WALIKOTA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 86 TAHUN 2007 TENTANG

WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 86 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka agar pelaksanaan Peraturan dimaksud dapat optimal perlu menindaklanjuti ketentuan-ketentuan pada Pasal 13 ayat (2), Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (2); b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Mengingat:

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undangt Nomor 34 Tahun 2000;

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

5.

Undang-Undang Nomor Perlindungan Anak;

Tahun

2002

tentang

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun Kewarganegaraan Republik Indonesia;

2006

tentang

7.

Undang-Undang Nomor 23 Administrasi Kependudukan;

2006

tentang

23

Tahun

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum; 14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman; 15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW); 16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. MEMUTUSKAN : Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Yogyakarta. 2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta. 3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

4. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 5. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi. 6. Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana. 7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang. 9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

yang yang

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang. 11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda. BAB II BENTUK DAN ISI SKRD Pasal 2 Bentuk dan Isi SKRD sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini. BAB III BENTUK, ISI BUKU DAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN Pasal 3 Bentuk, Isi Buku dan Tanda Bukti Pembayaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini. BAB IV TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 4 (1)

Wajib Retribusi dapat memperoleh Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi dengan cara mengajukan permohonan dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Walikota.

(2)

Setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Walikota menunjuk Instansi Pelaksana dan Petugas dari Instansi Pelaksana melakukan penelitian kepada Wajib retribusi dan melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Instansi Pelaksana.

(3)

Kepala Instansi pelaksana melaporkan hasil penelitian kepada Walikota dengan pertimbangan permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi dapat dikabulkan atau ditolak.

(4)

Walikota berhak menerima dan menolak permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, setelah adanya pertimbangan sebagaiamana dimaksud pada ayat (2).

(5)

Keputusan dikabulkan atau ditolak atas permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditandatangani oleh Walikota dan disampaikan kepada Wajib retribusi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 6 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 2007 WALIKOTA YOGYAKARTA ttd H. HERRY ZUDIANTO Diundangkan di Yogyakarta Pada Tanggal 17 Desember 2007 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA ttd RAPINGUN NIP. 490 017 536 BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 94 SERI D

LAMPIRAN I NOMOR TANGGAL

: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA : 86 TAHUN 2007 : 17 DESEMBER 2007

BENTUK DAN ISI SKRD A. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN No. 1 I.

II.

Jenis-jenis Formulir, Blanko dan Surat Keterangan Kependudukan 2 *FORMULIR PENDAFTARAN PENDUDUK Setiap formulir BLANKO a. Blanko keluaran b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Warga Negara Indonesia (WNI) tidak terlambat - Warga Negara Indonesia (WNI) terlambat - Warga Negara Asing (WNA) tidak terlambat - Warga Negara Asing (WNA) terlambat

III Blanko Kartu Keluarga IV

Jumlah Lembar 3

Retribusi (Rp.) 4

............... X

*)...........

............... X

*)...........

............... X ............... X ............... X

*)........... *)........... *)...........

............... X

*)...........

............... X ............... X

*)........... *)...........

............... X ............... X ............... X ............... X

*)........... *)........... *)........... *)...........

............... X ............... X

*)........... *)...........

............... X ............... X

*)........... *)...........

............... X ............... X ............... X ............... X ............... X ............... X

*)........... *)........... *)........... *)........... *)........... *)...........

SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN a. Surat Keterangan Kelahiran Tdk Terlambat - Warga Negara Indonesia (WNI) - Warga Negara Asing (WNA) Surat Keterangan Kelahiran Terlambat - Warga Negara Indonesia (WNI) - Warga Negara Asing (WNA) b. Surat Keterangan Kematian c. Surat Keterangan Lahir Mati d. Surat Keterangan Pindah - Warga Negara Indonesia (WNI) - Warga Negara Asing (WNA) e. Surat Keterangan Pindah Datang 1. Pindah Datang dalam Daerah - Warga Negara Indonesia (WNI) - Warga Negara Asing (WNA) 2. Pindah Datang Luar Daerah - Warga Negara Indonesia (WNI) - Warga Negara Asing (WNA) f. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) g. Surat Pengantar Pindah WNA h. Surat Ket. Tempat Tinggal (SKTT) i. Surat Ket. Pendaf. Penduduk Sementara (SKPPS) j. Surat Ket. Pendaf. Penduduk Tetap (SKPPT) k. Surat Ket. Perub. Status Kewarganegaraan (SKPSK) l. Surat Ket. Tidak Keberatan Ganti Nama (SKTKGN) m. Surat Keterangan Biodata Penduduk (SKBP) n. Blanko KIA

............... X *)........... ............... X *)........... ............... X *)........... ............... X *)...........

*) Jumlah Retribusi disesuaikan dengan Besaran Retribusi yang telah ditentukan

TOTAL (Rp) 5

B. CATATAN SIPIL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN KEPENDUDUKAN, KB DAN CATATAN SIPIL

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN KEPENDUDUKAN, KB DAN CATATAN SIPIL

TANDA BUKTI PENGAMBILAN KUTIPAN AKTA WNI / WNA 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kelahiran Perkawinan Perceraian Kematian Pengesahan Anak Pengakuan Anak

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Pengangkatan Anak Perubahan Salinan Surat Keterangan Bukti Pelaporan Legalisasi Akta

Nomor Akta : Atas Nama : Biaya : Rp.


Kelahiran Perkawinan Perceraian Kematian Pengesahan Anak Pengakuan Anak Nomor Akta : Atas Nama : Biaya : Rp.

Yogyakarta, …………………………. Petugas

7. 8. 9. 10 . 11 . 12 .



WALIKOTA YOGYAKARTA ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR : 86 TAHUN 2007 TANGGAL : 17 DESEMBER 2007

BENTUK, ISI BUKU DAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN A. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KECAMATAN/KELURAHAN : ..................................

TANDA BUKTI PEMBAYARAN PENDAFTARAN PENDUDUK

No. 1 I.

II.

Jenis-jenis Formulir, Blanko dan Surat Keterangan Kependudukan 2 *FORMULIR PENDAFTARAN PENDUDUK Setiap formulir BLANKO c. Blanko keluaran d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Warga Negara Indonesia (WNI) tidak terlambat - Warga Negara Indonesia (WNI) terlambat - Warga Negara Asing (WNA) tidak terlambat - Warga Negara Asing (WNA) terlambat

III Blanko Kartu Keluarga IV

Jumlah Lembar 3

Retribusi (Rp.) 4

............... X

1.000

............... X

1.000

............... X ............... X ............... X

*15.000 *25.000 *50.000

............... X

3.000

............... X ............... X

3.000 15.000

............... X ............... X ............... X ............... X

5.000 30.000 1.000 1.000

............... X ............... X

2.000 15.000

............... X ............... X

5000 15000

............... X ............... X ............... X ............... X ............... X ............... X

50000 75000 15.000 15.000 10.000 25.000

SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN a. Surat Keterangan Kelahiran Tdk Terlambat - Warga Negara Indonesia (WNI) - Warga Negara Asing (WNA) Surat Keterangan Kelahiran Terlambat - Warga Negara Indonesia (WNI) - Warga Negara Asing (WNA) b. Surat Keterangan Kematian c. Surat Keterangan Lahir Mati d. Surat Keterangan Pindah - Warga Negara Indonesia (WNI) - Warga Negara Asing (WNA) e. Surat Keterangan Pindah Datang 1. Pindah Datang dalam Daerah - Warga Negara Indonesia (WNI) - Warga Negara Asing (WNA) 2. Pindah Datang Luar Daerah - Warga Negara Indonesia (WNI) - Warga Negara Asing (WNA) f. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) g. Surat Pengantar Pindah WNA h. Surat Ket. Tempat Tinggal (SKTT)

TOTAL (Rp) 5

i. Surat Ket. Pendaf. Penduduk Sementara (SKPPS) j. Surat Ket. Pendaf. Penduduk Tetap (SKPPT) k. Surat Ket. Perub. Status Kewarganegaraan (SKPSK) l. Surat Ket. Tidak Keberatan Ganti Nama (SKTKGN) m. Surat Keterangan Biodata Penduduk (SKBP) n. Blanko KIA

............... X ............... X

25.000 30.000

............... X

30.000

............... X

3.000 -

Yogyakarta, Bendahara Penerima

B. CATATAN SIPIL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN KEPENDUDUKAN, KB DAN CATATAN SIPIL


TANDA BUKTI PENGAMBILAN KUTIPAN AKTA WNI / WNA Kelahiran Perkawinan Perceraian Kematian Pengesahan Anak Pengakuan Anak

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.





7. 8. 9. 10 . 11 . 12 .






Kelahiran Perkawinan Perceraian Kematian Pengesahan Anak Pengakuan Anak

7. 8. 9. 10. 11. 12.







7. 8. 9. 10 . 11 . 12 .



SLIP SETORAN SESUAI DENGAN BANK BPD DIY CABANG SENOPATI

WALIKOTA YOGYAKARTA ttd H. HERRY ZUDIANTO

WALIKOTA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 86 TAHUN 2007 TENTANG

Recommend Documents