WALIKOTA BIMA KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA NOMOR 86 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT (POKJA AMPL-BM) KOTA BIMA WALIKOTA BIMA, Menimbang
: a. bahwa kebijakan Pembangunan Nasional dibidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam upaya mencapai Millennium Development Goals (MDGs), telah disepakati bersama oleh BAPPENAS, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Pekerjaan Umum, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kementrian Keuangan, pelaksanaannya harus ditindaklanjuti pada tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota; b. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (POKJA AMPL-BM); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurub b perlu membentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (POKJA AMPL-BM) dengan Keputusan Walikota Bima.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 8 ); 13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima serta Staf Ahli Walikota (LDKB Tahun 2010 Nomor 99); 14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima (LDKB Tahun 2010 Nomor 100); 15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima (LDKB Tahun 2010 Nomor 101); 16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga lain sebagai bagian dari perangkat Daerah (LDKB Tahun 2010 Nomor 102). MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT (POKJA AMPL-BM) KOTA BIMA.
KESATU
: Membentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (POKJA AMPL-BM) Kota Bima dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (POKJA AMPL-BM) Kota Bima sebagaimana diktum pertama bertugas:
1. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi antar anggota POKJA 2. 3. 4.
5. 6. 7. KETIGA
AMPL-BM; Menyusun Dokumen Momerandum Program Sektor Sanitasi (MPSS); Menyusun Rencana Kerja Tahunan Pokja AMPL-BM; Memfasilitasi dan menyelenggarakan rapat koordinasi, seminar, lokakarya, dan advokasi tentang Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM); Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi dengan POKJA AMPL Provinsi dan Pusat ; Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan AMPL-BM; Melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota Bima.
: Mencabut Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 345 Tahun 2011 tentang Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (POKJA AMPL-BM) Kota Bima.
KEEMPAT
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Raba - Bima pada tanggal: 2013 WALIKOTA BIMA, Ttd
M. QURAIS H. ABIDIN
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS R.I di Jakarta; 2. Menteri Kesehatan R.I di Jakarta; 3. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta; 4. Menteri Pekerjaan Umum R.I di Jakarta; 5. Menteri Lingkungan Hidup R.I di Jakarta; 6. Menteri Keuangan R.I di Jakarta; 7. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram; 8. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram; 9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram; 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram; 11. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTB di Mataram; 12. Ketua DPRD Kota Bima di Raba; 13. Kepala BAPPEDA Kota Bima di Raba; 14. Inspektur Inspektorat Kota Bima di Raba; 15. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima di Raba; 16. Kepala Dinas PU Kota Bima di Raba; 17. Kepala BPMPK Kota Bima di Raba; 18. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya; 19. Pertinggal.
LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA NOMOR 86 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT (POKJA AMPL-BM) KOTA BIMA No
1.
Jabatan/Nama
a. Walikota b. Wakil Walikota
Kedudukan Dalam POKJA
Ket.
Pembina
Honorarium
Wakil Pembina
dibayar sesuai DPA
2.
a. Sekretaris Daerah
Pengarah
dan
DPPA
BAPPEDA b. Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan dan
Wakil Pengarah I
Kesejahteraan Rakyat c. Asisten Bidang Administarsi Perekonomian
Wakil Pengarah II
dan Pembangunan d. Asisten Bidang Administrasi Umum
3.
Wakil Pengarah III Penanggungjawab Umum
a. Kepala BAPPEDA b. Kepala Dinas Kesehatan
Penanggungjawab
c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Penanggungjawab
d. Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan
Penanggungjawab
Pemakaman dan
Penanggungjawab
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat &
Penanggungjawab
e. Kepala
Dinas
Pendidikan,
Pemuda,
Olahraga f.
Pemerintahan Kelurahan g. Kepala Badan Lingkungan Hidup
4.
Kepala Bidang PP Sosbud BAPPEDA
5.
Kasubbid Sosbud BAPPEDA
6.
a. Kabid. PP Prasarana BAPPEDA (Koordinator)
Penanggungjawab
Ketua
Sekretaris
Bidang Perencanaan
b. Kabid. Cipta Karya Dinas PU
c. Kasubid. Prasarana Bappeda d. Kasi. Penyehatan Lingkungan DIKES e. Ketua Sekolah Tinggi Teknik (STT) Bima
7.
a. Kabid. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Bidang Advokasi dan
No
Jabatan/Nama
Lingkungan DIKES (Koordinator)
Kedudukan Dalam POKJA
Komunikasi
b. Kabid. Promosi Kesehatan DIKES c. Dewan Kesehatan Kota Bima d. Ketua TP-PKK Kota Bima
8.
a. Kabid. Pemberdayaan Adat & Pengembangan Bidang Kelembagaan Sosbud Masyarakat BPMPK (Koordinator)
dan Pemberdayaan
b. Kabid. Pengendalian dan Peran Serta Masyarakat BLH c. Kabid. Pelayanan Kebersihan DKPP d. Kasubid. Pemerintahan BAPPEDA
9.
a. Kabid. Pengendalian Perencanaan dan Statistik BAPPEDA (Koordinator)
Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
b. Kabid. Sumberdaya Air Dinas PU c. Kasubag. Program dan Pelaporan BAPPEDA d. Kasi. Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Dinas PU
10. a. Sekretaris BAPPEDA (Koordinator)
Sekretariat
b. Arief Roesman Effendi, ST. MT. M.Sc (BAPPEDA) c. Hadi Suparya, ST (BAPPEDA) d. Agus Awaluddin, S.Si (BAPPEDA) e. Amirudin, ST (BAPPEDA) f.
Sri Rahayuningsih, Am.KL. ST (DIKES)
g. Mahmud AR, SH (BAPPEDA)
WALIKOTA BIMA, Ttd M. QURAIS H. ABIDIN
Ket.
