1

02

16

19

Pelayanan kesehatan penduduk dipuskesmas dan jaringannya

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN HASIL PROGRAM Tolok Ukur (3)

1

1.02.01

16

20

3 Keg

(2)

1

02

1.02.01

16

Terselenggaranya peningkatan pemberdayaan konsumen/ masyarakat di bidang obat dan makanan

5 Keg

(1)

1

02

1.02.01

Peningkatan pemberdayaan konsumen/ masyarakat di bidang obat dan makanan

Terselenggaranya kegiatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luarnegeri

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

6 Kegiatan

7 Kegiatan

11.300.000

11.900.000

165.000.000

85.000.000

(9)

2 Kegiatan

15.320.000

12 Kegiatan

HASIL KEGIATAN Tolok Ukur Target (7) (8) Meningkatnya Kesehatan Masyarakt

6 Kegiatan

2.400.000.000

Meningkatnya pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

1 kegiatan

2.500.000.000

2 Kegiatan

6 Kegiatan

Terukurnya dan adaya informasi pelaksanaan program kegiatan

Meningkatnya pemberdayaan konsumen/ masyarakat di bidang obat dan makanan Meningkatnya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Meningkatnya Usaha Kesehatan Kerja (UKK) Terciptanya Pelaksanaa pelayanan kesehatan swasta yang berizin dan bersertifikasi

Tercapainya Monev Program Perkesmas bagi Programer

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan

72678 Jiwa

6 Kegiatan

1 kegiatan

Tersedianya Pelayanan kesehatan penduduk dipuskesmas dan jaringannya yang maksimal

2 Keg

Meningkatnya promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luarnegeri

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pola hidup sehat Meningkatnya kualitas pendidikan penyuluh kesehatan

5 Keg

3 Keg

14.000.000

65.000.000

40.000.000

24.000.000

24.000.000

5 Kegiatan

16.000.000

105.000.000

482.000.000

5 Kegiatan

1 Kegiatan

2 Keg

119.000.000

72678 Jiwa

7 Kegiatan

1

02 1.02.01 17

02

17 01

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Terselenggaranya kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat Terselenggaranya kegiatan Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan program Peningkatan Usaha Kesehatan Kerja (UKK) Terlaksananya Sertifikasi dan perizinan Pelayanan Kesehatan swasta

1

1.02.01

17 02


Terselenggaranya kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan Terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan penduduk di Puskesmas dan jaringannya

1

02

1.02.01

Meningkatnya kualitas obat dan makanan dimasyarakat

1

02


PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

1

17 05

02

1.02.01

1

5 Kegiatan

Meningkatkan Wawasan dan Pemanfaatan Obat Asli Indonesia

02 1.02.01 18

Terselenggaranya penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

5 Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA

1

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Terselenggaranya penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1 Kegiatan

02 1.02.01 19

02

19 02

Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

Terselenggaranya Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri

1

1.02.01

19 04

18 03

1

02 1.02.01

1.02.01

1 02

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat akan kesehatan

1


189

PAGU INDIKATIF

LOKASI

32.000.000

KODE REKENING

11 Kegiatan

91.000.000

(10)

19 Kegiatan

63.000.000

Terselenggaranya kegiatan Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

90.000.000

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kader kesehatan

6 Kegiatan

40.000.000

(9)

Peningkatan Perilaku hidup bersih dan sehat

19 Kegiatan

Tersedianyadata informasi dan edukasi kesehatan yang akurat

6 Kegiatan

45.000.000

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat

5 kegiatan

7 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan


Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Tertanggulanginya kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnyasecara cepat dan tepat

Tertanganinya pasien gizi dengan cepat dan tepat

Tersedianya Peta dan Data PWS Gizi

1 THN

5 kegiatan

7 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

32.000.000

38.000.000

116.100.000

31.700.000

11.500.000

8 Kegiatan

6 Kegiatan

Terciptanya sanitasi yang memadai pada tempat umum


Terciptanya lingkungan sehat

5 Kegiatan

8 Kegiatan

6 Kegiatan

4 Kegiatan

6.300.000

19.700.000

68.000.000

34.000.000

254.000.000

5 Kegiatan

4 Kegiatan

1 THN

2 Kegiatan


19 06 Peningkatan Kesehatan Institusi

Terselenggaranya kegiatan Unit Kegiatan Bersumberdaya Masyarakat

6 Kegiatan

Terjaringnya/terdeteksinya masalah kesehatan kehatan pada anak pra sekolah/anak sekolah

8 Kegiatan

2 Kegiatan


1.02.01 19 07

Unit Kegiatan Bersumberdaya Masyarakat

Terselenggaranya kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi

6 Kegiatan

Terciptanya Sekolah Sehat

Target (4)

02 1.02.01

19 08

Komunikasi Informasi dan Edukasi

Terselenggaranya kegiatan Penjaringan Kesehatan anak pra sekolah dan anak sekolah / deteksi dini penyakit anak usia pra sekolah dan usia sekolah

8 Kegiatan


1 02

1.02.01

19 09

Penjaringan Kesehatan anak pra sekolah dan anak sekolah / deteksi dini penyakit anak usia pra sekolah dan usia sekolah

Terselenggaranya kegiatan Pengembangan Sekolah Sehat

(2)

1

02

1.02.01

19 10

Pengembangan Sekolah Sehat

(1)

1

02

1.02.01

19 11

Meningkatnya Perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap Kesehatan Institusi

1

02

1.02.01

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

20 04


11 Kegiatan

1

02 1.02.01 20

02

20 01 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Terselenggaranya Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Terselenggaranya kegiatan Peningkatan Kesehatan Institusi

1

1.02.01 20 02

1.02.01

20 06

Terselenggaranya Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Terselenggaranya kegiatan Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Terselenggaranya Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya Monitoring, evaluasi dan pelaporan

229.300.000

1 02 1.02.01

20 03

Meningkatnya status gizi masyarakat

1 02

1.02.01

02

1.02.01

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

1

02

1

02 1.02.01 21

02

21 01

Terselenggaranya kegiatan penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Terselenggaranya kegiatan Pemberian tambahan makanan dan vitamin

1

1

1.02.01

Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat

Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

1 02

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

Pengawasan dan Pembinaan Tempat-Tempat Umum


PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

1 21 02

21 05

21 04

1.02.01

1.02.01

1.02.01

02

02

02

1 1 1


190

KODE REKENING

PAGU INDIKATIF

LOKASI

17.000.000

(10) 2 Kegiatan

7 Kegiatan

55.000.000

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Terselenggaranya kegiatan Pembinaan Kebersihan Lingkungan

7 Kegiatan

8 Kegiatan

54.000.000

Pembinaan Kebersihan Lingkungan

Terselenggaranya kegiatan Pembinaan Sarana Air Bersih dan Jamban Keluarga

8 Kegiatan

(9)

21 06

Pembinaan Sarana Air Bersih dan Jamban Keluarga

Terselenggaranya kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penyediaan Air Bersih dan Air Minum

Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Peningkatan Imunisasi

87.000.000

691.500.000

22 01 22 02 22 08

150.000.000 72.000.000 72.000.000

22 09

38.000.000

41.000.000

41.000.000

1 unit

2.900.000.000

5.300.000.000

1 unit

2.400.000.000

175.000.000

7.930.000.000

7.930.000.000

2 unit

76.783 orang

Peningkatan performance fisik puskesmas

meningkatnya pengawasan terhadap kasus kesehatan makanan

Peningkatan pelayanan kefarmasian dan kesehatan dasar bagi peserta BPJS Kesehatan bagi peserta

Peningkatan performance fisik Poskesdes

20 Kegiatan

2 unit

Tersedianya sarana dan prasadaiarana pelayanan kesehatan yang me

132.500.000 9.500.000 10.500.000 78.000.000 42.000.000

12 13 14 15 16

Adanya rehabilitasi Pusksmas

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (DBD, Malaria) Pencegahan dan Pemberantasan Diare Pencegahan dan Pemberantasan Ispa Pencegahan dan Pemberantasan TB Paru Pencegahan dan Pemberantasan Kusta

1 kegiatan

2 Kegiatan

1.02.01

21 07

Pengawasan dan Pengendalian Penyediaan Air Bersih dan Air Minum


02

1.02.01

21 08


1

02

1.02.01

Target (4)

1

1.02.01 1.02.01 1.02.01

02 1.02.01 22

02

1.02.01


1

02 02 02

(2)

1

02 22 10

(1)

1 1 1

1.02.01 22 22 22 22 22

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN Pembangunan dan Pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

Adanya peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas

Tersedianya biaya pelayanan kesehatan dasar bagi peserta BPJS Kesehatan

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Tersedianya Standar pelayanan kesehatan

Berkurangnya kasus penyakit menular

1 02 1.02.01 1.02.01 1.02.01 1.02.01 1.02.01

23 03

25 14

Terselenggaranya kegiatan kemitraaan dalam pelayanan kesehatan

Terlaksananya standarisasi pelayann kesehatan

Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1 02 02 02 02 02

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular tidak menular dan KLB

1 1 1 1 1

02 1.02.01 23

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

1

02

1 kegiatan

1

02 1.02.01 25

1.02.01

1.02.01

1

02

Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN

Meningkatnya performance sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

1 02

25 24

1

02 1.02.01 28

1.02.01

1

02

28 01

1

02 1.02.01 31

1.02.01

1


191

KODE REKENING


02 02

.

(2) Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium Penyedian biaya operasional laboratorium

02 1.02.01 33

01 02 03 04

31 05 31 06

1 1

33 33 33 33

(1) 1.02.01 1.02.01

1

02 02 02 02 SEKRETARIAT DAERAH

Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak PeningkatanKeluarga Berencana dan Kesehatan Remaja Pelayanan Kesehatan Usila Monitoring,Evaluasi dan pelaporan

PROGRAM KESEHATAN KELUARGA, KESEHATAN REPRODUKSI DAN KB

1 1 1 1 02 1.20.03 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.20.XX

1.02.01 1.02.01 1.02.01 1.02.01

1

02

02 1.20.XX 19 19 06

1

1


Meningkatkan kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi dan KB

Persentase penanganan sampah

Target (4)

33,71%

5 Kegiatan

(9) 93.500.000 81.500.000

PAGU INDIKATIF

7 Kegiatan


5 Kegiatan

138.612.000

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) 7 Kegiatan

4 kegiatan

Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam program kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi dan KB

2 Kegiatan

4 kegiatan

7 Kegiatan

29 Kegiatan

Terlaksananya keluarga, kesehatan Reproduksi dan KB

7 Kegiatan

29 Kegiatan

2 Kegiatan

100%

2 Kegiatan

Terlaksananya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

2 Kegiatan

100%

35.000.000

35.000.000

35.000.000

79.000.000 18.500.000 25.000.000 16.112.000

Optimalisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

437.000.000

38 KANTOR KELURAHAN

437.000.000

437.000.000

02 1.20.XX

33,71%

1


Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

4 kali

02 1.20.XX 19

Musyawarah Masyarakat Desa/Kel kelurahan siaga

1

4 kali

60.728.760.000

Terfasilitasinya Musyawarah Masyarakat Desa/Kel kelurahan siaga

02

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat

1

03

60.728.760.000

19 08

1

DINAS PEKERJAAN UMUM PERTAMBANGAN DAN ENERGI

1.20.XX

1 03 1.03.01

LOKASI

(10)

Kota Bima

1.195.967.800

4.400.000

Kota Bima

13 Pelayanan

1 Pelayanan

58.200.000

Terpenuhinya pelayanan adm. Perkantoran yang memadai

1 Pelayanan


Terwujudnya kelancaran pelayanan surat-surat dinas

03 1.03.01 01

1 Pelayanan

Terciptanya kelancaran Komunikasi

1

1 Pelayanan

Penyediaan Jasa Surat menyurat

Tersedianya sarana komunikasi yang cukup

01 01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

1.03.01 01 02

Kota Bima

03 1.03.01

72.522.000

1 03

1 Pelayanan

Terpenuhinya pelayanan adm. Kantor yang lancar

1

Terpiliharanya dan Terurusnya Kelengkapan suratsurat ijin kendaraan Dinas

Kota Bima

1 Pelayanan

Kota Bima

Tersedianya Jasa Pemiliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas

84.912.000

Kota Bima

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

18.700.000

01 06

1 Pelayanan

132.952.200

1.03.01

1 Pelayanan

Terwujudnya kelancaran Adm. Keuangan Perkantoran

1 Pelayanan

03

Tersedianya SDM Adm. Keuangan Perkantoran

1 Pelayanan 1 Pelayanan

1 Pelayanan

1

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


01 07 01 08

Terciptanya Kebersihan Dan Kenyamanan kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan Penggadaan

Kota Bima

1.03.01

01 10

1 Pelayanan

29.037.500

03 1.03.01

Tersedianyanya Personil Kebersihan kantor Tersedianya Alat Tulis kantor yang cukup. Tersedianya barang Cetak dan Penggadaan yang cukup

1 Pelayanan

1

1.03.01

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

03

01 11

03 1.03.01

1

03

1 1


192

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

KODE REKENING

01 13


1.03.01

(2)

03

(1) 1 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan



PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

Kota Bima

(9)

151.284.100

1 Pelayanan


Kota Bima

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

14.850.000

Kota Bima

1 Pelayanan

13.500.000

Kota Bima

1 Pelayanan

1 Pelayanan

615.610.000

1 set

5.500.000

Kota Bima

Kota Bima

188.100.000

1 Pelayanan

Terpenuhinya Informasi dan luas wawasan bagi karyawan

1 set

Tersedianya makan-minum yang cukup untuk kegiatan dinas. Terpenuhinya seluruh undangan dinas

1 Pelayanan

1 Pelayanan

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang cukup Tersediaanya Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

01 15 01 17

1.03.01 1.03.01

Terpenuhinya kebutuhan Makan-minum kantor

1 Pelayanan

03 03

Dihadirinya seluruh rapatrapat dinas

12 Bln Terpenuhinya perlengkapan kantor


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

1 1 03

01 18

1

03 1.03.01 02

1.03.01

1

Terpeliharnya sarana/ prasarana Operasional kantor

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kota Bima

02 07

10.000.000

1.03.01

2 unit

03

Tersedianya Perlengkapan kantor Terpenuhinya peralatan kantor yang memadai

1

2 unit

02 09

Tersedianya Peralatan kantor

1.03.01

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

03

Kota Bima

1

17.600.000

Pengadaan Mebeleur

Terjaminnya perawatan dan pemeiliharaan kantor Terpeliharnya semua kendaraan dinas

6 unit

02 10

3 unit

Tepenuhinya mebeleur kantor

1.03.01

6 unit

03

Tersedianya mebeleur

1 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor Operasional

Kota Bima

Terwujudnya SDM Aparat teknis yang memadai

Kota Bima

02 22

31.200.000

Kota Bima

15 org

50.000.000

1.03.01 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas

52 org

29.750.000

Tersedianya SDM aparat Teknis yang memadai

1 kgt

03 02 24

Terciptanya keseragaman pakaian aparatur

52 org

8 Dokumen

1 kgt

1 1.03.01

52 org


Terpenuhinya Penyampaian Lap. Capaian Kinerja

1 Dokumen

Tersusunnya Lap. Capaian Kinerja Tersusunnya Lap. Keuangan Semesteran Tersusunnya Lap. Keuangan Akhir tahun Terlaksananya kegiatan tahunan Tersusunya Lap. Lakip, LPJ dan LPPD

105.000.000

03

Terpenuhinya keseragaman pakaian Dinas aparatur

52 org

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kenerja SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 3 Dokumen

3 unit

03 1.03.01 03 Pengadaan pakaian Dinas beserta Perlengkapannya


52 org

Penyusunan laporan Keuangan Semesteran

Terawatnya seluruh sarana/prasarana kantor Terawatnya semua kendaraan dinas

1

03 02 Pengadaan pakaian Khusus hari-Hari tertentu


06 01

Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya Lap. Capaian Kinerja. Tersusunnya Lap. Keuangan semesteran. Tersusunnya Lap. Keuangan Akhir tahun Tersusunnya Lap. Program Kegaitan tahunan Tersusunya Lap. Lakip, LPJ dan LPPD

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

50.000.000

40.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima

4 Dokumen

14.480.000.000

3 Dokumen

150.000.000

50.000.000

50.000.000

60.950.000

1.03.01 03 05

52 org

52 Org

1 03 1.03.01


Terciptanya kedisiplinan aparatur

1 03 Pengadaan pakaian Olah Raga


1 03 06

06 02

4 Kgt

Kota Bima

1.03.01

1.03.01

06 04

15 Org

03

1.03.01

Terbukanya akses wil.terisolasi dan lancarnya arus transportasi.

15 org

1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal

03

1.03.01

Terpenuhinya ketersediaan SDM aparat teknis yang memadai

03 1.03.01 05 05 01

1 1.03.01

03

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/DPPA-SKPD

03

1

03 06 05

Penyusunan LAKIP, LPJ, LPPD

1

1

1.03.01 06 06

03 1.03.01 06

1 03 1.03.01

1

1 03


1

03 1.03.01 15

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

1


193

1

1

KODE REKENING HASIL PROGRAM Tolok Ukur (3) Target (4)

69,91 km

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) Peningkatan dan pembukaan jalan Kota

69,91 km

HASIL KEGIATAN Tolok Ukur Target (7) (8) Terbukanya akses jalan dan lancarnya arus transportasi

1 km

200 m

Terlaksananya pengawasan dan monitoring jalan dan jembatan.

Tersusunnya data perencanaan saluran drainase yang akurat. Terlaksananya pembangunan saluran drainase yang memadai.

400 m

9 Km

3 km

500 m

2 Km

250 m

400 m

400 m

9 Km

3 km

500 m

2 Km

5 Km

400 m

215 m

250 m

2 km

2,5 Km

215 m

2,5 Km

4 km

1 Dokumen

200 M

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

Kec. Mpunda, Asakota, Raba dan RasanaE Timur

150.000.000

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima

2.000.000.000

8.200.000.000

Kota Bima

(9)

11.000.000.000

2.000.000.000

4 km

2,5 km

2 km

2,5 km

2,5 km

2,5 km

2 km

2,5 km

Terwujudnya akuarsi data perencanaan saluran drainase.

500 M

50.000.000

1.430.000.000 4 Pkt

2 unit

4 x 40 m

1 unit

4 x 40 m

1 unit

2 unit 1 unit

1 Dokumen

19083 m

1 Dokumen

19083 m

200 M

200 m 500 M

200 m

Terbangunnya saluran drainase yang berkualitas

1 Dokumen

1 unit Terwujudnya pembangunan jalan dan jembatan, sesuai spesifikasi yang ditetapkan.

4 Pkt

2,5 km

2 km

5 Km

Terwujudnya akses transportasi yang lebih efisien.

1 km

Pemeliharaan Jalan Santi - Sonco Lela Pengaspalan Jalan Datuk Dibanta (APBD I) Pengaspalan Jalan Menuju Dam Kolo Jalan sambungan Tolo Peto Aspal jalan lingkungan RT 19, RT 20, RT 30 dan RT 31 Pengaspalan jalan Bina Baru - Wangge (jalan lingkungan) Peningkatan Jalan Ekonomi (Aspal) Pengerasan jalan lingkungan Pali RT. 06 Sambungan jalan sebelah pabrik es Lanjutan pengaspalan jalan lingkungan baru menuju Doro To'i, RT 10 RW 03 Pembukaan jalan lingkungan Doro To'i Pengaspalan Jalan Keliling Doro Kumbe Pengerasan jalan Ncai Kapenta I dan II Pengaspalan jalan lingkungan/ekonomi Pengaspalan jalan lingkungan/ekonomi Pembukaan jalan baru/gang Pembukaan jalan (lanjutan) Jalan lelamase-kabanta-puncak pundu nence Perbaikan bahu jalan Toloweri Pembukaan jalan baru dari Rabadompu Timur menuju ke Kendo (Wo'o Sahe) Pembukaan jalan baru Lingkar Selatan Ni'u-Nitu Pembangunan jembatan Pembuatan jembatan Mande I Pembangunan Jembatan penghubung RT 01, RT 17, RT 18 dan RT 31 Kel. Jatibaru Jembatan gantung Kel. Rontu Rehab Jembatan Dodu Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya Pembangunan Jembatan

200 m

3 Kgt

Peninggian aspal jalan sebelah barat dan timur RS Muhammadiyah

Meningkatnya Kelancaran saluran drainase

Pembukaan jalan baru dari Pustu s/d Gang II Lingkungan Muhajir

Pembangunan / Peningkatan Jalan


15 06

15 05

15 03

(2)

1.03.01

1.03.01

(1) 03

03

1.03.01

Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

03

16 01

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1

1.03.01 16 03

03 1.03.01 16 03 1.03.01

1 1 03

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONGGORONG

1

Drainase lingkungan Rt 11, 12 (BTN PEPABRI) Drainase, RT 11 dan RT 12 Kel. Mande Pembangunan drainase sekunder, RT 02 Kel. Panggi


194

KODE REKENING (2)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Drainase Jalan Diponegoro

(1) Normalisasi Saluran Drainase (kelurahan se-kecamatan Asakota) Pembuatan Drainase Kiri Kanan Jalan Oi Fo'o-Wangge Perbaikan/Rehab Drainase Rt. 03 Rw.02 Kel. Kodo Drainase Rt. 01, 02,03,04 Kel. Sarae Drainase gang pelita Rw.2 Rt.4 & 05 Kel. Pane Drainase depan boly dari duta ban Drainase Rw.01, 02 Kel. Dara (Terminal) Drainase RT.01, RT. 14 dan RT. 15 (RW.01 & RW. 04) Jl.Martadinata,Jl.Tongkol,Jl. Kepiting Kel. Tanjung Drainase di Rt.01, 10 Lampe


750 M

50 m

6 km

150 M

500 m

750 M

50 m

6 km

750 m

500 m

100 M


150 M

750 m

100 M

50 m

500 M


50 m

500 M

Terpantaunya kemajuan pekerjaan secara berkala.

1 Dokumen

1 Dokumen

50.000.000

6.000.000.000

Kota Bima

Kota Bima

LOKASI

1 Dokumen


PAGU INDIKATIF

Terlaksananya pengawasan dan monitoring pembangunan saluran drainase.

1 Dokumen

(10)

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Terlaksananya pengawasan dan monitoring pembangunan saluran drainase.

(9)

16


770 m

1.03.01

16 04

2 Dokumen

150 m (baru) 2 km (lanjutan)

03

1.03.01

tersdianya dokumen rencana teknis yang terukur penaganan DAS Melayu dan Pedolo

18 titik/kawasan

770 m

1

03

2 Dokumen

Berkurangnya titik/kawasan rawan longsor

150 m (baru) 2 km (lanjutan)

1

Tersusunnya rencana teknis penanganan DAS Melayu dan Pedolo

18 titik/kawasan

5.143.106.200 5 Kecamatan

600.000.000

5.773.106.200

03 1.03.01 17

Perencanaan Turap/ Talud/ Bronjong

Terlaksananya pembangunan Turap/talud/bronjong yang memadai.

Pembuatan parit dan drainase Kel. Ntobo

3 kgt

17 01

Pembangunan turap/talud/bronjong

Pembuatan parit dan drainase Kel. Kendo

Terciptanya Kondisi Turap/Bronjong yang mantap

1.03.01

17 03

PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP / TALUD / BRONJONG

1

03

1.03.01

Kota Bima

1

03

250 M

90 M

300 m

300 M

250 M

300 M

300 m

1 km

500 m

500 m

1 km 500 m

50 m

± 1 km

1500 M

± 1 km 1500 M

500 m

1500 M

425 m

1,36 km

500 m 1,36 km

2,2 km

1,35 km

1,2 km

1,35 km 1,2 km

2,2 km

425 m

1500 M

50 m

500 m

90 M

1

Pembuatan talud RT. 5, RT. 6 dan RT. 7 Kel. Matakando Pembuatan talud/penahan dinding antara rumah warga dan sawah, RT 10 Kel . Matakando Bronjong alur sungai Mande s/d Era Baru Lanjutan perkuatan tebing sungai Matakando RT 05, 06, 07 Kel. Matakando Peninggian tanggul RT 5 Kel. Penatoi Talud Rt 6, Rt 10 Kel. Kolo Perkuatan tebing sungai Melayu Perkuatan tebing sepanjang sungai Dodu I & II Perkuatan tebing sepanjang sungai di Rt.01, 10 Lampe Bronjongnisasi Rw.05 & 06 Kel. Paruga Pembuatan Talud Rw.03 & Rw 04 Kel. Paruga Bronjongnisasi Sungai Sepanjang Ling. Nggaro Kumbe sampai Diwu Kadondo ( RT. 13 dan 15 ) Kel. Rabadompu Timur Pembuatan tanggul Kel. Kendo Pembuatan tanggul Kel. Nitu Bronjongnisasi Kel. Penanae Bronjongnisasi Kel. Rontu Bronjongnisasi Kel. Ntobo


195

KODE REKENING (1)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2) Bronjongnisasi RT. 12 Kel. Penaraga Monitoring, evaluasi dan pelaporan


50 - 100 m


PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

Kota Bima

Kota Bima

(9)

30.000.000

4.287.203.000

1 Dokumen

1 Keg


Terbangunnya pemeliharaan jalan yang stabil

Kota Bima

4.939.923.000 1 Keg

622.720.000

1 Dokumen

45.000.000

45.000.000

Kota Bima

Kota Bima

90.000.000

Kota Bima

2 paket

60 m

1 Dokumen

30.000.000

Terbangunnya pemeliharaan jalan yang stabil 60 m

Tersusunnya Data Base jalan yang akuntabel

1 Dokumen

1 Dokumen

Tersusunnya Data Base jalan / Jembatan yang akuntabel

1 Dokumen

1 Dokumen


2 paket

1 Dokumen

50 - 100 m

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) Terlaksananya pengawasan dan monitoring pembangunan bronjongnisasi

03

Terlaksananya pemeliharaan jalan untuk mempertahankan kondisi jalan

17 04

03 1.03.01 18 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (Rutin/Ruas Tersebar)

1.03.01

1

18 03

4 kgt

1.03.01

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Terciptanya Kondisi Jalan dan Jembatan yang mantap

1 03

18 04

PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN/JEMBATAN

1

1.03.01

Didapatnya Data Base Jalan/Jembatan

Didapatnya Data Base Jalan

Terlaksananya pengawasan dan monitoring pemeliharaan jalan/jembatan

03

1 Kgt

1 Rehab jembatan gantung RT. 04 Kel. Manggemaci Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Penyusunan sistem informasi/data base jalan Tahap III

PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN /JEMBATAN

Penyusunan sistem informasi/data base jembatan

Akses data jalan / jembatan yang cepat

Terlaksananya pemeliharaan jalan untuk mempertahankan kondisi jalan

18 05

03

1.03.01

1

22 02

22 01

03

03 1.03.01 22 1.03.01

1

1

1.03.01

Kota Bima

03

90.440.000

1

1 Kgt

199.640.000 Terawatnya alat-alat berat

1 Kgt 1 Kgt

03 1.03.01 23

Dilaksanakannya pemeliharaan dan perawatan alat-alat berat

Kota Bima

1 23 10

109.200.000

Terlaksananya semua kegiatan Bina marga

1.03.01

1 Dokumen

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

03

Terpantaunya kemajuan pekerjaan secara berkala

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

1

1 Dokumen

30.000.000

850.000.000

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima

5.381.073.000

2.500.000.000

3.380.000.000

Terlaksananya pengawasan dan monitoring pemeliharaan alat-alat berat 4 Kgt

3 Paket

23 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Pengelolaan Jaringan Irigasi yang teratur

1 km

2000 m

Lancarnya/normalnya saluran irigasi 1 km

1 Dokumen

50 - 100 m 1 Dokumen

Terlaksanannya kegiatan sesuai yang direncanakan

22 Paket

140 m

Meningkatnya dukungan irigasi teknis 140 m

22 Paket

50 - 100 m

2000 m

3 Paket

1.03.01

PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA/JARINGAN PENGAIRAN Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Perbaikan saluran irigasi DAM Tolo Kodo Pengerukan saluran irigasi Dam Salo Pengerukan DAM Sangga Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monitoring dan pelaporan Pengelolaan Jar. Irigasi Bertambahnya jumlah Jaringan Irigasi

Peningkatan Saluran Irigasi

03

24 17

24 10

1

1.03.01

1.03.01

4 kgt

03 1.03.01 24 03

03

Pembangunan Jaringan Irigasi Pembangunan dan rehab dam/bendungan Kel. Kendo PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

Terlaksananya Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1 1

1 03

24 18

1

03 1.03.01 27

1.03.01

1


196

1

KODE REKENING

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masy. berpenghasilan rendah

(2) 27 01


1.03.01

(1) 03 Optimalisasi SPAM Oimbo Kel. Kumbe Pompanisasi Kel. Pane Penyediaan Air Bersih Kel. Melayu dan Kel. Kolo Pembuatan saluran air bersih warga (SR) Kel. Kendo Pembuatan saluran air bersih warga (SR) Kel. Penanae Penyediaan SPAM kawasan Kabanta Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

03

1.03.01

1.03.01

27 08

27 07

27 04


Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum

Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah

27 02

1

03

1.03.01

27 09

1.03.01

1

03

1.03.01

03

1

03

1

1

03 1.03.01 29

IPAL RT 3 dan 18 Kel. Kolo

1


(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

Monggonao, Matakando, Kolo, Paruga, Dara


2.609.834.000

1000 KK

Kota Bima

Meningkatnya cakupan layanan air bersih

2.451.239.000

Kota Bima

12 HU

90.000.000

Kota Bima

1 km

200 KK

9 buah (pompa air) 20 km (pipanisasi)

3.700 m

3.700 m

1 Keg


Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kawasan Strategis Kota

1 Dokumen

1 Keg

30.000.000

30.000.000

14.000.000.000

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima

2 unit (100 KK)

Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kawasan Strategis Kota

1 Dokumen

1 Dokumen

2 unit (100 KK)

1 km 9 buah (pompa air) 20 km (pipanisasi) 200 KK

2 unit

5 Unit

100.000.000

Kota Bima

400 kk

Terpeliharanya Prasarana dan sarana air limbah bagi masy. Berpenghasilan rendah

5 Unit

100.000.000

Kota Bima

2 unit

5 Unit


10 Unit

30.000.000

400 kk

5 Unit


1 Dokumen

Pembangunan/peningkatan infrastruktur

Terlaksananya monitoring dan pelaporan keg. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis Kota


Terbangunnya Prasarana dan sarana air limbah komunalbagi masy. Berpenghasilan rendah

10 Unit


INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) Terbangunnya Jar. Air bersih bagi masy. Berpenghasilan rendah

Terbangunnya Prasarana dan sarana air limbah komunalbagi masy. Berpenghasilan rendah

1 Dokumen

29 02


1 Dokumen

Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah komunal Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah komunal Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah komunal Terlaksananya monitoring dan pelaporan Kinerja Jar.Air bersih

1.03.01

29 03

Terlaksananya monitoring dan pelaporan keg. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis Kota

14.060.000.000

03

1.03.01

Biaya Operasional Program (BOP) PNPM dan P2KP

2 Paket dan 1 Kegiatan

1

03

29 04

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

1

1.03.01

4 Kegiatan

2.500.000.000

50.000.000

Kota Bima

Kota Bima

2.580.000.000

03

Terciptanya infrastruktur pedesaan yang maju

1

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN

03 1.03.01 30

4 Pkt

1

11002 m

Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

Terciptanya Penataan Lingkungan Pedesaan

30 01

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Lancarnya Arus Transportasi

1.03.01 30 02

50 m

250 M

4 Pkt

03 1.03.01

50 m

250 M

11002 m

1 03

Dilaksanakannya penataan pemukiman penduduk Dibangunnya Akses Jalan/Jembatan Pedesaan

1

Lanjutan pengaspalan gang lingkungan baru menuju Doro To'i , RT. 10 RW.03 Kel. Mande Pembukaan gang baru Kel. Nitu


197

KODE REKENING (1)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2) Gang Baru RT. 01 RW. 01 Kel. Rabadompu Barat Rabat/cor gang Kel. Rabadompu Timur Aspal gang Kel. Dodu

03

URUSAN WAJIB PERUMAHAN


1

04

30 08

1

DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

1.03.01

1 04 1.05.01


6 kgt

100 M


1 Dokumen

800 m

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) 800 m

1 Dokumen


100 M

Terlaksananya monitoring dan pelaporan keg. Pembangunan Infrastruktur pedesaan

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

Kota Bima

(9)

30.000.000

2.347.615.000

772.615.000

375.000.000

1 Dokumen

Terlaksananya Pengembangan perumahan

04 1.05.01 15

Terlaksananya Penyusunan RP3KP

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1

Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan

1 keg

5 Kec

Tersedianya dokumen keserasian kawasan dan lingkungan berimbang hunian berimbang

Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman, kesadaran masyarakat akan lingkungan sehat

1 Dokumen

5 Kec

110.000.000

54.615.000

Tersedianya Data Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Terlaksananya Kegiatan Sosialisi lingkungan sehat perumahan

1 Dokumen

233.000.000

Terlaksananya Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan Hunian Berimbang

164.615.000

Dinas Tata Kota dan Perumahan


15 01

Terlaksananya Koordinasi pengembangan Perumahan Swadaya

5 Kec

5 Kecamatan & 6 Kelurahan

75.000.000

1.05.01

Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Sosialisasi

1 Dokumen

Terciptanya lingkungan yang tertata

1 Dokumen

04

15 03 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi perumahan masyarakat kurang mampu berbasis komunitas

Terlaksananya Pendataan Perumahan dan Kawasan Pemukiman


Tersedianya dokumen RP3KP sebagai pedoman investasi bidang perumahan

1

1.05.01

15 06

Pendataan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

33.000.000



04

1.05.01

15 09

1 Dokumen

100.000.000

100.000.000

1

04

1.05.01

Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman, kesadaran masyarakat akan lingkungan sehat

2 Kelurahan

100.000.000

1 keg

1

04

16 03 Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan

04 1.05.01 16

Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan Hunian Berimbang

1 Dokumen

Tersedia dan Terpasangnya Plat Nomor Rumah

2 Kelurahan

100.000.000

1

1.05.01

16 05

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN

Terlaksananya Kegiatan Sosialisi lingkungan sehat perumahan

2 Kelurahan

Tersedia dan Terpasangnya Papan Nama Gang

5 Kec

1

04

1.05.01


Terlaksananya Kegiatan Pembuatan dan pemasangan Plat Nomor Rumah

2 Kelurahan

Terjalinnya Koordinasi pengembangan Perumahan Swadaya Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman, kesadaran masyarakat akan lingkungan sehat

1

04 1.05.01 17

04

16 07

Pembuatan dan Pemasangan Plat Nomor Rumah

Terlaksananya Kegiatan Pembuatan dan pemasangan Papan nama Gang

100.000.000

1

1.05.01

17 08

Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Gang

1 Dokumen

1

04

1.05.01

17 08

5 Kecamatan & 6 Kelurahan

1

04

1.05.01

Terciptanya lingkungan sehat

1

04

PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

1


198

KODE REKENING (2)


1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

25 06

25 07

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Pagar keliling Makam Kumbe - Oi Mbo Pemagaran kuburan Gindi Rehab pagar kuburan tolobali Lanjutan pemagaran kuburan Kedo Pemagaran kuburan Kendo

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN

DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

(1)

04

04

04 1.08.01 25

1 04 1.08.01 1 1

1

1 04 1.20.52


Tersedianya Pengelolaan area pemakaman

Target (4)

2 keg

0,89

(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

Terwujudnya sarana dan prasarana pemakaman yang memadai

12 Lokasi

10 Kelurahan

75.000.000

600.000.000


10 Lokasi

Terjaganya kondisi sarana dan prasarana pemakaman


675.000.000

Terwujudnya sarana dan prasarana pemakaman yang memadai

12 Lokasi

675.000.000

Terjaganya kondisi sarana dan prasarana pemakaman

900.000.000

95%

900.000.000 Tingkat waktu tanggap tidak lebih dari 15 menit

04 1.20.52 19 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

50 org

05 1.05.01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya sarana komunikasi sumber daya air dan listrik yg cukup

Tersedianya jasa surat menyurat yg cukup

1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 Pelayanan

Terciptanya Kelancaran Komunikasi dan terpenuhinya kebutuhan air dan listrik

Terciptanya Kelancaran Surat Menyurat

1 Pelayanan

1 Pelayanan

30.000.000

19.200.000



850.000.000

19 12

terlatihnya Aparatur PMK dan TRC

01 01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Tersedianya Jasa Pemiliharaan Dan perijinan kendaraan dinas

1 Pelayanan

90%

1.20.52 Bimtek Peningkatan Disiplin PMK

1

Cakupan pelayanan bencana kebakaran

04 19 15

Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1 1.20.52

2.602.100.000

1.05.01

01 02


Tersedianya SDM Administrasi keuangan perkantoran

50.000.000

04

URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG

1 05

1.05.01

01 06


1.05.01

01 10

01 08



Tersedianya alat tulis kantor yg cukup

Tersedianya Jasa kebersihan kantor

1 Pelayanan

1 Pelayanan

Terpenuhinya alat tulis kantor

Terpiliharanya kebersihan kantor

1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 Pelayanan

45.000.000

24.000.000

28.200.000

30.000.000

522.600.000

1

05

1.05.01 01 07

50 org

1

05

2.602.100.000

Peningkatan Cakupan Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran Aparatur PMK dapat menyelesaikan tugas dengan baik

1

DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

13 Pelayanan

1 05 1.05.01

Terpenuhinya pelayanan administrasi kantor yang memadai

1

05 1.05.01

PROGRAM PELAYANAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 05 05 1.05.01

Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Tata Kota dan Perumahan

1 1 05

Terpiliharanya dan Terurusnya kelengkapan suratsurat ijin kendaraan Terwujudnya kelancaran Administrasi keuangan perkantoran

1


199

KODE REKENING (2)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN HASIL PROGRAM Tolok Ukur (3) Target (4)



PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

16.000.000

12 Bulan

50.000.000

30.000.000



Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Tata Kota dan Perumahan

(9)

1 Pelayanan

(1)

Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan

01 11

8.760.000

1 Pelayanan

1.05.01

1 Pelayanan

250.000.000

Tersedianya barang Cetak dan Penggadaan yg cukup

05 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-perundangan

1 Pelayanan

1 Pelayanan


1 1.05.01 01 15 Penyediaan Makanan dan Minuman

1 Pelayanan

40.000.000

28.560.000

05 1.05.01 01 17 Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah

1 Pelayanan

Terjaminnya perawatan dan pemeiliharaan kantor

12 Bulan

Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman kantor yang cukup Terpenuhinya kebutuhan Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya kebutuhan Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1 unit

Terjaminnya perawatan dan pemeiliharaan kendaraan dinas /operasional

1 Pelayanan

Terawatnya seluruh sarana/prasarana kantor

10 unit

80.000.000

Terawatnya seluruh kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman kantor yang cukup Tersedianya kebutuhan Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya kebutuhan Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1 Pelayanan

1 05 1.05.01 01 18 Rapat Koordinsi dan Konsultasi dalam Daerah

Tersedianya peralatan kantor yang cukup

1 05 1.05.01 01 19

1 Pelayanan

2 Unit

Tersedianya peralatan kantor yang cukup

Terpeliharanya sarana dana prasarana operasional Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

1 05 1.05.01


2.880.000

1

05 1.05.01 02

05

02 22


1 Pelayanan

1

1.05.01

02 24

Tersedianya bahan bacaan kantor yang cukup

1 05

1.05.01

1 Pelayanan

1

05

Pengadaan pakaian Dinas beserta Perlengkapannya



35 org

35 org



52 org

52 org

14.500.000

17.500.000

Kota Bima

Kota Bima

32.000.000

03 02 Pengadaan pakaian Khusus hari-Hari tertentu


1.03.01 03 05

52 Org

Tersedianya bahan bacaan kantor yang cukup

1

03 1.03.01 03


1 03 1.03.01


1 03

Terlaksananya Lap. Capaian Kinaerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja

1 Dok

1 Dok

10.000.000

10.000.000

90.000.000 1 Dok

Terlaksananya Lap. Keuangan Semesteran

8 Dokumen

1 Dok

Terlaksananya laporan kinerja kantor

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

10.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya Lap. Keuangan semesteran

1 Dok

06 01

1

1.05.01

05 1.05.01 06 05

Penyusunan laporan Keuangan Semesteran

Terlaksananya Lap. Keuangan Akhir Tahun

Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Tata Kota dan Perumahan

1 1 06 02

1 Dok

1.05.01

Tersusunnya Lap. Keuangan Akhir tahun

05

Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun

1 06 04

1.05.01

25.000.000

05

4 Dok

1

Terlaksananya Kegiatan Tahunan

06 05

4 Dok

1.05.01

Tersusunnya Laporan Program Kegaitan tahunan

05

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/DPPA-SKPD

1

35.000.000

Penyusunan LAKIP, LPJ, LPPD

1 Dok

06 06

1.300.000.000

Terlaksananya Lap. Lakip, LPJ dan LPPD

1.05.01

100%

1 Dok

05

Tersedianya pedoman pentaan ruang kota

Tersusunya Lap. Lakip, LPJ dan LPPD

1

05 1.05.01 15

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

1


200

(1)

KODE REKENING (2)



(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI



250.000.000

Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

3 Dokumen

15 02

Tersedianya dokumen Perda RDTR Kota Kec.RasanaE Timur, Kec.Raba,Kec.Asakotyang telah diperdakan

1.05.01

3 Dokumen

05

Penetapan dokumen Perda RDTR Kota Kec. ,Kec.RasanaE Timur, Kec.Raba,Kec.Asakota

1


Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

750.000.000

15 07

2 Dokumen

1.05.01

Tersedianya dokumen RTBL Koridor Pusat Pemerintahan Kec. Mpunda

05

2 Dokumen

1

82.500.000


Perencanaan DED Kawasan Terpadu dan Kawasan Cepat Tumbuh

1 kec.

50.000.000

300.000.000

15

tersedianya informasi bangunan gedung

1 Dokumen

2 Kegiatan

1.05.01

6000 unit

Tersedianya dokumen monev

5 kec

20.000.000

Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Tata Kota dan Perumahan

Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Tata Kota dan Perumahan

Tersedianya DED kawasan terpadu dan kawasan cepat tumbuh

05

terlaksananya survei bangunan gedung

1 Dokumen

30.000.000

2 Kegiatan

05 1.05.01 16 Survey dan Pemetaan

Telaksananya Evaluasi dan monitoring lokasi pemanfaatan ruang

1 Dokumen

Penyusunan RTBL Koridor Pusat Pemerintahan Kec. Mpunda dan RTBL Pusat Perdagangan Kec. R. Barat Tersedianya DED kawasan terpadu dan kawasan cepat tumbuh

1

16 05 Monitoring, evaluasi dan pemanfaatan ruang

tertatanya kegiatan pembangunan kota

5 kec

50.000.000

415.000.000

162.500.000

1.05.01 16 09

50 Ijin

100%

1 05 1.05.01

Telaksananya pemberian ijin lokasi pemanfaatan ruang

Tersedianya pedoman pemanfaatan ruang kota

1 05 Penerbitan Rekomendasi Ijin Lokasi Pemanfaatan Ruang

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

1 16 11

8 Kegiatan

1.05.01

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

Tercapainya pengendalian pemanfaatan ruang kota

05

17 02

1

1.05.01

05 1.05.01 17 05

1 1

12 Bulan


12 Bulan

Tersusunnya Prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

17 08

Meningkatnya jumlah bangunan yang memiliki IMB

Tertatanya Penempatan Bangunan, iklan dan reklame

1.05.01 Penerbitan Sertifikasi IMB

12 Bulan

1 Kali

05 17 11

Meningkatnya jumlah bangunan yang memiliki SLF

Tersusunnya Prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang Terlaksananya monitoring terhadap bangunan, iklan dan rekame

1 1.05.01 Penerbitan Sertifikat SLF (Sertifiat Layak Fungsi)

85.000.000

05 17

1 Keg

12 Bulan

1 1.05.01

Terbentuknya Tim Ahli Bangunan Gedung

85.000.000

05

Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)

12 Bulan

1

17

5 Kec


1.05.01

Terlaksananya sosialisasi prosedur dan manual pengendalian Pemanfaatan Ruang

100.000.000

05

Sosialisasi Implementasi Pengendalian Bangunan

1 Keg

1

17


1.05.01

5.714.799.183

916.093.433

30.492.000

Bappeda Kota Bima

75.000.000

05

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 Pelayanan

5 Kec

1

06

5.714.799.183

Terselenggaranya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Meningkatnya jumlah PAD dari jumlah SIMB yang diterbitan Mewujudkan Kesesuaian antar bangunan dengan SIMB yang di terbitkan Terwujudnya Penilaian terhadap Bangunan yang memiliki Kompleksitas tidak sederhana khusus Meningkatnya pengetahuan Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perijinan bangunan

1

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.06.01

06

14 Pelayanan

1

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang optimal


1 Pelayanan

06 1.06.01 01

Terselenggaranya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1 1.06.01


06

01 01

1


201

KODE REKENING

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

Bappeda Kota Bima

(9)

18.150.000


1 Pelayanan

Bappeda Kota Bima


Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

17.490.000

Target (4)

1 Pelayanan

1 Pelayanan

HASIL PROGRAM Tolok Ukur (3) Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Bappeda Kota Bima

(2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 Pelayanan

33.000.000


01 02

Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

1 Pelayanan

(1) 1.06.01


Terselenggaranya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

06

01 06

1 Pelayanan

1

1.06.01

Terselenggaranya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

06


Bappeda Kota Bima

1

01 07

15.950.000

1.06.01

1 Pelayanan

06

Terselenggaranya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1

1 Pelayanan

01 09

Terselenggaranya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1.06.01

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

06

Bappeda Kota Bima

1

88.653.730


1 Pelayanan

01 10

Terselenggaranya Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.06.01

1 Pelayanan

06

Terselenggaranya Penyediaan Alat Tulis Kantor

1

Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Bappeda Kota Bima


48.697.453

01 11

1 Pelayanan

1.06.01

1 Pelayanan

Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

06

Terselenggaranya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 Pelayanan

1


Bappeda Kota Bima

01 12

3.522.750

1.06.01

1 Pelayanan

06

Terselenggaranya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1


Bappeda Kota Bima

01 13

79.117.500

1.06.01

1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 Pelayanan

Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam Daerah

Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman

Terselenggaranya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Tersediannya bahan bacaan dan peraturaan perudangundang

1 Pelayanan

06

Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam Daerah

1 Pelayanan

1 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bappeda Kota Bima

01 15

23.100.000

1.06.01

1 Pelayanan

06 Penyediaan makanan dan minuman

Terselenggaranya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Tersediannya bahan bacaan dan peraturaan perudangundang

1 01 17

Bappeda Kota Bima

1.06.01

50.820.000

06 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 Pelayanan

1 01 18

Jakarta, Mataram

1.06.01

496.100.000

06


1 Pelayanan

1 01 19

Kota Bima

1.06.01

11.000.000

06

1.06.01

1.06.01

02 22

02 09

02 07



Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

1 Thn

1 Tahun

186.868.000

5.500.000

21.642.500

Bappeda Kota Bima

Bappeda Kota Bima

1 Tahun

06 1.06.01

24 Unit


1 06

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Bappeda Kota 36.929.750 Bima Bappeda Kota Bima

1



45 stel

25.000.000

Bappeda Kota 50.000.000 Bima Bappeda Kota Bima

75.000.000

02 24

Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor Terlaksananya pengadaan peralatann kantor

250.940.250

1 Pelayanan

1

Penyedian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

06

06 1.06.01 02


1

1

45 Orang

45 orang

1.06.01

03 02


45 stel

06

1.06.01

03 06


06

1.06.01

45 orang

1

Terwujudnya sumber daya aparatur yang berdisiplin tinggi

Terciptanya aparatur yang disiplin Terciptanya aparatur yang disiplin

06 1.06.01 03

1 06

Terciptanya disiplin aparatur dalam berpakaian Terciptanya disiplin aparatur dalam berpakaian

1

1


202

(1)

KODE REKENING (2)


28.957.500

Bappeda Kota Bima

Bappeda Kota Bima

LOKASI

1 Dokumen

21.670.000

Bappeda Kota Bima

PAGU INDIKATIF

Terselenggaranya penyusunan lap. Kinerja & real.keuangan

1 Dokumen

26.372.500

Bappeda Kota Bima

(10)

06 1.06.01 06 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasasi kinerja SKPD

Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan semester

1 Dokumen

74.619.600

Bappeda Kota Bima

(9)

06 01 Penyusunan laporan keuangan semester

Terselenggaranya penyusunan laporan keu. Akhir tahun

4 Dokumen

42.542.500


1.06.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Terselenggaranya penyusunan Renja/RKA/DPA/DPPA

3 Dokumen


1 06 1.06.01 06 04 Penyusunan rencana kerja/RKA/DPA/DPPA-SKPD

Terselenggaranya penyusunan LAKIP/LPJ dan LPPD

Target (4)

1 06 1.06.01 06 05 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD

194.162.100

1 06 1.06.01 06 06

Tersedianya sistem pelaporan kinerja dan keuangan

1 06 1.06.01


1 06

40.480.000

Bappeda Kota Bima

Bappeda Kota Bima

Pembangunan Simonpeda

Dokumen Profil Daerah

1 Dok

1 Sistem

1 Sistem

50 Dok

86.668.000

80.000.000

88.554.400

58.569.500

50.000.000

483.471.900

1

Tersedianya pengembangan data/ informasi

06 1.06.01 15

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

1 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)

Dokumen LP2D

Kota Bima

Kota Bima

Bappeda Kota Bima Bappeda Kota Bima Bappeda Kota Bima Bappeda Kota Bima Bappeda Kota Bima

250.000.000

1.550.000.000

75.000.000

50.000.000

100.000.000

475.000.000

141.101.400 100.000.000

50.000.000

320.131.500 29.030.100

Pembangunan Simonpeda

3 Dokumen

79.200.000

Review dokumen PPSP

1 Sistem

100 buku

15 02

15 05 Operasional Website / Updating Data dan Informasi

Prosentase Terlaksananya Perencanaan pengembangan kotakota menengah & besar

Prosentase Tersedianya aparat perencana SKPD yang handal

Dokumen data perencanaan pembangunan daerah

1.06.01

1.06.01 15 06 Pengembangan website secara nline berbasis SMS Gateway

Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Daerah Kota Bima Koordinasi Progam NUSSP-Phse2

1 Dokumen

06

06 1.06.01 15 07

Penyusunan laporan, pelaksanaan dan pencapaian penanggulangan kemiskinan daerah (LP2D)

1.06.01 1.06.01

06 1.06.01 16 14

06 06

1.06.01

Dokumen data perencanaan pembangunan daerah

1

1 06 1.06.01 15 08

1 1

06 06

1.06.01

Tersedianya data dan informasi perencanaaan pembangunan daerah Tersedianya data dan informasi perencanaaan pembangunan daerah

15 03 Updating data capaian kinerja RPJMD

1 06 1.06.01

15 14 Koordinasi Pengelolaan sistem informasi Pembangunan Daerah

1

06

1.06.01

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA 19 MENENGAH DAN BESAR Koordinasi perencanaan air air minum, drainase dan sanitasi 19 09 perkotaan (Review MP Drainase) Koordinasi dan Advokasi Program Percepatan Sanitasi Permukiman 19 12 (PPSP) Koordinasi Pendampingan Penyusunan RTBL Kawasan Perkotaan 19 19 dan Kota Tua Tanjung Kota Bima 19 20 Fasilitasi kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya

100%

1.06.01

1 06 1.06.01

1 1

06

1.06.01

3 Dokumen

06

1 06

1

06

1.06.01

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tersedianya dokumen PPSP yang Up to Date

1

1

1

06

16 PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 16 12 Koordinasi Program PNPM-P2KP

1

06

21

1.06.01 1.06.01

1

1.06.01

Koordinasi Review Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya

1 06

16 15 16 16

1


203

(1)

KODE REKENING (2)


06

1.06.01

1.06.01

1.06.01

21 23 Review RKPD

21 10

21 09 Penetapan RKPD

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Penyusunan rancangan RKPD

06

21 08

1

06 21 12

1.06.01

1

1.06.01

21 13 Monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah

06

1 06

1.06.01

1

1

06

Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)

1

1

1

06

06

1.06.01

1.06.01

1.06.01

21 25

Koordinasi Perencanaan Penelitian dan Pengembangan penanaman 21 21 modal dan litbang 21 23 Review RPJMD

06 1.06.01 21 16

Perencanaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH Cukai Tembakau)

1 06 1.06.01

Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

Koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan tugas pembantuan

1 06


Tercapainya program perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya alam

1 kegiatan

Tersedianya rancangan RKPD

Terlaksananya pelatihan teknis aparat perencana pada Bappeda & SKPD

SKPD

Terlasananya Monev Capaian Kinerja SKPD Tekhnis Bidang Koordinasi PP.Ekonomi

Terjalinya komunikasi yang optimal dan saling menukar informasi-informasi yang aktual

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

Bappeda Kota Bima

(9)

150.000.000

Bappeda Kota 300.000.000 Bima Bappeda Kota Bima Kota Bima

4 Kali

1

100%

120.000.000

110.000.000

220.000.000

170.000.000

150.000.000

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima

Bappeda Kota Bima

50.000.000

120.000.000

4 Kali pada SKPD penerima DBHCHT

60.000.000

4 Kali

150.000.000

350.000.000

Bappeda Kota Bima

Bappeda Kota Bima

56 SKPD

150.000.000

400.000.000

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima

700.000.000

4 Kali

150.000.000

6 SKPD

500.000.000

100.000.000

90 Org


1 Dokumen


Rancangan RKPD

Aparatur Perencana Bappeda & SKPD yang mengikuti diklat

1 Kali

Terselenggaranya Koordinasi yang baik

6 SKPD

Target (4)

Fasilitasi Musrenbang RKPD

1 Dokumen

06 1.06.01 22 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Laporan Monitoring, Monev Capaian Kinerja SKPD Tekhnis Bidang Koordinasi PP.Ekonomi

Terlasananya perencanaan dan monitoring evaluasi penggunaan DBHCHT

Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perwali Tersedianya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dokumen RKPD Kota Bima

1 Dokumen

1 Dokumen

Laporan monev pelaksanaan pembangunan daerah

4 Kali pada SKPD penerima DBHCHT

Dokumen LKPJ Kota Bima

Laporan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH Cukai Tembakau)

22 04

Pengembangan Ekonomi Lokal

2 Dokumen

1.06.01

22 13

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

Laporan monev pelaksanaan tugas pembantuan

1 06

1.06.01

23

21 17

1

1

06

1.06.01

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Prosentase terkelolanya wilayah pesisir dan pulau pulau kecil

1

06 23 03

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

1 1.06.01

56 SKPD

06

4 Kali

4 Kali

200.000.000

Bappeda Kota Bima

Kota Bima

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Kota layak anak

Kegiatan

50.000.000

250.000.000

1 Dokumen

4 Kali

Terkoordinasinya perencanaan ditingkat SKPD untuk dok. Perencanaan daerah Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Kota Sehat

1

Terselenggaranya koord.perencanaan pemb.bid. Prasarana & SDA Terselenggaranya penyusunan master plan infrsastruktur Kota

Terselenggaranya koord dan fasilitasi Kota layak anak

Terselenggaranya koord. perencanaan pembangunan bidang Sosial budaya dan pemerintahan Terselenggaranya koord dan fasilitasi Kota Sehat

Koordinasi dan advokasi kota sehat Koordinasi dan advokasi kota layak anak

23 12 23 11

1.06.01 1.06.01

06 06

1 1

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana dan SDA

24 24 05

Koordinasi program Replikasi penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas

1.06.01 1.06.01

24 07

06 06 1.06.01

1 1 06

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

1


204

(1)

KODE REKENING (2)






(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

205

(1)

KODE REKENING (2)


URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

07

1


DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

07 1.07.01 01

1 07 1.07.01

1


13 Pelayanan



(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

3.669.752.000

3.669.752.000

774.000.000

Kota Bima

Terpenuhinya pelayanan adm. Perkantoran yang memadai

112.500.000

01 01

1 Pelayanan

1.07.01

1 Pelayanan

07


1

Tersedianya pelayanan dalam hal surat menyurat

Kota Bima

Tersedianya pelayanan dalam hal komunikasi, air dan listrik

Kota Bima

134.400.000

Penyediaan Jasa Komuniksi , Sumber Daya Air dan Listrik

12.900.000

1 Pelayanan

01 02

1 Pelayanan

Lancarnya pelayanan dalam hal surat menyurat

1.07.01 01 06

Lancarnya pelayanan dalam hal komunikasi, air dan listrik

07 1.05.01

1 Pelayanan

1 05

1 Pelayanan

1

Kota Bima

Terpiliharanya dan Terurusnya kelengkapan suratsurat ijin kendaraan

25.200.000

Tersedianya Jasa Pemiliharaan Dan perijinan kendaraan dinas


1 Pelayanan

Tersedianya pelayanan dalam hal administrasi keuangan

Lancarnya pelayanan dalam hal administrasi keuangan


1 Pelayanan

01 07

Kota Bima

1.07.01

35.000.000

07

1 Pelayanan

1

1 Pelayanan

Kota Bima


65.000.000

01 08

1 Pelayanan

1 Pelayanan

Kota Bima


Terpeliharanya kebersihan kantor

1.07.01 01 10

07 1.07.01

1 07

Tersedianya pelayanan dalam hal kebersihan kantor

1

110.000.000 1 Pelayanan

1 Pelayanan

Tersedianya peralatan alat tulis kantor

Kota Bima


50.000.000

Kota Bima

01 11

1 Pelayanan

4.000.000

Kota Bima

1.07.01

1 Pelayanan

25.000.000

07

Meningkatnya pegetahuan aparatur

1 Pelayanan

Kota Bima

1

07

1.07.01

01 15

Penyediaan bahaan bacaan dan peraturan perundangan

12 Bulan

12 Bulan

25.000.000

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima

124.500.000

30.000.000

30.000.000

75.000.000

75.000.000

12 bulan

3 org

1 paket

Terciptanya kenyamanan dalam bekerja

Adanya sumber daya aparatur yang profesional

Terciptanya aparatur yang berwibawa

Terciptanya ketertiban di jalan raya

3 org

1 paket

12 bulan

1 Pelayanan 1 Pelayanan

Terciptanya hubungan yang harmonis kepada mitra kerja

200.000.000


1 Pelayanan

1 Pelayanan

01 13

Tersedianya biaya makan dan minum tamu

Terwujudnya suatu koordinasi dalam segala aspek

1.07.01


1 Pelayanan

07

01 17

Tersedianya biaya rapat vdan koordinasi luar daerah

1

1.07.01 Rapat - rapat Kordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya Adanya arsip dari sebuah dokumen kegiatan dan laporan Meningkatnya etos kerja aparatur

07 01 18

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Meningkatnya wibawa aparatur perhubungan

Untuk meningkatkan kenyamanan dalam bekerja Untuk meningkatkan pengawasan dan ketertiban di jalan raya

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya buku-buku dan peraturan perundangundangan

1 1.07.01

02 22

. 5 org Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang profesional

149.500.000

07

1

22 unit

Tersedianya jasa percetakan dan penggandaan dokumen

terpeliharnya sarana/prasarana Operasional kantor

1

1.07.01

Terpenuhinya ketersediaan SDM aparat teknis yang memadai

1 paket

07 1.07.01 02 07


PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Olahraga

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan pelatihan formal (PPNS)


1 1 02 24

07

1.07.01

1

07 1.07.01 03 03 06

1 1.07.01

07

05 01

1

1.07.01

07 1.07.01 05 07

1 1


206

1

1

1

1

1

1

07 1.07.01 15

07

07

07

07

07

1.07.01

1.07.01

1.07.01

1.07.01

1.07.01

06 05

06 04

06 03

06 02

07 1.07.01 06

(1)

06 06

KODE REKENING

Penyusunan Lakip,LPJ dan LPPD

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan / RKA, DPA, DPPA SKPD

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan prognosis realisasi anggaran

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran


(2)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN HASIL PROGRAM Tolok Ukur (3) Terpenuhinya Penyampaian Lap. Capaian Kinerja

Target (4) 10 Dokumen

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

Adanya pengontrol dan bahan evaluasi penggunaan anggaran setiap semester

1 Dokumen

2 Dokumen

14.520.000

15.000.000

Kota Bima

Kota Bima

79.520.000

(9)

2 Dokumen

Tersedianya laporan capaian kinerja dan prognosis realisasi anggaran


Sebagai pengontrol dan bahan evaluasi penggunaan anggaran setiap semester

1 Dokumen


Tersusunnya laporan capaian kinerja dan prognosis realisasi anggaran

Kota Bima

Kota Bima

15.000.000

20.000.000

Kota Bima

1 Dokumen

4 Dokumen

15.000.000

Adanya laporan pertanggung jawaban pengggunaan anggaran dalam setahun

3 Dokumen

1 Dokumen

4 Dokumen

Adanya rancangan kegiatan SKPD untuk tahun yang berikutnya Adanya laporan pertanggung jawaban baik dari segi kegiatan maupun anggaran dalam setahun

Kota Bima

3 Dokumen

250.000.000

Tersedianya laporan pertanggung jawaban pengggunaan anggaran dalam setahun Tersedianya rancangan kegiatan SKPD untuk tahun yang berikutnya Tersedianya laporan pertanggung jawaban baik dari segi kegiatan maupun anggaran dalam setahun

3 Dokumen

412.600.000 Adanya Perencanaan dan pengendalian pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yang terarah

Kota Bima

3 kegiatan

3 Dokumen

112.600.000

Terciptanya sarana dan Parasarana Perhubungan

Perencanaan dan pengendalian pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

4 Lokasi

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

1

15 01

07

1.07.01

1

Analisis pembangunan pelabuhan Kolo, Perencanaan Rehabilitasi Terminal Jatibaru dan Pemnidahan Terminal Kumbe

Adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah

15 07

4 Lokasi

1.07.01

Terlaksananya pemasangan penerangan lampu terminal

07

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat dan PKB

1

Kota Bima

100 orang

25.000.000

20.000.000

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima

50.000.000


256.400.000

256.400.000

meningkatnya pemahaman sopir/juru mudi tentang keselamatan penumpang

10 unit

106.700.000

Kota Bima

472.600.000

Terwujudnya sarana transportasi yang layak

170 unit

7.700.000

Mewujudkan pengendara angkutan umum yang tertib Terciptanya hubungan kerjasama yang kondusif antara dinas dan pengusaha sebagai mitra kerja

100 Orang

1 Lokasi

1 Dok

15 08

100 Orang

Terciptanya kenyamanan bagi pengguna jasa terminal

Adanya data-data yang akurat untuk bahan koordinasi dibidang perhubdat

1.07.01

1 unit 1 Lokasi

1 Dok

07

Terciptanya Kondisi Terminal yang memadai

Terlaksananya pemeliharaan bangunan terminal jatibaru

Tersedianya data-data yang akurat untuk bahan koordinasi dibidang perhubdat

1

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

07 1.07.01 16 16 04

1 1.07.01

4 kali

07

Terlaksananya sosiliasasi bagi sopir/juru mudi

2 kali

1

Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

Terlaksananya uji kelayakan sarana transportasi

8 kegiatan

17 01

Uji Kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

1.07.01 17 04

Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

07 1.07.01 17 07 1.07.01 17 05

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

1 1 07 1.07.01 17 14

Terwujudnya Pelayanan Angkutan yang memadai

1 07 1.07.01

170 unit

1 07

Terwujudnya pengendara angkutan umum yang tertib Menciptakan hubungan kerjasama yang kondusif antara dinas dan pengusaha sebagai mitra kerja

1


207

(1)

KODE REKENING (2)


17 18

17 15

Study Kajian TATRALOK Kota Bima

Fasilitasi Forum Komunikasi dan Konsultasi Antara Pemerintah dan Pengusaha Angkutan

Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan

1.07.01

17 23 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Parkir

07

1.07.01 17 25

1

07 1.07.01


1 Orang

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) Terpilihnya supir/juru mudi yang dapat menjadi contoh dan teladan dalam tertib berlalu lintas dan memberikan pelayanan angkutan yang baik kepada masyarakat

40 orang

1 Dokumen

Kota Bima

LOKASI

5.500.000

Kota Bima

PAGU INDIKATIF

1 Orang

7.700.000

Kota Bima

(10)

40 orang

160.000.000

Kota Bima

(9)

1 Dokumen

140.000.000

HASIL KEGIATAN Tolok Ukur Target (7) (8) Adanya supir/juru mudi yang dapat menjadi contoh dan teladan dalam tertib berlalu lintas dan memberikan pelayanan angkutan yang baik kepada masyarakat

10 titik/kawasan

Kota Bima

Terciptanya kesadaran masyarakat dalam hal tertib lalu lintas Terwujudkan Sistim Transportasi dalam satu kesatuan yang terpadu Terlaksananya penyelenggaraan parkir berlangganan yang tertata

250.000.000

10 titik/kawasan

1 Keg

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal tertib lalu lintas Mewujudkan Sistim Transportasi dalam satu kesatuan yang terpadu Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan parkir berlangganan

Terwujudnya keamanan prasarana dan sarana terminal

Kota Bima

1.07.01

1 07

1 Keg

225.000.000

475.000.000 Tersedianya pembangunan pagar terminal

1 Keg

2 kegiatan

Pembangunan Pagar Terminal

Terwujudnya keamanan prasarana dan sarana terminal

07

1

07 1.07.01 18 18 04

1 Keg

1

1 1.07.01

Tersedianya pembangunan pagar terminal

Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan

07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Terminal

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

1 18 05

1.07.01 19 05

19 04

Penertiban dan pemeriksaan lalu lintas

Pengawasan Rutin dan Operasi Lalu Lintas

Terlaksananya Pemasangan Guard raill/Pagar pengaman Jalan

Tersedianya marka jalan dalam wilayah Kota Bima

12 Bulan

250 M

5000 M

50 Unit

Adanya batas pengaman jalan sebagai pembatas jalan dengan tebing yang dipasang sepinggir jalan yang curam dan rawan kecelakaan

Meningkatnya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengemudi

Adanya rambu-rambu lalu lintas yang dapat meningkatkan kewaspadaan dan memberikan petunjuk bagi masyarakat dalam berkendara sehingga tertib, aman, dan lancar

12 Bulan

250 M

5000 M

50 Unit

85.000.000

165.000.000

219.180.000

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima

11.000.000

35.000.000

1000 Unit

51.602.000

44.350.000

5000 M

200.000.000 1000 Unit 1000 Unit 5000 M

Terciptanya ketertiban di jalan raya Terciptanya ketertiban di jalan raya Adanya marka parkir sebagai tanda adanya lokasi perparkiran

1000 Unit

Untuk menciptakan kenyamanan di jalan raya bagi masyarakat Untuk menciptakan ketertiban di jalan raya Untuk menciptakan ketertiban di jalan raya Adanya marka parkir sebagai tanda adanya lokasi perparkiran

Terciptanya kenyamanan di jalan raya bagi masyarakat

766.782.000

1.07.01

1.07.01

50 buah rambu lalu lintas

07

07

Penertiban dan pemeriksaan lalu lintas

terciptanya kenyamanan dan pengamanan berlalu lintas

1

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

07 1.07.01 19

07 19 06

Pembuatan marka parkir

Tersedianya rambu-rambu lalu lintas yang dapat meningkatkan kewaspadaan dan memberikan petunjuk bagi masyarakat dalam berkendara sehingga tertib, aman, dan lancar

1

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Pengadaan marka jalan

19 01

19 02

Pengadaan pagar pengaman jalan

1.07.01

1.07.01

19 03

1

1.07.01 19 09

2 kegiatan

07

07

01

1 07 1.07.01

Terciptanya kondisi kendaraan yang Laiak jalan

1

1

07

Rambu lalu lintas jalan Kolo

1

1 07

Rehab guardrill jalan Ule

1

07 1.07.01 20

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN

1


208

PAGU INDIKATIF

LOKASI

Kota Bima

KODE REKENING

25.850.000

(10)

1000 Unit

(9) Adanya alat KIR/pengujian yang memadai bagi kendaraan bermotor

HASIL KEGIATAN Tolok Ukur Target (7) (8) 1000 Unit

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) Tersedianya alat KIR/pengujian yang memadai bagi kendaraan bermotor

Kota Bima

Target (4)

Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

18.500.000


20 03

720 Unit

(2)

1.07.01

Adanya alat KIR/pengujian yang memadai bagi kendaraan tidak bermotor


07

720 Unit

(1) 1

Tersedianya alat KIR/pengujian yang memadai bagi kendaraan tidak bermotor

134.000.000

134.000.000

17.622.074.000

13.973.474.000

Tersedianya sarana komunikasi sumber daya air dan listrik yg cukup

1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 Pelayanan


Tersedianya jasa administrasi kantor

Tersedianya sarana prasarana kendaraan dinas yang baik

Terciptanya Kelancaran Komunikasi dan terpenuhinya kebutuhan air dan listrik

1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 Pelayanan

40.000.000

26.544.000

60.000.000

3.000.000.000

3.564.716.000

Tersedianya sarana prasarana kendaraan dinas yang baik

1 Pelayanan

80.172.000

Tersedianya jasa administrasi kantor

1 Pelayanan

100.000.000


1 Pelayanan

200.000.000

38.000.000

1 Pelayanan

1 keg

1 keg

1.883.494.000

30.000.000

1.913.494.000

20.000.000

1 Pelayanan

Terpeliharanya bangunan gedung kantor Tersedianya kelengkapan& terpeliharanya kendaran operasional

1 Pelayanan

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 keg 1 keg

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya makan-minum yang cukup untuk kegiatan dinas Terpenuhinya kebutuhan Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya kebutuhan Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1 Pelayanan

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang cukup Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan Makan-minum kantor Tersedianya kebutuhan Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya kebutuhan Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terpelihaaranaya bangunan gedung kantor Tersedianya kelengkapan& terpeliharanya kendaraan operasional

Kota Bima

Pelaksanaan uji petik kendaraan tidak bermotor

1 kegiatan

26 unit

10unit

20 04

Terciptanya kondisi kendaraan yang Laiak jalan

Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya pelayanan sarana bagi aktivitas angkutan laut

1.07.01


10 unit

07

02 22


Terselenggaranya peningkatan sarana pendukung angkutan laut

1

PROGRAM PERHUBUNGAN LAUT

1.08.01 02 24

9 Pelayanan

07 1.07.01 26 07

URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP

08 1.08.01

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran

1 1

08

DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

Peningkatan dan Pengembangan Angkutan Laut

1

08 1.08.01


26 02

1

08 1.08.01 01

1.07.01

1



01 02


1.08.01

01 07

08

01 10

1

1.08.01

01 06

1.08.01

1.08.01

08


08

08 01 11

1 1

1.08.01


1 08


1

01 17



1.08.01 01 18


01 13

08 1.08.01 01 19

1.08.01

1 08 1.08.01

08

1 08

1

1

08 1.08.01 02

1 08


1

1


209

(1)

KODE REKENING (2)


1

1

08

08 1.08.01

1.08.01 03 03

03 02

08 1.08.01 03




1

08 1.08.01 06


1

08

08 1.08.01

1.08.01

06 05

06 04

06 02 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun



1

1.08.01

06 01

08

1 08

1.08.01

1

1 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD


06 06

HASIL PROGRAM Tolok Ukur (3) terselenggaranya kekompakan dan disiplin pegawai

Terselenggaranya kenyamanan dalam bekerja

Target (4) 2 keg

5 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg


Tersedianya kebutuhan pegawai akan pakaian dinas dan perlengkapannya Tersedianya kebutuhan pegawai akan pakaian kerja lapangan

Terciptanaya laporan capaian kinerjaa dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terciptanya laporan keuangan semesteran Terciptanya laporan keuangan akhir tahun Terciptanya peyususnan RKA/DPA SKPD Terciptanya peyususnan LAKIP,LPJ dan LPPD

(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

74.500.000

127.000.000

1 keg

52.500.000

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

30.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

20.000.000

95.000.000

1 keg


Tersedianya kebutuhan pegawai akan pakaian dinas dan perlengkapannya Tersedianya kebutuhan pegawai akan pakaian kerja lapangan

Terciptanaya laporan capaian kinerjaa dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terciptanya laporan keuangan semesteran Terciptanya laporan keuangan akhir tahun Terciptanya peyususnan RKA/DPA SKPD Terciptanya peyususnan LAKIP,LPJ dan LPPD

3.053.264.000

1.08.01

1 keg

08

Meningkatnya operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1

1 keg

3.073.264.000 Meningkatnya operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

2 keg

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

20.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

15 04

1 keg

08 1.08.01 15 1.08.01

Tercapainya pemahaman bersama terhadap kebijakan pengelolaan Persampahan

1 08

1 keg

Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana persampahan

1

Tercapainya pemahaman bersama terhadap kebijakan pengelolaan Persampahan

2.557.000.000

250.000.000 1.650.000.000 750.000.000 150.000.000 150.000.000 250.000.000

3.200.000.000

3.200.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

95%

1 keg

15 10

Tercapainya rencana SJPJ yang berkesinambungan dan peningkatan kualitas penerangan jalan, taman dan hutan kota

Terpeliharanya kondisi taman Se - Kota Bima

1.08.01

1 Keg

1 keg

08

1 keg

Perencanaan dan pembangunan Sistim jaringan Penerangan Jalan Taman Dan Hutan Kota

Terpeliharanya kondisi taman Se - Kota Bima

1

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana pertamanan

1 keg

08 1.08.01 27

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTAMANAN Pemeliharaan rutin / berkala Sarana dan Prasarana Pertamanan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENERANGAN JALAN TAMAN DAN HUTAN KOTA Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota Lampu Jalan Jatiwangi Jatibaru (lanjutan) Pengadaan Lampu PJU (198 tiang di 11 kel) Pengadaan Jaringan Lampu PJU (antar kelurahan) Pengadaan Lampu hias Taman Pengadaan lampu Dekorasi Pengadaan Lampu LED Amhami Lawata (32 tiang)

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Terwujudnya penataan penerangan jalan taman dan hutan kota

1 08

27 01

1

08 1.08.01 28

1.08.01

1

28 01

08

1.08.01

1 1.08.01

1 08 1.08.02


210

(1)

KODE REKENING (2)


LOKASI

19.200.000

PAGU INDIKATIF

12 Bulan

12.500.000

(10)

Lancarnya pelaksanaan tugas administrasi kantor dan pelayanan kepada masyarakat

6 unit/ Tahun

(9)

1 Pelayanan

Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik


Tersedianya dana bagi jasa rekening telepon dan listrik kantor

1 Pelayanan


08 1.08.02 01


Tersedianya dana operasional kendaraan roda 2, 3 dan 4

Target (4)

01 02 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

487.606.000

1.08.02

01 06

11 Pelayanan

1

08

1.08.02

Tersedianya fasilitas dan sarana prasarana bagi pelayanan administrasi perkantoran

1

08



1

01 07

1 tahun

22.375.000

28.067.000

19.200.000

1.08.02

1 Pelayanan

1 tahun

5.170.000

1 tahun

08

Tersedianya dana untuk jasa kebersihan kantor

1 Pelayanan

1 Pelayanan

167.600.000

1 Pelayanan

1 Penyediaan jasa kebersihan kantor


1 Pelayanan

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunn kantor

100%

7.854.000


Tersedianya barang cetak dan penggandaan

1 Pelayanan

Tersedianya sarana mobilitas pengawas lingkungan

1 tahun


Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunn kantor

5 Unit

Terselenggaranya administrai keuangan dengan lancar, baik dan benar

Tersedianya dana untuk penatausahaan administrasi keuangan

1.08.02 01 11 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kendaraan dinas/operasional roda 2

01 08

08 1.08.02 01 12


1.08.02

1 08 1.08.02

01 13 Penyediaan peralatan rumah tangga

08

1 08

1.08.02 01 14 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1

1

08 1.08.02 01 15 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya biaya makanan dan minuman tamu dan penyelenggaraan rapat

Terpeliharanya kebersihan kantor Terselenggaranya tugas-tugas dinas dengan baik Terselenggaranya tugas-tugas dinas dengan baik

1 08 1.08.02 01 17

1 Pelayanan

Meningkatnya Pemahaman akan Tugas dan kinerja aparatur

Terjaminnya makan dan minum rapat dan tamu kantor

1 Tahun

1 Pelayanan

1 Tahun

1 Pelayanan

1 Tahun

15.000.000

160.500.000

14.000.000

9.140.000

7.000.000

122.200.000

1 Pelayanan

1 Pelayanan

Tersedianya data dan Informasi Lingkungan hidup

1 Tahun

1 08 1.08.02

1 Pelayanan

1 Tahun

39.050.000

Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait ke luar daerah Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam daerah

Terselenggaranya dana untuk peralatan kebersihan dan listrik Terselenggaranya bahan bacaan untuk aparatur

1 08


Tersedianya dana untuk peralatan kebersihan dan listrik Tersedianya bahan bacaan untuk aparatur

1

01 18



1.08.02

08

01 19

1

08 1.08.02 02

2 unit

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

02 05

2 unit

1.08.02

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

08

1

1.08.02

08

2 roda 4 + 1 roda 3 + 3 roda 2

1

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung pelaksanaan pelayanan yang optimal

1

19.550.000


16 unit

02 07

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

1.08.02

16 unit

08

Tersedianya dana untuk perlengkapan gedung kantor

1

20.000.000

Pengadaan Mebeluer

10 meja + 10 kursi

02 10

Tercapainya pelayanan prima

1.08.02

10 meja + 10 kursi

08

Tersedianya dana untuk pemeliharaan gedung kantor

Tersedianya meja kursi bagi pegawai

1


2 roda 4 + 1 roda 3 + 3 roda 2

10.000.000

02 22

Terpeliharanya kendaraan operasional dinas

12 bulan

1.08.02

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Gedung kantor terpelihara dan kinerja aparatur meningkat

08

02 24

12 bulan

1 1.08.02

29.800.000

08

2 roda 4 + 1 Tercapainya pelayanan prima roda 3 + 3 roda 2

1


211

(1)

KODE REKENING (2)


1

03 02

08 1.08.02 03

08

1.08.02 03 05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu



1 08 1.08.02

02 28

1 08

1.08.02

1

08 1.08.02 05


Pendidikan dan Pelatihan Formal

PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR


1

05 01

08

1.08.02

1

08 1.08.02 06


1

06 01 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.08.02


08 06 03

1

06 04


Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap aparatur yg mendukung pelayanan optimal kpd masy

Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja badan dan dokumen pelaksanaan anggaran keuangan badan

Target (4)

5 org

7 Dokumen

34 stell

12 bulan


Tersedianya pakaian dinas PNS dan perlengkapannya

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

34 stell

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

3.800.000

(9)

10.000.000

20.000.000

10.000.000

20.000.000

20.000.000

2 dokumen

2 dokumen

8 bulan

20.278.000

11.325.000

12.325.000

15.365.000

73.043.000

4 dok

13.750.000

302.363.000

302.363.000

5 km+ 50 Dokumen

30.000.000

68.520.000

358.940.000

1 tahun

3 Kelurahan

3 dok

5 org

34 stell

Terwujudnya kelurahan percontohan pengelolaan persampahan

Tersedianya laporan prognosis dan semesteran Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Tersedianya dokumen Perencanaan dan penganggaran SKPD Tersedianya dokumen pelaporan capaian kinerja SKPD

Tersedianya informasi dan dokumentasi (PPID) dan aset

Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap bidang tugas

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

8 bulan

5 org

34 stell

12 bulan

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) Tersedianya dana untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor

Tersedianya dana untuk pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya Tersedianya dana untuk pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Meningkatnya kemampuan aparatur terhadap bidang tugas

Tersusunnya informasi dan dokumentasi (PPID) dan aset

2 dokumen 2 dokumen 4 dok

1.08.02

Dokumen Renja, RKA, DPA dan DPPA SKPD

3 dok

1.08.02

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD SKPD

08

06 05 Penyusunan LAKIP,LPJ dan LPPD

08 1.08.02 06 06

1

08 1.08.02

1 1 08

Tersusunnya laporan prognosis dan semesteran Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

1

Pengembangan pengelolaan 3 ton/bln + sampah dan penggunaan hasil dengan 20 org pengolahan sampah menjadi dan 1 unit alat kertas daur ulang dan kompos pengolah

08 1.08.02 15

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1

Tertanamnya pohon dipinggir jalan

Terciptanya keindahan kota 5 km+ 50 Dokumen dan terkendalinya pencemaran udara Tersedinya data mengenai kualitas lingkungan (air, tanah, udara) di Kota Bima 1 tahun

3 ton/bln

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura

Tersedinya data mengenai kualitas lingkungan (air, tanah, udara) di Kota Bima

Terbentuknya kelurahan percontohan pengelolaan persampahan

08 1.08.02 16

08

16 01

Pemantauan Kualitas Lingkungan

15 11

1

1.08.02

16 03

1.08.02

1

08 1.08.02

7 kegiatan

1 08

Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

1


212

(1)

KODE REKENING (2)



PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

39.965.000

(9)

33.390.000


1 keg

10 usaha/ kegiatan

79.350.000

10 usaha

3 unit

67.465.000

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

1 keg

16 04

3 unit

Tersedianya data baku mutu lingkungan di Kota Bima untuk keperluan penyusunan Perda Lingkungan

1.08.02 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih

Tersedianya dana untuk produksi ramah lingkungan di Kota Bima

1 keg

08 16 10 Pengembangan produksi ramah lingkungan

Tersedianya data baku mutu lingkungan di Kota Bima untuk keperluan penyusunan Perda Lingkungan

1 1.08.02 16 11

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

40.250.000

Dunia usaha melaksanakan pengelolaan lingkungan

08 1.08.02

16 12

25 usaha+3 Kecamatan

1 keg

1 08

1.08.02

Terwujudnya Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan

Meningkatnya kepedulian dunia usaha dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup Terciptanya kali bersih

1

08

25 usaha+3 Kecamatan

2 lokasi

5 Ha

50 Buku

4 kontainer, 150 unit tong sampah, 5 Bak sampah/TPS

Mengimpelmentasikan ketersediaan RTH di Kota Bima sebagai sarana sosial

Terwujudnya dana untuk pembelian/pembuatan alat persampahan dan beroperasinya alat pengolah sampah

Tersedianya Data base kondisi lingkungan kota Bima

Tersedianya kembali kawasan hutan mangrove

Terlindunginya sumber Mata air

Terciptanya kali bersih Tersedianya tempat edukasi untuk masyarakat dan mengurangi emisi gas rumah kaca

1

Inventarisasi Usaha/ Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL

Tersedianya dana untuk penanaman mangrove

Penerbitan Buku SLHD tahun 2015

Tersedianya dana untuk pembelian/pembuatan alat persampahan dan beroperasinya alat pengolah sampah

1 keg

5 Ha

100%

4 kontainer, 150 unit tong sampah, 5 Bak sampah/TPS

1 keg

210.000.000

145.350.000

145.350.000

267.150.000

267.150.000

33.425.000

33.425.000

161.453.000

161.453.000

565.470.000

565.470.000

Koordinasi Penyusunan AMDAL

3 kegiatan

16 13

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan SumberSumber Mata Air

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

1.08.02

08 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengembangan data dan informasi lingkungan

2 kegiatan

1 keg Mengimpelmentasikan ketersediaan RTH di Kota Bima sebagai sarana sosial

2 lokasi

08

1

08 1.08.02 18

19 02

Meningkatnya pengendalian terhadap polusi dari limbah padat dan limbah cair

Tercapainya target pelayanan penataan ruang terbuka hijau

Terpiliharanya Sumber Mata Air

1

Terlindunginya dan terpeliharanya sumber-sumber daya alam

08 1.08.02 17

1 08

1.08.02

PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI

Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

PROGRAM PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

SEKRETARIAT DAERAH

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat akan 50 examplar, 1 informasi di bidang lingkungan dok hidup

1

1

08 1.08.02 19

17 01

1

08

1.08.02

1

08 1.08.02 20

20 07

08 1.08.02 24

1.08.02

18 01

1

08

1.08.02

1

1 08

24 05

1

08 1.20.03

1.08.02

1


213

KODE REKENING (2)


Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

(1)

HASIL PROGRAM Tolok Ukur (3) Persentase penanganan sampah

Target (4) 33,71%


Pemulihan Cadangan SDA


Terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman

1 keg

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

130.000.000

(9)

80.000.000

80.000.000

881.600.000

881.600.000

881.600.000

2.000.000.000

6.000.000.000

100%

75.000.000

75.000.000

148.462.600

148.462.600

4.000.000.000

1 Dokumen

100%

100%

100%

130.000.000

08 1.20.03 17

33,71%

12 Bulan

terlaksananya koordinasi pengelolaan konservasi SDA

1

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA


Penyediaan sarana prasarana gotong royong kebersihan dan operasional motor sampah kelurahan

1 kegiatan

08

18 09

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

fasilitasi koordinasi pengelolaan konservasi SDA

1

08 1.20.03 18

1.20.03

15 11

Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

1

08

38 KANTOR KELURAHAN

1.20.XX

17 09

1

08 1.20.XX Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.20.03

1 08 1.20.XX 15

6.223.462.600

33,71%

1 08

URUSAN WAJIB PERTANAHAN

6.223.462.600


1

09

SEKRETARIAT DAERAH

1.20.03

75%

1 Kegiatan

Cakupan lahan pemerintahan daerah yang bersertifikat

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Terlaksananya Penguasaan. Peemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Prosentase Peningkatan kuantitas lahan milik Pemerintah Daerah

Penyelesaian konflik bidang Pertanahan

Terlaksananya Penysunan Dokumen Pertanahan

25 kelompok

1

09

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

16 01

25 kelompok

1

09 1.20.03 16 1.20.03

Terwujudnya Pemerhati Lingkungan yang memiliki pemahaman teknis Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA

1 09

Penguasaan. Peemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1 Dokumen

12 Kasus

600 Are

Tersusunnya Dokumen Pertanahan

Jumlah kasus pertanahan yang di tangani

Jumlah lahan yang dibebaskan oleh Pemerintah Daerah

6 Kasus

6 Kasus

Pembebasan/Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah

Program Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Konflik pertanahan yang diselesaikan

Jumlah Kelompok Pemerhati Lingkungan yang memiliki pemahaman teknis Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA

1 09

16 03

1

09 1.20.03 17

1.20.03

1 17 01

09

1.20.03

1

Konflik pertanahan yang diselesaikan

2.129.608.000

Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal

Program pengembangan sistem informasi pertanahan

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2.129.608.000

18 01

09

09 1.20.03 18

10

DINAS KEPEDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.20.03

1

1

1

10

1.10.01

1

843.490.240


100%

10 1.10.01 01

%Terlayaninya kebutuhan administrasi perkantoran

1


214

(1)

KODE REKENING (2)


LOKASI

13.572.000

PAGU INDIKATIF

12 Bulan

54.288.000

(10) Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat SKPD

12 Bulan

10.324.000

(9) 12 Bulan

Tersedianya komunikasi, air dan listrik sesuai kebutuhan Organisasi

12 Bulan

43.235.520


Ketersediaan prangko, materai, biaya paket pengiriman dan benda pos lainnya.

12 Bulan

Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional yang memadai

12 Bulan


Terbayarnya tagihan rekening listrik dan telepon kantor

12 Bulan

Terlaksananya administrasi keuangan yang tertib

Target (4)


Terbayarnya jasa service dan ketersediaan STNK kendaraan dinas utk 3 unit roda empat dan 4 unit roda dua

4 Org 12 Bln


01 02

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

1. Pembayaran jasa bendahara 2. Lap. penggunaan uang (SPJ)


1.10.01

01 06

Penyediaan jasa Administrasi keuangan

15 Jenis

12 bulan

01 01

01 10

1.10.01

01 07

Terbayarnya jasa kebersihan kantor

1.10.01

01 10

1.10.01

Ketersediaan alat tulis kantor

01 10

01 10 Penyediaan jasa kebersihan kantor

15.000.000


42.415.400

01 08

12 bulan

01 10

12 Bulan

1.10.01

10.404.040

1.10.01

12 Bulan

25.000.000

01 10

1 paket

01 10

5 Jenis 18.000 Lbr 50 Dok 1 paket

370.988.880

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5 Unit

2 Kali

01 11 01 12 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.10.01 1.10.01 01 15

01 10 01 10 1.10.01

2.296.800

01 10

12 Bulan

01 10

1.10.01

01 17

Penyediaan makan minum

12 bulan

Prosentase ketersediaan peralatan gedung kantor yang memadai

Prosentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2 roda 2 & 1 roda 4

100%

27.608.000

27.608.000

12 Bulan

5.434.600


12 Bulan

5.220.000

01 15

12 Bulan

232.000.000

1.10.01

Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik

10 Bulan

01 10

12 Bulan

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk tamu dan aparatur

Tersedianya jasa kebersihan kantor Terpenuhinya ATK sesuai kebutuhan organisasi Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen SKPD Terpenuhinya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi aparatur

12 Bulan

Terlaksananya Konsultasi dan koordinasi luar daerah

13.311.000


10 Bulan

10 Bulan

01 16

Terfasilitasinya aparatur yang melaksanakan tugas ke pusat atau daerah lainnya.

Terlaksananya Konsultasi dan koordinasi dalam daerah

1.10.01


10 Bulan

01 10

01 18

Terfasilitasinya aparatur yang melaksanakan tugas koordinas dalam daerah

Barang cetakan (blanko); Fotocopy dokumen; Penjilidan Dokumen. Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai Ketersediaan Koran, Tabloid dan Majalah Terlaksananya penyediaan bahan logistik Kantor

1.10.01


Terlaksananya pemeliharan rutin/berkala gedung kantor

2 roda 2 & 1 roda 4

Ketersediaan konsumsi untuk tamu dan rapat koordinasi

01 10

01 19


Terlaksananya pemeliharan kendaraan opreasional dinas

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

02 22

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

35.000.000

10 1.10.01 02 1.10.01 02 24

100%

1 01 10 1.10.01

Prosentase ketersediaan peralatan gedung kantor yang memadai

90.216.000

1.10.01

70%

01 10

% Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

01 10

3 Kali

38.860.000

Terlaksananya pemeliharan (Service) terhadap peralatan gedung kantor

90%

Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor

% Meningkatnya disiplin aparatur

02 28

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.10.01

10 1.10.01 03

01 10

1


215

KODE REKENING


Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

(2)

10

03 02

(1) 1

10 1.10.01 06

1.10.01

1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

06 01


% Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu

Target (4)

100%

78 Orang

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) Tersedianya pakaian dinas pegawai

100%

HASIL KEGIATAN Tolok Ukur Target (7) (8) Peningkatan disiplin berpakaian kerja

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

38.860.000

(9)

102.440.760

50.000.000

3 Dokumen

100%

Dokumen LAKIP

33.035.640

1.10.01

100%

10

17.492.800

1

100%

8.846.160

Terlatihnya tenaga pengelola SIAK

2 Dokumen

100%

43.066.160

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar dan realisasi kinerja SKPD

Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun

100%

5 Orang

95.000.000

Dokumen Laporan Keuangan Semester

1 Dokumen

Tersedianya dokumen Perencanaan dan penganggaran SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

4 Jenis Dokumen

06 02 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Dokumen RENJA, RKA dan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD

1.10.01 06 04 Penyusunan RENJA, RKA dan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD

10 1.10.01 06 05

1 10 1.10.01

Tersedianya dokumen LAKIP SKPD Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semester yang tepat waktu

1 10

Diikutinya pelatihan tenaga pengelola SIAK

12 bulan

1.054.601.000

1

71,49%

10 1.10.01 15 Pelatihan tenaga pengelola SIAK

Terlaksananya implementasi kependudukan secara benar

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

15 02

12 bulan

1.10.01

Terselenggaranya Implementasi Adm. Kependudukan

10 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

1 15 03

1.10.01

75.000.000

10

12 dokumen

1

Tersedianya laporan Informasi Kependudukan

15 06

12 dokumen

1.10.01

Terselenggaranya Pengolahan dalam penyusunan laporan Informasi Kependudukan

10

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

1

153.927.360

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

100%

15 07

Prosentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (KTP, KK)

1.10.01

12.000 lbr

10

Penerbitan KK, dan Surat Pindah

1

125.000.000

Pengembangan data base kependudukan

100%

15 08

4 kali

Tersedianya data base kependudukan

1.10.01


12 bulan

10

15 13

Terlaksananya pengembangan data base kependudukan secara optimal

1

1.10.01

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Pencatatan Sipil

75 Eksp

`1 kegiatan/500 peserta

6000 lbr

8000 lbr

56.707.760

10 15 14

100%

1 1.10.01

122.605.620

10 Penerapan e-KTP

100%

1

Sosialisasi Pelayanan Publik dibidang Pencatatan Sipil

94.279.000

15 15

100%

15 16

62.561.120

1.10.01

100%

1.10.01

100.430.480

10

100%

56.034.960

10

10 kelurahan

63.054.700

1

Tersedianya data base kependudukan yang valid

100%

1

10 kelurahan

Terlaksannya pendataaan dan sidang keliling isbah nikah bagi masyarakat miskin

URUSAN WAJIB PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Profil Kependudukan

Terlaksananya pemuktahiran data kependudukan

250 orang

15 17

Pemutahiran Data Kependudukan

pendataaan dan sidang keliling isbah nikah bagi masyarakat miskin

1.10.01 15 18

Pendataan dan Sidang Keliling Isbah Nikah

10 1.10.01

15 19

1 10

1.10.01

Tersedianya laporan hasil evaluasi terhadap jumlah penduduk Rasio penduduk yang memiliki akte catatan sipil Rasio penduduk yang memiliki KTP elektronik Meningkatkna pemahaman masyarakat dibidang catatan sipil Tersedianya profil kependudukan

1

10

Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap jumlah penduduk Akte pencatatan sipil yang diterbitkan Terselenggaranya pelayanan KTP elektronik Terlaksananya kegiatan sosialisasi dibidang catatan sipil Tersusunnya profil kependudukan

1

11

1.629.573.000

1


216

KODE REKENING (1)


1

1

1

1

11

11

11

1.11.01

1.11.01

1.11.01

01 07

01 06

01 02

01 01

11 1.11.01 01

11

1.11.01

01 08



Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB)



(2) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

1

11

1.11.01

1.11.01

1

11


Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang optimal

Target (4)


(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

1.629.573.000

12 bulan

Tersedianya Akses terhadap telepon,air,listrik Teknologi Informatika (IT)

Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan adanya operasional jas Non Pegawai

51.080.000

37.440.000

BPPKB Kota Bima

BPPKB Kota Bima


Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat dan adanya operasional jas Non Pegawai

12 bulan

565.985.000

Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

BPPKB Kota Bima

BPPKB Kota Bima

26.100.000

40.000.000

Terwujudnya Kegiatan pemeliharaan kendaraan dan adanya operasional supir Tersedinya Jasa Administrasi Keuangan yang tertib dan terdatanya Aset dengan baik

12 bulan

Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan kendaraa

12 bulan

BPPKB Kota Bima 12 bulan

Terlaksananya Kegiatan AdministrasiKeuangan yang tertib

10.000.000 Tersedinya Alat tulis kantor

12 bulan

Penyediaan Alat Tulis kantor

23.000.000

01 10

BPPKB Kota Bima


1

Tersedinya Jasa tenaga Kebersihan (Clening Servise)

1.11.01

12 bulan

1.600.000

Terlaksananya kebersihan dan keamanan kantor

11

Tersedinya Barang Cetakan untuk dokumen Dinas

Adianya komponen Listrik kantor yang cukup memadai

1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12 bulan

BPPKB Kota Bima BPPKB Kota Bima

01 11

Tersedianya komponen Listrik kantor yang memadai

14.500.000

142.000.000

13.000.000

Kota Bima

Jakarta, Mataram

BPPKB Kota Bima

15.000.000

1.11.01


BPPKB Kota Bima

Adanya Alat Tulis Kantor yang memadai Terpenuhinya Dokumen Dinas barang cetakan

11 01 12

186.765.000

1 1.11.01

Adanya perlatan perlemgkapan komputer (Note Book) dan ProLCD

11

12 bulan

1

Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor

1.11.01


11 01 15 Penyediaan makanan dan minuman

12 bulan

Terlaksananya kegiatan makan minum Pegawai yang cukup Terselenggaranya fungsi koordinasi dengan lintas sektor dinas luar daerah Terselenggaranya fungsi koordinasi dengan lintas sektor dinas dalam Daerah

01 13

1 1.11.01 01 17 Perjalanan Dinas Luar Daerah

12 bulan

21.500.000

0

BPPKB Kota Bima

BPPKB Kota Bima

BPPKB Kota Bima

659.949.000 Tersedianya kendaraan roda empat (MOBILBOX DISTRIBUSI ALOKON) yang memadai

Terselesainya pembangunan Pagar pengaman Kantor UPT Kecamatan yang memadai

34.250.000

Adanya kendaraan roda empat (MOBILBOX DISTRIBUSI ALOKON) yang memadai

Pengadaan Kendaraan Dinas/Opersional


Tersedianya mebeler yang memadai

1 unit


Terlaksananya kegiatan pengadaan meubeler

Terlaksananya Fungsi Koordinasi dengan Lintas Sektor Dinas Terlaksananya Fungsi Koordinasi dengan Lintas Sektor Dinas

BPPKB Kota Bima

11 1.11.01 01 18

Perjalanan Dinas dalam Daerah

5.500.000

1 11 1.11.01 01 19

Adanya Jasa Media Cetak

1 11 1.11.01

Terselenggaranya Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kantor Yang Memadai

1 unit

12 bulan

1

11 1.11.01 02

11

02 05

Terlaksananya kegiatan jasa media cetak

1

1.11.01

02 07

Pengadaan Meubelair

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1

11

1.11.01

02 10

12 bulan

1

11 1.11.01

Terlaksananya kegiatan makan minum Pegawai

1 11


1


217

11

1.11.01

1.11.01

02 26

02 24

02 22


Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kantor


Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor

KODE REKENING

1

11 1.11.01 02 28

(2)

1 11 1.11.01


1 11

(1)

1

11 1.11.01 05


1

1

1

11

1.11.01 06 02

06 01

11 1.11.01 06

11

1.11.01 06 04

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan / RKA / DPA, DPPA SKPD

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pelaksanaan penilaian Angka kredit jabatan fungsional

1 11 1.11.01 06 05 Penyusunan LAKIP. LPJ dan LPPD

05 05

1 11 1.11.01 06 06

1.11.01

1 11 1.11.01

Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

Pelaksanaan sosialisasi yg terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan & perlindungan anak

Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN


1 11

15 02

1

1.11.01

11 1.11.01 15 11

1 1

11

15 03

1

11 1.11.01 16

1.11.01

1

16 01

11

1.11.01

1



Terselenggaranya penilainPenetapan Angka Kredit Jabatan Fyungsional

Terlaksananya kegiatan Pengemgana sistim Pelaporan Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya Pertemuan Adfokasi PUG Pertemuan Kegiatan Pengembangan P2TP2A

Target (4)

23 Orang

40 Orang

LOKASI

BPPKB Kota Bima

PAGU INDIKATIF

518.480.000

BPPKB Kota Bima

(10) Terpeliharanya kegiatan kebersihan Dinding Tembok dan Plafond Gudang Obat Kantor yang memadai

71.119.000

BPPKB Kota Bima

(9)

Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai

1.800.000


Tersedianya peralatan kantor yang memadai

BPPKB Kota Bima

1 dokumen

1.800.000

6.424.000

BPPKB Kota Bima

BPPKB Kota Bima

BPPKB Kota Bima

BPPKB Kota Bima

12.800.000

10.650.000

10.650.000

4 dokumen

7.000.000

BPPKB Kota Bima

23 orang

Tersedianya peralatan Komputer kantor yang memadai

Adanya hasil Penilaian PAK Jabatan Fungsional

1 dokumen

27.000.000

BPPKB Kota Bima

57.974.000

Tersusunnya Jasa Administrasi Keuangan akhir Tahun

4 dokumen

15.750.000

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan Administrasi Keuangan semesteran 1 dokumen

Tersusunnya Dokumen Anggaran Tahunan, RKA/DPA/DPPA

3 dokumen

4.200.000

Kota Bima

Kota Bima

4 dokumen

4 dokumen

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja LAKIP

1 dokumen

5.900.000

190.874.000

11.182.000

Kota Bima

Adanya kebijakan yang berpihak pada perempuan dalam menduduki bidang politik dan jabatan publik

Meningkatnya Pemahaman tentang Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan

Tersosialisasinya Kesetaraan Gender PP dan PA

40 Orang

1 kegiatan

10.100.000

3 dokumen

1 dokumen

23 orang

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) Terpeliharanya kegiatan Pengecatan dan perbaikan pemasangan Lisplang sepanjang 63 meter.dan pembangunan pagar kantor UPT kecamatn Penggantian suku cadang, BBM, oli kendaraan operasional dinas Terlaksananya kegiatan jasa pemeliharaan perlengkapan kantor Terlaksananya jasa pemeliharaan peralatan Komputer kantor

Terlaksananya penilaian Dupak Jabatan Fungsional

Terlaksananya kegiatan penyususunan Laporan keuangan semester Terlaksananya kegiatan penyususunan Laporan keuangan semester Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan akhir Tahun Terlaksananya kegiatan penyusunan rencana kerja Anggaran Tahunan Terlaksananya penyusunan LAKIP, LPJ, LPJ, LPPD, SPM, SOP.

Partisipasi perempuan di bidang politik dan jabatan publik Sosialisa KKG bagi perempuan dan anak

Terlaksananya Pertemuan Adfokasi dan PUG bagi Organisasi perempuan

218

(1)

KODE REKENING (2)


Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dlm pemberdayaan perempuan

16 02 16 03

1.11.01 1.11.02

11 11

1 1


40 Orang

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) Terlaksananya Pertemuan Kegiatan Pengembangan P2TP2A

Perjalanan dinas dalam daerah 10 Kelompok usaha

HASIL KEGIATAN Tolok Ukur Target (7) (8) Terkoordinasinya kelompok P2TP2A pada 5 Kecamatan seKota Bima Terselenggaranya fungsi koordinasi dengan lintas sektor dinas luar daerah

PAGU INDIKATIF

LOKASI

Kota Bima

(10)

42.500.000

(9)

4.350.000

11.182.000

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan

Meningkatnya Kapasitas dan memperluas jaringan kelompok usaha Perempuan

16 06

40 Orang

1.11.03

3.900.000

11

28.588.000 38 Kelurahan

1

Tersedianya Data terpilah gender dan Anak Se Kota Bima

55.000.000

8.543.000

8.543.000

8.543.000

Terlaksananya sistim pencatatan dan pelaporan KDRT

25 orang

25 orang

Terkumpulnya data KDRT dan sistim pencatatan pelaporan

Terkumpulnya data KDRT dan sistim pencatatan pelaporan

Adanya pemahaman pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT

24.850.000

10.032.000

12.577.000

25.226.000

Adanya kapasitas dan jaringan Forum Anak dan Remaja dalam perlindungan Anak

Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT

Terlaksananya sistim pencatatan dan pelaporan KDRT

50 orang

Adanya Lomba Kecamatan Sayang Ibu dan Rumah Sakit sayang IBU Tk. Provinsi NTB

72.685.000

Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

Terfasilitasinya penyelenggara layanan terpadu dalam upaya menfasilitasi perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

40 Orang

61.356.000

Terlaksananya Lomba Kecamatan Sayang Ibu dan Rumah Sakit sayang IBU Tk. Provinsi NTB

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

Kota Bima

25 orang

Terselesainya Pendataan Perempuan dan Anak dengan data yang akurat

Pengembangan sistem informasi gender dan anak

2 kegiatan

Adanya Pertemuan Rencana aksi Daerah KLA kota Bima

16 08

1 Kegiatan

1.11.01

Tersusunnya Rencana aksi Daerah KLA kota Bima

1 Kegiatan

11

Pengembangan kota sebagai kota layak anak ( KLA )


1 Kegiatan

1

16 10

Fasilitasi Operasional Kota Layak Anak


1 Kegiatan


1.11.01

16 11 Pemetaan anak bermasalah dan potensi Partisipasi Anak Kota Bima


1 Kegiatan

16 09

11

1.11.01 16 12 Penguatan Kelompok Forum anak


1.11.01

1

11 1.11.01 16 13

Pertemuan Orientasi Partisipasi Anak dalam Forum Anak

11

1 11 1.11.01

16 14

1

1 11

1.11.01

Terlaksananya Pertemuan Adfokasi peningkatan dan memperluas jaringan kelembagaan Perempuan Terlaksananya Pendataan Kekerasan Perempuan dan Anak Terlaksananya monitoring, Evaluasi dan pelaporan kegiatan PUG dan P2TP2A

1

11 1.11.01 17

11

17 02

8.543.000

1

1.11.01

17 06

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Adanya Komitmen bersama antar Instansi terkait dalam Pembentukan Kota Layak Anak Adanya Profil perlindungan anak Kota Bima Meningkatnya Penguatan Kelompok Forum Anak dan Remaja

1

11

1.11.01

17 08

Pembinaan dan Lomba Kecamatan Sayang IBU dan Rumah sakit Sayang Ibu

6 Kegiatan

1

11

1.11.01

17 10

3 kegiatan

1

11

1.11.01

Terwujudnya Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Perempuan

1

11

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1

11 1.11.01 18

Terlaksananya Pembinaan Organisasi perempuan

1


219

42.400.000

Kota Bima

Kota Bima

LOKASI

40 kelompok

6.706.000

Kota Bima

PAGU INDIKATIF

Adanya pemahaman terhadap peningkatan peran dan kualitas Organisasi Perempuan dan Peringatan Hari Ibu

40 kelompok

12.250.000

KODE REKENING

40 kelompok

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta pendidikan dan pelatihan kesetaraan Gender

40 orang

(10)

Terlaksananya keg. Pembinaan thd organisasi perempuan Sekota Bima

40 kelompok

Adanya peningkatan pemahaman ibu rumah tangga terhadap membangun keluarga sejahtera

(9)

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Terlaksananya keg. Pembinaan thd organisasi perempuan Sekota Bima

40 orang


18 01

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

Terlaksananya Penyuluhan Ibu Rumah Tangga dalam meningkatkan derajat Ibu dan Anak


1.11.01

18 02

Kegiatan Penyuluhan Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera

Target (4)

11

1.11.01

18 03


1

11

1.11.01

1.073.040.000

(2)

1

11

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA


1

12

1.073.040.000

(1)

1

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

1.11.01

80.500.000

12

0,7

1

Meningkatnya kesertaan berKB

PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Merningkatnya kesadaran PUS dalam Ber-KB

8.020.000

Kota Bima

Kota Bima

684.000.000 5 Kecamatan

7.400.000 5 Kecamatan

691.400.000

41.000.000

41.000.000

5.000.000 38 Kelurahan

5 Kec. Dan 38 Kel.

12 1.11.01 15

53 orang

tersedianya alat - alat perlengkapan pelayanan KB

37.000.000

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

Menurunnya angka kelahiran yang ada dikota bima

1 1.11.01

5 Kec. Dan 38 Kel.

12

15 01

1

Adanya Alat Kontrsepsi yang selalu tersedia bagi pasangan usia subur

15 05

Adanya peningkatan pemahaman pengurus terhadap fungsi posdaya

1.11.01

3 paket

40 Orang

40 Orang

1 kali

Terlaksananya kegiatan Pembinaan Pengurus Posdaya

12

Rapat Kerja daerah Program Keluarga Berencana

Terlaksananya kegiatan menghadiri rapat penelaahan program Review program KB tahun 2015

Pembinaan Keluarga Berencana

1

15 07

Rapat Penelaahan Program (Review) Program Keluarga berencana

25 Klp PIK KRR

22.000.000

1.11.01

15 08

Terbentuknya Kelp,PIK KRR diseluruh SLTP dan SLTA

Terlaksananya pertemuan/pertemuan terhadap kegiatan masyarakat dalam KB Terlaksananya pertemuan/pertemuan terhadap kegiatan masyarakat dalam KB

Terlaksananya kegiatan Pelatihan pemasangan IUD dan Pencabutan Inplan tersedianya alat - alat perlengkapan pelayanan KB

Meningkatnya pemahaman Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

Adanya kesamaan presepsi dari semua stakholder dalam menelaah program Kb dan PP

12

1.11.01

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Terlaksananya kegiatan Rakerda KB

1

12 1.11.01 16

12

16 01

Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

3000 PUS

16.500.000

1

1.11.01

16 02

Terpenuhinya pelayanan kontrasepsi bagi PUS

Adanya kesamaan presepsi dalam pencapaian program KB Semester I tahun 2015

1

12

1.11.01

Pengadaan/Penyediaan sarana pelayanan KB

Pelayanan konseling KB

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

1

12

17 06

17 01

1

1.11.01

1.11.01

12 1.11.01 17

12

12

1 1 1


220

(1)

KODE REKENING (2)



Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

LOKASI

12 1.11.01 18

Orientasi Kader Pendataan Keluarga

PAGU INDIKATIF

18 01

Operasional Kader pendataan keluarga

(10)

18 02

(9)

1.11.01

18 03


1.11.01

163.140.000

12

1.11.01

5 Kegiatan

1

12

Monitoring kegiatan pendataan keluarga

38 Kelurahan

1

12 18 04 Koordinasi Pengelolaan Program

Meningkatnya kualitas hasil pendataan keluarga

1

1.11.01 18 06

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MADIRI

1 12 1.11.01

60.590.000 38 Kelurahan



Kota Bima

28.500.000

Kota Bima

6.500.000

8.500.000

1 Kegiatan

Kota Bima

20.000.000

Terwujudnya kegiatan Penyuluhan Narkoba HIV/AIDS Seluruh SLTA Kota Bima

13.000.000

Dinsosnakertra 5.000.000 ns Dinsosnakertra ns

385.561.100


12.000.000

50.000.000

50.000.000

6.500.000

1 Pelayanan

1 Pelayanan

17 Sekolah

Meningkatnya Kelompok BKB BKR,BKL dan Terwujudnya kebutuhan alat dan bahan contoh penyuluhan BKB

1 Pelayanan

1 angkatan

Jasa surat menyurat

1 Pelayanan

Terlaksananya pelatihan tenaga pendamping (kader) kelompok bina keluarga di kecamatan

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Lancarnya pengiriman surat kedinasan Tersedianya komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Terlaksananya PenyulhanNarkoba HIV/AIDS Seluruh SLTA Kota Bima

2 Kegiatan

Kota Bima

1

12 1.11.01 20

12

20 01

Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR Fasilitasi Forum Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja bagi Kelompok Sebaya diluar Sekolah

Kota Bima

1

1.11.01 20 02

2 Kali

1 Kegiatan

51.350.000

1 12 1.11.01

Terselenggranya PenyulhanNarkoba HIV/AIDS Seluruh SLTA Kota Bima

Terwujudtnya pembinaan terhadap kelompok BKB

37.850.000

1 12

PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/ AIDS

Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pembinaan TKA pada Kelompok BKB

Terlaksananya pelatihan Kader Kelompok Kegiatan (POKTAN) BKB,UPPKS,BKR.dan BKL.

4 angk.

1

12 1.11.01 21

Terwududnya Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayan KB Terbayarnya operasional PPKBD dan Sub PPKBD Terlaksanya keg orientasi pendataan keluarga Terpenuhinya ops. Kader pendataan Terselenggaranya keg. Monitoring pendataan Terselenggaranya keg. Monitoring pendataan

1

12

22 02

PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang 11 pelayanan optimal

Terwujudnya kegiatan Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

1

12 1.11.01 22

1.11.01

23 01


11 Kelompok & 27 Sekolah

1

12

1.11.01

01 01


Terlaksananya Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

1

12 1.11.01 23

1.793.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR

1

12

URUSAN WAJIB SOSIAL

1.793.000.000

1.13.01

01 02

1.13.01

21 01

1

13

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1.11.01

1

13


13

1.13.01

30 kelompok

1

13 1.13.01 01

1 13

Terpilihnya Klp.BKB terbaik Tk.Kota Bima dan Tersedianya alat dan bahan contoh penyuluhan BKB

1

1


221

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13 1.13.01 03

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

1.13.01

1.13.01

1.13.01

1.13.01

1.13.01

1.13.01

1.13.01

1.13.01

1.13.01

1.13.01

1.13.01

1.13.01

1.13.01

1.13.01

1.13.01

1.13.01

1.13.01

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

02 10 Pengadaan mebeleur

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

01 18

01 17

01 15

01 13

01 12

01 11

01 10

01 09

01 08

01 07

01 06

01 03


02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

13 1.13.01 02

13

1.13.01

03 02

Pengadaan pakaian olahraga









Penyediaan jasa kebersiham kantor



Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

KODE REKENING

1

1.13.01 03 06


1 13 1.13.01

(2)

1 13

(1)

1

13 1.13.01 06




1



Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur

Terwujudnya sumber daya aparatur yang berdisiplin tinggi

Penyelenggaraan Penyusunan laporan keuangan dan penyusunan program kerja dan anggaran

Target (4)

5 kegiatan

Tersedianya

administrasi keuangan

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan

1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 Pelayanan


keber

1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 Pelayanan

alat tulis kantor barang cetakan dan penggandaan kebersihan dan kenyamanan kantor peralatan dan perlengkapan kantor

LOKASI

Dinsosnakertra ns

PAGU INDIKATIF

10.000.000

Dinsosnakertra ns

(10)

1 Pelayanan

3.000.000

(9) Lancarnya pelaksanaan tugas

1 Pelayanan

5.000.000

10.000.000


Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 Pelayanan

2.772.000

20.800.000

2.500.000

10.091.220

28.000.000

10.000.000

Dinsosnakertra ns

Dinsosnakertra ns Dinsosnakertra ns Dinsosnakertra ns Dinsosnakertra ns Dinsosnakertra ns Dinsosnakertra ns Dinsosnakertra ns

1 Pelayanan

Tersedianya laporan keuangan yang benar Tersedianya laporan keuangan yang benar Tersedianya laporan keuangan yang benar Lancarnya pelayanan administrasi Lancarnya penataan dokumen kantor Terlaksananya pelayanan secara baik Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya informasi yang akurat

Dinsosnakertra ns

Dinsosnakert rans

1 Pelayanan

15.397.880

18.000.000

Dinsosnakert rans

bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Pelayanan

Dinsosnakertra ns

1 Unit

20.000.000

1 Pelayanan

250.000.000

Lancarnya pelayanan

5 Unit

makanan dan minuman

1 Pelayanan

1 Unit

Lancarnya pelayanan

6 Unit

30.000.000

Dinsosnakert rans

Terpenuhinya makanan dan minuman peserta Terkoordinasi dan terkonsultasinya program dengan lembaga vertikal

5 Unit

Lancarnya pelayanan

6 Unit

10.000.000

Dinsosnakert rans

1 Pelayanan

6 Unit

Lancarnya pelayanan

2 Unit

20.000.000


Tersdianya Kendaraan dinas

6 Unit

Lancarnya pelayanan

6 Unit

128.000.000


2 Unit

Lancarnya pelayanan

47 Stel

33 Stel

Terwujudnya keseragaman

Terwujudnya keseragaman

47 Stel

33 Stel

15.000.000

20.000.000

35.000.000

Dinsosnakert 30.000.000 rans Dinsosnakert rans

6 Unit

Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian olahraga

64.438.900

222

1

1

1

13

13

13

13

1.13.01

1.13.01

1.13.01

1.13.01

1.13.01

06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD

06 05 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah

06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

KODE REKENING

1 13 1.13.01

(2)

1 13


1

13 1.13.01 15

(1)

1 13


Dinsosnakertra ns

LOKASI

4.685.800

Dinsosnakertra ns

PAGU INDIKATIF

9.753.100

Dinsosnakertra ns

(10)

Tersusunnya laporan capaian 1 Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan keuangan semesteran 1 Laporan

10.000.000

(9)

1 Laporan

Dinsosnakertra ns


1 Laporan

Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran

10.000.000

Dinsosnakertra ns

1 Laporan

1 Laporan

Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun 1 Laporan

20.000.000

Dinsosnakertra ns

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran

1 Laporan

10.000.000

4 Laporan

Tersusunnya Rencana Kerja 4 Laporan Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Tersusunya LAKIP, LPJ dan LPPD 1 Laporan

50 0rang Meningkatnya kapasitas PSM dan TKSK

20 orang

10 orang

300.000.000

40.000.000

Kota Bima

Kota Bima

1 Laporan

Terwujudnya pemberdayaan fakir miskin dan PMKS

10 orang

Terberdayanya keluarga miskin

Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Tersusunya LAKIP, LPJ dan LPPD

Terlaksananya peningkatan kapasitas PSM/TKSK

20 orang

50 Orang

50 Orang

Terbantunya Korban bencana alam dan bencana sosial Terlaksananya monitoring kegiatan keserasian sosial Terlaksananya monitoring kegiatan keserasian sosial

100 Orang

50 Orang

50 Orang

200.000.000

15.000.000

150.000.000

50.000.000

40.000.000

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima

5 kelurahan

20.000.000

20 kelompok

475.000.000

415.000.000

Terlatihnya Keluarga miskin

1.13.01

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial 15 01 pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT Terwujudnya pemberdayaan TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN Fakir miskin, dan PMKS lainnya SOSIAL (PMKS) LAINNYA

1 15 02 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

Kota Bima

1.13.01

60.000.000

13

20 kelompok

1

Tersedianya data by name and by adress bagi PMKS dan PSKS

15 03

20 kelompok

1.13.01

Meningkatnya kualitas data PMKS dan PSKS

13

Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

1

Terlatihnya anak terlantar

100 Orang 20 kelompok 5 kelurahan

3 kelompok

30 orang

10.000.000

50.000.000

Kota Bima

Kota Bima

Terlaksanya penanggulangan Korban bencana alam dan bencana sosial

Terberdayanya Penyandang cacat dan eks trauma

4 orang

3 kelompok

30 orang

Terlaksananya monitoring penyandang cacat berat

60.000.000 Terlatihnya Penyandang cacat dan eks trauma

4 orang

35.000.000

Terlaksananya MONEV program Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat

Terlaksananya monitoring kegiatan keserasian sosial Terlaksananya monitoring kegiatan keserasian sosial Terlaksananya penanggulangan Korban bencana alam dan bencana sosial

Terbantunya Korban bencana alam dan bencana sosial

Terlatihnya anak terlantar

Terlaksananya MONEV Program Keluarga Miskin

Kota Bima

15 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terwujudnya kemandirian para penyandang cacat

Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk masyarakat

15.000.000

1.13.01

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

Terlatihnya Anak Terlantar di Kota Bima Terlatihnya Anak Terlantar di Kota Bima

1 kegiatan

225 Orang

Pelaksanaan bantuan berjalan lancar dan sesuai sasaran

13 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

18 04


Terwujudnya pembinaan penyakit sosial

40 Orang

1 kegiatan

1

1.13.01

13 1.13.01 16

1.13.01

1 13

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat 16 10 dan kejadian luar biasa

13 1.13.01 16 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1

1.13.01

16 12 Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)

1

13 1.13.01

16 13 Pendampingan Kegiatan Keserasian Sosial

Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk 16 04 anak jalanan, anak cacat, anak nakal. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan 16 07 sosial bagi PMKS

1 13 1.13.01

1.13.01 18 06

13

1 13

13 1.13.01

1

1

13 1.13.01 18

1 13

PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

1

1

13 1.13.01 20

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)

1


223

KODE REKENING


21 03

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

(2)

21 05

13 1.13.01 21

13

1.13.01

20 04

(1) 1

1.13.01

1.13.01

1 13

21 06

13 1.13.01

1

13

1 1


Terwujudnya kemandirian kelembagaan kesejahteraan sosial

Target (4)

248 Orang

50 unit

10 orang

38 orang

30 orang

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) Terjaringnya Eks penyandang penyakit sosial

Terlatihnya PSM, TKSM Veteran, tokoh masyarakat, tokoh wanita,PSM,Karang

PAGU INDIKATIF

LOKASI

38 orang

50.000.000

40.000.000

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima

(10)

35.000.000

(9)

10 orang

45.000.000

195.000.000

50 unit

Kota Bima

30 orang

HASIL KEGIATAN Tolok Ukur Target (7) (8) Terbinanya Eks Penyandang Penyakit Sosial

Meningkatnya kemampuan PSM dan TKSM Meningkatnya peran PEMDA Koa Bima

60.000.000

603.000.000

6 kegiatan

603.000.000

Dinsosnakertra ns

Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Pendampingan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)

45.000.000

Terlaksananya MONEV Kegaiatan UKS Terciptanya sumber kesejahteraan (PSKS) yang mandiri

1 Dokumen

6 kegiatan

URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN

Tersedianya data base ketenagakerjaan yang akurat

Veteran, tokoh masyarakat, tokoh wanita,PSM,Karang Terbinannya lembaga kesejahteraan sosial yang mandiri


1 Dokumen

Dinsosnakertra ns

Lomba Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

13

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Tersusunnya data base daerah

300.000.000

21 07

1

14

Penyusunan data base tenaga kerja daerah

60 Orang

1.13.01

1

14 1.13.01 15

14

15 01

Meningkatnya kemampuan bagi Pencari kerja (penganggur dan setengan penganggur)

1.13.01

1

1.13.01

60 Orang

345.000.000

1 14

Terlaksananya DIKLAT bagi Pencari kerja (penganggur dan setengan penganggur)

Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

1

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

93.000.000

1 Pelayanan

1 Pelayanan

7.500.000

Kota Bima

Kota Bima


35.000.000

Meningkatnya lapangan kerja bagi pencari kerja

25.000.000

Dinsosnakertra ns

15 06

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

1 Pelayanan

1 Kegiatan

1 Pelayanan

1 Kegiatan

2500 Orang

1.13.01

16 01 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Terlaksananya sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

Kota Bima

2500 Orang

14

1.13.01 16 02

Terwujudnya kesempatan kerja

1

14 1.13.01

16 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

1 14

1.13.01

16 08

16.000.000

165.000.000

30.000.000

Kota Bima

1 pelayanan

10 Lembaga

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

Menurunnya kasus jumlah kasus TKI illegal

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga

1 pelayanan

Terbinanya PJTKI

Terlaksananya Identifikasi Lokasi Padat karya pada masyarakat

Tersedianya informasi bursa kerja Meningkatnya informasi bursa tenaga kerja

14 1.13.01 16

1

14

1.13.01

Terwujudnya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Tersusunnya informas ibursa kerja daerah Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Terlaksananya Kegiata monitoring evaluasi dan pelaporan program jaminan sosial penyandang cacat berat (JSPCB), dan JSLU

1

1

14

Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

Padat Karya Produktif

Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

1

14

16 09

1

14 1.13.01 17

1.13.01

1

17 01

14

1.13.01

1


224

1.13.01 17 04

17 02 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

KODE REKENING

14 1.13.01 17 05


1 14 1.13.01

(2)

1 14

(1)

1

Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja

1

1 15

14

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


1 15 1.15.01


1.13.01

1 15 1.15.01 01

1 15 1.15.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1 15 1.15.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 15 1.15.01 01 06

1 15 1.15.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan

1 15 1.15.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Eksistensi Dinas terhadap Penyediaan jasa dan rapat rapat koordinasi dan konsultasi

Target (4)

12 Pelayanan

PAGU INDIKATIF

LOKASI

Kota Bima

(10)

40.000.000

Kota Bima

(9)

10 Kasus

40.000.000

HASIL KEGIATAN Tolok Ukur Target (7) (8) Menurunnya konflik ketenagakerjaan

60 Perusahaan

Kota Bima

10 Kasus

Meningkatnya kesadaran pengusaha

45.000.000

60 Perusahaan

60 Perusahaan

Kota Bima

60 Perusahaan

10.000.000

Meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) Pemberian fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan Terlaksananya sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaa Terlaksananya pengawasan ketenagakerjaa

40.000.000

Meningkatnya mutu pelayanan 60 Perusahaan ketenagakerjaan.

Distribusi dan kearsipan surat menyurat 1 Pelayanan terlaksana dengan baik

80.000.000

60 Perusahaan

1 Pelayanan

Meningkatnya kelancaran komunikasi, 1 Pelayanan tersedianya air bersih dan penerangan

Terlaksananya monitoring ketenagakerjaan

1.911.000.000

Terselenggaranya jasa surat menyurat (12 bulan)

1 Pelayanan

1.791.000.000

Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik (12 bulan)

Meningkatnya kebersihan kantor

1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 Pelayanan

20.000.000

40.000.000

40.000.000

20.000.000

27.000.000

5.000.000

1 Pelayanan

1 Pelayanan

Lancarnya Kegiatan Perkantoran dan Pelayanan kepada masyarakat Lancarnya Kegiatan Perkantoran dan Pelayanan kepada masyarakat Lancarnya Kegiatan Perkantoran dan Pelayanan kepada masyarakat

1 Pelayanan

Lancarnya Kegiatan Perkantoran dan 1 Pelayanan Pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya 1 Pelayanan Pelayanan Jasa Administrasi keuangan Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang laik jalan

1 Pelayanan

Tersedianya Alat Tulis Kantor

1 Pelayanan

1 Pelayanan

Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan

1 Pelayanan

Tersedianya Jasa Administrasi keuangan (12 bulan) Tersedianya Jasa kebersihan kantor (12 bulan)

1 15 1.15.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor

1 15 1.15.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1 15 1.15.01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


225

(1)

KODE REKENING (2)


1 15 1.15.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


1 Pelayanan


55 perjalanan

1 Pelayanan

Terselenggaranya rapat Koordinasi ke luar daerah (12 bulan)

25 perjalanan

Tersedianya bahan bacaan Tersedianya makanan dan minuman (12 bulan)

1 15 1.15.01 01 18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terselenggaranya rapat Koordinasi dalam daerah (12 bulan)

1 15 1.15.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

1 15 1.15.01 01 19 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah


1 kendaraan

1 15 1.15.01 02

Tersedianya kendaraan dinas / operasional

1 Unit, 2 Meningkatnya Sarana Pelayanan, dan Prasarana Aparatur 5 Jenis Peralatan

1 15 1.15.01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

40.000.000

15.000.000

(9)

1 Pelayanan

250.000.000

10.000.000

1 Pelayanan

1 Pelayanan


Meningkatnya pengetahuan aparatur Meningkatnya Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Meningkatnya Koordinasi dan 1 Pelayanan konsultasi dalam daerah

200.000.000

16.000.000

16.000.000

1 Pelayanan

5 Jenis Peralatan

20.000.000


35 Stel

30.000.000

Pengadaan pakaian dinas sebanyak 35 stel dalam 1 tahun

35.000.000

Tersedianya kendaraan 1 kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung 1 Pelayanan kantor selama 1 tahun Pemeliharaan rutin/berkala 1 Pelayanan kendaraan dinas / operasional selama 1 tahun

35 Stel

2 Orang

Terpeliharanya Terpeliharanya 5 Jenis Peralatan peralatan gedung kantor peralatan gedung kantor

Pengadaan pakaian dinas

Pendidikan dan pelatihan formal untuk 2 orang tiap 1 tahun

1 15 1.15.01 02 26 Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor

35 Stel

2 orang

2 pelayanan, 7 Dokumen

2 Orang

1 Pelayanan

Meningkatnya Disiplin Aparatur

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur

Tersedianya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal bagi pegawai

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional

1 15 1.15.01 02 24 Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional


1 15 1.15.01 02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

1 15 1.15.01 03

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 15 1.15.01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1 15 1.15.01 05


1 15 1.15.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal

1 15 1.15.01 06


226

KODE REKENING (2)



PAGU INDIKATIF

LOKASI

15.000.000

(10)

2 Pelayanan

12.000.000

(9)

2 Dokumen


2 Pelayanan

(1)

Terlaksananya Tim Inventarisasi Aset dan Satuan Pengendali Internal


2 Dokumen

1 15 1.15.01 06 01

Tersusunnya laporan keuangan semesteran

Terlaksananya Tim Inventarisasi Aset dan Satuan Pengendali Internal Penyusunan laporan keuangan sebanyak 2 dokumen

1 15 1.15.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

36.000.000

3 Dokumen

Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPPA. 3 Dokumen SKPD sebanyak 3 dokumen dalam 1 tahun Tersusunnya Renja, RKA, DPPA

24.000.000

Penyusunan Rencana Kerja /RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja 1 15 1.15.01 06 05 Perangkat Derah

2 dokumen

150.000.000

Penyusunan LAKIP, LPPD sebanyak 2 dokumen

100%

70.000.000

2 dokumen

60 Peserta

Pemantauan dana bergulir yang dilakukan dalam 1 tahun

Penyelenggaraan pelatihan untuk 60 peserta dalam 1 tahun Pelatihan manajemen untuk 30 peserta dalam 1 tahun

35.000.000

Tersusunnya LAKIP, LPPD Dana operasional PLUTKUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Kecil Menengah) dlm 1 tahun

60 Peserta

30 Peserta

30 Peserta


1 15 1.15.01 15

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Penyelenggaraan pelatihan untuk 60 peserta dalam 1 tahun Pelatihan manajemen untuk 30 peserta dalam 1 tahun

100%

100%

90 peserta

500 Penerima Dana, 350 umkm, 2 Pameran

500 Penerima Dana

38.000.000

Dana operasional PLUTKUMKM (Pusat Layanan Usaha TerpaduKoperasi Usaha Kecil Menengah) dlm 1 tahun Berkembangnya Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

Berkembangnya sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

Terpantaunya pengelolaan pengunaan dana pemerintah bagi UMKM (monitoring dan evaluasi)

500 Penerima Dana

Dana operasional PLUTKUMKM (Pusat Layanan Usaha TerpaduKoperasi Usaha Kecil Menengah) dlm 1 tahun

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM

Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil 1 15 1.15.01 15 06 menengah

1 15 1.15.01 16

1 15 1.15.01 16 06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

1 15 1.15.01 16 07 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD

1 15 1.15.01 17

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi 1 15 1.15.01 17 05 Usaha Mikro Kecil Menengah


227

(1)

KODE REKENING (2)


Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah

1 15 1.15.01 17 07 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga

1 15 1.15.01 17 08

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

1 15 1.15.01 17 09 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

1 15 1.15.01 18


Terwujudnya Kelembagaan Koperasi

Target (4)

140 Koperasi


(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

5.000.000

200.000.000

Keikutsertaan pada Lomba Cerdas Cermat siswa SLTA Berprestasi di Bidang Perkoperasian di Tingkat Propinsi

140 Koperasi

3 siswa

130.000.000

30.000.000

120.000.000

3 siswa

Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan berprestasi

Tersedianya Sertifikat 150 umkm Hak Milik Atas Tanah bagi UMKM Pemberian bantuan alat untuk 200 pelaku usaha 200 UMKM dalam 1 tahun Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah sebanyak 2 (dua) pameran, 1 (satu) kali 2 Pameran pameran di Ibukota Propinsi dan 1 (satu) kali pameran di Jakarta dalam 1 (satu) tahun

140 Koperasi

22.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

10 Koperasi

80%

10 Koperasi

Tingkat pengembalian dana pemerintah oleh penerima manfaat

Terciptanya jaringan kerjasama usaha koperasi (proposal bantuan modal koperasi)

2 Pameran

200 UMKM

150 umkm


Bertambahnya UMKM Penerima Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Terselenggaranya pembinaan bagi IKM (Bantuan Peralatan) Terlaksananya Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Tingkat Propinsi NTB dan Tingkat Nasional di Jakarta

1 15 1.15.01 18 04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Terpilihnya Siswa berprestasi di Bidang Perkoperasian

SEKRETARIAT DAERAH

Pembinaan dan pengawasan terhadap 140 koperasi dalam 1 tahun

15

1 15 1.15.01 18 05 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi

9,79%

Pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi melalui pendampingan koperasi selama 12 bulan

UMKM yang mendapat bantuan modal

Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha 1 15 1.15.01 18 06 koperasi

1

15 1.20.03 17

1.20.03

1

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

12 Dokumen

120.000.000

Dokumen laporan hasil pemantauan

15

URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL

120.000.000

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1

16


17 05

1 16 1.06.01

1.20.03

1


0

228

KODE REKENING

Koordinasi Perencanaan dan pengembangan Penanaman Modal

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

(2)

16 1.06.01 15


1

16 1.06.01 15 05

(1)

1

PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

16 1.06.01 16 07

URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN

16 1.06.01 16

1

17

1

1

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kajian kebijakan Penanaman Modal

1 17 1.17.01



01 01

17 1.17.01 01 1.17.01

1 17


1



01 07


01 02

01 08


1.17.01

1.17.01

01 10

17

1.17.01

01 11

1

17

1.17.01

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (jasa servis,stnk dan bpkb)

17

1.17.01

01 06

1

17

1.17.01

1

17


17

1


1

1 01 12

Penyediaan peralatan rumah tangga

01 13 01 14


1.17.01

1.17.01

01 15


1.17.01

17

1.17.01 01 17


17

1

17 1.17.01

01 18

17

1 17 1.17.01

1

1 17

1

1


HASIL PROGRAM Tolok Ukur (3) Eksistensi Dinas terhadap Penyediaan jasa dan rapat rapat koordinasi dan konsultasi

Eksistensi Dinas terhadap Penyediaan jasa dan rapat rapat koordinasi dan konsultasi

Target (4) 11 Pelayanan

11 Pelayanan

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang 14 Pelayanan optimal

1 Pelayanan


Terlaksananya sosialisasi Penanaman Modal


1 Pelayanan

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

1 pelayanan

1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 pelayanan

1 Pelayanan

1 pelayanan

1 Pelayanan

55.000.000

2.100.000

10.980.000

20.581.920

10.800.000

36.036.000

9.500.000

16.200.000

13.680.000

Tersedianya jasa administrasi Keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya penerangan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Bappeda

Bappeda

(9)

50.000.000

50.000.000

70.000.000

70.000.000

1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 pelayanan

799.000

1 Pelayanan

1.846.546.920

1.846.546.920

1 Pelayanan

2.220.000

347.896.920

1 Pelayanan

5.000.000

Terselenggaranya jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, air dan Listrik

Tersedianya peralatan makan dan minum (pecah belah)

1 Pelayanan

150.000.000

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas Operasional

Tersedianya Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

1 Pelayanan

Tersedianya makan dan minum Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar

0

0

229

KODE REKENING



(2) 01 19

(1) 1.17.01



PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

15.000.000

(9)

14.000.000

1 Pelayanan


Meningkatnya kinerja staf dinas Disbudpar

33.000.000

Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1 Pelayanan

Meningkatnya jasa pemeliharaan rutin berkala / kendaraan dinas / operasional

7.590.000

17

Tersedianya mebeleur sebagai alat bantu kerja dinas

1 Pelayanan

Meningkatnya pemeliharaan rutin dan berkala Peralatan gedung kantor

1

Pengadaan mebeleur

Terpeliharanya Kendaraan Dinas secara teratur dan baik

1 Pelayanan

77.060.000

131.650.000

02 10 Penyediaan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas / operasional

Terpeliharanya peralatan gedung kantor Dinas Budpar

Meningkatnya pelayanan staf dinas Dikbudpar

8 Pelayanan

1.17.01

02 24


1 Pelayanan


17

1.17.01

02 28

Tersedianya gedung kantor yang representatif dalam memberikan pelayanan

17 1.17.01 02

1

17

1.17.01

Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor

1

1

17

02 42

Eksistensi Dinas Terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

1.17.01

1 Pelayanan

Meningkatnya kinerja staf dinas Dikbudpar

Terciptanya keseragaman pakaian dinas dan perlengkapannya

10.000.000

20.000.000

2 Kegiatan

4 Kegiatan

6 orang staf 1 meningkatnya pemahaman kali setahun Sumber Daya Manusia tentang atau 20% dari kegiatan kebudayaan dan capaian kepariwisataan program

masing-masing pada pengusaha meningkatnya Pemahaman jasa pariwisata staf tentang Undang - Undang sebanyak 50 kepariwsataan orang dan dunia pendidikan 100 orang

meningkatnya Pemahaman staf terhadap kegiatan kepariwsataan/pendukung lainnya

6 orang staf setiap tahunnya atau 20% dari pencapaian program

25.000.000

20.000.000

40.000.000

ODTW di Luar NTB

Kota Bima

Lembaga Pendidikan Pariwisata yang ada di luar NTB

66.000.000

1 Kegiatan

85.000.000

1 Pelayanan

30.000.000

17

Eksistensi Dinas terhadap Peningkatan Disiplin Aparatur

1


17 1.17.01 03 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

1 03 02

17

1.17.01

1

Tersedianya pengadaan perlengkapan olahraga kantor

Tersedianya Sumber Daya Manusia yang kompoten dibidang kepariwisataan


17 1.17.01 05

17

05 01 Pendidikan dan pelatihan formal

03 06

1

1.17.01

05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.17.01

1

17

1.17.01

Terjadinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

17


1

9 Dokumen

Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memahami tentang Undang - undang bidang kepariwisataan

Eksistensi Dinas terhadap peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memahami tentang kegiatan bidang kebudayaan dan kepariwisataan

17


05 04 Konsultasi dan Studi Banding

1

17 1.17.01 06

1.17.01

1


230

06 01



Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan keuangan semesteran

Tersusunya Laporan Kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD

4 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen


1.17.01

06 02


Dokumen RENJA, RKA , DPA dan DPPA - SKPD

1 Dokumen

Target (4)

17

1.17.01

06 04 Penyusunan Rencana Kerja /RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tersusunya LAKIP, LPJ dan LPPD

KODE REKENING HASIL PROGRAM Tolok Ukur (3)

1

17

1.17.01 06 05 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD

(2)

1

17 1.17.01 06 06


1 17 1.17.01

(1)

1 17

Upaya pengenalan, pelestarian dan Pengembangan nilai budaya daerah kepada generasi baik individu maupun masyarakat

1 Dokumen

10.000.000

11.000.000

LOKASI

1 Dokumen

10.000.000

PAGU INDIKATIF

1 Dokumen

20.000.000

(10)

4 Dokumen

15.000.000

Kota Bima

Kota Bima

(9)

1 Dokumen

HASIL KEGIATAN Tolok Ukur Target (7) (8) Meningkatnya kinerja staf dinas BUDPAR dalam hal membuat atau menyusun laporan pencapain kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD Meningkatnya kinerja staf dinas BUDPAR dalam hal membuat atau menyusun laporan semesteran Meningkatnya kinerja staf dinas dalam menyusun laporan akhir tahun Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Meningkatnya kinerja staf dinas dalam menyusun LAKIP, LPJ dan LPPD

414.000.000

384.000.000

1

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

4 kali setahun (25 %) dari pencapaian program

17 1.17.01 15

Terlestarinya adat budaya lokal dalam mempertahankan nilai-nilainlokal

1

2 Kegiatan

Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah

Upaya Pelestarian dan aktualisasi serta Pengembangan adat budaya daerah

15 01

0

1.17.01

1 dokumen atau (25 %) dari pencapaian program

17

Bertambahnya dokumen sebagai landasan kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan (khususnya nilai budaya daerah/lokal)

1

1 Dokumen

Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal

Tersedianya rumusan kebijakan bagi kegiatan kebudayaan

15 03

20.000.000

1.17.01

2 kali setahun (setiap semester) atau (25 %) dari pencapaian program

17

Terselenggaranya kegiatan evaluasi

Terkontrolnya pelaksanaan program / kegiatan pengembangan nilai budaya secara terpadu

62.000.000

0

10.000.000

6 Kegiatan (masingmasing Kecamatan) dan 1 kegiatan studi banding

1

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerja sama dibidang budaya

Meningkatnya dukungan dan penghargaan bagi insan budaya

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya daerah dan antar daerah

15 05

Pembentukan Desa adat

1 Pelayanan

15 04

1.17.01

15 06

Terciptanya dukungan dan penghargaan pada bidang kebudayaan

1.17.01

17

1.17.01

4 kali dalam setahun (pada perayaan harihari besar Nasional, regional dan daerah)

17

1

17

Pembinaan Sanggar seni budaya guna meningkatkan kreativitas seniman dalam mengelola keragaman seni budaya daerah.

1

1

17 1.17.01 16

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

1


231

(1)

KODE REKENING (2)



PAGU INDIKATIF

LOKASI

Kota Bima

(10)

16.000.000

(9)

38 sanggar seni Meningkatnya kreativitas dan (masing-masing aktivitas pengelolaan kelurahan 1 kekayaan seni budaya daerah. sanggar seni)

Kota Bima


38 Sanggar

0

Kota Bima

Termotivasinya Sanggar Seni Budaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pengelolaan kekayaan budaya daerah.

1 kali dalam setahun atau (10,9 %) dari pencapaian program

0

Kota Bima

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan daerah

Bertambahnya dokumen sebagai landasan kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan (khususnya pengelolaan kekayaan budaya daerah/lokal)

1 kali dalam sertahun (pada Masing-masing Kecamatan)

30.000.000

Kota Bima

16 01

1 Dokumen

Meningkatnya pemahaman serta meningkatnya kelompok/masyarakat yang mengelola kekayaan budaya Lokal / Daerah.

1 kali dalam setahun (pada Masing-masing situs / museum)

0

1.17.01

Pada 5 Lokasi (1 kali pada masing-masing kecamatan)

Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Situs Peninggalan sejarah dan Museum

1 kali dalam setahun atau (10,9 %) dari pencapaian program

Kota Bima

17

Upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai cara pengelolaan kekayaan budaya daerah.

4 situs dan 1 museum

meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang nilai dan geografi sejarah daerah

16.000.000

1

Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

Terpeliharanya situs peninggalan sejarah dan museum di Kota Bima.

1 Kegiatan


Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

16 04

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum & peninggalan bawah air

Terciptanya pemahaman masyarakat tentang nilai dan geografi sejarah daerah / lokal

Terkontrolnya pelaksanaan program / kegiatan pengembangan nilai budaya secara terpadu

16 03

1.17.01

16 05

Pengembangan nilai dan geografi sejarah

Terselenggaranya kegiatan Pada 5 Lokasi (1 kali monitoring, evaluasi dan pada masing-masing pelaporan terhadap kegiatan kecamatan) pengelolaan kekayaan budaya

1.17.01

17

1.17.01

16 07

Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya

17

1

17

1.17.01

16 10

1

1

17

1.17.01

Tersedianya rumusan kebijakan tentang pengelolaan kekayaan daerah

1

17

Kota Bima

1

0

terciptanya museum dan taman budaya yang representatif dan memberikan pelayanan kepada pengunjung

1 Kegiatan

Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah

Kota Bima

16 11

adanya ODTW yang memiliki operasional dan manajemen 1 kali 1 tahun ( yang profesional serta pada 1 unit memiliki fungsi pelayanan bagi Museum ) pengunjung adanya dokumen serta data akurat tentang sejarah kepurbakalaan

0

1.17.01

1 kali dalam setahun

150.000.000

35.000.000

100.000.000

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima

625.000.000

1 unit program

17

terciptanya data base dan sistim informasi tentang sejarah kepurbakalaan


Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala

17

terciptanya data base dan sistim informasi tentang kebudayaan

16 13

1

17 1.17.01 17

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1.17.01

1

Eksistensi lembaga Seni Budaya ( sanggar seni ) dalam pengelolaan budaya daerah

17 01

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

1

1.17.01

Terkumpulnya bahan dan informasi mengenai budaya dan tradisi yang pernah berkembang di Bima

1 kali setahun

1 unit program

17

Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan

Meningkat dan berkembangnya keragaman budaya lokal/daerah.

adanya dokumen serta data akurat tentang kebudayaan daerah/lokal

1

17 03

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Terselenggaranya fasilitasi dan 5 Lokasi (masingdukungan terhadap masing Kecamatan) perkembangan keragaman budaya lokal/daerah

1.17.01

17 04

17

1.17.01

1

17

1 kali dengan Mahasiswa dan tersedianya bahan dan Pelajar dan 1 informasi untuk menentukan kali dengan 2 kali dalam setahun kebijakan pembinaan dan masyarakat pengembangan budaya daerah umum, budayawan serta seniman

1


232

(1)

KODE REKENING (2)




(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

Kota Bima

Target (4)

170.000.000

Kota Bima


7 kegiatan

4 kali setahun pada kegiatan perayaan harihari besar nasional, regional dan lokal

30.000.000

Kota Bima

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Meningkatnya aktifitas dan kreativitas para seniman dan budayawan yang tergabung dalam sanggar seni.

1 kali dengan Mahasuswa dan Pelajar dan 1 kali dengan masyarakat umum, budayawan serta seniman

15.000.000

17 05

berkembang dan tersebarnya informasi tentang penataan (revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal)


1.17.01

2 Kegiatan

Terkontrolnya pelaksanaan program / kegiatan pengembangan keanekaragaman budaya

17

Upaya sosialisasi dan informasi serta menyamakan persepsi dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal

Pada 5 Lokasi (1 kali pada masing-masing kecamatan)

1

Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal

Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya

Terselenggaranya aktifitas rutin bagi masyarakat khususnya sanggar seni budaya

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya

17 06

17 07

1.17.01

1.17.01

17

17

1

1

Kota Bima

2 Kegiatan

100.000.000

Teraktualisasinya kesenian tradisional dan etnis

Kota Bima

Fasilitasi penyelenggaraan kesenian tradisional dan Etnis

Meningkatnya pemahaman 2 kali setahun dan pengetahuan masyarakat (pada HUT Kota terutama generasi muda Bima Bima dan tentang berbagai jenis Peringatan HUT kesenian tradisional dan etnis Kemerdekaan khususnya yang ada di Kota RI) Bima.

25.000.000

17 08

Meningkatnya kreativitas dan aktivitas latihan pengelolaan keragaman seni budaya pada sanggar seni budaya di Kota Bima.

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 pelayanan dari capaian Terbentuknya mitra yang akan program 4 mendukung penyelenggaraan pelayanan (25 kepariwisataan %) dari Capaian Program


20.000.000

20.000.000

25.000.000

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima

85.000.000

1 Kegiatan


10 Sanggar

1 Kegiatan

1.17.01

Termotivasinya Sanggar Seni Budaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pengelolaan keragaman seni budaya daerah.

17

Revitalisasi Sarana dan Prasarana Kesenian pada Sanggar Seni

1

17 09

17

1.17.01

1

Eksistensi Pemerintah Daerah dalam Upaya pengembangan kerjasama dan pengelolaan kekayaan budaya Adanya dukungan serta fasilitasi terhadap pengembangan kemitraan dengan LSM dan Perusahaan Kepariwisataan

PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta

17 1.17.01 18

18 01

Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah

18 03

18 02

1

1.17.01

1.17.01

1.17.01

Adanya dukungan serta fasilitasi terhadap pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah

17

17

17

Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

1

1

1

Adanya dukungan serta fasilitasi dalam membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah


233

KODE REKENING


(2)

18 04


1.17.01

(1)

17



2 kegiatan dalam 1 tahun pada 2 Lokasi


PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

Ketersediaan prangko, materai, biaya paket pengiriman dan benda pos lainnya.

12 Bulan

12 Bulan

Tersedianya komunikasi, air dan listrik sesuai kebutuhan Organisasi

Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat SKPD

12 Bulan

12 Bulan

4.620.000

19.655.040

Kota Bima

(9)

20.000.000

1.715.000.000

1

URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1 pelayanan Terkontrolnya pelaksanaan dari capaian program / kegiatan program 4 pengembangan kerjasama pelayanan (25 pengelolaan kekayaan budaya %) dari Capaian Program

18

Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

1

1.000.000.000

1.000.000.000

500.000.000

500.000.000

215.000.000

215.000.000

1.715.000.000

1 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1.01.01

Adanya Pelatihan Dasar Kepemimpinan (PASKIBRAKA)

18

1 Kegiatan

1

Terwujudnya Peningkatan Jiwa Kepeloporan , Kewirausahaan dan Kepemimpinan Generasi Muda dalam Permbangunan Terlaksananya Seleksi, Pembinaan dan Pelaksanaan PASKIBRAKA

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

18 1.01.01 16

16 02

1

1.01.01

18

3296 Siswa

1

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, budaya olahraga dan prestasi

18 1.01.01 20

20 06

Tersedianya sarana prasarana olahraga yang memadai

Terciptanya Atlit-atlit yang unggul

1

1.01.01

Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, budaya olahraga dan prestasi

5 unit

1 Kegiatan

18

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Terlaksananya Penyelenggaraan kompetisi olahraga

1

18 1.01.01 21

21 02

9.076.677.560

1.01.01

3296 Siswa

1

18

URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

5 unit

1

19

Terlaksananya Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Olah Raga (GorMini Lanjutan, Revitalisasi Lapangan Olah Raga Oimbo, salama, kumbe dan Penanae)

1

Terbayarnya tagihan rekening listrik dan telepon kantor

598.034.360

2.049.962.780 100%

BADAN KESATUAN BANGSA %Terlayaninya kebutuhan administrasi perkantoran

19 1.19.01



1

01 02

01 01


1.19.01

1.19.01

19 1.19.01 01

19

19

1 1

1


234

KODE REKENING (2)




(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

34.705.000

(1)

12 Bulan

6.598.660


01 06

23.385.484

12 Bulan

1.19.01

12 Bulan


19

12 Bulan


1


33.105.600

01 07


32.277.000

12 Bulan

01 08

12 Bulan

Terlaksananya administrasi keuangan yang tertib

1.19.01

01 10

Terpeliharanya Kebersihan Kantor Terpenuhinya ATK sesuai kebutuhan organisasi Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen SKPD

4 Org 12 Bln

1.19.01

5 Jenis 18.000 Lbr 50 Dok


19

1.19.01

Barang cetakan (blanko); Fotocopy dokumen; Penjilidan Dokumen.

3.596.000


1 19


Terwujudnya lingkungan kerja yang representatif

81.698.800

12 Bulan

15 Jenis

19 01 11

10 Jenis

12 Bulan

1

1.19.01


Terfasilitasinya Jasa Kebersihan Kantor

1 19

01 12

Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor


1

1.19.01 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

19 01 13

1 1.19.01

23.983.000

19

10.000.000

1

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Terlaksanaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai

Terwujudnya kondisi gedung kantor yang representatif

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

11.600.000

49.467.000

36.993.000

27 Stel

Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Terwujudnya aparatur yang berdisiplin dalam berpakaian

100%

90%

13.490.800

22.968.000

36.458.800 Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

27 Stel

87.240.120

Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Ketersediaan suku cadang, bahan bakar (BBM) dan pelumas kendaraan dinas roda empat Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

12 Bulan

12 Bulan


59.118.240

Penyediaan bahan Logistik Kantor

12 Bulan

229.447.536

01 15

10 Bulan

35.844.000

01 16

12 Bulan


10 Bulan

1.19.01

Tersedianya konsumsi untuk tamu dan rapat koordinasi

10 Bulan


1.19.01 Penyediaan makanan dan minuman


10 Bulan

19

01 17



19 1.19.01

01 18


1

19

1.19.01

01 19

1 1

19

1.19.01


Ketersediaan Koran, Tabloid dan Majalah Tersedianya bahan Logistik Kantor

1

19 1.19.01 02

19

02 22


Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi aparatur Terpenuhinya bahan Logistik Kantor Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk tamu dan aparatur

1

1.19.01

02 24


Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

98.060.000

1 19

1.19.01

02 28

70%

1

19

1.19.01


1

19 1.19.01 03

19

03 02


1

1.19.01 03

100%

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

1 19 1.19.01


90%

1 19



1

19 1.19.01 06

5

1


235

Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

1 Dokumen

2 Dokumen


Penyusunan laporan keuangan semester

Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

KODE REKENING Target (4)

06 02 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun


1.19.01 06 04

(2)

19 1.19.01

(1) 1 19

4 Dokumen

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

100%

31.415.700

17.416.820

13.896.800

(9)

100%

24.510.800

100%


100%

195.000.000

Dokumen Renja, RKA, DPA dan DPPA SKPD

12 Bulan

Tersedianya laporan keuangan semester SKPD yang benar dan tepat waktu Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD yang benar dan tepat waktu Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Tersedianya laporan pertanggungjawaban SKPD

Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

2 Dokumen

12 Bulan

60.000.000

255.000.000 Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

2 kali

8 bulan

6 bulan

6 bulan

23.243.000

143.264.000

150.000.000

316.507.000

Terlaksananya KegiatanTemu Bina pencegahan konflik di kalangan pemuda dan pelajar

Terciptanya Toleransi dan Kerukunan dlm Kehidupan Beragama Tumbuhnya Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Terlaksananya Koordinasi Forum antar Etnis

74.662.500

275.662.500

4 Kali

4 Kali

8 bulan

6 bulan

6 bulan

2 kali

Terfasilitasinya Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dlm Kehidupan Beragama Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Tersedianya Forum Koordinasi antar Etnis

Terlaksananya KegiatanTemu Bina pencegahan konflik di kalangan pemuda dan pelajar

Dokumen LPJ dan LPPD

1

19 1.19.01 15

19

15 01 Pengendalian Keamanan Lingkungan

06 05

5 Kasus

1.19.01

Jumlah konflik yang berlatar belakang SARA

19

1

1.19.01

15 02 Temu Bina pencegahan konflik di kalangan pemuda dan pelajar

Program pengembangan wawasan kebangsaan

4,74

1

1 19

1.19.01

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Koordinasi Forum antar Etnis Rasio Gangguan kemananan dan ketertiban per satuan penduduk


1

19 1.19.01 17

19

17 01

Penyusunan LPJ dan LPPD

1

1.19.01

17 03

06 06

1 19

1.19.01

1.19.01

1

19

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1

Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

17 05

19

1.19.01

1

Peningkatan Pelaksanaan Pengkajian Masalah Strategis

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

19 02

19 1.19.01 19 1.19.01

1 19

75.000.000

Koordinator Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kota Bima

1

4 Kali

19 07

4 Kali

1.19.01

78.000.000

Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

19

Orentasi Penguatan Dasar Intelijen

2 kali

35.000.000

19 06

76.000.000

1 19 08

Terwujudnya LSM Bermitra dengan Baik dan mendukung Program Pemerintah

3 kali

1.19.01

6 Kali

50.000.000

1.19.01

2 kali

Terlaksananya Kegiatan penyelesaian perselisihan Partai Politik

19

Tertanganinya Konflik Sosial di Kota Bima

2 kali

19

Terfasilitasinya Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat (LSM).

3 kali

1

6 Kali

Tersedianya Aparatur yang menguasai Dasar Intelijen

Terlaksananya Kegiatan Rapat Kominda dan Pembuatan Peta Konflik Terlaksananya Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

2 kali

19 1.19.01 21

Penyuluhan Kepada Masyarakat (LSM).

Terfasilitasinya Kegiatan penyelesaian perselisihan Partai Politik

Terfasilitasinya Kegiatan Rapat Kominda dan Pembuatan Peta Konflik Terfasilitasinya Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Terfasilitasinya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Bima Terfasilitasinya Kegiatan Orentasi Penguatan Dasar Intelijen

1

21 01

fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik

383.000.000

1.19.01

21 02

79,65%

1 19

1.19.01

Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik

1

19

Program pendidikan politik masyarakat

1


236

KODE REKENING

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Target (4)



(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

19 1.19.02

1.19.02

01 17

01 11

01 10






Ketersediaan makanan dan minuman untuk tamu maupun lauk pauk anggota Pol. PP



12 Bulan

12 Bulan

5 Jenis 18.000 Lbr 50 Dok

12 bln

4 Org 12 Bln

12 Bln

Terlaksananya administrasi keuangan yang tertib dan tepat waktu


12 Bulan

12 Bulan

36.526.080

13.224.000


Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya mebeleur Tersedianya kendaraan dinas operasional yang siap pakai

12 Bulan

12 Bulan

230.840.000

1.401.600.000

20.000.000

2.031.405.000

38.889.000

400.000.000

400.000.000

15.000.000

188.732.000

1.788.784.000

handycam 1 unit 100%

100%

12 Bulan

1 paket

10 Bulan

13.821.400

1 19

1.19.02

01 18

1.716.011.480

6.356.714.780

85.000.000

6 kali


Terlaksananya Rapat Koordinasi Partai Politik

(2)

6 kali

(1) Terfasilitasinya Kegiatan Rapat Koordinasi Partai Politik

21 07

Rapat Koordinasi Partai Politik

1.19.01

100.000.000

19

2 kali

1

Parpol Mampu berkoordinasi dan mendukung segala kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yg sejahtera

21 08

2 kali

1.19.01

Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Kader Politik

19

Seminar dan Lokakarya Dewan Pers Kota Bima

Bimbingan Teknis Kader Parpol

1

21 02

SATUAN POL PP & LINMAS

85.000.000

1.19.01



1 kali

19


Meningkatkan Kualitas Pers yang berwawasan pada pancasila dan UUD 1945

1

19 1.19.02 01

19 1.19.02

01 06


1 kali

1

1.19.02

01 07

Terfasilitasinya Seminar dan Lokakarya Dewan Pers Kota Bima

1

19

1.19.02

100%

1

19


1


1

19

1.19.02

Pengadaan perlengkapan gedung kantor (DAK)

handycam 1 unit 1 kegiatan 12 Bulan

Terwujudnya aparatur yang berdisiplin dalam berpakaian

12 Bulan

1

19 1.19.02 02

19

02 08


Penyediaan BBM dan Pelumas kendaraan dinas operasional

144 Stel

Terpenuhinya ATK sesuai kebutuhan organisasi Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen SKPD Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk tamu dan kesejahteraan anggota Pol. PP

1

1.19.02 02 09

Pengadaan mebeleur

70%

1 19 1.19.02 02 10



1 19 1.19.02 02 24


1 19 1.19.02

Tersedianya Pakaian kerja lapangan dan perlengkapan

1 paket

1 19

Penyediaan perlengkapan gedung kantor Penyediaan peralatan gedung kantor Penyediaan mebeleur

1

Program peningkatan disiplin aparatur

70%

19 1.19.02 03



1

03 03

19

1.19.02

1


237

(1)

KODE REKENING (2)


1

1

19

19

1.19.02

1.19.02

05 03

05 01

19 1.19.02 05

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Pelatihan dan pelatihan formal

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1

19 1.19.02 06

HASIL PROGRAM Tolok Ukur (3) % Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Target (4) 70%


Diikutsertakannya anggota pol PP dalam latsar, diklat PPNS, 700 OK, 2 OK, 36 kali pembinaan fisik dan mental dan 24 OK pol PP dan rapat teknis PPNSD

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

100%

60.000.000

239.000.000

299.000.000

(9)

Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur pol PP

100%


Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur pol PP

4 Dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran SKPD

2 Dokumen

4 Dokumen

6.623.600

17.400.000

2 kali

Terlaksananya penyusunan Renja 2016, RKA SKPD 2016, DPAdan DPPA SKPD 2015

Tersedianya dokumen Pertanggungjawaban SKPD

Terlaksananya sosialisasi perda


2 Kali

24.023.600

06 05

Terlaksananya penyusunan LAKIP dan LPPD SKPD 2014

100%

1.19.02



1

19

06 06


1

1.19.02

11.107.000

809.400.000

820.507.000

19

100%

1

Penegakan Perda

19 1.19.02 15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1 Pengendalian keamanan lingkungan

1 Kali

6 kali

15 05

Koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya di NTB

Terciptanya lingkungan yang nyaman dan kondusif

1.19.02


6 kali

19

15 06

Terlaksananya operasi pemantauan wilayah dan Penegakan perda

1

1.19.02

1 kali

19

771.270.000

Terwakilinya Kota Bima dalam Rakor Linmas

1

5 kali

1.000.350.000 Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan tempat umum dari gangguan penyakit sosial

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

5 Kali

20,85

19 1.19.02 16

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan

229.080.000

25.000.000

25.000.000

40.417.700

40.417.700

9 kali

meningkatnya pengetahuan 1 kali, 70 orang dan kapasitas anggota linmas

Tingkat penurunan praktek prostitusi

Koordinasi dan kerja sama dengan TNI/Polri dan kejaksanaan dlm rangka penertiban tempat umum dan penyakit sosial

1 kali, 70 orang

2 Kali

Terlaksananya gelar pasukan dalam rangka pemeliharaan krantibum dan hari-hari besar

Terlaksananya bimtek penanggulangan bencana bagi anggota linmas

Razia dan penyuluhan praktek Prostitusi

9 Kali

7,17

7,17

Terlaksananya gelar pasukan dalam rangka pemeliharaan krantibum dan hari-hari besar

Penyakit sosial masyarakat (Miras, Judi dan WTS) per 10.000 penduduk

Gelar Pasukan dalam Rangka Pemeliharaan Krantibum dan Hari-hari Besar

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Bimbingan teknis anggota linmas dalam penanggulangan bencana

Penyakit sosial masyarakat (Miras, Judi dan WTS) per 10.000 penduduk

Angka kriminalitas dan gangguan keamanan per 10.000 penduduk

1

16 03

19

1.19.02

1

16 06

19

1.19.02

1

19 1.19.02 20 20 02

1 1.19.02

19

22 05

1

1.19.02

19 1.19.02 22 19

1 1


238

KODE REKENING

5 KECAMATAN


19 1.20.XX

(2)

1 19 1.20.XX 19

(1)

1 19

38 KELURAHAN

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan

1 19 1.20.XX

19 05

1 19 1.20.XX 19

1.20.XX

1

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan


Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

Target (4)

4,74

4,74 12 bulan

3 Kali


Terlaksananya pembinaan dan pemantauan kantibmas

Terlaksananya Patroli keamanan secara swadaya (ronda malam)

20,85

20,85


Meningkatnya keamanan bagi masyarakat

Meningkatnya keamanan bagi masyarakat

19

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat dan administrasi perkantoran

Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan

1

20

SEKRETARIAT DAERAH

12 Bulan

19 05

1

20 1.20.03 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Perangko, materai dan benda pos lainnya serta pembayaran jasa non pegawai dan pengiriman paket

1.20.XX

1 20 1.20.03 01


100%

01 01


1

1.20.03

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

100.000.000

(9)

100.000.000

100.000.000

570.000.000

570.000.000

570.000.000

112.486.407.634

67.653.321.940

9.994.920.000

12 Bulan

19.720.000

500.000.000

133.000.000

20

4 Jenis Rekenig

12 Bulan

200.000.000

12 Bulan

1

Rekening telepon, air, listrik dan internet

Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan

12 Bulan

187.200.000

1.200.000.000


01 03

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

12 Unit

Terpenuhinya jaminan kesehatan KDH dan WKDH beserta keluarganya Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai Terlaksananya administrasi keuangan yang tertib dan lancar Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan bersih

12 Bulan

12 Bulan

01 02

1.20.03 01 04


16 Orang

40 Orang

30.000.000

450.000.000

1.20.03

20 1.20.03 01 06


Ketersediaan tenaga cleaning service utk lingk. SETDA, Taman lingk. SETDA dan rumah Jabatan KDH/WKDH

12 Bulan

250.000.000

12 Bulan

20

1 20 1.20.03 01 07


12 Bulan

150.000.000

Terlaksananya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

1 20 1.20.03

01 08

Tersedianya peralatan kerja pendukung adm. Perkantoran yang memadai Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

12 Bulan

12 Bulan

Terpenuhinya kebutuhan penunjang berupa telepon, air, listrik dan internet

1 20

1.20.03

Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

20

5 Jenis

25 Jenis

121 Jenis Ketersediaan blanko cetak, penggandaan dokumen dan penjilidan dokumen

ATK Kantor

Premi asuransi kesehatan KDH dan WKDH beserta keluarganya STNK kendaraan roda 4 dan roda 2 serta pembayaran jasa service kendaraan Honorarium bendahara pengeluaran SKPD dan pembantu bendahara

1

Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor

01 09 01 10


1.20.03 1.20.03

01 11

20 20 1.20.03

1 1 20

Pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja pendukung adm. Perkantoran

1


239




(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

200.000.000


12 Bulan

(2)

Terpenuhinya kebutuhan listrik/penerangan bangunan kantor.


5 Jenis

(1) Ketersediaan komponen dan peralatan listrik/penerangan bangunan kantor.

750.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor

12 Bulan

300.000.000

01 12

12 Bulan

125.000.000

1.20.03

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pendukung organisasi

12 Bulan

20

12 Jenis

Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.500.000.000

1

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pendukung organisasi

12 Bulan

Terlaksananya Penyediaan bahan logistik kantor

12 Bulan

3.000.000.000


tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

12 Bulan

Terpenuhinya kebutuhan tamu KHD/WKDH, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan dapur RT KDH/WKDH

10 Bulan

1.000.000.000

01 13

tersedinaya bahan logistik kantor

12 Bulan


10 Bulan

1.20.03


Konsumsi jamuan tamu KHD/WKDH, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan belanja dapur RT KDH/WKDH

10 Bulan


20

01 16



10 Bulan

1

1.20.03

01 17



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

20

1.20.03

01 18


01 15

1

20

1.20.03

01 19

1.20.03

1

20

1.20.03

20

1

20

1

1

2 Unit

100.000.000

532.000.000


1 unit

36.077.592.800

20 1.20.03 02

Tersedianya rumah jabatan yang representatif bagi pimpinan daerah

70%

1

2 Unit

Tersedianya rumah Dinas yang representatif bagi aparatur

Sewa Rumah jabatan

1 Unit


Sewa Rumah dinas

Pembangunan rumah jabatan Pembangunan rumah dinas

02 01 02 02

1 Kegiatan

1.20.03 1.20.03

Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor

20 20

1 Kegiatan

1 1

Tersedianya Pembangunan Gedung Kantor

20.000.000.000


8.460.000.000

02 03

1 Kegiatan

1.20.03

Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

300.000.000

20

1 Kegiatan

1 Kegiatan

200.000.000

1

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional

1 Kegiatan

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan

02 05

1 Kegiatan

Terlaksanananya Pengadaan Pelrlengkapan Kantor

1.20.03

1 Kegiatan

20

Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan

1 Kegiatan

1

Tersedianya Pelrlengkapan Kantor

1 Kegiatan

Pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedinanya Peralatan Gedung Kantor

02 06 02 07

Tersedianya Meaubleaier

1.20.03 1.20.03


20 20

Pengadaan Mebeleur

1 1 02 09

1 Kegiatan

72 unit

2 unit

1 Kegiatan

Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Tersedianya sarana mobilisasi bagi aparatur

Tersedinya sarana mobilisasi bagi Pimpinan Daerah

Terlaksananya Pemeliharaan Gdeung Kantor

1 Kegiatan

12 Bulan

12 Bulan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

300.000.000

1.700.000.000

412.000.000

2.500.000.000

584.764.800

148.828.000

Terlaksanaanya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Meaubleaier

02 10

Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Ketersediaan suku cadang, bahan bakar (BBM) dan pelumas bagi mobil jabatan Ketersediaan suku cadang, bahan bakar (BBM) dan pelumas kendaraan dinas

Terpeliharnya Gedeung Kantor

1.20.03


1.20.03 02 22

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

20

1.20.03 02 23

20 20 1.20.03

1

1 20

1

1

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

02 24 02 25

1.20.03 1.20.03

20 20

1 1


240

PAGU INDIKATIF

LOKASI

150.000.000

KODE REKENING

12 Bulan

100.000.000

(10) Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai

12 Bulan

590.000.000

(9) 37 unit

Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai

1 paket


Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

25 unit




Pemeliharaan peralatan gedung kantor

1 paket

Target (4)

02 26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan peralatan gedung kantor


1.20.03 02 28 Penyediaan / Sewa Gedung Kantor / Rumah Jabatan / Dinas

(2)

20 1.20.03 02 45


1 20 1.20.03

(1)

1 20

0

1

Pengadaan mesin/kartu absensi

Penyediaan pakaian dinas KDH dan WKDH

Penyediaan pakaian dinas KDH dan WKDH

1 Paket

1 Paket

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas KDH dan WKDH

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas KDH dan WKDH

1 Paket

1 Paket

999.904.000

200.000.000

1.214.304.000

03 01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

90%

20 1.20.03 03 1.20.03 03 02


1 20 1.20.03


1 20

8.400.000

1

1 Paket


235.343.400

1 Paket

03 05

6.000.000

1.20.03

1 Paket

1 Kegiatan

Penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Meningkatnya Pemahaman Terhadap PerundangUndangan

43.200.000

Terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu Terpenuhinya kebutuhan pakaian olah raga

1 Kegiatan

1 Kegiatan

278.543.400 Pemahaman Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya Seminar, Simposium, Lokakarya dan Pertemuan Ilmiah

100%

100%

100%

175.000.000

17.500.000

15.000.000

8.724.103.280

100.000.000

100.000.000

0

450.000.000

100%

100%

657.500.000

1 Kegiatan

Terlaksananya Monev dan Pelaporan

Terwujudnya Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pelaporannya Terwujudnya Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pelaporannya Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Terwujudnya Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pelaporannya

Tersedinanya Hasil Seminar, Simposium, Lokakarya dan Pertemuan Ilmiah

1 Paket

100%

Penyediaan pakaian olah raga


Pengadaan pakaian olah raga

75%

20 03 06

% Jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

1 1.20.03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

20

05 03

Seminar, Simposium, Lokakarya dan Pertemuan Ilmiah

1

1.20.03

05 06


20

1.20.03

20 1.20.03 05

1

20

1

1

20 1.20.03 06


1 06 02

1 Dokumen

1.20.03

Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran

20

Penyusunan Pelaporan Keuangan

1 06 04


1 Dokumen

1.20.03 06 05

Penyusunan LAKIP, LPJ, dan LPPD

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun

20 1.20.03 06 06


1 20 1.20.03

4 Dokumen

1 20

1 Kegiatan

Dokumen perencanaan SKPD (Renja,RKA,DPA,DPPA)

100% Tersedianya Data Monev dan Pelaporan

1 Dokumen

1

20 1.20.03 15

100%

Dokumen LPPD SKPD

Cakupan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah

daerah

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Cakupan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala Kepala Daerah


Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

1 20

15 06

1

20 1.20.03 16

1.20.03

1


241

KODE REKENING



(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

700.000.000

Target (4)

100%

728.564.680


100%

1.000.000.000

(2)

Terserapnya informasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan

1 Kegiatan


10 Kali

Terjalinnya Koordinasi dan sikronisasi program kegiatan antar wilayah dan pusat

475.948.000

(1) Kuantitas terlaksananya dialog dan audiensi dengan masyarakat

12 Kali

Terlaksananya Rapat Koordinasi MUSPIDA

100%

2.560.000.000

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Kuantitas penerimaan kunjungan kerja

1 Kegiatan


100%

3.000.000.000

16 01

Terwujudnya Rapat Koordinasi MUSPIDA

10 Kali

Terjalinnya Koordinasi dan sikronisasi program kegiatan antar wilayah dan pusat

100%

1.20.03

Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA

Jumlah kunjungan KDH/WKDH ke wilayah kecamatan lingkup Kota Bima

12 Dokumen

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah

20

16 03 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

Dokumen laporan hasil koordinasi

12 Bulan

1

1.20.03 16 05

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Ketersediaan bahan bahan material utk bantuan pembangunan kelurahan

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

20 1.20.03

16 06

Stimulan Pembangunan daerah

16 02

1 20

1.20.03

16 08

1.20.03

1

20

1.20.03

20

1

20

1

1

12 Bulan

50 buku

Tersedianya Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

1 sistem

Dokumen Standar Harga

Terlaksananya APEKSI

Terlaksananya Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Terfasilitasinya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah Terlaksananya Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tersedinya Database Informasi Kepangkatan dan Jabatan secara elektronik

Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Penagihan Pajak Daerah/Retribusi Daerah/Sewa Asset Daerah Kuantitas terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Peraturan Walikota tentang Standar Harga pemerintah daerah beserta lampirannya

100%

1 perwali

261.000.000

47.174.400

87.000.000

100 Paket

12 Bulan

12 Bulan

400.000.000

250.000.000

1.902.896.000

145.279.200

145.279.200

58.000.000

1 Kegiatan

100%

2.610.896.000

0

12 Kali

395.174.400

0

259.590.600

Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

20 1.20.03 17

Penyusunan standar satuan harga

23 01 Penyusunan Sistem Informasi Terhaddap Layanan Publik

Sitem pengadaan elektronik

12 Bulan

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Terselenggaranya Pengelolaan dan Penagihan Pajak Daerah/Retribusi Daerah/Sewa Asset Daerah

100%

16 09

17 02

Pengelolaan dan penagihan pajak daerah/retribusi daerah/sewa aset daerah

1.20.03 23 03

12 Dokumen

20 1.20.03

Dokumen laporan

12 Kali

1.20.03

1.20.03

17 27


Terjalinnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

20

1

20

1.20.03

17 30

WTP

1

1

20

1.20.03

100%

Terlaksananya rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

1

20

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Peingkatan Opini Pengelolaan Keuangan dari BPK Daerah

1

20 1.20.03 23

1 20

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1

Cakupan layanan publik yang efisien akuntabel dan profesional berbasis IT

1

100 Paket

Unit Layanan Pengadaan (ULP)

1 Kegiatan

1 sistem

Koordinasi Kegiatan APEKSI

Database Informasi Kepangkatan dan Jabatan

23 04

Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Penyusunan Sistem Informasi Kepangkatan dan Jabatan

1.20.03 23 04

20

100%

1

Cakupan layanan publik yang efisien akuntabel dan profesional berbasis IT

Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1.20.03

20

25 06

1

1.20.03

20 1.20.03 25 20

1 1


242

(1)

KODE REKENING (2)


26 02

20 1.20.03 26

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1

1.20.03

26 03

HASIL PROGRAM Tolok Ukur (3) Cakupan Produk Hukum yang ditetapkan dan disosialisasikan

Target (4) 100%



(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

12 Bulan

269.120.000

300.000.000

1.755.686.800

12 Bulan

12 Bulan

20

1.20.03

Tersusunya Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

1

20

238.960.000

12 Bulan

1

100%

Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan PerundangUndangan Terlaksananya Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Tersampaikannya informasi tentang Perda

Terwujudnya Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

4 Kali

Sosialisasi Perda dan penyuluhan hukum terpadu

116.000.000

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

100%

26 04

Tersedianya dokumen publikasi peraturan perundang-undangan

139.200.000

1.20.03

50 Buku

100%

20

12 Draft

1

Penyusunan dan penerbitan Produk Hukum Daerah

Publikasi peraturan perundang-undangan

26 07

26 05

1.20.03

1.20.03

20

20

1

350.000.000

12 Bulan

72.406.800

160.000.000

100%

100%

239.943.900

16.055.280

242.055.600

498.054.780

12 Bulan

110.000.000 12 Bulan 12 Bulan

100% 100%

100%

Terselesaikan Masalah Sosial Kemasyarakatan

100%

2.000.000.000

188.006.400

Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Antar Daerah Terlaksananya Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan Terlaksananya Pendataan Potensi Kecamatan serta Inventarisir Proyek Masuk Kelurahan

100%

100%

3.087.433.600

12 Kali

100%

Terwujudnya Jaringan JDI Hukum Daerah Terlaksananya Pembinaan Keluarga Sadar Hukum

12 Bulan

100%

Tersedianya Tapal Batas Walayah Administrasi Antar Daerah Optimalisasi Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan Tersedianya Data/Potensi Kecamatan serta Inventarisasi Proyek Masuk Kelurahan

Data-Data Produk Hukum Daerah

Tersedianya Rancangan Produk Hukum daerah

Koordinasi penanggulangan permasalahan sosial kemasyarakatan

12 Bulan

6 Kasus

28 01

Koordinasi Peringatan hari besar (Keagamaan dan Nasional)

Terlaksananya Penyusunan Himpunan Produk Hukum Daerah Tersedianya JDI Hukum Daearah Optimalisasi Pembinaan Keluarga Sadar Hukum

Jumlah dokumen Rancangan Produk Hukum daerah

1

100%

Pencetakan Lembaran Daerah dan Berita Daerah serta Penyusunan Buku Informasi Peraturan PerundangUndangan

Cakupan Produk Hukum yang ditetapkan dan disosialisasikan

Jumlah kasus yang tertangani

Penyusunan himpunan produk hukum daerah

Fasilitasi percepatan penyelesaikan tapal batas wilayah administrasi antar daerah

1.20.03 28 02

70%

Penyelesaian sangketa dan bantuan hukum

26 10 Jaringan dokumentasi dan informasi (JDI) Hukum Daerah

26 08

1.20.03 26 11 Pembinaan keluarga sadar hukum

1.20.03

20 1.20.03 26 19

20

1 20 1.20.03

1

1 20

27 03 Optimalisasi kecamatan dan kelurahan

20 1.20.03

Tingkat penyelesaian aduan pelayanan publik

Terselesaikannya Permasalahan Hukum.

1

20 1.20.03 27

27 07

Pendataan/penyusunan potensi kecamatan serta inventarisasi proyek masuk kelurahan

Program Penataan Daerah Otonom Baru

1

1.20.03 27 10

1.20.03

20 1.20.03

20

1 20

1

1

20 1.20.03 28

1 20

Program Pembinaan Dan Peningkatan Pelayanan Publik

1

1

97.027.200

Terlaksananya Pengantaran dan Penjemputan Jemaah Haji

100%

Pengantaran dan penjemputan jamaah haji

Prosentase meningkatnya ketakwaan dan rasa patriotisme kebangsaan

28 03

100%

Terlaksananya Pengantaran dan Penjemputan Jemaah Haji

1.20.03

Terlaksananaya Fasilitasi Pembinaan Pelayanan Publik

100%

20

Fasilitasi Pembinaan Peningkatan Pelayanan Publik

Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Masalah Sosial Kemasyarakatan Terlaksananya Peringatan Hari besar keagamaan dan hari besar Nasional

1 28 04

58.000.000

1.20.03

85%

20

Pendataan Sarana pendidikan agama dan tempat ibadah

Tingkat penyelesaian aduan pelayanan publik

1

28 05

100.000.000

1.20.03

6 Dokumen

Terlaksananya Pendaataan Sarana Pendidikan agama dan Tempat Ibadah Prosentase Terlaksananya koordinasi bidang Ekonomi

100%

20

Koordinasi Bidang Ekonomi

100%

1

28 06

250.000.000 1.20.03

100%

20

Tersedianya Data Sarana Pendidikan agama dan Tempat Ibadah Laporan hasil koordinasi bidang Ekonomi

1


243

KODE REKENING


35 Buku


28 08

(1) 1.20.03

Program Administasi Kerjasama Pembangunan

10 Bulan

Tersedianya Dokumen standar pelayanan

20

(2) Penyusunan Standar Pelayanan Minimum/Standarisasi Sarana dan Prasarana Pelayanan

1 28 10

Terlaksananya koordinasi dan pembinaan

6 Dokumen

1.20.03

Koordinasi Pembinaan Administrasi Pembangunan

6 Kali

Laporan hasil koordinasi bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

20 1.20.03 29

20

29 01 Bina Jasa Konstruksi

Koordinasi Kegiatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

1

1.20.03 29 02

12 MOU

1 20 1.20.03

Jumlah MOU kerjasama yang ditandatangani

1 20

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

100%

1

20 1.20.03 47

Ketersediaan Instrumen Anjab dan Rincian Tupoksi

Terlaksananya pembinaan Jasa Konstruksi

1 Penyusunan Instrumen analisis jabatan PNS

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

92.800.000

(9)

301.600.000

290.000.000

464.000.000

100%

174.000.000

0

100%

100%

100%

HASIL KEGIATAN Tolok Ukur Target (7) (8) Prosentase peningkatan kualitas standar pelayanan Prosentase Terlaksananya koordinasi bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Terwujudnya Pelaksanaan pembangunan yang tertib administrasi Peningkatan kompetensi dan profesionalisme penyedia jasa konstruksi

498.800.000

162.400.000

20 1.20.04

1.20.04

01 04

01 02

01 01


Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS



Honorarium bendahara dan laporan penggunaan uang

Pembayaran STNK dan jasa service kendaraan dinas

Pembayaran premi asuransi kesehatan Pimpinan dan Amnggota DPRD Kota Bima beserta Keluarganya

Pembayaran rekening listrik, air dan telepon

Terkirimnya surat selama 1 tahun

12 Bulan

12 Bulan

25 Orang

12 bulan

12 Bulan

Tersedianya laporan keuangan yang benar


Terwujudnya jaminan Kesehatan Pimpinan dan Amnggota DPRD Kota Bima beserta Keluarganya

100%

100%

100%

100%

100%

77.784.960

48.720.000

436.798.000

155.904.000

58.380.480

7.624.240.160

12.463.510.000

1.151.033.680

1 Dokumen

1 Kegiatan

47 06

Tersedianya Instrumen Analisis Jabatan PNS

1 Dokumen

1.20.03

Dokumen Rincian Tupoksi

391.033.680

20 Penyusunan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)

60 SKPD

100%

760.000.000

1 47 17

Terlaksananya penguatan kelambagaan dan pendayagunaan aparatur

Prosentase peningkatan qualitas peserta STQ/MQ

100%

116.000.000

1.20.03 Penguatan kelembagaan dan Pendayagunaan Aparatur

20 Org

Prosentase peningkatan kualitas petugas keagamaan dan guru ngaji

100%

20 47 19

Qori dan Qoriah terbaik yang mewakili Kota Bima di Tingkat Provinsi dan Nasional

1 Kali

Terlaksananya Penyusunan Instrumen Analiisis Jabatan PNS Prosentase tersedianya Dokumen Rincian Tupoksi

1 1.20.03

Pelaksanaan sosialisasi keagamaan STQ / MTQ

Pembinaan dan pemberian insentif kepada petugas keagamaan dan guru ngaji

220.400.000

20 1.20.03 50

20

50 01

Pembinaan petugas keagamaan dan guru ngaji

100%

1

1.20.03

50 02

Penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah dan pendayagunaan aparatur

1

20

1.20.03

90%

1

20

SEKRETARIAT DPRD

Cakupan Lembaga keagamaan, petugas keagamaan dan kegiatan keagamaan yang ditangani

1

20 1.20.04


1 20

1.20.04

01 06


Program Pembinaan Dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan Dan Sosial Kemasyarakatan

1 20 1.20.04 01

1

20

1.20.04

01 07

100%

1

1

20 1.20.04


1 20

Terwujudnya layanan administrasi perkantoran yang memadai Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumberdaya air dan listrik

1


244

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1.20.04

1.20.04

1.20.04

1.20.04

1.20.04

1.20.04

1.20.04

1.20.04

1.20.04

1.20.04

(1) 1.20.04

02 22

02 03 Pembangunan gedung kantor

20 1.20.04 02

20

1.20.04

01 19

01 18

01 17

01 15

01 14

01 13

01 12

01 11

01 10

01 08

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah




Penyediaan peralatan rumah tangga





(2) Penyediaan jasa kebersihan kantor

KODE REKENING

1

20


1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


1



02 26


02 24

1.20.04 02 28

1.20.04

20 1.20.04

20

1 20

1

1



20 1.20.04 03 03 02

1 1.20.04

20




Target (4)

70%

90%

PAGU INDIKATIF

(9) 98.738.040

96.676.720


12 Bulan


Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

24.080.440

12 jenis

Pelayanan

294.761.800

Alat Tulis Kantor

Pelayanan

41.760.000

474.999.120

Pelayanan

479.370.000

Pelayanan

Pelayanan

5.000.000.000

46.400.000

106.876.600

298.004.000

1 Unit

18 Unit

60.320.000

1 paket

540.600.600

95.276.600

Pelayanan

Lancarnya penataan dokumen kantor Terlaksananya pelayanan secara baik Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya informasi yang akurat Terpenuhinya makanan dan minuman peserta Terkoordinasi dan terkonsultasinya program dengan lembaga vertikal Terkoordinasi dan terkonsultasinya program dengan lembaga vertikal

240.990.000

Pelayanan Pelayanan Pelayanan

Pelayanan Pelayanan Pelayanan

Pelayanan

Pelayanan

Terlaksananya cetakan dan penggandaan dokumen kantor Tersedianya peralatan penerangan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan (surat kabar) Tersedianya makanan dan minuman rapat Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 paket


100%

12 Bulan 12 Bulan

Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai

Tersedianya gedung kantor yang representayif Tersedianya gedung kantor yang representatif

25 Unit

Terfasilitasinya pembangunan kantor Perawatan dan perbaikan gedung kantor Penyediaan bahan bakar, dan suku cadang kendaraan dinas Operasional Perawatan dan perbaikan perlengkapan gedung kantor

29.000.000

290.156.600

290.156.600

100%

100%


Terwujudnya pimpinan dan anggota DPRD yang rapi dan berwibawa

20 Unit

100 Stel

Perawatan dan perbaikan peralatan gedung kantor

Pakaian dinas Anggota DPRD Kota Bima

104.400.000

1

100%

846.800.000

1.029.500.000

100%

75% Tersedianya pegawai yang kapabel dan profesional


2 Kali

Terlaksananya kegiatan konsultasi dan studi banding

78.300.000

20 1.20.04 05

Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS

1 Kali

100%

1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terfasilitasinya kegiatan konsultasi dan studi banding

Terwujudnya Koordinasi Sekretaris DPRD dengan daerah lain


Konsultasi dan Studi Banding

8 Kali

05 01 05 04

Terwakilinya Kota Bima dalam Rakor Asdeksi dan Adeksi

1.20.04 1.20.04

Seminar, Simposium, Lokakarya dan Pertemuan Ilmiah

20 20 05 06

1 1 1.20.04

52.200.000

20

100%

1


20 1.20.04 06


1


LOKASI

(10)

245

06 04

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

KODE REKENING

1.20.04 06 05


20 1.20.04

(2)

1 20

(1)

1 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD


06 06

20

1.20.04

1

Pembahasan rancangan peraturan daerah

20 1.20.04 15 15 01

1 1.20.04


Prolegda yang terselesaikan

Target (4)

100%

Dokumen Renja/RKA/DPA dan DPPA SKPD

Dokumen Laporan keuangan akhir tahun SKPD

3 Dokumen

4 Dokumen

1 Dokumen


Dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD

9 Kali

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

20

Fasilitasi rapat pembahasan rancangan peraturan daerah

1

1 Kali

Rapat - rapat alat kelengkapan dewan

1 Kali

1 20

20

1.20.04

1.20.04

1.20.04

15 07

15 06

15 05

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

15 04

1 20

INSPEKTORAT

1.20.04

1

20 1.20.05

20

1

1

15 03

Fasilitasi rapat - rapat alat kelengkapan dewan

3 Kali

1.20.04

Fasilitasi Rapat - rapat Paripurna

20 Rapat - rapat Paripurna

Fasilitasi Kegiatan Reses

2 Kali

1

Kegiatan Reses

Fasilitasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

2 Kali

100%

Pendidikan dan Pelatihan


Pembayaran tagihan telepon dan listrik

Pelayanan surat menyurat

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan




Pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan

01 01

20

20 1.20.05 01


Dokumen STNK dan service kendaraan dinas Operasional

12 Bulan

1.20.05

1

1


Honor Bendaharawan dan Dokumen SPJ

12 Bulan

01 02

01 06


Tersedianya alat dan bahan pembersih kantor

1.20.05

1.20.05 01 07


20

20 1.20.05 01 08


20

1.20.05

1.20.05

1.20.05

01 15

01 13

01 11

01 10






12 Bulan

12 Bulan

1

1

1 20 1.20.05 01 09

20

1.20.05

01 03

1 20 1.20.05

1

20


1.20.05

1 20

1

20

01 17

20

1

Tersedianya sarana dan prasarana pekerjaan dalam keadaan baik

1

1.20.05

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

1 20

Tersedianya alat cetak dan penggandaan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terseianya bahan-bahan bacaan Fasilitasi makan minum rapat dan tamu

1


PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

23.200.000

7.250.000

(9)

100%

21.750.000

2 Kali

100%

100%

100%

100%

261.000.000

142.100.000

1.600.000.000

140.824.000

99.626.600

683.262.040

2.730.686.958

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50.000.000

11.000.000

80.000.000

35.000.000

28.500.000

4.640.000

25.435.320

40.813.440

3.400.000

19.559.920

22.272.000

36.687.320

657.308.000

100%

100%

25 Orang

2.926.812.640

100%

100%

HASIL KEGIATAN Tolok Ukur Target (7) (8) Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun SKPD Tersedianya Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Tersedianya Dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD

Terpenuhinya kebutuhan rapat pembahasan rancangan PERDA Terpenuhinya kebutuhan Rapat - rapat alat kelengkapan dewan Terpenuhinya kebutuhan Rapat - rapat Paripurna Terserapnya aspirasi dan kebutuhan masyarakat di DAPIL Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Terwujudnya Pimpinan dan Anggota DPRD yang profesional

Terwujudnya kegiatan surat menyurat yang lancar Tersedianya listrik, telepon dan air untuk mendukung pelayanan Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya kendaraan dinas yang memadai dan siap pakai Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang baik Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman Terpeliharanya peralatan perkontoran untuk kelancaran pekerjaan Terpenuhinya persediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat cetak dan penggandaan kantor Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhunya kebutuhan informasi Tersedianya makan minum rapat dan tamu

246

KODE REKENING (2)



(1) 01 18

20

1.20.05

1




Target (4)

100%

11 Bulan

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) Terfasilitasinya aparatur yang melaksanakan tugas ke pusat atau daerah lainnya.

11 Bulan

HASIL KEGIATAN Tolok Ukur Target (7) (8) Terlaksananya Konsultasi dan koordinasi luar daerah

Meningkatkan semangat dan tanggung jawab APIP

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

100%

100%

100%

40.000.000

50.000.000

120.000.000

175.546.140

45.000.000

20.000.000

100%

10.546.140

100%

100%

100.000.000

526.315.490

1.157.091.218

130.000.000

130.000.000

100%

100%

270 LHP

Kota Bima

(9)

300.000.000

84.741.600

12.000.000

20 1.20.05 02

1 paket

12.000.000

1

1 paket

1 paket

10.741.600


Tersedianya perlengkapan kantor sebagai sarana perkantoran

1 paket

02 07

Tersedianya peralatan kantor sebagai sarana perkantoran

25.000.000

1.20.05

1 paket

Tersedianya mebeleur sebagai sarana perkantoran

1 Unit

20

1 paket

Tersedianya Kendaraan dinas operasional yang memadai

1

12 Bulan

Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur

Penyediaan bahan bakar, suku cadang dan pelumas kendaraan dinas operasional

02 09 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

1.20.05 1.20.05 02 24

25.000.000

20 20 1.20.05

12 Bulan

1 1 20

tersedianya fasilitas kantor yang memadai

Tersedianya perlengkapan kantor sebagai sarana perkantoran Tersedianya perlengkapan kantor sebagai sarana perkantoran Tersedianya mebeleur sebagai sarana perkantoran

1

12 Bulan

13 Orang 20

Tersedianya laporan keuangan SKPD yang akuntabel Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja SKPD Terwujudnya Laporan akuntabilitas kinerja daerah yang akuntabel

Tersedianya laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel

Jumlah temuan yang ditindaklanjuti

210.000.000

terfasilitasinya pemeliharaan rutin, berkala peralatan kantor

75%


Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah APIP yang mendapat penilaian angka kredit

6 Orang

02 28

05 01 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan


1.20.05

1.20.05 05 03 Pelaksanaan Penilaian AKJG

Meningkatnya Kwalitas dan kuantitas auditor Terwujudnya aparatur pengawas yang berkualitas

20

20 1.20.05 05 05

Aparatur pengawas yang mengikuti diklat Auditor Aparatur pengawas yang mengikuti Bintek

1

1 20 1.20.05


1 20

100%

20 1.20.05 05

1

20 1.20.05 06


1

1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1 Dokumen

06 04

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.20.05

4 Dokumen

20

3 Dokumen

1

Dokumen Renja, RKA, DPA dan DPPA

Penyusunan Rencana kerja Tahunan /RKA/DPA/DPPA SKPD Penyusunan LAKIP SKPD, LPJ,LPPD

06 05 06 06

1.20.05 1.20.05

20 20

70 SKPD

2 Dokumen

Dokumen LAKIP, LPD dan LPPD

Pembinaan dan pengawasan kebijakan

Laporan hasil koreksi pelaksanaan APBD Kota dan SKPD

1 Dokumen

WTP

82%

Laporan Hasil Evaluasi

Peingkatan Opini Pengelolaan Keuangan dari BPK

Jumlah temuan auditor yang ditindaklanjuti dan diselesaikan

Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

1 1 06 07

20

1.20.05

1

20 1.20.05 18 18 07

1 1.20.05

20

20 01

1

1.20.05

20 1.20.05 20 20

1 1


247

1 20

20

1.20.05

1.20.05

1.20.05

20 07

20 06

20 05

20 02

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Inventarisasi temuan pengawasan

Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

KODE REKENING

1 20 1.20.05 20 08

(2)

1 20 1.20.05


1 20

(1)

1

20 1.20.05 21

Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

1

21 02 Bimbingan teknis pengawasan operasional

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1.20.05 21 03

21 01

20 1.20.05

1.20.05

1 20

20

1

20 1.20.05 22

1

1 20

1.20.05 22 02

22 01 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan

1 1.20.05

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

20

1 20 1.20.06


1

1 20 1.20.6 01


Jumlah Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan yang mengikuti diklat

Peingkatan Opini Pengelolaan Keuangan dari BPK

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

Target (4)

5 Org

WTP

100%

Inventarisasi temuan

Penyelesaian kasus temuan

12 Laporan

1 dokumen

12 kasus


Dokumen Laporan


(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

320.775.728

25.000.000

70.000.000

175.000.000

12 laporan

40.000.000

90%

6 kali

1 dok

100%

100.000.000

6 kali

100%

120.000.000

koordinasi pengawasan

100%

Jumlah kasus pengaduan yang diselesaikan Data inventarisasi temuan pengawasan Dokumen Laporan hasil tindak lanjut hasil temuan pengawasan terlaksananya koordinasi pengawasan Data evaluasi hasil temuan yg telah ditindaklanjuti

Terwujudnya aparatur pemeriksa dan pengawas yang handal

50.000.000

6 kali

2 Orang

Terwujudnya aparatur pengawas yang handal

100%

Evaluasi hasil temuan yang telah ditindak lanjuti

3 Orang

Terwujudnya aparatur pengawas yang handal

270.000.000

3 Orang

2 Dokumen

Terlaksanaya pengawasan internal yang komprehensip

Tersedianya prosesedur dan standar pengawasan

100%

100%

20.000.000

26.000.000

Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasa yang mengikuti pelatihan Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasa yang mengikuti pelatihan Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasa yang mengikuti pelatihan

Dokumen SOP

3 Dokumen

46.000.000

Dokumen

50.000.000 Kota Bima

10.686.938.000

90%


######## Lancarnya mobilitas surat menyurat dan kearsipan dinas

80%

300 materai dan Tersedianya jasa surat 12 paket kiriman menyurat barang

Memudahkan koordinasi dengan instansi dan baiknya operasi peralatan kantor

120.000.000 Kota Bima

1 20 1.20.06 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

pembayaran telpon, air, dan listrik 12 bulan

90%

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi layak pakai

1 20 1.20.06 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

58 kendaraan dinas

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

460.000.000 Kota Bima

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / 1 20 1.20.06 01 06 operasional

100%

SPJ masingmasing bendahara per bulan

Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan

1 20 1.20.06 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan


248

KODE REKENING

(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI



70%



Kenyamanan dan keindahan gedung kantor

80%

130.000.000 Kota Bima

Target (4)

12 jenis alat dan bahan pembersih

Terpeliharanya peralatan kerja

100%


Tersedianya jasa kebersihan kantor

22 laptop, 10 pc, 20 printer

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran

(2)

1 20 1.20.06 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

60 jenis atk


1 20 1.20.06 01 09 Peenyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


(1)

1 20 1.20.06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

60%

70%

100%

100%

200.000.000 Kota Bima


150.000.000 Kota Bima


135.000.000 Kota Bima

1 20 1.20.06 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Meningkatkan wawasan aparat mengenai aturan perundang-undangan

60%

1 20 1.20.06 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terbentuknya Terselenggaranya rapatpersamaan persepsi dan rapat koordinasi dan 24 laporan koordinasi mengenai konsultasi ke luar perjalanan dinas regulasi pengelolaan daerah keuangan daerah

85%

80%


600.000.000 Kota Bima

10 meja; 10 kursi; 20 teralis jendela

Kendaraan operasional yang layak untuk operasional kedinasan

Perlengkapan kantor yang memadai

100%

100%

190.000.000 KOTA BIMA

150.000.000 KOTA BIMA

24 laporan

47 roda 2, 11 roda 4

########

Meningkatnya koordinasi antar SKPD

1 20 1.20.06 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

10 expl koran

Menciptakan suasana kondusif intern DPPKAD

1 20 1.20.06 01 12

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

98 pegawai

Terlaksananya 20 jenis blanko Tersedianya barang administrasi cetak, 6000 lbr cetakan dan pengelolaan keuangan fotocopy, 60 exp penggandaan yang lebih tertib dan penjilidan teratur Tersedianya komponen Terciptanya suasana instalasi 6 jenis alat listrik kantor yang mendukung listrik.penerangan kelancaran kerja bangunan kantor Tersedianya peralatan Lengkapnya sarana 4 scanner; 5 meja dan perlengkapan kantor dalam 5 kursi; kantor mendukung kinerja

1 20 1.20.06 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

Tersedianya makanan dan minuman

100%


Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

Terselenggaranya rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

1 20 1.20.06 01 19 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1.20.6

02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional


1 20

1.20.6

1 20 1.20.6 02

1 20


249

KODE REKENING (2)



03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


(1)

1.20.6

1 20 1.20.6 03

1 20

1 20 1.20.6 05

05 03

1.20.6


06 01 Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

1.20.6

1 20

1.20.6

06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasai anggaran

1 20

1 20

1.20.6



1 20

1.20.6

1 20 1.20.6 06

1 20

1 20

1.20.6

1.20.6

06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ, dan LPPD

06 05

Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA satuan kerja perangkat daerah

1 20



Meningkatnya disiplin aparatur

Meningkatnya pengetahuan SD Aparatur sesuai bidangnya

Terbentuknya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Target (4)

100%

70%

100%

15 orang bintek luar daerah; 50 org bintek dalam daerah

150 buah


Tersedianya pakaian tenun ikat

Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

########

(9)

55.000.000 KOTA BIMA

########

300.000.000 KOTA BIMA

100%

100%

90%

230.000.000 KOTA BIMA


150.000.000 KOTA BIMA


90%

100%


Meningkatkan disiplin aparatur mengenai ketentuan berpakaian dinas

Terciptanya output kinerja yang sesuai dengan sasaran

100%


########

85%


4 dokumen Kemudahan dalam Terlaksananya laporan realisasi renja evaluasi kinerja dan kinerja dan ikhtisar per triwulan dan evaluasi pencapaian realisasi kinerja SPKD 4 monev SKPD program SKPD dalam 1 per triwulan tahun 1 dok laporan keuangan semesteran dan Tersusunan laporan prognosis skpd, 1 Posisi keuangan keuangan semesteran semesteran yang dok laporan dan prognosis akuntabel keuangan semesteran dan prognosis pemkot bima Pertanggungjawaban Tersusunnya laporan 1 dok prognosis laporan keuangan prognosis realisasai pemkot bima semester I DPPKAD anggaran yang akuntabel 1 dok laporan keuangan skpd, 1 Pertanggungjawaban laporan keuangan dok laporan DPPKAD yang akuntabel keuangan pemkot bima Tersusunnya dokumen Renja, Perencanaan kinerja Renja/RKA/DPA satuan RKA, DPA dan dan anggaran yang lebih kerja perangkat daerah DPPA terukur

85%

Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun

Pelaporan kinerja dan anggaran yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan Tersusunnya dokumen dokumen LAKIP LAKIP dan LPPD dan LPPD

250

(1)

KODE REKENING (2)


1 20 1.20.6 17

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


Terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, andal dan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan

Target (4)

100%



Tersedianya Dokumen Analisis Standar Belanja

(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

0 KOTA BIMA

17 01 Penyusunan Analisis Standar Belanja

50%

1.20.6

1 draft ASB

1 20

1 buah Perwali Tersedianya Sisdur Kota tentang Sisdur Bima yang sistematis Keuangan Kota Bima


17 04 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Unit Kerja dapat melaksanakan dan mengendalikan program kerjanya sesuai APBD

75%

1.20.6

1 raperda

Penetapan anggaran belanja DPPKAD dapat terukur dan efisien Implementasi pengelolaan keuangan daerah lebih sistematis dan terarah

1 20

Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang APBD

1.000.000.000 KOTA BIMA

17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

80%

1.20.6

200.000.000 KOTA BIMA

1 20

80%

1 raperwali

900.000.000 KOTA BIMA

1.20.6

80%

1 20

1 raperda

Dinas/unit kerja dapat melaksanakan program kerjanya sesuai dengan Perwal tentang penjabaran APBD serta memungkinkan pengendalian anggaran per program/kegiatan

335.000.000 KOTA BIMA

Unit Kerja dapat melaksanakan dan mengendalikan program kerjanya sesuai Penjabaran APBD

Tersusunnya rancangan perda tentang perubahan APBD

Tersusunnya rancangan perwali tentang penjabaran perubahan APBD

80%

Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD

1 raperwali

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran 17 07 APBD

17 09

17 08

1.20.6

Dinas/unit kerja dapat melaksanakan program kerjanya sesuai dengan Perwal tentang penjabaran APBD serta memungkinkan pengendalian anggaran per program/kegiatan

1.20.6

1 20

1 20


251

KODE REKENING (2)

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Target (4)


(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI


200.000.000 KOTA BIMA

70%


100%

70%


1 raperda

70%

700.000.000 KOTA BIMA

Penggunaan anggaran daerah yang terukur dan terpantaunya pelaporan keuangan pemerintah daerah

60%

115.000.000 KOTA BIMA

200.000.000 KOTA BIMA

80%


100%

90%

Penggunaan anggaran daerah tahun 2008 dapat dipertanggungjawabkan

4 laporan monev

Penatausahaan keuangan daerah di tiap SKPD 150 0rang dapat sejalan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Penatausahaan keuangan daerah di tiap SKPD 150 orang dapat sejalan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Penatausahaan keuangan daerah di tiap SKPD 1 dokumen dapat sejalan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Aparat yang terampil dalam mengoperasikan SIMDA sehingga 12 bulan Laporan Keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan tepat waktu Aparat yang terampil dalam Pelaksanaan 12 laporan penata usahaan gaji penatausahaan pegawai dapat gaji pegawai dipertanggungjawabkan dan tepat waktu Program dan kegiatan Dinas/Unit dapat terpantau dan berjalan lancar

1 raperwali


Terlaksananya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah


Tersusunnya raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

17 14 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Terlaksananya bintek implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang pedoman anggaran

17 11

17 10


1.20.6

1.20.6

(1)

1 20

1 20

17 15

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pedoman anggaran

Tersusunnya rancangan perwali tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanan APBD

1.20.6

17 20

1.20.6

1 20

1.20.6

1 20

1 20

Terlaksananya penatausahaan gaji pegawai

17 21 Pengelolaan administrasi penerimaan dan belanja daerah

17 28 Pelaksanaan penata usahaan gaji pegawai

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.20.6

1.20.6


1 20

1 20

1.20.6

Terwujudnya pengelolaan administrasi penerimaan dan belanja daerah

1 20


252

KODE REKENING

(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

275.000.000 KOTA BIMA


90%


Sinkronisasi pendapatan dan belanja daerah antara SKPD dengan SKPKD

Target (4)

laporan hasil rekonsiliasi bulanan

250.000.000 KOTA BIMA


17 38 Penatausahaan/Rekonsiliasi pendapatan dan belanja daerah

Terwujudnya penatausahaan dan rekonsilisasi pendapatan dan belanja daerah yang akuntabel

90%

(2)

17 43 Pelaksanaan Proses TPTGR aset/barang milik daerah

Meningkatnya transparansi dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah


1.20.6

1.20.6

laporan penyelesaian 45 kasus

(1)

1 20

1 20

Terlaksananya proses sidang atas kasus TPTGR

100%


48 01 Penyusunan Sistem dan Prosedur Aset/Barang Daerah

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DAERAH

80%

1.20.6

48 02 Peningkatan manajemen aset / barang daerah

1 20 1.20.6 48

Meningkatkan Tata Cara Pengelelolaan BMD yang sesuai dengan prosedur yang berlaku

1 20

1.20.6

48 03 Revaluasi / appraisal aset / barang daerah

Terciptanya administrasi dan pengelolaan aset daerah secara tertib, akuntabel dan transparan berdasarkan peraturan perundang- undangan.

5 SOP dan 2 Perwali

1 20

1.20.6

Terlaksananya Penatausahaan Inventarisasi Aset/ Barang daerah

Dihasilkannya Data Laporan hasil cek Aset/ Barang Milik fisik per triwulan Daerah yang tertib dan akuntabel

Buku laporan penatausahaan inventarisasi aset / barang daerah Kota Bima

Peningkatan SDM Aparatur Pengelolaan BMD

65%

80%

80%

80%


150.000.000 KOTA BIMA

250.000.000 KOTA BIMA

250.000.000 KOTA BIMA Dokumen Penilaian dan Potensi Pemanfaatan Aset/ Barang Milik Daerah Meningkatnya kualitas penatausahaan Inventarisasi dalam rangka Penyusunan Laporan Data Inventarisasi Barang Milik Daerah Terlaksananya pendataan dan pemuktahiran kepemilikan aset/ barang daerah

100.000.000 KOTA BIMA

Buku Laporan tentang aset/barang daerah Kota Bima

100%

Terlaksananya penyusunan Dokumen laporan Tahunan Aset/ Barang Milik Daerah

Tersusunnya buku Laporan Tahunan Aset/ Barang Milik Daerah

Terlaksananya 78 SKPD untuk sosialisasi dan Diklat sosialisasi dan 5 Pengelolaan aset/ orang untuk barang daerah Diklat Terwujudnya revaluasi/ 1 dokumen apparaisal (Penilaian) potensi Aset/ Barang Milik pemanfaatan Daerah BMD

Tersusunnya SOP tentang Pengelolaan BMD

1 20

Pendataan ulang/ pemutahiran kepemilikan, penggunaan, dan 48 05 pemanfaatan tanah dan bangunan Pemerintah Kota Bima

48 04 Penyusunan data inventarisasi aset daerah

1.20.6

48 06 Penyusunan Laporan Tahunan Aset/Barang Daerah

1.20.6

1.20.6

1 20

1 20

1 20


253

KODE REKENING (2)

48 07 Sensus Barang Milik Daerah


1.20.6

(1)

1 20

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1.20.6

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan 49 02 daerah

49 01

1 20 1.20.6 49

1 20

1.20.6

49 03 Sosialisasi dan pembekalan juru pungut PBB

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah

1 20

1.20.6

1 20

49 04 Penagihan PBB pada seluruh kelurahan

49 05 Pendataan ulang / pemutahiran data PBB sektor perkotaan

1.20.6

1.20.6

49 06

1 20

1 20

1.20.6

1 20

1 20

1.20.6

1.20.6

1.20.6

49 09 Pemeliharaan Data dan System PBB

49 08 Monitoring dan Rapat Evaluasi PBB per Triwulan

49 07 Gebyar dan Penagihan PBB pada Seluruh Kelurahan

Pengelolaan dan penagihan pajak daerah / retribusi daerah / sewa aset daerah

1 20

1 20



Meningkatnya Pendapatan Daerah

Target (4)

100%

100%

100%


150.000.000 KOTA BIMA

200.000.000 KOTA BIMA

LOKASI

Dokumen hasil sesnsus BMD Kota Bima

100%

100.000.000 KOTA BIMA

PAGU INDIKATIF

Terlaksananya kegiatan sensus BMD Kota Bima

1 perda dan 1 perwali

100%

321.000.000 KOTA BIMA

(10)

Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah

1 kali seminar PAD, 2 potensi PAD baru

Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan Peningkatan Pemahaman Juru Pungut

80%

100.000.000 KOTA BIMA

(9)

Terwujudnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

38 juru pungut PBB

Meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan PBB

100%

115.000.000 KOTA BIMA


Meningkatnya pengetahuan juru pungut PBB

38 kelurahan

Tersedianya data Objek dan Subjek PBB yang akurat

100%

100.000.000 KOTA BIMA


Terlaksananya penagihan PBB pada seluruh kelurahan

38 kelurahan

100%


Terciptanya informasi mengenai aset/barang daerah Kota Bima

Terlaksananya pendataan ulang/ pemuthahiran data PBB sektor perkotaan

100%

100.000.000 KOTA BIMA

Penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan Peningkatan pendapatan daerah dari berbagai sektor sesuai ketentuan perundangundangan

Terlaksananya pengelolaan dan Peningkatan penagihan pajak daerah, pendapatan daerah dari 100% dari target retribusi daerah dan sektor pajak daerah dan yang ingin sewa aset daerah dan retribusi sesuai dicapai Asistensi Penyelesaian peraturan perundangan Kepatuhan pembayaran yang berlaku PAD

100%

1 laporan hasil Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Respon kegiatan gebyar Gebyar dan Penagihan Masyarakat terhadap dan 100% PBB PBB pencapaian Laporan hasil evaluasi laporan hasil Tercapainya akurasi dan dan rapat kinerja monitoring PBB akuntabilitas data penagihan PBB per 3 bulan penerimaan PBB Terpeliharanya data dan Terlaksananya kegiatan 12 laporan operasi sistem PBB pemeliharaan Data dan pemerilaharaan serta kemudahan dan Pelayanan Sistem PBB PBB akurasi akses informasi PBB

254

(1)

KODE REKENING (2)


1 20

1 20

1 20

1 20

1 20

1.20.6

1.20.6

1.20.6

1.20.6

1.20.6

1.20.6

49 16 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah

49 15 Penatausahaan/Rekonsisliasi Pendapatan Daerah

49 14

49 13

Pendataan Objek Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain- lain PAD yang sah

49 12 Uji Petik Terhadap Objek Pajak dan Retribusi Daerah

49 11 Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

49 10

Penetapan Objek Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah

Peningkatan Manajemen Perhitungan, Penetapan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

1 20

1.20.6

1.20.07

01 01





BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1 20

20

20 1.20.07 01

1 20 1.20.07

1

1

01 06

01 02

1.20.07

1.20.07

20

20

1 1




Target (4)

100%


100%

100%



200.000.000 KOTA BIMA

LOKASI

100%


PAGU INDIKATIF

100%


(10)

100%

100.000.000 KOTA BIMA

(9)

100%

150.000.000 KOTA BIMA

6.832.373.000

12 Bulan

11.000.000

67.000.000

60.000.000

601.280.000

100%

100%

100%


Tersedianya kendaraan dinas yang memadai dan siap pakai

Terwujudnya kegiatan surat menyurat yang lancar Tersedianya listrik, telepon dan air untuk mendukung pelayanan

Terlaksananya kegiatan 800 lbr Terbitnya Penetapan Perhitungan dan ketetapan Pajak yang akuntabel Penetapan serta BPHTB; 60000 dan Terciptanya Pemeriksaan Pajak lbr ketetapan kepatuhan Pajak Daerah PBB Masyarakat Peningkatan pendapatan daerah dari Terlaksananya 13 SKPD dan 200 sektor pajak daerah dan sosialisasi pajak daerah org WP/WR retribusi sesuai dan retribusi daerah peraturan perundangan yang berlaku Tersedianya data hasil Terlaksananya Uji Petik 15 op restoran; uji petik Objek Pajak Objek Pajak Daerah dan 15 op hotel; 10 Daerah dan Retribusi Retribusi Daerah op hiburan Daerah Tersedianya data Meningkatnya otentik tentang potensi pendapatan daerah 1 dokumen penerimaan pajak melalui penerimaan databe PAD daerah, retribusi daerah pajak daerah, retribusi dan lain-lain PAD yang daerah dan lain-lain sah PAD yang sah Tersedianya data Meningkatnya otentik tentang potensi pendapatan daerah 1000 surat penerimaan pajak melalui penerimaan ketetapan PD/RD daerah, retribusi daerah pajak daerah, retribusi per WP/WR dan lain-lain PAD yang daerah dan lain-lain sah PAD yang sah Meningkatnya Terwujudnya pendapatan daerah Laporan hasil penatausahaan dan melalui penerimaan rekonsiliasi rekonsiliasi pendapatan pajak daerah, retribusi bulanan daerah yang akuntabel daerah dan lain-lain PAD yang sah Meningkatnya pendapatan daerah melalui penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah

12 Bulan

Tersedianya data otentik tentang potensi laporan monev penerimaan pajak daerah, retribusi daerah PAD per 3 bulan dan lain-lain PAD yang sah

Pelayanan surat menyurat

2 Rekening

11 Unit

Pembayaran tagihan telepon dan listrik Dokumen STNK dan service kendaraan dinas Operasional

255

KODE REKENING (2)





01 07

(1)

1.20.07 01 11

1.20.07

20 1.20.07

20

1 20

1

1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

01 12 01 15

1.20.07 1.20.07

20 20

1 1



01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

01 17

1.20.07 01 19

1.20.07

20 1.20.07

20

1 20

1

1

20 1.20.07 02


4 Orang


100%


PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

53.000.000

(9)

50.000.000 30 Jenis

100%

Honor Bendaharawan dan Dokumen SPJ

55.000.000

Ketersediaan Alat tulis kantor

100%

Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang baik Terpenuhinya persediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat cetak dan penggandaan kantor

9.280.000

12 Bulan

100%

12.000.000

Blanko cetak dan foto copy dokumen kantor

100%

32.000.000

1 paket

100%

222.000.000

12 Bulan

Terpenuhunya kebutuhan informasi Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat

Tersedianya komponen instalasi linstrik/penerangan bangunan kantor

11 Bulan

30.000.000

12 Bulan

Terwujudnya Konsultasi dan koordinasi luar daerah

11 Bulan

komponen instalasi linstrik/penerangan bangunan kantor

11 Bulan

Terwujudnya Konsultasi dan koordinasi Dalam daerah

tersedianya kendaraan dinas

263.624.000

11 Bulan

6 unit

Terseianya bahan-bahan bacaan Fasilitasi makan minum rapat dan tamu Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ke pusat atau daerah lainnya. Rapat Koordinasi dan Konsultasi lintas SKPD dalam Daerah

pengadaan kendaraan dinas

70%


12 Unit


1 02 05

Perlengkapan penunjang

-

1.20.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

100%

20 02 07


1 1.20.07

67.000.000

20

100%

1

5 Unit

50.000.000 Peralatan kerja penunjang

100%


23.200.000

02 09

100%

97.904.000

1.20.07

12 Unit

20


8.120.000

39.469.000

1 Gedung 12 Bulan

100%

17.400.000

100%

Tersedianya perlengkapan kantor penunjang kerja yang memadai Tersedianya peralatan kantor penunjang kerja yang memadai Tersedianya gedung kantor yang representatif

15 Unit

100%

1

Pengecatan dan perbaikan ringan gedung kantor Penyediaan bahan bakar, dan suku cadang kendaraan dinas Operasional penyediaan perawatan barang elektronik dan meubeler

Tersedianya perawatan barang elektronik dan meubeler

47 Steel

120.000.000

159.469.000

Tersedianya jasa perawatan komputer kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor

penyediaan jasa perawatan komputer kantor

Pakaian Dinas Kheky

80%

100%

100%

20.000.000

-

106.000.000

Prosentase Peningkatan disiplin berpakaian pegawai

1 Dok

Tersedianya dokumen LAKIP SKPD Tersedianya laporan keuangan semesteran SKPD

Meningkatnya Disiplin kehadiran pegawai

Dokumen LAKIP SKPD

6 Dok

40 Kali

Laporan keuangan semesteran

Jumlah Sidak yang dilaksanakan

10 Unit

02 22 02 24 02 26

90%

1.20.07 1.20.07 1.20.07

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor % Meningkatnya disiplin aparatur

100%

20 20 20 02 28

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Sidak PNS dan Honorer Daerah


1 1 1 1.20.07

20

03 07

03 02

1

1.20.07

20 1.20.07 03 20

1 1 1.20.07

20


06 01


1

1.20.07 1.20.07


20 1.20.07 06 20 20

06 02

1 1 1


256

KODE REKENING



(2) 06 03

(1) 1.20.07 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

20 06 04

1 1.20.07 06 05


1 Dok

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) Laporan prognosis realisasi anggaran

1 Dok

20 1.20.07

Laporan keuangan akhir tahun

1 20

4 Dok

1

3 Dok

Dokumen Renja, RKA, DPA dan DPPA


120 PNS

Dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD SKPD

20

Program Pendidikan Kedinasan


1

20 1.20.07 45

06 06

1

1.20.07 Pegawai yang telah mengikuti diklat teknis dan penjejangan struktural

Org

45 01

80

1.20.07

Terlaksananya Diklat Teknis bagi pegawai

20

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

1 45 02

Org

1.20.07

Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

54

20

45 06

Diikutinya Diklatpim II, III, dan IV

150 CPNS

Pendidikan Penjenjangan Struktural

1

1.20.07

1

1

1

20

20 1.20.07

1.20.07

47 04

47 03

47 02

20 1.20.07 47

20

1.20.07 47 05

Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Penempatan PNS

Seleksi penerimaan calon PNS

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

100%

30.000.000

15.000.000

11.000.000

(9)

100%

30.000.000

100%

100%

77.000.000

1.850.000.000

212.000.000

Tersedianya pegawai sesuai dengan kebutuhan

100%

428.000.000

2.653.000.000

910.000.000

910.000.000

100%

2.139.000.000

100%

100%

HASIL KEGIATAN Tolok Ukur Target (7) (8) Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Tersedianya LPJ dan LPPD

Meningkatnya pemahaman pegawai yang mengikuti diklat teknis Meningkatnya keahlian bagi Pegawai yang mengikuti Diklatpim II, III, dan IV Di ikutinya ujian dinas dan penyesuaian ijasah bagi pegawai

org

100%

150

100%

Meningkatnya kapasitas CPNS

Pelaksanaan seleksi CPNSD

Terwujudnya pendayagunaan aparatur yang sesuai dengan kompetensi dan keahlian

246.000.000 Org

150.000.000

500

100%

130.000.000

47 09

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang dapat diselesaikan

35 Kasus

Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai

35 kasus

100%

100.000.000

33.000.000

60.000.000

100%

Pelaksanaan penempatan PNS

415 org

Orang

Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat Prajabatan dan diklat teknis lainnya

90

20

1 20 1.20.07 47 06

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Terlaksananya Diklat Prajabatan bagi CPNS

Terfasilitasinya pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijasah

1

20 1.20.07 46

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1

1 20 1.20.07 47 08

46 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

1 20 1.20.07

1.20.07

1 20 1.20.07

100%

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 20

Tersedianya pegawai dengan kemampuan yang memadai

pelaksanaan pengurusan UKP terlaksananya pengurusan 600 Org PNS UKP PNS terlaksananya penyusunan pelaksanaan penyusunan buku 1 dokumen dan 360 buku dan data arsip elektronik dan data arsip elektronik PNS orang PNS terlaksananya Penyusunan Penyusunan dokumen 1 dokumen dokumen intrumen analisi intrumen analisi jabatan PNS jabatan PNS Termotivasinya PNS dalam Jumlah PNS penerima 90 Org melaksanakan tugas penghargaan pemerintahan

1

10 Org

1.000.000.000

PNS yang mendapatkan tugas belajar dan ikatan dinas

30.000.000

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

100%

15.000.000

47 11

1 Kali

1.20.07

terlaksananya seleksi calon Praja IPDN

20

20 Org

terlaksananya punyusunan dokumen Monev

1

1 Dokumen

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

Dokumen laporan

47 12


1.20.07

47 15

20 1.20.07

1 20

Jumlah Praja IPDN asal daerah yang mengikuti seleksi

1


257

KODE REKENING (2)


1.20.07 47 22

47 21

Penyusunan Gaji Berkala PNS

Penyusunan Pedoman Penilaian Calon Pejabat Struktural

Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun

Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) On Line

20 1.20.07 47 23 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

47 20

(1)

1 20 1.20.07 47 24

1.20.07

1 20 1.20.07

20

1 20

1

1

Pengelolaan, pengurusan, dan penerbitan Karis/Karsu/Karpeg/Taspen/Tapperum

1.20.08





Target (4)

100%

Org

Org 83

Dok

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

93.000.000

187.000.000

(9)

100%

100%

HASIL KEGIATAN Tolok Ukur Target (7) (8) terlaksanannya peremajaan data bagi PNS

33.000.000

21.000.000

Org

1 dok

225

terlaksanaya pengurusan PNS yang pensiun terlaksanaya penyusunan pedoman penilaian calon pejabat struktural terlaksananya pengurusan gaji berkala PNS

37.000.000

Org

Org

225

58

terlaksananya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

50.000.000

Org

Org

58

1

917

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) Jumlah PNS yang melakukan peremajaan data Jumlah berkas PNS yang akan pensiun pelaksanaan penyusunan pedoman penilaian calon pejabat struktural pelaksanaan pengurusan gaji berkala PNS pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

350

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Unit

12 Bulan

24.012.000

12.580.780

2.088.000

4.373.200

8.584.000

22.124.680

22.272.000

13.804.000

5.568.000

Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya Terwujudnya koordinasi dan konsultasi lintas SKPD dalam daerah

Kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dan kondisi baik Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan SKPD yang memadai Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai Terwujudnya suasana gedung kantor yang nyaman dan memadai Terwujudnya aparatur yang berwawasan luas Terwujudnya gedung kantor yang nyaman dan memadai

100%

83.520.000

212.498.660

500.659.680

40.000.000

150

Org

6 Jenis

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu

100%

13.572.000

Org

terlaksananya Pengangkatan CPNS, dan CPNS Menjadi PNS

350

Ketersediaan peralatan kantor dan bahan pembersih kantor

12 Bulan

100%

Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai

terlaksananya pengurusan, dan penerbitan Karis/Karsu/Karpeg/Taspen/ Tapperum

3 Rekening

Org

Rekening Listrik, air dan telepon

1 Unit

150

STNK dan Jasa service kendaraan dinas

12 Bulan

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor

Fasilitasi makan minum rapat, makan minum tamu dan pegawai

10 Bulan

2 Media

6 Jenis

12 Bulan

8 Jenis

pelaksanaan pengurusan, dan penerbitan Karis/Karsu/Karpeg/Taspen/ Tapperum

20 1.20.08

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Honorarium Bendahara dan Dokumen SPJ

pelaksanaan Pengangkatan CPNS, dan CPNS Menjadi PNS

KECAMATAN RASANAE BARAT

01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 20 1.20.08

Ketersediaan Alat Tulis Kantor

Pengangkatan CPNS, dan CPNS Menjadi PNS

47 25

47 26

1.20.07

1.20.07

20

20

1

1

1 20 1.20.08

1.20.08

01 06


20

1.20.08 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

20 1.20.08 01

1

20 1.20.08

1

1 20

1 20


1

1

Blanko Cetak, Faktur Pajak dan Foto copy dokumen dan penjilidan Ketersediaan peralatan listrik (Kabel Listrik, Bohlam/lampu, steker)

1.20.08

01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Luar Daerah

10 Bulan

Koran, media cetak skala lokal

20 1.20.08

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Dalam Daerah

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 20

1.20.08

01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1.20.08

1

20

1.20.08

20

1

20

1

1


258

1 1

KODE REKENING (2)




(1)

1.20.08

20 1.20.08 02 20

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala dinas/operasional


1.20.08 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.20.08

20 1.20.08

20

1 20

1

1

20 1.20.09 03

1

1

1

1

20

20

20

1.20.08

1.20.08

1.20.09

1.20.10

06 05

06 04

06 02

20 1.20.08 06

20

1.20.08

03 06

03 05







1

1 20



KECAMATAN RASANAE TIMUR

Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ / MQ

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELAYANAAN KEAGAMAAN DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan

PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU


1

27 10

20

20 1.20.08 27 1.20.08

1

1

20

27 11

1

20 1.20.08 50

1.20.08

1

50 01

20

1.20.08

1

20 1.20.09 01

1 20 1.20.09 1

01 02

20

1.20.09

1







Target (4) 70%

70%

100%

90%

100%



PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

42.949.000

101.413.000

(9)

100%

21.808.000

1paket

100%

27.376.000

1 Unit

100%


Tersedianya kendaraan dinas yang baik dan memadai

Pengecatan gedung kantor dan perbaikan ringan

12 Bulan

9.280.000

Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya gedung kantor yang nyaman dan representatif

Penyediaan BBM, Pelumas dan suku cadang kendaraan dinas operasional

100%

100%

7.000.000

10.000.000

100%

12.583.100

4.558.800

7.371.800

9.744.000

207.148.160

503.609.560

116.000.000

116.000.000

14.617.160

14.617.160

29.234.320

100%

12 Bulan

22 Org

6 Kali

80%

100%

24.513.700

100%

17.000.000

-


20 stel

Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai

Terpilihnya Qori dan Qoriah terbaik untuk mewakili Kecamatan

Tertatanya administrasi kependudukan dan pertanahan Terlaksananya koordinasi dan pembinaan wilayah

Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya dokumen perencanaan SKPD

Meningkatkan disiplin aparatur mengenai ketentuan berpakaian dinas Meningkatkan disiplin aparatur mengenai ketentuan berpakaian dinas

5 Jenis


20 stel

Perbaikan peralatan gedung kantor

Tersedianya pakaian olah raga

1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen

2 Dokumen

Dokumen laporan Keuangan Semesteran SKPD Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen Renja, RKA, DPA, DPPA SKPD

Laporan data kependudukan dan pertanahan di kecamatan

6 Kali

3 Rekening

1 Kali

Terfasilitasinya koordinasi pembinaan wilayah

Lomba STQ/MTQ Tk. Kecamatan


259

20 1.20.09

1.20.09

01 10

01 07

01 06





KODE REKENING

1 20 1.20.09 01 11


1 20 1.20.09 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

(2)

1 20 01 12

(1)

1 1.20.09

HASIL PROGRAM Tolok Ukur (3) Target (4) STNK dan Jasa service kendaraan dinas

12 Bulan

1 Unit



8 Jenis

6 Jenis

12 Bulan



20 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 01 15

2 Media

1.20.09


20

12 Bulan

1

10 Bulan


Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

01 17

01 18

1.20.09

1.20.09

20

20


1

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

13.572.000

53.853.000

10.416.800

8.096.800

6.960.000

10.934.160

19.447.400

57.536.000

30.160.000

(9)

100%

1 Unit

HASIL KEGIATAN Tolok Ukur Target (7) (8) Kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dan kondisi baik Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan SKPD yang memadai Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai Terwujudnya suasana gedung kantor yang nyaman dan memadai Terwujudnya aparatur yang berwawasan luas Terwujudnya kesejahteraan Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya Terwujudnya koordinasi dan konsultasi lintas SKPD dalam daerah

51.979.600

12.876.000

33.013.600

100%

7.000.000

10.000.000

100%

100%

4.640.000

3.770.000

4.930.000

98.141.800

100%

13.340.000

100%

17.000.000

100%





20 stel



4 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

20 stel



12 Bulan

10 Bulan

100%

6.090.000


1

70%




100%



Tersedianya perlengkapan gedung kantor Penyediaan BBM, Pelumas dan suku cadang kendaraan dinas operasional

1.20.08

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala dinas/operasional

06 02



20

02 07 02 24

1.20.09 06 04


5 Jenis

1

1.20.09 1.20.09


20 1.20.09

06 05

70%

20 1.20.09 02 20 20 02 28


1 20 1.20.09


1 1 1 1.20.09

03 05


20

1.20.10 03 06

1

20 1.20.09


1 20

20 1.20.09 03

1

20 1.20.09 06

1

1

1 20


1

20 1.20.09 27


1


260


2 Dokumen




27 10


1.20.09

6 kali

(2)

20

Terfasilitasinya koordinasi dan pembinaan wilayah

(1) 1 Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

90%

27 11 Cakupan Lembaga keagamaan, petugas keagamaan dan kegiatan keagamaan yang ditangani


Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor


12 Bulan

1 Unit

1 paket

3 Rekening

1 Kali

1.20.09

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELAYANAAN KEAGAMAAN DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ / MQ


6 Jenis

12 Bulan

8 Jenis





20

50 01

1

1.20.09

100%

20 1.20.09 50

20

KECAMATAN ASAKOTA



1

1

1 20 1.20.10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


20 1.20.10 01

01 06


1

01 07



1.20.10

01 09

01 02

1.20.10

01 10

1.20.10

20

1.20.10

20

20

1.20.10

1

1

20



1

20 01 11


01 03

1

1.20.10 01 12

1.20.10

1 20 1.20.10

20

1 20


1

1


2 Media

01 13

12 Bulan

01 15


10 Bulan

1.20.10



1.20.10 01 17


20

1.20.10

01 18

20 20

1.20.10

10 Bulan

1

1

20


1

1


70%

01 19


1 Unit

1.20.10

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


20

02 22

1

1.20.10

20 1.20.10 02 20

1 1


6 Kali

80%

HASIL KEGIATAN Tolok Ukur Target (7) (8) Tertatanya administrasi kependudukan dan pertanahan Terlaksananya koordinasi dan pembinaan wilayah

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

9.865.800

(9)

88.276.000

116.000.000

116.000.000

12 Bulan

1.461.600

11.136.000

22 Org

100%

14.732.000


511.289.340

1 Unit

33.245.600

304.201.880 Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai

100%

100%

100%

5.080.800

5.423.000

19.358.080

6.380.000

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai Kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dan kondisi baik Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan SKPD yang memadai

100%

100%

16.530.000

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai Terwujudnya suasana gedung kantor yang nyaman dan memadai

100%

19.142.900

42.557.500

5.080.800

Terwujudnya aparatur yang berwawasan luas

75.400.000

66.874.000

Terwujudnya kesejahteraan

100%

43.500.000

100%

100%


Tersedianya gedung kantor yang nyaman dan representatif

261

KODE REKENING






Pemeliharaan rutin/berkala dinas/operasional

(2) 02 24

(1) 1.20.10

20

03 05

1

1.20.10

20 1.20.10 03 20

1 1 20

03 06

1

20 1.20.10 06

1.20.10

1

1.20.10

1.20.10 06 05

06 04

06 01 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


1.20.10

20

20

20

1 1




Target (4)

70%

100%

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) 12 Bulan

20 stel



20 stel

2 Dokumen

3 Dokumen

4 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen


Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen Renja, RKA, DPA, DPPA SKPD

1

Dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD


PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU Laporan data kependudukan dan pertanahan di kecamatan




8 Jenis

12 Bulan

1 Unit

3 Rekening

1 Kali



6 kali

90%

100%



20 1.20.11 01



Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Cakupan Lembaga keagamaan, petugas keagamaan dan kegiatan keagamaan yang ditangani

06 06

20

1.20.10

1

27 10

20

20 1.20.10 27 1.20.10

1

1

20

27 11

1

20 1.20.10 50

1.20.10

1


01 02

50 01

20

1.20.10

1

KECAMATAN MPUNDA

1.20.11

1 20 1.20.11 1 20


1


01 06 01 07


1.20.11 1.20.11

01 10

20 20 1.20.11

1 1 20


1


PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

23.414.600

(9)

10.000.000

17.000.000

100%

7.000.000

100%

100%

100%

1.102.000

2.204.000

1.322.400

1.322.400

7.241.300

23.296.860

16.055.560

118.282.300

118.282.300

474.197.760

100%

1 Unit

12 Bulan

21.555.120

20.880.000

10.126.800

9.744.000

199.523.480

100%

22 Org

6 Kali

80%

100%

5.950.800

100%

100%

HASIL KEGIATAN Tolok Ukur Target (7) (8) Tersedianya kendaraan dinas yang baik dan memadai


Tersedianyalaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya dokumen perencanaan SKPD Tersedianya dokumen laporan SKPD



Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai Kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dan kondisi baik Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan SKPD yang memadai Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai

262

KODE REKENING



(2) 01 11

(1) 1.20.11


12 Bulan


2 Media

20


6 Jenis

1


Ketersediaan peralatan kantor dan bahan pembersih kantor

12 Bulan

6 Jenis

01 15 Penyediaan bahan logistik kantor


10 Bulan


1.20.11 01 16 Penyediaan makanan dan minuman


01 12

20 1.20.11 01 17


10 Bulan

1.20.11

1 20 1.20.11

01 18


20

1 20

1.20.11


1

1

20

01 19


1

1.20.11

70%

20


1

1.20.11



20

1.20.11 06 04

06 02





100%

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

100%

100%

100%

11.924.800

8.212.800

6.032.000

3.846.560

7.586.400

(9)

100%

69.600.000

100%


Terwujudnya gedung kantor yang nyaman dan memadai

100%

30.015.000

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai Terwujudnya suasana gedung kantor yang nyaman dan memadai Terwujudnya aparatur yang berwawasan luas

Terwujudnya kesejahteraan

100%

1 Unit



100%

100%

11.368.000

20.693.240

20.648.000


12 Bulan

100%

16.994.000

69.703.240


100%

7.000.000

10.000.000

100%

11.018.840

4.337.240

4.035.640

26.449.160

52.579.320

100%

80%

100%

19.391.720

100%

17.000.000


20 stel

Tertatanya administrasi kependudukan dan pertanahan



5 Jenis


2 Dokumen

4 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

20 stel






20 1.20.11 02

20 1.20.11 06 05

70%

1




02 22 02 24

1.20.11 1.20.11

20 20 02 28


1 20 1.20.11


1

1 1 1.20.11

03 05 Pengadaan Pakaian Olah Raga

20

1.20.10 03 06

1

20 1.20.10


1 20

20 1.20.10 03

1

20 1.20.11 06

1

1

1 20


1 20 1.20.11 27



1

27 09

20

1.20.11

1


263

KODE REKENING (1) 20

27 10

1

20 1.20.11 50

1.20.11

1

50 01

20

1.20.11

1

1 20 1.20.12

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2) Pendataan / Penyusunan Potensi Kecamatan serta Inventarisasi Proyek Masuk Kelurahan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELAYANAAN KEAGAMAAN DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ / MQ

KECAMATAN RABA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran




Target (4)

90%

100%


3 Rekening

1 Kali




1 Unit

20 1.20.12 01 01 02


1 1.20.12 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

20

01 06

1

1.20.12

20

12 Bulan

1


1.20.12


20 01 08 Penyediaan alat tulis kantor

1

1

1

20

20

20

20

1.20.08

1.20.12

1.20.12

1.20.12


01 18

01 17

01 15








10 Bulan

10 Bulan

12 Bulan

2 Media

6 Jenis

12 Bulan

01 07

1 1.20.12 01 10 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan

20 1.20.12 01 11



1 20 1.20.12 01 12


1 20 1.20.12

1


8 Jenis

1 20

70%


1


20

20 1.20.12 02

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

26.130.160

(9)

116.000.000

116.000.000

471.357.996

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Unit

12 Bulan

58.138.156

9.187.200

4.338.400

5.739.680

18.004.360

26.756.560

21.376.480

31.842.000

17.284.000

12.110.400

204.777.236

100%

13.572.000

22 Org

HASIL KEGIATAN Tolok Ukur Target (7) (8) Terlaksananya koordinasi dan pembinaan wilayah


Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai Kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dan kondisi baik Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan SKPD yang memadai Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan SKPD yang memadai Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai Terwujudnya suasana gedung kantor yang nyaman dan memadai Terwujudnya aparatur yang berwawasan luas Terwujudnya kesejahteraan

100%


12 Bulan

1 Unit



100%

100%

40.221.840

14.848.000


02 10



13.417.720

1.20.12 02 22


74.287.560

1.20.12

02 24

100%

20 1.20.12

Pengadaan mebeleur

1 20


1

1

1


264

KODE REKENING





(2) 02 28

(1) 1.20.12

20

03 05

1

1.20.10

20 1.20.10 03 20

1 1 Pengadaan Pakaian Olah Raga

1.20.12 06 04

06 03

06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun



03 06

1.20.12

06 05

1.20.10

20 1.20.12

20

20

1.20.12

1

1 20

20 1.20.12 06

1

20

1

1


1




Target (4)

70%

100%

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) 5 Jenis

20 stel



20 stel

1 Dokumen


Dokumen laporan Keuangan Semesteran SKPD

1 Dokumen

2 Dokumen

4 Dokumen


Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen Renja, RKA, DPA, DPPA SKPD



6 kali

3 Dokumen

20 1.20.12 27

20

27 10


Dokumen LAKIP, LPJ, LPPD

1

1.20.12 Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan


1 20 27 12


1 1.20.12

06 06

90%

20

1.20.12


1


12 bulan

1 Kali

20 1.20.12 50


Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi surat menyurat


1

50 01

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

1.20.12

20

1 20 1.20.13


Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

1

1 20 1.20.13 01



PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

5.800.000

(9)

10.000.000

17.000.000

100%

7.000.000

27.840.000

5.800.000

100%

6.960.000

5.220.000

4.640.000

100%


932.850.000

116.000.000

116.000.000

37.723.200

10.730.000

48.453.200

5.220.000

12 bulan

22 Org

6 Kali

80%

100%

100%

100%

100%

HASIL KEGIATAN Tolok Ukur Target (7) (8) Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai


Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya dokumen perencanaan SKPD Tersedianya dokumen laporan SKPD



Terlaksananya jasa administrasi surat menyurat

265

KODE REKENING (2)


Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB)

1 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik

(1)

1 20 1.20.13

1 20 1.20.13 01 06


1 20 1.20.13 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1 20 1.20.13 01 10 Penyediaan Alat Tulis kantor


1 20 1.20.13 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan



12 Bulan


Terpenuhinya jasa telepon, air dan listrik

1 20 1.20.13 01 18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan


Terpenuhinya3 jenis jasa komunikasi (Jasa listrik, Jasa Telepon dan js TV kabel); 2 jenis jasa sumber daya air dan listrik untuk 12 bulan

Terwujudnya Rapatrapat Koordinasi dan 1 kegiatan / 11 1 kegiatan / konsultasi dalam daerah kali 11 kali sehingga adanya peningkatan perijinan

Terpenuhinya Jasa Terpeliharanya kendaraan pemeliharaan dan kendaraan dinas kendaraan dinas roda 4 perijinan kendaraan roda 4 (1 unit), Dinas/Operasional (1 unit), Dinas/Operasional (Jasa roda 2 (1 unit) kantor(Jasa Service, roda 2 (1 Service, STNK dan STNK danBPKB) unit) BPKB) Terciptanya Tepenuhinya Jasa Administrasi Keuangan 5 org/ 12 5 org/ 12 Bulan Administrasi Keuangan Bulan yang transparan dan akuntabel Terwujudnya Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor dan 1 keg / 12 1 keg / 12 Bulan Kebersihan Kantor Bulan kenyamanan dalam bekerja Terlaksananya Terpenuhinya administrasi kegiatan kebutuhan alat tulis 12 Bulan 12 Bulan dengan baik, lancar dan kantor memadai Terpenuhinya Terlaksanya pencetakan kebutuhan barang 12 Bulan dan penggandaan 12 Bulan cetakan dan dokumen naskah dinas penggandaan Terciptanya Terpenuhinya 7 jenis 7 jenis bahan pengetahuan tentang Penyedeiaan Bahan bahan bacaan /12 perkembangan Bacaan dan Peraturan bacaan /12 Bulan informasi atau Keadaan Perundang-undangan Bulan secara umum Terpenuhinya Terpenuhinya Makanan 5 kegiatan / 12 Kebutuhan Makanan 5 kegiatan / dan Minuman Rapat dan Bulan 12 Bulan rapat dan Minuman Tamu Tamu kantor Terwujudnya 9 kali / 12 Koordinasi dan 9 kali / 12 bulan bulan Konsultasi ke luar daerah

1 20 1.20.13 01 19 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah


Terpenuhinya Rapatrapat Koordinasi dalam daerah

1 20 1.20.13 02


(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI


5.000.000 KOTA BIMA


9.000.000 KOTA BIMA



2.700.000 KOTA BIMA


114.000.000 KOTA BIMA

110.000.000 KOTA BIMA

266

(1)

KODE REKENING (2)


1 20 1.20.13 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1 20 1.20.13 02 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1 20 1.20.13 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 20 1.20.13 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kantor

1 20 1.20.13 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

PROGRAM PENINGKTANAN DISIPLIN APARATUR

1 20 1.20.13 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Kantor

1 20 1.20.13 03 1 20 1.20.13 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1 20 1.20.13 03 06 Pengadaan Pakaian Olahraga

1 20 1.20.13 06

1 20 1.20.13 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran




1 kegiatan/ paket



LOKASI

1 kegiatan/ paket


PAGU INDIKATIF

1 unit Roda empat, 1 Unit Roda Dua/ 12 bulan

3.000.000 KOTA BIMA

(10)

Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

5 Unit/ 2 kali

(9)

1 unit Roda empat, 1 Unit Roda Dua/ 12 bulan

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor

Terpenuhinya Terciptanya Perlengkapan Gedung 1 kegiatan/ paket perlengkapan gedung Kantor kantor yang memadai Meningkatnya kelancaran tugas aparatur

5 Unit/ 2 kali


165.000.000 KOTA BIMA

14 Unit / kali

Terciptanya Rehabilitasi Ruangan Kerja Aparatur 2 kegiatan dan Atap Gedung Kantor


Terlpeliharanya peralatan gedung kantor guna kelancaran tugas aparatur

26 steel / 1 kegiatan

6.500.000 KOTA BIMA

Terciptanya keseragaman pakaian KORPRI Aparatur Terciptanya keseragaman pakaian Olahraga aparatur

6.250.000 KOTA BIMA


14 Unit / kali



2 kegiatan

Terpenuhinya Peralatan 1 kegiatan/ paket Gedung Kantor

Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Rehabilitasi Penambahan Ruangan Kerja Aparatur dan Atap Gedung Kantor

Terpenuhinya pakaian KORPRI yang memadai bagi aparatur Terpenuhinya pakaian Olahraga yang memadai bagi aparatur

2 Dokumen


6.250.000 KOTA BIMA

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja 3 Dokumen Tahunan,RKA/ DPA/DPPA SKPD

6.250.000 KOTA BIMA

Tersusunnya Dokumen 2 Dokumen Laporan Keuangan semesteran Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan akhir 1 Dokumen tahun 3 Dokumen

Tersusunnya Dokumen 3 Dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD

1 Dokumen Terlaksananya penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan, RKA/DPA/DPPA SKPD

3 Dokumen

Terpenuhinya Doukumen laporan keuangan semester Terpenuhinya dokumen laporan Keuangan akhir tahun

1 20 1.20.13 06 05 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan / RKA / DPA, DPPA SKPD

Tercapainya penyusunan dokumen laporan LAKIP,LPJ dan LPPD

1 20 1.20.13 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1 20 1.20.13 06 06 Penyusunan LAKIP. LPJ dan LPPD


267

(1)

KODE REKENING (2)


PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN




(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

5 kegiatan / 5 kecamatan


1 20 1.20.13 26

Tersedianya Informasi Terlaksananya Publikasi peraturan perundangan- 5 kegiatan / peraturan tentang 5 kecamatan undangan tentang perijinan perijinan

2 Dokumen

Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pelayanan 2 Dokumen Perijinan



4.621.765.400

Pengadministasian surat menyurat memadai

12 Bulan

12 Bulan

52.600.000

56.692.000

Terwujudnya kemudahan dalam akses 1 informasi tentang kegiatan/12 Sistem Pelayanan bulan Perizinan melalui website Terwujudnya 1 Monitoring dan evaluasi kegiatan/11 Kegiatan Pendataan kali Perijinan


Meningkatnya Pedoman Sistem dan Prosedur Pelayanan Perijinan


5 kegiatan / 5 kecamatan

Terlaksananya Terwujudnya Dokumen 8 (delapan) penyusunan Dokumen 8 (delapan) jenis Inventarisasi dan jenis Izin/ Izin/ 12 bulan Inventarisasi dan Pelaporan Perijinan 12 bulan Pelaporan Perijinan

Terpublikasinya Peraturan- peraturan tentang perijinan

2 Dokumen

1 kegiatan/12 bulan

1 20 1.20.13 26 05 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Pedoman Sistem dan Prosedur Pelayanan Perijinan

8 (delapan) jenis Izin/ 12 bulan

Terciptanya informasi tentang perijinan dan alamat Website KPPT

Penyusunan Pedoman Peningkatan Sistem dan Prosedur Pelayanan Perijinan

Tercapainya Dokumen Inventarisasi dan Pelaporan Perijinan

1 kegiatan/12 bulan

1 20 1.20.13 26 15

1 20 1.20.13 51 01 Inventaris dan pelaporan Perijinan

Tersedianya Informasi / Date Base Perijinan

1 kegiatan/ 11 kali

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN

1 20 1.20.13 51 02 Penyedian Informasi / Data Base perijinan

Terlaksananya 1 kegiatan/ Monitoring dan evaluasi 11 kali Kegiatan Pendataan Perijinan

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1 20 1.20.13 51

1 20 1.20.13 51 03 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendataan perijinan

Tercapainya kegiatan monitoring dan Evaluasi kegiatan pendataan perijinan

1 20 1.20.52

12 Bulan

Meningkatnya Kelancaran Komunikasi, tersedianya Air bersih dan Penerangan

465.577.500 Terlaksananya administrasi surat menyurat

12 Bulan

100%


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


01 01


20 1.20.52 01 1.20.52 01 02

1 20 1.20.52


1 20

Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listik / penerangan bangunan

6 Jenis komponen

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

13.600.000

19.110.000

37.078.500

18.932.000

81.200.000

6.850.000

1

12 Bulan

6 Jenis komponen

Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan dan Perkantoran Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa 3 Kendaraan pemeliharaan dan perizinan 3 Kendaraan roda 4 & Tidak adanya Tunggakan Pajak roda 4 & 3 kendaraan dinas/operasional 3 Kendaraan roda 2 Kendaraan Dinas Kendaraan roda (jasa servis,stnk dan bpkb) 2

12 Bulan


Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

12 Bulan

01 06



1.20.52


20

01 08


1

01 10


1.20.52

01 11

01 07

1.20.52

1.20.52

20

1.20.52

20

20


1 1

20

01 12


1

1.20.52

12 Bulan

1 20

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listik / penerangan bangunan

1


268

KODE REKENING (2)


Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan makanan dan minuman

01 14

(1)

01 17

1.20.52 1.20.52 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 20 01 18

1 1 1.20.52

02 10

02 09


Pengadaan mebeleur




Target (4)

70%

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

26.875.000

2.640.000

(9)

12 Bulan

150.000.000

1 Pelayanan

HASIL KEGIATAN Tolok Ukur Target (7) (8) Tersedianya peralatan makan dan minum (pecah belah)

12 Bulan

4 Jenis

3 Paket

35.085.000

8.300.000

7.450.000

204.040.000

Tersedianya penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya kegiatan rapat rapat koordinasi di tingkat propinsi dan pusat

3 Paket

Terwujudnya hasil kerja yang memadai

3 Jenis

10.000.000

390.429.000

4 Jenis

Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

3 Jenis

3 Jenis

1 tahun

3 Jenis 1 tahun

Terpenuhinya peralatan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan mebeleur

16.350.000

109.204.000

Tersedianya kendaraan operasional yang memadai Tersedianya peralatan kantor yang memadai

Tersedianya pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya Dokumen laporan keuangan Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun (Neraca, CALK, LRA) Tersedianya Dokumen Renja/RKA/DPA/DPPA SKPD untuk kegiatan tahun berikutnya Tersedianya Dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD

Tersedianya Produk hukum daerah

Peningkatan pemahaman tentang paradigma penanggulangan bencana

10.500.000

10.000.000

3 Dokumen

1 Dokumen

36.480.000

7.632.000

8.384.000

61.928.000

5 Dokumen

39.056.900

340.950.900

30.000.000

30.000.000

9.432.000

50 SKPD

2 Perwali

3 Dokumen

30 Set

20.500.000

12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan

30 Set 30 Set

50 SKPD

30 Set

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

1 Pelayanan

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) Tersedianya peralatan makan dan minum (pecah belah) Tersedianya penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya kegiatan rapat rapat koordinasi di tingkat propinsi dan pusat

Tersedianya pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya kendaraan operasional yang memadai Tersedianya peralatan kantor yang memadai

Terpenuhinya peralatan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan mebeleur



20

02 03

1

1.20.52

20 1.20.52 02 20

1 1

1.20.52

02 22

Tersedianya gedung kantor yang memadai

1.20.52

90%


20

1.20.52

02 07

20 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.52

1

20 02 24

20

1 1.20.52 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1

1 20 02 28


Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

1 1.20.52




20

03 03

1

1.20.52

20 03 05

20 1.20.52 03

1.20.52

1 20

1

1

100%

5 Dokumen

20 1.20.52 06 06 02


Tersedianya Dokumen Renja/RKA/DPA/DPPA SKPD

3 Dokumen

1 Dokumen

1.20.52 06 04


Tersedianya Dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD

1


20 1.20.52

06 05




1 20

1.20.52 06 06

Terlatihnya SKPD terkait tentang Penyusunan Dokumen DALA

3 Dokumen

1

20 1.20.52

Tersedianya Dokumen laporan keuangan Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun (Neraca, CALK, LRA)

1 20

SOP Penanggulangan Bencana

1

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan dan penerbitan Produk Hukum Daerah Program Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana Diklat dan Penyuluhan kepada SKPD terkait

Tersedianya Produk hukum daerah

20 1.20.52 26

30 02

26 07

1 1.20.52

20

ADA

1

1.20.52

Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Masyarakat

20 1.20.52 30 20

1 1


269

30 03

Diklat dan Penyuluhan kepada Tim Penanggulangan Bencana (TRC,TAGANA,TIM SAR,TIM PEMADAM KEBAKARAN).

Diklat dan Penyuluhan kepada anggota masyarakat (tatap muka, brosur, leaflat)

KODE REKENING

1.20.52

30 04

(2)

20

1.20.52

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana


1

20

30 06

(1)

1

1.20.52

Mitigasi Bencana

Analisa Risiko bencana

Program Penanggulangan Bencana/Pencegahan Bencana

20

31

1

1.20.52

20 1.20.52 31 20

1 1 31 14


Prosentase Pengurangan Resiko Bencana

Target (4)

30%

(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

75.947.000


360 Orang

1.000.000.000

30.000.000

1.030.000.000

75.947.000

1 Dokumen

70 Orang

10 paket

150.000.000

Tersedianya dokumen sebagai pedoman pengambilan kebijakan PB

4 Kelompok

1 Dokumen

mengurangi risiko bencana

Peningkatan pemahaman tentang paradigma penanggulangan bencana kepada masyarakat Peningkatan pemahaman tentang paradigma penanggulangan bencana kepada Tim PB Peningkatan peran PB bagi Pemerintah, Swasta dan masyarakat

10 paket

4 Kelompok

70 Orang

360 Orang

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) Terlatihnya 360 anggota masyarakat pendidikan (SD,SMP, SMA) Terlatihnya 70 Tim Penanggulangan Bencana (TRC, Tagana, Tim SAR, Pemadam Kebakaran) Terkapasitasinya Forum PB, Federasi TSBK, Pemerintah dan Swasta

Tersusunnya Analisa risiko Bencana mitigasi struktural terhadap Sarana dan prasarana umum

20

1.20.52

1

Pengadaan sarana prasarana dan penunjang dalam rangka upaya penanggulangan bencana

Program Pengkajian Secara Cepat Dan Tepat

100.000.000

95.470.000

95.470.000

50.000.000

30.000.000

80.000.000

56.910.000

100.000.000

100.000.000

26.910.000

100%

1 Dokumen

30.000.000

(%) Korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

20 1.20.52 33

Terpenuhinya informasi cakupan lokasi dan jumlah korban bencana

1 Dok

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana

1

1 Dokumen

Terpenuhinya Informasi dad data tentang kerusakan sarana prasara sebagai bahan koordinasi lintas sektor

1 dok

3 Jenis

1 paket

Tersedianya Laporan dampak bencana

1Dok

TersedianyanDokumen Monec

Tercukupinya kebutuhan air bersih dan sanitasi saat terjadi bencana kekeringan Tercukupinya kebutuhan sandang pangan bagi korban bencana

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dalam upaya penanggulangan bencana

Analisa cakupan lokasi dan jumlah korban

Tersedianya Dokumen DALA

1 dok

3 Jenis

1 paket

20 1.20.52 34

20

34 01

Analisa Kerusakan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dalam upaya penanggulangan bencana

1

1.20.52

34

Tersedianya air bersih dan sanitasi

33 01

1 20

1.20.52

Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi

1.20.52

1

20

37 01

100%

1.20.52

Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar

100%

1

20 1.20.52 37

Cakupan informasi bencana yang dapat disediakan

1 20

Cakupan kebutuhan sandang pangan yang disediakan saat bencana

1

Tersedianya sandang pangan bagi korban bencana

Tersedianya dokumen monev

Pemenuhan sandang dan pangan

50%

37 02

Prosentase terlaksananya rehabilitasi pasca bencana

1.20.52

Monitoring dan evaluasi

Program Rehabilitasi

20

39 09

1

1.20.52

20

20 1.20.52 39

Program Rekonstruksi

10%

1

20 1.20.52 40

Prosentase jumlah sarana prasarana yang diperbaiki akibat bencana

1

1


270

KODE REKENING (2)

Pembentukan Kelurahan Tangguh

Gladi tentang mekanisme tanggap darurat

Program Kesiapsiagaan

Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana


40

(1)

1.20.52

20

43 07

43 04

1

1.20.52

20 1.20.52 43 20

1 1 1.20.52

20

Mengamati gejala bencana

1

44

Program Peringatan Dini

1.20.52

Menyebar luaskan Informasi potensi bencana

20 1.20.52 44 20

44 04

1 1

1.20.52

38 KANTOR KELURAHAN

20

20 1.20.xx

1

1

Target (4)

1 Dok

10 Kelurahan


Terbentuknya Kelurahan tangguh bencana

Database kawasan rawan bencana


50%

50 Personil

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai pasca bencana

50 Personil

10 Kel

38 Kelurahan

1 Dokumen

Terlatihnya personil PB sesuai Protap yang disusun

Tersedianya Data potensi bencana

Terbentuknya kelurahan tangguh

1 Dokumen

10000%

50%

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) Prosentasi Jumlah Paket RR hasil DALA yang bisa dikoordinasikan dan masuk dalam RKA SKPD terkait dan Stakeholder lainnya

Terlaksananya gladi tentang mekanisme tanggap darurat Tersedianya dokumen

Tersedianya Data potensi bencana

12 Paket Radio, 3 hari Media cetak ,300 Tersebarluasnya Informasi Pamflet, 50 Lembar Tersebarnya informasi potensi potensi bencana melalui media Kalender, 5 Buah bencana di Kota Bima penyiaran Baliho, 500 Buku Saku, 150 l stiker, 5 unit papan rambu

(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

100.000.000

1.650.000.000

150.000.000

1.500.000.000

50.000.000

200.000.000

150.000.000

4.103.848.000

1.961.560.000

52.896.000

100%

12 Bln

22.040.000


38 Unit


76 Rekening

Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor Rekening listrik dan telepon kantor

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional


12 Bln

220.400.000


12 Bulan

Terbayarnya jasa service dan ketersediaan STNK kendaraan dinas

20 1.20.xx 01 01 02 01 06 01 07

76 Org 12 Bln

1 1.20.xx 1.20.xx 1.20.xx

1. Pembayaran jasa bendahara 2. Lap. penggunaan uang

20 20 20


1 1 1


595.080.000


12 Bulan

Terlaksananya proses administrasi dan pelaporan keuangan

01 10

Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan ATK kantor

1.20.xx

32 Jenis

20

1


132.240.000


12 Bulan

01 11

Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor

1.20.xx

6 Jenis; 1.000 Lbr 48 Dok

20

1

7 Jenis

48.488.000

Ketersediaan alat-alat listrik, instalasi listrik dan bahan penerangan bangunan kantor

12 Bulan


Terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangan bangunan kantor

01 12

20

1.20.xx

1

52.896.000 13 Jenis

12 Bulan

Ketersediaan alat kebersihan dan bahan pembersih

1.20.xx

132.240.000


20

12 Bulan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat atau daerah lainnya

Terciptanya suasana kerja dan lingkungan kantor yang nyaman dan bersih Terpenuhinya kesejahteraan aparatur dalam menjalankan tugas

705.280.000

01 16

1 01 17

11 Bulan

2 Jenis

1.20.xx


Ketersediaan konsumsi untuk tamu maupun saat rapat koordinasi

20

01 18


1

1.20.xx

3 Kali

20


1


271

1

1

20

20 1.20.xx

1.20.xx

02 22

20 1.20.xx 02

(1)

02 24

KODE REKENING




(2)


20

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAh




1 1

20 1.20.xx 06

02 28

1 20

1.20.xx

1

20 1.20.xx 16

16 05

20 1.20.xx 50

1.20.xx

06 05

1

20

1.20.xx

1

1

20

URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN


1

21


1

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

50 01

1 21 1.21.01


1.20.xx

1 21 1.21.01 01



Cakupan pelayanan kunjungan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah


Target (4)

70%

100%

100%

90%

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

-

(9)

Tersedianya bangunan gedung kantor yang representatif

38 unit

38 unit

96.976.000

88.160.000


2 Kali

190 Unit

273.296.000

12 Bulan


-

105.792.000

-

105.792.000

440.800.000

440.800.000

-

1.322.400.000

1.322.400.000

2.879.000.000

100%

100%

4.500.000 Kota Bima



2.879.000.000

100%

836 Org

100%

100%

2 Kali

Terpenuhinya pelayanan pemeliharaan, perizinan dan operasinal kendaraan dinas

Terpenuhinya pelayanan surat menyurat Terpenuhinya pelayanan komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Terpilihnya Qori dan Qoriah terbaik untuk mewakili Kelurahan


Tersedianya dokumen perencanaan SKPD

88.160.000

38 Kali

152 Dokumen



Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Ketersediaan bahan bakar (BBM) dan pelumas kendaraan dinas roda dua Terlaksananya pemeliharaan terhadap peralatan gedung kantor


Penyediaan fasilitas dan sarana prasarana kunjungan kedinasan KDH/WKDH

38 Kali

12 bulan

Lomba STQ/MTQ Tk. Kelurahan

Jumlah pelayanan surat menyurat

12 bulan

1 tahun

Jumlah pelayanan komunikasi, sumberdaya air dan listrik

12 bulan

Terselenggaranya pelayanan perkantor yang akuntabel

1 21 1.21.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Jumlah pelayanan pemeliharaan, perizinan dan operasinal kendaraan dinas


Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 1 21 1.21.01 01 06 dinas/operasional


272

PAGU INDIKATIF

LOKASI


KODE REKENING

100%


(10)

12 bulan

100%


(9)

12 bulan

100%

5.000.000 Kota Bima


Jumlah pembayaran pengelola administasi keuangan

12 bulan

100%



Jumlah ATK yang cukup

4 jenis

100%

150.000.000 Kota Bima

Target (4)

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang cukup

100%




Jenis bahan bacaan

12 bulan

100%

150.000.000 Kota Bima

(2)


Jumlah pelayanan makanan dan minuman

12 bulan

100%




Koordinasi dan konsultasi tugas dinas luar daerah

12 bulan

100%


(1)


Koordinasi dan konsultasi tugas dinas dalam daerah

1 pkt

100%



1 21 1.21.01 02 08 Pengadaan peralatan gedung kantor

1 21 1.21.01 02

1 21 1.21.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 21 1.21.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah pembangunan gedung kantor

4 jenis

Tersedianya jenis peralatan gedung kantor

100%

1 21 1.21.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpenuhinya pembayaran pengelola administasi keuangan Terpenuhinya jumlah alat tulis kantor yang cukup Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan yang cukup Terpenuhinya jenis bahan bacaan Terpenuhinya pelayanan makanan dan minuman Terwujudnya koordinasi dan konsultasi tugas dinas luar daerah Terwujudnya koordinasi dan konsultasi tugas dinas dalam daerah

1 21 1.21.01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah perlengkapan gedung kantor

2 jenis

Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor



1 tahun

Jumlah peralatan gedung kantor

1 tahun

100%


Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang memadai

1 21 1.21.01 02 07 Pembangunan gedung kantor

Jumlah pemeliharaan gedung kantor

1 tahun

Terpenuhinya pelayanan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100%

Tersedianya WC/toilet aula BKP2 dan tambahan ruang kerja kantor BKPP Tersedianya jenis perlengkapan gedung kantor

1 21 1.21.01 02 08 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah pelayanan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 tahun

1 21 1.21.01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


273

KODE REKENING (2)



1 21 1.21.01 05

Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundangundangan

(1)

1 21 1.21.01 05 04

1 21 1.21.01 06 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


1 21 1.21.01 05 05 Pelaksanaan Penilaian AKJ Fungsional Penyuluh (AKJF)

1 21 1.21.01 06 01 1 21 1.21.01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran


Terciptanya aparatur yang memiliki kapasitas dan kapabilitas

Terpenuhinya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang memadai

Target (4)




LOKASI

100%


PAGU INDIKATIF

100%


(10)

100%


(9)

100%


61 orang

100%


Jumlah aparatur yang dapat menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

100%


Tercapainya jumlah aparatur yang dapat menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tercapainya jumlah penyuluh PNS yang dinilai

Terpenuhinya dokumen Rencana Kerja tahunan/RKA/DPA/DP PA Satuan Kerja Perangkat Daerah

100%


25 orang

Terpenuhinya dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD

13%


1 dokumen

2 dokumen

2 jenis

4 jenis

Tingkat Pendapatan petani

13%

112.000.000 Kota Bima

Peningkatan kelas kelompoktani

8 posluhdes

126 poktan

Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi SKPD Terpenuhinya laporan keuangan semesteran Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun

3 jenis

Tingkat Pendapatan petani

25%

Jumlah penyuluh PNS yang dinilai

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi SKPD Jumlah laporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen Rencana Kerja tahunan/RKA/DPA/DP PA Satuan Kerja Perangkat Daerah

1 21 1.21.01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan Rencana Kerja tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja 1 21 1.21.01 06 05 Perangkat Daerah

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Jumlah dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD Tercapainya peningkatan produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan/kelautan

Tercapainya lembaga tani yang terampil dan mandiri Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) yang mandiri

Produksi komoditas 45.320 ton, pertanian (Padi, jagung, 10.500 ton, 4.305 kedelai) ton Petani yang menerapkan teknologi 0,35 pertanian sesuai anjuran


1 21 1.21.01 15

1 21 1.21.01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

1 21 1.21.01 15 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

1 21 1.21.01 15 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani

1 21 1.21.01


274

KODE REKENING (2)


PROGRAM PENINGKAATN KETAHANAN PANGAN

(1)

1 21 1.21.01

1 21 1.21.01 16

1 21 1.21.01 16 01 Penanganan daerah rawan pangan

1 21 1.21.01 16 03 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 1 21 1.21.01 16 05 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah

1 21 1.21.01 16 09 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

1 21 1.21.01 16 10 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

1 21 1.21.01 16 13 Pengembangan cadangan pangan daerah



Tercapainya peningkatan produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan/kelautan

Target (4)

(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

12 kelurahan rawan pangan (Matakando, Panggi, Mande, Dara, Jatiwangi, 200.000.000 Jatibaru, Oi Fo'o, Lelamase, Ntobo, Nungga, Kumbe, Melayu)


12 kelurahan

39.600.000 5 kecamatan

38 koptan


9000%


Koperasi Tani yang dibentuk

Tercapainya Skor PPH

90%

Tercapainya kelurahan prioritas penanganan rawan/rentan pangan

0,9

Ketersediaan pangan utama

13 kelompok

0,65

0,9

Tercapainya kelompok yang terpenuhi kecukupan pangan

Kelurahan 30.000.000 Kendo dan Panggi

Sadia, Santi Kecamatan 37.600.000 Rasanae Barat (Pasar Raya Bima)

0,6

52 minggu

0,9

Tercapainya pemantauan dan 9 komoditi analisis komoditi pangan strategis Tertanganinya masyarakat yang rawan 2 kelurahan pangan kronis dan transien

Kelurahan Manggemaci, Monggonao, Lelamase, Nitu, 87.600.000 Sambina'e, Tanjung, Jatibaru, Penaraga, Penato'i, Jatiwangi,


Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan energi dan protein perkapita


Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah Penguatan cadangan pangan

275

(1)

KODE REKENING (2)


1 21 1.21.01 16 14 Pengembangan desa mandiri pangan


0,9




(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

Kelurahan Ntobo, Oi Fo'o, Kodo, lelamase, Dodu, Kendo, Penana'e, 68.000.000 Rite, Sambina'e, Rontu, Dara, Sarae Rabadompu Barat

45%

Berkurangnya KK miskin pada kelompok desa mandiri pangan

Kelurahan Penana'e 0,9

50.000.000


Kota Bima/38 kelurahan

Tersedianya cadangan pangan masyarakat di 1 kelurahan sentra - sentra produksi

1 21 1.21.01 16 18 Pengembangan lumbung pangan desa

115.000.000

Kota Bima/12 kelurahan rawan pangan

60.500.000

0,9

25%

112.000.000

1 21 1.21.01 17

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASILMPRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Tercapainya pengujian jenis buah dan sayur yang aman dikonsumsi Tercapainya porsentase masyarakat yang memahami pola konsumsi B2SA

10 jenis

90%

1 21 1.21.01 16 19 Pengembangan model distribusi pangan yang efisien

Stabilitas harga dan pasokan pangan

0,4

38 kelurahan

Kelurahan Ntobo, Lampe, Nungga, Penana'e Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

0,4

Tercapainya pemantauan KK rawan/rentan pangan

Prov. NTB dan Nasional

Tercapainya harga pangan pokok yang stabil

1 21 1.21.01 16 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan


0,4

50.000.000


Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)


17 jenis

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

1 21 1.21.01 16 32

1 21 1.21.01 16 34 Pemantauan sistim kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)

Tercapainya promosi jenis produk unggulan daerah

Tercapainya peningkatan produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan/kelautan 0,4

1 21 1.21.01 17 07



1 21 1.21.01 18

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKHNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN


276

KODE REKENING HASIL PROGRAM Tolok Ukur (3) Target (4)


0,35

(2)



Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

(1)

1 21 1.21.01 18 02

80%

3 jenis

74.500.000

510.000.000

(9)

PAGU INDIKATIF

4 BPP

4 BPP

(10)

LOKASI

115.000.000 Kota Bima


Terpenuhinya jenis sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Tercapainya petani menerapkan teknologi pertanian sesuai anjuran

75%


BPMPK

0,35

43 buku


15.270.240


3 kegiatan

Tercapainya jumlah penyuluh yang terampil dalam pendampingan dan pengawalan penerapan teknologi pertanian sesuai anjuran Tercapainya rencana jadwal dan teknologi pelaksanaan penyuluhan tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota Bima

16 kali/bulan

12 bulan

Tercapainya pelaksanaan penyuluhan di tingkat WKPP sesuai dengan programa penyuluhan

6.780.079.680

2.934.911.680

Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat

498.918.360 12 bulan

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

22 1.22.01 01


BPMPK

BPMPK

15.544.000

34.800.000

3 Unit roda Dua 3 Unit roda Dua dan 1 Terpenuhinya pemeliharaan dan 1 Unit Roda Unit Roda Empat dan perijinan kendaraan dinas Empat

12 bulan

1 21 1.21.01 18 04

01 01

Penyedaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Tersedianya pelayanan administrasi kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

1 21 1.21.01 20


1 21 1.21.01 20 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan


1.22.01

01 02

Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

12 bulan

PROGRAM PEMEBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

1 21 1.21.01 20 04 Penyusunan programa penyuluhan pertanian

100%



1 21 1.21.01 20 05 Supervisi,monitoring dan evaluasi penyuluh

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN

1 22

1.22.01

01 06

Terpenuhinya dengan cukup kebutuhan jasa surat menyurat Terpenuhinya dengan cukup kebutuhan telepon, air dan listrik selama 1 tahun


1

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KELURAHAN

1

22

1.22.01

22

1 22 1.22.01

1

22


1


277

1

KODE REKENING



01 07

(2)

1.22.01

(1) 22




01 08

1.22.01 01 11

1.22.01

22 1.22.01

22

1 22

1

1

Penyedian bahan bacaan dan peraturan prundang-undangan



01 12

01 15

1.22.01

01 17

22

1.22.01

1

1.22.01


22

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

01 13

22 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1.22.01

1

1.22.01 01 19

22

1 22 1.22.01

1

1 22



1

02 05

22 1.22.01 02 1.22.01

1 22 02 22

1 1.22.01

02 24

Pemeliharaan rutin/berakala peralatan gedung kantor



Target (4)

70%

BPMPK

LOKASI

62.027.520

BPMPK

PAGU INDIKATIF

12 bulan

16.585.680

(10)

12 bulan

(9) 12 bulan


BPMPK


12 bulan

23.996.920

BPMPK

12 bulan

BPMPK

Tersedianya jasa kebersihan kantor

5.243.200

BPMPK


61.712.000

BPMPK

12 bulan

12 bulan

3.500.000

BPMPK

5 Unit Leptop, 4 unit printer, 1 unit camera, 1 unit AC dan Dispenser

12.615.000

10.300.800

12 bulan

BPMPK

12 bulan Terpenuhinya komponen instalasi listrik selama 1 tahun

12 bulan

200.000.000

BPMPK

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor

12 bulan

12 bulan

37.323.000

12 bulan

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) Terlaksanan tertib administrasi keuangan selama 1 tahun Tersedianya tenaga kebersihan selama 1 tahun Terpenuhinya dengan cukup ATK selama 1 tahun Terpenuhinya barang cetak dan pengandaan selama 1 tahun Terpenuhinya komponen instalasi listrik selama 1 tahun

Tersedianya jasa Media cetak

12 bulan

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur BPMPK

12 bulan

4 unit kendaraan roda dua

27.283.200

5.000.000

68.750.000

BPMPK

BPMPK

BPMPK

Tersedianya makan minum pegawai, tamu dan lain-lain Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor

3 Unit Kendaraan Roda 2 dan 1 Unit Kendaraan rada 4

113.033.200

12 bulan

Tersedianya dana pemeliharaan kendaraan dinas

4 unit kendaraan roda dua

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

5 Unit Leptop, 4 unit Tersedianya sarana peralatan printer, 1 unit Terpenuhinya operasional dan perlengkapan kantor camera, 1 unit AC dan perkantoran Dispenser Terpenuhinya jasa informasi media Cetak Tersedianya makan minum pegawai, tamu dan lain-lain Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Adanya sarana dan prasarana aparatur BPMPK

3 Unit Kendaraan Roda 2 dan 1 Unit Kendaraan rada 4

BPMPK

20.300.000

20.300.000

85.594.560

9.000.000

BPMPK

BPMPK

12.000.000

2 Dokumen

35 Stel

5 unit laptop, 2 unit mesin tik dan 1 unit AC

Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semeteran

Meningkatnya disiplin pegawai

Terpeliharanya peralatan kantor yang memadai

Terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor

22

1.22.01

02 28


1

22

1.22.01

2 Dokumen

35 Stel

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun

1

22

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya


70%

100%

5 unit laptop, 2 unit mesin tik dan 1 unit AC % Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur


Terlaksananya Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan Gedung kantor

1





22 1.22.01 03 03 22

1 1.22.01

22

06 02

1

1.22.01

22 1.22.01 06 22

1 1


278

1 1

KODE REKENING

Penyusunan RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun


06 05

06 04

(2)

1.22.01

1.22.01

(1) 22 22

Penyusunan laporan keuangan per triwulan


06 07

Penyusunan laporan gaji berkala, impassing dan KP4

06 06

1.22.01

06 09

1.22.01

22

1.22.01

22

1

22

1

1


1 dokumen

20.000.000

5.000.000

BPMPK

BPMPK

LOKASI

4 Dokumen

BPMPK

PAGU INDIKATIF

Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

15.000.000

BPMPK

(10) 1 Dokumen

Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD

3 dokumen

21.594.560

(9)

4 Dokumen

4 dokumen


4 Dokumen

Tersedianya dokumen Pertanggungjawaban Penyelenggaraan SKPD


Tersusunnya DPA, DPPA, Renja dan RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Triwulanan

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunya LAKIP, LPJ dan LPPD SKPD

4 dokumen

BPMPK

Tersusunnya Laporan Keuangan per triwulan

15.000.000

Meningkatnya kreatifitas masyarakat untuk 4 Kegiatan menciptakan temuan-temuan teknologi tepat guna

175.000.000

1.035.211.600

Mendukung peningkatan pengembangan sistim laporan dan capaian Kinerja serta 3 Dokumen Terwujudnya Penyusunan laporan gaji berkala, impassing dan KP4

Terlaksanaya kegiatan Rakor TTG, Gelar TTG tingkat Kota, Propinsi dan Nasional

Terlaksananya penyusunan laporan gaji berkala, impassing 3 Dokumen dan KP4

22 1.22.01 15

Gelar Teknologi Tepat Guna

10,45%

15 04

Angka Kemiskinan

1.22.01

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan

1

22

4 Kegiatan

1

2 Kegiatan

100.000.000 38 Kelurahan

38 orang

50.000.000 38 Kelurahan

Terlaksanaya Lomba Posyandu dan P2WKSS tingkat 2 Kegiatan Kota, Propinsi dan Nasional

Meningkatnya kapasitas kader 163 orang posyandu

Meningkatnya kapasitas SDM lembaga adat

38 Kelurahan

500.000.000 38 Kelurahan

Pelaksanaan lomba posyandu dan P2WKSS

38 orang

5 kelurahan

120 Orang

Meningkatnya kemampuan bersaing kelompok usaha ekonomi masyarakat

Meningkatnya pengetahuan peserta tentang kewirasusaan 120 Orang dan usaha ekonomi keluarga

100.000.000

100.000.000

765.486.000

213.487.560

10 Kelompok

Meningkatnya kemauan untuk 20 kelompok berusaha bagi kelompok usaha

10 Kelompok

20 kelompok

313.487.560

110.211.600

100.000.000,00 163 orang

Tersedianya data akurat tentang potensi SDA masingmasing kelurahan

15 06

Penguatan kapasitas lembaga adat

38 Kelurahan

terlaksananya pelayanan posyandu yang optimal

1.22.01

15 07

Terlaksananya pelatihan penguatan kapasitas lembaga adat Terlaksananya pelatihan penguatan kapasitas kader posyandu Terlaksananya pendataan potensi SDA tersedianya sarana prasarana posyandu yang memadai

Terlaksananya pelatihan kewirasusaandan usaha ekonomi keluarga Terlaksananya pelatihan / pembinaan kelompok usaha ekonomi masyarakat Terlaksananya pemberian bantuan sarana/prasarana usaha ekonomi keluarga

5 kelurahan

22

1.22.01

50%

180 Klpk

1

22 Penguatan kapasitas kader posyandu

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

Cakupan Usaha Ekonomi Keluarga dan wirausaha baru yang ditangani

Meningkatnya keberdayaan masyarakat terhadap pelayanan posyandu dan P2WKSS

1 15 08 Identifikasi potensi SDA

1.22.01 15 09

22 1.22.01

1 22

Pelatihan kewirausahaan dan usaha ekonomi keluarga

1

22 1.22.01 16

22

16 08

Pembinaan Kelompok Usaha Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Pembangunan sarana prasarana posyandu

1

1.22.01

16 09

15 10

1

22

1.22.01

1.22.01

1

22

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Bantuan sarana prasarana usaha ekonomi keluarga

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan/Kelurahan

1 22

16 10

1

22 1.22.01 17

1.22.01

1


279

Pemberian Stimulan Pembangunan Kelurahan Terlaksanaya Evaluasi, monotoring Musrenbang Kelurahan

Terlaksanaya Rehabelitasi Rumah Tidak Layak Huni

2 Kegatan

38 Kelurahan

500 Unit

KODE REKENING

17 03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terfasilitasinya Lomba Kelurahan Tingkat Propinsi dan Nasional


1.22.01 17 04

Pelaksanaan Lomba Kelurahan

Terlaksananya pra 38 kelurahan dan 5 musrenbang tk. Kelurahan dan kecamatan kecamatan


22 1.22.01

17 05 Fasilitasi penyelenggaraan pra musrenbang Tk. kelurahan dan kecamatan

Target (4)

1 22

1.22.01

17 10


1

22

1.22.01

Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

(2)

1

22

17 11

(1)

1

1.22.01

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

300.000.000 5 Kecamatan

(9)

Kota Bima


200.000.000

175.000.000 5 Kecamatan

15.486.000 38 Keluarahan

3 Kegiatan

150.000.000 5 Kecamatan

203.000.000 5 Kecamatan

Kota Bima

10 kelurahan

38 kelurahan dan 5 kecamatan

2 Kegiatan

38 Kelurahan

500 Unit

HASIL KEGIATAN Tolok Ukur Target (7) (8) Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat Meningkatnya partisipasi langsung masyarakat dala perencanaan pembangunan dikelurahan Terlaksananya Lomba Kelurahan Tingkat Propinsi dan Nasional Meningkatnya partisipasi langsung masyarakat dala perencanaan pembangunan dikelurahan Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam melestarikan kegiatan Gotong Royong Tersedianya data profil kelurahan yang upgrade

102.880.400

102.880.400

5 Dokumen

145.000.000 5 Kecamatan

38 orang

Tersedianya dokumen RPTK Kecamatan

5 Kelurahan

Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Kelurahan

522.000.000

Terlaksananya musrenbang Tk 5Kali Kecamatan

Terpilihnya kelurahan yang akan mewakili kecamatan di lomba kelurahan tkt Kota

116.000.000 5 Kecamatan

38 orang

10 kelurahan

22

Terlaksananya penyusunan profil kelurahan

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan Penguatan lembaga kemasyarakatan kelurahan

5 KECAMATAN

5 Kali

1

Terlaksananya Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Kelurahan

Penyusunan profil kelurahan

0,1579

1 17 12 Cakupan Kelurahan berprestasi

Terlaksananya kegiatan BBGRM Tingkat Kota, Propinsi 3 Kegiata dan Nasional

1.22.01

22

18 05

1

1.22.01

22 1.22.01 18 22

1 1

1 22 1.20.XX

Penyelenggaraan MUSRENBANG tingkat Kecamatan

Terlaksananya Lomba Kelurahan Tkt. Kecamatan

Prosentase aktivitas ibu ibu PKK Tkt. Kecamatan

522.000.000

17 02 Pelaksanaan Lomba Kelurahan

Tersedianya biaya operasional 12 Bln Tim PKK Tkt. Kecamatan

50%

1.20.XX 17 05

Pembinaan/Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat/Keluarga


22 1.20.XX

17 08

22 1.20.XX 17

1 22

1.20.XX

1

1

22

5 Lokasi

Tingkat Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

1

Terfasilitasinya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

1.653.000.000

1.449.768.000 38 Kelurahan

1.449.768.000

3.323.168.000


Peyediaan fasilitas dan sarana 5 Lokasi prasarana BBGRM Kecamatan

1

Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Tingkat partisipasi Lembaga dan Organisasi masyarakat kelurahan

17 11

100% Pemberian insentif bagi ketua LPM Kelurahan, Ketua RW dan 771 Org Ketua RT

1.20.XX

Cakupan pembinaan terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM, RT,RW)

50%

22

38 KELURAHAN Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan


Tingkat Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

1

22 1.20.XX 15

1 22 1.20.XX

1

22

15 01

1

22 1.20.XX 17

1.20.XX

1


280

1.20.XX 17 05

17 02 Pelaksanaan Lomba Kelurahan

Penyelenggaraan MUSRENBANG tingkat Kelurahan

KODE REKENING

1.20.XX


22

(2)

22

(1) 1

1 23

22

1.06.01

15


Cakupan Ketersediaan Sarana & Prasarana pemerintah Kelurahan dlm mendukung pelayanan

Target (4)

100%



Tersedianya dokumen 38 Dok Perencanaan Kelurahan Terwujudnya Lingkungan yang 1 bersih, aman, nyaman

1

1

Terlaksananya musrenbang Tk 38 Kali Kelurahan Terlaksananya Lomba 38 Kali Kelurahan Tkt. Kelurahan

Cakupan ketersediaan data dan Informasi kelurahan

Prosentase aktivitas ibu ibu PKK Tkt. Kelurahan

38 Dokumen

Tersedianya biaya operasional 12 Bln Tim PKK Tkt. Kelurahan

Dokumen Profil Kelurahan

50 buku

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

661.200.000 38 Kelurahan

(9)

551.000.000 38 Kelurahan

440.800.000 38 Kelurahan

220.400.000

4 Jenis

Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang lebih baik

4 Unit

12 Bln

12 Bln

9.280.000

37.073.832

9.841.440

Kota Bima

220.400.000 38 Kelurahan

50.000.000

50.000.000

50.000.000

100% Buku Kota Bima Dalam Angka Tahun 2014

URUSAN WAJIB STATISTIK

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1 Kali

50.000.000 Tersedianya sistem pengolahan data/informasi statistik daerah Kota Bima

Tersusunnya Dokumen Kota Bima Dalam Angka Tahun 2014


Penyusunan Profil Kelurahan

Program Peningkatan Prasarana/Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintahan Kelurahan

Pembinaan/Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat/Keluarga

1 17 08

22

1.20.XX

1

22 1.20.XX 20

1

23

1.06.01

20 02

1

1

23

1.20.XX

1


587.713.768

01

23

URUSAN WAJIB KEARSIPAN

587.713.768

15

1

24

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

1.06.01

1

24

Prangko, materai, biaya paket pengiriman dan benda pos lainnya.

2 Rekening


18.618.000

1.24.01

1


Rekening listrik dan telepon kantor

12 Bln

12 Bulan

341.282.788


100%

24 1.24.01 01


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Terbayarnya jasa service dan ketersediaan STNK kendaraan dinas roda empat dan roda dua

Terlaksananya proses administrasi dan pelaporan keuangan

01 01 01 02

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional

3 Org 12 Bln

9.976.000

1.24.01 1.24.01

01 06


12 Bulan

24

1 1 24

1.24.01


Terciptanya suasana kerja yang nyaman

1

24

01 07

1 Orng

1

1.24.01

Tersedianya petugas cleaning service

24


1 01 08

1.24.01

21.976.548

24

12 Bulan

1

Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan ATK kantor

01 10

32 Jenis

1.24.01


24


1

20.895.080


12 Bulan

01 11

Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor

1.24.01

6 Jenis; 1.000 Lbr 48 Dok

24


1

2.340.880

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

12 Bulan

01 12

Terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangan bangunan kantor

1.24.01

7 Jenis

24

Ketersediaan alat-alat listrik, instalasi listrik dan bahan penerangan bangunan kantor

1


281

KODE REKENING


(2) 01 13


1.24.01

(1) 24


INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) 5 Jenis

(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

31.610.000


100%


17.400.000

01 15

12 Bulan

1.24.01

3 Jenis

24

1

Komputer (Note Book), printer, camera, AC dan Dispenser

1

Kantor Arsip dan Perpus

8.700.000


15.660.000


12 Bulan

01 17

100%

55.498.576


Prosentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor bagi aparatur Tersedianya bahan bacaan dan informasi bagi aparatur Terpenuhinya kesejahteraan aparatur dalam menjalankan tugas

1.24.01

Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja yang memadai

1 unit

37.595.600


12 Kali

1 Dokumen

20 Stel

Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran

1 Dokumen

Penyediaan seragam aparatur

2 Jenis

24

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

5 Unit

Tersedianya bangunan gedung kantor yang representatif

4 unit

11.600.000

Ketersediaan Koran, Tabloid dan Majalah Ketersediaan konsumsi untuk tamu maupun saat rapat koordinasi

1

01 18

Pengadaan Meja Komputer

2 Kali


5 Unit

153.571.008

1.24.01

Pengadaan mebeleur Kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

12 Bulan


11 Bulan

24 1.24.01 02

24


Ketersediaan bahan bakar (BBM) dan pelumas kendaraan dinas utk 2 unit roda empat dan 2 unit roda dua

4 Kali

100%

Tersedianya Laporanprognosis realisasi anggaran

1 Dokumen

Peningkatan disiplin berpakaian aparatur

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat atau daerah lainnya

1

1.24.01 02 22


Terlaksananya pemeliharaan terhadap peralatan gedung kantor



1 24 1.24.01

02 24



Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun

4 Dokumen

Terwujudnya Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pelaporannya Terwujudnya Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pelaporannya Terwujudnya Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pelaporannya Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Terwujudnya Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pelaporannya

Prosentase ketersediaan dokumen/arsip daerah yang terpelihara dengan baik

100%

7.250.000

7.250.000


100%

7.250.000

10.324.000

100%

6.960.000

Kota Bima

100%

7.452.304,00

7.452.304

6.960.000

100%

100%

35.670.000

10.324.000

120.354.176

1 24

1.24.01

02 28

70%

1

24

1.24.01


1

24


1


06 02


90%

24 1.24.01 03

1.24.01 06 03



1 Pengadaan pakaian kerja lapangan

24 1.24.01 06 04


1 Dokumen

2 Kali

Dokumen LPPD SKPD

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala dokumen/arsip daerah

100%

24

1 24 1.24.01 06 05

03 03

1

24 1.24.01 06

1 24 1.24.01

1.24.01

1

1 24


1

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD

24

Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan

06 06

1

24 1.24.01 17

1.24.01

1

17 02

24

1.24.01

1


282

(1)

KODE REKENING (2)


24 1.24.01 18

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan

1 24

URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.07.01

15 03

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Sosialisasi/Penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

1

25

18 03

1

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

25 Sosialisasi peraturan tentang komunikasi dan informatika

25 1.07.01 15

1.24.01

1 25 1.07.01

1 1 15 08

1.07.01 18 02

18 01

Penyeberluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

1.07.01

25 1.07.01

18 03

Penyediaan jasa media publikasi ,dokumentasi serta komunikasi

25

1 25

1.07.01

18 05

1

1

25

1.07.01

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

1

25

25 1.07.01 18

1

25 1.07.01

1

1

Pengadaan Prasasarana dan Fasilitas PPID

HASIL PROGRAM Tolok Ukur (3) SKPD yang sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku

Terciptanya pengembangan komunikasi informasi dan media masa

Terciptannya kerjasama informasi dan media masa

Tersedianya Jaringan Sistem Informasi Publik

Target (4)

50%

5 kegiatan

4 kegiatan

3 kegiatan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

2 Kegiatan

5 Kecamatan

4 Kali


Terlaksananya sosialisasi kearsipan

Terlaksananya Pembinaan Kelurahan informasi Terwujudnya kesadaran bagi para pengguna jasa komunikasi dan informasi

Tersebarnya informasi tentang pembangunan daerah Terwujudnya pemahaman masyarakat dalam segala aspek Terwujudnya pola perubahan prilaku yang positif pada masyarakat dalam segala aspek Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam segala aspek

1 paket

1.07.01

Pengadaan Sistem Informasi Publik (SIP) yang diintegrasikan ke Website bimakota.go.id dan Media Center

Rasio tersedianya fasilitas SIP

25 1.07.01

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Sistem Informasi Publik (SIP)

1 25

1 Paket

1

12 Bulan

Rasio tersedianya Sistem Informasi Publik yang terintegrasi dalam website Kota Bima

1.07.01

Terselenggaranya kegiatan PPID Kota Bima

25

Honorarium Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

100%

1

%Penyebarluasan informasi pembangunan dan penyelenggaran pemerintah daerah

SEKRETARIAT DAERAH

25 1.20.03 18

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

1 25 1.20.03

1


(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

72.630.500

72.630.500

4.051.600.000

1.695.600.000

55.000.000

Dishubkominfo

Dishubkominfo

71.500.000

5 Kecamatan

16.500.000

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

33.000.000

38.500.000

75.000.000

120.000.000

Dishubkominfo

Dishubkominfo

Dishubkominfo

Dishubkominfo

12 Bulan

1 paket

1 paket

150.000.000 Dishubkominfo

1.187.600.000 Dishubkominfo

20.000.000 Dishubkominfo

1.357.600.000

12 Bulan

266.500.000

2 Kegiatan

50%


Prosentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara Baku

Terwujudnya masyarakat yang informatif Meningkatnya kesadaran bagi para pengguna jasa komunikasi dan informasi

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan daerah Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam segala aspek Adanya pola perubahan prilaku yang positif pada masyarakat dalam segala aspek Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam segala aspek

Adanya ruangan dan fasilitas kerja PPID Adanya SKPD yang dapat menyusun DIP yang dapat dipublikasikan melalui website Kota Bima Adanya laporan dan dokumen penyelenggaan PPID kota Bima

2.356.000.000

2.356.000.000

283

LOKASI

1.856.000.000,00

PAGU INDIKATIF

100%

500.000.000,00

KODE REKENING

Tersebarnya informasi pembangunan daerah ke tengah masyarakat

100%

(10) 40 Media Massa

Prosentase Peningkatan kualitas pemberitaan pers

(9)

Kuantitas media masa yang menyebarluaskan informasi pembangunan daerah

12 Bulan


Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Terlaksananya sosialisasi dan fasilitasi pembinaan pers


18 01

Pembinaan dan Pendampingan PERS

Target (4)

1.20.03

18 04


25

1.20.03

340.286.232

(2)

1

25

URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN


1

26

340.286.232

(1)

1

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

1.24.01

87.885.080,00

8.034.985.000

Tersedianya jasa pengiriman surat-surat dinas

12 bulan

12 Bulan

Terlayaninya jasa komunikasi, air dan listrik kantor

Terlayaninya pengiriman surat, dokumen dan laporan ke luar daerah

12 bulan

12 Bulan

31.941.000

500.000

Kota Bima

Kota Bima

8.034.985.000

Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik kantor

6 TBM

340.286.232

26

6 TBM

1 Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang ditangani

26 1.24.01 19 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

90%

1

Pengembangan minat dan budaya baca

1 Kali

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

19 01

26.100.000

19 02

2.824 Org

1.24.01

39.556.000

1.24.01

100%

79.437.612

26

Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan

2 Kali

26

38 Org

Terlaksananya koordinasi dan publikasi serta sosialisasi

107.307.540

1

Tersedianya petugas pengelola perpustakaan yang handal

4 Jenis

100%

1 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

Brosur, iklan koran, spanduk, baliho

Terpenuhinya kebutuhan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Terwujudnya budaya membaca generasi muda Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

19 03 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

10 paket

Fasilitasi lomba bercerita tkt Kecamatan Taman bacaan masyarakat yang terbina

19 08

Jumlah bahan pustaka perpustakaan umum daerah

1.24.01 1.24.01

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

26 26

15 09

1 1

1.24.01

01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

24.272.616.500

26

Mewujudkan peningkatan kualitas manajemen dan aparat dinas yang profesional dan 13 Kegiatan berkarakter yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai

1

URUSAN PILIHAN URUSAN PILIHAN PERTANIAN

2

2

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & PETERNAKAN

01

2 01 2.01.01

2.01.01

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik


01

2.01.01

01 2.01.01 01

2

01

2

2


284

(1)

KODE REKENING (2)




(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

Kota Bima

Terperlihara dan beroperasinya kendaraan dinas/operasional dengan baik

2.873.000

17 Unit

17 Unit

Terlayaninya perawatan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

01 06


2.01.01

Kota Bima

01

46.644.000

Kota Bima

2

12 bulan

46.644.000

Kota Bima

12 bulan

13 bulan

2.957.000

Kota Bima

01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan untuk tujuan perencanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban

7 unit

60.000.000

Kota Bima

2.01.01

13 bulan

Berfungsinya peralatan kerja kantor secara optimal

1 paket

40.000.000

Kota Bima

01

12 Bulan

Terpenuhinya kebutuhan ATK perkantoran

1 Tahun

5.000.000

Kota Bima

2

1 paket

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan perkantoran

1 Tahun

7.402.000

Tersedianya data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan untuk tujuan perencanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban

01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

1 Tahun

Terlaksananya proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan, pengimplementasian atas hasilnya serta penyajian laporan sesuai prosedur (manual dan terkomputerisasi) yang mengacu pada peraturan

2.01.01

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan perkantoran

1 paket

Terlayaninya jasa penyediaan data dan informasi

02 08 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

01

2.01.01

01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

6 Sumber

2.01.02

2

01

2.01.01

01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya bahan bacaan dan informasi

02

2

01

2.01.01

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

3

2

01

2.01.01

Terlaksananya proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan, pengimplementasian atas hasilnya serta penyajian laporan sesuai prosedur (manual dan terkomputerisasi) yang mengacu pada peraturan

2

01

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja perkantoran Tersedianya alat dan peralatan tulis menulis keperluan kantor

2


285

Kota Bima

LOKASI

10.000.000

Kota Bima

PAGU INDIKATIF

1 Tahun

250.000.000

Kota Bima

KODE REKENING

Terpenuhinya kebutuhan penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu

1 Tahun

15.000.000

(10) 1 Tahun

Diperolehnya informasi dan data tentang pelaksanaan program dan kegiatan pertanian

4 Lokasi

(9)

Tersedianya makanan dan minuman rapat bulanan dan tamu

1 Tahun

Diperolehnya informasi, fakta dan permasalahan di Puskeswan, Pasar Hewan dan RPH


01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah

88 OH

Kota Bima


2.01.01

01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan di Puskeswan, Pasar Hewan dan RPH

80.000.000

Target (4)

01

2.01.01

01 19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1 Paket


01

2.01.01

Lancarnya operasional pelaksanaan kegiatan lapangan dinas/kantor

(2)

2

01

5 Unit


2

01 2.01.01 02

Terpenuhinya kebutuhan kendaraan operasional dinas

Kota Bima

(1)

2

02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

17.500.000

6 Kegiatan

2.01.01

1 Paket

Meningkatnya efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur

2

01

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor yang memadai


2

1 Paket

Kota Bima

Tersedianya perlengkapan kantor

30.000.000


3 Unit

2.01.01

Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor

01

1 Paket

Kota Bima

2

Tersedianya peralatan kantor yang memadai

25.350.000

02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

6 Buah

2.01.01

Tersedianya mebeleur kantor yang memadai

01

6 Buah

Kota Bima

2

Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor

30.000.000

02 10 Pengadaan mebeleur

2 unit

2.01.01

Terperlihara dan beroperasinya kendaraan dinas/operasional dengan baik

01

2 unit

Kota Bima

2

Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

130.000.000

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 Paket

2.01.01

Tersedianya ruang kerja yang nyaman dan representatif

Kota Bima

01

1 Paket

25.350.000

2

Terlaksananya pembangunan ruang kerja kantor

63 Orang

Kota Bima

02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Meningkatnya disiplin pakaian olah raga aparatur pemerintah

21.125.000

2.01.01

63 Orang

5 Orang

01

1 Kegiatan Meningkatkan disiplin pakaian olah raga aparatur pemerintah

Meningkatnya Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Berkualitas

2


Meningkatnya disiplin pakaian dinas aparatur pemerintah

2 Kegiatan

5 Orang

01 2.01.01 03

03 06 Pengadaan Pakaian Olahraga

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dan pelayanan kepada masyarakat

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2

2.01.01

01


05 01 Pendidikan dan pelatihan formal

2

2.01.01

01 2.01.01 05

01

2

2


286

(1)

KODE REKENING (2)


(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

Propinsi Jawa Timur

Target (4)

105.000.000

Kota Bima


20.280.000

Kota Bima

HASIL KEGIATAN Tolok Ukur Target (7) (8) Meningkatnya pengetahuan dan 25 Orang keterampilan aparatur dan masyarakat petani

2 Kegiatan

10.985.000

Kota Bima

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur 25 Orang pemerintah dan masyarakat petani

Tersedianya data, informasi dan pelaporan

1 Dokumen

16.055.000

Kota Bima

05 04 Konsultansi dan Studi Banding

2 Kegiatan

Tersusunnya laporan keuangan semester

1 dokumen

34.000.000

Kota Bima

2.01.01

1 Dokumen

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

4 dokumen

30.000.000

Kota Bima

2

2

2

01

01

01

01

2.01.01

2.01.01

2.01.01

2.01.01

06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun


06 01


2



2.01.01

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA)/RKA/DPA/ DPPA Satuan 06 05 Kerja Perangkat Daerah

01

1 dokumen

Tersusunya Renja, RKA, DPA dan DPPA SKPD

1 dokumen

87.880.000

2

4 dokumen

Tersusunnya dokumen LAKIP/LPJ/LPPD

1 Kegiatan

5 Kegiatan

Terwujudnya perencanaan kerja tahunan SKPD sesuai dengan visi, misi dan tupoksi yang tertuang dalam RENSTRA SKPD

1 dokumen

Meningkatkan mutu dan kualitas hasil olahan

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen LAKIP/LPJ/LPPD

30 Poktan/Gapoktan

01 2.01.01 06

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dan pelaku agribisnis

2

01 2.01.01 15

01

15 01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Pelaksanaan Lomba Bagi Klp. Tani dan Petani, Klp. PUAP Serta Pekarangan

Terwujudnya perencanaan, pengawasan dan akuntabilitas pemerintah yang semakin meningkat

2

2.01.01

15 03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani

15 07

Meningkatnya jumlah kelompok tani yang berkualitas

2 Kelompok

34.000.000

Kota Bima

Kota Bima

2 Kelompok

33.800.000

1 Kegiatan

5 Kelompok

Penilaian terhadap Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) se-Kota Bima

Termotivasinya anggota kelompok untuk tetap dapat perperan aktif menjalankan aktifitas kelompok, sehingga sehingga organisasi tersebut bisa hidup dan bermanfaat bagi anggotanya

Tersusunnya data, informasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan keuangan semester Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun

2

01

2.01.01

2.01.01

3 Kegiatan

2

01

01

Meningkatnya nilai jual hasil olahan produkproduk pertanian

2

Meningkatkan pengetahuan kelembagaan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani

2


287

2

2

2

KODE REKENING (2)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN HASIL PROGRAM Tolok Ukur Target (3) (4) Meningkatnya ketahanan pangan melalui peningkatan produksi, produktivitas tanaman 6 Kegiatan pangan dan hortikultura, penganeragaman konsumsi pangan serta pengembangan prasana dan sarana lahan dan air


(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

1 Tim

89.570.000

Kota Bima

NTB dan Jawa

42.250.000 Kelurahan :

Kecamatan Asakota, Raba, 3.600.000.000 Mpunda dan Rasanae Timur

49.832.000

Kota Bima

1 Tim

Terbentuknya Komisi, Tim Pengawas dan Tim Verifikasi Pupuk dan Pestisida Kota Bima Tahun 2014

500 ha

5 Ha

15.000.000

2 komoditi

Kecamatan Asakota, Raba, 353.886.000 Mpunda dan Rasanae Timur

Bertambahnya luas area penanaman tanaman pangan dan hortikultura

48 kali tayang

Bertambahnya luas areal tanam komoditi tanaman padi dan palawija

2 komoditi

Data informasi pasar komoditi pertanian dan peternakan selama 12 bulan

10 ha

1 kegiatan



Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Tersedianya benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura yang unggul

Meningkatnya luas tanam tanaman padi dan palawija

16 20 Pengembangan perbenihan/perbibitan

Terpublikasinya informasi harga pasar komoditi pertanian di media cetak lokal

16 15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

16 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)

(1)

2.01.01

2.01.01

01 2.01.01 16

01

01

16 21 Pengembangan Sistim Informasi Pasar

2.01.01

2.01.01

01

01

2.01.01

2

2

01

Penambahan jumlah areal tanam komoditi tanaman sayur-sayuran di Kota Bima

38 Unit 15 Pkt

4 komoditi

Terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas 3 komoditi dan mutu produk pertanian

2

2 Kegiatan

Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Pertanian 16 29 (DAK + PENDAMPING 3,1 M + DAU 500 JT)

Meningkatnya Kualitas Hasil Produksi dan Pemasaran Hasil Pertanian di Kota Bima.

1 Kegiatan

Terlaksananya pengembangan komoditi tanaman sayur-sayuran

01

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

1 Kegiatan

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang produk-produk hortikultura unggulan Kota Bima

16 32 Pengembangan Tanaman Sayur-Sayuran

2

01 2.01.01 17

Terlaksananya kegiatan promosi atas produksi pertanian unggul daerah

2.01.01

2

17 07 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah

01

2.01.01

2


288

(1)

KODE REKENING (2)


(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

Kota Bima


109.850.000


1 Kegiatan

Target (4)

Meningkatnya daya tarik produk hasil pertanian masyarakat Kota Bima


1 Kegiatan

Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produk Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan Yang Akan Dipasarkan

Meningkatkan mutu kemasan produk hasil pertanian masyarakat

17 12

01

2.01.01

2

Kota Bima

1 Kegiatan

338.000.000

19 02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian

2

01

01

2.01.01

2.01.01

2.01.01

20 07 Pengawasan Produk Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan

20 06 Pencacahan dan Pengkartuan Ternak

20 04 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah

Meningkatkan ketertiban terhadap ternak yang berkeliaran di Kota Bima

Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Produk Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan

Terlaksananya kegiatan pencacahan dan pengkartuan ternak milik masyarakat Kota Bima

Terbentuknya tim pengawasan perdagangan ternak antar daerah

1 Kegiatan

1 keg.

1 keg.

1 Tim

3 keg.

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk pemeliharaan ternak secara intensif

Terjaminnya Kesehatan Masyarakat Veteriner

Meningkatnya tertib administrasi status kepemilikan ternak masyarakat di Kota Bima

Terkontrol perdagangan ternak dan pengiriman ternak betina produktif

Meningkatnya pelayanan (pengobatan dan vaksinasi) terhadap ternak besar, ternak kecil dan unggas di Kota Bima

1 Kegiatan

1 keg.

1 keg.

1 Tim

3 keg.

38.500.000

54.080.000

127.472.000

25.000.000

500.000.000

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima (38 Kelurahan)

Kota Bima

Kota Bima (38 Kelurahan)

2.01.01

2

01

20 08 Pengendalian dan Penertiban Ternak

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Pertanian

1 Paket

150.000.000 38 Kelurahan

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Tercukupinya kebutuhan sarana produksi pertanian

1 buku

01 2.01.01 19

1 Paket

Tersedianya data dasar masalah peternakan

2

Tersedianya sarana produksi pertanian secara tepat musim dan tepat sasaran

1 buku

01

Terlaksananya pendataan masalah petenakan

2

20 01 Pendataan masalah peternakan

6 Kegiatan

2.01.01

20 02 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular

01 2.01.01 20

01

2.01.01

2

2

01

Meningkatnya Jumlah Ternak Yang Sehat dan Menjamin Kota Bima Bebas Dari Penyakit Hewan Menular

2

Terlaksananya pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan di Kota Bima

2

2.01.01

4 Kegiatan

01

Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Peternakan di Kota Bima.

1 Kegiatan

2

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

1 Kegiatan

01 2.01.01 21

21 02 Pembibitan dan perawatan ternak

Kecamatan Rasanae 93.137.000 Timur, Raba, Asakota dan Mpunda

2

2.01.01

Meningkat jumlah populasi ternak

01

Berkembangnya upayaupaya pembibitan dan perawatan ternak sesuai teknik budidaya

2


289

2

2

KODE REKENING (2)

21 09

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan (DAK + PENDAMPING)

21 07 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak

21 03 Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat


2.01.01

2.01.01

2.01.01

(1)

01

01

01

URUSAN PILIHAN KEHUTANAN

2

2

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN


1 Paket


Meningkatnya populasi ternak di Kota Bima

(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

Kota Bima

Kecamatan Rasanae Timur, Raba, 422.500.000 Mpunda, Rasanae Barat dan Asakota

22.122.000

1 Pelayanan

24.500.000

18.150.000

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima

2 keg.

Kecepatan penyelesaian tugas

1 Pelayanan

36.300.000

Kota Bima

2 keg.

1 Pelayanan

Kecepatan dan ketepatan penyelesaian tugas

1 Pelayanan

18.500.000

Kota Bima

Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan petani ternak dalam penyediaan pakan berkualitas

02 2.02.01 01

1 Pelayanan

Terpelihara dan sahnya kendaraan dinas dioperasikan

1 Pelayanan

18.500.000

Kota Bima

1 Paket

01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1 Pelayanan

Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan yang tertib dan lancar

1 Pelayanan

12.100.000

Kota Bima

1 Paket


2.02.01

01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 Pelayanan

Terpenuhinya ATK yang cukup dan memadai

1 Pelayanan

65.000.000

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana peternakan

1 Paket


Menyalurkan bantuan bibit ternak unggul kepada petani peternak

Terlaksananya penyuluhan dan atau pelatihan penyediaan pakan ternak

Terlaksananya kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana peternakan

3.800.350.000

2

02 2.02.01

01 06

Tersedianya jasa pelayanan administrasi keuangan

1 Pelayanan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dlm jumlah yang cukup

1 Pelayanan

3.800.350.000

2 02

2.02.01

01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya ATK yang cukup dan memadai

1 Pelayanan

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor yang cukup memadai

02

2 02 2.02.01

2

02

2.02.01


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang cukup

1 Pelayanan

100%

2

02

2.02.01


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Tertib, lancar dan meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

2

02

2.02.01

01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


2

02

2.02.01

Surat menyurat yang tersedia Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kend. Dinas/operasional

2

02


2


290

PAGU INDIKATIF

LOKASI

Kota Bima

KODE REKENING

6.050.000

Kota Bima

(10)

30.250.000

Luar Kota Bima

(9) 1 Pelayanan

200.000.000

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

1 Pelayanan

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 1 Pelayanan luar daerah sesuai kebutuhan

Kota Bima

Target (4)

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu Kantor

1 Pelayanan

36.300.000


2.02.01

01 16 Penyediaan makanan dan minuman

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 Pelayanan

(2)

02

2.02.01

01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah sesuai kebutuhan


2

02

2.02.01

1 Pelayanan

(1)

2

02

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

HASIL KEGIATAN Tolok Ukur Target (7) (8) Terpenuhinya Sumber Bacaan dan Peraturan 1 Pelayanan Perundang-Undangan yang cukup Terpenuhinya Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan 1 Pelayanan Tamu Kantor

2

01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kota Bima

Kota Bima

53.200.000

Kota Bima

Kota Bima

1 Unit

60.000.000

5 unit

2.02.01

Tersedia dan meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

3 unit 1 Unit

13 unit

Kota Bima

3 unit

02


5 unit

2

2.02.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor


02 2.02.01

Perlengkapan gedung kantor yang dibeli Peralatan gedung kantor yang dibeli

02 2.02.01 02

2 02

Pemeliharaan kantor dinas

Umur fungsional kendaraan meningkat

Daya guna perlengkapan gedung kantor meningkat Daya guna peralatan gedung kantor meningkat Terpeliharanya gedung kantor secara rutin dan berkala

2

2 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

2.02.01

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional

02

2.02.01

2

02

12.000.000

1 unit

Kota Bima

13 unit

2

12 unit

12 unit

02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1 unit

2.02.01

Gedung kantor yang direhab

Umur fungsional peralatan meningkat Umur fungsional gedung meingkat

02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

02 2.02.01

02


2

Kota Bima

2

7 org

46.000.000

Peralatan gedung kantor yang dipelihara

Meningkatnya SDM aparatur

250 org

02 2.02.01 05

Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap peraturan

2

1 Perda

05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya sosialisaisi peraturan

2.02.01

Kota Bima

02

13.000.000

2

2 kali

05 05 Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan fungsional

Terwujudnya sistim penilaian kinerja SDA

2.02.01

2 kali

02

11 Dok

Terlaksananya penilaian AKJF

2

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlasananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kota Bima

02 2.02.01 06

10.000.000

2

3 dok

06 01

Tersedianya dokumen lap. Kinerja & real.keuangan

2.02.01

3 dok

02

Kota Bima

2

7.500.000

06 02 Penyusunan laporan keuangan Semesteran

1 dok

2.02.01

Tersedianya dokumen laporan semester

02

1 dok

2

Kota Bima

Terselenggaranya penyusunan lap. Kinerja & real.keuangan Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan semester Terselenggaranya penyusunan laporan keu. Akhir tahun

7.500.000


1 dok

2.02.01

Tersedianya laporan keu. Akhir tahun

02

1 dok

2


291

PAGU INDIKATIF

LOKASI

Kota Bima

KODE REKENING

45.000.000

Kota Bima

(10)

4 dok

35.000.000

(9) Tersedianya dokumen Renja/RKA/DPA/DPPA

2 dok

Kota Bima


06 05

Tersedianya dokumen LAKIP LPPPD

375.000.000

Kota Bima

Target (4)

2.02.01


1 Dok

250.000.000

Kel. Lampe & Lelamase


02

2.02.01

Tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan hutan kemasyarakatan

200.000.000

(2)

02

1 Dok

500 HA

Kel. 200.000.000 Jatiwangi & jatibaru


2

02 2.02.01 15

Tersusunya dokumen perencanaan pengelolaan hutan

Berkuragnya lahan kritis didalam & diluar kawasan

100 HA

Kel. Kolo & Roontu

(1)

2

02

250000 btg

Menurunya jumlah lahan kritis dalam kawasan hutan

5 lokasi

240.500.000

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA)/RKA/DPA/ DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah

2

02 2.02.01 16

Terlaksananya pengadaan bibit tanman perkebunan

100 HA

Terlindungnya sumber mata air

50 HA

Kota Bima

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) Terselenggaranya 4 dok penyusunan Renja/RKA/DPA/DPPA Terselenggaranya 2 dok penyusunan dokumen LAKIP LPPPD

2

2.02.01 ## 02 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

Terselenggaranya penanaman pohon

5 lokasi

Menurunya jumlah lahan kritis di laur kawasan hutan

200.000.000

2.02.01 ## 04 Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan

PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

1 dokumen

2 02

2.02.01 ## 03 Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata

Tercapainya penanaman pohan pelindung mata air

50 HA

9 Kelurahan

Tersedianya dokumen perencanaan yang pelestarian lingkungan

2

02

2.02.01 ## 08 Penanaman pohon pada sumber mata air

Terlaksananya kegiatan PPKAN

Menurunya jumlah lahan kritis & meningkatnya pemanfaatan lahan

PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN

2

02

2.02.01 ## 09 Penghijauan lahan luar kawasan

9 Kelurahan

1 tahun

2

02

Terlaksananya kegiatan daya dukung hutan

Menuruntan jumlah lahan kritis

2

2.02.01 ## 11 Peningkatan daya dukung hutan dan lahan

250 org & 5 lokasi

100 ha

Menurunya lahan kritis

250 org

100 ha

250 org

5 Lokasi

80.000.000

450.000.000

Kota Bima

100.000.000 5 keluarahan

120.000.000

Kota Bima

Kota Bima

5 Lokasi

Teselenggaranya kegiatan pendendalian kerusakan hutan

Meningkatanya pengetahuan masyarakat terhadap Perda

Terlaksannya pengendalian kebakaran hutan

02

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan hutan

5 Kelurahan

5 Keluarah

250 org

2

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN

2.02.01 ## 04 Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

Meningkatanya pengetahuan & keperdulian masyarakat terhadap Perda

Terlaksananya sosialsasi Perda ttg pengelolaan industri hasil hutan

Terlaksannya penyuluhan dampak kerusakan hutan

02 2.02.01 17

02

2.02.01 ## 05

02

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN

Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melindungi hutan Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melindungi hutan

2

2

02

Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan

2

2

02 2.02.01 19

02

2.02.01 ## 06 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

2

0

02

2.02.01

2


292

(1)

KODE REKENING (2)


Kota Bima

LOKASI

75.000.000

Kota Bima

PAGU INDIKATIF

75 orang

75.000.000

(10)

Meningkatnya pengetahuain petani akan manffat agrobisnis

2 kelompok

(9)

3 kali

Bertambahnya wawasan kelompok tani kota bima


Telaksananya penyuluhan petani

1 kali

Kota Bima


15 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis

Terlaksananya PEDA, PENAS dan Kontak Tani Andalan

75.000.000


2.02.01

15 06 Pelaksanaan PEDA PENAS dan Kontak Tani Andalan

1 tahun

Kota Bima

02 2.02.01 15 02

2.02.01

Teratasinya masalah pasca panen dan meningkatnya hasil jambu mente

85.000.000

2

02

50 ha

1 tahun

5 kelompok tani/ tahun

2

02 2.02.01 16

Penanganan pasca panen dan meningkatnya hasil jambu mente dan kelapa

Berkembangnya pola Diversifikasi tanaman kopi

Meningkatnya kesejahteraan petani

2

01 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian/perkebunan

50 ha

1 Tahun

2.02.01

Diversifikasi tanaman kopi

Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

2

02

01 16 Pengembangan diverisifikasi tanaman

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)

2

2.02.01

Kota Bima

02

150.000.000

2

10 Ha

Kota Bima

Peningkatan pendapatan petani

Kota Bima

95.000.000

1 ton/tahun 10 Ha

200.000.000

1 tahun

Meningkatnya Produksi Perkebunan

Kelapa dan Jambu Mente

Terkendali dan teratasinya hama dan penyakit tanaman perkebunan

01 01 Peningkatan produksi pertanian/perkebunan

tersedianya Bibit Unggul Perkebunan

50 ha

2.02.01 01 03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

1 Tahun

Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Jambu Mente

2.02.01

Demplot Tanaman Tembakau Terlaksananya Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan

01 37 Pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan

02

2.02.01 50 org Terlaksannya penyuluhan dampak kerusakan hutandan pendampingan petani

5 Kecamatan

98 Exampler

74.314.000

108.817.500

Dinas PU Tamben

Dinas PU Tamben

183.131.500

1.423.131.500

1.423.131.500

Kota Bima

2.02.01

02

Terselenggarnya penyuluhan petani perkebunan

Tertata dan tertibnya proses dan prosedur penambangan di daerah 98 Exampler

5 Kecamatan

Terwujudnya data base sumber daya energi & Sumber daya Mineral Terwujudnya pemahaman Masyarakat tentang Penambangan yang baik dan Benar

75.000.000

02

2

02

03 1.03.01 15

Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan

Tersusunnya data base sumber daya energi & Sumber daya Mineral Terlaksanya kegaiatn pengawasan dalam thd kegiatan Pertambangan yang baik dan Benar

50 org

2

2

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN

2 02 2.02.01 20

20 03 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

15 04

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C

Meningkatnya pengetahuan petani perkebunan

02 2.02.01 19

2

02

URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1.03.01

15 05

50 org

2

2

03

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

2

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN & ENERGI

2 03

1.03.01

2.02.01

2 03 1.03.01

2

03

Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan

2


293

(1)

KODE REKENING (2)


2

2

03

03

1.03.01

1.03.01

16

16 05

16 01

03 1.03.01 16

Pembinaan dan Pengawasan Bid. Pertambangan

Sosialisasi dan Penyuluhan Teknik Penambangan yang berwawasan Lingkungan

Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat

Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan

2

1.03.01

Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan

Program Pembinaan Dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan

03 03 1.03.01 17

2 2 17 01

03

1.03.01

2 Pengembangan Pemanfaatan Bidang Kelistrikan

03

17

2

03 1.03.01 18

1.03.01

2 03

URUSAN PILIHAN PARIWISATA


24 kali


Terlaksananya pengendalian keg. Penambangan rakyat

100 Orang

12 bulan

2 Lokasi

Terlaksananya sosialisasi kpd masyarakat tentang teknik Penambangan yang baik dan Benar Terlaksananya pengawasan terhadap kegiatan penambangan tanpa izin

Terlaksananya kegiatan pengembangan tenaga listrik alternatif

100 RTS

10 Titik

Terlaksananya kegiatan pengadaan jaringan listrik

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah

(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

1 tahun

165.000.000

150.000.000

Dinas PU Tamben

Dinas PU Tamben

Dinas PU Tamben

515.000.000

100 Orang

200.000.000

2 Lokasi

150.000.000

Kota Bima

Kabanta dan Ndano Na'e

75.000.000

75.000.000

Dinas PU Tamben

500.000.000

10 Titik

100 RTS

650.000.000

12 bulan


Terkendalinya keg. Penambangan rakyat Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang teknik Penambangan yang baik dan Benar Terwujudnya masyarakat yang patuh dan taat dalam kegiatan penambangan

tersedianya sumber listrik alternatif bagi kawasan terisolir Tersedianya jaringan listrik yang memadai bagi masyarakat

Terkendalinya kegiatan pemanfaatan air tanah

2.580.000.000

2.580.000.000

30.000.000

226.000.000

2 kali kegiatan dalam 1 tahun

50.000.000 Regional NTB

Peningkatan pemasaran produk pariwisata Meningkatnya pelaksanaan promosi daerah melalui tekhnologi informasi

2 kali dalam setahun / semester (masing-masing 1000 Exmplar setiap semester)

Terciptanya pengembangan informasi dan promosi serta pemasaran pariwisata daerah

2 kegiatan

Meningkatnya informasi pariwisata daerah melalui promosi pariwisata baik nusantara maupun mancanegara

Nasional dan Internasional

dan Nasional

Kota Bima,

Kota Bima

Meningkatnya pemanfaaatn tekhnologi informasi dalam rangka pemasaran pariwisata daerah

2 Kegiatan

Tersebarnya informasi Objek Daya Tarik Wisata dalam dan luar negeri

Peningkatan pemanfaatan tekhnologi Informasi dalam pemasaran pariwisata

Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

Tumbuhnya jaringan promosi pada daerah / negara lain (pasar)

2 kegiatan

Kota Bima,

dan Nasional

25.000.000 Regional NTB

100.000.000

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Adanya kegiatan promosi dan informasi pariwisata ditingkat Nasional maupun internasional

3 Kegiatan

2 kali dalam setahun (Nasional dan internasional) 3 kegiatan dalam 1 tahun (Daerah, Regional dan Nusantara) Terselenggaranya kegiatan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata

Terkontrolnya pelaksanaan program / kegiatan pengembangan pemasaran pariwisata

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Dalam

Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemanfaatan Energi

2

04

18 01

2

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1.03.01

2 04 1.17.01

04 1.17.01 19

19 06

19 05

19 03

19 02

2

1.17.01

1.17.01

1.17.01

1.17.01

04

04

04

04

2

2

2

2


294

(1)

KODE REKENING (2)


INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) 1 Kegiatan

2 Lokasi

Terciptanya pemandu wisata yang profesional

Terlaksananya kegiatan peningkatan pembangunan sarana prasarana pariwisata

1 pelayanan

Pelatihan pemandu wisata terpadu

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Terlaksanaanya koordinasi pembangunan obyek wisata dengan lembaga / dunia usaha

19 08

04 1.17.01 20

04

20 02

Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga / dunia usaha

1.17.01

2

1.17.01

20 04

7 Lokasi

2

04

1.17.01

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana pariwisata

2

04

2 angkatan

HASIL KEGIATAN Tolok Ukur Target (7) (8) Adanya sumber informasi (pemandu wisata) yang memberikan informasi kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima yang akurat

Tersedianya sarana prasarana 4 Lokasi dalam pendukung pada obyek wisata 1 tahun

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

Kota Bima

(9)

21.000.000

Obyek Wisata Kota Bima

2.100.000.000

2.000.000.000

Lembaga/Duni a Usaha Kota Bima

6 usaha jasa pariwisata

Kota Bima

20.000.000

terjalinnya kerjasama dengan lembaga / dunia usaha

1 kali dalam setahun (pada Masing-masing Lokasi)

25.000.000

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2

Terkontrolnya pelaksanaan program / kegiatan pengembangan destinasi pariwisata


1.17.01

20 07

20 05

Terwujudnya kemampuan SDM BUDPAR dalam mengelola BUDPAR dengan baik dan benar

1 kali dalam 1 tahun

4 orang Staf setiap tahunnya (dua orang) pada setiap kegiatan

45.000.000

40.000.000

Kota Bima

Regional dan Nasional

Tersedianya SDM Bidang Pariwisata yang profesional

4 orang Staf setiap tahunnya

100.000.000

Kota Bima

Nasional

15.000.000 Regional dan

Kota Bima

Kota Bima

4 Kegiatan

2 angkatan dalam 1 tahun (masing2 angkatan 50 orang)

24.000.000

4 Kegiatan

Terbentuknya kelompokkelompok sadar wisata pada masyarakat

1 pelayanan Terbentuknya mitra dan juga dari capaian adanya pendukung program 10 penyelenggaraan pelayanan (10 kepariwisataan %) dari Capaian Program

Bima

04

Pengembangan database sistem informasi objek wisata

2 Kegiatan

Tersedianya sarana prasarana pendukung pada obyek wisata

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

10.000.000 Wisata Kota

2

20 09

Adanya peningkatan pemahaman SDM BUDPAR

1 Kegiatan

Destinasi 4 Lokasi

Tersosialisasinya kegiatan pengawasan standarisasi pada kegiatan usaha jasa pariwisata

Kota Bima

1.17.01

Pengembangan SDM dibidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

terlaksananya pembentukan forum antar pelaku industri pariwisata dan budaya serta Lingkup Pemerintah Kota Bima

1.17.01

Terselenggaranya kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pariwisata

2 Kegiatan

45.000.000

04 1.17.01 21

04

21 03

Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

5 sektor kemitraan

04

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pariwisata

peningkatan pemahaman pengusaha jasa usaha pariwisata

adanya dokumen serta data 1 Program akurat tentang informasi objek dalam 1 Tahun wisata daerah/lokal

2

1.17.01

21 04

Terjalinnya koordinasi dalam penyelenggaraan pembangunan kemitraan pariwisata

21 07

254.000.000

2

04

1.17.01

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

2

Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi

1 Program

4 angkatan

Terciptanya data base dan sistim informasi tentang objek wisata Peningkatan serta pengembangan kemitraan pariwisata

2

04

21 05

1.17.01

21 08

Program Pengembangan Kemitraan

2

1.17.01

04

1.17.01

Terlaksananya Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

04

2

04

Tumbuhnya kesadaran masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pengembangan pariwisata

2

2

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata


295

2

04

04

1.17.01

1.17.01

21 11

21 09

URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sosialisasi Peraturan dan undang-undang Usaha Pariwisata


KODE REKENING

2

05

(2)

2

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN


2 05 2.05.01


(1)

2 05 2.05.01 01 2 05 2.05.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat


2 05 2.05.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2 05 2.05.01 01 06


2 05 2.05.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


2 05 2.05.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


2 05 2.05.01 01 17 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah



Meningkatnya layanan administrasi perkantoran

Target (4)

Terkontrolnya pelaksanaan program / kegiatan secara terpadu

HASIL KEGIATAN Tolok Ukur Target (7) (8) 4 sektor kemitraan

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 kali dalam sertahun (pada Masing-masing sektor kemitraan) 2 kali 1 tahun pada 2 kelompok usaha jasa pariwisata

PAGU INDIKATIF

LOKASI

Kota Bima

(10)

15.000.000

Kota Bima

(9)

15.000.000

1.980.000 Kota Bima

Terwujudnya masyarakat yang memahami peraturan usaha jasa pariwisata

Tercapainya pelayanan 1 Pelayanan surat menyurat


2 Kegiatan

4.827.150.000

1 Pelayanan

Tersedianya Jaringan Telpon, Internet, Listrik 1 Pelayanan dan air

4.827.150.000

1 Pelayanan


1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 Pelayanan

Terciptanya sinkronisaasi kegiatan Pusat, Propinsi dan Daerah

Tersediannya makan dan minum

Tersedianya dokumen


1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 Pelayanan

Terpeliharanya kondisi 1 Pelayanan peralatan kerja

Terwujudnya kelancaran administrasi 1 Pelayanan keuangan

165.000.000 Kota Bima




4.400.000 Kota Bima


Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 Pelayanan

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang peraturan dan undang-undang usaha jasa pariwisa

Terselenggaranya jasa surat menyurat Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Terselenggaranya jasa administrasi keuangan Terselenggaranya jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya cetakan, penggandaan dan penjilidan Terlaksananya penyediaan makan dan minum Terselenggaranya rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke Pusat dan Propinsi

296

(1)

KODE REKENING (2)



2 05 2.05.01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Dalam Daerah

2 05 2.05.01 02

2 05 2.05.01 02 07 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor

2 05 2.05.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor



Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur

Target (4)

1 Thn dan 18 Unit

1 Pelayanan



LOKASI

Terciptanya sinkronisaasi kegiatan Lingkup Pemerintah Kota

1 Thn


PAGU INDIKATIF

1 Pelayanan


1 Thn


(10)

1 Thn


18 Unit

(9)

1 Thn



18 Unit


Terselenggaranya rapatrapat koordinasi dan konsultasi didalam daerah

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


38 org

38 Stel

8.000.000 Kota Bima


38 Stel

38 Stel

2 05 2.05.01 03

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

38 Stel

Meningkatnya disiplin aparatur

2 05 2.05.01 03 05 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian oahraga

Terciptanya keseragaman dalam berpakaian Terciptanya keseragaman dalam berpakaian

2 05 2.05.01 03 05 Pengadaan pakaian olahraga


Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur

200 org


2 05 2.05.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

2 05 2.05.01 06

2 05 2.05.01 05 02 Sosialisasi Peraturan Peundang-undangan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

1 Perda

Terciptanya peningkatan pemahaman aparatur tentang perundangundangan


2 05 2.05.01 05

Terlaksananya sosialisasi peraturan Perundang-undangan

1 Dok


10 Dok Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

1 Dok

Meningkatnya kualitas dan kuantitas laporan capaian kinerja dan keuangan

1 Dok

Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan sementara Terlaksananya penyusunan laporan prognosis realisai anggaran

1 Dok

2 05 2.05.01 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran


297

(1)

KODE REKENING (2)



2 05 2.05.01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2 05 2.05.01 06 05

PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR


2 05 2.05.01 15

2 05 2.05.01 15 01 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir

2 05 2.05.01 15 06 Revitalisasi kelompok tani nelayan

2 05 2.05.01 15 07 Pengembangan Lanjutan Pendampingan PNPM (UNSP) MKP 2 05 2.05.01 15 08 Program PUGAR

2 05 2.05.01 16

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN

PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA LAUT

2 05 2.05.01 16 02 Pembinaan Kelompok Pengawas Masyarakat

2 05 2.05.01 17

2 05 2.05.01 17 02 Patroli Pengawasan Sumber Daya Laut

2 05 2.05.01 19

PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT


Target (4)

45 klpk

1 Kali

1 Kasus

7 kelompok


Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelompok

Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Menurunnya tingkat pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya laut

Terwujudnya Peningkatan kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada masyarakat


LOKASI

1 Dok


PAGU INDIKATIF

Tersedianya Dokumen Laporan Tahunan

4 Dok


(10)

1 Dok

Tersedianya dokumen Renja/DPA dan DPPA

3 Dok


(9)

4 Dok

Tersedianya Dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD

45 kelompok


3 Dok

Terciptanya peningkatan kapasitas kelompok


Terlaksananya penyusunan Dokumen Laporan Tahunan Terlaksananya penyusunan dokumen Renja/DPA dan DPPA Terlaksananya penyusunan Dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD

45 kelompok

7 kelompok

17 kelompok

30 kelompok

45 kelompok






45 kelompok

Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas)

8 orang

17 kelompok

30 kelompok

7 kelompok

Terjaganya kelestarian sumberdaya laut

Terciptanya peningkatan kemampuan kelompok Terlaksananya pendampingan PNPM MKP Terlaksananya program PUGAR

Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas)

8 orang

Terselenggaranya bimbingan teknis peningkatan kapasitas kelompok Terselenggaranya kegiatan revitalisasi kelompok Terlaksananya pendampingan PNPM MKP Terlaksananya program PUGAR

Terlaksananya patroli pengawasan sumberdaya laut

298

(1)

KODE REKENING (2)


PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

2 05 2.05.01 19 02 Koordinasi Hari Nusantara

2 05 2.05.01 20

2 05 2.05.01 20 01 Pengembangan bibit ikan unggul

Pengad. Sarana Pengembangan Kebun Rumput Laut Metode Long Line & Rakit Apung

2 05 2.05.01 20 02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

2 05 2.05.01 20 06

2 05 2.05.01 20 07 Pembangunan/Rehab Sarana & Prasarana Fisik UPR & HSRT

PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

2 05 2.05.01 20 09 Penyediaan sarana prasarana penunjuang perikanan budidaya

2 05 2.05.01 21

2 05 2.05.01 21 01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

2 05 2.05.01 21 06 Pembangunan Fasilitas Tambat Labuh lingk. PPI

5 2.05.01 22

2 05 2.05.01 21 10 Penyediaan sarana prasarana perikanan tangkap

2

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN

PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

2 05 2.05.01 22 03 Pengadaan sarana dan media penyuluhan

2 05 2.05.01 23

Penyediaan sarana prasarana pemasaran dan pengolahan hasil 2 05 2.05.01 23 06 perikanan



Meningkatnya produksi perikanan budidaya

Target (4)

1.882,40 Ton

1 Kali

Meningkatnya produksi 897,82 Ton perikanan tangkap

Berkembangnya penyuluhan perikanan

Meningkatnya daya saing produk perikanan

1 Keg


Terselenggaranya Kegiatan Hari Nusantara

1 Keg


Terselenggaranya Kegiatan Hari Nusantara

Terlaksananya Tersedianya bibit ikan pengadaan bibit ikan 335500 ekor & 1 unggul air tawar, laut, 335500 ekor unggul air tawar, laut, Set tawar, dan payau serta & 1 Set tawar, dan payau serta pakan pakan Terlaksananya Terwujudnya Sertifikat 50 orang 50 orang pendampingan pada Atas Tanah pokdakan Pembudidaya Ikan Terlaksananya Tersedianya sarana pengadaan sarana 1 pkt pengembangan kebun 1 pkt pengembangan kebun rumput laut rumput laut Tersedianya biaya Tersedianya biaya 12 Bln 12 Bln operasional UPR operasional UPR Tersedianya sarana Tersedianya sarana 1 Unit 1 Unit pendukung KJA pendukung KJA

Terselenggaranya pembuatan papan informasi kelompok

Sarana pendukung perikanan tangkap

103 Unit & 100 pics

15 Klpk

30 Unit

1 Lokasi

1 Keg

Tersedianya sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Terciptanya kelengkapan sarana informasi kelompok

Terciptanya kemudahan registrasi nelayan

15 Klpk

Meningkatnya produksi 7 kelompok perikanan tangkap

Terciptanya lingkungan PPI yang bebas dari genangan

103 Unit & 100 pics

1 Lokasi

1 Keg

Terlaksananya pendampingan pada kelompok nelayan Terlaksananya Pengembangan areal PPI

Terlaksananya pengadaan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI


102.250.000


100.000.000 Kota Bima

30.000.000

70.000.000


800.000.000

1.305.060.000


299

(1)

KODE REKENING (2)


2 05 2.05.01 23 07 Penyelenggaraan Kegiatan FORIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAUPULAU KECIL

2 05 2.05.01 23 08 Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

2 05 2.05.01 25

2 05 2.05.01 25 02 Pengadaan Sarana prasarana wilayah pesisir


Pengelolaan Meningkatnya Wilayah pengelolaan wilayah Pesisir dan pesisir dan pulau-pulau Pulau-Pulau kecil Kecil

1 Keg


1 Program

1 Pkt

Terselenggaranya Kegiatan FORIKAN Tersedianya sarana peningkatan daya saing produk perikanan

Pembangunan KJA wisata

1 Dok

PAGU INDIKATIF

LOKASI

100.000.000 Kota Bima

(10)

1 Keg

150.000.000 Kota Bima

(9)

1 Program

987.000.000 Kota Bima

200.000.000 Kota Bima

5 Pkt


Terselenggaranya Kegiatan FORIKAN Tersedianya sarana peningkatan daya saing produk perikanan

Tersedianyapotensi wisata bahari

Terciptanya kelestarian 1 Dok (20 wilayah pesisir eksemplar)

2.675.000.000

Terwujudnya Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir

URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN

Penyusunan PERDA Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil (RZWP3K)

06

2.675.000.000

2 05 2.05.01 25 04

2


1.15.01

06

500 Pelaku Usaha

2

Terciptanya Kondisi Barang dan Produk perdagangan yang aman bagi konsumen

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan


06 1.15.01 15

200 Pelaku Usaha

2

Tersedianya barang dan jasa yang aman, baik dan sehat di Kota Bima

15 03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

200 Pelaku Usaha

1.15.01


06

100 Pelaku Usaha

2

Peraturan dan perundangundangan terlaksana dengan baik

15 05

250 Pelaku Usaha

1.15.01

Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Barang-barang Ilegal (DBHCHT)

06

100.000.000 5 kecamatan

2

Terlaksananya pengawasan yg baik terhadap peredaran barang dan jasa Tersebarnya informasi mengenai peraturan dan perundang-undangan barang ilegal

200 Pelaku Usaha 2000 Pelaku Usaha

Penurunan peredaran rokok dengan cukai ilegal

Terawasinya peredaran cukai ilegal

15 05 Pengawasan peredaran cukai ilegal (DBHCHT)

06

1.15.01

2

1Dokumen

3 kegiatan

06 1.15.01 17

Tersedianya data/informasi potensi unggulan kota bima

Berkembangnya jaringan Perdagangan Barang dan Produk Kota Bima

17 04 Pengembangan database informasi potensi unggulan

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

2

1.15.01


06

Jakarta, Kota Bima

1 kegiatan

2

17 13 Promosi produk daerah

70.000.000

1.15.01

Tersedianya data/informasi potensi unggulan kota bima Terbentuknya Pangsa Pasar untuk produk kerajinan IKM Kota Bima (Pameran dan Pasar Ramadhan)

2 kegiatan

06

2 kali

2

Memperluas Jaringan Pemasaran produk kerajinan IKM


300

(1)

KODE REKENING (2)


Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

1.15.01

18 01

06 1.15.01 18

06

1.15.01

2

2

06

Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional

2

Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (DAK + 18 03 pendamping)

HASIL PROGRAM Tolok Ukur (3) Meningkatnya efisiensi distribusi barang/produk perdagangan dalam negeri

Target (4) 5 Perda, 1 pasar, 12 Dokumen, 100 pelaku usaha 5 paket


1 Perda

1 pasar

1 pasar

5 Perda


Penyusunan peraturan daerah Terlaksananya pembangunan pasar dan pendistribusian barang/produk kepada masyarakat

tersedianya informasi harga sembako dan barang 12 Dokumen strategis lainnya

(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

50.000.000

1.800.000.000 Kota Bima


18 06 Peningkatan Sistim dan Jaringan Informasi Perdagangan

12 Dokumen

1.15.01

250.000.000 5 kecamatan

06

5 paket dalam 1 tahun

2

Terjangkaunya harga sembako

18 08 Operasi Pasar Murah

5 paket dalam 1 tahun

1.15.01

Tersusunnya peraturan daerah Terlaksananya pembangunan pasar dan pendistribusian barang/produk kepada masyarakat Monitoring peredaran barang dan jasa serta harga sembako selama 12 bulan Melaksanakan subsidi sembako sebanyak 5 paket dalam 1 tahun

06

300 Pelaku Usaha

2

Meningkatnya Pemahaman dan Pola Pikir PKL dan Asongan Dalam Berusaha

06 1.15.01 19

Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

2


Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan

100 Pelaku Usaha

19 02

Terlaksananya kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan

1.15.01

100 Pelaku Usaha

06

Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang kaki Lima dan Asongan

Terlaksananya kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan

2

19 03


1.15.01

Terfasilitasinya IKM untuk sertifikasi produk Pemberian bantuan peralatan untuk 100 ikm dalam 1 tahun

100 IKM

10 IKM

Terbentuknya IKM berbasis teknologi

Terbitnya sertifikasi produk industri

100 IKM

10 IKM

300.000.000 5 kecamatan


Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima 100 pelaku usahah dan asongan selama 5 tahun Terbantunya para 100 pelaku usaha pedagang kaki lima dan asongan

100 Pelaku Usaha

06

19 13 Bantuan sarana untuk pedagang kaki lima

Terwujudnya tempat usaha yang representatif bagi PKL dan asongan

2

1.15.01

902.000.000

100.000.000 5 kecamatan

06

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

902.000.000

100 pelaku usaha

2

07


Tersedianya sarana penunjang usaha yang memadai

2

07

15 04

1.15.01

2

Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

1.15.01

15 06 Penguatan Kemampuan Industri berbasis Teknologi

110 IKM

07 1.15.01 15 07 1.15.01

Terciptanya sistem produksi yang terukur, terstandarisasi dan teruji

2 2 07

Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standardisasi, pengujian dan kualitas

2


301

(1)

KODE REKENING (2)


Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2

07

07

1.15.01

1.15.01

1.15.01

16 06

16 05

Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah

16 04 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah

16 02

Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

07 1.15.01 16

2

07

1.15.01

2

2

07

16 07 Lomba Rancang Busana

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

2

1.15.01

HASIL PROGRAM Tolok Ukur (3) Terciptanya industri kecil dan menengah yang berkembang secara berkelanjutan

Target (4) 12 Dokumen, 12 Bulan,110 IKM, 2 Kegiatan

12 Dokumen


Meningkatnya Keterampilan dan Pengetahuan Pelaku IKM

12 Bulan

100 IKM

10 IKM

Terciptanya kemudahan dalam penerbitan izin usaha industri kecil dan menengah Terciptanya kemudahan bagi industri kecil dan menengah untuk mendapatkan akses perbankan Terciptanya Kerjasama yang saling menguntungkan

2 Kegiatan


(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

12 Bulan




10 IKM


Pembinaan dan pendataan IKM secara berkelanjutan 12 Dokumen selama 12 bulan (monev)

100 IKM

100.000.000 Kota Bima

07

Pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin usaha industri kecil dan menengah selama 12 bulan Pelayanan penyusunan studi kelayakan bisnis bagi industri kecil dan menengah selama 12 bulan pelaksanaan temu usaha untuk 100 ikm dalam 1 tahun Pelaksanaan lomba rancang busana di tingkat provinsi dan lokal sebanyak 2 kegiatan dalam 1 tahun

2 Kegiatan

2

Terciptanya kreatifitas dari hasil kerajinan daerah

150.000.000 5 kecamatan

185 IKM

150 IKM

Terciptanya industri kecil dan menengah yang berbasis teknologi

Melaksanakan diklat maupun magang untuk 150 pelaku usaha dalam 1 tahun

Program Penataan Struktur Industri

Program Peningkatan Kemampuan Tekhnologi Industri

150 IKM

07 1.15.01 17

Terciptanya pemahaman IKM dalam penggunaan teknologi pada proses produksi

2

17 01 Pembinaan kemampuan teknologi industri


1.15.01

35 IKM

07

Terlaksananya pembinaan langsung, diagnosis, GKM bagi IKM

2

35 IKM

1.15.01

Terlaksananya pelayanan langsung bagi industri untuk meningkatkan pengetahuan dan teknologi

07

17 02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

2


2 Pameran, 12 Dokumen

1 Unit

1 Unit

Tersedianya sarana dan terpromosinya kerajinan daerah kota Bima

Terbentuknya struktur industri yang jelas dan sistematik

Tersedianya workshop dan ruang pamer bagi IKM

07 1.15.01 18

1 Unit

2

Tersedianya sarana dan prasana untuk klaster industri

07

Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

18 02 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri

2

07 1.15.01 19

1.15.01

2


302

KODE REKENING (2)


(9)

PAGU INDIKATIF

(10)

LOKASI

19 02 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat


1.15.01

(1) 07

19 04 Promosi produk kerajinan

Jakarta, Kota Bima


2

1.15.01

30.000.000

30.000.000

30.000.000

70.000.000

07

URUSAN PILIHAN KETRANSMIGRASIAN

HASIL KEGIATAN Tolok Ukur Target (7) (8) Tersedianya sarana dan 3 jenis sarana tersebarnya informasi informasi produk IKM baik dalam dan luar daerah Promosi produk kerajinan 2 Pameran melalui 2 pameran dalam 1 tahun

2

08

30.000.000

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN Tolok Ukur Target (5) (6) Terciptanya basis data 3 jenis sarana seluruh pelaku industri, informasi penyusunan profil, katalog, brosur Terlaksananya 2 Pameran keikutsertaan IKM dalam pameran

2


1.13.01

08

80 Orang

50 Orang

2

Terlaksanaanya penyuluhaan transmigrasi di Kota Bima dalam kegiatan transmigrasi

Meningkatnya kesadaran masyarakat calon transmigran

Program Transmigrasi Lokal

50 Orang

08 1.13.01 16

Masyarakat calon transmigran

2

1.13.01

Penyuluhan Transmigrasi Lokal

08

16 01

2


303

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima tahun 2016 sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan disusun dalam rangka memberikan gambaran tentang arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2016. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat tahunan maka RKPD adalah kolaborasi dari dokumen-dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD). Mekanisme penyusunan RKPD Kota Bima tahun 2016 dimulai dengan dilaksanakannya Musrenbang RKPD pada awal tahun 2015 mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota. Proses Musrenbang tersebut sebagai bagian proses demokratisasi mekanisme perencanaan daerah memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dengan mengajukan usulan, saran maupun rekomendasi pelaksanaan pembangunan yang dibutuhkan lingkungannya. Dengan demikian maka dokumen RKPD tahun 2016 secara substansi adalah dokumen yang memaduserasikan antara kebutuhan aktual masyarakat dengan program/kegiatan SKPD sebagai implementasi visi dan misi Pemerintah Kota Bima. Melalui proses seperti itu diharapkan substansi RKPD Kota Bima tahun 2016 ini nantinya akan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah baik yang dipicu oleh perkembangan eksternal seperti krisis ekonomi global beserta dampak – dampak yang ditimbulkannya maupun perkembangan RKPD Kota Bima Tahun 2016

308

internal yang didorong oleh terjadinya pergeseran orientasi, motivasi dan kepentingan pembangunan

internal

dalam

daerah,

proses

terutama

penyelenggaraan

akibat

dinamika

pemerintahan

politik

dan

dan

strategi

pembangunan di tingkat Nasional dan Daerah. Demikian dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat tahunan ini disusun agar dapat dijadikan acuan bagi penyusunan dan pelaksanaan dokumendokumen lain yang bersifat lebih operasional sehingga terjadi sinkronisasi antar dokumen perencanaan program/kegiatan dan dokumen anggaran sehingga bisa terwujud sinergi diantara dokumen-dokumen yang ada. Namun demikian dokumen ini akan lebih bermakna apabila adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa menjadikan dokumen ini sebagai perdoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bima. Pada akhirnya sebagai suatu dokumen perencanaan tidak menutup kemungkinan apabila dalam penyusunan dokumen ini masih banyak ditemui kesalahan baik yang bersifat substansial maupun redaksional, untuk itu segala masukan, evaluasi maupun rekomendasi dari semua pihak masih sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima di masa-masa mendatang.

WALIKOTA BIMA

M. QURAIS H. ABIDIN


309

WALIKOTA BIMA PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR : 26 TAHUN 2015 TENTANG

Recommend Documents