WALIKOTA BIMA PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR : 9 TAHUN 2013 TENTANG

WALIKOTA BIMA

PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR : 9 TAHUN 2013 TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2014

WALIKOTA BIMA PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR : 9 TAHUN 2013 TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BIMA TAHUN 2014 WALIKOTA BIMA, Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional, perlu menetapkan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2014; b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Bima Tahun 2008-2013 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun pertama yang akan segera berakhir, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada masa akhir jabatan Kepala Daerah Tahun 2008 - 2013, maka diperlukan adanya pedoman untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah pada periode berikutnya (2013-2018), yaitu RKPD Transisi; c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Transisi tersebut merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari RPJMD Kota Bima Tahun 2013 – 2018 yang akan memuat visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih hasil pemilihan tahun 2013,

RKPD Transisi tersebut akan dijadikan dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Bima Tahun 2014 dengan agenda penyelesaian masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan terselesaikan sampai dengan tahun 2013 serta masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2014; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Transisi Kota Bima Tahun 2014 dengan Peraturan Walikota Bima. Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471); 12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 6);12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan; 14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 6 ); 15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Kota Bima Tahun 2008-2013;

16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima; 17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kota Bima Serta Staf Ahli Walikota Bima; 19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima;

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2014. Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kota Bima. b. Walikota adalah Walikota Bima. c. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima. Pasal 2 (1)

(2)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan daerah Kota Bima dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2014 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB VI : PENUTUP (3)

Uraian secara rinci Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 3

(1)

(2)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Transisi dengan agenda penyelesaian masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan terselesaikan sampai dengan tahun 2013 serta masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2014.; Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari RPJMD Kota Bima Tahun 2013 – 2018 yang akan memuat visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih hasil pemilihan tahun 2013 serta menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bima dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2014. Pasal 4

(1)

Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja semester dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.

(2)

(3)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya semester yang berkenaan. Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan program tahun berikutnya. Pasal 5

(1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bima Tahun 2014. Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2013 NOMOR 9

DAFTAR ISI Peraturan Walikota Bima Nomor ……. Tahun Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel BAB I

BAB II

i iii iv

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ................................................................................................

1

1.2. Dasar Hukum ...................................................................................................

3

1.3. Hubungan antar Dokumen ........................................................................

6

1.4. Sistematika Dokumen RKPD ......................................................................

7

1.5. Maksud dan Tujuan .......................................................................................

9

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah …………………………………………

10

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ……………………………………

10

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ………………………………

19

2.1.3. Aspek Daya Saing………………………………………………………..

23

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum ……………………………………………..

24

sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD …………………………

30

2.2.2. Prioritas Daerah ……………………………………………………….

36

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ……………………………………

81

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

2.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah …………………………..

2.2.3. Tingkat Capaian Kinerja …………………………………………….

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ………………………………………….. 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan

30

40

85

Perkiraan Tahun 2013 ………………………………………………. 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015 …………………………………….. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah …………………………………………

86

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan…

98

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ……………………………...

99

95 98

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ……………… 100

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah …………………….. 102

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ……………... 108

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ……………………………………….. 110 BAB V

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan ……………………………………. 113

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

131

DAFTAR GAMBAR

No Gambar 1.3

hal Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional,

6

Daerah, dan SKPD Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah

11

Gambar 3.1

PDRB Kota Bima Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga

90

Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2007 - 2011 Gambar 3.2

PDRB Perkapita Kota Bima Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2007 - 2011

92

DAFTAR TABEL

No Tabel. 2.1 Tabel. 2.2 Tabel. 2.3 Tabel. 2.4 Tabel. 2.5 Tabel. 2.6

Tabel. 2.7

Tabel. 2.8 Tabel. 2.9 Tabel. 2.10 Tabel. 2.11 Tabel. 2.12 Tabel. 2.13 Tabel. 2.14 Tabel. 2.15 Tabel. 2.16 Tabel. 2.17 Tabel. 2.18 Tabel. 2.19 Tabel. 2.20 Tabel. 2.21 Tabel. 2.22

Wilayah Administrasi Kota Bima Sistem Pergerakan Air Tanah Wilayah Bima Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2012 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2012 Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2012 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2011-2012 Prosentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2012** Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2008 s.d 2012 Kota Bima Panjang Jalan Tahun 2008 s.d 2012 Kota Bima Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Bima Tahun 2008 s/d 2012 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah di Kota Bima Tahun 2008 s.d 2012 Jumlah Posyandu dan Balita di Kota Bima Tahun 2007 s.d 2011 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2007 s.d 2011 Kota Bima Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per 10.000 Jumlah Penduduk Kota Bima Tahun 2007 s.d 2011 Jumlah Praktik Dokter di Kota Bima Tahun 2007 s.d 2011 Jumlah Tenaga Medis di Kota Bima Tahun 2007 s.d 2011 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2008 s.d 2012 Kota Bima Rasio Tempat Ibadah di Kota Bima Tahun 2008 s.d 2012 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kota Bima Tahun 2008 s.d 2012 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kota Bima Tahun 2008 s.d 2009 Prioritas Pembangunan Daerah Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan

Hal 11 13 16 17 18 21

22

24 24 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 37 40

Tabel. 2.23 Tabel. 2.24 Tabel. 2.25 Tabel. 2.26 Tabel. 2.27 Tabel. 2.28 Tabel. 2.29 Tabel. 2.30 Tabel. 2.31 Tabel. 2.32 Tabel. 2.33 Tabel. 2.34 Tabel. 2.35 Tabel. 2.36 Tabel. 2.37 Tabel. 2.38 Tabel. 2.39 Tabel. 2.40 Tabel. 2.41 Tabel. 2.42 Tabel. 2.43 Tabel. 2.44

Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Penataan Ruang Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Tahun 2012 Capaian Kinerja Program & Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan etenagakerjaan Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2012 Capaian Kinerja Program & Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pertanian Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2012

43 47 49 50 51 53 56 57 60 61 63 64 65 66 67 70 71 72 73 76 78 79

Tabel. 2.45 Tabel. 2.46

Tabel. 3.1 Tabel. 3.2 Tabel. 3.3 Tabel. 3.4 Tabel. 3.5 Tabel. 3.6 Tabel. 3.7 Tabel. 4.1 Tabel. 4.2 Tabel. 4.3 Tabel. 4.4 Tabel. 5.1

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Industri Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun 2012 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kota Bima Tahun 2007 sampai tahun 2011 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Bima Tahun 2007 – 2011 PDRB Perkapita Kota Bima Tahun 2007 – 2011 Struktur Perekonomian Kota Bima Tahun 2007 – 2011 (%) Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Bima Tahun 2012 s.d tahun 2015 Realisasi dan ProyeksiBelanja Daerah Tahun 2012 s.d Tahun 2015 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2012 s.d Tahun 2015 Penjabaran Visi, Misi, RPJPD serta Tujuan dan Sasaran Kota Bima Tahun 2008-2028 Isu Strategis Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 Prioritas dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2014 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Rencana program dan Kegiatan Prioritas RKPD Kota Bima Tahun 2014

80 81

88 90 91 94 99 107 108 111 113 118 121 132

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses yang sistematik dari berbagai pelaku (aktor), baik umum (publik), swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menjawab adanya saling ketergantungan aspek-aspek fisik, social, ekonomi dan aspek-aspek lingkungan lainnya dengan cara: (a) secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah; (b) merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah; (c) menyusun konsep dan strategi bagi pemecahan masalah, dan (d) melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang ada sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat kelola secara berkelanjutan. Pelaksanaan otonomi dan desentralisasi daerah berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 telah berdampak luas dalam berbagai aspek, terutama kegiatan perencanaan pembangunan. Secara spesifik, dampak yang ditimbulkan dibidang perencanaan adalah (i) wewenang daerah dalam kegiatan perencanaan yang penuh, sehingga proses pengambilan keputusan terjadi ditingkat lokal, hubungan horisontal-internal menjadi kuat dibandingkan hubungan vertikal-eksternal dan; (ii) sumber pembiayaan dari pihak pemerintah propinsi dan pusat berkurang, sehingga kekuasaan alokasi sumberdaya berada di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan perencanaan baru yang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2014

BAB I - 1

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

yaitu

mengoptimalkan

partisipasi

masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pergeseran paradigma dalam berbagai persoalan di atas harus diinterpretasi sebagai tantangan bagi pemerintah daerah. Dalam konteks ini, efektifitas pendekatan perencanaan pembangunan daerah ditentukan oleh proses penyusunan penganggaran yang tidak terpisahkan dari suatu siklus perencanaan itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) memiliki fungsi strategis sebagai media sinkronisasi dari berbagai pendekatan maupun substansi produk perencanaan untuk dijadikan basis penyusunan anggaran tahunan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal rangka

penyelenggaraan

5

ayat

pemerintahan

menegaskan bahwa Dalam

daerah

disusun

perencanaan

pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional”.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah

yang memuat rencana kerja berbagai stakeholders pembangunan daerah yang tertuang dalam renja SKPD yang disinkronkan dengan berbagai usulan pembangunan sebagai hasil penjaringan aspirasi masyarakat. Disamping itu RPKD merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu pada RPJMN dan RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang langsung dari pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


BAB I - 2

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan RKPD Kota Bima tahun 2014 mengacu pada beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan dan pedoman penyusunannya sebagai berikut: 1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118); 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


BAB I - 3

6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405); 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014. 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang


BAB I - 4

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471); 14) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Kota Bima Tahun 2008-2013. 15) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima; 16) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 17) Peraturan Daerah Kota Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010; 18) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2007 tetang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima; 19) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima serta Staf Ahli Walikota;


BAB I - 5

20) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima; 21) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima; 22) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan.

1.3. Hubungan antar Dokumen Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Gambar. 1.3 Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD 20 TAHUN RPJPN RTRW DI ACU RPJPD RTRWD

5 TAHUN RPJPM NASIONAL

PEDOMAN

DI PERHATIKAN PEDOMAN

1 TAHUN DI JABARKAN

RKP

DI ACU/DISERASIKAN RPJPM DAERAH

DI JABARKAN

DI ACU

PEDOMAN RENSTRA SKPD


RKPD

PEDOMAN

RENJA SKPD

BAB I - 6

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD Dokumen Rancangan RKPD Kota Bima tahun 2012 ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Sistematika Dokumen RKPD 1.4. Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah


BAB I - 7

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n) BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB VI PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan RKPD merupakan penjabaran antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu, penyusunan dokumen RKPD Kota Bima tahun 2012 dimaksudkan sebagai wadah untuk mensinergikan arah dan prioritas pembangunan jangka menengah dengan kebutuhan-kebutuhan tahunan dari berbagai stakeholders pembangunan daerah yang terus berkembang dan bersifat dinamis. Adapun tujuan penyusunan RKPD secara spesifik adalah sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian Walikota dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Pagu Anggaran Sementara sebagai dasar penyusunan APBD harus mengacu pada dokumen RKPD. Sedangkan fungsi RKPD dapat dijabarkan sebagai berikut: 1)

Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

2)

Menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

3)

Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD;

4)

Menjadi pedoman penyusunan KUA, PPAS, dan APBD;

5)

Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah;


BAB I - 8

6)

Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur pencapaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;

7)

Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur pencapaian target standar pelayanan minimum dan mengukur kinerja pelayanan SKPD;

8)

Instrumen dan acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan LPPD kepada masyarakat;

9)

Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.


BAB I - 9

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi Kota Bima merupakan salah satu Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di Pulau Sumbawa bagian Timur pada posisi ’

1180

” - 1180 8’

” Bujur Timur dan 80

dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

’

” - 80

’

” Lintang Selatan

-

Sebelah Utara

:

Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima

-

Sebelah Timur

:

Kecamatan Wawo Kabupaten Bima

-

Sebelah Selatan

:

Palibelo Kabupaten Bima

-

Sebelah Barat

:

Teluk Bima

Kota Bima memiliki luas wilayah 222,25 Km2

mencakup 5 (lima)

kecamatan dan 38 (tiga puluh delapan) kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling besar adalah Kecamatan Asakota yaitu 60,03 km 2 sedangkan wilayah yang memiliki luas paling kecil adalah Kecamatan Rasanae Barat yaitu 10,14 km2. Adapun rincian luas wilayah berdasarkan masing-masing kecamatan dan kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut.


BAB II - 10

Tabel 2.1 Wilayah Administrasi Kota Bima NO 1. 2. 3. 4. 5.

KECAMATAN Rasanae Barat Mpunda Rasanae Timur Raba Asakota JUMLAH

LUAS WILAYAH (KM2) 10,14 15,28 64,07 63,73 69,03 222,25

JUMLAH KELURAHAN 6 10 7 11 4 38

 Kondisi Geomorfologi Geologi di Kota Bima disusun oleh batuan dari tua ke muda, yaitu batuan gunung api tua, batuan hasil gunung api batu gamping dan aluvium (Ratman dan Yasin, 1978). Batuan-batuan tersebut mempunyai umur mulai dari Miosen Awal sampai Holosen seperti berikut ini: 1) Batuan gunung api tua (Tlmv), meliputi: bagian Selatan dan merupakan daerah pegunungan terjal yang mengitari Teluk Kota Bima di bagian Selatan seperti Doro Parewa dan sekitarnya. Batuan gunung api tua ini penyusun utamanya adalah lava dan breksi berkomposisi andesit dan basalt, mengandung sisipan tufa bersifat andesit dan batu gamping, sedangkan lavanya sebagian berstruktur bantal dan bersisipan rijang merah. Umur batuan ini diperkirakan Miosen Awal. 2) Batuan gunung api (Tmv), meliputi: bagian Utara , penyusun utama batuan ini adalah lava dan breksi bersifat dasit umumnya berwarna kelabu tua, pejal dan setempat-setempat mengandung banyak urat kuarsa, batuannya termineralisasikan.


BAB II - 11

3) Batu gamping (Tlml), meliputi: bagian Selatan dan bagian Barat , penyusun utama batuan ini adalah batu gamping berlapis berwarna kelabu, pejal, mengandung sisipan-sisipan batu gamping tufaan, batupasir kuarsa, umur dari batuan ini Miosen Tengah. 4) Endapan Permukaan berupa Aluvium dan Endapan Pantai (Qa), meliputi: bagian teluk yang cukup luas. Penyusun utama terdiri dari kerikil dan pasir. Struktur geologi yang terdapat di Kota Bima adalah struktur sesar/patahan (fault) dan kekar (join).

Struktur patahan dapat memicu

terjadinya bencana alam geologi. Potensi pertambangan bahan galian yang terdapat di Kota Bima antara lain: galena, marmer, batu gamping, andesit dan pasir. Kondisi Hidrologi Kota Bima dapat ditunjukan oleh pola pengaliran sungai besar yang mengalir di Kota Bima yang masuk kategori sungai musiman. Pada musim hujan beberapa sungai mengalir dengan debit yang cukup besar, seperti: Sungai Lampe yang mengalir yang mengairi daratan persawahan di lembah wilayah Kota Bima dan bermuara di teluk Bima sering terjadi banjir yang melanda persawahan dan pemukiman dan secara garis besar sungai memiliki pola aliran radial dan pola aliran dendritik. Kondisi Hidrogeologi sistem pergerakan air tanah di daerah Kota Bima dapat ditelaah dari sifat perlakuan air tanah terhadap sifat fisik batuan (litologi). Dari pengamatan sifat fisik batuan dari peta geologi regional dapat dibedakan, menjadi 4 satuan sifat fisik batuan yang berkaitan dengan sifat pergerakan air tanah seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.


BAB II - 12

Tabel 1.2. Sistem Pergerakan Air Tanah Wilayah Bima

Litologi Aluvial daratan/ endapan pantai Batu gamping Tufa, dasitan, batuan vulkanik dan breksi Batuan vulkanik tua yaitu lava dan breksi

Sifat Fisik Sangat lepas Agak kompak Kompak

Sangat kompak

Sistem Pergerakan Melalui ruang antar butir Melalui celah/rekah Melalui celah/rekah, zona antar butir pada zona lapuk pada bagian lembah Melalui celah/rekah, zona antar butir pada zona lapuk pada bagian lembah

Kelulusan Tinggi Sedang–Tinggi Rendah

Sangat Rendah

Sumber : Sembiring, dkk, 1993

Pemunculan mata air di

dijumpai pada litologi batu gamping dan

breksi dari kelompok batuan hasil gunung api tua. Pada umumnya debit mataair di berdebit kecil, tetapi ada sebagian mata air yang memiliki debit yang besar seperti mata air Nungga dan Oi Si ,i yang dimanfaatkan sebagi sumber air bersih oleh PDAM Bima.  Kondisi Hidrologi Kota Bima beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 74,7 mm dan hari hujan rata-rata 12,8 hari/ bulan, puncaknya sekitar Bulan Juni-November dengan temperatur berkisar 19,60 C sampai dengan 34.90 C. Sebagai daerah tropis Kota Bima mempunyai rata-rata kelembaban yang relatif tinggi sekitar 80,9 persen.  Penggunaan Lahan Perwujudan pemanfaatan ruang kawasan lindung merupakan upaya mewujudkan pemanfaatan ruang di kawasan lindung sebagaimana yang telah direncanakan, dimana langkah kegiatannya dapat berupa mempertahankan


BAB II - 13

kawasan lindung yang sudah ada, alih fungsi lahan sesuai dengan peruntukkannya. Arahan pengelolaan kawasan lindung di Kota Bima, meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air; kawasan perlindungan setempat yang mencakup kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air; kawasan cagar budaya dan kawasan rawan bencana serta Kawasan Ruang Terbuka HIjau (RTH) dimana pengembangan ruang terbuka hijau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kawasan perkotaan yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat dengan tutupan vegetasi; dan optimalisasi ruang terbuka hijau sebagai pemenuhan ruang terbuka hijau privat dengan tutupan vegetasi sebesar 10% dari total luas Kota Bima. Perwujudan pemanfaatan ruang kawasan budidaya adalah proses pengaturan dan atau pengelolaan kawasan budidaya berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan, meliputi: 1.

Kawasan hutan produksi terdiri dari: hutan produksi terbatas diperuntukan untuk hutan produksi terbatas tersebar di Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae Timur dengan luas keseluruhan 1.497,00 Ha, yang meliputi hutan Maria (RTK.25), di Kecamatan Rasanae Timur dengan luas 627,00 Ha dan hutan Nanga Na’e Kapenta (RTK.68) seluas 870,00 Ha dan hutan Produksi Tetap. Untuk peruntukan hutan produksi tetap terdapat di Kecamatan Asakota dan Kecamatan Mpunda. Dengan luasan sebesar 1.258 Ha. Dimana didalamnya terdapat 1.010 Ha


BAB II - 14

hutan Donggo Masa (RTK.67) dan 248,00 Ha hutan Nanga Na’e Kapenta (RTK.68) 2.

Kawasan permukiman

3.

Perdagangan dan Jasa

4.

Perkantoran

5.

Industri dan Pergudangan: pengembangan Kawasan industri marmer dengan skala nasional dan internasional berlokasi di Kelurahan Oi Fo’o dan sekitarnya dengan luasan 46,94 Ha.

6.

Pariwisata : pengembangan

kawasan

wisata

alam

(pantai/bahari)

diarahkan pada kawasan pesisir pantai Ni’u sampai Amahami Kelurahan Dara, kawasan pantai Kolo dan sekitarnya, dengan luas kawasan sebesar kurang lebih 72 Ha. 7.

Ruang Terbuka Non Hijau,

8.

Kawasan ruang evakuasi bencana

9.

Pendidikan

10. Kesehatan 11. Peribadatan : rencana pengembangan kawasan peribadatan kurang lebih seluas 23 Ha 12. Pertahanan dan keamananan 13. Pertanian 14. Perikanan dan Pertambangan.  Demografi Jumlah penduduk Kota Bima pada tahun 2012 mencapai 163.161 jiwa (data Dinas Dukcapil Kota Bima per 31 Des 2012). Jika dilihat menurut


BAB II - 15

kecamatan, penduduk terbesar berada di Kecamatan Raba sebesar 40.832 jiwa, dan yang terendah berada pada kecamatan Rasanae Timur sebesar 19.528 jiwa. Secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki Kota Bima lebih besar daripada penduduk perempuan. Kecamatan dengan jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan penduduk laki-laki hanya terdapat di Kecamatan Mpunda dan kecamatan Raba, Sementara di kecamatan Rasanae Barat, kecamatan Rasanae Timur dan kecamatan Asakota jumlah penduduk laki-lakinya lebih besar daripada jumlah penduduk perempuan. Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2012 No

Kecamatan

Penduduk L

P

Jumlah Penduduk

1

RasanaE Barat

18.061

17.945

36.006

2

Mpunda

16.769

16.869

33.638

3

RasanaE Timur

9.776

9.752

19.528

4

Raba

20.288

20.544

40.832

5

Asakota

16.736

16.421

33.157

Kota Bima

81.630

81.531

163.161

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Bima (per 31 Desember Tahun 2012)

Struktur penduduk Kota Bima didominasi oleh penduduk usia muda, hal ini dapat dilihat dari perkembangan penduduk usia 20-29 tahun yang jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok penduduk usia yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Ini terjadi karena Kota Bima merupakan pusat pendidikan dan perekonomian di ujung timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.


BAB II - 16

Komposisi penduduk menurut usia akan mempengaruhi kebijakan pembangunan kota. Keterkaitan komposisi penduduk dengan upaya-upaya pembangunan kota yang dilaksanakan, didasarkan kepada kebutuhan pelayanan yang harus disediakan kepada masing-masing kelompok penduduk, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan bahkan pelayanan kesejahteraan sosial lainnya. Komposisi penduduk Kota Bima menurut Struktur Usia dapat diihat pada tabel berikut. Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2012 Kelompok Umur

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

0–4 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 -- 49

6.103 8.349 7.425 7.479 7.861 8.621 7.926 6.397 5.573 4.205

5.557 7.692 7.358 7.034 7.883 9.124 8.096 6.626 5.498 4.592

11.660 16.041 14.783 14.513 15.744 17.745 16.022 13.023 11.071 8.797

50 -- 54 55 -- 59 60 -- 64 65 -- 69 70 -- 74 75 <

3.696 2.669 2.058 1.289 1.002 977

3.659 2.723 2.084 1.456 1.046 1.103

7.355 5.392 4.142 2.745 2.048 2.080

Jumlah

81.630

81.531

163.161

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Bima (per 31 Desember Tahun 2012)

Pada tahun 2012 kepadatan penduduk di Kota Bima mengalami peningkatan jika dibandingan dengan kepadatan penduduk pada tahun 2011. Kecamatan RasanaE Barat adalah kecamatan dengan jumlah penduduk yang


BAB II - 17

terpadat, per 1 km² wilayahnya ditempati oleh 3.551 Jiwa. Sedangkan pada kecamatan Rasanae Timur setiap 1 km² wilayahnya hanya dihuni oleh 305 jiwa. Hal ini menandakan belum meratanya penduduk di Kota Bima. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Kota Bima dari tahun ke tahun masih cukup stabil, satu rumah tangga rata-rata terdapat 4 jiwa. Hal ini menandakan telah berhasilnya program keluarga berencana di Kota Bima. Adapun kecamatan Raba merupakan kecamatan dengan jumlah rumah tangga terbanyak dengan 10.048 rumah tangga, sedangkan kecamatan RasanaE Timur merupakan kecamatan dengan jumlah rumah tangga yang paling sedikit yaitu 4.710 rumah tangga. Tabel 2.5. Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kecamatan

Luas Wilayah (Km2)

Jumlah Rumah Tangga

Jumlah Penduduk

Kepadatan Penduduk

Rata-Rata Jumlah Anggota Rumah Tangga

RasanaE Barat

10,14

8.578

36.006

3.551

4,20

Mpunda

15,28

9.725

33.638

2.201

3,46

RasanaE Timur

64,07

4.710

19.528

305

4,15

Raba

63,73

10.048

40.832

641

4,06

Asakota

69,03

7.645

33.157

480

4,34

222,25

40.706

163.161

734

4,01

Kota Bima

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Bima (per 31 Desember Tahun 2012, data diolah)

Ratio beban tanggungan (dependency ratio) di Kota Bima mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai angka 50,78 orang menjadi sekitar 43,37 orang di tahun 2012 yang berarti tiap 100 orang penduduk usia produktif akan menanggung sekitar 43 orang penduduk non produktif. Penurunan ini menunjukkan berkurangnya beban yang ditanggung


BAB II - 18

oleh penduduk produktif (usia 15- 64 tahun) terhadap penduduk tidak produktif yaitu usia 0-14 tahun dan usia 65 keatas. Dari total jumlah penduduk Kota Bima pada tahun 2012, terdapat sekitar 120.677 orang penduduk yang masuk dalam usia kerja (15 tahun keatas).

Dari jumlah ini terdapat sekitar 79.058 orang (65,51%) yang

termasuk dalam Angkatan Kerja. Sedangkan penduduk yang bukan termasuk angkatan kerja sebanyak 41.619 orang (34.49%). Jumlah angkatan kerja lakilaki sebanyak 48.718 orang (81,53%) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 30.340 orang (49,80%).

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Pada aspek kesejahteraan masyakat, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,

serta kesejahteraan

social merupakan tingkat

keberhasilan

dan

kemajuan pembangunan. Indikator yang bersifat umum (makro) yang secara universal yang sudah biasa di gunakan sebagai salah satu pendekatan ukuran (indikator) . Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan perkapita, dan penurunan jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator

utama

yang

sangat

penting

untuk

menjamin kesinambungan

pembangunan untuk menggerakkan roda pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan program pembangunan akan mengalami stagnasi berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan jumlah kemiskinan.Kondisi ekonomi daerah Kota Bima secara umum dapat ditunjukkan


BAB II - 19

oleh angka pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik harga berlaku maupun harga konstan, PDRB perkapita, Investasi,

pajak dan

retribusi, ekspor dan pelayanan bidang ekonomi. PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan salah satu ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB dimana perkembangan perekonomian Pemerintah Kota Bima periode tahun 2007 - 2011, mengalami pertumbuhan yang cukup fluktuatif dari tahun ke tahun yaitu, masing-masing sebesar 5,97% pada tahun 2007, kemudian pada tahun 2008 mengalami perlambatan dengan angka sebesar 4,46%, pada tahun 2009 kembali meningkat menjadi 6,38% dan kembali mengalami perlambatan pada tahun 2010 dengan angka 5,77%.

Pada tahun 2011 perkembangan

perekonomian Pemerintah Kota Bima turun lagi menjadi 5,31%. Tingkat inflasi selama lima tahun terakhir dari 2007 sampai 2011 di Kota Bima masing-masing sebesar 6.74% pada tahun 2007, tahun 2008 sebesar 7.62%, dan 7,99% pada tahun 2009. Pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 6,67% dan menjadi 6,93% pada tahun 2011. Pasar tenaga kerja di Kota Bima tidak cukup banyak menyerap tenaga kerja yang ditandai dengan menurunnya angka kesempatan kerja. Hal ini dapat dilihat pada persentase penduduk angkatan kerja yang bekerja, pada tahun 2011 besarnya mencapai 93,64%, namun pada tahun 2012 turun menjadi 91,70%.


BAB II - 20

Tabel 2.6. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2011-2012 (Prosentase) 2011

2012*

Kegiatan Utama L Angkatan Kerja

P

L+P

L

P

L+P

81,16

49,57

64,80

81,53

49,80

65,51

95,74

90,44

93,64

93,17

89,35

91,70

- Menganggur

4,26

9,56

6,36

6,83

10,65

8,30

Bkn Angk. Kerja

18,84

50,43

35,20

18,47

50,20

34,49

47,77

19,67

26,92

54,14

25,33

32,97

8,60

74,82

57,73

10,75

69,25

53,74

43,63

5,51

15,35

35,11

5,42

13,29

Tingkat Partisipasi Angk. Kerja (%)

81,16

49,57

64,80

81,53

49,80

65,51

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

4,26

9,56

6,36

6,83

10,65

8,30

- Bekerja

- Sekolah - Urus Rumah Tangga - Lainnya

Sumber : BPS Kota Bima (DDA Kota Bima Tahun 2012) Ket : * Data Sementara

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2011 yang mencapai angka 64,80% menjadi 65,51% pada tahun 2012. Angka pengangguran di Kota Bima tahun 2012 merupakan angka yang tertinggi se-provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu mencapai 8,30%, meskipun demikian tingkat pengangguran mengalami penurunan yang cukup stabil pada kurun 2009-2011, hal ini dapat menjadi tolak ukur kebijakan penyerapan tenaga kerja oleh pemerintah Kota Bima.


BAB II - 21

Tabel 2.7. Prosentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2012** No

Lapangan Pekerjaan

L

P

Jumlah

1

Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan

16,02

9,15

13,45

2

Pertambangan dan Penggalian

1,48

3,53

2,25

3

Industri Pengolahan

13,64

18,13

15,32

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

0,12

0,09

0,11

5

Bangunan

8,50

1,34

5,82

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

15,07

27,98

19,90

7

Pengangkutan, Penggudangan dan Komunikasi

13,63

0,19

8,60

8

Keuangan, Asuransi, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan

1,82

2,97

2,25

9

Jasa Kemasyarakatan

29,72

36,62

32,30

Sumber : BPS Kota Bima (**Data Sementara)

Berdasarkan perbandingan menurut tiga sektor utama, pada tahun 2012 pilihan bekerja di sektor Jasa-jasa (S) masih mendominasi di Kota Bima dengan persentase sebesar 63,05%, kemudian diikuti dengan sektor Manufaktur (M) dengan persentase sebesar 23,50%. Sementara pekerja di sektor pertanian (A) sebanyak 13,45%. Penduduk Kota Bima yang bekerja di sektor jasa-jasa (S) terbesar bekerja di lapangan pekerjaan bidang jasa kemasyarakatan sebesar 32,30%, pada umumnya penduduk yang bekerja di sektor ini berada di bidang jasa pendidikan dan jasa pemerintahan (PNS, TNI dan Polri). Adapun penduduk yang bekerja di sektor jasa perdagangan, hotel dan restoran sebesar 19,90%, sektor ini didominasi oleh pedagang eceran kecil, kemudian diikuti oleh penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan sebesar 15,32%.


BAB II - 22

Sedangkan penduduk yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan sebesar 13,45%.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai berikut: a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita) Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.


BAB II - 23

Tabel.2.8. Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2008 s.d 2012 Kota Bima No. 1. 2. 3.

Uraian

2008

2009

2010

2011

Total Pengeluaran RT

506.372

595.773

513.138

558.009

Jumlah RT

31.683

33.073

35.606

35.930

Rasio (1/2)

15,98

18,01

14,41

15,53

b. Fasilitas wilayah/infrastruktur Fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya

(availability) dalam mendukung

aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Tabel. 2.9. Panjang Jalan Tahun 2008 s.d 2012 Kota Bima No. 1.

Uraian Panjang Jalan *)

2008

2009

2010

369,49

369,49

369,49

2011

2012

369,49 258,60

*) Jalan: jalan negara, provinsi, & kabupaten/kota dalam wilayah kota

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum Aspek pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayananan umum dalam bentuk barang publik yang menjadi tanggungjawab

pemerintah daerah

dalam

upaya

memenuhi

kebutuhan

masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator aspek pelayanan umum terdiri dari infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial


BAB II - 24

seperti

pendidikan,

kesehatan,

lingkungan hidup

serta

layanan

yang

menyangkut kinerja aparatur pemerintahan. Dengan kata lain, pengaruh mutu SDM penduduk merupakan modal (Human Capital ) penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai kesejahteraan masyarakat antara lain tingkat pendidikan, status kesehatan dan kesempatan kerja. Pembangunan pada bidang Pendidikan dan Kebudayaan, akan sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan tujuan dari MDGs, dimana secara implisit terkandung makna pentingnya memperhatikan aspek kualitas penduduk, SDA dan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan. Kenyataan telah menunjukkan bahwa strategi peningkatan kualitas penduduk yang hanya bertumpu pada penekanan pertumbuhan penduduk, tidak dapat memberikan makna yang cukup berarti dalam pemecahan berbagai permasalahan. a.

Pendidikan  Pendidikan Dasar APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.


BAB II - 25

Tabel.2.10. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Bima Tahun 2008 s/d 2012 No 1

Jenjang Pendidikan

2008

2009

2010

2011

2012

Jumlah murid usia 7-12 thn

16.358

16.045

-

16.937

17.273

Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun

16.879

16.517

-

17.182

16.715

969,13

971,42

985,74

1033,38

Jumlah murid usia 13-15 thn

8.302

8.218

-

8.696

7.554

Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun

10.068

9.154

-

9.161

8.162

824,59

897,75

-

949,24

925,51

SD/MI

APS SD/MI 2

SMP/MTs

APS SMP/MTs

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Tabel.2.11. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah di Kota Bima Tahun 2008 s.d 2012 No. 1

Jenjang Pendidikan

2009

2010

2011

2012

-

88

87

88

88

16.879

16.517

-

17.182

16.715

53,28

-

51,22

52,65

-

27

28

30

31

10.068

9.154

-

9.161

8.162

-

29,49

-

32,75

37,98

SD/MI

1.1. Jumlah gedung sekolah 1.2.

2008

jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun

1.3. Rasio 2

SMP/MTs

2.1. Jumlah gedung sekolah 2.2.

jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun

2.3. Rasio


BAB II - 26

b.

Kesehatan Tabel.2.12. Jumlah Posyandu dan Balita di Kota Bima Tahun 2007 s.d 2011 NO

Uraian

2007

2008

2009

2010

2011

135

148

148

152

153

1.

Jumlah posyandu

2.

Jumlah balita

12.686

14.049

14.316

14.193

14.467

3.

Rasio

93,97

94,93

96,73

93,38

94,55

Tabel. 2.13. Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2007 s.d 2011 Kota Bima No

Uraian

1.

Jumlah Puskesmas

2.

Jumlah Poliklinik

3.

Jumlah Pustu

4.

Jumlah Penduduk

5.

Rasio Puskesmas per satuan penduduk

6.

Rasio Poliklinik per satuan penduduk

7.

Rasio Pustu per satuan penduduk

2007

2008

2009

2010

2011

5

5

5

5

5

19

17

16

15

15

127.373

129.843

132.292

142.579

144.018

0,000039

0,000038

0,000037

0,000035

0,000034

0,00015

0,00013

0,00012

0,00011

0,00010

Tabel.2.14. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per 10.000 Jumlah Penduduk Kota Bima Tahun 2007 s.d 2011 NO

Uraian

2007

2008

2009

2010

2011

1.

Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)

0

0

0

0

0

2.

Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah

0

0

0

0

0

3.

Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI

0

0

0

0

0

4.

Jumlah Rumah Sakit Daerah*)

1

1

1

1

1

5.

Jumlah seluruh Rumah Sakit

1

1

1

1

1

6.

Jumlah Penduduk

127.373

129.843

132.292

142.579

144.018

7.

Rasio per 10.000 penduduk

0,078

0,077

0,075

0,070

0,069

*) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima, namun berada di wilayah administrasi Kota Bima


BAB II - 27

Tabel.2.15. Jumlah Praktik Dokter di Kota Bima Tahun 2007 s.d 2011 NO

Uraian

1

Jumlah Dokter

2

Jumlah Penduduk

3

Rasio

2007

2008

2009

2010

2011

23

31

29

29

44

127.373

129.843

132.292

142.579

144.018

1 / 5537,9

1 / 4188,5

1 / 4561,7

1/ 4916,5

2/3273,1

Tabel.2.16. Jumlah Tenaga Medis di Kota Bima Tahun 2007 s.d 2011 NO 1 2 3

c.

Uraian

2007

2008

2009

2010

2011

179

291

365

454

531

Jumlah Penduduk

127.373

129.843

132.292

142.579

144.018

Rasio

0,0014

0,0022

0,0028

0,0032

0,0037

Jumlah Tenaga Medis

Sarana Prasarana Umum

Tabel.2.17. Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2008 s.d 2012 Kota Bima Panjang Jalan (km) NO

1. 2.

Kondisi Jalan 2008

2009

186,93

196,75

220,47

230,99

108,03

Kondisi Sedang

11,48

8,44

13,52

6,52

34,51

Kondisi Rusak

22,90

20,36

16,01

12,48

19,63

Kondisi Rusak Berat

80,56

76,33

56,67

56,67

33,96

369,49

369,49

369,49

369,49

258,50

Kondisi Baik

2010

2011

2012

3. 4. 5.

Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)


BAB II - 28

Tabel.2.18. Rasio Tempat Ibadah di Kota Bima Tahun 2008 s.d 2012 Thn 2008 NO

Bangunan tempat Ibadah

(1)

Thn 2012

Jumlah (unit)

Jumlah pemeluk

Rasio

Jumlah (unit)

Jumlah pemeluk

Rasio

(3)

(4)

(5=4/3)

(6)

(7)

(8=7/6)

(2)

1.

Mesjid

292

126.946

434,75

316

126.139

399,17

2.

Gereja

4

1.613

403,25

4

1.839

459,75

3.

Pura

3

280

93,33

2

298

149,00

4.

Vihara

-

131

-

-

22

-

5.

Kelenteng

-

-

-

-

-

-

6.

Lain-Lain

-

-

-

-

-

-

299

128.976

431,36

322

128.298

398,44

Jumlah

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kota Bima

d.

Perumahan Tabel.2.19. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kota Bima Tahun 2008 s.d 2012 No

e.

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

272

243

374

307

326

1.

Jumlah Bangunan ber-IMB

2.

Jumlah Bangunan

26.387

28.450

32.876

33.079

33.668

3.

Rasio bangunan ber-IMB (1:2)

0,0103

0,0085

0,0114

0,0093

0,0097

Perhubungan Tabe.2.20. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kota Bima Tahun 2008 s.d 2009 f.

No

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Jumlah pelabuhan laut

1

1

1

1

1

2.

Jumlah pelabuhan udara

-

-

-

-

-

3.

Jumlah terminal bis

3

3

3

3

3

Jumlah

4

4

4

4

4


BAB II - 29

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD 2.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah A.

Arah Kebijakan Berdasarkan Visi dan Misi Kota Bima selama lima tahun kedepan, dirumuskan kebijakan umum pembangunan daerah sebagai berikut : 1.

Pengembangan Lembaga pendidikan/pengajaran baik formal maupun informal yang lebih berkualitas sehingga outputnya mampu bersaing dalam segala aspek;

2.

Pengembangan pelayanan kesehatan yang lebih baik, cepat dan merata kepada semua lapisan dan wilayah;

3.

Pengembangan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah sehingga tercipta pelayanan prima bagi kebutuhan masyarakat;

4.

Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia sehingga mampu menciptakan produk yang memadai secara kualitas dan kuantitas guna pemenuhan kebutuhan sendiri maupun untuk perolehan pendapatan;

5.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana guna mempercepat transportasi orang dan barang serta optimalisasi dan pengendalian penggunanaan ruang dan lingkungan.

B.

Strategi Pembangunan Strategi pembangunan Kota Bima untuk mencapai keberhasilan pembangunan sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah adalah:


BAB II - 30

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan Salah satu tujuan dari pelaksanaan pembangunan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk itu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak dilakukan. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan obyek sekaligus menjadi subyek pembangunan.

Sebagai

subyek

pembangunan

diharapkan

penyelenggaraan pembangunan dapat berhasil secara optimal. Upaya yang ditempuh dalam strategi ini adalah: a.

Meningkatkan akses dan memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi melalui penyediaan pembangunan sarana dan prasarana, pemeliharaan prasarana/sarana yang sudah ada, pemerataan dan optimalisasi pemanfaatan berbagai fasilitas pendidikan yang ada.

b.

Membangun Universitas Negeri di Bima dan memberdayakan Perguruan Tinggi Swasta yang ada dalam rangka meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi yang lebih luas bagi masyarakat Kota Bima dan sekitarnya.

c.

Meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalisme melalui penyediaan

beasiswa

untuk

pendidikan

lanjutan

serta

meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal yang pada gilirannya mampu menghasilkan output yang berkualitas.


BAB II - 31

d.

Meningkatkan mutu prasarana/sarana kesehatan, meningkatkan mutu dan pemeratan pelayanan kesehatan, menyediakan peralatan dan obat-obatan yang memadai dengan pembiayaan yang cukup.

e.

Meningkatkan profesionalisme tenaga medis dan paramedis melalui pemberian insentif dan penyediaan beasiswa untuk pendidikan lanjutan.

2. Pembangunan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal Pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah antara lain dapat dicapai dengan memperkuat perekonomian yang berbasis keunggulan daerah,

menciptakan

keunggulan

kompetitif

dan

membangun

keterkaitan antara sistem produksi, distribusi dan pelayanan, khususnya pelayanan jasa. Dalam strategi ini masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek. Sebagai subyek pembangunan dipandang sebagai potensi

pembangunan

yang

memiliki

sumber

daya

untuk

menggerakkan pembangunan. Setiap peluang dimanfaatkan untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Untuk mendukung pembangunan ekonomi yang kuat, peran usaha mikro, kecil dan menengah akan mendapat perhatian dan pemberdayaan

dari

pemerintah

dalam

rangka

menciptakan

keseimbangan dan keterkaitan yang saling menguntungkan dalam persaingan dengan usaha-usaha yang lebih besar. Hal ini menjadi perhatian untuk mempertahankan ketersediaan kesempatan kerja dari kegiatan UMKM tersebut. Strategi ini dilakukan melalui upaya :


BAB II - 32

a.

Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal yang tersedia sehingga menghasilkan produk yang unggul secara komparatif maupun secara kompetitif.

b.

Meningkatkan

nilai

tambah

bagi

produk

yang

dihasilkan

masyarakat dengan mendorong tumbuhnya industri pengolahan skala kecil maupun skala menengah dengan memberikan kemudahan dan insentif yang sifatnya pengguliran sehingga hal ini dapat menciptakan kesempatan kerja bagi para pencari kerja. c.

Menciptakan/memperluas jaringan pasar bagi produk masyarakat sehingga produk tersebut layak dan berdaya saing di pasar yang pada gilirannya masyarakat memperoleh pendapatan.

d.

Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, pemberian paket insentif dan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian dalam rangka mendukung Kota Bima sebagai Kota Perdagangan dan Jasa.

e.

Penetapan kawasan/lahan abadi untuk produksi pertanian dalam rangka mempertahankan ketahanan dan kestabilan produksi pangan, serta mengembangkan usaha agrobisnis.

3. Peningkatan pembangunan Infrastruktur dan penataan ruang Ketersediaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dalam suatu daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dan membuka akses bagi kegiatan masyarakat dalam segala aspek.


BAB II - 33

Pengaturan penggunaan ruang atau wilayah melalui penataan ruang diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi atau wilayah yang ada dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan dengan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Strategi ini dijabarkan lebih lanjut melalui : a.

Membangun

jaringan

jalan

dalam

rangka

,menunjang

pengembangan wilayah, membuka keterisolasian, meningkatan distribusi barang dan jasa dan mendukung pengembangan sektorsektor yang lain. b.

Membangun prasarana dan sarana air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan air yang bersih, layak dan sehat.

c.

Mengembangkan

terminal

sebagai

titik

pergantian

moda

transportasi dan naik turunnya penumpang dalam Kota maupun luar Kota/Daerah. d.

Menyusun/mereview menunjang

Rencana

pengembangan

Tata wilayah

Ruang

dalam

untuk

rangka

menciptakan

keterpaduan antar sektor dalam memanfaatkan ruang serta melakukan pengendalian atas pemanfaatan ruang. e.

Menyediakan prasarana dan sarana kebersihan lingkungan guna menjamin kehidupan yang bersih dan sehat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. Pengembangan kehidupan masyarakat yang agamis. Nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat merupakan salah satu norma yang sangat penting di dalam masyarakat yang dapat


BAB II - 34

menuntun masyarakat itu sendiri dalam menjalankan aktifitas kehidupan di dunia maupun untuk mencapai cita-cita ukhrawi. Oleh karena itu pengembangan dan pelestarian nilai-nilai agama di dalam masyarakat mutlak terus-menerus dilakukan melalui upaya-upaya yang nyata yaitu : a.

Membantu ummat beragama dalam menyediakan prasarana dan sarana peribadatan yang memadai.

b.

Mendorong peran para pemimpin atau tokoh agama dalam melakukan pembinaan terhadap ummatnya masing-masing.

c.

Mendorong masyarakat agar lebih giat mempelajari, mendalami, dan mengimplementasikan secara nyata ajaran agamanya masingmasing, serta mendorong kehidupan yang saling menghargai inter dan antar ummat beragama.

5. Penguatan kelembagaan pemerintah untuk mewujudkan Kota Bima yang bertatakelola pemerintahan yang baik Tuntutan akan pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat senantiasa menuntut respon dari pemerintah untuk mewujudkannya.

Demikian

pula

proses

penyelenggaraan

pembangunan menuntut transparansi dan akuntabilitas sampai kepada tingkat pemerintahan yang terendah. Sementara itu tuntutan akan partisipasi komponen masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan, menuntut pemerintah untuk menanggapinya secara responsif dan positif. Upaya yang ditempuh dalam strategi ini adalah :


BAB II - 35

a.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara ramah, cepat, dan tepat sehingga masyarakat merasa puas akan layanan pemerintah.

b.

Senantiasa melakukan konsolidasi organisasi dan menajemen pemerintah.

c.

Meningkatkan

terus

pengetahuan

dan

ketrampilan

aparat

pemerintah sehingga menjadi aparat yang profesional dalam penyelenggaraan tugasnya. d.

Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pembangunan.

e.

Memberikan kesempatan bagi komponen masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan, sejak perencanaan hingga evaluasi hasil yang dicapai, sehingga tumbuh rasa memiliki (sense of belongings) dari masyarakat.

2.2.2. Prioritas Daerah Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2014 tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2008-2013. Prioritas pembangunan yang direncanakan untuk tahun 2012 merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penentuan program prioritas dilakukan berdasarkan kondisi dan dinamika yang terjadi dan berkaitan dengan implementasi tugas-tugas Pemerintah Kota Bima baik tugas kepemerintahan, tugas pelayanan, maupun tugas pembangunan. Penentuan prioritas juga dilandasi oleh arah dan target konerja


BAB II - 36

yang ingin dicapai dalam jangka menengah dan jangka panjang serta kemampuan pendanaan pembangunan di Kota Bima. Program prioritas ini diharapkan memperoleh alokasi anggaran yang lebih besar dalam tahapan selanjutnya. Sementara program lainnya merupakan program pendukung yang perlu untuk selalu disinergikan dengan program prioritas dalam rangka mensukseskan pencapaian visi pembangunan Kota Bima. Tabel 2.21. Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Tahun 2012 dalam RPJMD Bidang Pendidikan 1. 2. 3. 4.

5.

6.

7. 8.

Peningkatan kesejahteraan guru. Peningkatan penerapan standar pelayanan minimum bidang pendidikan. Pembangunan saran dan peningkatan mutu pendidikan Pemberdayaan pendidikan luar biasa dalam rangka. penanganan masalahmasalah social kemasyarakatan. Mendukung terlaksananya pendidikan luar sekolah untuk menuntaskan Program Wajib Belajar 9 Tahun. Penyediaan fasilitas perpustakaan daerah yang representative yang mendukung kemajuan dunia pendidikan. Pemberdayaan Perguruan Tinggi Swasta. Penyediaan anggaran beasiswa S2 untuk tenaga guru yang berpretasi dalam rangka peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2012 1. Program wajib belajar 9 tahun 2. Program pendidikan luar biasa 3. Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan 4. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 5. Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan formal dan non formal 6. Peningkatan beasiswa bagi masyarakat miskin 7. Akselerasi pencapaian angka buta aksaran nol (ABSANO)_ 8. Peningkatan kualitas RIntisan Sekolah bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)

Bidang Kesehatan 1.

2.

Penyediaan pelayanan kesehatan secara gratis di tingkat puskesmas bagi seluruh masyarakat Kota Bima. Peningkatan alokasi anggaran untuk perbaikan kualitas pelayanan di Puskesmas.

1. 2. 3. 4. 5.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program upaya kesehatan masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular


BAB II - 37

Program Prioritas Tahun 2012 dalam RPJMD 3.

4. 5. 6.

7.

8.

Pemberdayaan Rumah Sakit Swasta dalam rangka peningkatan persaingan dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang baik. Peningkatan penerapan standar pelayanan minimum bidang kesehatan. Penyediaan infrastruktur kesehatan yang memadai dan berkualitas. Peningkatan insentif tenaga medis di Puskesmas, pemberian insentif bagi kader posyandu. Memperluas program pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Pustu serta Posyandu. Peningkatan kualitas tenaga medis melalui penyediaan beasiswa untuk pendidikan S1 dan Dokter Spesialis

Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2012 6. Program standarisasi pelayanan kesehatan 7. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 8. Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya. 9. Jamkesmas/Jamkesda

Bidang Infrastruktur 1. 2.

3. 4. 5.

Penyediaan sarana dan prasarana permukiman dan prasarana wilayah Pengendalian pemanfaatan dan penataan ruang secara ketat untuk setiap bagian wilayah kota dan kawasan-kawasan pesat tumbuh serta kawasan rawan bencana. Pengembangan kawasan kumuh dan pembangunan rumah layak huni. Penanganan alur sungai dan pembangunan pengendali banjir. Pengerukan alur sungai/pengerukan sedimentasi.

1. Penyusunan data base perumahan 2. Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana yang telah ada meliputi jalan, jembatan, drainase, dan infrastruktur lainnya. 3. Peningkatan kualitas aksesibilitas masyarakat terhadap satana prasarana perkotaan 4. Normalisasi sungai dan pengurangan sedimentasi sungai

Bidang Pembangunan Ekonomi Wilayah 1.

2. 3.

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan sarana prasarana ekonomi, perdagangan dan jasa. Pemberdayaan lembaga ekonomi mikro yang mampu mendorong tumbuh kembangnya sector informal perkotaan.

1. Peningkatan bantuan modal usaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 2. Peningkatan akses terhadap sumber-sumber modal pagi pengusaha kecil menengah 3. Akselerasi pengelolaan sumberdaya marmer bagi tumbuh kembangnya home industry. 4. Mempersingkat birokrasi perijinan usaha. 5. Program sejuta sapi 6. Visit Lombok-Sumbawa 2012


BAB II - 38

Program Prioritas Tahun 2012 dalam RPJMD 4.

5.

6.

Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2012

Pemberdayaan forum-forum pengembangan ekonomi lokal dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tahan daerah. Pemberian paket insentif bagi pertumbuhan sector perdagangan dan jasa. Pengembangan industry kecil kerajinan tenun dan kerajinan khas daerah.

Bidang Lingkungan Hidup 1. 2. 3. 4.

Penataan taman kota dan pemakaman. Pengelolaan persampahan. Penataan saluran dan drainase lingkungan. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.

1. Gerakan seribu taman kota 2. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah 3. Rehabilitasi dan penataan saluran drainase perkotaan 4. Penataan jalur hijau perkotaan

Bidang Pembangunan Kelembagaan 1. Pendelegasian sebagian kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah. 2. Pengalokasian dan pembangunan kelurahan dalam rangka memperkuat perencanaan partisipatif dan akselerasi program pemberdayaan kelurahan. 3. Peningkatan insentif bagi ketua RT/RW se-Kota Bima. 4. Pemberdayaan lembaga-lembaga swadaya dan organisasi kemasyarakatan agar mampu ikut mengawasi kegiatan pembangunan dan pengelolaan dana kelurahan. 5. Mendorong tumbuh kembangnya lembaga-lembaga budaya dalam rangka pelestarian kebudayaan daerah.

1. Pengembangan data/informasi perencanaan dan evaluasi pembangunan. 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. 3. Peningkatan alokasi anggaran belanja langsung pemerintah kelurahan 4. Melaksanakan kegiatan forum-forum sektoral sebagai bagian perencanaan daerah yang bersifat partisipatif. 5. Pemberdayaan lembaga non pemerintah dan organisasi kepemudaan serta kelompok perempuan

Bidang Keagamaan 1. Peningkatan pemahaman agama bagi masyarakat 2. Peningkatan insentif bagi guru ngaji, imam, dan marbot.

1. Peningkatan pelaksanaan Gerakan Bima berzakat dan Magrib mengaji.


BAB II - 39

2.2.3. Tingkat Capaian Kinerja Tingkat capaian kinerja berdasarkan bidang-bidang pembangunan dan urusan wajib maupun urusan pilihan Pemerintah Daerah Kota Bima. A. Urusan Wajib A.1. Pendidikan Tahun 2012 Urusan Pendidikan Kota Bima dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan,Pemuda Olah Raga dan Kantor Arsip Perpustakaan. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : Tabel 2.22. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2012 CAPAIAN INDIKATOR NO

1 1

PROGRAM/KEGIATAN

2

Pembangunan sarana dan prasarana bermain

3

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Pembangunan gedung sekolah

2

URAIAN

Terciptanya kemanan lingkungan sekolah TK Pembina Tersedianya sarana pendidikan yang memadai

1

Paket

1

Paket

100

1

Paket

1

Paket

100

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN Pembinaan organisasi kepemudaan

Tersedianya sarana pendidikan yang memadai

1

Paket

1

Paket

100

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

Terbentuknya jiwa kepemimpinan pada generasi muda

1

Paket

1

Paket

100

8

Sekolah

8

Sekolah

100

9

Sekolah

9

Sekolah

100

23

Sekolah

23

Sekolah

100

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN Penambahan ruang kelas sekolah (DAK 2010/2011) Pembangunan perpustakaan sekolah (DAK 2010/2011) Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa(DAK 2010/2011)

Meningkatnya sarana pendidikan jenjang SD dan SMP Meningkatnya sarana pendidikan jenjang SD dan SMP Meningkatnya mutu dan prasarana pendidikan jenjang SD dan SMP


BAB II - 40

CAPAIAN INDIKATOR NO

1

PROGRAM/KEGIATAN

2 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa(DAK 2010/2011) Pengadaan Mebeleur sekolah (DAK 2011) Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah (SD Percontohan) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK 2010/2011) Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Komptensi Siswa

4

5

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

Meningkatnya mutu dan prasarana pendidikan jenjang SD dan SMP Meningkatnya mutu dan prasarana pendidikan jenjang SD dan SMP Terpeliharanya sarana pendidikan Meningkatnya sarana pendidikan jenjang SD dan SMP Meningkatnya minat bakat dan prestasi siswa tingkat nasional dan internasional Meningkatnya penyelenggaraan ujian nasional dan uji komptensi siswa

69

Paket

69

Paket

100

54

Paket

9

Paket

16,67

6

Sekolah Perconto han

6

Sekolah Percont ohan

100

51

Sekolah

51

Sekolah

100

12

Keg

12

Keg

100

4

Keg

4

Keg

100

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Pengadaan alat praktik dan peraga siswa(DAK 2010/2011)

Meningkatnya kualitas pendidikan kejuruan kota bima

4

SMK

4

SMK

100

Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Komptensi Siswa

Meningkatnya penyelenggaraan ujian nasional dan uji komptensi siswa

3

Keg

3

Keg

100

Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa

Meningkatnya minat bakat dan prestasi siswa tingkat nasional dan internasional

6

Keg

6

Keg

100

Penyelenggaraan Kelas Akselerasi

Meningkatnya Mutu Pendidik Kota Bima

2

Sekolah

2

Sekolah

100

Meningkatnya pemerataan pendidikan

3

Keg

3

Keg

100

Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan

4

Keg

4

Keg

100

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Pengembangan Pendidikan Non Formal

6

URAIAN

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan


BAB II - 41


1

7

PROGRAM/KEGIATAN

2

URAIAN

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

Pembinaan deqan pendidikan

Pendataan Pendidikan Kegiatan Unit Pelaksanaan Akreditasi (UPA)

Terbangunnya pengawasan dan penyampaian aspirasi pendidikan yang bermutu Meningkatnya konsolidasi dan koordinasi manajemen pelayanan pendidikan Terlaksananya akreditasi sekolah dikota bima

1

Keg

1

Keg

100

2

Keg

2

Keg

100

1

Keg

1

Keg

100

Untuk bidang pendidikan, Pemerintah Kota Bima pada tahun 2012 telah mengalokasikan anggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga dan Kantor Arsip Perpustakaan sebesar Rp. 38.672.606.500,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 23.012.399.312,00 atau mencapai 59,51%.

A.2. Kesehatan Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :


BAB II - 42

Tabel 2.23. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun 2012 CAPAIAN INDIKATOR NO

1

1

PROGRAM/KEGIATAN

2

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Monitoring,evaluasi dan pelaporan 2

URAIAN

Tersedianya perencanaan dan pengadaan obat sesuai kebutuhan Adanya obat esensial dan obat generik disetiap UPT kesehatan di Kota Bima Terdatanya penggunaan obat sesuai dengan pemakaian Adanya dokumen dan laporan penggunaan obat

4

Keg

0

Keg

0,00

2

Keg

1

Keg

50

7

Keg

3

Keg

42,85

1

Keg

0

Keg

0

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya

Adanya pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin yang memiliki kartu JAMKESMAS

5

Keg

3

Keg

60

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Adanya pelayanan rawat jalan dan rawat inap

12

Bln

0

Bln

0

Peningkatan kesehatan masyarakat

Adanya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di masyarakat

5

Keg

1

Keg

20,00

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Pelaksanaan operasional unit pelayanan sesuai dengan standarisasi

10

Keg

2

Keg

20

5

Keg

2

Keg

40

3

Keg

1

Keg

33,33

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Monitoring,evaluasi dan pelaporan

Terpeliharanya sapras di unit pelayanan kesehatan dengan adanya PAM Center Adanya dokumen dan laporan pelaksanaan obat


BAB II - 43

3

4

PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Terselenggaranya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

6

Keg

0

Keg

0

Monitoring,evaluasi dan pelaporan

Adanya dokumen dan laporan pelaksanaan kegiatan

6

Keg

0

Keg

0

Meningkatnya kualitas dan pemahaman obat asli indonesia di masyarakat

2

Keg

0

Keg

0

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Tersedianya brosur,leaflet,paflet,mau pun spanduk mengenai sadar hidup sehat

5

Keg

1

Keg

20

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

8

Keg

3

Keg

37,5

13

Keg

3

Keg

23,08

13

Keg

4

Keg

30,77

20

Keg

8

Keg

40,00

PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia didalam dan diluar negeri

5

PROMOSI KESEHATAN MASYARAKAT

Peningkatan prilaku hidup bersih dan sehat Peningkatan kesehatan Institusi Unit kegiatan bersumber daya masyarakat

6

Adanya rumah tangga yang berprilaku hidup bersih dan sehat Terdeteksinya tumbuh kembang anak balita dan anak prasekolah Tercapainya kelurahan siaga aktif dan posyandu purnama

PERBAIKAN GIJI MASYARAKAT

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang giji

% Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada Gakin

2

Keg

0

Keg

0

Pemberian tambahan makanan dan minuman

% Balita gizi buruk mendapat perawatan

1

Keg

0

Keg

0,00

Penanggulangan KEP,Anemia Gizi besi,Gaky,Vit A dan Zat Gizi Mikro Lainnya

% Keluarga Sadar Gizi

25

Keg

3

Keg

12,00

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

% Keluarga Sadar Gizi

7

Keg

1

Keg

14,29


BAB II - 44

7

8

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Pengkajian Pengembangan Lingkungan sehat

Terciptanya lingkungan sehat

6

Keg

2

Keg

33,33

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

Terciptanya lingkungan yang sehat serta adanya pemahaman masyarakat akan pentingknya lingkungan sehat

9

Keg

2

Keg

22,22


Adanya dokumen dan laporan pelaksanaan kegiatan

10

Keg

1

Keg

10

Pengawasan dan pembinaan tempat-tempaty umum

% Tempat umum yang memenuhi syarat

12

Keg

2

Keg

16,67

Pembinaan sarana air bersih dan jamban keluarga

% Keluarga yang menggunakan SAB dan najmban keluarga

5

Keg

0

Keg

0

% Kelurahan UCI (38 Keluarga)

15

Keg

4

Keg

26,67

Teratasinya kelurahan yang mengalami KLB

10

Keg

3

Keg

30,00

Terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi prog pencegahan penyakit

9

Keg

2

Keg

22,22

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR Peningkatan Imunisasi Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan KLB/Wabah Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

9

Pemberantasan Penyakit bersumbar binatang (DBD,Malaria)

% Penderita DBD dan Malaria yang tertangani

16

Keg

0

Keg

0,00

Pencegahan dan Pemberantasan Diare

% Balita dengan diare yang tertangani

10

Keg

3

Keg

30

Pencegahan dan pemberantasan ISPA

% Cakupan balita dengan pneumnia ditangani

10

Keg

1

Keg

10,00

Pencegahan dan Pemberantasan TB Paru

% Kesembuhan Penderita TB Paru

17

Keg

14

Keg

82,35

Pencegahan dan Pemberantasan Kusta

% Kesembuhan Penderita Kusta

18

Keg

6

Keg

33,33

% Peningkatan performance dan alat kesehatan puskesmas rawat inap dan

18

Keg

0

Keg

0,00

PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS,PUSTU DAN JARINGANNYA Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap


BAB II - 45

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

Pengadaan sarana dan prasarana polindes

10

PROGRAM KESEHATAN KELUARGA,KESEHATAN REPRODUKSI DAN KB Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak Peningkatan Keluarga Berencana dan Kesehatan Remaja Pelayanan Kesehatan Usia


11

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas % Peningkatan performance dan alat kesehatan puskesmas rawat inap dan polindes

1

Keg

0

Keg

0,00

16

Keg

0

Keg

0

Jumlah AKI menurun (Kasus/100 KLH)

19

Keg

8

Keg

42,11

Persentase cakupan peserta KB Aktif

12

Keg

0

Keg

0,00

2

Keg

1

Keg

50,00

10

Keg

0

Keg

0

% Cakupan Pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan Keluarga, kesehatan reproduksi dan KB

KEBIJAKAN KESEHATAN, PEMBIAYAAN KESEHATAN DAN HUKUM KESEHATAN Operasional Unit Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Adanya pelayanan kesehatan di Puskesmas

12

Bln

6

Bln

50

Operasional Unit Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pembantu dan Polindes

Adanya pelayanan kesehatan di Puskesmas pembantu dan polindes

12

Bln

0

Bln

0

Pada tahun 2012 Pemerintah Kota Bima telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan bidang kesehatan sebesar Rp. 8.648.025.270,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 7.041.382.260,00 atau mencapai 81,42%.

A.3. Pekerjaan Umum Pada Tahun 2012 Pemerintah Daerah menetapkan sasaran pembangunan pada sektor transportasi berupa tercapainya pelayanan jaringan jalan yang memadai, yang

didukung dengan kebijakan


BAB II - 46

penyediaan jaringan jalan dan jembatan dan program Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan ke daerah terisolir dan sentra produksi. Adapun program-program yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 meliputi : Tabel 2.24. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2012 CAPAIAN INDIKATOR NO

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

1

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

Pembangunan/Peningkatan Jalan

2

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

Terbukanya Akses Jalan Wilayah terisolir dan meningkatnya kondisi jalan Kota Bima

12

Bln

12

Bln

100

Terlaksananya pembangunan saluran drainase

27

Paket

27

Paket

100

Terlaksananya pembangunan turap/talud/bronjong

8

Paket

8

Paket

100

Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan pemakai jalan

12

Bln

12

Bln

100

2

Keg

2

Keg

100

PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

5

REALISASI

PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG Pembangunan turap/talud/bronjong

4

TARGET

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

3

URAIAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA/PRASARANA KEBINAMARGAAN Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat

Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat-alat Berat


BAB II - 47

6

7

8

9

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Terpeliharanya Jaringan Irigasi untuk meningkatnya produksi pertanian

Pembangunan Jaringan Irigasi

Terlaksananya Pembangunan Jaringan Irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian

14

Paket

Penyediaan sarana/prasarana air minum masyarakat berpenghasilan rendah

Tersedianya sarana/prasarana air minum yang memadai untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

14

Penyediaan sarana/prasarana air limbah

Tersedianya sarana/prasarana air limbah untuk menjaga sanitasi lingkungan

14

Rehab/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Air Limbah

Terpeliharanya sarana/prasarana air limbah untuk menjaga sanitasi lingkungan

Keg

1

Keg

100

14

Paket

100

Paket

14

Paket

100

Paket

14

Paket

100

Keg

100

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM dan AIR LIMBAH

1

Keg

1

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

Terbangunnya infrastruktur pada kawasan cepat tumbuh

25

Paket

25

Paket

100,00

Biaya Operasional Program (BOP) PNPM dan P2KP

Tersedianya Dana Operasional Program PNPM dan P2KP

12

Bln

12

Bln

100,00

Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana olahraga

12

Bln

12

Bln

100

Pengaspalan Jalan Lingkungan

10

Paket

10

Paket

100

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAM PRASARANA OLAHRAGA Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan

10

1

PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan

Alokasi anggaran kegiatan bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2012 sebesar Rp. 25.470.135.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 24.916.784.172,00 atau mencapai 97,83%.


BAB II - 48

A.4. Penataan Ruang Tahun 2012 Pemerintah Kota Bima telah mengalokasikan anggaran guna mendukung program kerja bidang penataan ruang dilakukan Dinas Tata Kota dan Perumahan sebesar Rp. 5.810.955.200,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 5.626.839.553,00 atau mencapai 96,83 %. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Penataan Ruang antara lain: Tabel 2.25 : Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Penataan Ruang Tahun 2012 CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN KODE REK.

URAIAN

1

2

1

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang Survey dan Pemetaan Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

2

NARASI

Tersedianya/terbangun nya fasilitas untuk masyarakat Tercapainya pemetaan dan survey land use di kec.mpunda Tersedianya/terbangun nya fasilitas untuk masyarakat

1

Keg

1

Keg

100

9

Bln

9

Bln

100

1

Keg

1

Keg

100

Lembar

100

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Penerbitan sertifikasi IMB

Penerbitan bangunan,iklan dan reklame

Sosialisasi IMB

Tercapainya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan IMB Terlaksananya operasional pengawasan dan penertiban bangunan,iklan dan IMB Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki IMB


750

Lemb ar

750

5

Kec

5

Kec

100

5

Kec

5

Kec

100

BAB II - 49

A.5. Perumahan Tahun 2011 Pemerintah Kota Bima mengalokasikan anggaran untuk mendukung Program Perumahan pada Dinas Tata Kota dan Perumahan sebesar Rp. 2.000.284.800,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 1.979.844.850,00 atau 98,98% Tabel 2.26. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Tahun 2012 CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN KODE REK.

URAIAN

1

2

1

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

Tercapainya pemasangan plat nomor rumah dikawasan kota

2

Keg

1

Keg

50

Pendataan jenis bangunan di wilayah kec.Mpunda(10 kel)

10

Kel.

10

Kel.

100

Tercapainya peningkatan kepada masyarakat dalam pencegahan bahaya kebakaran

12

Bln

12

Bln

100

PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

4

REALISASI

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pendataan perumahan dan pemukiman

3

TARGET

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN Pembuatan dan pemasangan plat nomor rumah

2

NARASI

PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman


BAB II - 50

A.6. Perencanaan Pembangunan Di bidang Perencanaan Pembangunan, Pemerintah Kota Bima Tahun 2012 telah mengalokasikan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) sebesar Rp. 4.422.929.650,00 dengan realisasi Rp. 4.088.370.652,00 atau 92,44%.

A.7. Perhubungan Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Tahun 2012 Pemerintah Kota Bima mengalokasikan anggaran untuk urusan perhubungan sebesar Rp. 1.759.554.003,60

dengan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

1.729.685.861,00 atau 98,30%. Tabel 2.27. Capaian Kinerja Program & Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun 2012 CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN KODE REKENING

URAIAN

1

2

1

NARASI

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN Koordniasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Terwujudnya pembangunan yang saling berkesinambungan

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1

Keg

0

Keg

0

Adanya peningkatan pendapatan asli daerah

12

Bln

12

Bln

100

Adanya data data yang akurat untuk bahan koordinasi dibidang perhubdat

1

Keg

0

Keg

0


BAB II - 51

CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN KODE REKENING

URAIAN

1

2

2

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

4

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

Terciptanya kenyamanan bagi pengguna jasa terminal

1

Keg

1

Keg

100

Sosialisasi /Penyuluhan ketertiban lalulintas dan angkutan

Terciptanya hubungan kerjasama yang kondusif antara dinas dan pengusaha sebagai mitra kerja

1

Keg

0

Keg

0

Fasilitas Forum komunikasi dan konsultasi antara pemerintah dan pengusaha angkutan

Terciptanya kesadaran masyarakat dalam hal tertib lalulintas

1

Keg

0

Keg

0

Survei sarana dan prasana angkutan laut

Adanya data data yang akurat sesuai dengan kondisi yang ada

1

Keg

1

Keg

100

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan parkir

Timbulnya kenyamanan dan ketertiban bagi pengguna jasa parkir

1

Keg

1

Keg

100

Pengadaan Rambu-rambu lalulintas

Adanya rambu-rambu lalulintas yang dapat meningkatkan kewaspadaan dan memberikan petunjuk bagi masyarakat dalam berkendara sehingga tertib, aman dan lancar

1

Paket

1

Paket

100

Pengadaan Marka jalan

Terciptanya keamanan dan ketertiban berlalu lintas serta tersedianya sarana dan prasana jalan memadai

1

Paket

1

Paket

100

Pengawasan rutin dan operasi lalulintas

Terciptanya ketertiban di jalan raya bagi masyarakat

12

Bln

12

Bln

100

Penertiban dan pemeriksaan lalulintas

Terciptanya ketertiban di jalan raya

12

Bln

12

Bln

100

Rehabilitasi dan pemeliharaan Traffic Light

Terjaganya fungsi traffick light sebagai fasilitas pengatur arus lalulintas pada persimpangan

12

Bln

12

Bln

100

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan 3

NARASI

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALULINTAS


BAB II - 52

CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN KODE REKENING

URAIAN

1

2

5

NARASI

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan bermotor

Adanya alat KIR/pengujian yang memadai begi kendaraan bermotor

12

Bln

12

Bln

100

Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Tidak Bermotor

Adanya alat KIR/pengujian yang memadai begi kendaraan tidak bermotor

12

Bln

12

Bln

100

A.8. Lingkungan Hidup Tahun 2012 di bidang lingkungan hidup dianggarkan untuk program Lingkungan Hidup sebesar Rp. 8.344.222.000,00 Dengan besar realisasi Rp. 8.280.092.153,00 atau mencapai 99,23 %.

Tabel 2.28. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2012 CAPAIAN INDIKATOR NO

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

1

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

URAIAN

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

Tersedianya alat pengolah sampah rumah tangga dan bintek pengelolaan alat persampahan rumah tangga


30

Orang

30

Orang

100

BAB II - 53

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

2

Tersedianya dana untuk sosialisasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat

Orang

0

Orang

0

SK

1

SK

100

Orang

100

PROGRAM PEMGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Koordinasi penilaian Kota Sehat/ADIPURA

Terbentuknya tim ADIPURA tahun 2011

Belanja Pegawai

1

Belanja Barang dan Jasa

50

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan

Tertibnya pelaksanaan usaha yang berwawasan lingkungan

Koordinasi pengelolaan prokasih/Superkasih

Tersusunnya / Terbentuknya tim sosialisasi kali bersih

Koordinasi Penyusunan Amdal

120

Keg

Orang

50

0

120

Keg

0

Orang

100

1

SK

1

SK

100

SK Panitia Sosialisasi

1

SK

1

SK

100

Pengadaan Bibit Tanaman

1

Paket

1

Paket

100

Penataan Talud dan Taman

2

Paket

2

Paket

100

Pembuatan Taman Ria

1

Paket

1

Paket

100

1

SK

1

SK

100

Orang

100

Terbentuknya tim sosialisasi kali bersih

Belanja Barang dan Jasa PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber air

2

Orang

SK Tim Terpadu

Belanja Pegawai

3

50

50

Orang

50

Tersusunnya Tim Penilai Desa Permata Tahun 2010

Honorium pantia pelaksana kegiatan

1

SK

1

SK

100

Honorium Tenaga Ahli

1

SK

1

SK

100


50

Orang

50

Orang

100

Pengadaan Sumur Resapan

18

Unit

18

Unit

100

Pengadaan Lubang Biopori

147

Unit

147

Unit

100

Belanja Modal


BAB II - 54

4

PROGRAM PENIGKATAN KUALITAS DAN INFORMASI SDA dan LH Tersedianya data dan informasi status lingkungan hidup daerah 2011

25

Uks

25

Uks

100

Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan peralatan laboratorium

Terwujudnya kota bima bebas dari pencemaran dengan lemakukan pengadaan

1

Keg

1

Keg

100


a. Pengadaan Gerobak

12

Buah

12

Buah

100

b. Tong Sampah Gandeng org dan an

65

Pasan g

65

Pasan g

100

c. Tempat keranjang sampah gandeng

80

Unit

80

Unit

100

d. Rehab Container Sampah

6

Unit

6

Unit

100

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber air

5

PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)

Selain dari program dan kegiatan diatas, juga dilaksanakan di setiap kelurahan yaitu program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

A.9. Kependudukan dan Catatan Sipil Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jumlah alokasi anggaran Tahun 2012 sebesar

Rp.

2.202.860.000,00

dan

realisasi

sebesar

Rp.

Rp.

2.132.623.860,00 atau 96,81%.


BAB II - 55

Tabel 2.29. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2012 CAPAIAN INDIKATOR NO

1

1

PROGRAM/KEGIATAN

2

URAIAN

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN dan PERDAGANGAN Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

Terlaksananya Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

1

Keg

1

Keg

100

Pengolahan penyampaian laporan informasi kependudukan

tersusunnya laporan informasi kependudukan

1

Keg

1

Keg

100

Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

meningkatnya pelayanan publik dibidang kependudukan

1

Keg

1

Keg

100

Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kependudukan

Terlaksananya pelayanan Publik di Bidang kependudukan

1

Keg

1

Keg

100

Pengembangan DataBase kependudukan

Tersedianya Data base Kependudukan

1

Keg

1

Keg

100

Penyusunan kebijakan kependudukan

Terlaksananya kegiatan penyusunan kebijakan kependudukan

1

Keg

1

Keg

100

Peningkatan pelayanan publik di bidang kependudukan


1

Keg

1

Keg

100

Penerapan e-KTP


1

Keg

1

Keg

100


BAB II - 56

A.10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan jumlah anggaran tahun 2012 Rp. 1.946.870.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.777.888.325,00 atau 91,32 %. Tabel 2.30 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012 CAPAIAN INDIKATOR KODE REK.

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

1

2

3

URAIAN

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARASUTAMAN GENDER DAN ANAK

Terbentuknya kebijakan tentang pentingnya peran dan posisi perempuan dalam berpolitik di masyarakat

1

Keg

1

Keg

100

Advakasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan

Tersedianya fasilitas advokasi PUG bagi Perempuan

1

Keg

1

Keg

100

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan P2TP2A

Tersedianya fasilitas pusat pelayanan pengembangan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan

2

Keg

0

Keg

0

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kinerja tenaga lapangan berhubungan dengan masyarakat

1

Keg

1

Keg

100

Terlaksananya pembinaan organisasi terhadap perempuan

6

Keg

2

Keg

33,33

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan


BAB II - 57

CAPAIAN INDIKATOR KODE REK.

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

4

5

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan untuk gender dalam peran sertanya dipembangunan

1

Keg

1

Keg

100

Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera

Terlaksananya Penyuluhan untuk ibu rumah tangga

1

Keg

1

Keg

100

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

Terselenggaranya kegiatan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi gratis

3

Kali

3

Kali

100

Pelayanan KIE

Terpenuhinya perlengkapan sarana dan prasarana

1

Paket

1

Paket

100

Terlaksananya Advokasi dan KIE bagi kelopok remaja tentang pentingnya kesehatan reproduksi bagi remaja

1

Keg

1

Keg

100

Terlaksananya kegiatan konseling KB bagi peserta KB dalam memberikan pelayanan dan informasi tentang alat kontrasepsi

1

Angka tan

0

Angka tan

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

Tersedianya fasilitas pembentukan kelompok peduli KB dalam membina masyarakat untuk berperan serta memberikan pelayanan

1

Kali

1

Kali

100

Orientasi Kader Pendataan Keluarga

Terlaksananya orientasi kader untuk melakukan pendataan keluarga sebagai peran sertanya dalam pelayanan KB

1

Keg

1

Keg

100

Operasional Kader Pendataan Keluarga

Terpenuhinya biaya operasional bagi kader akan meningkatnya pelayanan dalam memberikan informasi pentingnya ber KB

8

Kali

8

Kali

100,00

PROGRAM KELUARGA BERENCANA

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI

Pelayanan konseling KB

7

TARGET

Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) 6

URAIAN

0

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI


BAB II - 58

CAPAIAN INDIKATOR KODE REK.

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

8

9

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

Monitoring Kegiatan Pendataan Keluarga

Terlaksananya monitoring kegiatan pendataan keluarga akan meningkatkan kinerja didalam pelayanan

1

Kali

1

Kali

100

Koordinasi Pengelolaan Program

Terlaksananya koordinasi pengelolaan program akan meningkatnya pelayanan dalam pembinaan ber KB

2

Keg

2

Keg

100

Pendirian pusat [elayanan informasi dan konseling KRR

Tersedianya fasilitas dalam memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja

1

Keg

1

Keg

100

Fasilitas Forum Pelayanan Kesehatan Reproduksi remaja bagi kelompok sebaya diluar sekolah

Tersedianya Fasilitas forum pelayanan KBR

1

Keg

1

Keg

100

Terlaksananya penyuluhan penanggulangan narkoba,HIV AIDS bagi remaja dan anak sekolah

1

Kali

1

Kali

100

Terlaksananya kegiatan evaluasi atas pengembangan pembinaan TKA pada kelompok BKB

1

Keg

1

Keg

100

PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KBR

PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA,PMS TEMASUK HIV/AIDS Penyuluhan Penanggulangan Narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS

10

URAIAN

PROGRAM PENGEMBAHAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK

Evakuasi kegiatan pengembangan pembinaan TKA pada kelompok BKB


BAB II - 59

A.11. Sosial Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi

dengan

jumlah

anggaran

tahun

2012

Rp.

1.843.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.827.331.594,00 atau 99,15 %. Tabel 2.31 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2012 CAPAIAN INDIKATOR NO

1

1

PROGRAM/KEGIATAN

2 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,KOMUNITAS ADAT TERPENCIL(KAT)DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL(PMKS)LAINNYA Peningkatan kemampuan(Capacty Building)Petugas dan pendamping sosial,pemberdayaan fakir miskin,kat, dan pmks lainnya Monitoring,evaluasi dan pelaporan

2

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Monitoring,evaluasi dan pelaporan

3

URAIAN

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

Meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping sosial

104

Terlaksananya kegiatan monev dan pelaporan program bantuan langsung pemberdayaan sosial

1

Pelay anan

Terlaksananya Monev keserasian sosial

3

5000

Terlaksananya penanganan tanggap darurat Terlaksananya Monev keserasian sosial

1

Org

Org

100

1

Pelay anan

100

Klp

3

Klp

100

Org

400 0

Org

80

Pelay anan

100

Pelay anan

104

1

PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

Terbinanya penyandang cacat

250

Org

250

Org

100


Terlaksananya Monev penyandang cacat

198

Org

198

Org

100


BAB II - 60


1

4

PROGRAM/KEGIATAN

2 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL(EKS NARAPIDANA,PSK,NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

URAIAN

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

Teridentifikasi danterehabilitasinya para penyandang penyandang penyakit sosial(WTS)

45

Org

45

Org

100

A.12. Ketenagakerjaan Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan jumlah anggaran tahun 2012 Rp. 51.352.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 43.431.000 atau 84,57%. Tabel 2.32. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2012 CAPAIAN INDIKATOR NO

1

1

PROGRAM/KEGIATAN

2

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA Pendidikan dan pelatihan ketrampilan pencari kerja

2

URAIAN

Terlaksananya pelatihan bagi pencari kerja

30

Org

30

Org

100

2500

Org

0

Org

0

PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

Tersedianya informasi bursa kerja


BAB II - 61


1

3

PROGRAM/KEGIATAN

2

URAIAN

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Terlaksananya standarisasi upah oleh dewan pengupahan

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Terlaksananya sosialisasi peraturan ketenagakerjaan

Peningkatan oengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Pemantauan kinerja lembaga penyalur ketenagakerjaan

1

Pel aya na n

100

0

Org

0

50

Perus ahaan

50

Per usa haa n

100

8

Lemb aga

8

Le mb aga

100

Pelay anan

70

Org

Terlaksananya pengawasan ketenagakerjaan

Terlaksananya pengawasan ketenagakerjaan

1

A.13. Koperasi dan UKM Urusan

Koperasi

dan

UKM

dilaksanakan

oleh

Dinas

Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan , Setda Bagian Adm. Ekonomi dan SDA dengan jumlah anggaran tahun 2012 Rp. 1.513.518.520,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.377.189.427,00 atau 90,99 %.


BAB II - 62

Tabel 2.33 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2012


1

1

2

PROGRAM/KEGIATAN

2

URAIAN

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah

Memperluas Pangsa Pasar produk unggulan Kota Bima

12

Bln

12

Bln

100

Penyelenggaranya Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Memperluas Pangsa Pasar produk unggulan Kota Bima

2

Kl

2

Kl

100

Penyelenggaraan Pembinaan industri rumah tangga, Industri kecil dan Menengah

Terlaksananya subsidi sembako

1

Kl

1

Kl

100

Terlaksananya pemahaman terhadap prinsip prinsip perkoperasian

1

Kl

1

Kl

100

oleh

Badan

PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

A.14. Penanaman Modal Urusan Perencanaan

Penanaman Pembangunan

Modal Daerah

dilaksanakan sebesar

Rp.139.464.200

terealisasi sebesar Rp. 82.170.800 atau sebesar 58,92% dan pada Setda Bagian Adm. Ekonomi dan SDA dengan jumlah anggaran tahun 2012 Rp. 256.312.640,00

dan telah terealisasi sebesar Rp.

246.172.200,00 atau 96,04%.


BAB II - 63

A.15. Kebudayaan Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan jumlah anggaran tahun 2012 Rp. 1.184.294.300,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 1.100.387.520,00 atau 92,92 %.

Tabel 2.34 Capaian Kinerja Program & Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2012 CAPAIAN INDIKATOR NO

1 1

PROGRAM/KEGIATAN

2

URAIAN

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Terlasananya Kegiatan Festival Kuda dan Festival Budaya Daerah

3

Keg

3

Keg

100

A.16. Pemuda dan Olahraga Urusan Pemuda dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan jumlah anggaran tahun 2012 Rp. 5.679.113.000,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 5.015.725.900,00 atau 88,32 %.


BAB II - 64

Tabel 2.35 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2012 CAPAIAN INDIKATOR NO

1 1

2

PROGRAM/KEGIATAN

2

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

Pembinaan organisasi kepemudaan

Tersedianya sarana pendidikan yang memadai

1

Paket

1

Paket

100

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

Terbentuknya jiwa kepemimpinan pada generasi muda

1

Paket

1

Paket

100

Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan,budaya olahraga dan prestasi

7

Keg

7

Keg

100

Meningkatnya penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga masyarakat

1

Unit

1

Unit

100

Terwujudnya manajemen organisasi keolahragaan yang baik

1

Keg

1

Keg

100

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

4

TARGET

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

3

URAIAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA Pembinaan manajemen organisasi olahraga

A.17. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan

Kesatuan

Bangsa

dan

politik

Dalam

Negeri

dilaksanakan oleh Badan Kesbanglinmas dan Sat. Pol PP

dengan

jumlah anggaran tahun 2012 Rp. 3.626.193.060,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 3.442.228.189,00 atau 94,93 %.


BAB II - 65

Tabel 2.36 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2012 CAPAIAN INDIKATOR NO

1

1

PROGRAM/KEGIATAN

2

3

4

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

Terlaksananya Keamanan Lingkungan

12

Bln

8

Bln

67

Koordinasi Forum Kerukunan Antar Umat beragama

Terlaksananya Koordinasi Forum Kerukunan Antar Umat beragama

1

Keg

1

Keg

100

Pengendalian Keamanan Lingkungan

Terlaksananya Keamanan Lingkungan

1

Keg

1

Keg

100

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KANTIBMAS Peningkatan pelaksanaan pengkajian masalah strategis

Terlaksananya peningkatan pelaksanaan pengkajian masalah strategis

10

Bln

1

Bln

10

Koordinasi SATLAK PBP

Terlaksananya Koordinasi SATLAK PBP

12

Bln

6

Bln

50

Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba

2

Keg

1

Keg

50

Terlaksananya Penyuluhan Kepada Masyarakat

1

Keg

0

Keg

0

PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT ( PEKAT ) Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba

5

TARGET

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Pengendalian Keamanan Lingkungan

2

URAIAN

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT Penyuluhan Kepada Masyarakat


BAB II - 66

A.18. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Fungsi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , Badan Kepegawaian Daerah, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 61.679.047.702,00 terealisasi sebesar Rp. 59.365.249.346,64 atau sebesar 96,25%.

A.19. Ketahanan Pangan Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan jumlah anggaran tahun 2011 Rp. 1.291.516.364,00

dengan

tingkat

realisasi

sebesar

Rp.

1.203.363.530,00 atau 93,17 %. Adapun Program yang dilaksanakan antara lain : Tabel 2.37 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2012 CAPAIAN INDIKATOR NO

1 1

PROGRAM/KEGIATAN

2

URAIAN

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Pelaksanaan lomba bagi kelompok tani dan petani kelompok PUAP serta pekarangan

Termotifasinya kelompok tani,Petani,Kelompok PUAP dan Pekarangan dalam berusahatani yang baik sesuai anjuran


12

Klp

12

Klp

BAB II - 67

100


1

2

PROGRAM/KEGIATAN

2

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) Penanganan daerah rawan pangan

Tersedianya kebutuhan masyarakat rawan pangan

Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

Terpantaunya akses pangan masyarakat

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Berkembangnya desa/kelurahan dari tahap penumbuhan, pengembangan sampai pada tahap kemandirian pangan

Lomba cipta menu beragam,bergizi,seimbang dan aman

Terwujudnya masyarakat yang sadar mengkonsumsi pangan yang beragam,bergizi,seimbang dan aman

Pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)

195

12

168

Ekor

Bln

Ekor

195

Eko r

100

6

Bln

50

168

Eko r

100

2

Kali

0

Kali

0

Terpantaunya kondisi pangan dan gizi masyarakat

12

Bln

3

Bln

25

Pelaksanaan dana penguatan modal lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM)

Terbinanya lembaga-lembaga distribusi pangan masyarakat

12

Kali

3

Kali

25

Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan

Terpetakannya daerah rentan dan tahan pangan

1

Paket

0

Pak et

0

1

Paket

0

Pak et

0

4

Kali

1

Kali

25

Terlaksananya koordinasi program ketahanan pangan

2

Kali

0

Kali

0

Termotifasinya petani dan pelaku usaha dalam meningkatnya mutu produk pertanian dan hasil olahannya agar dapat bersaing dipasar

1

Kali

0

Kali

0

Sosialisasi dan advokasi masyarakat diversifikasi pangan non beras dan terigu Pembinaan keamanan pangan segar

Koordinasi denwan ketahanan pangan

2

URAIAN

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan non beras dan terigu Terbinanya masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang aman dan segar

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah


BAB II - 68


1 3

4

PROGRAM/KEGIATAN URAIAN

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

2 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan

1

Paket

0

Pak et

0

Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

Terlatihnya masyarakat dalam menerapkan teknologi bercocok tanam

7

Paket

4

Pak et

57,14

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Terlatihnya penyuluh dalam melaksanakan tugas

1

Kali

1

Kali

100

Penusunan program penyuluhan pertanian

Terusuunya programa penyuluhan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian tahun 2012

53

Buku

0

Buk u

0

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

A.20. Pemberdayaan Masyarakat Urusan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan, Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 7.640.707.400,00

dan telah terealisasi sebesar Rp.

7.222.894.191,00 atau sebesar 94,53 %. Program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :.


BAB II - 69

Tabel 2.38 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2012 CAPAIAN INDIKATOR NO

1 1

PROGRAM/KEGIATAN

2

Penyelenggaraan diseminasi dan pelatihan tenaga tekhnis dan masyarakat Gelar Teknologi Tepat Guna Penyusunan profil kelurahan

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

Terberdayanya lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan selama 1 tahun Terselenggaranya diserminasi informasi yang tepat dan akurat bagi masyarakat kelurahan Terlaksananya gelar teknologi tingkat kota,propinsi dan nasional

1

Kali

0

Kali

0

1

Keg

0

Keg

0

3

Keg

0

Keg

0

Terlaksananya profil kelurahan

38

Kel

0

Kel

0

Tersedianya tenaga terlatih usaha industri kerajinan

30

Org

0

Org

0

Tersedianya dukungan dana pembangunan kelurahan

38

Kel

0

Kel

0

38

Kel

38

Kel

100

38

Kel

38

Kel

100

Terlaksananya pembinaan kelurahan berprestasi

5

Kel

0

Kel

0

Terlaksananya pelatihan peningkatan SDM aparatur pemerintahan kelurahan

40

Org

0

Org

0

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN Pemberian stimulan pembangunan kelurahan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Lomba kelurahan

Pembinaan kelurahan berprestasi

4

REALISASI

PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN/KELURAHAN Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan

3

TARGET

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN / KELURAHAN Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan

2

URAIAN

Terlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporan program bantuan rumah tidak layak huni dari ABD Propinsi NTB Terlaksananya lomba kelurahan tingkat kota bima,provinsi dan nasional

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN Pelatihan aparatur pemerintah kelurahan dalam bidang manajemen pemerintahan kelurahan


BAB II - 70

A.21. Statistik Urusan Statistik dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan jumlah anggaran pada tahun 2012 sebesar

Rp.

150.093.800,00

dengan

tingkat

realisasi

Rp.

148.553.800,00 atau 98,97 %.

A.22. Kearsipan Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan dengan jumlah anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 376.509.500,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 355.155.620,00 atau 94,33 %. Bentuk Kegiatannya yaitu: Tabel.2.39 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun 2012 CAPAIAN INDIKATOR NO

1 1

2

PROGRAM/KEGIATAN

2

URAIAN

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pengembangan Minat Baca dan Budaya Baca

Terwujudnya Minat Baca dan Budaya Baca Masyarakat

Supervisi, Pembinaan dan Stimulan perpustakaan umum khusus, sekolah dan perpustakaan masyarakat

Terpenuhinya dana

Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan

1

Keg

1

Keg

100,00

12

Bln

12

Bln

100,00

Tersedianya dana kegiatan

1

Keg

1

Keg

100,00

Terwujudnya kualitas pelayanan informasi kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

1

Keg

1

Keg

100,00

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta


BAB II - 71

A.23. Komunikasi dan Informatika Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika serta Bagian Humas Protokol Sekretariat Daerah dengan jumlah anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.131.781.000,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 1.925.509.000,00 atau 90,32 %. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

Tabel 2.40 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2012 CAPAIAN INDIKATOR NO

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

1

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA

URAIAN

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Meningkatnya kesadaran bagi para pengguna jasa komunikasi dan informasi

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan kepada masyarakat

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam segala aspek


1

Keg

0

Keg

0

12

Bln

12

Bln

100

BAB II - 72

B.

Urusan Pilihan B.1.

Pertanian Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian,Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan jumlah anggaran tahun 2012 sebesar Rp. 4.732.624.548,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 4.359.098.347,00 atau 92,11%. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

Tabel 2.41 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pertanian Tahun 2012 CAPAIAN INDIKATOR NO

1 1

PROGRAM/KEGIATAN

2

URAIAN

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

Program Peningkatan Kesejahteraan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Peningkatan kemampuan lembaga Petani

1. Bertambahnya keterampilan dan kemauan managerial petani dan pelaku agribisnis dalam pengelolaan usaha tani 2. Meningkatnya mutu dan nilai jual produk olahan hasil pertanian/peternakan 1. Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan kelompok tani 2. Terlaksananya pembinaan kelompok tani pangan,ternak,pengolahan hasil dan alsintan

2

40

Orang

Kelom pok

10

40

10

Orang

100,00

Kelom pok

100,00

Tim

100,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Monitoring,evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

Pertemuan dalam rangka penyusunan komisi pengawasan pupuk dan pestisida kota bima

10

Tim

10

Data distributor dan pengecer pupuk dan pestisida di Kota Bima


BAB II - 73


1

PROGRAM/KEGIATAN

2 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija

URAIAN

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

1. Tersedianya benih jagung hibrida,kacang tanah dan bibit hortikultura - Benih Jagung Hibrida

75

Ha

75

Ha

100,00

- Benih Kacang Tanah

60

Ha

60

Ha

100,00

- Bibit Tanaman Hortikultura 1. Bibit Durian

350

Pohon

350

Pohon

100,00

2. Bibit Mangga

750

Pohon

750

Pohon

100,00

#### ##

Pohon

100,00

2. Tersedianya pupuk dan Obat-obatan mendukung kegiatan intensifikasi jagung hibrida dan kacang tanah Pengembangan sistem informasi pasar

1. Tersusunnya juklak dan juknis pemantauan informasi harga pasar

#####

Kg

48

Tayang

48

Tayan g

100,00

1. Ikut sertanya Kota Bima pada Agro Expo

1

Delega si

1

Delega si

100

1. Ikut sertanya Kota Bima pada Acara PEDA PENAS

2

Delega si

2

Delega si

100

170

Lemba r

170

Lemba r

100

2. Tersedianya Data Harga Informasi Harga Pasar

3

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggul Daerah

4

Program Peningkatan Ketahanan Pangan ( Pertanian/Perkebunan) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

1. Jumlah Alat dan Mesin pra dan pasca panen yang memadai - Terpal Plastik - Mesin Pengolahan Hasil Pertanian 2. Tersalurnya bantuan alat dan mesin pengolahan hasil pertanian


14

Unit

14

Unit

100

14

Unit

0

Unit

0,00

BAB II - 74


1 5

PROGRAM/KEGIATAN

2

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular

Pengawasan perdagangan ternak antar daerah

Pencacahan dan pengkartuan ternak

6

URAIAN

1. jumlah Kegiatan dalam rangka pengendalian dan pencegahan Penyakit Hewan 2. Jumlah ternak yang mendapat vaksinasi di daerah Kota Bima 3. Jumlah Anjing Liar yang mendapat Eliminasi 4. Jumlah ternak Kurban yang mendapat pengawasan dan pemeriksaan jumlah Ternak yang mendapat pengawasan dan diantar pulaukan untuk meminimalisir pengeluaran Betina Produktif,Penyebaran Penyakit Hewan menular dan pengeluaran ternak secara illegal Jumlah Ternak yang terdaftar untuk pencacahan dan pengkartuan ternak

0

Kasus

0

Kasus

0,00

Ekor

105,48

Ekor

114,50

Ekor

100,00

6.500

Ekor

200

Ekor

1.000

Ekor

400

Ekor

301

Ekor

75,25

8.000

Ekor

6972

Ekor

87,15

6.856 229

1.000

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Peningkatan produksi,Produktifitas dan Mutu Produk Peternakan

1.Jumlah ternak yang mendapat Inseminasi Buatan

70

Aksept or

53

Aksep tor

76

2. Terlaksananya pelatihan pengolahan pakan ternak

50

Orang

50

Orang

100,00

3. Pelatihan Pembuatan Kompos

50

Orang

50

Orang

100,00

100

Ekor

100

Ekor

100,00

4. Pengadaan Ternak kambing (DBHCHT)


BAB II - 75

B.2.

Kehutanan Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan jumlah anggaran tahun 2012 sebesar Rp. 2.708.254.167,00

dengan

tingkat

realisasi

sebesar

Rp.

2.669.036.734,00 atau 98,55 %. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : Tabel 2.42 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun 2012 CAPAIAN INDIKATOR NO

1 1

PROGRAM/KEGIATAN

2

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

Terlaksananya pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan sebanyak 25.000 Batang

9

Bln

8

Bln

88,89

Penanaman pohon pada kawasan hutan

Terlaksananya penanaman pohon pada kawasan hutan

12

Bln

8

Bln

66,67

12

Bln

9

Bln

75

12

Bln

7

Bln

58,33

9

Bln

9

Bln

100,00

Penanaman pohon pada sumber mata air

Penghijauan lahan kuar kawasan/pembuatan demplot

2

URAIAN

Terlaksananya kegiatan penanaman pohon pada sumber mata air yang berlokasi di mata air lampe kel.lampe kecamatan rasanae timur Terlaksananya kegiatan penghijauan lahan luar kawasan/pembuatan demplot yang berlokasi diSo Lonco Gajah Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN

Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran

Terlaksananya Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran


BAB II - 76


PROGRAM/KEGIATAN

1

2 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

3

URAIAN

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

Tercapainya upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan

12

Bln

9

Bln

75

Terlaksananya Penyuluhan dan pendampingan petani pelaku agribisnis

12

Bln

9

Bln

75

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Penyuluhan dan pendampingan petani pelaku agribisnis

B.3.

Energi dan Sumberdaya Mineral Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Ekonomi dan SDA dengan jumlah anggaran tahun 2012 sebesar Rp. 265.932.100,00

dengan

tingkat realisasi sebesar Rp. 257.408.800,00 atau 96,79 %. Program yang dilaksanakan adalah Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dengan kegiatan antara lain Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C, dan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C.

B.4.

Pariwisata Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan jumlah anggaran tahun 2012 sebesar Rp. 270.280.700,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 236.146.900,00 atau 87,37 %. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :


BAB II - 77

Tabel 2.43 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun 2012 CAPAIAN INDIKATOR NO

PROGRAM/KEGIATAN

1 1

2

3

2

URAIAN

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Peningkatan Pemanfaatan Tekhnik Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

Tersedianya Sarana Internet untuk promosi pariwisata daerah Kota Bima

1

Paket

1

Paket

100

Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

Terjalinnya Kerjasama promosi pariwisata dengan daerah lain

2

Paket

2

Paket

100

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata di obyek wisata Lawata dan Oi Ni'u

3

Paket

3

Paket

100,00

Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Obyek Wisata Dengan Lembaga/Dunia Usaha

Adanya Koordinasi Pembangunan Obyek Wisata dengan dunia usaha

4

Kl

4

Kl

100

Fasilitasi Pembuatan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri

Tersedianya Sumber Daya Manusia Pariwisata profesional terutama tenaga pemandu pariwisata dan penyuluh pariwisata

2

Keg

1

Keg

50

Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata

Adanya Informasi dan Masukan dari Pelaku Industri Pariwisata untuk peningkatan Pembangunan Usaha jasa Pariwisata

12

OH

1 2

OH

100

Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

Tersusunnya data tentang jumlah usaha jasa pariwisata yang ada di kota bima

4

Buah

2

Buah

50

PROGRAM PENGEMBANGAN DSTINASI PARIWISATA

PROGRAM PEMGEMBANGAN KEMITRAAN

B.5.

Kelautan dan Perikanan Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran tahun 2012 sebesar Rp. 3.200.629.300,00

dengan tingkat realisasi sebesar Rp.

3.197.336.795,00 atau 99,90 %.


BAB II - 78

Tabel.2.44 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 CAPAIAN INDIKATOR NO

PROGRAM/KEGIATAN

1

1

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

2

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN dan PERDAGANGAN Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Sosialisasi Perauran Perundang-undangan Barangbarang Ilegal

2

URAIAN

Peningkatan Pengawasan Harga serta Peredaran Barang dan Jasa Tersosialisasikan Peraturan dan Perundangundangan Barang-barang Ilegal

3

Kl

3

Kl

100,00

2

Kl

2

Kl

100

1

Pak et

1

Pak et

100

PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN Fasilitasi Modal Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

B.6.

Terlaksananya Pemberian Bantuan bagi IKM

Industri Urusan

Industri

dilaksanakan

oleh

Dinas

Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan dengan jumlah anggaran tahun 2012 sebesar Rp. 923.377.320,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 882.725.200,00 atau

95,60 %. Program dan Kegiatan yang

dilaksanakan antara lain :


BAB II - 79

Tabel 2.45 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Industri Tahun 2012 CAPAIAN INDIKATOR NO

PROGRAM/KEGIATAN

1 1

2

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

Terlaksananya kemampuan teknologi industri

1

Kl

1

Kl

100

Terlaksananya Keikutsertaan IKM dalam Pameran

3

Keg

3

Kl

100,00

Terciptanya IKM yang kuat dan mempunyai daya saing

2

Kl

2

Kl

100,00

PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL

Promosi Produk Industri Kerajian

3

TARGET

PROGRAM PENGEMBANGAN PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI Pembinaan kemampuan teknologi industri

2

URAIAN

PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI

Promosi Produk Industri Kerajian

B.7.

Ketransmigrasian Urusan Ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan jumlah anggaran tahun 2012 sebesar Rp. 14.731.500 dengan tingkat realisasi 100%. Program yang dilaksanakan adalah Program Transmigrasi Lokal dengan Kegiatan Penyuluh Transmigrasi Lokal.


BAB II - 80

Tabel.2.46 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun 2012 CAPAIAN INDIKATOR NO

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

1

PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL

Penyuluhan transmigrasi lokal

URAIAN

TARGET

REALISASI

TK. REALISASI (%)

3

4

5

6

Terlaksananya penyuluhan transmigrasi local

50

Org

50

Org

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Mengacu pada RPJMD Kota Bima tahun 2008-2013, ada beberapa strategi pembangunan daerah untuk mencapai keberhasilan pembangunan sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi Kota Bima, yaitu : 1)

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;

2)

Pembangunan ekonomi masyarakat berbasiskan ekonomi lokal;

3)

Peningkatan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang;

4)

Pengembangan kehidupan masyarakat yang agamis;

5)

Penguatan kelembagaan pemerintah untuk mewujudkan Kota Bima yang bertatakelola pemerintahan yang baik. Didalam merealisasikan prioritas-prioritas pembangunan daerah Kota

Bima sebagaimana diuraikan diatas, beberapa permasalahan yang dihadapi dapat diuraikan sebagai berikut :


BAB II - 81

100

a. Bidang pendidikan dan kesehatan Permasalahan di bidang pendidikan antara lain masih adanya penduduk usia sekolah

yang

tidak

dapat

menyelesaikan

jenjang

pendidikan

dasar

menyebabkan adanya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok, tidak adanya data yang cukup akurat untuk memantau lulusan dari sekolah dan kursus yang telah bekerja atau telah terserap di bursa tenaga kerja, sehingga dapat diketahui tingkat relevansi antara pendidikan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat industri dan dunia usaha. Permasalahan dan kendala yang dihadapi di bidang kesehatan antara lain masih terbatasnya tenaga medis seperti dokter spesialis dan beberapa fasilitas kesehatan seperti puskesmas belum dapat di manfaatkan secara optimal, masih kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan kesehatan yang berbasis masyarakat. b. Bidang ekonomi Permasalahan di bidang ekonomi antara lain investasi yang masuk Kota Bima masih sangat terbatas. Sumberdaya alam yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengundang investor menanamkan investasinya. c. Bidang infrastruktur dan penataan ruang Beberapa permasalahan yang dihadapi di bidang infrastruktur, meliputi : 1) Fasilitas infrastruktur tranportasi darat terutama jalan yang relatif rendah antara lain tingkat kemantapan dan kondisi jaringan jalan masih belum merata. Kondisi terminal yang tidak optimal lagi dalam menghadapi perkembangan

transportasi,

khususnya

pergerakan

penumpang.

Kurangnya ketersediaan dan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas.


BAB II - 82

mengakibatkan terjadinya hambatan-hambatan dalam transportasi orang, barang dan jasa baik di dalam maupun ke luar wilayah Kota Bima. Pembangunan infrastruktur jalan-jalan baru dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan perlu dilakukan untuk kelancaran transportasi orang, barang dan jasa terutama dari kawasan sentra produksi ke pusat-pusat pemasaran 2) Permasalahan pada infrastruktur sumber daya air dan irigasi antara lain sistem drainase perkotaan yang masih kurang dan belum baik sehingga masih terjadi genangan pada beberapa kawasan ketika terjadi hujan. Bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi. 3) Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pertanian seperti waduk dan irigasi karena infrastruktur ini secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Selain itu pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian tersebut juga akan meningkatkan produksi padi khususnya sehingga akan meningkatkan ketahanan pangan Kota Bima. 4) Kondisi sanitasi lingkungan masih rendah, antara lain ditandai dengan kondisi rumah tangga pengguna air bersih yang baru mencapai 24,37 %. Sedangkan pada bidang penataan ruang, perkembangan aktifitas Kota Bima yang terus meningkat perlu pengalokasian ruang untuk menampung kegiatan-kegiatan yang ada sehingga sesuai dengan daya dukung dan daya


BAB II - 83

tampung

lingkungan. Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) sebagai

penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sampai saat ini masih dalam proses legislasi, demikian juga rencana rinci sebagai turunan RTRW yang lebih detail belum dapat disusun. d. Bidang Keagamaan dan Kelembagaan Pembangunan di bidang keagamaan di Kota Bima selama ini tidak menemui permasalahan dan kendala yang berarti. Masyarakat dapat hidup dengan damai di tengah keragaman keyakinan beragama yang dianutnya. Sementara, kendala atau permasalahan yang ditemui di bidang penguatan kelembagaan antara lain masih rendahnya kualitas aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan sehingga berdampak pada rendahnya kinerja pengelolaan pemerintahan pada tingkat tersebut.


BAB II - 84

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pembahasan tentang Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dalam Bab ini adalah untuk menggambarkan kondisi perkembangan perekonomian daerah dan kaitannya dengan arahan kebijakan keuangan daerah yang akan mempengaruhi penetapan program dan kegiatan prioritas pada tahun perencanaan. Oleh karena itu pembahasan dalam bab ini akan meliputi beberapa aspek antara lain tantangan perekonomian Kota Bima serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Bima pada tahun 2014 sebagaimana yang menjadi agenda musrenbang RKPD 2014 adalah Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Lokal dengan dukungan Pembangunan SDM, Infrastruktur dan Kualitas Pelayanan Publik. Dalam rangka pencapaian arah kebijakan ekonomi tersebut diperlukan tujuan antara sebagai berikut: 1) Pencapaian kinerja perekonomian yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi lokal dengan struktur ekonomi yang tumbuh cepat terutama pada sektor perdagangan dan jasa yang disertai dengan meningkatnya pemerataan pendapatan. sehingga

diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan

kesejahteraan masyarakat.


BAB III - 85

2) Percepatan pembangunan infrastruktur, dengan memperluas penyediaan infrastruktur perkotaan yang berkualitas sebagai bagian dari penataan kawasan perkotaan yang menarik bagi tumbuh kembangnya investasi dan optimalisasi pelayanan publik. Kenyataan menunjukan bahwa infrastruktur yang baik mampu mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat dan wilayah. 3) Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dengan menitikberatkan pada pembangunan karakter masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan dan perluasan cakupan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan bidang keagamaan. 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 5) Meningkatkan pemberdayaan kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan perekonomian, dan mampu memperbesar daya serapnya terhadap tenaga kerja. 6) Menciptakan iklim kondusif bagi perekonomian daerah, sebagai salah satu prasyarat

terciptanya

pertumbuhan

ekonomi

yang

berkualitas

dan

berkelanjutan.

3.1.1.

Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013. Kondisi ekonomi daerah Kota Bima secara umum dapat ditunjukkan oleh

angka pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) baik

harga berlaku maupun harga konstan, PDRB perkapita, Investasi,

pajak dan

retribusi, ekspor dan pelayanan bidang ekonomi.


BAB III - 86

Besaran nilai PDRB akan mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi

pada suatu daerah dalam

periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan salah satu ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB. Salah satu indikator yang juga penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data BPS Kota Bima, perkembangan perekonomian Pemerintah Kota Bima periode tahun 2007 - 2011, menunjukkan angka pertumbuhan yang cukup fluktuatif dari tahun ke tahun yaitu, masing-masing sebesar 5,97% pada tahun 2007, kemudian pada tahun 2008 mengalami perlambatan dengan angka sebesar 4,46%, pada tahun 2009 kembali meningkat menjadi 6,38% dan kembali mengalami perlambatan pada tahun 2010 dengan angka 5,77%.

Pada tahun 2011

perkembangan perekonomian Pemerintah Kota Bima turun lagi menjadi 5,31%. Kinerja perekonomian Kota Bima selama periode 2007–2011 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dikarenakan lonjakan inflasi sebagai dampak kenaikan harga BBM. Menurunnya daya beli riil masyarakat akibat inflasi yang melonjak tinggi pada triwulan IV menyebabkan pertumbuhan konsumsi juga melambat.

Secara

keseluruhan, bila dibandingkan maka tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bima masih lebih tinggi diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat tanpa migas tahun 2009 – 2011 yang hanya tumbuh 4,67 persen per tahun.


BAB III - 87

Rincian pertumbuhan ekonomi Kota Bima secara sektoral dapat diuraikan pada tabel dibawah ini. Tabel.3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kota Bima Tahun 2007 sampai tahun 2011 No A

B

C

Sektor

2007

2008

2009

2010*

2011**

Pertanian

6,34

3,36

3,68

1,82

3,96


7,69

1,33

4,33

5,71

6,23

Indstr. Pengolahan

4,01

3,74

3,90

4,16

5,16

Listrik, dan Air Bersih

12,95

1,67

3,82

11,49

5,68

Bangunan

6,02

5,21

6,97

8,31

7,88

Perdagangan. Hotel & Restoran

6,80

5,12

6,10

7,30

7,32

Pengangkutan dan Komunikasi

7,36

4,69

5,85

6,25

5,00

Bank & lemb. Keuangan Lainnya

7,09

7,22

7,68

7,60

6,17

Jasa-Jasa

3,95

4,17

9,20

6,43

4,23

5,97

4,46

6,39

5,77

5,31

Sektor Primer

Sektor Sekunder

Sektor Tersier

PDRB Sumber : BPS Kota Bima (DDA Kota Bima Tahun 2007 – 2011)

Disamping peranan masing-masing sektor usaha, pertumbuhan ekonomi yang terjadi juga didukung oleh adanya kecenderungan bahwa tingkat inflasi selama lima tahun terakhir dari 2007 sampai 2011 terus terjaga dan bahkan cenderung terus mengalami penurunan. Data yang diperoleh pada BPS Kota Bima menunjukkan bahwa angka inflasi di Kota Bima masing-masing sebesar 6.74% pada tahun 2007, tahun 2008 sebesar 7.62%, dan 7,99% pada tahun 2009. Pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 6,67% dan menjadi 6,93% pada tahun 2011.


BAB III - 88

Adanya perkembangan sektor ekonomi tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan PDRB dan nilai PDRB perkapita yang pada hakekatnya menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat. Secara absolut nilai PDRB Kota Bima setiap tahunnya terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan harga beberapa komoditas. Selama kurun waktu 2007-2011 PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku meningkat rata-rata sebesar 13,59% per tahun. Namun kenaikan atas dasar harga konstan tidaklah sebesar atas dasar harga berlaku. Dari angka PDRB atas dasar harga konstan inilah dapat diketahui kenaikan riil atas PDRB harga berlaku. Rata-rata peningkatan pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan tahun 2000 selama kurun waktu tahun 2007-2011 hanya sebesar 5,49% per tahun. Nilai PDRB harga berlaku tahun 2011 sudah mencapai 1.126.564, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun 2010 yang hanya sebesar 1.000.338 rupiah, serta meningkat jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun 2007 yang hanya sebesar 676.759 rupiah. Namun kenaikan nilai PDRB atas dasar harga konstan tidak sebesar kenaikan atas dasar harga berlaku, dimana pada tahun 2007 sebesar 392.259 rupiah sedangkan tahun 2009 hanya

mencapai

435.961 dan pada tahun 2011 sudah mencapai 485.622,56 rupiah. Nilai PDRB Kota Bima tahun 2007 – 2011 ditunjukkan oleh Tabel dan gambar berikut ini.


BAB III - 89

Tabel.3.2 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Bima Tahun 2007 – 2011 Total PDRB Tahun Harga Berlaku

Harga Konstan 2000

2007

676.759,11

392.259,42

2008

771.598,92

409.737,63

2009

886.646,63

435.961,35

2010*

1.000.338,14

461.115,38

2011*

1.126.564,16

485.622,56

Sumber : BPS Kota Bima (Kota Bima Dalam Angka Tahun 2007 - 2011. Keterangan : * angka Sementara

Gambar.3.1

Sumber : BPS Kota Bima (DDA Kota Bima Tahun 2007 – 2011)

PDRB dibagi dengan jumlah penduduk menghasilkan PDRB per kapita.

PDRB perkapita merupakan gambaran kemampuan suatu daerah untuk memenuhi rata-rata kebutuhan setiap penduduk, sehingga bisa dijadikan salah satu indikator


BAB III - 90

bagi keberhasilan pembangunan terutama pembangunan bidang ekonomi. Meskipun demikian, PDRB perkapita belum dapat menggambarkan secara utuh peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya. Indikator tersebut hanya dapat dipakai untuk menggambarkan apakah ada peningkatan produktivitas dari hasil adanya pembangunan. PDRB perkapita juga dibedakan atas harga berlaku dan harga konstan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku diukur berdasarkan harga pada saat sekarang sehingga terkandung pengaruh kenaikan harga. Sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga konstan, kita dapat melihat kenaikan secara riil atas harga pada tahun dasar atau dapat dikatakan PDRB perkapita atas dasar harga konstan dapat mengukur tingkat produktivitas sesungguhnya. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kota Bima selama periode 2007-2011 tumbuh rata-rata sebesar 10,20% per tahun, sedangkan pertumbuhan rata-rata PDRB perkapita atas dasar harga konstan dalam periode yang sama sebesar 2,33% per tahun. Rincian PDRB per kapita Kota Bima tahun 2007 – 2011 dapat dilihat pada Tabel dan gambar berikut ini. Tabel.3.3 PDRB Perkapita Kota Bima Tahun 2007 – 2011 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun

Atas Dasar Harga Konstan 2000

PDRB Perkapita (Rp)

Pertumbuhan (%)

PDRB Perkapita (Rp)

Pertumbuhan (%)

2007

5.313

-

3.080

-

2008

5.943

11,84%

3.156

2,47%

2009

6.702

12,78%

3.295

4,43%

2010*

7.016

4,68%

3.234

-1,86%

2011**

7.822

11,49%

3.372

4,26%



BAB III - 91

Gambar.3.2


Secara umum struktur perekonomian Pemerintah Kota Bima sampai pada tahun 2011 dan diprediksi sampai tahun 2014 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukan besarnya peranan atau kontribusi masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah dan mencerminkan peringkat nilai tambah sektor tersebut. Sehingga untuk melihat kekuatan setiap sektor dalam pembentukan PDRB suatu daerah dapat dilihat dari peranan masing-masing sektor tersebut. Dengan memperhatikan peranan sektoral maka dapat ditentukan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan. Sektor-sektor dominan dalam pembentukan PDRB perlu mendapat perhatian untuk lebih dikembangkan.


BAB III - 92

Hipotesis para ahli bahwa dalam perubahan struktural, sektor primer akan semakin menurun pangsanya sejalan dengan peningkatan pangsa sektor sekunder dan tersier, tampaknya belum sepenuhnya berlaku bagi Pemerintah Kota Bima walaupun beberapa kebijakan sudah mulai mengarah kepada usaha peningkatan sektor riil yang mendukung sektor sekunder dan tersier. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah merubah struktur ekonomi dengan pola primer-sekunder-tersier. Namun untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan akumulasi modal dan investasi baik pemerintah maupun swasta, penerapan teknologi yang sesuai kebutuhan serta SDM yang memadai. Dalam kondisi ekonomi yang sudah bangkit setelah krisis, diperlukan perencanaan jangka panjang dan menengah yang baik dan fokus serta bertahap untuk mencapai hal tersebut. Dari perkembangan kontribusi sektor terhadap perekonomian Kota Bima, belum terjadi pergeseran yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sektor yang menyumbangkan andil paling besar dalam penciptaan nilai tambah pada tahun 2011 masih tetap dari sektor jasa-jasa yaitu sebesar 29,20%, oleh karena itu, sejauh ini struktur perekonomian Kota Bima masih bersifat kota jasa dan perdagangan. Sektor dominan lainnya adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 20,66%

dan sektor pertanian sebesar 17,55% serta sektor

pengangkutan dan komunikasi sebesar 16,87% seperti terinci pada Tabel berikut ini.


BAB III - 93

Tabel.3.4 Persentase PDRB Kota Bima Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007 – 2011 Atas Dasar Harga Konstan Thn 2000 No

Lapangan Usaha

2007

2008

2009

2010*

2011**

1

Pertanian

19,78

18,62

17,78

17,00

17,55

2


0,12

0,13

0,13

0,13

0,13

3

Industri Pengolahan

2,82

2,97

2,86

2,79

2,71

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

1,08

0,98

0,92

0,95

0,93

5

Bangunan

6,64

6,52

6,57

6,77

6,83

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

18,88

19,60

19,81

20,27

20,66

7

Pengangkutan dan Komunikasi

19,85

20,11

18,37

17,84

16,87

8

Keuangan, Persw dan Jasa Prsh

4,74

5,04

5,06

5,16

5,12

9

Jasa – Jasa

26,07

26,02

28,49

29,10

29,20

100

100

100

100

100

PDRB


Dari tabel diatas terlihat bahwa berdasarkan pangsanya masing-masing terhadap PDRB maka sektor Jasa-Jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pertanian serta sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan empat sektor dominan di Kota Bima. Melihat perkembangannya, mulai terlihat trend pergeseran struktur perekonomian di Kota Bima yang bergerak dari sektor primer (pertanian) ke sektor tersier (jasa-jasa, perdagangan, restoran dan hotel serta pengangkutan dan komunikasi) dan sektor sekunder secara bersamaan. Kondisi ini memerlukan perhatian Pemerintah Daerah bahwa pengembangan proyekproyek pembangunan untuk memanfaatkan situasi ini seyogyanya difokuskan kepada upaya mendukung empat sektor dominan tersebut. Selain itu karena andalan yang lebih cocok bagi daerah ini adalah sektor tersier (jasa-jasa,


BAB III - 94

perdagangan, restoran dan hotel serta pengangkutan dan komunikasi) dengan didukung oleh sektor primer (pertanian) dan sektor sekunder. Tentu saja setiap kebijakan pembangunan SDM juga harus dilakukan kearah pengembangan dan peningkatan kualitas SDM untuk mendukung sektor dominan. Tentunya ini merupakan tantangan yang perlu segera ditangani dengan baik, bersama-sama dengan penanganan dan penataan peraturan daerah yang dapat menciptakan iklim kondusif untuk berusaha dan berinvestasi.

3.1.2.

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015.

A.

Tantangan Pokok Perkembangan perekonomian Kota Bima secara normatif akan selalu

dihadapkan pada sejumlah tantangan sekaligus potensi baik secara internal wilayah Kota Bima maupun eksternal lingkup wilayah regional, nasional dan global. Berbagai tantangan tersebut harus disikapi dari sudut panjang yang komprehensif dengan langkah nyata yang terpadu untuk menjadikan tantangan tersebut menjadi batu loncatan dan peluang untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi domestik yang lebih signifikan pada masa yang akan datang. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah : 1) Pemantapan kinerja dan stabilitas ekonomi lokal sebagai prasyarat bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi masih dihadapkan pada tatanan kelembagaan ekonomi yang belum mapan dan cenderung parsial. Hal ini diakibatkan oleh perspektif yang beragam dari berbagai stakeholder terhadap aktor-aktor penting yang bertanggung jawab dalam memantapkan kinerja dan


BAB III - 95

stabilitas ekonomi. Kenyataan ini berdampak pada lemahnya sinergisitas antar lembaga yaitu pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator, pelaku usaha/pebisnis, dan masyarakat madani. 2) Iklim investasi dan usaha masih perlu ditingkatkan lagi. Harus diakui bahwa beberapa tahun terakhir ini kondisi keamanan dan ketertiban sangat kondusif yang berkontribusi positif terhadap tumbuhnya investasi. Namun demikian stabilitas politik menjelang Pemilu 2014 juga harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh. Disamping itu, aspek regulasi dan kelembagaan serta pembangunan sumberdaya manusia yang berkaitan dengan pembangunan iklim investasi dan kesempatan berusaha perlu untuk terus ditingkatkan. 3) Keterbatasan infrastruktur ekonomi masih menjadi tantangan tersendiri dalam memasuki periode II pelaksanaan dari RPJPD Kota Bima 2008-2028. 4) Secara eksternal atau dalam persepktif regional, nasional maupun global, maka pembangunan ekonomi lokal di Kota Bima akan dihadapkan pada beberapa tantangan yaitu:  Pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2013 yang diperkirakan akan berjalan lamban;  Pemulihan harga berbagai komoditas yang masih berjalan sangat lamban. Sejumlah tantangan tersebut diatas, apabila dikelola dengan baik dan dengan cara pandang yang komprehensif, maka akan memunculkan potensi bagi pembangunan ekonomi Kota Bima, seperti: 1) Potensi pasar lokal yang cukup potensial dan besar 2) Pemilu mendorong kegiatan ekonomi lokal


BAB III - 96

3)

Investasi yang terus membaik dan cenderung mengalami kenaikan yang berarti. Dengan demikian tindakan nyata yang tepat dan proporsional harus terus

didorong dalam pembangunan ekonomi tahun 2014 di Kota Bima melalui langkahlangkah sebagai berikut: 1) Meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan hasil pembangunan ekonomi. 2) Meningkatkan pemberdayaan kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka memperbesar daya serapnya terhadap tenaga kerja. 3) Menciptakan iklim kondusif bagi perekonomian daerah, sebagai salah satu prasyarat

terciptanya

pertumbuhan

ekonomi

yang

berkualitas

dan

berkelanjutan (terpercaya, memiliki kemudahan, dan efisien). 4) Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, dalam upaya menjaga kelancaran kegiatan ekonomi, transaksi bisnis, dan investasi. 5) Menyediakan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah termasuk di dalamnya adalah peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa.

B. Prospek Ekonomi Tahun 2014 Sebagai mana diuraikan sebelumnya bahwa kebijakan ekonomi Kota Bima tahun 2014difokuskan pada penguatan pertumbuhan ekonomi lokal dengan tujuan utama memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, memacu pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, meningkatkan skala usaha perdagangan dan jasa, mengurangi penduduk miskin dan meningkatkan mutu


BAB III - 97

pelayanan publik. Upaya-upaya pencapaian tujuan dari kebijakan pembangunan ekonomi tersebut seringkali dihadapkan pada situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sehingga Pemerintah Kota Bima dituntut untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kota Bima tahun 2011 dan perkiraan 2013, maka prospek perekonomian tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 diharapkan tumbuh diatas 5,5 persen untuk menjaga stabilitas pertumbuhan yang sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya; 2) Inflasi sampai triwulan pertama tahun 2013 mencapai 2,44 persen, maka pada tahun 2014diharapkan inflasi Kota Bima sebesar 4,9 persen; 3) Tingkat pengangguran terbuka pada pada tahun 2013-2014 diharapkan dapat ditekan dibawah 10 persen.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Pada sub bagian ini akan menguraikan tentang proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan daerah. 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Sesuai dengan

kecenderungan dan realisasi pendapatan daerah pada

tahun-tahun sebelumnya serta hasil analisis kondisi ekonomi daerah, tantangan dan prospek perekonomian daerah, maka berikut diproyeksikan sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana ditunjukan dalam table berikut.


BAB III - 98

Tabel.3.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Bima Tahun 2012 s.d tahun 2015

JUMLAH No

URAIAN

Realisasi Tahun (n-1)

Tahun Berjalan

2013

2012 1.1

Pendapatan Asli Daerah

1.1.1

Proyeksi/Target Tahun Rencana

Proyeksi/Target Tahun (n+1)

2014

2015

14.166.203.707

17.275.702.000

19.473.171.294

21.420.488.423

Pajak daerah

5.751.229.532

5.012.740.000

5.650.360.528

6.215.396.581

1.1.2

Retribusi daerah

4.316.851.474

8.234.181.000

9.281.568.823

10.209.725.705

1.1.3

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

570.375.790

800.000.000

901.760.000

991.936.000

1.1.4

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

3.527.746.911

3.228.781.000

3.639.481.943

4.003.430.137

1.2

Dana Perimbangan

401.808.857.086

452.026.648.032

509.524.437.661

560.476.881.427

1.2.1

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

31.797.200.086

33.769.376.032

38.064.840.663

41.871.324.729

1.2.2

Dana Alokasi Umum

329.098.457.000

377.377.812.000

425.380.269.686

467.918.296.655

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

40.913.200.000

40.879.460.000

46.079.327.312

50.687.260.043

1.3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

65.199.949.612

60.022.233.053

67.657.061.096

74.422.767.206

1.3.1

Hibah

5.000.000.000

0

0

1.3.2

Dana darurat

0

0

1.3.3

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

13.150.925.612

12.973.209.053

14.623.401.244

16.085.741.368

1.3.4

Dana penyesuaian dan otonomi khusus

47.049.024.000

47.049.024.000

53.033.659.852

58.337.025.837

1.3.5

Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**) 481.175.010.405

529.324.583.085

596.654.670.051

656.320.137.056

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)

**) Sesuaikan dengan asal sumber bantuan keuangan.

.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Pembahasan mengenai arah kebijakan keuangan daerah akan mencakup arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah.


BAB III - 99

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Realisasi pendapatan daerah Kota Bima dari tahun 2012 adalah sebesar Rp. 481.175.010.405,00 atau 96,37% . Rincian realisasi tersebut terdiri dari: pos pajak daerah memperoleh realisasi yang melebihi target yaitu sebesar 120,50%, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan realisasi 114,08% dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan realisasi 127,18%. Hanya pada pos retribusi daerah yang tingkat realisasinya cukup rendah yaitu 64,89. Dari kondisi tersebut, maka perlu peningkatan target untuk pos pajak daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan untuk pos retribusi daerah perlu diidentifikasi kendala dan faktor penghambat yang menyebabkan tingkat capaian yang cukup rendah. Sedangkan pendapatan dari pos dana transfer pada

tahun

2012

Rp.462.008.806.698,00

diperoleh

realisasi

dari

pendapatan

sebesar yang

99,22%

atau

dianggarkan

sebesar sebesar

Rp.465.621.686.805,00. Pada pos lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2012 diperoleh realisasi 86,93% atau sebesar Rp.5.000.000.000,00. Sedangkan pada tahun 2013 total pendapatan ditargetkan sebesar 529.324.583.085,00 yang terdiri dari pos pendapatan asli daerah sebesar 17.275.702.000,-, dari pos dana transfer/dana perimbangan

sebesar Rp.452.026.648.032,00 dan dari lain-lain

pendapatan yang sah sebesar Rp.60.022.233.053. Melihat trend angka-angka pendapatan tersebut, maka pendapatan pada tahun 2013 ditargetkan mengalami kenaikan sebesar 12, 72%. Kecenderungan tersebut memang cukup tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata kenaikan pendapatan dan belanja pada setiap tahunnya karena ada tambahan biaya untuk pelaksanaan Pemilukada Kota Bima.


BAB III - 100

Sementara pada tahun 2014 juga akan ada pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Presiden (PILPRES). Oleh karena itu, dalam rangka mengantisipasi pergeseran atau perubahan kebijakan pemerintah mengenai dana transfer, maka pendapatan pada tahun 2014 dapat ditargetkan dengan kenaikan yang sama dengan kenaikan tahun sebelumnya sebesar 12,72%. Untuk mencapai target tersebut, ditempuh arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kebijakan peningkatan PAD harus tetap mempehatikan prinsip agar pajak dan retribusi tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat yang dapat berakibat pada terhambatnya iklim usaha yang baik untuk pengembangan ekonomi lokal. Dan sebaliknya perlu upaya dan langkahlangkah strategis untuk memberikan paket insentif dan disinsentif maupun stimulus bagi terus bertumbuhkembangnya aktifitas ekonomi masyarakat tetap stabil dan terus meningkat. Disamping itu dalam hal pengelolaan juga perlu penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah. Dan sosialisasi untuk terus meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD. Intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak dan restribusi daerah perlu terus dilakukan dalam rangka mengoptimalkan potensi yang ada. Dalam menetapkan target pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hendaknya dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan hasil dari nilai kekayaan daerah yang disertakan


BAB III - 101

sesuai dengan tujuan dan fungsi penyertaan modal dimaksud. Selain itu untuk meningkatkan

pendapatan

daerah,

pemerintah

daerah

dapat

mendayagunakan kekayaan atau aset-aset daerah yang idle dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. 2) Dana Perimbangan Dana Perimbangan Pada Tahun 2014 diproyeksikan meningkat dibandingkan dengan dana perimbangan yang diperoleh pada tahun 2013 khususnya pada komponen

Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu kenaikan gaji

dan rekrutmen PNS seiring dengan telah dicabutnya moratorium penerimaan CPNSD. 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah PAD yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pada Tahun 2014 juga diprediksi akan mengalami kenaikan.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Pendekatan yang digunakan dalam menetapkan arah kebijakan belanja daerah adalah prestasi kerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam menjalankan

fungsi

pembangunan,

fungsi

kemasyarakatan

dan

fungsi

kepemerintahan. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Oleh karena itu peningkatan alokasi anggaran belanja pada setiap Satuan Kerja


BAB III - 102

Perangkat Daerah harus sejalan dengan peningkatan kinerja pelayanan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. 1) Kebijakan Belanja Tidak Langsung a.

Belanja Pegawai i). Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD agar disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan Pemerintah; ii). Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD agar diperhitungkan acress yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan), dan estimasi alokasi untuk gaji ke 13 PNSD sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; iii). Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, menganggarkan belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai tahun 2014; iv). Dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur, dapat diberikan tambahan penghasilan bagi PNSD/CPNSD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi yang dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan;

b. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial i). Pemberian

hibah

untuk

mendukung

fungsi

penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah (instansi


BAB III - 103

vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), perusahaan daerah, dan masyarakat serta organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. ii). Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; iii). Pemberian bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber

dari

APBD

sebagaimana

telah

dirubah

Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Disamping itu,

dengan

penetapan

besaran bantuannya tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung sesuai dengan ketentuanyang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. iv). Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah diupayakan agar jumlah alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial agar dibatasi dan format pertanggungjawabannya disesuaikan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku.


BAB III - 104

c.

Belanja Tidak Terduga Penetapan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2012 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2014.

2) Kebijakan Belanja Langsung a.

Belanja Pegawai i). Dasar penghitungan besaran honorarium pagi PNSD disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima, dengan tetap memperhatikan aspek kewajaran dan beban kerja; ii). Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli di luar instansi Pemerintah.

b. Belanja Barang dan Jasa i). Penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultansi baik yang dilakukan secara swakelola maupun dengan pihak ketiga agar dianggarkan pada belanja barang dan jasa; ii). Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa


BAB III - 105

persediaan barang Tahun Anggaran 2013. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan beban pekerjaan; iii). Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; iv). Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya serta dilakukan

sesuai

dengan

substansi

kebijakan

yang

sedang

dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel; v). Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dibatasi; vi). Penganggaran

untuk

menghadiri

pelatihan

terkait

dengan

peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan telah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina (Lembaga Administrasi Negara), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; c.

Belanja Modal i). Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh


BAB III - 106

karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya; ii). Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan. Tabel.3.6 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2012 s.d Tahun 2015 Jumlah

NO

URAIAN

(1)

(2)

2

Belanja Daerah

2.1

Belanja Tidak Langsung

2.1.1

Belanja pegawai

2.1.2

Realisasi Tahun 2012

Tahun Berjalan 2013

Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2014

Proyeksi pada Tahun 2015

(3)

(4)

(5)

(6)

279.922.459.801

309.627.260.198

349.519.087.695

384.470.996.465

Belanja bunga

0

0

0

0

2.1.3

Belanja subsidi

0

0

0

0

2.1.4

Belanja hibah

4.191.012.021

16.940.000.000

2.1.5

Belanja bantuan sosial

9.749.598.000

11.620.200.000

13.098.289.440

14.408.118.384

0

0

0

0

0

487.500.000

549.510.000

604.461.000

846.853.000

1.400.000.000

1.578.080.000

1.735.888.000

294.709.922.822

340.074.960.198

383.839.735.135

422.223.708.649

23.182.215.400

2.1.6

2.1.7

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa* Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ kota dan Pemerintahan Desa*

2.1.8

Belanja tidak terduga

B

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.2

Belanja Langsung

2.2.1

Belanja pegawai

17.284.553.159

2.2.2

Belanja barang dan jasa

80.416.429.159

81.697.085.136

2.2.3

Belanja modal

80.435.393.668

101.612.108.987

C

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

178.136.375.986

206.491.409.523

232.757.116.814

256.032.828.495

D

TOTAL BELANJA DAERAH

472.846.298.808

546.566.369.721

616.596.851.949

678.256.537.144

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota


BAB III - 107

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. 1) Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayan Daerah Kota Bima selama ini berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Untuk itu, dalam menetapkan SiLPA agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan. 2) Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan jika diperkirakan surplus anggaran. Pemanfaatan sisa lebih anggaran (surplus) digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah. Tabel.3.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2012 s.d Tahun 2015 Jumlah NO

(1)

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)


Tahun Berjalan 2013

Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2014

Proyeksi/Target pada Tahun 2015

(3)

(4)

(5)

(6)

24.179.137.466

20.891.786.636

20.891.786.636

22.980.965.300

3

Pembiayaan Daerah

3.1

Penerimaan pembiayaan

3.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

0

0

0

0

3.1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

0

0

0

0

3.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

0

0

0

0

3.1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

156.424.808

0

0

172.067.289

3.1.6

Penerimaan piutang daerah

0

0

0

24.335.562.274

20.891.786.636

20.891.786.636

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN


23.153.032.588

BAB III - 108

Jumlah NO

(1)

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

3.2

Pengeluaran pembiayaan

3.2.1

Pembentukan dana cadangan

3.2.2

Penyertaan modal (Investasi) daerah

3.2.3

Pembayaran pokok utang

3.2.4

Pemberian pinjaman daerah


Tahun Berjalan 2013

Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2014

Proyeksi/Target pada Tahun 2015

(3)

(4)

(5)

(6)

0

0

0

0

3.200.000.000

3.520.000.000

3.872.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

3.200.000.000

3.520.000.000

3.872.000.000

17.691.786.636

17.371.786.636

19.281.032.588

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota


BAB III - 109

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pada tahun 2014 secara nasional masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan. Untuk itu strategi pembangunan daerah disusun berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dengan mengacu pada permasalahan menonjol sebagai isu strategis, baik nasional maupun tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Arah kebijakan umum juga memperhatikan isu global yang berkembang yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan global yang dikenal dengan Millenium Development Goals MDG’s dengan 8

tujuan yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim; mewujudkan pendidikan dasar untuk semua; mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;

menurunkan

kematian

anak;

meningkatkan

kesehatan

ibu;

memerangi HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lainnya; memastikan kelestarian lingkungan, dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Arah kebijakan umum pembangunan daerah juga harus memperhatikan strategi kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sehingga terjadi sinergitas kebijakan antar pemerintahan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mengingat bahwa RPJMD Kota Bima berakhir tahun 2013, maka sesuai dengan Permendagri No 23 Tahun 2013 yang mengamanatkan bahwa pada masa transisi, penyusunan RKPD Tahun 2014 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok berdasarkan kaidah pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam


BAB IV - 110

Peraturan Daerah tentang RPJPD. Hal tersebut mengingat arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD juga menjadi acuan penyusunan visi, misi, dan program oleh calon kepala daerah yang akan mengikuti Pemilukada. Selain berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD juga memperhatikan RKPD Provinsi Tahun 2014 dan RKP Tahun 2014. Tabel. 4.1. Penjabaran Visi, Misi, RPJPD serta Tujuan dan Sasaran Kota Bima Tahun 2008-2028 No

Visi/Misi

Tujuan

Sasaran

VISI : Mewujudkan Kota Bima yang Sejahtera, Maju dan Mandiri pada tahun 2028 1.

Mewujudkan masyarakat a. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong Bima yang sejahtera dan pertumbuhan ekonomi daerah; mandiri

b. Peningkatan standar pelayanan minimum bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung; c. peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dalam bidang permukiman dan prasarana wilayah; d. peningkatan SDM yang berkualitas; e. Meningkatkan keamanan dan ketertiban penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah.

2.

Mewujudkan masyarakat a. Pembangunan manusia yang berkualitas, yang maju dan berdaya b. Meningkatkan penguasaan dan saing

pemanfaatan iptek melalui penelitian, c. Pengembangan secara berkelanjutan maupun pembangunan bidang infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur Negara.


 Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2028 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kota-kota lain yang berpenghasilan menengah di Indonesia, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 8 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 8 persen.  Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terus meningkatnya peran sektor jasa dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.  Meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM).  Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.

BAB IV - 111

No

Visi/Misi

Tujuan

3.

Mewujudkan Kota Bima sebagai Kota Pendidikan

a. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas; b. Menciptakan iklim belajar yang kondusif dalam lingkungan kehidupan masyarakat dng peningkatan partisipasi masyarakat

4.

Mewujudkan masyarakat a. Membentuk manusia yang bertaqwa, mematuhi aturan religius, berakhlak mulia, hukum, memelihara kerukunan dan berbudaya b. c.

5.

Mewujudkan Kota Bima asri dan lestari

a.

b.

c.

6.

Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan

a. b. c.

d. e.

Sasaran

 Eksistensi Universitas Negeri Bima yang mampu menyerap mahasiswa dari berbagai daerah di wilayah Sumbawa, Flores, dan Sumba.  Meningkatnya kemampuan siswa dan guru sekolah dasar dan sekolah menengah Kota Bima untuk bersaing di tingkat regional nasional  Terwujudnya kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi dan mengamalkan nilainilai agama dalam segala aspek kehidupan  Terwujudnya pemerintahan yang amanah dan istiqomah.

internal dan antarumat beragama; Melaksanakan interaksi antarbudaya; Mengembangkan modal sosial dan menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta kearifan lokal. Pembenahan pengelolaan  Terwujudnya pengelolaan pelaksanaan pembangunan sumber daya alam dan yang dapat menjaga pelestarian fungsi lingkungan keseimbangan antara hidup yang lebih baik dengan pemanfaatan, keberlanjutan, tetap terjaganya fungsi, dan daya keberadaan, dan kegunaan dukung sumberdaya dalam sumber daya alam dan pembangunan kehidupan sosial lingkungan hidup; dan ekonomi secara serasi, Pemanfaatan ruang yang serasi seimbang, dan lestari; antara penggunaan untuk  Meningkatnya kesadaran, sikap permukiman, kegiatan sosial mental, dan perilaku masyarakat ekonomi, dan upaya konservasi; dalam pengelolaan sumber daya Meningkatkan pemanfaatan alam dan pelestarian fungsi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menjaga lingkungan yang kenyamanan dan kualitas berkesinambungan. kehidupan;  Terwujudnya lingkungan perkotaan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat Meningkatkan pembangunan  Terwujudnya tingkat daerah secara menyeluruh; pembangunan yang makin merata Mengurangi kesenjangan sosial; yang ditandai dengan Meningkatkan keberpihakan peningkatan kualitas hidup dan kepada masyarakat, kelompok kesejahteraan masyarakat; dan wilayah yang masih lemah;  Terpenuhinya kebutuhan hunian Menanggulangi kemiskinan dan yang dilengkapi dengan pengangguran secara drastis; prasarana dan sarana Menyediakan akses yang sama pendukungnya bagi seluruh bagi masyarakat terhadap masyarakat untuk mewujudkan berbagai pelayanan sosial serta kota tanpa permukiman kumuh sarana dan prasarana ekonomi.


BAB IV - 112

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Secara garis besar capaian kinerja pemerintah dan program strategis ditingkat nasional diantaranya adalah 11 Prioritas Pembangunan Nasional dan 3 Prioritas lainnya, Masterplan Percepatan dan Peluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Four Track Strategy yang fokus pada program pro job, pro poor, pro grouwth, dan pro environment.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun

Anggaran 2014 menetapkan bahwa Tema Pembangunan Nasional adalah MEMANTAPKAN

PEREKONOMIAN

NASIONAL

BAGI

PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN”, maka isu-isu strategis nasional tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.2.

Isu Strategis Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 PRIORITAS

ISU STRATEGIS

PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

1) 2) 3) 1) 2)

PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN

3) 4)

PRIORITAS 3 : KESEHATAN

PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN

5) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4)

Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur Penguatan Manajemen dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik Pemantapan Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Peningkatan Akses PAUD yang Berkualitas Peningkatan Kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, termasuk Kurikulum 2013 Peningkatan Akses Pendidikan Menengah Berkualitas dan Selaras dengan Kebutuhan Pembangunan, termasuk rintisan PMU Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Selaras dengan Kebutuhan Pembangunan Peningkatan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang merata Peningkatan Perbaikan Gizi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Penyiapan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka Peningkatan Keamanan, Mutu dan Manfaat/Khasiat Obat dan Makanan Penambahan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan bagi masyarakat Perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) Pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan (Transformasi Program Pemberdayaan Masyarakat) (lanjutan direktif Presiden) Peningkatan produktivitas usaha mikro Pelaksanaan BPJS Bidang Kesehatan (demand side) Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula(lanjutan direktif Presiden) Peningkatan produksi perikanan Peningkatan Kesejahteraan petani/nelayan Rehabilitasi Jaringan Irigasi


BAB IV - 113

PRIORITAS

ISU STRATEGIS 1)

PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR

PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

3)

Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan(lanjutan direktif Presiden) Konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industry (lanjutan direktif Presiden) Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antar wilayah

4)

Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi

1) 2) 3) 4)

Peningkatan kemudahan berusaha Penurunan biaya logistik nasional Pengembangan Fasilitas Pendukung KEK yang telah ditetapkan dan Penetapan KEK Baru Memperkuat Kelembagaan Hubungan Industrial

2)

1)

Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi

PRIORITAS 8 : ENERGI

2)

Peningkatan Rasio Elektrifikasi

3)

Diversifikasi Pemanfaatan Energi (Konversi Energi/Gas) (lanjutan direktif Presiden)

PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA

1) 2) 3) 4) 1) 2)

Pengukuhan Kawasan Hutan dan Pembangunan KPH Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis, dan Pengembangan Perhutanan Sosial Kapasitas Mitigasi Bencana (lanjutan direktif Presiden) Pengendalian Kualitas Lingkungan Pembangunan Daerah Tertinggal Penguatan Diplomasi dan Pembangunan Infrastruktur, hankam, serta fasilitas CIQS (Custom, Immigration, Quarantine, Security) kawasan perbatasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Di Papua Dan Papua Barat (lanjutan direktif Presiden)

PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR DAN PASCA KONFLIK PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI

3) 1)

Penguatan Jatidiri Bangsa Dan Pelestarian Budaya

2)

Peningkatan Kemampuan IPTEK dalam Rangka Mendukung Percepatan dan Perluasan Ekonomi Nasional(lanjutan direktif Presiden – teknologi unggulan)

1)

PRIORITAS LAINNYA BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

3)

Percepatan pembangunan minimum essential force didukung dengan pemberdayaan industri pertahanan(lanjutan direktif Presiden) Pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme(lanjutan direktif Presiden) Penyelenggaraan pemilu 2014

4)

Penegakan hukum dalam rangka membangun integrated criminal justice system (ICJS)

5)

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, serta peningkatan akses terhadap keadilan Akselerasi Industrialisasi Dengan Sasaran Pertumbuhan Industri Non-Migas Mendekati 8 Persen Peningkatan Pemahaman dan Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 Peningkatan daya saing koperasi dan UKM Peningkatan Kerukunan Beragama Peningkatan Kualitas Layanan Haji Peningkatan Pengelolaan Destinasi, Pemasaran, dan SDM Pariwisata Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan Peningkatan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda dalam Berbagai Bidang Pembangunan

2)

1)

PRIORITAS LAINNYA BIDANG PEREKONOMIAN

PRIORITAS LAINNYA BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

2) 3) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional

Sejalan dengan kondisi di tingkat nasional, kondisi Provinsi Nusa Tenggara Barat baik dalam pengertian potensi dan agregat permasalahan yang dihadapi, maka isu strategis provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2014 adalah :


BAB IV - 114

1.

Masih Tingginya Prevalensi Kurang Gizi dan Stunting

2.

Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap sarana sanitasi dasar

3.

Masih kurangnya jumlah SDM Kesehatan serta belum optimal dalam penempatannya

4.

Masih Tingginya Jumlah Kematian Ibu Melahirkan dan Kematian Bayi

5.

Belum optimalnya Sistem Informasi Kesehatan

6.

Meningkatnya jumlah penderita HIV-AIDS dan korban NAPZA.

7.

Rata-rata lama sekolah masih dibawah standar Nasional (belum genap kelas 7) dan APM SMA sederajat masih dibawah 100%

8.

Pendewasaan Usia Kawin, masih tingginya kasus KDRT dan Kekerasan terhadap anak.

9.

Meningkatnya Perempuan Penderita HIV-AIDS

10. Lemahnya stabilitas keamanan dan ketertiban umum 11. Masih banyak lingkungan kumuh dan rumah tidak layak huni 12. Angka kemiskinan masih di atas rata-rata Nasional 13. Masih ada masyarakat terisolir yang belum mendapatkan aksesibilitas sosial budaya dan perekonomian secara terpadu 14. Kemiskinan, keterlantaran, pengangguran, kesenjangan sosial, penanganan korban bencana alam dan sosial belum dilakukan secara terpadu 15. Korban tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan serta pekerja migrant belum mendapatkan perlindungan yang optimal 16. Anak terlantar dan lanjut usia belum mendapatkan pelayanan dan perlindungan optimal serta belum optimalnya pembinaan kepada para penyandang cacat dan trauma.


BAB IV - 115

17. Data kependudukan belum tersedia dengan valid 18. Rendahnya kualitas dan produktifitas angkatan kerja serta terbatasnya kesempatan kerja. 19. Tingginya kasus trafficking dan lemahnya perlindungan tenaga kerja 20. Belum optimalnya pengembangan wilayah terkait Kota Terpadu Mandiri (KTM di P.Sumbawa). 21. Membaca belum menjadi budaya masyarakat dan Masih rendahnya kepedulian terhadap arsip. 22. Lemahnya penegakan hukum dan Lemahnya stabilitas keamanan dan ketertiban umum. 23. Pembentukan Daerah otonomi baru dan Penetapan Batas Wilayah. 24. Penyelesaian Tanah terlantar/bermasalah 25. Pemilu Legislatif dan Pilpres 26. Masih Rendahnya Peningkatan Pemberdayaan dan Penataan Aparatur di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB 27. Masih terbatasnya jumlah aparatur yang memiliki kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhan jabatan 28. Manajemen pelaksanaan diklat teknis/fungsional belum mengarah ke diklat satu pintu 29. Belum

optimalnya

seluruh

penyelenggaraan

diklat

yang

dapat

diselenggarakan di lembaga BKD dan Diklat Provinsi NTB terutama PIM II 30. Belum Optimalnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.


BAB IV - 116

Prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima tahun 2014 merupakan penjabaran dari hasil analisis terhadap : a.

Identifikasi tujuan dan sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2008-2028 Kota Bima.

b.

Identifikasi isu strategis dan Kebijakan Nasional (RKP tahun 2014).

c.

Identifikasi isu strategis pembangunan tingkat provinsi (RKPD Provinsi tahun 2014)

d.

Identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Tahun 2014

e.

Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Pada RKPD Kota Bima Tahun 2014 Prioritas Pembangunan tetap mengacu

pada Rencana Pembangunan RPJPD Pemerintah Kota Bima Tahun 2008-2028. Disamping itu perlu ditingkatkan kinerja pembangunan secara menyeluruh lintas bidang/sektor dan lintas wilayah dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif

perekonomian

dengan

mempercepat

pencapaian

keunggulan

sarana/prasarana pembangunan dan sumber daya manusia yang berkualitas dan didukung

oleh

pemanfaatan

dan

pengelolaan

sumberdaya

alam

yang

berkelanjutan sesuai dengan rencana tataruang dan wilayah. Pembenahan kinerja Aparatur Pemerintah yang meliputi 8 (delapan) aspek merupakan faktor kunci keberhasilan pencapaian target-target pembangunan tahun 2014. Dalam rangka melaksanakan strategi-strategi di atas, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, akan terus diupayakan untuk melakukan reformasi birokrasi publik dan tata kelola pemerintahan yang secara garis besar mencakup aspek-aspek rethinking, restrukturisasi, revitalisasi, dan renewal. Aspek rethinking sangat diperlukan demi terciptanya perubahan pola


BAB IV - 117

pikir, pola sikap, dan pola tindak, sesuai dengan tuntutan paradigma baru pemerintahan dan pembangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun prioritas dan isu strategis pembangunan daerah tahun 2014 dapat dijabarkan pada tabel berikut : Tabel 4.3.

Prioritas dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2014 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2014

ISU STRATEGIS TAHUN 2014 a.

Prioritas 1 : Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik

b. c. d.

e. f. g. h. i. j. k. a.

Prioritas 2 : Penanggulangan Kemiskinan

b. c. d. e. f.

a.

Prioritas 3 : Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan

b. c. d.

Penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah melalui restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi yang di dasarkan visi, misi, strategi dan analisis obyektif, serta tupoksi; Kualitas SDM aparatur (Recruitment, Replacement and Training); Peningkatan kualitas dan sarana pelayanan publik berdasarkan Standar Pelayanan Minimal; Peningkatkan akuntabilitas kinerja, transparansi berbasis teknologi informasi, partisipasi masyarakat serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan; Penerapan sistem pengendalian internal; Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pelaporannya; Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan; Peningkatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan presiden 2014; Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil; serta tata-kelola arsip daerah. Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD. Integrasi program kegiatan sektoral pendukung percepatan pengentasan kemiskinan; Jaminan pelayanan dasar dan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat miskin; Kemitraan BUMN/BUMD/ Investasi Swasta dalam pembiayaan dan pengembangan UMKM; Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar sosial ekonomi masyarakat miskin; Mengoptimalkan peran serta semua pelaku pembangunan dalam pengentasan kemiskinan; Meningkatkan peran UMKM dalam pengentasan kemiskinan. Menurunkan angka drop oup pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Perlu jaminan biaya pendidikan sampai sekolah menengah. Peningkatan kualitas dan mutu pendidik, melalui pendidikan formal dan non formal. Beasiswa miskin (BSM) dan beasiswa berprestasi. Peningkatan sarana dan prasana untuk semua pelayanan pendidikan dalam rangka wajardikdas 12 tahun.


BAB IV - 118

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2014 Prioritas 4 : Peningkatan Cakupan dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Prioritas 5 : Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Prioritas 6 : Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan

PRIORITAS 7 : Percepatan Pembangunan Infrastruktur

ISU STRATEGIS TAHUN 2014 a. Pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk, melalui peningkatan pelayanan pada unit pelayanan kesehatan (Poskesdes/ polindes dan posyandu) dan peningkatan kerjasama/koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pemenuhan gizi yang cukup yang dikhususkan pada Balita (Akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak); b. Profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata; c. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat disemua unit pelayanan kesehatan baik melalui Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal dan pelayanan yang ditanggung Pemerintah Kota Bima (Kartu sehat) dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. d. Pengendalian penyakit menular (HIV/AIDS) dan tidak menular serta penyehatan lingkungan; e. Ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan. f. Penyediaan Prasarana dan sarana RSUD Kota Bima. a. Menurunkan Tingkat pengangguran Terbuka b. Pengembangan dan Peningkatan Wirausaha baru c. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya lokal yang tersedia sehingga menghasilkan produk yang unggul secara komparatif maupun secara kompetitif. d. Pembangunan sarana prasarana ekonomi, perdagangan dan jasa. e. Peningkatan bantuan modal usaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah f. Menciptakan iklim investasi yang sehat a. Peningkatan produksi hasil pertanian, peternakan dan perikanan; b. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi pada daerah irigasi dalam rangka menuju ketahanan pangan daerah; c. Ketersediaan cadangan pangan dalam rangka kebutuhan masyarakat; d. Penanganan pasca panen dan peningkatan pemasaran hasil; e. Penanganan daerah rawan pangan; f. Pengendalian alih fungsi hutan dan lahan produktif menjadi lahan budidaya lainnya untuk mendukung perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. a. Pertumbuhan kawasan yang tidak terkendali dan tertata dengan baik; b. Percepatan Pengembangan Kawasan Pesisir Kota Bima dengan konsep Kota Tepian Air (waterfront city); c. Menajamen pengelolaan perparkiran; d. Optimalisasi pembukaan jalan ekonomi serta rehabilitasi jalan dan jembatan Kota Bima; e. Percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) pada tiap Kecamatan maupun kawasan strategis; f. Peremajaan kawasan (urban renewal) pada daerah kumuh (slum area dan squatter settlement). g. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) h. Peningkatan pengelolaan sumber daya air utamanya untuk pengendalian banjir, penanganan konservasi, peningkatan kondisi baik jaringan irigasi dan peningkatan ketersediaan air baku


BAB IV - 119

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2014

ISU STRATEGIS TAHUN 2014 i.

j. k.

l.

m. a.

PRIORITAS 8 : Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana

b. c. d.

e.

f.

g.

h.

a.

PRIORITAS 9 : Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

b. c. d. e. f. g. h.

Peningkatan pengelolaan serta penyelenggaraan sistem komunikasi dan informatika, dengan ,peningkatan kualitas prasarana dan sarana komunikasi, serta pengembangan sistem jaringan komunikasi dan informasi. Penyediaan air bersih melalui jaringan perpipaan di Kota Bima. Pengembangan Jaringan Transportasi Lokal melalui penyusunan dokumen Tatralok, pembangunan terminal AKAP. dan relokasi Terminal Kumbe. Penyusunan Dokumen master plan Perumahan, sebagai pedoman penyusunan Peraturan Daerah tentang ijin dan persyaratan Pembangunan perumahan oleh masyarakat dan swasta. Pengembangan Sistem Informasi dan Monitoring Tata Ruang (SIMTARU). Perlindungan sumber-sumber mata air melalui pembuatan sumur resapan/biopori Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan melalui pembangunan bank sampah; Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; Rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi DAS, pesisir dan laut, dengan pengembangan hutan rakyat, penanganan lahan kritis, penanaman mangrove, pembangunan sabuk pantai dan transplantasi karang, serta penguatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan pesisir; Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan peningkatan sebaran dan proporsi luasan RTH; Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan pengembangan teknologi ramah lingkungan, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan; Optimalisasi upaya penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan risiko dan pemulihan dampak bencana, dengan perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat serta rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Pengendalian alih fungsi hutan dan lahan produktif menjadi lahan budidaya lainnya untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup; Peningkatan Kerukunan Beragama, dan pengamalan keagamaan. Peningkatan Kualitas Layanan Haji Peningkatan Pengelolaan Destinasi, Pemasaran, dan SDM Pariwisata Peningkatan layanan keluarga berencana (KB) dengan mendorong inovasi petugas dalam pelayanan KB; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan Peningkatan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda dalam Berbagai Bidang Pembangunan Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional


BAB IV - 120

Berdasarkan prioritas dan isu-isu strategis yang telah dijabarkan diatas, maka RKPD Kota Bima Tahun 2014

disusun dengan

tema : Penguatan

Pertumbuhan Ekonomi Lokal yang didukung oleh pembangunan sumber daya manusia, Infrastruktur dan kualitas pelayanan publik . Selanjutnya tema diatas dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas, sebagaimana tabel berikut ini: Tabel. 4.4. Penjelasan Program Pembangunan Daerah No 1

Prioritas pembangunan Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik

Program/Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian konflik‐konflik Pertanahan

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengendalian Pembangunan Daerah


Kinerja Indikator Prosentase meningkatnya tertib adm. utk pelayanan di semua unit organisasi Prosentase penyediaan & pemeliharaan sarana dan prasarana apartur Prosentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase penduduk yg memiliki dokumen kependudukan per satuan penduduk Prosentase kepuasan pelayanan terhadap pimpinan daerah Prosentase Penyelesaian Pembahasan & Penetapan Peraturan Daerah Prosentase Luas Lahan Bersertifikat Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/ kegiatan

Target

SKPD

100 %

Semua SKPD

100 %

Semua SKPD

100%

BKD, Semua SKPD,

100 %

Semua SKPD

85 %

Disdukcapil

100 %

Setda

100 %

Setwan

90%

Setda

90 %

DPPKAD, Setda

12 Kali

Bappeda

BAB IV - 121

No

Prioritas pembangunan

Program/Pembangunan

Program penataan peraturan perundang-undangan

Program pembinaan dan peningkatan pelayanan masyarakat

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan

Program Pendidikan Kedinasan

Program Pengembangan Data/Informasi Program Pengembangan Statistik Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana

Kinerja Indikator Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan (Rancangan Perda, Perwali, Keputusan Walikota, Instruksi Walikota, SE Walikota.) Meningkatnya kualitas pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Prosentase pemanfaatan Tekhnologi dan informasi dalam proses pembangunan Prosentase ketersediaan Sumber Daya Aparatur yang yang memahami tugas dan fungsi Prosentase Pelaksanaan APBD yang terkoreksi Prosentase Pembuktian Kebenaran terhadap Pengaduan Jumlah Apartur Pengawas yang mengikuti Diklat teknis fungsional pengawas Prosentase penataan kebijakan sistem dan prosedure pengawasan Jumlah pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan Prosentase Ketersediaan Informasi dalam Bentuk cetak dan Digital

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah

35 buah

Setda, Setwan

90 %

Setda, KPPT

100%

Setda

100%

Setda, BKD

100%

Inspektorat

100%

Inspektorat

20 Orang

BKD, Inspektorat

100%

Inspektorat

281 Org

BKD

Bappeda 80% Bappeda

Bappeda 6 Dokumen

Bappeda Bappeda

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Terbangunnya sistim informasi kearsipan


SKPD

Bappeda

Kualitas lembaga kemasyarakatan desa/Kelurahan Prosentase Terpeliharanya arsip daerah dengan baik

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan

Target

50%

BPMPK

100%

Kantor Arsip

100%

Kantor Arsip

BAB IV - 122

No


Program/Pembangunan

SKPD

Program Pendidikan Politik Masyarakat

95 %

Bakesbanglinmas, SETDA

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( PEKAT )

Jumlah operasi penegakan Peraturan Daerah

60 Kali

Bakesbanglinmas, Sat. Pol. PP

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM dan Ormas

4 Kali

Bakesbanglinmas

90 %

Bakesbanglinmas, Sat. Pol PP

100 %

Bakesbanglinmas, Sat. Pol PP

100 %

Bakesbanglinmas

152 Orang

BPMPK

Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba kelurahan

38 Kelurahan

BPMPK

Jumlah Fakir miskin, dan PMKS lainnya yang diberdayakan

538 Orang 38 Kelurahan

Disosnakertrans

855 Orang 38 Kelurahan

Disosnakertrans

225 Orang

Disosnakertrans

240 Orang

Disosnakertrans

2631 Orang

Disosnakertrans

2 Kali

Disosnakertrans

Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kel.

Penanggulangan Kemiskinan

Target

Prosentase meningkatnya Kesadaran berpolitik masyarakat dan suksesnya pelaksanaan Pemilu 2014.

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

2

Kinerja Indikator

Program Peningkatan Prasarana/Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Prosentase Terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman Prosentase peningkatan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Prosentase meningkatnya hubungan kerjasama dalam menjaga ketertiban dan keamanan Jumlah aparatur pemerintah kelurahan yang mengikuti diklat. (KPM, LPM, Karang Taruna)

Jumlah PMKS yang terlayani dan direhabilitasi Jumlah Penyandang cacat dan trauma yg berhasil mandiri Jumlah pencari kerja yang mengikuti diklat

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Jumlah pencari kerja yang terserap

Program Transmigrasi Lokal

Terlaksananya penyuluhan

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat kelurahan yang mandiri dan berdaya

38 Klpk

BPMPK

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani

500 Unit

BPMPK


BAB IV - 123

No 3

Prioritas pembangunan Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan

Program/Pembangunan Program Pendidikan Anak Usia Dini. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Non Formal

Program Peningkatan Mutu

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

4

Peningkatan Cakupan dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Program obat dan perbekalan kesehatan

Program upaya kesehatan masyarakat

Program Pengawasan obat dan makanan

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Kinerja Indikator Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Penyelenggaraan pendidikan Non Formal dan Informal Penyelenggaraan Peningkatan mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan Penyelenggaraan manajemen dan Pelayanan Pendikan Prosentase ketersediaan sarana informasi dan meningkatnya minat baca masyarakat Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bima Penyediaan asuransi Jamkesmas dan jampersl Terselenggaranya pengawasan untuk penyediaan bahan makanan dan obat tradisionl Meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat akan kesehatan

Program perbaikan gizi masyarakat

Meningkatnya status gizi masyarakat

Program pengembangan lingkungan sehat

Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat

Program pencegahan penyakit menular

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular tidak menular dan KLB

Program pengadaan, peningkatan & perbaikan sarana dan prasarana PKM/Pustu dan jaringannya Program kemitraan pelayanan kesehatan


Meningkatnya performance sarana dan prasarana pelayanan kesehatan Terselenggaranya kegiatan kemitraaan dalam pelayanan kesehatan

Target

SKPD

245 Peserta Didik

Dikpora

15792 Peserta Didik

Dikpora

8839 Siswa/ Peserta Didik

Dikpora

202 orang

Dikpora

678 Pendidik

Dikpora

55 Pendidik

Dikpora

100%

Kantor Arsip dan Perpustakaan

50% jumlah penduduk tdk terasuransi

Dikes

38 % dari jumlah penduduk

Dikes

100 %

Dikes

100 %

Dikes

100%

Dikes

Dikes

85%

Dikes

97%

Dikes

100%

Dikes

BAB IV - 124

No


Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Program kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi & KB

Meningkatkan kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi dan KB

Kebijakan kesehatan, pembiayaan kesehatan & hukum kesehatan

Meningkatkan Pelayanan kesehatan di tingkat peskesmas, pustu & polindes

Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Lokal

SKPD

90 %

Dikes, BPPKB

Semua masyarakat dapat dilayani kesehatan (100%)

Dikes

Program kesehatan reproduksi remaja

20 Klp PIK/KRR

BPPKB

Program pelayanan kontrasepsi

3000 PUS

BPPKB

……. Kasus

BPPKB

145 UKM

Diskoperindag

64 UKM di 5 Kecamatan

Diskoperindag

130 Koperasi

Diskoperindag

4 kali

Diskoperindag

60 Toko/Kios

Diskoperindag

1 unit pasar, 3 keg sosialisasi, 2 kali pasar murah di 5 kec.

Diskoperindag

275 PKL

Diskoperindag

6 Jenis Industri Unggulan

Diskoperindag

seluruh Jenis IKM

Diskoperindag

seluruh Jenis IKM

Diskoperindag

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

5

Target

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Berkembangnya Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Meningkatnya Sistem Pendukung Usaha Bagi KUKM Terwujudnya Kelembagaan Koperasi Berkembangnya jaringan Perdagangan Barang dan Produk Kota Bima melalui promosi Terciptanya Kondisi Barang dan Produk perdagangan yang aman bagi konsumen Meningkatnya efesiensi distribusi barang/produk perdagangan dalam negeri Meningkatnya Pemahaman dan Pola Pikir PKL dan Asongan Dalam Berusaha Meningkatanya Keterampilan dan Pengetahuan Pelaku IKM Terjadi Peningkatan teknologi yang digunakan IKM sehingga menghasilkan produk yangberkualitas baik

Program Pengembangan Sentrasentra Industri Potensial

Terlaksananya kegiatan-Kegiatan Pengembangan IKM

Program peningkatan kapasitas IPTEK Sistim Industri

Terbentuknya Industri dengan kapasitas IPTEK sistem Industri yang maju


Diskoperindag

BAB IV - 125

No


Program/Pembangunan Program Penataan Struktur Industri Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

6

Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

Kinerja Indikator Terbentuknya struktur Industri yang baik dan Kuat Meningkatnya ekonomi masyarakat pesisir Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pangan yang tercermin dari meningkatnya pendapatan sebagai akibat meningkatnya produktivitas lahan yang dipengaruhi adanya perubahan perilaku petani Peningkatan kualitas SDM, kelembagaan, dan pengetahuan pertanian hortikutura dan palawija. Meningkatnya kesejahteraan petani Terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau daya beli masyarakat. Meningkatnya Produksi dan produktifitas pangan pokok. Mneingkatan ketersediaan sarana produksi pertanian (pupuk, benih, pestisida, obatobatan dan sarana produksi lainya). Terwujudnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian unggulan daerah Peningkatan penanganan panen, pasca panen, pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan Terwujudnya difusi dan adopsi teknologi pertanian melalui penyuluhan yang tercermin pada perubahan perilaku petani. Penerapan Teknologi Perkebunan


Target

SKPD Diskoperindag

25 kelompok tani nelayan

11 sosialisasi lapangan ke petani

Klp. Tani, kelembagaan petani & pelaku agribisnis kota bima 10 Kelompok Tani

10 Keg/1 thn Peningkatan katahanan pangan, 5 unit lumbung pangan masyarakat

10 kegiatan

Dinas kelautan dan perikanan

BKP2

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Badan Ketanan Pangan dan Penyuluhan


1 kali promosi pemasaran hasil

BKP2

Klp. Tani, kelembagaan petani & pelaku agribisnis kota bima


13 kali

BKP2

Meningkatnya Penerapan Teknologi Perkebunan


BAB IV - 126

No


Program/Pembangunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan & Pengendalian Sumber Daya Kelautan Program peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut

Program Pengembangan Budidaya perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

7

Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Kinerja Indikator Terwujudnya pertanian tangguh melalui peningkatan kemampuanteknis penyuluh pengurangan resiko produksi pertanian tanaman hortikultura dan palawija. Peningkatan penanganan panen, pasca panen, pemasaran hasil ternak Pembinaan dan pelatihan pada kelompok pengawas masyarakat Terciptanya peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut Peningkatan produksi perikanan budidaya Meningkatnya produksi penangkapan ikan 1,20 % Peningkatan pengembangan ketersediaan sarana pemasaran, pengolahan hasil perikanan

Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Jumlah ruas jalan dan jembatan terbangun

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Jumlah saluran drainase terbangun

Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan/Jembatan

Dokumen Pengelolaan DAS Padolo Jumlah lokasi pembangunan turap/talud/ bronjong Prosentase jalan kota (rutin) Jumlah jembatan

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan /Jembatan

Dokumen Database jalan dan jembatan

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan

Prosentase alat berat yang direhabilitasi

Program Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa /Jaringan Pengairan

Jumlah jaringan irigasi Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara


Target

SKPD

22 Tenaga Penyuluh

BKP2

Ternak Kota Bima

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

2 kegiatan

Dislutkan

4 kali patroli, 1 unit Garasi Speed Boad dan Trailer

Dislutkan

4 pkt dan 1 kali sosialisasi

Dislutkan

2 kegiatan

Dislutkan

30 unit lapak, 1 paket pengolahan, 1 kali pembinaan klpk.

Dislutkan

66 ruas jalan dan 4 jembatan 47 saluran drainase

Dinas PU Pertambangan dan Energi Dinas PU Pertambangan dan Energi

1 Dokumen

18 Lokasi

100 persen 2 jembatan

Dinas PU Pertambangan dan Energi


1 dokumen database jalan 1 dokumen database jembatan


100 persen


25 jaringan 6 jaringan


BAB IV - 127

No


Program/Pembangunan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah

Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Program Pengembangan Perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pemanfaatan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kinerja Indikator

Target

Jumlah lokasi pemb. air minum

5 lokasi

Jumlah lokasi pemb. air limbah komunal

4 lokasi

Jumlah saluran air limbah yang dipelihara Dokumen Pengembangan Infrastruktur Prosentase Penimbunan Lahan Jumlah Lokasi Penataan lingkungan Jumlah ruas jalan yang di rabat Dokumen Kebijakan Pengembangan Perumahan Lokasi Pendataan dan Pemetaan Pemukiman Kumuh Prosentase pelaksanan penyuluhan link. sehat perumahan Jumlah RTLH yang direhabilitasi

2 Dokumen

100 Persen 4 lokasi 22 ruas 1 dokumen

5 lokasi (kec.)



Dinas Tata Kota dan Perumahan

100 persen


100 buah


1 Dokumen

Tersusunnya dokumen rinci tata ruang

4 dokumen RDTRK dan 3 dokumen RTBL

Tersusunnya draft dokumen pengendalian pemanfaatan ruang

1 dokumen


Dinas Tata Kota dan Perumahan 50 persen

100 persen

Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

Tersusunnya dokumen rencana pemindahan terminal kumbe

1 dokumen

Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ

Prosentase rehabilitasi terminal

100 persen

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin pelayanan angkutan

100 persen



8 saluran

Penetapan dokumen RDTRK

Prosentase Tersedianya Sistem Informasi dan Monitoring Tata Ruang Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin pengendalian pemanfaatan ruang

SKPD

Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

BAB IV - 128

No

8


Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Target

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan

Prosentase Pelaksanan Pemb. PagarTerminal

100 persen

Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin

100 persen

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin

100 persen

Perlindungan dan Konservasi Sumber daya alam

Peningkatan Pengedalian Polusi

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Taman dan Hutan Kota Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

Program Penyuluhan Dan Penanggulangan Bencana

terlindunginya dan terpeliharanya lokasi sumber-sumber daya alam Terwujudnya system pengendalian limbah padat dan cair yang efektif dan efisien Tercapainya target pelayanan ruang terbuka hijau (RTH) Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana persampahan Terwujudnya sistem jaringan penerangan jalan taman dan hutan kota Optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan Pemulihan kondisi Hutan dan Lahan Terlindung dan lestarinya pengelolaan sumber daya hutan Terbina dan tertibnya pengelolaan industri hasil hutan Jumlah Anggota masyarakat berpendidikan SD, SMP dan SMA yang mengikuti penyuluhan Terlatihnya anggota tim penanggulangan bencana

Program Peringatan Dini

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana


Peningkatan Kewaspadaan Tanggap Darurat Bencana Prosentase Kuantitas sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana

SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

2 lokasi

BLH

2 keg

BLH, DKPP

1 Keg

BLH, Tatakota

3 keg

BLH, DKPP

4 keg

DKPP

1020 Hektar


1000 Hektar


Seluruh kawasan hutan dan Lahan Kota Bima


1 keg sosialisasi


360 Orang BPBD

70 Orang

100%

BPBD

100%

BPBD

BAB IV - 129

No


Program/Pembangunan Program Penanggulangan Bencana / Pencegahan Bencana

9

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Kinerja Indikator Peningkatan kualitas Tanggap darurat bencana Terlaksananya pembinaan terhadap Eks penyandang penyakit sosial Terwujudnya kemandirian kelembagaan kesejahteraan sosial Terwujudnya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Target 100%

BPBD

50 Orang

Disosnakertrans

248 Orang Anggota PSM dan TKSM

Disosnakertrans

10 Lembaga

Disosnakertrans

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

BPPKB

BPPKB

BPPKB

Program keluarga berencana

70 %

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Program peningkatan keberdayaan masyarakat Kelurahan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan


SKPD

BPPKB BPPKB

Terlaksananya Gelar TTG, Diklat terhadap anggota Lembaga Adat dan Kader Posyandu Terlaksananya Lomba Kelurahan, MTQ, BBGRM dan Penguatan KPM

3 Kali TTG dan 38 Kelurahan

BPMPK

38 Kelurahan

BPMPK, 5 Kantor Kecamatan

BAB IV - 130

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028, RKP Tahun 2014 dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan agenda penyelesaian masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan terselesaikan sampai dengan tahun 2013 serta masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2014. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat. Berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk tahun 2014, selanjutnya dapat dijabarkan rencana program dan kegiatan prioritas RKPD Kota Bima tahun 2014 sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.1 sebagai berikut :


BAB V - 131

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima tahun 2014 sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan disusun dalam rangka memberikan gambaran tentang arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2014. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat tahunan maka RKPD adalah kolaborasi dari dokumen-dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD). Mekanisme penyusunan RKPD Kota Bima tahun 2014 dimulai dengan dilaksanakannya Musrenbang RKPD pada awal tahun 2013 mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota. Proses Musrenbang tersebut sebagai bagian proses demokratisasi mekanisme perencanaan daerah memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dengan mengajukan usulan, saran maupun rekomendasi pelaksanaan pembangunan yang dibutuhkan lingkungannya. Dengan demikian maka dokumen RKPD tahun 2014 secara substansi adalah dokumen yang memaduserasikan antara kebutuhan aktual masyarakat dengan program/kegiatan sebagai implementasi visi dan misi Pemerintah Kota Bima. Melalui proses seperti itu diharapkan substansi RKPD Kota Bima tahun 2014 ini nantinya akan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah baik yang dipicu oleh perkembangan eksternal seperti krisis ekonomi global beserta dampak – dampak yang ditimbulkannya maupun perkembangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2014

BAB VI - 223

internal yang didorong oleh terjadinya pergeseran orientasi, motivasi dan kepentingan

internal

dalam

proses

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan daerah akibat pelaksanaan pilihan Kepala Daerah Kota Bima yang dilaksanakan tahun 2013. Demikian dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat tahunan ini disusun agar dapat dijadikan acuan bagi penyusunan dan pelaksanaan dokumendokumen lain yang bersifat lebih operasional sehingga terjadi sinkronisasi antar dokumen perencanaan program/kegiatan dan dokumen anggaran sehingga bisa terwujud sinergi diantara dokumen-dokumen yang ada. Namun demikian dokumen ini akan lebih bermakna apabila adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa menjadikan dokumen ini sebagai perdoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bima. Pada akhirnya sebagai suatu dokumen perencanaan tidak menutup kemungkinan apabila dalam penyusunan dokumen ini masih banyak ditemui kesalahan baik yang bersifat substansial maupun redaksional, untuk itu segala masukan, evaluasi maupun rekomendasi dari semua pihak masih sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima di masa-masa mendatang.

WALIKOTA BIMA Ttd. M. QURAIS H. ABIDIN


BAB VI - 224

TABEL 5.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014 KOTA BIMA Jenis Keg

SKPD Penanggung jawab

(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)

INDIKATOR KINERJA KODE REKENING

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

1

URUSAN WAJIB

219.740.135.000

236.000.882.386

1 01

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

17.313.000.000

18.839.760.000

1 01 1.01.01

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

1 01 1.01.01 01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik

Terwujudnya pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.

Dikpora Kota Penyelenggaraan Pelayanan Bima Administrasi perkantoran

17.313.000.000

18.839.760.000

1.734.950.000

1.734.950.000

1 01 1.01.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terselenggaranya Kegiatan Administrasi perkantoran

1 Pelayanan

124.000.000

124.000.000

1

Dikpora

1 01 1.01.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pembiayaan Jasa Komunikasi, Air Bersih dan Penerangan

1 Pelayanan

395.000.000

395.000.000

1

Dikpora

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang1 01 1.01.01 01 15 Undangan

Pembiayaan Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional Pembiayaan administrasi keuangan Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan materi administrasi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

1 01 1.01.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan kebutuhan makanan dan minuman Kantor

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 1 01 1.01.01 01 06 dinas/operasional 1 01 1.01.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 01 1.01.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 1 01 1.01.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pembiayaan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Pembiayaan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

1 01 1.01.01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 01 1.01.01 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

1 01 1.01.01 02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR



Dikpora Kota Penyedian dan Pemeliharaan Bima Sarana dan Prasarana Apararur

1 Pelayanan

6.800.000

6.800.000

1

Dikpora

1 Pelayanan

58.200.000

58.200.000

1

Dikpora

1 Pelayanan

250.000.000

250.000.000

1

Dikpora

1 Pelayanan

21.000.000

21.000.000

1

Dikpora

1 Pelayanan

170.500.000

170.500.000

1

Dikpora

1 Pelayanan

7.450.000

7.450.000

1

Dikpora

1 Pelayanan

353.000.000

353.000.000

1

Dikpora

1 Pelayanan

349.000.000

349.000.000

1

Dikpora

103.200.000

103.200.000

31 Unit

1 01 1.01.01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung kantor

6 Unit

20.900.000

20.900.000

1

Dikpora

1 01 1.01.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

6 Unit

26.000.000

26.000.000

1

Dikpora

7 Unit

20.000.000

20.000.000

1

Dikpora

5 Unit

36.300.000

36.300.000

1

Dikpora

27.550.000

27.550.000

27.550.000

27.550.000

1

Dikpora

Pemeliharaan rutin / Berkala Perlengkapan Gedung kantor Pemeliharaan rutin / Berkala peralatan Gedung kantor

1 01 1.01.01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1 01 1.01.01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 01 1.01.01 05

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1 01 1.01.01 05 05 Pelaksanaan Penilaian AKJG



Peningkatan Kualitas SDM aparatur

Penyelenggaraan Peningkatan Dikpora Kota Kapasitas Sumber daya Bima Aparatur

150 Orang

Terlaksananya Penilaian AKJG

150 Orang

BAB V - 132

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 01 1.01.01 06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1 01 1.01.01 06 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pelaporannya

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Peningkatan Pengembangana Dikpora Kota Sistim PelaporanCapaian Bima Kinerja dan Keuangan

25 Dokumen

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

179.700.000

179.700.000

Penyelenggaraan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5 Dokumen

25.000.000

25.000.000

1

Dikpora

1 01 1.01.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan Semesteran

Penyelenggaraan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

5 Dokumen

25.000.000

25.000.000

1

Dikpora

1 01 1.01.01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun

5 Dokumen

28.000.000

28.000.000

1

Dikpora

Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA)/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah

5 Dokumen

82.800.000

82.800.000

1

Dikpora

Terlaksananya Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD

5 Dokumen

18.900.000

18.900.000

1

Dikpora

1 01 1.01.01 06 05

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA)/RKA/DPA/ DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah

1 01 1.01.01 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD

1 10 1.10.01 15

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Peningkatan Akses, Kualitas dan Relevansi Pendidikan

Prosentase Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

245 Peserta Didik Tersedianya Prasarana Sekolah yang memadai Peningkatan Prestasi dan Kreatifitas Anak

1 10 1.10.01 15 03 Pembangunan Gedung Sekolah 1 10 1.10.01 15 06 Pengembangan Pendidikan anak usia dini

1 01 1.01.01 16

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN


Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun

145.000.000

159.500.000

1 Paket

120.000.000

132.000.000

1

Dikpora

100 Peserta

25.000.000

27.500.000

1

Dikpora

11.502.600.000

12.652.860.000

5.450.000.000

5.995.000.000

1

Dikpora

3.800.000.000

4.180.000.000

1

Dikpora

120.000.000

132.000.000

1

Dikpora

1.470.000.000

1.617.000.000

1

Dikpora

50.000.000

55.000.000

1

Dikpora

77.600.000

85.360.000

1

Dikpora

235.000.000

258.500.000

1

Dikpora

15792 Peserta Didik

1 01 1.01.01 16 01 Pembangunan gedung sekolah

Tersedianya gedung sekolah yang representatif

1 01 1.01.01 16 19 Pengadaan meubelair

Meningkatnya sarana belajar

76 Sekolah

1 01 1.01.01 16 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

Peningkatan Perawatan 6 SD Percontohan

6 Unit

1 01 1.01.01 16 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Peningkatan Sarana Pendidikan Peningkatan Pemerataan Pendidikan Peningkatan Pemerataan Pendidikan Peningkatan Minat Bakat dan dan Prestasi Siswa Tkt Nasional dan Internasional Peningkatan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Menengah Peningkatan Penyelenggaraan Ujian Nasional

1 01 1.01.01 16 67 Penyelenggraan paket A setara SD 1 01 1.01.01 16 68 Penyelenggraan paket B setara SMP 1 01 1.01.01 16 70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 1 01 1.01.01 16 78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 01 1.01.01 16 79 Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Kompetensi Siswa

1 01 1.01.01 17

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

1 01 1.01.01 17 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 1 01 1.01.01 17 19 Pengadaan meubeler sekolah 1 01 1.01.01 17 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1 01 1.01.01 17 58 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 1 01 1.01.01 17 64

Pembinaan kelembagaan sekolah & manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)

1 01 1.01.01 17 70 Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Kompetensi Siswa



Penyelenggaraan Pendidikan Menengah

80 Peserta Didik 425 Org / Peserta Didik 2781 Siswa (15 Orang x 22 Sekolah)

45.000.000

49.500.000

1

Dikpora

9800 Org Siswa

255.000.000

280.500.000

1

Dikpora

3.349.000.000

3.683.900.000

2.450.000.000

2.695.000.000

1

Dikpora

Unit

250.000.000

275.000.000

1

Dikpora

8839 Siswa/ Peserta Didik Penyediaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Tkt SMA dan SMK Terlaksananya Pengadaan Mebeleur SMA 1, SMA3 , SMA 4 dan SMK 4 Kota Bima Terlaksananya Rehabilitasi Gedung SMK Negeri 3 Kota Bima

1 Paket

1 Unit

300.000.000

330.000.000

1

Dikpora

Terlaksananya pelatihan Penyusunan Kurikulum (KTSP)

60 Orang

60.000.000

66.000.000

1

Dikpora

Peningkatan Manajemen Pengelolaan sekolah

60 Orang

60.000.000

66.000.000

1

Dikpora

Ujian Nasional SMA/SMK Utama/Susulan dan Ujian Kompetensi

4381 Siswa

70.000.000

77.000.000

1

Dikpora

BAB V - 133

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

1 01 1.01.01 17 71 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

Peningkatan Minat Bakat dan dan Prestasi Siswa Tkt Nasional dan Internasional

1110 Siswa

107.000.000

117.700.000

1

Dikpora

1 01 1.01.01 17 72 Penyelenggaraan kelas Akselerasi

Terlaksananya Kelas Akselerasi di SMA 1 & SMA 4 Kota Bima

135 Siswa

30.000.000

33.000.000

1

Dikpora

1 01 1.01.01 17 78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Peningkatan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Menengah

43 orang

22.000.000

24.200.000

1

Dikpora

172.000.000

189.200.000

1 01 1.01.01 18 01 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal

Terselenggaranya Peningkatan dan Pemerataan Pendidikan

127 Org

30.000.000

33.000.000

1

Dikpora

1 01 1.01.01 18 08 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal


60 Orang

20.000.000

22.000.000

1

Dikpora

1 01 1.01.01 18 13 Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan


15 Orang

22.000.000

24.200.000

1

Dikpora

1 01 1.01.01 18 18 Bantuan Pengembangan Lembaga PAUD


38 Lembaga Paud

100.000.000

110.000.000

1

Dikpora

1 01 1.01.01 18

1 01 1.01.01 20

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN


Penyelenggaraan pendidikan Non Formal dan Informal


Penyelenggaraan Peningkatan mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan

202 Orang

678 Guru/ Pengajar Terlaksananya Sertifikasi Tenaga Pendidik Terlaksananya Pembinaan Kelompok Kerja Guru

1 01 1.01.01 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 1 01 1.01.01 20 04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

1 01 1.01.01 22

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN


Penyelenggaraan manajemen dan Pelayanan Pendikan

46.000.000

50.600.000

165 Orang

22.000.000

24.200.000

1

Dikpora

78 Org Guru

24.000.000

26.400.000

1

Dikpora

55 Orang

53.000.000

58.300.000

1 01 1.01.01 22 11 Pendataan Pendidikan

Terlaksananya Pendataan Pendidikan

20 Org / Tenaga Kependidikan

23.000.000

25.300.000

1

Dikpora

1 01 1.01.01 22 12 Kegiatan Unit Pelaksana Akreditasi

Terlaksananya Akreditasi guru dan sekolah

18 Org / Tenaga Kependidikan

30.000.000

33.000.000

1

Dikpora

1 02

URUSAN WAJIB KESEHATAN

17.212.669.000

18.835.336.900

1 02

DINAS KESEHATAN

17.212.669.000

18.835.336.900

1 02 1.02.01 01


740.757.000

740.757.000



Meningkatnya tertib adm. utk pelayanan di semua lini unit organisasi kesehatan

100%

1 02 1.02.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Terselenggaranya Pelayanan Informasi kesehatan

100%

1.320.000

1.320.000

1

Dinas Kesehatan


Terselenggaranya Pelayanan Informasi kesehatan dan Kelancaran Operasional Dinas

100%

45.870.000

45.870.000

1

Dinas Kesehatan

100%

118.580.000

118.580.000

1

Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 01 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1 02 1.02.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terselenggaranya transportasi /Opersional pelayanan kesehatan Terselenggaranya tertip administrasi keuangan di Dinas kesehatan

100%

62.700.000

62.700.000

1

Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terjanganya kebersihan kantor

100%

16.698.000

16.698.000

1

Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terjaganya Peralatan Kerja Kantor

100%

6.600.000

6.600.000

1

Dinas Kesehatan


BAB V - 134

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

(14)

(15)

1 02 1.02.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis menulis kantor

100%

37.866.000

37.866.000

1

Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya dokumen dinas

100%

18.150.000

18.150.000

1

Dinas Kesehatan

Tersedianya penerangan kantor

100%

3.025.000

3.025.000

1

Dinas Kesehatan

100%

3.080.000

3.080.000

1

Dinas Kesehatan

100%

4.796.000

4.796.000

1

Dinas Kesehatan

100%

3.564.000

3.564.000

1

Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 01 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terselenggaranya operasional Dinas Tersedianya peratan rumah tangga Dinas Tersedianya Bahan Bacaan Dinas

1 02 1.02.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 02 1.02.01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1 02 1.02.01 01 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan


Terselenggaranya operasional Dinas

100%

13.310.000

13.310.000

1

Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya fungsi koordinasi dengan lintas sektor

85%

380.198.000

380.198.000

1

Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terselenggaranya fungsi koordinasi dengan lintas sektor

85%

25.000.000

25.000.000

1

Dinas Kesehatan

55.194.000

55.194.000

1 02 1.02.01 02




Meningkatnya dan terpeliharanya Sarana & Prasarana utk pelayanan di semua lini unit organisasi kesehatan

100%

1 02 1.02.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

100%

3.047.000

3.047.000

1

Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Gedung kantor

75%

10.000.000

10.000.000

1

Dinas Kesehatan


Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional

85%

29.964.000

29.964.000

1

Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung kantor

75%

3.000.000

3.000.000

1

Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor

85%

7.183.000

7.183.000

1

Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin mebeleur Kantor

85%

2.000.000

2.000.000

1

Dinas Kesehatan

72.435.000

72.435.000

1 02 1.02.01 05




Meningkatnya Kemampuan dan Keahlian Pegawai dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

1 02 1.02.01 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Adanya Pemahaman dan Kesadaran Pegawai akan Hukum kesehatan dan administrasi umum

100%

42.350.000

42.350.000

1

Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 05 06 Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan fungsional

Adanya Penilaian AKJF dalam Peningkatan Jabatan untuk memwujudkan Profesionalisme Tenaga Kesehatan.

100%

30.085.000

30.085.000

1

Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 06


1 02 1.02.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 1 02 1.02.01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 02 1.02.01 06 05

Penyusunan Rencana Kerja /RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah





Meningkatnya mutu perencanaan & penganggaran Adanya dokumen laporan keuangan semester Adanya dokumen laporan keuangan akhir tahun Tersedianya dokumen dasar penyusunan program pembangunan kesehatan Tersdianya dokumen dan terlaksananaya penilaian Kinerja keuangan dinas & pemerintah kota

117.604.000

117.604.000

1 dokumen

6.980.000

6.980.000

1

Dinas Kesehatan

1 dokumen

8.510.000

8.510.000

1

Dinas Kesehatan

4 dokumen

96.114.000

96.114.000

1

Dinas Kesehatan

100%

6.000.000

6.000.000

1

Dinas Kesehatan

BAB V - 135

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 02 1.02.01 15

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Optimalisasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

HASIL PROGRAM Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan Tersedianya Perencanaan serta pengadaan obat sesuai kebutuhan Tersedianya obat esensial dan generik Pengelola obat puskesmas, pustu, poskesdes

1 02 1.02.01 15 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan 1 02 1.02.01 15 05 kesehatan 1 02 1.02.01 15 04


PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT


HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

1 02 1.02.01 15 01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

1 02 1.02.01 16

KELUARAN KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

2.114.772.000

2.326.249.200

100%

1.934.772.000

2.128.249.200

1

Dinas Kesehatan

90%

50.000.000

55.000.000

1

Dinas Kesehatan

90%

50.000.000

55.000.000

1

Dinas Kesehatan

Terdatanya / penullisan resep sesuai kebutuhan

90%

50.000.000

55.000.000

1

Dinas Kesehatan

Terukurnya dan adaya informasi pelaksanaan program kegiatan

1 Thn

30.000.000

33.000.000

1

Dinas Kesehatan

3.291.531.000

3.620.684.100

2.814.694.000

3.096.163.400

1

Dinas Kesehatan

Meningkatnya Mutu pelayanan kesehatan masyarakat

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan 1 02 1.02.01 16 01 jaringannya

Tercapainya cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

1 02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Tercapainya cakupan rawat jalan 15 % dan Rawat Inap

2%

51.000.000

56.100.000

1

Dinas Kesehatan

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah 1 02 1.02.01 16 12 kesehatan

Adanya standar operasional unit pelayanan

5 Unit

264.866.000

291.352.600

1

Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Terlaksananya operasionalisasi dan pemeliharaan Sapras di unit pelayanan kesehatan

5 Unit

50.000.000

55.000.000

1

Dinas Kesehatan



1 THN

11.071.000

12.178.100

1

Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 16 Peningkatan Usaha Kesehatan Kerja (UKK)

Terselenggaranya Pemantauan dan Pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja bagi naker

80%

50.000.000

55.000.000

1

Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 17 Sertifikasi dan Perizinan Pelayanan Kesehatan Swasta

Terselenggaranya Sertifikasi dan Perizinan Pelayanan Kesehatan Swasta

85%

49.900.000

54.890.000

1

Dinas Kesehatan

120.000.000

132.000.000

1 02 1.02.01 17

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


100%

Meningkatnya kualitas obat dan makanan dimasyarakat

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan 1 02 1.02.01 17 02 berbahaya

Terselenggaranya kegiatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

4 KL

75.000.000

82.500.000

1

Dinas Kesehatan



1 THN

45.000.000

49.500.000

1

Dinas Kesehatan

22.990.000

25.289.000

22.990.000

25.289.000

1

Dinas Kesehatan

931.500.000

1.024.650.000

180.000.000

198.000.000

1

Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 18

PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA


Meningkatkan Wawasan dan Pemanfaatan Obat Asli Indonesia Terukurnya dan adaya informasi pelaksanaan program kegiatan


1 02 1.02.01 19

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup 1 02 1.02.01 19 01 sehat



1 THN

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat akan kesehatan Adanya Media promosi dan Informasi sadar Hidup Sehat

75%

BAB V - 136

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1 02 1.02.01 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Terlaksananya penyegaran kader

1 02 1.02.01 19 04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

Terukurnya dan adaya informasi pelaksanaan program kegiatan Tercapainya rumah tangga sehat Terlaksananya Pembinaan Kesehatan Institusi

1 02 1.02.01 19 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 02 1.02.01 19 06 Peningkatan Perilaku hidup bersih dan sehat 1 02 1.02.01 19 07 Peningkatan Kesehatan Institusi

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

(14)

(15)

140.000.000

154.000.000

1

Dinas Kesehatan

20.000.000

22.000.000

1

Dinas Kesehatan

1 THN

30.000.000

33.000.000

1

Dinas Kesehatan

65%

147.500.000

162.250.000

1

Dinas Kesehatan

45.500.000

50.050.000

1

Dinas Kesehatan

38 Kelrhn & 30 Posyandu

165.000.000

181.500.000

1

Dinas Kesehatan

95.000.000

104.500.000

1

Dinas Kesehatan

25%, 2X/thn

75.000.000

82.500.000

1

Dinas Kesehatan

33.500.000

36.850.000

1

Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 19 08 Unit Kegiatan Bersumberdaya Masyarakat

Tercapainya cakupan kelurahan Siaga Aktif & Tercapainya Posyandu Purnama

1 02 1.02.01 19 09 Komunikasi Informasi dan Edukasi

Terlaksananya pertemuan

Penjaringan Kesehatan anak pra sekolah dan anak sekolah / 1 02 1.02.01 19 10 deteksi dini penyakit anak usia pra sekolah dan usia sekolah

cakupan pemeriksaan siswa TK, SD,SLTP,SLTA, cakupan pelayanan kesehatan remaja

1 02 1.02.01 19 11 Pengembangan Sekolah Sehat

Pembinaan dilaksnakan o/ linprog dan linsek. Jumlah Institusi Sekolah yang dibina , data strata UKS, data tingkat keaktifan UKS

40%

285.526.000

314.078.600

1 02 1.02.01 20 01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

Tercapainya Balita yang ditimbang Barat Badan (D/S)

60%

10.325.000

11.357.500

1

Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Terselenggaranya PMT Gizi Buruk

100%

86.101.000

94.711.100

1

Dinas Kesehatan

Tertanganinya balita gizi buruk mendapat perawatan

100%

118.100.000

129.910.000

1

Dinas Kesehatan

5 Kecamatan

25.000.000

27.500.000

1

Dinas Kesehatan

1 THN

46.000.000

50.600.000

1

Dinas Kesehatan

945.705.000

1.040.275.500

90%

155.000.000

170.500.000

1

Dinas Kesehatan

95%

66.680.000

73.348.000

1

Dinas Kesehatan

80%

49.865.000

54.851.500

1

Dinas Kesehatan

1 THN

45.800.000

50.380.000

1

Dinas Kesehatan

80%

168.760.000

185.636.000

1

Dinas Kesehatan

95%

100.000.000

110.000.000

1

Dinas Kesehatan

75%

359.600.000

395.560.000

1

Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 20

PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT


Meningkatnya status gizi masyarakat

Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi 1 02 1.02.01 20 03 besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar 1 02 1.02.01 20 04 gizi

Terselenggaranya Sosialisasi Kadarzi Tk Kecamatan Terukurnya dan adaya informasi pelaksanaan program kegiatan


1 02 1.02.01 21

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

1 02 1.02.01 21 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

1 02 1.02.01 21 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

1 02 1.02.01 21 03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

1 02 1.02.01 21 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 02 1.02.01 21 05 Pengawasan dan Pembinaan Tempat-Tempat Umum 1 02 1.02.01 21 06 Pembinaan Kebersihan Lingkungan 1 02 1.02.01 21 07 Pembinaan Sarana Air Bersih dan Jamban Keluarga



Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki sarana sanitasi dasar dan berprilaku hidup bersih & sehat Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang sehat. Meningkatnya jumlah pengusaha yang memahami dan mengerti tentang kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan Terukurnya dan adaya informasi pelaksanaan program kegiatan Meningkatnya persentase tempat umum yang memenuhi syarat Meningkatnya Jumlah SAB yang diberi Kaporisasi Meningkatnya persentase kelurga yang menggunakan SAB dan jamban kelurga

BAB V - 137

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

1 02 1.02.01 22


HASIL PROGRAM

Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah

1 02 1.02.01 22 10

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular tidak menular dan KLB Tercapainnya Status T 5 pada Semua kelurahan Tertanganinya kelurahan mengalami KLB diatasi

1 02 1.02.01 22 08 Peningkatan Imunisasi 1 02 1.02.01 22 09

KELUARAN KEGIATAN

100%

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

631.815.000

694.996.500

165.968.000

182.564.800

1

Dinas Kesehatan

107.028.000

117.730.800

1

Dinas Kesehatan

33.000.000

36.300.000

1

Dinas Kesehatan

Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang ( DBD, Malaria 1 02 1.02.01 22 12 )

Adanya informasi mengenai pencaegahan dan pemberantasan penyakit pada masyarakat Tertanganinya penderita DBD dan malaria

100%

163.495.000

179.844.500

1

Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 22 13 Pencegahan dan Pemberantasan Diare

Tertanganinya balita dengan diare

100%

12.644.000

13.908.400

1

Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 22 14 Pencegahan dan Pemberantasan Ispa

Tercapainya cakupan balita dengan pneumonia ditangani

100%

17.680.000

19.448.000

1

Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 22 15 Pencegahan dan Pemberantasan TB Paru

Tercapainya kesembuhan penderita TB paru

85%

71.500.000

78.650.000

1

Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 22 16 Pencegahan dan Pemberantasan Kusta

Tercapainya kesembuhan penderita kusta

90%

60.500.000

66.550.000

1

Dinas Kesehatan

3.965.000.000

4.361.500.000

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA

1 02 1.02.01 25


Meningkatnya performance sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

1 02 1.02.01 25 02 Pembangunan Puskesmas pembantu

Tersedia dan meningkatnya performance fisik dan alat kesehatan puskesmas rawat inap

100%

450.000.000

495.000.000

1

Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 12 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap


100%

400.000.000

440.000.000

1

Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 13 Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas


100%

300.000.000

330.000.000

1

Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

Tersedia dan meningkatnya performance fisik dan alat kesehatan puskesmas

100%

1.130.000.000

1.243.000.000

1

Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

Tersedia dan meningkatnya performance fisik dan alat kesehatan di Polindes/Poskesdes

100%

825.000.000

907.500.000

1

Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 24 Pengadaan sarana dan Prasarana Polindes

Tersedia dan meningkatnya performance fisik dan alat kesehatan di Polindes/ Poskesdes

100%

860.000.000

946.000.000

1

Dinas Kesehatan

455.950.000

501.545.000

455.950.000

501.545.000

1

Dinas Kesehatan

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

1 02 1.02.01 28


Terselenggaranya kegiatan kemitraaan dalam pelayanan kesehatan Tersedianya biaya pelayanan kesehatan dasar bagi peserta Askes

1 02 1.02.01 28 01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

1 02 1.02.01 33

.

PROGRAM KESEHATAN KELUARGA, KESEHATAN REPRODUKSI DAN KB

1 02 1.02.01 33 01 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 1 02 1.02.01 33 02 PeningkatanKeluarga Berencana dan Kesehatan Remaja 1 02 1.02.01 33 03 Pelayanan Kesehatan Usila



1 Tahun

Meningkatkan kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi dan KB Menurunnya AKI (kasus/100.000 KLH) Tercapainya cakupan peserta KB aktif Tercapainya cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut

261.890.000

288.079.000

350 Org

152.015.000

167.216.500

1

Dinas Kesehatan

70%

58.000.000

63.800.000

1

Dinas Kesehatan

70%

31.000.000

34.100.000

1

Dinas Kesehatan

BAB V - 138

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)

1

Dinas Kesehatan



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


1 THN

1 02 1.02.01 33 04 Monitoring,Evaluasi dan pelaporan

1 02 1.02.01 34

.

KEBIJAKAN KESEHATAN, PEMBIAYAAN KESEHATAN DAN HUKUM KESEHATAN


HASIL KEGIATAN

Meningkatkan Pelayanan kesehatan di tingkat peskesmas, pustu & polindes Terselenggaranya pelayanan kesehatan di puskesmas Terselenggaranya pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu dan polindes

1 02 1.02.01 34 01 Operasional Unit Pelayanan Kesehatan Puskesmas 1 02 1.02.01 34 02 Operasional Unit Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pembantu

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

20.875.000

22.962.500

3.200.000.000

3.520.000.000

100%

3.000.000.000

3.300.000.000

1

Dinas Kesehatan

100%

200.000.000

220.000.000

1

Dinas Kesehatan

1 03

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

62.311.950.000

67.941.625.000

1 03 1.03.01

DINAS PEKERJAAN UMUM PERTAMBANGAN DAN ENERGI

62.311.950.000

67.941.625.000

1 03 1.03.01 01


944.200.000

944.200.000



Terpenuhinya pelayanan adm. Perkantoran yang memadai

1 03 1.03.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat

Kota Bima

1 03 1.03.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Kota Bima

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan 1 03 1.03.01 01 06 Dinas/Operasional

13 Pelayanan

Terpenuhinya pelayanan adm. Kantor yang lancar Tersedianya sarana komunikasi yang cukup Tersedianya Jasa Pemiliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas

Kota Bima

Tersedianya SDM Adm. Keuangan Perkantoran Tersedianyanya Personil Kebersihan kantor Tersedianya Alat Tulis kantor yang cukup. Tersedianya barang Cetak dan Penggadaan yang cukup Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang cukup

1 Pelayanan 1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 03 1.03.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kota Bima

1 03 1.03.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kota Bima

1 03 1.03.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kota Bima

1 03 1.03.01 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kota Bima

1 03 1.03.01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kota Bima

1 03 1.03.01 01 14 Peralatan Rumah Tangga

Kota Bima

Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor

Kota Bima

Tersediaanya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kota Bima

Terpenuhinya kebutuhan Makanminum kantor

1 Pelayanan

Kota Bima

Dihadirinya seluruh rapat-rapat dinas

1 Pelayanan

Kota Bima

Dihadirinya seluruh rapat-rapat dinas

1 Pelayanan

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang1 03 1.03.01 01 15 Undangan 1 03 1.03.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 03 1.03.01 01 18

Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan Luar Daerah

1 03 1.03.01 01 19 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah Daerah

1 03 1.03.01 02




Terpeliharnya sarana/ prasarana Operasional kantor

1 Pelayanan 1 Pelayanan 1 Pelayanan 1 Pelayanan

Terpiliharanya dan Terurusnya Kelengkapan surat-surat ijin kendaraan Dinas Terwujudnya kelancaran Adm. Keuangan Perkantoran Terciptanya Kebersihan Dan Kenyamanan kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan Penggadaan

1 Pelayanan

4.400.000

4.400.000

1

Dinas PU Tamben

1 Pelayanan

18.700.000

18.700.000

1

Dinas PU Tamben

1 Pelayanan

3.300.000

3.300.000

1

Dinas PU Tamben

1 Pelayanan

36.300.000

36.300.000

1

Dinas PU Tamben

1 Pelayanan

18.700.000

18.700.000

1

Dinas PU Tamben

1 Pelayanan

44.000.000

44.000.000

1

Dinas PU Tamben

1 Pelayanan

16.500.000

16.500.000

1

Dinas PU Tamben

1 Pelayanan

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

1 Pelayanan

55.000.000

55.000.000

1

Dinas PU Tamben

1 Pelayanan

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor yang cukup

1 Pelayanan

3.300.000

3.300.000

1

Dinas PU Tamben

1 Pelayanan

Terpenuhinya Informasi dan luas wawasan bagi karyawan

1 Pelayanan

6.600.000

6.600.000

1

Dinas PU Tamben

Tersedianya makan-minum yang cukup untuk kegiatan dinas. Terpenuhinya seluruh undangan dinas Terpenuhinya seluruh undangan dinas

1 Pelayanan

16.500.000

16.500.000

1

Dinas PU Tamben

1 Pelayanan

700.000.000

700.000.000

1

Dinas PU Tamben

1 Pelayanan

20.900.000

20.900.000

1

Dinas PU Tamben

162.800.000

162.800.000

12 Bln

1 03 1.03.01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kota Bima

Terpenuhinya perlengkapan kantor

1 03 1.03.01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kota Bima

Tersedianya Peralatan kantor

2 unit

1 03 1.03.01 02 10 Pengadaan Mebeleur

Kota Bima

Tersedianya mebeleur

6 unit


Terwujudnya kelancaran pelayanan surat-surat dinas Terciptanya kelancaran Komunikasi

1 set

Tersedianya Perlengkapan kantor Terpenuhinya peralatan kantor yang memadai Tepenuhinya mebeleur kantor

1 set

5.500.000

5.500.000

1

Dinas PU Tamben

2 unit

29.700.000

29.700.000

1

Dinas PU Tamben

6 unit

17.600.000

17.600.000

1

Dinas PU Tamben

BAB V - 139

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 03 1.03.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor Operasional

Kota Bima

1 03 1.03.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas

Kota Bima

1 03 1.03.01 03

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR



1 03 1.03.01 03 04 Pengadaan pakaian Khusus hari-Hari tertentu

1 03 1.03.01 05






Kota Bima

1 03 1.03.01 06 04 Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun

Kota Bima

1 03 1.03.01 06 05 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/DPPA-SKPD

Kota Bima

1 03 1.03.01 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ, LPPD

Kota Bima

Optimalisasi pembukaan Percapatan Pembangunan jalan ekonomi serta Infrastruktur rehabilitasi jalan dan jembatan Kota Bima

1 03 1.03.01 15 01 Perencanaan pembangunan jalan 1 03 1.03.01 15 03 Pembangunan / Peningkatan Jalan


(11)

Terawatnya seluruh sarana/prasarana kantor Terawatnya semua kendaraan dinas

1 03 1.03.01 16 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1 03 1.03.01 16 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Peningkatan pengelolaan sumber daya air utamanya Percapatan Pembangunan untuk pengendalian banjir Infrastruktur dan peningkatan kondisi jaringan irigasi

55.000.000

55.000.000

1

Dinas PU Tamben

39.600.000

39.600.000

39.600.000

39.600.000

1

Dinas PU Tamben

50.600.000

50.600.000

50.600.000

50.600.000

1

Dinas PU Tamben

Terwujudnya SDM Aparat teknis yang memadai

15 org

8 Dokumen

4 Dokumen 3 Dokumen

Tersusunya Lap. Lakip, LPJ dan LPPD

143.000.000

143.000.000

1 Dokumen

27.500.000

27.500.000

1

Dinas PU Tamben

1 Dokumen

27.500.000

27.500.000

1

Dinas PU Tamben

1 Dokumen

27.500.000

27.500.000

1

Dinas PU Tamben

4 Dokumen

27.500.000

27.500.000

1

Dinas PU Tamben

3 Dokumen

33.000.000

33.000.000

1

Dinas PU Tamben

21.882.500.000

24.070.750.000

400.000.000

440.000.000

1

Dinas PU Tamben

66 Paket

20.112.500.000

22.123.750.000

1

Dinas PU Tamben

4 Pkt

1.300.000.000

1.430.000.000

1

Dinas PU Tamben

70.000.000

77.000.000

1

Dinas PU Tamben

4.914.000.000

5.405.400.000

140.000.000

154.000.000

1

Dinas PU Tamben

4.624.000.000

5.086.400.000

1

Dinas PU Tamben

150.000.000

165.000.000

1

Dinas PU Tamben

5.695.000.000

6.264.500.000

4 Kgt

Kota Bima

Tersusunnya data perencanaan jalan yang akurat.

Kota Bima

Peningkatan dan pembukaan jalan lingkungan Pembangunan Jembatan Terlaksananya pengawasan dan monitoring jalan dan jembatan.

1 Dokumen 66 Paket 4 Pkt

1 Dokumen

Adanya akurasi data perencanaan jalan Terbukanya akses jalan dan lancarnya arus transportasi Terwujudnya akses transportasi yang lebih efisien. Terwujudnya pembangunan jalan dan jembatan, sesuai spesifikasi yang ditetapkan.

1 Dokumen

1 Dokumen

3 Kgt

Kota Bima

Tersusunnya data perencanaan saluran drainase yang akurat.

Kota Bima

Terlaksananya pembangunan saluran drainase yang memadai.

Kota Bima

Terlaksananya pengawasan dan monitoring pembangunan saluran drainase.

4 kgt

1 Dokumen

Terwujudnya akuarsi data perencanaan saluran drainase.

1 Dokumen

47 Paket

Terbangunnya saluran drainase yang berkualitas

47 Paket

1 Dokumen

Terpantaunya kemajuan pekerjaan secara berkala.

(15)

3 unit

15 org

1 Dokumen

(14)

Dinas PU Tamben

Tersedianya SDM aparat Teknis yang memadai

Tersusunnya Lap. Keuangan Semesteran Tersusunnya Lap. Keuangan Akhir tahun Terlaksananya kegiatan tahunan

(13)

1

15 Org

1 Dokumen

(12)

55.000.000

52 org

Tersusunnya Lap. Capaian Kinerja

PRAKIRAAN MAJU

55.000.000

Terciptanya keseragaman pakaian aparatur

1 Dokumen

PAGU INDIKATIF

1 kgt

52 org

Tersusunya Lap. Lakip, LPJ dan LPPD

Terciptanya Kondisi Turap/Bronjong yang mantap

3 unit

Terjaminnya perawatan dan pemeiliharaan kantor Terpeliharnya semua kendaraan dinas

Terpenuhinya keseragaman pakaian Dinas aparatur

Tersusunnya Lap. Keuangan semesteran. Tersusunnya Lap. Keuangan Akhir tahun Tersusunnya Lap. Program Kegaitan tahunan

Meningkatnya Kelancaran saluran drainase

1 kgt

52 Org

Tersusunnya Lap. Capaian Kinerja.

Terbukanya akses wil.terisolasi dan lancarnya arus transportasi.

Pengendalian banjir Kota Bima

1 03 1.03.01 16 01 Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong


Target

(10)

Kota Bima

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG- Percapatan Pembangunan Infrastruktur GORONG

PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP / TALUD / BRONJONG

Tolok Ukur

(9)

Kec. Raba dan RasanaE Timur

1 03 1.03.01 15 05 Pembangunan jembatan

1 03 1.03.01 17

Target

(8)

Terpenuhinya Penyampaian Lap. Capaian Kinerja

1 03 1.03.01 06 02 Penyusunan laporan Keuangan Semesteran

1 03 1.03.01 16

Tolok Ukur

(7)

Kota Bima

Kota Bima

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

Target

(6)

Terpenuhinya ketersediaan SDM aparat teknis yang memadai


HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Terciptanya kedisiplinan aparatur

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 1 03 1.03.01 06 01 kenerja SKPD

1 03 1.03.01 15

KELUARAN KEGIATAN

Kota Bima

1 03 1.03.01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1 03 1.03.01 06

HASIL PROGRAM

1 Dokumen

BAB V - 140

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

2 Dokumen

Penataan bangunan air sesuai peruntukan lahannya sepanjang alur sungai, penanggulangan banjir, menjaga atau menata sepanjang sungai

2 Dokumen

1 03 1.03.01 17 01 Perencanaan Turap/ Talud/ Bronjong

Pengelolaan DAS Padolo

1 03 1.03.01 17 03 Pembangunan turap/talud/bronjong

1 03 1.03.01 18

PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN/JEMBATAN

Terlaksananya pembangunan Turap/talud/bronjong yang memadai. Terlaksananya pengawasan dan monitoring pembangunan bronjongnisasi

Kota Bima


Kota Bima

Percepatan Pembangunan rehabilitasi jalan dan Infrastruktur jembatan Kota Bima

HASIL KEGIATAN

Terciptanya Kondisi Jalan dan Jembatan yang mantap

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

570.000.000

627.000.000

1

Dinas PU Tamben

5.050.000.000

5.555.000.000

1

Dinas PU Tamben

75.000.000

82.500.000

1

Dinas PU Tamben

520.000.000

572.000.000

1 Dokumen

50.000.000

55.000.000

1

Dinas PU Tamben

18 paket

Terbangunnya turap/talud/bronong yang stabil

18 paket

1 Dokumen


1 Dokumen

5 kgt

1 03 1.03.01 18 01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Kota Bima

Tersedianya Data Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan yg handal, tepat dan Efektif

1 03 1.03.01 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (Rutin/Ruas Tersebar)

Kota Bima

Terlaksananya pemeliharaan jalan untuk mempertahankan kondisi jalan

1 Keg

Terbangunnya pemeliharaan jalan yang stabil

1 Keg

200.000.000

220.000.000

1

Dinas PU Tamben

Kel. Dodu RT 07 dan RT.08

Terlaksananya pemeliharaan jalan untuk mempertahankan kondisi jalan

2 paket

Terbangunnya pemeliharaan jalan yang stabil

2 paket

200.000.000

220.000.000

1

Dinas PU Tamben

1 Dokumen

70.000.000

77.000.000

1

Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan


1 03 1.03.01 22

PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN /JEMBATAN

Kota Bima

Percepatan Pembangunan Optimalisasi Rehabilitasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Akses data jalan / jembatan yang cepat

1 Dokumen

Terlaksananya pengawasan dan monitoring pemeliharaan jalan/jembatan

1 Dokumen

Kota Bima

Didapatnya Data Base Jalan

1 Dokumen

1 03 1.03.01 22 02 Penyusunan sistem informasi/data base jembatan

Kota Bima

Didapatnya Data Base Jalan/Jembatan

1 Dokumen

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

Percepatan Pembangunan Optimalisasi Rehabilitasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan

1 03 1.03.01 23 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

1 03 1.03.01 24

PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA/JARINGAN PENGAIRAN

Terlaksananya semua kegiatan Bina marga

Peningkatan pengelolaan sumber daya air utamanya Percepatan Pembangunan untuk pengendalian banjir Infrastruktur dan peningkatan kondisi baik jaringan irigasi

1 Kgt

Kota Bima

Tersedianya Perencanaan Teknis yg memadai

1 03 1.03.01 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)

Kota Bima

Peningkatan Saluran Irigasi

24 Paket

1 03 1.03.01 24 14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai/irigasi

Kota Bima

Peningkatan Saluran dan Normalisasi DAM

6 Paket

Kota Bima

Terlaksananya monitoring dan pelaporan Pengelolaan Jar. Irigasi

1 03 1.03.01 27

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH


Penyediaan air bersih melalui jaringan perpipaan Percepatan Pembangunan di Kota Bima dan Infrastruktur Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

90.000.000

99.000.000

1 Dokumen

45.000.000

49.500.000

1

Dinas PU Tamben

1 Dokumen

45.000.000

49.500.000

1

Dinas PU Tamben

140.000.000

154.000.000

Terawatnya alat-alat berat

140.000.000

154.000.000

1

Dinas PU Tamben

10.515.000.000

11.566.500.000

1 Kgt

Terlaksananya Pengelolaan Jaringan Irigasi yang teratur

1 03 1.03.01 24 05 Perencanaan normalisasi saluran sungai


Tersusunnya Data Base jalan yang akuntabel Tersusunnya Data Base jalan / Jembatan yang akuntabel

1 Kgt Dilaksanakannya pemeliharaan dan perawatan alat-alat berat

Kota Bima


1 Kgt

1 03 1.03.01 22 01 Penyusunan sistem informasi/data base jalan Tahap III

1 03 1.03.01 23

Terwujudnya Pelaksanaan Keg. Rehabilitasi jalan tepat waktu, sasaran dan Akuntable

PAGU INDIKATIF

Terlaksananya Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1 Dokumen

1 Dokumen

Terwujudnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran sungai yang efektif Lancarnya/normalnya saluran irigasi Lancarnya/normalnya saluran irigasi Terlaksanannya kegiatan sesuai yang direncanakan

1 Dokumen

150.000.000

165.000.000

1

Dinas PU Tamben

24 Paket

6.595.000.000

7.254.500.000

1

Dinas PU Tamben

6 Paket

3.700.000.000

4.070.000.000

1

Dinas PU Tamben

70.000.000

77.000.000

1

Dinas PU Tamben

6.075.000.000

6.215.000.000

1 Dokumen

BAB V - 141

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Monggonao, Matakando, Kolo, Paruga, Dara

Terlaksananya Pemb. Jar. Air bersih

1 03 1.03.01 27 02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Asakota, Rasana'e Barat, Raba, Mpunda

1 03 1.03.01 27 08 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

1 03 1.03.01 27 01

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masy. berpenghasilan rendah

1 03 1.03.01 27 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1 03 1.03.01 29

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

5 Paket

5 Paket

3.000.000.000

3.300.000.000

1

Dinas PU Tamben

Terlaksananya Pemb. Prasarana dan sarana air limbah komunal

4 Paket

Terbangunnya Prasarana dan sarana air limbah komunalbagi masy. Berpenghasilan rendah

4 Paket

1.400.000.000

2.172.500.000

1

Dinas PU Tamben

Kec. Rasanea Barat, Kec. Raba, Kec. Asakota

Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah komunal

8 Paket

Terpeliharanya Prasarana dan sarana air limbah bagi masy. Berpenghasilan rendah

8 Paket

1.575.000.000

632.500.000

1

Dinas PU Tamben

Kota Bima

Terlaksananya monitoring dan pelaporan Kinerja Jar.Air bersih

1 Dokumen

100.000.000

110.000.000

1

Dinas PU Tamben

5.800.000.000

6.380.000.000

800.000.000

880.000.000

1

Dinas PU Tamben

5.000.000.000

5.500.000.000

1

Dinas PU Tamben

5.340.250.000

5.874.275.000

Penyediaan air bersih melalui jaringan perpipaan Percepatan Pembangunan di Kota Bima dan Infrastruktur Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Terlaksanannya kegiatan sesuai yang direncanakan

1 Dokumen

2 Paket dan 1 Kegiatan

Kota Bima

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum dan Penyusunan Master Plan Air Limbah

1 03 1.03.01 29 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur

Kota Bima

Penimbunan lokasi terminal AKAP

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN

PAGU INDIKATIF

Terbangunnya Jar. Air bersih bagi masy. Berpenghasilan rendah

1 03 1.03.01 29 01 Perencanaan pengembangan infrastruktur

1 03 1.03.01 30

HASIL KEGIATAN

Pengendalian Percepatan Pembangunan Pertumbuhan kawasan Infrastruktur yang tidak terkendali dan belum tertata dengan baik

Terciptanya infrastruktur pedesaan yang maju

2 Paket

1 Keg

Tersedianya rencana pengembangan infrastruktur air minum dan air limbah Kota Bima yang memadai Tersedianya lokasi untuk pembangunan infrastruktur terminal

2 paket

1 Keg

4 Kegiatan

1 03 1.03.01 30 01 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

Kota Bima

Dilaksanakannya penataan pemukiman penduduk

4 Pkt

Terciptanya Penataan Lingkungan Pedesaan

4 Pkt

2.000.000.000

2.200.000.000

1

Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 30 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Kota Bima

Dibangunnya Akses Jalan/Jembatan Pedesaan

22 Pkt

Lancarnya Arus Transportasi

22 Pkt

2.990.250.000

3.289.275.000

1

Dinas PU Tamben

Kota Bima

Pemeliharaan Sarana dan prasarana air bersih/minum (tersebar)

1 Pkt

Tercukupinya penyediaan air bersih bagi masy.Pedesaan

1 Pkt

300.000.000

330.000.000

1

Dinas PU Tamben

Kota Bima

Terlaksananya monitoring dan pelaporan keg. Pembangunan Infrastruktur pedesaan

1 Dokumen

50.000.000

55.000.000

1

Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 30 06

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan


1 Dokumen

Terlaksanannya kegiatan sesuai yang direncanakan

1 04

URUSAN WAJIB PERUMAHAN

2.030.000.000

2.233.000.000

1 04 1.05.01

DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

1.245.000.000

1.369.500.000


BAB V - 142

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 04 1.05.01 15

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Penyusunan Dokumen master plan Perumahan, sebagai pedoman penyusunan Peraturan Percepatan Pembangunan Daerah tentang ijin dan Infrastruktur persyaratan Pembangunan perumahan dan Penanganan kawasan Kumuh

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terlaksananya Pengembangan perumahan

2 Dokumen

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

650.000.000

715.000.000

1 04 1.05.01 15 01 Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan

Kota Bima

Terlaksananya Penyusunan RP3KP

1 Dokumen

Tersedianya dokumen RP3KP sebagai pedoman investasi bidang perumahan

1 Dokumen

250.000.000

275.000.000

1


1 04 1.05.01 15 02 Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)

Kota Bima

Terlaksananya Penyusunan NSPM Perumahan Formal dan Swadaya

1 Dokumen

Tersedianya dokumen NSPM Perumahan Formal dan Swadaya sebagai pedoman penyelenggaran pembangunan perumahan formal dan swadaya

1 Dokumen

150.000.000

165.000.000

1


1 04 1.05.01 15 03 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

Kota Bima

Terlaksananya Koordinasi pengembangan Perumahan Swadaya

1 keg

Terjalinnya Koordinasi pengembangan Perumahan Swadaya

1 keg

100.000.000

110.000.000

1


Kota Bima

Terlaksananya Koordinasi pengembangan Perumahan Formal

1 Dokumen

Terjalinnya Koordinasi pengembangan Perumahan Formal

1 Dokumen

50.000.000

55.000.000

1


Kota Bima

Terlaksananya pendataan dan pemetaan kawasan rumah kumuh (tidak layak huni)

Tersedianya data dan informasi tentang rumah kumuh

1 Dokumen

100.000.000

110.000.000

1


65.000.000

71.500.000

65.000.000

71.500.000

1


530.000.000

583.000.000

1 04 1.05.01 15 05

Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha

1 04 1.05.01 15 09 Pendataan dan pemetaan kawasan rumah kumuh

1 04 1.05.01 16

PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

1 04 1.05.01 16 03

Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan

1 04 1.05.01 17

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN

1 04 1.05.01

Pengendalian Percepatan Pembangunan Pertumbuhan kawasan Infrastruktur yang tidak terkendali dan belum tertata dengan baik

Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi perumahan masyarakat kurang mampu berbasis komunitas

1 04 1.08.01

DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

1 04 1.08.01 20

PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN

1 04 1.08.01 20 06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman


5 Kecamatan dan 6 Kelurahan Terlaksananya Kegiatan Sosialisi lingkungan sehat perumahan

Kota Bima

Pengendalian Percepatan Pembangunan Pertumbuhan kawasan yang tidak terkendali dan Infrastruktur belum tertata dengan baik

0 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 04 1.05.01 17 08



5 Kecamatan

5 Kec

Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman, kesadaran masyarakat akan lingkungan sehat

5 Kec

5 Kecamatan dan 6 Kelurahan

Kota Bima

Terlaksananya Kegiatan Sosialisi lingkungan sehat perumahan

1 Dokumen


1 Dokumen

30.000.000

33.000.000

1


Kota Bima

Terlaksananya Kegiatan Sosialisi lingkungan sehat perumahan

5 Kec


5 Kec

500.000.000

550.000.000

1


785.000.000

863.500.000

785.000.000

863.500.000

735.000.000

808.500.000

1

Disbertaman

Pengelolaan sumber daya Peningkatan kualitas dan alam dan lingkungan kuantitas Ruang Terbuka hidup serta pengurangan Hijau (RTH) risiko bencana

Tersedianya Pengelolaan area pemakaman

12 Kelurahan

7 keg

Terlaksananya Pemagaran areal Kuburan

12 Kelurahan

Terwujudnya pemakaman yang rapi

12 Kelurahan

BAB V - 143

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 04 1.08.01 20 10 Pengumpulan dan penyusunan data base informasi makam

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tersusunnya data base pemakaman

Kota Bima

1 Dokumen

Terwujudnya kemudahan pengontrolan

1 keg

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

50.000.000

55.000.000

(14)

(15)

1

Disbertaman

1 05

URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG

6.140.000.000

6.616.500.000

1 05 1.05.01

DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

6.140.000.000

6.616.500.000

1 05 1.05.01 01

PROGRAM PELAYANAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.055.000.000

1.055.000.000

1 Pelayanan

30.000.000

30.000.000

1


1 Pelayanan

500.000.000

500.000.000

1


1 Pelayanan

100.000.000

100.000.000

1




Terpenuhinya pelayanan administrasi kantor yang memadai

13 Pelayanan

Kota Bima

Tersedianya sarana komunikasi sumber daya air dan listrik yg cukup

1 Pelayanan

Kota Bima

Tersedianya Jasa Pemiliharaan Dan perijinan kendaraan dinas

1 Pelayanan


Kota Bima

Tersedianya SDM Administrasi keuangan perkantoran

1 Pelayanan


Kota Bima

Tersedianya barang Cetak dan Penggadaan yg cukup

1 Pelayanan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan

1 Pelayanan

30.000.000

30.000.000

1


Kota Bima

Tersedianya peralatan instalasi listrik

1 Pelayanan

Tersedianya peralatan instalasi listrik

1 Pelayanan

20.000.000

20.000.000

1


1 Pelayanan

45.000.000

45.000.000

1


1 Pelayanan

300.000.000

300.000.000

1


1 Pelayanan

30.000.000

30.000.000

1


150.000.000

150.000.000

12 Bulan

50.000.000

50.000.000

1

1 unit

100.000.000

100.000.000

1

170.000.000

170.000.000

1 Dok

30.000.000

30.000.000

1

1 Dok

30.000.000

30.000.000

1

1 Dok

30.000.000

30.000.000

1

4 Dok

45.000.000

45.000.000

1

1 Dok

35.000.000

35.000.000

1

3.350.000.000

3.685.000.000

1 05 1.05.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

1 05 1.05.01 01 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Pemasangan 1 05 1.05.01 01 12 bangunan Kantor 1 05 1.05.01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Kota Bima

Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan luar 1 05 1.05.01 01 18 daerah

Kota Bima

1 05 1.05.01 01 19 Rapat Koordinsi dan Konsultasi dalam Daerah

Kota Bima

1 05 1.05.01 02




Terpeliharanya sarana dana prasarana operasional Kantor


Kota Bima

1 05 1.05.01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Kota Bima

1 05 1.05.01 06



Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pelaporannya Kota bima

1 05 1.05.01 06 02 Penyusunan laporan Keuangan Semesteran

Kota Bima

1 05 1.05.01 06 04 Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun

Kota Bima

1 05 1.05.01 06 05 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/DPPA-SKPD

Kota Bima

1 05 1.05.01 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ, LPPD

Kota Bima

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG



1 Pelayanan

1 Pelayanan

Tersedianya peralatan kantor yang cukup Terpenuhinya kebutuhan Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya kebutuhan Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1 unit 1 keg

Terjaminnya perawatan dan pemeiliharaan kantor Tersedianya gedung PMK yang representatif

8 Dokumen Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersusunnya Lap. Keuangan semesteran Tersusunnya Lap. Keuangan Akhir tahun Tersusunnya Laporan Program Kegaitan tahunan Tersusunya Lap. Lakip, LPJ dan LPPD

Tersedianya pedoman pentaan ruang kota

1 Pelayanan

Terpiliharanya dan Terurusnya kelengkapan surat-surat ijin kendaraan Terwujudnya kelancaran Administrasi keuangan perkantoran

2 Unit Terawatnya seluruh sarana/prasarana kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung sekretariat

Terlaksananya laporan kinerja kantor

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 1 05 1.05.01 06 01 kinerja SKPD

1 05 1.05.01 15

Tersedianya peralatan kantor yang cukup Tersedianya kebutuhan Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya kebutuhan Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terciptanya Kelancaran Komunikasi dan terpenuhinya kebutuhan air dan listrik

100%

1 Dok 1 Dok 1 Dok 4 Dok 1 Dok

Terlaksananya Lap. Capaian Kinaerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja Terlaksananya Lap. Keuangan Semesteran Terlaksananya Lap. Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya Kegiatan Tahunan Terlaksananya Lap. Lakip, LPJ dan LPPD

Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Tata Kota dan Perumahan

Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Tata Kota dan Perumahan

BAB V - 144

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) pada tiap Kecamatan Percepatan penyusunan

1 05 1.05.01 15 02 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) pada tiap Kecamatan

1 05 1.05.01 15 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Pengembangan Sistem Informasi dan Monitoring Tata Ruang (SIMTARU)

1 05 1.05.01 15 07 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

1 05 1.05.01 16

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

1 05 1.05.01 16 03

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang (Base Tower System )

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1 05 1.05.01 17 02

1 Dokumen

1 Dokumen

200.000.000

220.000.000

1

4 Dokumen

Tersedianya dokumen RDTR Kota Kecamatan RasanaE Barat, Asakota, Raba, dan RasanaE Timur

4 Dokumen

1.800.000.000

1.980.000.000

1


Kec. Mpunda

Penyusunan RTBL Blok Kawasan I, II dan III Kec. Mpunda

3 Dokumen

Tersedianya dokumen RTBL Blok Kawasan I Kec. Mpunda

3 Dokumen

1.350.000.000

1.485.000.000

3


550.000.000

605.000.000

Tersedianya pedoman pemanfaatan ruang kota

100%

Terlaksananya Penyusunan Master Plan dan peraturan Walikota ttg Base Tower system

Telaksananya Evaluasi dan monitoring lokasi pemanfaatan ruang


Tercapainya pengendalian pemanfaatan ruang kota

Kota Bima

Terlaksananya Penyusunan kebikajakan ruang

Kota Bima

Inventarisasi dan Penataan Nama Jalan di Kota Bima dan perencanaan nama jalan di Kota Bima Penertiban Bangunan, Iklan dan Reklame


Terlaksananya monitoring terhadap bangunan, iklan dan reklame

1 05 1.05.01 17 11 Penerbitan Sertifikasi IMB

Meningkatnya Jumlah bangunan yang memiliki IMB Terlaksanaanya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan RTRW Terlaksananya Survey dan Pemetaan Potensi Bangunan, Iklan dan Reklame Terlaksanaanya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan RTRW

Kota Bima

Survey dan Pemetaan Potensi Bangunan, Iklan dan Reklame yang memiliki SIMB

Kota Bima

1 05 1.05.01 17 15 Penerbitan Izin Sewa Aset untuk Reklame

1 Dokumen

Tersedianya Master Plan dan Peraturan Wali Kota Tengtang Tower

1 Dokumen

150.000.000

165.000.000

1


1 keg.

Tersedianya Sistem Informasi dan Monitoring Tata Ruang

1 keg.

150.000.000

165.000.000

1


1 Keg

Tersosialisasinya Perda tentang RDTRK Kec. Mpunda

1 Keg

75.000.000

82.500.000

1


1 Dokumen

Tersedianya dokumen monev

1 Dokumen

175.000.000

192.500.000

1


865.000.000

951.500.000

1 dokemuen

150.000.000

165.000.000

1


5 Kegiatan

1 05 1.05.01 17 05 Pengawasan pemanfaatan ruang

1 05 1.05.01 17 14

Kota Bima

1 dokemuen

5 kec

12 Bulan

1 Kali

12 Bulan

5 Kec

1 keg

1 keg

Terwujutnya penyusnan kebijakan ruang Terdatanya inventaris dan penataan nama jalan di Kota Bima

5 kec

150.000.000

165.000.000

1


Tertibnya penataan bangunan, Iklan dan reklame sesuai dengan peruntukannya

12 Bulan

100.000.000

110.000.000

1


Tertatanya penempatan bangunan, iklan dan reklame

12 Bulan

100.000.000

110.000.000

1


Meningkatnya jumlah PAD dari jumlah SIMB yang diterbitkan

12 Bulan

100.000.000

110.000.000

1


5 Kec

65.000.000

71.500.000

1


1 keg

100.000.000

110.000.000

1


1 keg

100.000.000

110.000.000

1


Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan RTRW Tersusunya Peta Potensi Bangunan , Iklan dan Reklame yang memiliki SIMB Meningkatnya jumlah PAD dari jumlah Izin Sewa Aset untuk Reklame yang diterbitkan

1 06

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

4.770.000.000

5.108.500.000

1 06 1.06.01

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.770.000.000

5.108.500.000

1 06 1.06.01 01


672.000.000

672.000.000




(15)

Penyusunan RDTR Kota Kecamatan RasanaE Barat, Asakota, Raba, dan RasanaE Timur

Kota Bima

1 05 1.05.01 17 12 Penerbitan rekomendasi ILPR

(14)

Kec. R.Barat Kec. Asakota, Kec. Raba dan Kec. R.Timur

Terlaksananya Penyusunan Sistem Informasi dan Monitoring Tata Ruang Sosialisasi Perda tentang RDTRK Kec. Mpunda

Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

(13)

Kec. Mpunda

Kota Bima

1 05 1.05.01 17 01 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

(12)


Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual 1 05 1.05.01 16 07 pemanfaatan ruang

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

PRAKIRAAN MAJU

Tersedianya dokumen dokumen Perda RDTR Kota Kec. Mpunda yang telah diperdakan

1 05 1.05.01 16 05 Survey dan Pemetaan

1 05 1.05.01 17

PAGU INDIKATIF

Penetapan dokumen Perda RDTR Kota Kec. Mpunda

Pengembangan Sistem Percepatan Pembangunan Informasi dan Monitoring Infrastruktur Tata Ruang (SIMTARU)

1 05 1.05.01 16 09 Monitoring, evaluasi dan pemanfaatan ruang

HASIL KEGIATAN

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang optimal

14 Pelayanan

BAB V - 145

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)


Bappeda Kota Bima

Terselenggaranya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1 Pelayanan

15.000.000

15.000.000

1

Bappeda


Bappeda Kota Bima

Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1 Pelayanan

21.000.000

21.000.000

1

Bappeda


Bappeda Kota Bima

Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

1 Pelayanan

13.000.000

13.000.000

1

Bappeda


Bappeda Kota Bima

Terselenggaranya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1 Pelayanan

14.000.000

14.000.000

1

Bappeda


Bappeda Kota Bima

Terselenggaranya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1 Pelayanan

4.000.000

4.000.000

1

Bappeda


Bappeda Kota Bima

Terselenggaranya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1 Pelayanan

5.000.000

5.000.000

1

Bappeda


Bappeda Kota Bima

1 Pelayanan

50.000.000

50.000.000

1

Bappeda


Bappeda Kota Bima

Terselenggaranya Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terselenggaranya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terselenggaranya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

1 Pelayanan

14.000.000

14.000.000

1

Bappeda

1 Pelayanan

2.000.000

2.000.000

1

Bappeda

1 Pelayanan

30.000.000

30.000.000

1

Bappeda

1 06 1.06.01 01 06

1 06 1.06.01 01 12


Bappeda Kota Bima

1 06 1.06.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Bappeda Kota Bima

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang1 06 1.06.01 01 15 undangan

Bappeda Kota Bima

Tersediannya bahan bacaan dan peraturaan perudang-undang


Bappeda Kota Bima

Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam Daerah


Jakarta, Mataram


Kota Bima

1 06 1.06.01 02




1 06 1.06.01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1 06 1.06.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 06 1.06.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 06 1.06.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 06 1.06.01 03



1 06 1.06.01 05




Terselenggaranya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Bappeda Kota Bima Bappeda Kota Bima

Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

Bappeda Kota Bima

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Terwujudnya sumber daya aparatur yang berdisiplin tinggi


1 06 1.06.01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan formal

1 06 1.06.01 06

Bappeda Kota Bima

Bappeda Kota Bima



4.000.000

1

Bappeda

20.000.000

20.000.000

1

Bappeda

1 Pelayanan

460.000.000

460.000.000

1

Bappeda

1 Pelayanan

20.000.000

20.000.000

1

Bappeda

568.000.000

568.000.000

500.000.000

500.000.000

1

Bappeda

1 Tahun

3 Unit

4.000.000

4.000.000

1

Bappeda

1 Thn

4.000.000

4.000.000

1

Bappeda

24 Unit

60.000.000

60.000.000

1

Bappeda

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

1

Bappeda

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

1

Bappeda

80.000.000

80.000.000

45 Orang Terselenggaranya Pengadaan pakaian olahraga

45 unit

Terwujudnya sumber daya aparatur yang Profesional Terselenggaranya pendidikan & pelatihan formal

Jakarta


4.000.000

1 Pelayanan

Penyedian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur


1 06 1.06.01 03 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga

1 Pelayanan

Tersedianya sistem pelaporan kinerja dan keuangan

4 orang

BAB V - 146

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasasi 1 06 1.06.01 06 01 kinerja SKPD

Bappeda Kota Bima

Terselenggaranya penyusunan lap. Kinerja & real.keuangan

1 Dokumen

10.000.000

10.000.000

1

Bappeda

1 06 1.06.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semester

Bappeda Kota Bima

Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan semester

1 Dokumen

10.000.000

10.000.000

1

Bappeda

1 06 1.06.01 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Bappeda Kota Bima

Terselenggaranya penyusunan laporan keu. Akhir tahun

1 Dokumen

10.000.000

10.000.000

1

Bappeda

1 06 1.06.01 06 05 Penyusunan rencana kerja/RKA/DPA/DPPA-SKPD

Bappeda Kota Bima

Terselenggaranya penyusunan Renja/RKA/DPA/DPPA

4 Dokumen

50.000.000

50.000.000

1

Bappeda

395.000.000

434.500.000

1 06 1.06.01 15

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI



Tersedianya pengembangan data/ informasi Bappeda Kota Bima

Dokumen Profil Daerah

Bappeda Kota Bima

Pembangunan Simonpeda

Penyusunan laporan, pelaksanaan dan pencapaian 1 06 1.06.01 15 08 penanggulangan kemiskinan daerah (LP2D)

Bappeda Kota Bima

Dokumen LP2D

Penyusunan dan Analisis data Perencanaan Pengembangan 1 06 1.06.01 15 09 Struktur Ekonomi dan Indikator Ekonomi

Bappeda Kota Bima

Dokumen Data Struktur dan Indikator Ekonomi

10 Dokumen

Bappeda Kota Bima

Dokumen Data Sumberdaya Air Untuk Pertanian

20 Dokumen

150.000.000

165.000.000

150.000.000

165.000.000

250.000.000

275.000.000

250.000.000

275.000.000

120.000.000

132.000.000

120.000.000

132.000.000

1.055.000.000

1.160.500.000

1 Dokumen

70.000.000

1 06 1.06.01 15 05 Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) 1 06 1.06.01 15 06

Penyusunan Sistem Monitoring Perencanaan Daerah (Simonpeda)

1 06 1.06.01 15 10

Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Air Untuk Pertanian

1 06 1.06.01 16

PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN



1 06 1.06.01 19

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR

1 06 1.06.01 19 12

Penyusunan Rencana Strategis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Perkotaan (PPSP)

1 06 1.06.01 20

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH




PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


Terselenggaranya Koordinasi penyusunan RENSTRA PPSP


Terlaksananya pelatihan teknis aparat perencana

Prosentase tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

Terselenggaranya penyusunan rancangan RKPD

1 06 1.06.01 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Bappeda Kota Bima

Terselenggaranya pennyelenggaraan Musrenbang RKPD

Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)


Bappeda

1

Bappeda

1 Dok

65.000.000

71.500.000

1

Bappeda

70.000.000

77.000.000

1

Bappeda

120.000.000

132.000.000

1

Bappeda

1

Bappeda

1

Bappeda

1

Bappeda

77.000.000

1

Bappeda

3 Kali

6 Kali

Bappeda Kota Bima Bappeda Kota Bima

1 Kali

100%

Bappeda Kota Bima

1 06 1.06.01 21 11

1

82.500.000

Prosentase Tersedianya aparat perencana yang handal

1 06 1.06.01 21 08 Penyusunan rancangan RKPD

1 06 1.06.01 21 10 Penetapan RKPD

71.500.000

75.000.000

Prosentase Terlaksananya Perencanaan pengembangan kota-kota menengah & besar

Jakarta, Denpasar

1 06 1.06.01 20 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

1 06 1.06.01 21

Kota Bima

Terlaksananya koordinas lintas SKPD dan lintas bidang

Kota Bima


65.000.000

Prosentase terlaksananya koordinasi Bappeda Kota Bima

1 06 1.06.01 16 15 Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah

50 Dok

1 Sistem

1 Kali

400.000.000

440.000.000

1

Bappeda

Dokumen RKPD Kota Bima

1 Dokumen

80.000.000

88.000.000

1

Bappeda

Dokumen LKPJ Kota Bima

1 Dokumen

80.000.000

88.000.000

1

Bappeda

BAB V - 147

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 1 06 1.06.01 21 13 pembangunan daerah

Kota Bima

Perencanaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan 1 06 1.06.01 21 16 Pelaporan (DBH Cukai Tembakau)

Kota Bima

1 06 1.06.01 21 17

Koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan tugas pembantuan

Kota Bima

1 06 1.06.01 22

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI



HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terselenggaranya monev pelaksanaan pembangunan daerah Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH Cukai Tembakau) Terselenggaranya monev pelaksanaan tugas pembantuan

Terkoordinasinya perencanaan pembangunan ekonomi

1 06 1.06.01 22 04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Bappeda Kota Bima

1 06 1.06.01 22 05 Penyusunan tabel input output daerah

Bappeda Kota Bima

Terselenggaranya penyusunan profil Tabel input output daerah

1 06 1.06.01 23 03

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA



Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Koordinasi dan Sosialisasi Gangguan Akibat Kekurangan 1 06 1.06.01 23 05 Yodium (GAKY) Koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 1 06 1.06.01 23 11 pelayanan kesehatan

1 06 1.06.01 24

1 06 1.06.01 24 05

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM


Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana dan SDA

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

(12)

(13)

150.000.000

165.000.000

1

Bappeda

4 Kali

150.000.000

165.000.000

1

Bappeda

2 Kali

125.000.000

137.500.000

1

Bappeda

330.000.000

363.000.000

6 SKPD

250.000.000

275.000.000

1

Bappeda

1 Kali

80.000.000

88.000.000

1

Bappeda

535.000.000

588.500.000

350.000.000

385.000.000

1

Bappeda

100%

Kota Bima

Kota Bima

Koordinasi dan Sosialisasi

2 Kali

85.000.000

93.500.000

1

Bappeda

Kota Bima

Terlaksananya koordinasi pelayanan kesehatan

4 Kali

100.000.000

110.000.000

1

Bappeda

350.000.000

385.000.000

Kegiatan

200.000.000

220.000.000

1

Bappeda

1 Dokumen

150.000.000

165.000.000

1

Bappeda

200.000.000

220.000.000

1 Dokumen

150.000.000

165.000.000

1

Bappeda

1 Kali

50.000.000

55.000.000

1

Bappeda

56 SKPD

Tercapainya program perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya alam Terselenggaranya koord.perencanaan pemb.bid. Prasarana & SDA

Kota Bima Bappeda Kota Bima


PRAKIRAAN MAJU

Terselenggaranya koord. perencanaan pembangunan bidang Sosial budaya dan pemerintahan


1 06 1.06.01 24 07 Master Plan Infrastruktur Kota

1 06 1.06.01 26

Terlaksananya perencanaan pembanguan sosial budaya

PAGU INDIKATIF

1 Dokumen

100% Terselenggaranya koord.perencanaan pemb.bid.ekonomi

1 06 1.06.01 23

HASIL KEGIATAN


Terselenggaranya penyusunan master plan infrsastruktur Kota

Prosentase terkelolanya wilayah pesisir dan pulau pulau kecil Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (SZWP3K) Meningkatnya pemahaman tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1 06 1.06.01 26 02

Penyusunan Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil

Bappeda Kota Bima

1 06 1.06.01 26 03

Sosialisasi rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecil

Kota Bima

1 07

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

3.121.000.000

3.368.400.000

1 07 1.07.01

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.121.000.000

3.368.400.000

1 07 1.07.01 01


371.000.000

371.000.000




Terpenuhinya pelayanan adm. Perkantoran yang memadai

13 Pelayanan

BAB V - 148

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)


Kota Bima

Tersedianya pelayanan dalam hal surat menyurat

1 Pelayanan

Lancarnya pelayanan dalam hal surat menyurat

1 Pelayanan

27.000.000

27.000.000

1 07 1.07.01 01 02 Penyediaan Jasa Komuniksi , Sumber Daya Air dan Listrik

Kota Bima

Tersedianya pelayanan dalam hal komunikasi, air dan listrik

1 Pelayanan

Lancarnya pelayanan dalam hal komunikasi, air dan listrik

1 Pelayanan

34.000.000

34.000.000


Kota Bima

Tersedianya pelayanan dalam hal administrasi keuangan

1 Pelayanan

Lancarnya pelayanan dalam hal administrasi keuangan

1 Pelayanan

8.000.000

8.000.000

1 07 1.07.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kota Bima

1 Pelayanan

8.000.000

8.000.000


Kota Bima

1 Pelayanan

5.000.000

5.000.000


Kota Bima

1 Pelayanan

14.000.000

14.000.000

1 07 1.07.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7.000.000

7.000.000

Tersedianya pelayanan dalam hal kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan untuk peralatan kerja Tersedianya peralatan alat tulis kantor

1 Pelayanan 1 Pelayanan 1 Pelayanan

Terpeliharanya kebersihan kantor Penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya Penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya

Kota Bima

Tersedianya jasa percetakan dan penggandaan dokumen

1 Pelayanan

Adanya arsip dari sebuah dokumen kegiatan dan laporan

1 Pelayanan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 1 07 1.07.01 01 12 kantor

Kota Bima

Tersedianya pelayanan instalasi listrik

1 Pelayanan

Terciptanya kenyamanan dalam bekerja

1 Pelayanan

3.000.000

3.000.000


Kota Bima

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 Pelayanan

Meningkatnya etos kerja aparatur

1 Pelayanan

40.000.000

40.000.000

1 07 1.07.01 01 15 Penyediaan bahaan bacaan dan peraturan perundangan

Kota Bima

Tersedianya buku-buku dan peraturan perundang-undangan

1 Pelayanan

Meningkatnya pegetahuan aparatur

1 Pelayanan

4.000.000

4.000.000


Kota Bima

Tersedianya biaya makan dan minum tamu

1 Pelayanan

Terciptanya hubungan yang harmonis kepada mitra kerja

1 Pelayanan

5.000.000

5.000.000

1 07 1.07.01 01 18 Rapat - rapat Kordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Kota Bima

Tersedianya biaya rapat vdan koordinasi luar daerah

1 Pelayanan

Terwujudnya suatu koordinasi dalam segala aspek

1 Pelayanan

200.000.000

200.000.000

1 07 1.07.01 01 19 Rapat - rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

Kota Bima

Tersedianya biaya rapat dan koordinasi dalam daerah

1 Pelayanan

Terwujudnya suatu koordinasi dalam segala aspek

1 Pelayanan

16.000.000

16.000.000

159.000.000

159.000.000

1 07 1.07.01 02




terpeliharnya sarana/prasarana Operasional kantor

1 07 1.07.01 02 10 Pengadaan mebeleur

Kota Bima


Kota Bima


Kota Bima


Kota Bima

1 07 1.07.01 03




1 07 1.07.01 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan

1 07 1.07.01 05



Terpenuhinya ketersediaan SDM aparat teknis yang memadai

Peningkatan Kualitas SDM aparatur Kota Bima Kota Bima

1 07 1.07.01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1 07 1.07.01 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun



Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pelaporannya Kota Bima

Kota Bima

12 bulan


Untuk meningkatkan kenyamanan dalam beraktifitas

7 unit

terciptanya kemudahan dalam bekerja

Meningkatnya wibawa aparatur perhubungan

1 paket

7 unit

10.000.000

10.000.000

12 Bulan

35.000.000

35.000.000

12 bulan

100.000.000

100.000.000

7 unit

14.000.000

14.000.000

Terciptanya aparatur yang berwibawa

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

50.000.000

50.000.000

3 org

30.000.000

30.000.000

2 kali

20.000.000

20.000.000

47.000.000

47.000.000

1 paket

. 5 org Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang profesional Terwujudnya aparatur yang profesional dan handal

Terpenuhinya Penyampaian Lap. Capaian Kinerja

7 unit 12 Bulan

Terciptanya kenyamanan dalam bekerja Terciptanya kenyamanan dalam bekerja

1 paket

Kota Bima

1 07 1.07.01 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan


Meningkatanya etos kerja aparatur Untuk meningkatkan kenyamanan dalam bekerja Untuk meningkatkan pengawasan dan ketertiban di jalan raya

Terciptanya kedisiplinan aparatur

1 07 1.07.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal (PPNS)

1 07 1.07.01 06

22 unit

3 org 2 kali

Adanya sumber daya aparatur yang profesional Adanya sumber daya aparatur yang profesional

11 Dokumen Sebagai pengontrol dan bahan evaluasi penggunaan anggaran setiap semester Tersedianya laporan pertanggung jawaban pengggunaan anggaran dalam setahun

2 Dokumen

Adanya pengontrol dan bahan evaluasi penggunaan anggaran setiap semester

2 Dokumen

10.000.000

10.000.000

1 Dokumen

Adanya laporan pertanggung jawaban pengggunaan anggaran dalam setahun

1 Dokumen

7.000.000

7.000.000

BAB V - 149

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 07 1.07.01 06 05 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan / RKA, DPA, DPPA SKPD

Kota Bima

1 07 1.07.01 06 06 Penyusunan Lakip,LPJ dan LPPD

Kota Bima

Pengembangan Jaringan Transportasi Lokal melalui Percepatan Pembangunan pembangunan terminal Infrastruktur AKAP dan relokasi Terminal Kumbe.

1 07 1.07.01 15

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

1 07 1.07.01 15 01

Perencanaan dan pengendalian pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Kota Bima

1 07 1.07.01 15 03

Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Kota Bima

1 07 1.07.01 15 07 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat dan PKB

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan 1 07 1.07.01 17 05 raya Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di 1 07 1.07.01 17 09 lingkungan terminal 1 07 1.07.01 17 11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

1 07 1.07.01 17 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tersedianya rancangan kegiatan SKPD untuk tahun yang berikutnya Tersedianya laporan pertanggung jawaban baik dari segi kegiatan maupun anggaran dalam setahun

Terciptanya sarana dan Parasarana Perhubungan

4 Dokumen

3 Dokumen

Analisis pembangunan pelabuhan Kolo, Perencanaan Rehabilitasi Terminal Jatibaru dan Pemnidahan Terminal Kumbe Untuk mewujudkan suatu pembangunan yang saling berkesinambungan Terlaksananya pemasangan penerangan lampu terminal Tersedianya data-data yang akurat untuk bahan koordinasi dibidang perhubdat

3 Dokumen

1 Kgt 4 Lokasi

Terwujudnya pembangunan yang saling berkesinambungan Adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

4 Dokumen

20.000.000

20.000.000

3 Dokumen

10.000.000

10.000.000

425.000.000

467.500.000

260.000.000

286.000.000

1

Dishubkominfo

3 Dokumen

1 Kgt

45.000.000

49.500.000

1

Dishubkominfo

4 Lokasi

100.000.000

110.000.000

1

Dishubkominfo

1 Dok

20.000.000

22.000.000

1

Dishubkominfo

650.000.000

715.000.000

650.000.000

715.000.000

1

Dishubkominfo

394.000.000

433.400.000

1 Dok

1 Lokasi

Terciptanya kenyamanan bagi pengguna jasa terminal

Kota Bima

Terwujudnya pengendara angkutan umum yang tertib

170 unit

Mewujudkan pengendara angkutan umum yang tertib

170 unit

5.000.000

5.500.000

1

Dishubkominfo

Kota Bima

Terwujudnya terminal yang bersih dan rapi

3 Unit

Tersedianya terminal yang bersih dan rapi

3 Unit

5.000.000

5.500.000

1

Dishubkominfo

Kota Bima

menyediakan data base secara rinci tentang jasa angkutan

Pengembangan Jaringan Percepatan Pembangunan Transportasi Lokal melalui Infrastruktur Rehabilitasi terminal Jatibaru

Terciptanya Kondisi Terminal yang memadai

1 unit Terlaksananya pemeliharaan bangunan terminal jatibaru

Kota Bima

Pengembangan Jaringan Percepatan Pembangunan Transportasi Lokal melalui Infrastruktur penyusunan dokumen Tatralok

Terwujudnya Pelayanan Angkutan yang memadai

1 Lokasi

14 Pelayanan

1 Dokumen

Tersedianya data base secara rinci tentang jasa angkutan

1 Dokumen

5.000.000

5.500.000

1

Dishubkominfo

Kota Bima

Menciptakan hubungan kerjasama yang kondusif antara dinas dan pengusaha sebagai mitra kerja

100 Orang

Terciptanya hubungan kerjasama yang kondusif antara dinas dan pengusaha sebagai mitra kerja

100 Orang

7.000.000

7.700.000

1

Dishubkominfo

1 Orang

5.000.000

5.500.000

1

Dishubkominfo

40 orang

7.000.000

7.700.000

1

Dishubkominfo

12 Bulan

150.000.000

165.000.000

1

Dishubkominfo

1 Dokumen

150.000.000

165.000.000

1

Dishubkominfo

Kota Bima

Terpilihnya supir/juru mudi yang dapat menjadi contoh dan teladan dalam tertib berlalu lintas dan memberikan pelayanan angkutan yang baik kepada masyarakat

1 Orang

1 07 1.07.01 17 18

Fasilitasi Forum Komunikasi dan Konsultasi Antara Pemerintah dan Pengusaha Angkutan

Kota Bima

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal tertib lalu lintas

40 orang

Kota Bima

Terlaksananya pengelolaan manajemen perparkiran

12 Bulan

Kota Bima

Mewujudkan Sistim Transportasi dalam satu kesatuan yang terpadu


Adanya Perencanaan dan pengendalian pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yang terarah

PAGU INDIKATIF

Adanya data-data yang akurat untuk bahan koordinasi dibidang perhubdat

Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan

1 07 1.07.01 17 23 Study Kajian TATRALOK Kota Bima

Adanya rancangan kegiatan SKPD untuk tahun yang berikutnya Adanya laporan pertanggung jawaban baik dari segi kegiatan maupun anggaran dalam setahun

4 kegiatan

1 07 1.07.01 17 15

1 07 1.07.01 17 19 Pembinaan dan pengawasaan penyelenggaraan parkir

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Kota Bima

1 07 1.07.01 16 04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

1 07 1.07.01 17

KELUARAN KEGIATAN

Kota Bima


1 07 1.07.01 16

HASIL PROGRAM

1 Dokumen

Adanya supir/juru mudi yang dapat menjadi contoh dan teladan dalam tertib berlalu lintas dan memberikan pelayanan angkutan yang baik kepada masyarakat Terciptanya kesadaran masyarakat dalam hal tertib lalu lintas Timbulnya kenyamanan dan ketertiban bagi pengguna jasa parkir Terwujudkan Sistim Transportasi dalam satu kesatuan yang terpadu

BAB V - 150

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1 07 1.07.01 17 24 Lomba Tertib lalulintas

Kota Bima

Terpilihnya supir/juru mudi yang dapat menjadi contoh dan teladan dalam tertib berlalu lintas dan memberikan pelayanan angkutan yang baik kepada masyarakat

1 07 1.07.01 17 25 Pembuatan dan penyusunan kebijakan angkutan laut

Kota Bima

Adanya aturan dan perda yang menyangkut pengelolaan sarana dan prasarana angkutan laut

1 Dokumen

1 07 1.07.01 17 26 Peningkatan pengelolaan wilayah pelabuhan

Kota Bima

Terciptanya kondisi pelabuhan yang tertib dan aman

1 Keg

1 07 1.07.01 18

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

Pengembangan Jaringan Percepatan Pembangunan Transportasi Lokal melalui Infrastruktur Rehabilitasi terminal Jatibaru

1 07 1.07.01 18 04 Pembangunan Pagar Terminal

1 07 1.07.01 19

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

HASIL KEGIATAN

3 Orang

Adanya supir/juru mudi yang dapat menjadi contoh dan teladan dalam tertib berlalu lintas dan memberikan pelayanan angkutan yang baik kepada masyarakat

Tersedianya pembangunan pagar terminal

Percepatan Pembangunan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Transportasi Lokal

terciptanya kenyamanan dan pengamanan berlalu lintas

1 Keg

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

3 Orang

7.000.000

7.700.000

1

Dishubkominfo

Adanya aturan dan perda yang menyangkut pengelolaan sarana dan prasarana angkutan laut

1 Dokumen

3.000.000

3.300.000

1

Dishubkominfo

Terciptanya kondisi pelabuhan yang tertib dan aman

1 Keg

50.000.000

55.000.000

1

Dishubkominfo

30.000.000

33.000.000

30.000.000

33.000.000

1

Dishubkominfo

895.000.000

984.500.000

Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan Kota Bima

PAGU INDIKATIF

Terwujudnya keamanan prasarana dan sarana terminal

1 Keg

50 buah rambu lalu lintas

1 07 1.07.01 19 01 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Kota Bima

Tersedianya rambu-rambu lalu lintas yang dapat meningkatkan kewaspadaan dan memberikan petunjuk bagi masyarakat dalam berkendara sehingga tertib, aman, dan lancar

50 Unit

Adanya rambu-rambu lalu lintas yang dapat meningkatkan kewaspadaan dan memberikan petunjuk bagi masyarakat dalam berkendara sehingga tertib, aman, dan lancar

50 Unit

50.000.000

55.000.000

1

Dishubkominfo

1 07

Kota Bima

Terlaksananya Pemasangan Guard raill/Pagar pengaman Jl Melayu - Kolo

250 M

Adanya batas pengaman jalan sebagai pembatas jalan dengan tebing yang dipasang sepinggir jalan yang curam dan rawan kecelakaan

250 M

250.000.000

275.000.000

1

Dishubkominfo

01

19 03 Pengadaan pagar pengaman jalan

1 07 1.07.01 19 04 Pengawasan Rutin dan Operasi Lalu Lintas

Untuk menciptakan kenyamanan di jalan raya bagi masyarakat Untuk menciptakan ketertiban di jalan raya Tersedianya marka jalan sebagai pembatas jalan yang dapat meningkatkan kewaspadaan bagi pengguna jalan raya Terpeliharanya fungsi traffick light sebagai fasilitas pengatur arus lalu lintas pada persimpangan

Kota Bima

1 07 1.07.01 19 05 Penertiban dan pemeriksaan lalu lintas

Kota Bima

1 07 1.07.01 19 06 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Marka Jalan

Kota Bima

1 07 1.07.01 19 07 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light

Kota Bima

Adanya marka parkir sebagai tanda adanya lokasi perparkiran

1 07 1.07.01 19 09 Pembuatan marka parkir

1 07 1.07.01 20

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN

Percepatan Pembangunan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Transportasi Lokal

Terciptanya kondisi kendaraan yang Laiak jalan

1 07 1.07.01 20 03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

Kota Bima

1 07 1.07.01 20 04 Pelaksanaan uji petik kendaraan tidak bermotor

Kota Bima

Tersedianya alat KIR/pengujian yang memadai bagi kendaraan tidak bermotor

URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP


Terciptanya kenyamanan di jalan raya bagi masyarakat

12 Bulan

250.000.000

275.000.000

1

Dishubkominfo

1000 Unit


1000 Unit

10.000.000

11.000.000

1

Dishubkominfo

1000 m²

Adanya marka jalan sebagai pembatas jalan yang dapat meningkatkan kewaspadaan bagi pengguna jalan raya

1000 m²

150.000.000

165.000.000

1

Dishubkominfo

12 Tititk

- Terjaganya fungsi traffick light sebagai fasilitas pengatur arus lalu lintas pada persimpangan

12 Tititk

150.000.000

165.000.000

1

Dishubkominfo

5000 M

Adanya marka parkir sebagai tanda adanya lokasi perparkiran

5000 M

35.000.000

38.500.000

1

Dishubkominfo

80.000.000

88.000.000

1000 Unit

Adanya alat KIR/pengujian yang memadai bagi kendaraan bermotor

1000 Unit

50.000.000

55.000.000

1

Dishubkominfo

720 Unit

Adanya alat KIR/pengujian yang memadai bagi kendaraan tidak bermotor

720 Unit

30.000.000

33.000.000

1

Dishubkominfo

12.886.058.000

13.808.518.150

2 kegiatan Tersedianya alat KIR/pengujian yang memadai bagi kendaraan bermotor

1 08

12 Bulan

BAB V - 151

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 08 1.08.01

DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

1 08 1.08.01 01




Kota Bima

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran

12 Pelayanan

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

9.697.301.000

10.354.385.450

1.264.958.000

1.264.960.450

Kota Bima

Terlaksananya Pelayanan Surat menyurat

1 Pelayanan

Terwujudnya kelancaran pelayanan surat-surat dinas

1 Pelayanan

37.800.000

37.800.000

1

Disbertaman


Kota Bima

Tersedianya sarana komunikasi sumber daya air dan listrik yg cukup

1 Pelayanan

Terciptanya Kelancaran Komunikasi dan terpenuhinya kebutuhan air dan listrik

1 Pelayanan

809.598.000

809.598.000

1

Disbertaman


Kota Bima

Tersedianya sarana prasarana kendaraan dinas yang baik

1 Pelayanan

Tersedianya sarana prasarana kendaraan dinas yang baik

1 Pelayanan

75.000.000

75.000.000

1

Disbertaman


Kota Bima

Tersedianya jasa administrasi kantor

1 Pelayanan

Tersedianya jasa administrasi kantor

1 Pelayanan

23.800.000

23.800.000

1

Disbertaman


Kota Bima

Tersedianya alat tulis kantor

1 Pelayanan


1 Pelayanan

35.575.000

35.575.800

1

Disbertaman

1 Pelayanan

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

1 Pelayanan

16.465.000

16.465.850

1

Disbertaman

1 Pelayanan

Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor

1 Pelayanan

4.890.000

4.890.000

1

Disbertaman

Kota Bima

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

1 Pelayanan

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

1 Pelayanan

78.960.000

78.960.000

1

Disbertaman

Kota Bima

Tersediaanya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan

1 Pelayanan

Terpenuhinya Informasi dan luas wawasan bagi karyawan

1 Pelayanan

2.000.000

2.000.000

1

Disbertaman

Kota Bima

Terpenuhinya kebutuhan Makanminum kantor

1 Pelayanan

2.400.000

2.400.000

1

Disbertaman

1 Pelayanan

162.870.000

162.870.800

1

Disbertaman

1 Pelayanan

15.600.000

15.600.000

1

Disbertaman

1.799.000.000

1.799.000.000

25 unit

1.789.000.000

1.789.000.000

1

Disbertaman

1 unit

10.000.000

10.000.000

1

Disbertaman

23.400.000

23.400.000

23.400.000

23.400.000

1

Disbertaman

Disbertaman


1 08 1.08.01 01 06

1 08 1.08.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 08 1.08.01 01 12

Kota Bima


Kota Bima

1 08 1.08.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 08 1.08.01 01 15


1 08 1.08.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 1 08 1.08.01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kota Bima


Kota Bima

1 08 1.08.01 02



Terwujudnya pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Kota Bima


Kota Bima




Kota Bima


1 Pelayanan

1 Pelayanan

1 Pelayanan

Tersedianya makan-minum yang cukup untuk kegiatan dinas Terpenuhinya kebutuhan Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya kebutuhan Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

26 unit

Tersedianya kelengkapan& terpeliharanya kendaraan operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor

25 unit 1 unit

Tersedianya kelengkapan& terpeliharanya kendaran operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor


1 08 1.08.01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1 08 1.08.01 06

Tersedianya kebutuhan Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya kebutuhan Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur


1 08 1.08.01 03

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang cukup Tersedianya komponen instalasi listrik


terselenggaranya kekompakan dan disiplin pegawai

1 keg

Terselenggaranya kenyamanan dalam bekerja

3 keg

Terciptanya disiplin pegawai

1 keg

tersedianya kebutuhan pegawai

1 keg

39.122.000

39.121.900

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja 1 08 1.08.01 06 05 Perangkat Daerah

Kota Bima

Terciptanya peyususnan RKA/DPA SKPD

1 keg

Terciptanya peyususnan RKA/DPA SKPD

1 keg

13.650.000

13.650.000

1


Kota Bima

Terciptanya peyususnan LAKIP,LPJ dan LPPD

1 keg

Terciptanya peyususnan LAKIP,LPJ dan LPPD

1 keg

6.983.000

6.983.000

1

Disbertaman


Kota Bima

Terlaksananya kegiatan Monev

1 keg

terlaksanya kegiatan monev

1 keg

18.489.000

18.488.900

1

Disbertaman


BAB V - 152

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 08 1.08.01 15

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN


HASIL PROGRAM Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

3 keg

Tersedianya kendaraan pengelolaan sampah

Kota Bima

1 08 1.08.01 15 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Pengadaan Kontainer, Penyediaan dan pembuatan bak sampah kelurahan

1 08 1.08.01 15 10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Tercapainya pemahaman bersama terhadap kebijakan pengelolaan Persampahan

1 08 1.08.01 25

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEBERSIHAN

Kota Bima


Terlaksananya peningkatan pelayanan kebersihan

1 08 1.08.01 25 03 Peningkatan Pelayanan Kebersihan

1 08 1.08.01 26

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTAMANAN

1 08 1.08.01 26 01

Pemeliharaan rutin / berkala Sarana dan Prasarana Pertamanan

Tercapainya angka partisipasi masyarakat dalam mendukung kebersihan

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana pertamanan

Pembangunan/Revitalisasi/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 1 08 1.08.01 26 02 Pertamanan 1 08 1.08.01 26 06 Pengumpulan dan Penyusunan data base informasi taman

Terpeliharanya kondisi taman Se - Kota Bima

Kota Bima

Tercapainya jumlah luasan terbuka hijau yang mendukung keindahan Kota Bima

Kota Bima

Tercapainya data taman yang valid

Terwujudnya penataan penerangan jalan taman dan hutan kota

1 08 1.08.01 28

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENERANGAN JALAN TAMAN DAN HUTAN KOTA

1 08 1.08.01 28 01

Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Taman Dan Hutan Kota

Perencanaan dan pembangunan Sistim jaringan Penerangan Jalan Taman Dan Hutan Kota

1 08 1.08.01 28 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Taman dan Hutan kota

Terlaksananya Pemeliharaan Sistim jaringan Penerangan Jalan Taman dan Hutan kota Terwujudnya kemudahan pengontrolan dan evaluasi hasil kerja

1 08 1.08.02

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

1 08 1.08.02 01




Tersedianya fasilitas dan sarana prasarana bagi pelayanan administrasi perkantoran


Kota Bima


Kota Bima

1 08 1.08.02 01 06



Kota Bima

1.100.000.000

1

Disbertaman

1 Keg

440.000.000

484.000.000

1

Disbertaman

1 keg

35.000.000

38.500.000

1

Disbertaman

37.671.000

41.438.100

37.671.000

41.438.100

1

Disbertaman

2.259.150.000

2.485.065.000

309.150.000

340.065.000

1

Disbertaman

1.900.000.000

2.090.000.000

1

Disbertaman

50.000.000

55.000.000

1

Disbertaman

2.799.000.000

3.078.900.000

Terpeliharanya kondisi taman Se - Kota Bima

1 keg

9 paket

Tercapainya jumlah luasan terbuka hijau yang mendukung keindahan Kota Bima

9 paket

1 keg

4 keg

Pengumpulan dan penyusunan data base informasi Sarana 1 08 1.08.01 28 03 dan Prasarana Penerangan Jalan Taman dan Hutan Kota

1 Keg

Prosentase Tercapainya rencana SJPJ yang berkesinambungan dan peningkatan kualitas penerangan jalan, taman dan hutan kota

95%

1.499.000.000

1.648.900.000

1

Disbertaman

1 Keg

Prosentase Berfungsinya SJP

100%

1.250.000.000

1.375.000.000

1

Disbertaman

1 keg

Prosentase Tercapainya data penerangan jalan dan penerangan taman yang valid

100%

50.000.000

55.000.000

1

Disbertaman

2.400.000.000

2.586.500.000

360.000.000

360.000.000

15.000.000

15.000.000

1

BLH

10.000.000

10.000.000

1

BLH

15.000.000

15.000.000

1

BLH

11 Pelayanan Tersedianya dana bagi jasa rekening telepon dan listrik kantor Tersedianya dana operasional kendaraan roda 2, 3 dan 4 Tersedianya dana untuk penatausahaan administrasi keuangan

(13)

1.000.000.000

1 keg

1 keg

(12)

1 keg

Terwujud angka partisipasi masyarakat dalam mendukung kebersihan

Tercapainya data taman yang valid

PRAKIRAAN MAJU

1.622.500.000

3 keg

Kota Bima


Tersedianya kendaraan 1 keg pengelolaan sampah 6 Unit Terwujud angka partisipasi Kontainer dan masyarakat dalam mendukung 10 Unit Bak kebersihan Sampak Tercapainya pemahaman 1 keg bersama terhadap kebijakan pengelolaan Persampahan

PAGU INDIKATIF

1.475.000.000

1 keg

Kota Bima


HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana persampahan

1 08 1.08.01 15 01 Penyediaan kendaraan operasional persampahan

KELUARAN KEGIATAN

1 Pelayanan 1 Pelayanan 1 Pelayanan

Lancarnya pelaksanaan tugas 12 Bulan administrasi kantor dan pelayanan kepada masyarakat Terpeliharanya kendaraan dinas 6 unit/ Tahun dengan baik Terselenggaranya administrai keuangan dengan lancar, baik dan benar

1 tahun

BAB V - 153

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)


Kota Bima


1 Pelayanan

Terselenggaranya tugas-tugas dinas dengan baik

1 tahun

15.000.000

15.000.000

1

BLH


Kota Bima

Tersedianya barang cetak dan penggandaan

1 Pelayanan


1 tahun

15.000.000

15.000.000

1

BLH


Kota Bima

Tersedianya sarana perlengkapan kerja/kantor

1 Pelayanan


50.000.000

50.000.000

1

BLH

1 08 1.08.02 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Kota Bima

Tersedianya dana untuk peralatan kebersihan dan listrik

7.000.000

7.000.000

1

BLH

Kota Bima

Tersedianya bahan bacaan untuk aparatur

1 08 1.08.02 01 15



- ibukota Negara dan Propinsi Diluar Kota Bima


1 08 1.08.02 02



Terwujudnya pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Kota Bima

1 08 1.08.02 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Kota Bima

PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR


1 08 1.08.02 06


1 08 1.08.02 06 05

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah



Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

1 08 1.08.02 16

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1 Pelayanan

Terselenggaranya bahan bacaan untuk aparatur

1 Pelayanan

3.000.000

3.000.000

1

BLH

1 Pelayanan

Terjaminnya makan dan minum rapat dan tamu kantor

1 Tahun

10.000.000

10.000.000

1

BLH

1 Pelayanan

Meningkatnya Pemahaman akan Tugas dan kinerja aparatur

1 Pelayanan

200.000.000

200.000.000

1

BLH

1 Pelayanan

Tersedianya data dan Informasi Lingkungan hidup

1 Tahun

20.000.000

20.000.000

1

BLH

1 Tahun

35.000.000

35.000.000

20.000.000

20.000.000

1

BLH

15.000.000

15.000.000

1

BLH

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1

BLH

40.000.000

40.000.000

4 dok

20.000.000

20.000.000

1

BLH

3 dok

20.000.000

20.000.000

1

BLH

250.000.000

275.000.000

100.000.000

110.000.000

1

BLH

150.000.000

165.000.000

1

BLH

640.000.000

704.000.000

5 km+ 50 Dokumen

85.000.000

93.500.000

1

BLH

1 tahun

30.000.000

33.000.000

1

BLH

10 meja + 10 Tercapainya pelayanan prima kursi 2 roda 4 + 1 Tercapainya pelayanan prima roda 3 + 3 roda

Meningkatnya kemampuan aparatur terhadap bidang tugas

5 org

Kota Bima

Tersusunya dokumen pelaporan untuk mengetahui capaian

3 dok

Tersedianya dana untuk pengadaan alat persampahan dan bintek pengelolaan Terbentuknya kelurahanalat

Kota Bima

percontohan pengelolaan persampahan

Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Kota Bima

1 08 1.08.02 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan

Kota Bima

5 org

Tersedianya dokumen gambaran kinerja tahunan, RKA, DPA dan DPPA Tersedianya dokumen pelaporan untuk mengetahui

3 ton/bln + dengan 20 org dan 1 unit alat pengolah

Kota Bima


Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap bidang tugas

7 Dokumen

4 dok

Pengembangan pengelolaan sampah dan penggunaan hasil pengolahan sampah menjadi kertas daur ulang dan kompos

10 meja + 10 kursi 2 roda 4 + 1 roda 3 + 3 roda

5 org

Tersusunnya laporan kinerja tahunan, RKA, DPA dan DPPA

1 08 1.08.02 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura


Terselenggaranya dana untuk peralatan kebersihan dan listrik

Kota Bima


1 08 1.08.02 15 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 1 08 1.08.02 15 11

Tersedianya meja kursi bagi pegawai Terpeliharanya kendaraan operasional dinas

Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja badan dan dokumen pelaksanaan anggaran keuangan badan


1 Tahun

2 roda 4 + 1 roda 3 + 3 roda 2

Kota Bima

1 08 1.08.02 06 06 Penyusunan LAKIP,LPJ dan LPPD

1 08 1.08.02 15

konsultasi dengan pihak terkait dalam daerah

Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap aparatur yg mendukung pelayanan optimal kpd masy

Kualitas SDM aparatur


konsultasi dengan pihak terkait ke luar daerahkoordinasi dan Terwujudnya

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung pelaksanaan pelayanan yang optimal

1 08 1.08.02 02 10 Pengadaan Mebeluer

1 08 1.08.02 05

Tersedianya biaya makanan dan minuman tamu dan penyelenggaraan rapat dan Terwujudnya koordinasi

Kota Bima

Pengadaan Kendaraan bermotor 5 1 Tahun

3 ton/bln 3 ton/bln

Terwujudnya dana untuk pengadaan alat persampahan dan bintek pengelolaan Terwujudnya kelurahanalat percontohan pengelolaan persampahan

50 Unit alat persampahan + 3 Kali bintek 3 Kelurahan

7 kegiatan

Tertanamnya pohon dipinggir jalan Tersedinya data mengenai kualitas lingkungan (air, tanah, udara) di Kota Bima

5 km+ 50 Dokumen 1 tahun

Terciptanya keindahan kota dan terkendalinya pencemaran udara Tersedinya data mengenai kualitas lingkungan (air, tanah, udara) di Kota Bima

BAB V - 154

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 08 1.08.02 16 04

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Kota Bima

1 08 1.08.02 16 10 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih

Kota Bima

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

1 08 1.08.02 17 01

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Mata Air

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Meningkatnya kepedulian dunia usaha dalam melaksanakan pengelolaanpenyuluhan lingkungandan hidup Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Terciptanya kali bersih Tersedianya data baku mutu lingkungan di Kota Bima untuk keperluan penyusunan Perda Inventarisasi Usaha/ Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL

Kota Bima


Terlindunginya dan terpeliharanya sumbersumber daya alam

Terpiliharanya Sumber Mata Air Menambah wawasan masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan terhadap Terbentuknya tim pelestarian keanekaragaman hayati

Kota Bima

1 08 1.08.02 17 10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan 1 08 1.08.02 17 14 konservasi SDA

1 08 1.08.02 19

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP

1 08 1.08.02 19 02 Pengembangan data dan informasi lingkungan

1 08 1.08.02 20

PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI

1 08 1.08.02 20 04

Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi

PROGRAM PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

1 08 1.08.02 24 05 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1 08 X.XX.XX

38 KANTOR KELURAHAN


Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat akan informasi di bidang lingkungan hidup


Tersedianya Data base kondisi lingkungan kota Bima

Meningkatnya pengendalian terhadap polusi dari limbah padat dan limbah cair

Menciptakan serta membangun lingkungan kantor yang sehat serta efisien dalam menggunakan air bersih

Kota Bima

Tersedianya dana untuk pembelian/pembuatan alat persampahan dan beroperasinya alat pengolah sampah

Tercapainya target pelayanan penataan ruang terbuka hijau

Kota Bima

1 keg 1 keg 25 usaha+3 Kecamatan

Tersedianya data baku mutu lingkungan di Kota Bima untuk keperluan penyusunan Perda Terwujudnya Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

50.000.000

55.000.000

1

BLH

1 keg

50.000.000

55.000.000

1

BLH

1 keg

200.000.000

220.000.000

1

BLH

1 keg

150.000.000

165.000.000

1

BLH

25 usaha+3 Kecamatan

75.000.000

82.500.000

1

BLH

375.000.000

412.500.000

2 lokasi

Terlindunginya sumber Mata air

2 lokasi

200.000.000

220.000.000

1

BLH

500 Dok

Minimalisasi korban bencana

500 Dok

100.000.000

110.000.000

1

BLH

1 Keg

50.000.000

55.000.000

1

BLH

10 kelompok

25.000.000

27.500.000

1

BLH

50.000.000

55.000.000

50.000.000

55.000.000

1

BLH

400.000.000

440.000.000

1 keg

150.000.000

165.000.000

1

BLH

4 kontainer, 150 unit tong sampah, 5 Bak sampah/TPS

250.000.000

275.000.000

1

BLH

150.000.000

165.000.000

150.000.000

165.000.000

1

BLH

788.757.000

867.632.700

1 Keg 10 kelompok

Terjaganya dan terinventarisasinya keanekaragaman hayatisadar di Kota Masyarakat/ kelompok akan pelestarian hutan dan mata air

50 Dok

Penerbitan Buku SLHD tahun 2010

50 Dok

1 keg

Terwujudnya membangun lingkungan kantor yang sehat serta efisien dalam menggunakan air bersih

Terwujudnya dana untuk 4 kontainer, pembelian/pembuatan alat 150 unit tong persampahan dan sampah, 5 Bak beroperasinya alat pengolah sampah/TPS sampah

1 keg

Mengimpelmentasikan ketersediaan RTH di Kota Bima sebagai sarana sosial

PAGU INDIKATIF

10 usaha/kegiatan

2 kegiatan

Kota Bima


1 keg

Dunia usaha melaksanakan pengelolaan lingkungan Meningkatkan ketaatan Perusahaan / Dunia Usaha terhadap Per UU lingkungan Terciptanya kali bersih

50 examplar, 1 dok

Kota Bima

1 08 1.08.02 20 07 penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

1 08 1.08.02 24

Terbentuknya kelompok perlindungan dan pelestarian kawasan hutan dan mata air

Kota Bima


10 usaha

3 kegiatan

Kota Bima

1 08 1.08.02 17 05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Kota Bima

1 08 1.08.02 16 13 Koordinasi Penyusunan AMDAL

1 08 1.08.02 17

KELUARAN KEGIATAN

Kota Bima

1 08 1.08.02 16 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3

1 08 1.08.02 16 12

HASIL PROGRAM

1 keg

Mengimpelmentasikan ketersediaan RTH di Kota Bima sebagai sarana sosial

1 keg

BAB V - 155

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)

1

38 Kantor Kelurahan

1

SETDA

1

SETDA



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Prosentase meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

788.757.000

867.632.700

788.757.000

867.632.700

1 08 X.XX.XX 15


1 08 X.XX.XX 15 11

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

1 09

URUSAN WAJIB PERTANAHAN

4.350.000.000

4.785.000.000

1 09 1.20.03

SEKRETARIAT DAERAH

4.350.000.000

4.785.000.000

1 09 1.20.03 16

PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

4.000.000.000

4.400.000.000

4.000.000.000

4.400.000.000

350.000.000

385.000.000

350.000.000

385.000.000

PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN

Tersedianya operasional motor sampah kelurahan

38 Kelurahan



1 09 1.20.03 16 03 Pembebasan/Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah

1 09 1.20.03 17

100%

Terselenggaranya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaaatan Tanah


Prosentase Peningkatan kuantitas lahan milik Pemerintah Daerah

1 09 1.20.03 17 01 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Terfasilitasinya Penyelesaian Permasalahan Pertanahan

Terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman

100%

100%

Kota Bima


12 Bulan

100%

Jumlah lahan yang dibebaskan oleh Pemerintah Daerah

400 Are

100%

Penyelesaian masalah bidang Pertanahan

Kota Bima

100%

Jumlah kasus pertanahan yang di selesaikan

12 Kasus

1 10

URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.423.500.000

1.518.500.000

1 10 1.10.01

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.423.500.000

1.518.500.000

1 10 1.10.01 01


381.500.000

381.500.000


1 10 1.10.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 1 10 1.10.01 01 06 dinas/operasional




Prosentase ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran yang optimal

100%

Disdukcapil Kota Bima

Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat SKPD

12 Bulan

Ketersediaan prangko, materai, biaya paket pengiriman dan benda pos lainnya.

12 Bulan

3.000.000

3.000.000

1

Disdukcapil


Tersedianya komunikasi, air dan listrik sesuai kebutuhan Organisasi

12 Bulan

Terbayarnya tagihan rekening listrik dan telepon kantor

12 Bulan

5.000.000

5.000.000

1

Disdukcapil


Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional yang memadai

12 Bulan

Terbayarnya jasa service dan ketersediaan STNK kendaraan dinas utk 3 unit roda empat dan 4 unit roda dua

12 Bulan

6.000.000

6.000.000

1

Disdukcapil

BAB V - 156

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15) Disdukcapil



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)



Terlaksananya administrasi keuangan yang tertib



Terpenuhinya ATK sesuai kebutuhan organisasi



Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen SKPD

12 Bulan



1 10 1.10.01 01 15


Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi aparatur


24.000.000

24.000.000

1

Ketersediaan alat tulis kantor

15 Jenis

35.000.000

35.000.000

1

Disdukcapil

Barang cetakan (blanko); Fotocopy dokumen; Penjilidan Dokumen. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai Ketersediaan Koran, Tabloid dan Majalah

5 Jenis 18.000 Lbr 50 Dok

18.000.000

18.000.000

1

Disdukcapil

5 Unit

58.000.000

58.000.000

1

Disdukcapil

12 Bulan

1.500.000

1.500.000

1

Disdukcapil

2 Kali 12 Bulan

Jakarta, Mataram

Terlaksananya Konsultasi dan koordinasi luar daerah

10 Bulan


Kota Bima

Terlaksananya Konsultasi dan koordinasi dalam daerah

10 Bulan


Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai

(13)

12 Bulan



(12)

12 Bulan

12 Bulan


PRAKIRAAN MAJU

4 Org 12 Bln

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk tamu dan aparatur

1 10 1.10.01 02

PAGU INDIKATIF

1. Pembayaran jasa bendahara 2. Lap. penggunaan uang (SPJ)



HASIL KEGIATAN

Ketersediaan konsumsi untuk tamu dan rapat koordinasi Terfasilitasinya aparatur yang melaksanakan tugas ke pusat atau daerah lainnya. Terfasilitasinya aparatur yang melaksanakan tugas koordinas dalam daerah

12 Bulan

7.000.000

7.000.000

1

Disdukcapil

10 Bulan

200.000.000

200.000.000

1

Disdukcapil

10 Bulan

24.000.000

24.000.000

1

Disdukcapil

45.000.000

45.000.000

100%

1 10 1.10.01 02 07 Penyediaan Perlengkapan gedung Kantor


Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kator

1 Kali

Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai

1 Unit

5.000.000

5.000.000

1

Disdukcapil



Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

1 Lokal

Terciptanya kenyamanan bagi aparatur dalam pelayanan

12 Bulan

10.000.000

10.000.000

1

Disdukcapil



Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai

1 Unit

Ketersediaan suku cadang, bahan bakar (BBM) dan pelumas kendaraan dinas utk 1 unit roda empat

12 Bulan

30.000.000

30.000.000

1

Disdukcapil

47.000.000

47.000.000

1 10 1.10.01 06


1 10 1.10.01 06 01




Prosentase peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan perangkat daerah

100%


Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi SKPD

1 Kali

Tersedianya dokumen laporan realisasi kinerja SKPD

1 Dok

5.000.000

5.000.000

1

Disdukcapil

1 10 1.10.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran


Tersusunnya laporan keuangan semesteran SKPD

1 Kali

Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran SKPD

2 Dok

7.000.000

7.000.000

1

Disdukcapil



Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD

1 Kali

Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD

1 Dok

10.000.000

10.000.000

1

Disdukcapil



Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD

4 Kali

Tersedianya dokumen perencanaan SKPD

4 Dok

15.000.000

15.000.000

1

Disdukcapil



Tersusunnya Dokumen LAKIP, LPJ, dan LPPD SKPD

1 Kali

Tersedianya Dokumen LAKIP, LPJ, dan LPPD SKPD

1 Dok

10.000.000

10.000.000

1

Disdukcapil

950.000.000

1.045.000.000

1 10 1.10.01 15

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN


Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil (SIAK)

Prosentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan per satuan penduduk

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)


Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi 1 10 1.10.01 15 06 kependudukan


1 10 1.10.01 15 03

100% Terlaksananya Updating data dan Pemeliharaan jaringan komunikasi database kependudukan Tersusunnya Laporan Informasi Kependudukan

1 10 1.10.01 15 07 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat


Tersedianya kumpulan data dan informasi kependudukan yang dapat diakses masyarakat

1 10 1.10.01 15 08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan


Pelayanan pembuatan dokumen kependudukan (KK dan KTP)


1 Sistem

Tersedianya jaringan Sistem Administrasi Kependudukan

12 Kali

Tersedianya Laporan Informasi Kependudukan

10 Bulan

Buku Profil Kependudukan, Website Kependudukan, Buletin

12 Bln

Prosentase jumlah penduduk yang terlayani dengan memuaskan

1 Sistem

130.000.000

143.000.000

1

Disdukcapil

12 Dok

80.000.000

88.000.000

1

Disdukcapil

2 Jenis

100.000.000

110.000.000

1

Disdukcapil

95%

100.000.000

110.000.000

1

Disdukcapil

BAB V - 157

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)

165.000.000

1

Disdukcapil



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 10 1.10.01 15 09 Pengembangan data base kependudukan


1 10 1.10.01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kepedudukan


1 10 1.10.01 15 15 Peningkatan Pelayanan Publik dibidang Pencatatan Sipil


1 10 1.10.01 15 17 Sosialisasi Pelayanan Publik dibidang Pencatatan Sipil

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terlaksananya fasilitasi pengembangan database administrasi kependudukan di kecamatan dan kelurahan Tersusunnya Perda bidang Kependudukan dan pencatatan sipil

Kota Bima

Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian 1 10 1.10.01 15 18 Permasalahan Pencatatan Kelahiran

HASIL KEGIATAN

2 Perda

Pelayanan pembuatan dokumen kependudukan (Akte)

12 Bln

Terlaksananya Sosialisasi pencatatan sipil

2 Kali

Terfasilitasinya pembuatan akte kelahiran bagi warga miskin

38 Kelurahan

Tersedianya database 5 Kecamatan 38 administrasi kependudukan di Kelurahan kecamatan dan kelurahan

1 Kali

Perda bidang Kependudukan dan pencatatan sipil Prosentase jumlah penduduk yang terlayani dengan memuaskan Prosentase penduduk yang mengurus dokumen akte catatan sipil Adanya kepastian hukum bagi warga miskin dalam pencatatan kelahiran

5 Kecamatan 38 Kelurahan

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

150.000.000

2 Perda

75.000.000

82.500.000

1

Disdukcapil

95%

100.000.000

110.000.000

1

Disdukcapil

100%

50.000.000

55.000.000

1

Disdukcapil

1.500 akta kelahiran

165.000.000

181.500.000

1

Disdukcapil

1 11

URUSAN WAJIB PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.126.894.000

1.139.448.200

1 11 1.11.01

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

1.126.894.000

1.139.448.200

1 11 1.11.01 01


397.333.000

397.333.000




12 Pelayanan


BPPKB Kota Bima

Terselenggaranya pelayanan surat menyurat

360 Exemplar

29.400.000

29.400.000

1

BPPKB


BPPKB Kota Bima

Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

12 Bulan

55.236.000

55.236.000

1

BPPKB

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 1 11 1.11.01 01 06 Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB)

BPPKB Kota Bima

tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kendaraan Roda dua dan empat

24.600.000

24.600.000

1

BPPKB

26.232.000

26.232.000

1

BPPKB

5.400.000

5.400.000

1

BPPKB

tersedianya Jasa Administrasi Keuangan tersedianya Jasa Kebersihan Kantor


BPPKB Kota Bima BPPKB Kota Bima BPPKB Kota Bima

Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 Bulan

22.491.000

22.491.000

1

BPPKB


BPPKB Kota Bima

Tersedianya Barang Cetakan untuk dokumen Dinas

36 Blok dan 8064 Blangko SPPD

15.224.000

15.224.000

1

BPPKB

BPPKB Kota Bima

Tersedianya Meteran Listrik dan Jaringan Instalasi Listrik UPT KB Kecamatan 900 KWH

5 Unit jaringan

7.500.000

7.500.000

1

BPPKB

1 11 1.11.01 01 13 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

BPPKB Kota Bima

Tersedianya sarana peralatan dan perlengkapan kantor

1 11 1.11.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturn Perundang Undangan

BPPKB Kota Bima

Terpenuhinya jasa informasi media Cetak


BPPKB Kota Bima

Tersedianya makan minum perkantoran terselenggaranya fungsi koordinasi dengan lintas sektor dinas

1 11 1.11.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1 11 1.11.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1 11 1.11.01 01 12


Jakarta, Mataram


1 11 1.11.01 02




Terselenggaranya Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kantor Yang Memadai

1 11 1.11.01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

BPPKB Kota Bima

1 11 1.11.01 02 10 Pengadaan meubelair

BPPKB Kota Bima


51.413.000

51.413.000

1

BPPKB

12 Bulan

4.500.000

4.500.000

1

BPPKB

12 Bulan

13.305.000

13.305.000

1

BPPKB

12 Bulan

142.032.000

142.032.000

1

BPPKB

544.669.000

544.669.000

429.250.000

429.250.000

1

BPPKB

41.250.000

41.250.000

1

BPPKB

100%

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya fasilitas meubelair dan perlengkapan kantor yang memadai

20 Unit

BAB V - 158

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


BPPKB Kota Bima

Terlaksananya Pemeliharaan rutin atau berkala Kendaraan dinas/operasional

1 11 1.11.01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

BPPKB Kota Bima

Terlaksananya Pemeliharaan rutin atau berkala perlengkapan Gedung kantor

BPPKB Kota Bima

Terlaksananya Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan Gedung kantor



1 11 1.11.01 05






PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13) 65.869.000

1

BPPKB

4 Unit

1.800.000

1.800.000

1

BPPKB

15 Unit

6.500.000

6.500.000

1

BPPKB

10.650.000

10.650.000

10.650.000

10.650.000

1

BPPKB

48.700.000

48.700.000

Terlaksananya penilain Penetapan Angka Kredit Jabatan Fyungsional

Terlaksananya kegiatan Pengemgana sistim Pelaporan Kinerja dan Keuangan

PAGU INDIKATIF

65.869.000

7 Orang

BPPKB Kota Bima

1 11 1.11.01 05 05 Pelaksanaan penilaian Angka kredit jabatan fungsional

1 11 1.11.01 06

Terselenggaranya penilainPenetapan Angka Kredit Jabatan Fyungsional


HASIL KEGIATAN

9 Dokumen

BPPKB Kota Bima

Terlaksananya laporan Capaian Kinerja dan realisasi Kinerja BPP-KB

1 Dokumen

6.424.000

6.424.000

1

BPPKB

1 11 1.11.01

0 01

1 11 1.11.01

0 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

BPPKB Kota Bima

Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan semesteran

1 Dokumen

1.515.000

1.515.000

1

BPPKB

0 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

BPPKB Kota Bima

Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

1 Dokumen

3.815.000

3.815.000

1

BPPKB

BPPKB Kota Bima

Terlaksananya Penyusunan Rencana kerja Tahunan/RKA/DPA BPP-KB Kota Bima

4 Dokumen

33.020.000

33.020.000

1

BPPKB

BPPKB Kota Bima

Terlaksananya Penyusunan LAKIP,LPJ BPP -KB Kota Bima

2 Dokumen

3.926.000

3.926.000

1

BPPKB

9.337.000

10.270.700

3.978.000

4.375.800

1

BPPKB

5.359.000

5.894.900

1

BPPKB

85.462.000

94.008.200

40 Orang

11.182.000

12.300.200

1

BPPKB

40 Orang

42.549.000

46.803.900

1

BPPKB

3.143.000

3.457.300

1

BPPKB

28.588.000

31.446.800

1

BPPKB

30.743.000

33.817.300

1 11 1.11.01

1 11 1.11.01

0 05

1 11 1.11.01

0

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah

06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD '

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi 1 11 1.11.01 15 02 perempuan di bidang politik dan jabatan publik

1 11 1.11.01 15

1 11 1.11.01 15 03

Pelaksanaan sosialisasi yg terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan & perlindungan anak

1 11 1.11.01 16

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Kota Bima

Kota Bima

Terlaksananya Pertemuan Adfokasi PUG Pertemuan Kegiatan Pengembangan P2TP2A


1 11 1.11.01 16 01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan

Kota Bima

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu 1 11 1.11.01 16 02 pemberdayaan perempuan (P2TP2)

Kota Bima

1 11 1.11.01 16 08 Pengembangan sistem informasi gender dan anak

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

1 11 1.11.01 18 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1 11 1.11.01 18 02

Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender


40 Orang Terlaksananya Pertemuan Adfokasi dan PUG bagi Organisasi perempuan Terlaksananya Pertemuan Kegiatan Pengembangan P2TP2A Terlaksananya Pendataan Kekerasan Perempuan dan Anak

Kota Bima


1 11 1.11.01 18

Partisipasi perempuan di bidang politik dan jabatan publik Sosialisa KKG bagi perempuan dan anak

Terlaksananya monitoring,Evaluasi dan pelaporan kegiatan PUG dan P2TP2A

38 Kelurahan


Terlaksananya Pembinaan Organisasi perempuan

90 Orang

30 Kelompok Organisasi

Kota Bima

Terlaksananya keg. Pembinaan thd organisasi perempuan Sekota Bima

27 Kelompok

11.787.000

12.965.700

1

BPPKB

Kota Bima

Pendidikan dan pelatihan KKG

32 orang

6.706.000

7.376.600

1

BPPKB

BAB V - 159

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)

1

BPPKB



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam 1 11 1.11.01 18 03 membangun keluarga sejahtera

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terlaksananya Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalm membangun KS

38 Kelurahan

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

12.250.000

13.475.000

1 12

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

415.683.000

457.251.300

1 12 1.11.01

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

415.683.000

457.251.300

1 12 1.11.01 15

PROGRAM KELUARGA BERENCANA

109.616.000

120.577.600

97.055.000

106.760.500

1

BPPKB

12.561.000

13.817.100

1

BPPKB

16.240.000

17.864.000

16.240.000

17.864.000

1

BPPKB

7.700.000

8.470.000

7.700.000

8.470.000

1

BPPKB

196.534.500

216.187.950

48.477.000

53.324.700

1

BPPKB

29.946.500

32.941.150

1

BPPKB

60.590.000

66.649.000

1

BPPKB

2.225.000

2.447.500

1

BPPKB

55.296.000

60.825.600

1

BPPKB

33.703.000

37.073.300

25.274.500

27.801.950

1

BPPKB

8.428.500

9.271.350

1

BPPKB

5.939.000

6.532.900

5.939.000

6.532.900

1

BPPKB


Meningkatnya kesertaan berKB

70%

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga 1 12 1.11.01 15 01 Miskin

5 Kec. Dan 38 Kel.

Terlaksananya keg. Pelayanan bagi peserta KB miskin

1 12 1.11.01 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana

38 Kelurahan

Terlaksanya pembinaan terhadap PUS dalam ber-KB

1 12 1.11.01 16

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

1 12 1.11.01 16 01

Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja ( KRR )

1 12 1.11.01 17

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI



PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MADIRI

1 12 1.11.01 18 02 Orientasi Kader Pendataan Keluarga

Kota Bima

1 12 1.11.01 18 03 Operasional Kader pendataan keluarga

38 Kelurahan

1 12 1.11.01 18 04 Monitoring kegiatan pendataan keluarga

38 Kelurahan

1 12 1.11.01 18 06 Koordinasi Pengelolaan Program

Kota Bima, Mataram NTB

PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR

Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS


4 angk.

11 Kelompok & 27 Sekolah

Kota Bima

Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan 1 12 1.11.01 20 02 kelompok sebaya diluar sekolah

1 12 1.11.01 21 01

5 kecamatan

38 Kelurahan Terbayarnya operasional PPKBD dan Sub PPKBD Terlaksanya keg orientasi pendataan keluarga Terpenuhinya ops. Kader pendataan Terselenggaranya keg. Monitoring pendataan Terselenggaranya Reakerda KB Tk Kota dan Propinsi Nusa Tenggara Barat

Terlaksananya Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

1 12 1.11.01 20 01 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR

PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/ AIDS

Terlaksananya keg. Konseling KB secara terprogram

Meningkatnya kualitas hasil pendataan keluarga

40 Orang

3000 PUS

5 Kecamatan

Kota Bima

1 12 1.11.01 21

Terlaksananya pertemuan/pertemuan terhadap PIK RRR dan Remaja

Terpenuhinya pelayanan kontrasepsi bagi PUS

1 12 1.11.01 18 01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

1 12 1.11.01 20

25 Klp PIK KRR

Kota Bima

1 12 1.11.01 17 01 Pelayanan konseling KB

1 12 1.11.01 18

Terbentuknya Kelp,PIK KRR diseluruh SLTP dan SLTA

5 Kec. Dan 38 Kel.

Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Forum/Kelompok Remaja

Kota Bima


Terselenggranya PenyulhanNarkoba HIV/AIDS Seluruh SLTA Kota Bima

Kota Bima

40 orang

2 Kali

Terlaksananya PenyulhanNarkoba HIV/AIDS Seluruh SLTA Kota Bima

40 orang

BAB V - 160

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)

1

BPPKB

1

BPPKB

1

BPPKB



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI 1 12 1.11.01 22 TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK Evaluasi kegiatan pengembangan pembinaan TKA pada 1 12 1.11.01 22 02 kelompok BKB

1 12 1.11.01 23

PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA

1 12 1.11.01 23 02

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

1 12 1.11.01 24

PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKBPOSYANDU-PADU

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Meningkatnya pembinaan terhadap kelompok BKB

30 klp.

Kota Bima

Terlaksananya pelatihan Kader Kelompok Kegiatan (POKTAN) BKB,UPPKS,BKR.dan BKL.


1 12 1.11.01 24 02 Sosialisasi model operasional BKB-Posyandu-PADU

HASIL KEGIATAN

5 Kecamatan

Terlaksananya pelatihan tenaga pendamping (kader) kelompok bina keluarga di kecamatan

38 Kelurahan

Terlaksannya Pendataan dan Sosialisasi posyandu bersaing

1 angkatan

40 orang

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

28.835.000

31.718.500

28.835.000

31.718.500

8.755.500

9.631.050

8.755.500

9.631.050

8.360.000

9.196.000

8.360.000

9.196.000

1 13

URUSAN WAJIB SOSIAL

1.459.000.000

1.547.000.000

1 13 1.13.01

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1.459.000.000

1.547.000.000

1 13 1.13.01 01


401.000.000

401.000.000




15 pelayanan


Dinsosnakertr ans

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang lebih baik

1 pelayanan

5.000.000

5.000.000

1

Disosnakertrans


Dinsosnakertr ans

Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 pelayanan

13.000.000

13.000.000

1

Disosnakertrans


Dinsosnakertr ans

Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor

1 pelayanan

10.000.000

10.000.000

1

Disosnakertrans

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 1 13 1.13.01 01 06 dinas/operasional

Dinsosnakertr ans

Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1 pelayanan

3.000.000

3.000.000

1

Disosnakertrans

Dinsosnakertr ans Dinsosnakertr ans Dinsosnakertr ans

Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

1 pelayanan

10.000.000

10.000.000

1

Disosnakertrans

1 pelayanan

5.000.000

5.000.000

1

Disosnakertrans

1 pelayanan

10.000.000

10.000.000

1

Disosnakertrans

Dinsosnakertr ans

Tersedianya Alat tulis kantor yang memadai pada Disosnaker

1 pelayanan

28.000.000

28.000.000

1

Disosnakertrans

Dinsosnakertr ans Dinsosnakertr ans

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya peralatan penerangan bangunan

1 pelayanan

10.000.000

10.000.000

1

Disosnakertrans

1 pelayanan

3.000.000

3.000.000

1

Disosnakertrans


Dinsosnakertr ans

Tersedianya peralatan gedung kantor

1 pelayanan

21.000.000

21.000.000

1

Disosnakertrans


Dinsosnakertr ans

Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 pelayanan

3.000.000

3.000.000

1

Disosnakertrans


Dinsosnakertr ans

teredianya makanan dan minuman

1 pelayanan

15.000.000

15.000.000

1

Disosnakertrans

1 pelayanan

250.000.000

250.000.000

1

Disosnakertrans

1 pelayanan

15.000.000

15.000.000

1

Disosnakertrans

1 13 1.13.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 13 1.13.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 13 1.13.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1 13 1.13.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 1 13 1.13.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 13 1.13.01 01 12



Jakarta, Mataram


Kota Bima


Adanya koordinasi dan konsultasi Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

BAB V - 161

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)

15.000.000

1

Disosnakertrans

18.000.000

1

Disosnakertrans Disosnakertrans



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


1 13 1.13.01 02



HASIL PROGRAM

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

113.000.000

113.000.000

1 unit

15.000.000

1 unit

18.000.000

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur

7 Pelayanan

1 13 1.13.01 02 04 Pembangunan gedung kantor ( Pagar )

Dinsosnakertr ans

1 13 1.13.01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Dinsosnakertr ans

Terlaksananya pembuatan Pagar Gedung LBK (Loka Bina Karya) tersedianya kendaraan dinas/operasional


Dinsosnakertr ans

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 Pelayanan

20.000.000

20.000.000

1

1 13 1.13.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Dinsosnakertr ans

Tersedianya peralatan gedung kantor

1 Pelayanan

30.000.000

30.000.000

1

Disosnakertrans


Dinsosnakertr ans

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

10.000.000

10.000.000

1

Disosnakertrans


Dinsosnakertr ans

TerwujudnyaPemeliharaan Kendaraan Dinas

20.000.000

20.000.000

1

Disosnakertrans

65.000.000

65.000.000


1 13 1.13.01 06


Penyelenggaraan Penyusunan laporan keuangan dan penyusunan program kerja dan anggaran


4 Pelayanan

5 kegiatan

Dinsosnakertr ans

tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Laporan

5.000.000

5.000.000

1

Disosnakertrans


Dinsosnakertr ans

Terselengganya Penyusunan laporan keuangan semesteran

2 Keg.

10.000.000

10.000.000

1

Disosnakertrans

1 13 1.13.01 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Dinsosnakertr ans

Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran

1 Laporan

10.000.000

10.000.000

1

Disosnakertrans


Dinsosnakertr ans

Tersusunya laporan keuangan akhir tahun

1 kegiatan

10.000.000

10.000.000

1

Disosnakertrans

Dinsosnakertr ans

Tersusunya dokumen Renja, RKA dan DPA SKPD serta DPAP SKPD

1 kegiatan

20.000.000

20.000.000

1

Disosnakertrans

Dinsosnakertr ans

Tersusunya dokumen Lakip, LPJ dan LPPD

1 kegiatan

10.000.000

10.000.000

1

Disosnakertrans

155.000.000

170.500.000

1 13 1.13.01

01

1 13 1.13.01 06 05




1 13 1.13.01 15

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA


Terwujudnya pemberdayaan Fakir miskin, dan PMKS lainnya

538 orang

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan 1 13 1.13.01 15 02 pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Kota Bima

Terlaksananya peningkatan kapasitas PSM/TKSK

38 Orang

40.000.000

44.000.000

1

Disosnakertrans

1 13 1.13.01 15 03 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

Kota Bima

Terlatihnya Keluarga miskin

100 Orang

100.000.000

110.000.000

1

Disosnakertrans

Terlaksananya MONEV Program Keluarga Miskin 2013

400 orang

15.000.000

16.500.000

1

Disosnakertrans

390.000.000

429.000.000

Kota Bima

Terlatihnya anak terlantar

15 orang

70.000.000

77.000.000

1

Disosnakertrans


PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak 1 13 1.13.01 16 04 terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana 1 13 1.13.01 16 07 rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

1 13 1.13.01 16

38 Kelurahan


Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk masyarakat

0

Kota Bima

Terbinanya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

40 orang

60.000.000

66.000.000

1

Disosnakertrans

penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut 1 13 1.13.01 16 10 tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Kota Bima

Terbantunya Korban bencana alam dan bencana sosial

500 orang

50.000.000

55.000.000

1

Disosnakertrans


Kota Bima

Terlaksananya monitoring kegiatan keserasian sosial

200 orang

50.000.000

55.000.000

1

Disosnakertrans


BAB V - 162

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 13 1.13.01 16 13 Penanggulangan Bencana Pengumpulan dan updating data Penyandang Masalah 1 13 1.13.01 16 14 Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks 1 13 1.13.01 18 03 trauma

1 13 1.13.01 18

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kota Bima

Terlaksananya penanggulangan Korban bencana alam dan bencana sosial

100 orang

100.000.000

110.000.000

1

Disosnakertrans

38 Kelurahan

Terlaksananya sosialisasi penanggulangan bencana sosial

38 Kleurahan

60.000.000

66.000.000

1

Disosnakertrans

160.000.000

176.000.000


Terwujudnya kemandirian para penyandang cacat

225 Orang

Kota Bima

Terlatihnya Penyandang cacat dan eks trauma

7 orang

50.000.000

55.000.000

1

Disosnakertrans

1 13 1.13.01 18 04 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

Kota Bima

Terlatihnya Penyandang cacat dan eks trauma

10 orang

50.000.000

55.000.000

1

Disosnakertrans

1 13 1.13.01 18 07 Rehabilitasi dan pemberdayaan penyandang cacat

Kota Bima

Terlatihnya Penyandang cacat

10 orang

50.000.000

55.000.000

1

Disosnakertrans


Kota Bima

Terlaksananya monitoring Penyandang Cacat

198 orang

10.000.000

11.000.000

1

Disosnakertrans

25.000.000

27.500.000

25.000.000

27.500.000

1

Disosnakertrans

150.000.000

165.000.000

1 13 1.13.01 20

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)


1 13 1.13.01 20 04 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

1 13 1.13.01 21

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

1 13 1.13.01 21 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 1 13 1.13.01 21 05

Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam Usaha Kesejahteraan Sosial


Terwujudnya pembinaan penyakit sosial

40 Orang Terjaringnya Eks penyandang penyakit sosial

Kota Bima

Terwujudnya kemandirian kelembagaan kesejahteraan sosial


40 orang

248 Orang

Kota Bima

Terlatihnya PSM, TKSM

38 orang

40.000.000

44.000.000

1

Disosnakertrans

Kota Bima

Veteran, tokoh masyarakat, tokoh wanita,PSM,Karang

10 orang

80.000.000

88.000.000

1

Disosnakertrans

Kota Bima

Veteran, tokoh masyarakat, tokoh wanita,PSM,Karang

200 orang

30.000.000

33.000.000

1

Disosnakertrans

1 14

URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN

542.000.000

596.200.000

1 14 1.13.01


542.000.000

596.200.000

1 14 1.13.01 22

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

90.000.000

99.000.000

Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

31 Orang

1 14 1.13.01 22 01 Penyusunan Data Base tenaga kerja daerah

Dinsosnakertr ans

Tersusunnya data base daerah

1 Dokumen

45.000.000

49.500.000

1

Disosnakertrans

1 14 1.13.01 22 06 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Dinsosnakertr ans

Terlaksananya DIKLAT bagi Pencari kerja (penganggur dan setengan penganggur)

30 Org

45.000.000

49.500.000

1

Disosnakertrans

Terwujudnya kesempatan kerja

2631 orang

270.000.000

297.000.000

2500 orang

40.000.000

44.000.000

1

Disosnakertrans

30 orang

45.000.000

49.500.000

1

Disosnakertrans

1 Paket

150.000.000

165.000.000

1

Disosnakertrans

1 14 1.13.01 23

PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

1 14 1.13.01 23 01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 1 14 1.13.01 23 06

Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berrbasis masyarakat

1 14 1.13.01 23 07 Padat Karya Produktif


Dinsosnakertr ans 5 Kecamatan

Kota Bima

Tersusunnya informasibursa kerja daerah Terwujudnya pendanaan berbasis masyarakat Tersedianya lapangan kerja bagi pencari kerja (penganggur dan setengan penganggur)

BAB V - 163

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)

1

Disosnakertrans



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 14 1.13.01 23 08 Sosialisasi penempatan tenaga kerja luar negeri

1 14 1.13.01 24

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terlaksananya sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

100 Orang

Terbinanya PJTKI

10 lembaga

Kota Bima

Terwujudnya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

1 14 1.13.01 24 01 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

200 Orang

Kota Bima

Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan 1 14 1.13.01 24 02 hubungan industrial

Pemberian fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan Terlaksananya sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaa

Kota Bima

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan 1 14 1.13.01 24 05 hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja 1 14 1.13.01 24 04

Kota Bima


HASIL KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

35.000.000

38.500.000

182.000.000

200.200.000

30.000.000

33.000.000

1

Disosnakertrans

10 lembaga

40.000.000

44.000.000

1

Disosnakertrans

60 Perusahaan

37.000.000

40.700.000

1

Disosnakertrans

Kota Bima

Terlaksananya pengawasan ketenagakerjaa

60 Perusahaan

45.000.000

49.500.000

1

Disosnakertrans

Kota Bima

Terlaksananya monitoring ketenagakerjaan

50 Orang

30.000.000

33.000.000

1

Disosnakertrans

1 15

URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

30.000.000

3.703.937.278

1 15 1.15.01

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

30.000.000

3.560.937.278

1 15 1.15.01 01


30.000.000

789.541.928

1 Pelayanan

30.000.000

33.286.000

1

KOPERINDAG

1 Pelayanan

45.028.940

45.028.940

1

KOPERINDAG

1 Pelayanan

44.000.000

44.000.000

1

KOPERINDAG KOPERINDAG



Eksistensi Dinas terhadap Penyediaan jasa dan rapat rapat koordinasi dan konsultasi

9 Pelayanan

1 15 1.15.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terselenggaranya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa servis, stnk dan bpkb)

Tersedianya kendaraan dinas /operasional yang laik jalan


1 15 1.15.01 01 06


Terselenggaranya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

1 Pelayanan

Tersedianya kendaraan dinas /operasional yang laik jalan

1 Pelayanan

36.680.000

36.680.000

1

1 Pelayanan

22.696.988

22.696.988

1

KOPERINDAG

1 Pelayanan

17.600.000

17.600.000

1

KOPERINDAG

Penyediaan Jasa Administrasi keuangan (Pengelola 1 15 1.15.01 01 07 Administrasi Keuangan)

Tersedianya Jasa Administrasi keuangan

1 Pelayanan

Tersedianya Jasa Administrasi keuangan



1 Pelayanan


Tersedianya Barang Cetakan dan penggandan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor

1 15 1.15.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 15 1.15.01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 15 1.15.01 01 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

1 15 1.15.01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman

1 15 1.15.01 01 19 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1 15 1.15.01 02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR



1 Pelayanan

Tersedianya Barang Cetakan dan penggandan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor

1 Pelayanan

90.750.000

90.750.000

1

KOPERINDAG

Tersedianya bahan bacaan

1 Pelayanan

Tersedianya bahan bacaan

1 Pelayanan

15.500.000

15.500.000

1

KOPERINDAG

Tersedianya makan dan minum

1 Pelayanan

Tersedianya makan dan minum

1 Pelayanan

11.000.000

11.000.000

1

KOPERINDAG

1 Pelayanan

462.000.000

462.000.000

1

KOPERINDAG

1 Pelayanan

11.000.000

11.000.000

1

KOPERINDAG

142.000.000

142.000.000

KOPERINDAG

Terselenggaranya rapat Koordinasi ke luar dearah Terselenggaranya rapat Koordinasi ke luar dearah

1 15 1.15.01 01 18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1 Pelayanan


Terselenggaranya rapat Koordinasi ke luar dearah Terselenggaranya rapat Koordinasi ke luar dearah

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

1 15 1.15.01 02 26 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor


1 Unit


1 Unit

15.500.000

15.500.000

1

1 15 1.15.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor Dinas Koperindag

1 Unit

Terpeliharanya gedung kantor Dinas Koperindag

1 Unit

16.500.000

16.500.000

1

KOPERINDAG

1 15 1.15.01 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Terwujudnya gedung kantor Dinas Koperindag yang layak

1 Paket

Terwujudnya gedung kantor Dinas Koperindag yang layak

1 Paket

110.000.000

110.000.000

1

KOPERINDAG


BAB V - 164

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)

1

KOPERINDAG



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 15 1.15.01 03



HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


1 15 1.15.01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu

1 15 1.15.01 06


Tersedianya pakaian khusus


HASIL KEGIATAN


1 Paket

Tersedianya pakaian khusus

1 Paket

Tersedianya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

13.200.000

13.200.000

13.200.000

13.200.000

52.350.000

52.350.000

Penyusunan Rencana Kerja /RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja 1 15 1.15.01 06 05 Perangkat Derah

Tersusunnya RKA/DPA/DPPA

3 Kali

Tersusunnya RKA/DPA/DPPA

3 Kali

33.880.000

33.880.000

1

KOPERINDAG


Tersusunnya LAKIP, LPJ dan LPPD

1 Kali


1 Kali

18.470.000

18.470.000

1

KOPERINDAG

1 15 1.15.01 16

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM


Berkembangnya Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

145 UKM Terbentuknya wirausaha yang handal Terbentuknya Pengurus dan pengelola Koperasi/KUD yang handal Pelaku Usah Mikro Kecil dan Menegah memahami pentingnya HAKI

1 15 1.15.01 16 06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 1 15 1.15.01 16 07 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD 1 15 1.15.01 16 08 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah

1 15 1.15.01 17

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH


Meningkatnya Sistem Pendukung Usaha Bagi KUKM

75 Orang Pelaku UKM 60 koperasi

10 UKM

Terbentuknya wirausaha yang handal Terbentuknya Pengurus dan pengelola Koperasi/KUD yang handal Pelaku Usah Mikro Kecil dan Menegah memahami pentingnya HAKI

402.033.500

442.236.850

75 Orang Pelaku UKM

231.000.000

254.100.000

1

KOPERINDAG

60 koperasi

149.737.500

164.711.250

1

KOPERINDAG

10 UKM

21.296.000

23.425.600

1

KOPERINDAG

1.069.700.000

1.176.670.000

64 UKM di 5 Kecamatan

1 15 1.15.01 17 04

Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah jelas dan tepat sasaran

Penggunaan Dana Pemerintah 250 UKM / bagi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi, 450 Menengah jelas dan tepat orang, 100 UKM sasaran

250 UKM / Koperasi, 450 orang, 100 UKM

100.000.000

110.000.000

1

KOPERINDAG

1 15 1.15.01 17 05

Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Dana pemerintah ditempatkan 300 UKM / 60 Dana pemerintah ditempatkan 300 UKM / 60 dengan tepat dan baik untuk UKM/ Kec., 300 dengan tepat dan baik untuk UKM/ Kec., 300 pengembangan usaha oleh UKM UKM pengembangan usaha oleh UKM UKM

100.000.000

110.000.000

1

KOPERINDAG

1 15 1.15.01 17 06

Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Tersedianya Sarana Prasarana Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Tersedianya Sarana Prasarana 30 koperasi 100 Produk Usaha Mikro Kecil UKM Menengah

30 koperasi 100 UKM

200.000.000

220.000.000

1

KOPERINDAG

Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil 1 15 1.15.01 17 09 Menengah

Terlaksananya Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

4 UKM / koperasi

Terlaksananya Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

4 UKM / koperasi

143.000.000

157.300.000

1

KOPERINDAG

Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri 1 15 1.15.01 17 13 Kecil dan Industri Menengah

Terselenggarany a pembinaan industri rumah tangga, IKM (Diklat Teknik)

150 UKM (3 Kali)

Terselenggarany a pembinaan industri rumah tangga, IKM (Diklat Teknik)

150 UKM (3 Kali)

526.700.000

579.370.000

1

KOPERINDAG

859.035.000

944.938.500

1 15 1.15.01 18

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

1 15 1.15.01 18 01

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi

Sinkronnya program/kegiatan pusat, propinsi dan Kota Bima

100 Koperasi

Sinkronnya program/kegiatan pusat, propinsi dan Kota Bima

100 Koperasi

92.995.000

102.294.500

1

KOPERINDAG

1 15 1.15.01 18 02

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Koperasi

Tersedianya Sarana Prasarana Dikat Koperasi

1 unit

Tersedianya Sarana Prasarana Pengembangan SDM Koperasi

1 unit

332.750.000

366.025.000

1

KOPERINDAG

Koperasi dapat memahami dan menerapkan Prinsip Koperasi

75 Orang dari 75 Koperasi

Koperasi dapat memahami dan menerapkan Prinsip Koperasi

75 Orang dari 75 Koperasi

119.790.000

131.769.000

1

KOPERINDAG

130 Koperasi

Terwujudnya Koerasi yang berprestasi dan mendapatkan penghargaan

130 Koperasi

153.500.000

168.850.000

1

KOPERINDAG

100 koperasi

Model Pola Pengembangan Koperasi dapat dilaksanakan sesuai dengan jenis Koperasi

100 koperasi

160.000.000

176.000.000

1

KOPERINDAG

1 15 1.15.01 18 04 Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Koperasi 1 15 1.15.01 18 05

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi

1 15 1.15.01 18 07 Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi



Terwujudnya Kelembagaan Koperasi

130 Koperasi

Terwujudnya Koerasi yang berprestasi dan mendapatkan penghargaan Model Pola Pengembangan Koperasi dapat dilaksanakan sesuai dengan jenis Koperasi

BAB V - 165

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)

1

SETDA



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

130.000.000

143.000.000

130.000.000

143.000.000

130.000.000

143.000.000

1 15 1.20.03

SEKRETARIAT DAERAH

1 15 1.20.03 17

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

1 15 1.20.03 17 05

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1 16

URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL DAERAH

400.000.000

440.000.000

1 16 1.06.01


400.000.000

440.000.000

1 16 1.06.01 15

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

200.000.000

220.000.000


Meningkatkan peran UMKM dalam pengentasan kemiskinan

Meningkatnya taraf ekenomi masyarakat menengah ke bawah

100% Tersedianya dokumen laporan hasil pemantauan

Kota Bima

Prosentase Peluang kerja sama dan investasi

Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

1 16 1.06.01 17

PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH

Tersedianya informasi Potensi Sumber Daya investasi daerah

Terlaksananya Pemanatauan dan pengelolaan UMKM

12 Kali

85%

Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman 1 16 1.06.01 15 05 modal

1 16 1.06.01 15 06

12 Dokumen

Dokumen laporan hasil koordinasi


4 Dokumen

Prosentase Terlaksanananya Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

100%

100.000.000

110.000.000

3

BAPPEDA

4 Dokumen

Meningkatnya koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

100%

100.000.000

110.000.000

3

BAPPEDA

200.000.000

220.000.000

200.000.000

220.000.000

3

BAPPEDA

100%

1 16 1.06.01 17 01 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

Dokumen hasil Kajian

10 Dok

Tersedianya informasi hasil kajian yang terkait dengan investasi

100%

1 17

URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN

2.294.750.000

2.451.650.000

1 17 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2.294.750.000

2.451.650.000

1 17 1.17.01 01


1 17 1.17.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1 17 1.17.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 17 1.17.01 01 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (jasa servis,stnk dan bpkb)

1 17 1.17.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 17 1.17.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (jasa Tukang)


14 Pelayanan Terselenggaranya jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, air dan Listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas Operasional Tersedianya jasa administrasi Keuangan Tersedianya tenaga perbaikan alat-alat kantor

508.750.000

508.750.000

1 Pelayanan

6.000.000

6.000.000

1

DISBUDPAR

1 pelayanan

8.400.000

8.400.000

1

DISBUDPAR

1 Pelayanan

1.850.000

1.850.000

1

DISBUDPAR

1 pelayanan

16.000.000

16.000.000

1

DISBUDPAR

1 Pelayanan

12.000.000

12.000.000

1

DISBUDPAR



1 Pelayanan

10.000.000

10.000.000

1

DISBUDPAR


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1 pelayanan

9.000.000

9.000.000

1

DISBUDPAR


BAB V - 166

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 17 1.17.01 01 12


HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tersedianya penerangan kantor

1 Pelayanan

7.500.000



1 pelayanan

1 17 1.17.01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan makan dan minum (pecah belah)

1 Pelayanan

Tersedianya Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Tersedianya makan dan minum

1 17 1.17.01 01 15



Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah


1 17 1.17.01 02


Eksistensi Dinas Terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpeliharanya peralatan kantor Dinas Budpar Terpeliharanya Kendaraan Dinas secara teratur dan baik

Penyediaan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas / operasional

Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Dinas Budpar Terpeliharanya peralatan mebeleur Dinas Budpar Tersedianya gedung kantor yang representatif dalam memberikan pelayanan

1 17 1.17.01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1 17 1.17.01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 17 1.17.01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1 17 1.17.01 02 42 Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor

1 17 1.17.01 03


1

DISBUDPAR

25.000.000

25.000.000

1

DISBUDPAR

2.500.000

2.500.000

1

DISBUDPAR

1 Pelayanan

300.000.000

300.000.000

1

DISBUDPAR

1 Pelayanan

8.500.000

8.500.000

1

DISBUDPAR

1 Pelayanan

90.000.000

90.000.000

1

DISBUDPAR

1 Pelayanan

12.000.000

12.000.000

1

DISBUDPAR

76.000.000

76.000.000

1 Pelayanan

6.000.000

6.000.000

1

DISBUDPAR

1 Pelayanan

8.000.000

8.000.000

1

DISBUDPAR

1 Pelayanan

10.000.000

10.000.000

1

DISBUDPAR

1 Pelayanan

8.000.000

8.000.000

1

DISBUDPAR

1 Pelayanan

4.000.000

4.000.000

1

DISBUDPAR

1 Pelayanan

40.000.000

40.000.000

1

DISBUDPAR

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

1

DISBUDPAR

40.000.000

40.000.000

Eksistensi Dinas terhadap Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


1 17 1.17.01 05

(15)

7.500.000

8 Pelayanan

1 17 1.17.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 17 1.17.01 02 24

(14)

1 Pelayanan


Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang1 17 1.17.01 05 03 undangan

Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memahami tentang Undang - undang bidang kepariwisataan

2 Kegiatan

15.000.000

15.000.000

1

DISBUDPAR

1 17 1.17.01 05 06 Seminar, Simposium, Lokakarya dan Pertemuan ilmiah

Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memahami tentang kegiatan bidang kebudayaan dan kepariwisataan

2 Kegiatan

25.000.000

25.000.000

1

DISBUDPAR

91.000.000

91.000.000

1 17 1.17.01 06


1 17 1.17.01 06 01


1 17 1.17.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 1 17 1.17.01 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1 17 1.17.01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


Eksistensi Dinas terhadap peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

9 Dokumen Tersusunya Laporan Kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD

1 Dokumen

6.000.000

6.000.000

1

DISBUDPAR

Tersusunnya laporan keuangan semesteran

1 Dokumen

6.000.000

6.000.000

1

DISBUDPAR

1 Dokumen

6.000.000

6.000.000

1

DISBUDPAR

1 Dokumen

8.000.000

8.000.000

1

DISBUDPAR

Tersusunnya laporan keuangan sebelum adanya anggaran perubahan Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

BAB V - 167

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

Penyusunan Rencana Kerja /RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja 1 17 1.17.01 06 05 Perangkat Daerah

Tersusunnya RENJA, RKA , DPA dan DPPA - SKPD

4 Dokumen

35.000.000

35.000.000

1

DISBUDPAR


Tersusunya LAKIP, LPJ dan LPPD

1 Dokumen

30.000.000

30.000.000

1

DISBUDPAR

380.000.000

418.000.000

1 17 1.17.01 15

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

Upaya pengenalan, pelestarian dan Pengembangan nilai budaya daerah kepada generasi baik individu maupun masyarakat

1 17 1.17.01 15 01 Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah

Upaya Pelestarian dan aktualisasi serta Pengembangan adat budaya daerah

2 Kegiatan

200.000.000

220.000.000

1

DISBUDPAR

1 17 1.17.01 15 03 Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal

Tersedianya rumusan kebijakan bagi kegiatan kebudayaan

1 Dokumen

40.000.000

44.000.000

1

DISBUDPAR

100.000.000

110.000.000

1

DISBUDPAR

40.000.000

44.000.000

1

DISBUDPAR

404.000.000

444.400.000

38 Sanggar

114.000.000

125.400.000

1

DISBUDPAR

1 Dokumen

1 17 1.17.01 15 04

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya daerah dan antar daerah

Terselenggaranya kegiatan evaluasi

6 Kegiatan (masingmasing Kecamatan) dan 1 kegiatan studi banding

1 17 1.17.01 15 05

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerja sama dibidang budaya

Terciptanya dukungan dan penghargaan pada bidang kebudayaan

1 Pelayanan

1 17 1.17.01 16

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

1 17 1.17.01 16 01

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan daerah

1 17 1.17.01 16 03

Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

Pembinaan Sanggar seni budaya guna meningkatkan kreativitas seniman dalam mengelola keragaman seni budaya daerah. Termotivasinya Sanggar Seni Budaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pengelolaan kekayaan budaya daerah. Tersedianya rumusan kebijakan tentang pengelolaan kekayaan daerah

1 17 1.17.01 16 04 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

1 17 1.17.01 16 05

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum & peninggalan bawah air

1 17 1.17.01 16 07 Pengembangan nilai dan geografi sejarah

40.000.000

44.000.000

1

DISBUDPAR

Upaya peningkatan pemahaman Pada 5 Lokasi masyarakat mengenai cara (1 kali pada pengelolaan kekayaan budaya masing-masing daerah. kecamatan)

40.000.000

44.000.000

1

DISBUDPAR

Terpeliharanya situs peninggalan sejarah dan museum di Kota Bima.

4 situs dan 1 museum

75.000.000

82.500.000

1

DISBUDPAR

Terciptanya pemahaman masyarakat tentang nilai dan geografi sejarah daerah / lokal

1 Kegiatan

30.000.000

33.000.000

1

DISBUDPAR

Pada 5 Lokasi (1 kali pada masing2 kecamatan)

50.000.000

55.000.000

1

DISBUDPAR

1 17 1.17.01 16 10

Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya

Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pengelolaan kekayaan budaya

1 17 1.17.01 16 11

Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah

Terciptanya museum dan taman budaya yang representatif dan memberikan pelayanan kepada pengunjung

1 Kegiatan

25.000.000

27.500.000

1

DISBUDPAR

Terciptanya data base dan sistim informasi tentang sejarah kepurbakalaan

1 kali dalam setahun

30.000.000

33.000.000

1

DISBUDPAR

725.000.000

797.500.000

1 17 1.17.01 16 13 Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala

1 17 1.17.01 17



Eksistensi lembaga Seni Budaya ( sanggar seni ) dalam pengelolaan budaya daerah

BAB V - 168

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

terciptanya data base dan sistim informasi tentang kebudayaan Terkumpulnya bahan dan informasi mengenai budaya dan tradisi yang pernah berkembang di Bima Terselenggaranya fasilitasi dan dukungan terhadap perkembangan keragaman budaya lokal/daerah

1 17 1.17.01 17 02 Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan

1 17 1.17.01 17 03 Penyelenggaraan dialog kebudayaan

1 17 1.17.01 17 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

1 17 1.17.01 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)


30.000.000

33.000.000

1

DISBUDPAR


50.000.000

55.000.000

1

DISBUDPAR

5 Lokasi (masingmasing Kecamatan)

25.000.000

27.500.000

1

DISBUDPAR

Terselenggaranya aktifitas rutin bagi masyarakat khususnya sanggar seni budaya

7 kegiatan

450.000.000

495.000.000

1

DISBUDPAR

2 Kegiatan

50.000.000

55.000.000

1

DISBUDPAR

1 17 1.17.01 17 06

Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal

Upaya sosialisasi dan informasi serta menyamakan persepsi dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal

1 17 1.17.01 17 07

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya

Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya

Pada 5 Lokasi (1 kali pada masing-masing kecamatan)

50.000.000

55.000.000

1

DISBUDPAR

1 17 1.17.01 17 08 Fasilitasi penyelenggaraan kesenian tradisional dan Etnis

Teraktualisasinya kesenian tradisional dan etnis

2 Kegiatan

40.000.000

44.000.000

1

DISBUDPAR

1 17 1.17.01 17 09 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Kesenian pada Sanggar Seni

Termotivasinya Sanggar Seni Budaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pengelolaan keragaman seni budaya daerah.

1 Kegiatan

30.000.000

33.000.000

1

DISBUDPAR

60.000.000

66.000.000

1 17 1.17.01 18


1 17 1.17.01 18 01

Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta

Eksistensi Pemerintah Daerah dalam Upaya pengembangan kerjasama dan pengelolaan kekayaan budaya Adanya dukungan serta fasilitasi terhadap pengembangan kemitraan dengan LSM dan Perusahaan Kepariwisataan

1 Kegiatan

20.000.000

22.000.000

1

DISBUDPAR

1 17 1.17.01 18 02 Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah

Adanya dukungan serta fasilitasi terhadap pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah

1 Kegiatan

10.000.000

11.000.000

1

DISBUDPAR

1 17 1.17.01 18 03 Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

Adanya dukungan serta fasilitasi dalam membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

1 Kegiatan

10.000.000

11.000.000

1

DISBUDPAR


Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

2 kegiatan dalam 1 tahun pada 2 Lokasi

20.000.000

22.000.000

1

DISBUDPAR

570.000.000

627.000.000

1 18

URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


BAB V - 169

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)

44.000.000

1

Dikpora

45.000.000

49.500.000

1

Dikpora

485.000.000

533.500.000



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 18 1.01.01

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1 18 1.01.01 16

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

HASIL PROGRAM

1 18 1.01.01 20 01

Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga

(12)

(13)

570.000.000

627.000.000

85.000.000

93.500.000

34 Orang

40.000.000

4 Orang

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terwujudnya Peningkatan Jiwa Kepeloporan , Kewirausahaan dan Kepemimpinan Generasi Muda dalam Permbangunan Terlaksananya Seleksi, Pembinaan dan Pelaksanaan PASKIBRAKA

1 18 1.01.01 16 10 Pertukaran Pemuda antar Provinsi (PPAP)

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

PRAKIRAAN MAJU

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

1 18 1.01.01 16 02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

1 18 1.01.01 20

PAGU INDIKATIF

KELUARAN KEGIATAN

Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, budaya olahraga dan prestasi

3296 Siswa

1 18 1.01.01 20 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Terlaksananya Lomba Gerak jalan Indah tkt SD/SMP/SMA

Seluruh sekolah

35.000.000

38.500.000

1

Dikpora

Terlaksananya 9 kegiatan kompetisi olah raga tingkat sekolah

3296 Siswa

450.000.000

495.000.000

1

Dikpora

1 19

URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

3.717.939.000

3.982.976.820

1 19 1.19.01

BADAN KESBANGLINMAS

1.918.697.000

2.067.743.120

1 19 1.19.01 01


242.300.000

242.300.000



Prosentase Ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran yang optimal

100%


Bakesbang Linmas


12 Bulan


12 Bln

2.000.000

2.000.000

1

Bakesbang Linmas


Bakesbang Linmas

Tersedianya komunikasi, air dan listrik sesuai kebutuhan Organisasi

12 Bulan


12 Bln

6.000.000

6.000.000

1

Bakesbang Linmas

Bakesbang Linmas


12 Bulan


12 Bln

25.000.000

25.000.000

1

Bakesbang Linmas


Bakesbang Linmas


12 Bulan


4 Org 12 Bln

31.000.000

31.000.000

1

Bakesbang Linmas


Bakesbang Linmas


12 Bulan


15 Jenis

13.000.000

13.000.000

1

Bakesbang Linmas


Bakesbang Linmas



7.000.000

7.000.000

1

Bakesbang Linmas


Bakesbang Linmas

4 Jenis

1.600.000

1.600.000

1

Bakesbang Linmas


Bakesbang Linmas

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi aparatur

Barang cetakan (blanko); Fotocopy dokumen; Penjilidan Dokumen. Ketersediaan alat-alat listrik, instalasi listrik dan bahan penerangan bangunan kantor Ketersediaan Koran, Tabloid dan Majalah

12 Bulan

2.000.000

2.000.000

1

Bakesbang Linmas

1 19 1.19.01 01 16 Penyediaan bahan Logistik Kantor

Bakesbang Linmas

Terlaksananya penyediaan alat kebersihan kantor

12 Bulan

Ketersediaan alat kebersihan dan bahan pembersih

11 Jenis

2.000.000

2.000.000

1

Bakesbang Linmas


Bakesbang Linmas


12 Bulan

Ketersediaan makanan dan minuman untuk tamu maupun saat rapat koordinasi

12 Bulan

6.000.000

6.000.000

1

Bakesbang Linmas

1 19 1.19.01 01 06



12 Bulan

6 Kali 12 Bulan

BAB V - 170

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


Jakarta, Mataram


10 Bulan


Kota Bima

Terlaksananya Konsultasi dan koordinasi dalam daerah

12 Bulan

1 19 1.19.01 02




Prosentase Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur Bakesbang Linmas Bakesbang Linmas

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kator Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kator


Bakesbang Linmas


2 Kali

Bakesbang Linmas


7 Unit

Bakesbang Linmas

Terlaksananya pemeliharaan terhadap peralatan gedung kantor

6 Kali



1 19 1.19.01 06




1 19 1.19.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 1 19 1.19.01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 19 1.19.01 06 05



1 19 1.19.01 15

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN


PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

1 19 1.19.01 17

1 19 1.19.01 17 01

1 19 1.19.01 17 03

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1 19 1.19.01 17 04 Koordinasi Forum Kerukunan antar Umat Beragama


Tersusunnya laporan keuangan semesteran SKPD Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD

Bakesbang Linmas

Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD

4 Kali

Bakesbang Linmas

Tersusunnya Dokumen LAKIP, LPJ, dan LPPD SKPD

1 Kali

Prosentase Terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman


1 19 1.19.01 16 06 Rapat Koordinasi Kantrantibmas

Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Terciptanya kenyamanan bagi aparatur dalam pelayanan Ketersediaan suku cadang, bahan bakar (BBM) dan pelumas kendaraan dinas utk 3 unit roda empat dan 4 unit roda dua Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai

1 Kali 1 Kali

Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja,RKA,DPA,DPPA) Ketersediaan dokumen LPPD SKPD

Terlaksananya Patroli pengendalian keamanan lingkungan

12 Kali

Prosentase Terciptanya lingkungan yang nyaman dan aman


Prosentase Peningkatan kualiatas dan kuantitas kebangsaan

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima

Terlaksananya bimbingan masyarakat Terlaksananya koordinasi antara umat beragama

(13) 84.000.000

1

Bakesbang Linmas

62.700.000

62.700.000

1

Bakesbang Linmas

149.960.000

149.960.000

3 Jenis

27.300.000

27.300.000

1

Bakesbang Linmas

4 Jenis

30.000.000

30.000.000

1

Bakesbang Linmas

12 bulan

45.000.000

45.000.000

1

Bakesbang Linmas

12 Bulan

41.500.000

41.500.000

1

Bakesbang Linmas

12 Bulan

6.160.000

6.160.000

1

Bakesbang Linmas

36.000.000

36.000.000

1 Dokumen

7.500.000

7.500.000

1

Bakesbang Linmas

1 Dokumen

4.500.000

4.500.000

1

Bakesbang Linmas

4 Dokumen

14.000.000

14.000.000

1

Bakesbang Linmas

1 Dokumen

10.000.000

10.000.000

1

Bakesbang Linmas

491.946.000

541.141.040

491.946.000

541.141.040

1

Bakesbang Linmas

30.000.000

33.000.000

30.000.000

33.000.000

1

Bakesbang Linmas

180.394.000

198.433.950

95%

3 Kali

Prosentase meningktnya Kantrantibmas

6 Kali

Prosentase meningkatnya toleransi dalam kehidupan beragaman

100%

32.010.000

35.211.000

1

Bakesbang Linmas

6 Kali

Prosentase meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

100%

24.970.000

27.467.000

1

Bakesbang Linmas

8 Kali

Prosentase meningkatnya Kerukunan antar Umat Beragama

100%

48.752.000

53.627.200

1

Bakesbang Linmas

95%

100%

Terlaksananya bimbingan masyarakat

(12) 84.000.000

Prosentase peningkatan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Terlaksananya rapat koordinasi Kantrantibmas

PRAKIRAAN MAJU

12 Bulan

100%

Kota Bima


1 Kali

PAGU INDIKATIF

12 Bulan

100%

38 Kelurahan


1 Kali

Bakesbang Linmas Bakesbang Linmas


1 19 1.19.01 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan

1 19 1.19.01 16

Prosentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta kualitas perencanaan SKPD

Terfasilitasinya aparatur yang melaksanakan tugas ke pusat atau daerah lainnya. Terfasilitasinya aparatur yang melaksanakan tugas koordinas dalam daerah

100%



HASIL KEGIATAN

BAB V - 171

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 19 1.19.01 17 05 Koordinasi Forum antar Etnis

1 19 1.19.01 19

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terlaksanya koodinasi antara etnis

Kota Bima



HASIL KEGIATAN

Prosentase meningkatnya hubungan kerjasama dalam menjaga ketertiban dan keamanan

8 Kali

Prosentase meningkatnya kerukunan antar Etnis

100%

100%

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

74.662.000

82.128.750

122.386.000

134.624.600

(14)

(15)

1

Bakesbang Linmas

1 19 1.19.01 19 02 Peningkatan pelaksanaan pengkajian masalah strategis

Kota Bima

Terlaksananya rakor Kominda dan Rakor FKDM

6 Kali

Dokumen Laporan

6 Dokumen

61.193.000

67.312.300

1

Bakesbang Linmas

1 19 1.19.01 19 04 Koordinasi SATLAK PBP

Kota Bima

Terlaksananya koordinasi

11 Kali

Dokumen Laporan

11 Dokumen

61.193.000

67.312.300

1

Bakesbang Linmas

84.962.000

93.458.585



1 19 1.19.01 20

PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)

1 19 1.19.01 20 01

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

5 Kecamatan

Terlaksananya penyuluhan dan pencegahan peredaran miras dan narkoba

2 Kali

Prosentase menurunnya peredaran miras dan narkoba

85%

61.019.000

67.121.120

1

Bakesbang Linmas

1 19 1.19.01 20 02 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

5 Kecamatan

Terlaksananya penyuluhan dan pencegahan praktek Prostitusi

1 Kali

Prosentase menurunnya praktek prostitusi

90%

23.943.000

26.337.465

1

Bakesbang Linmas

Terlaksananya penyuluhan politik kepada masyarakat

2 Kali

Bakesbang Linmas

1 19 1.19.01 21

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan

Prosentase berkurangnya penyakit masyarakat

Terwujudnya pemerintahan yang lebih

1 19 1.19.01 21 01 Penyuluhan kepada masyarakat

Prosentase meningkatnya Kesadaran berpolitik

Kota Bima


Kota Bima

1 19 1.19.01 21 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Kota Bima

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1 19 1.19.02 01


100%

38 Kelurahan

1 19 1.19.01 21 03 Koordinasi forum-forum diskusi politik

1 19 1.19.02

100%



Terlaksananya kordinasi forum diskusi politik Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Terlaksananya fasilitasi terhadap pelaksanaan Pemilu


12 Kali 2 Kali 1 Kali

Prosentase meningkatnya kesadaran berpolitik masyarakat Prosentase meningkatnya kesadaran berpolitik Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi Prosentase kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2014

580.749.000

638.824.945

95%

30.749.000

33.824.945

1

95%

30.000.000

33.000.000

1

Bakesbang Linmas

4 Dokumen

20.000.000

22.000.000

1

Bakesbang Linmas

100%

500.000.000

550.000.000

1

Bakesbang Linmas

1.004.325.000

1.040.825.000

456.560.000

456.560.000

100%

Kantor Sat. Pol. PP


12 Bulan


12 Bln

45.000.000

45.000.000

1

Kantor Sat. Pol. PP

Kantor Sat. Pol. PP


12 Bulan


12 Bln

7.000.000

7.000.000

1

Kantor Sat. Pol. PP


Kantor Sat. Pol. PP


12 Bulan


4 Org 12 Bln

21.600.000

21.600.000

1

Kantor Sat. Pol. PP


Kantor Sat. Pol. PP


12 Bulan


15 Jenis

10.500.000

10.500.000

1

Kantor Sat. Pol. PP


Kantor Sat. Pol. PP


12 Bulan



2.400.000

2.400.000

1

Kantor Sat. Pol. PP

4 Jenis

1.200.000

1.200.000

1

Kantor Sat. Pol. PP

12 Bulan

2.160.000

2.160.000

1

Kantor Sat. Pol. PP


1 19 1.19.02 01 06

1 19 1.19.02 01 12





Kantor Sat. Pol. PP Kantor Sat. Pol. PP

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi aparatur

12 Bulan 12 Bulan

BAB V - 172

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

(14)

(15)

1 19 1.19.02 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor

Kantor Sat. Pol. PP

Terlaksananya penyediaan alat kebersihan kantor

12 Bulan


11 Jenis

1.200.000

1.200.000

1

Kantor Sat. Pol. PP


Kantor Sat. Pol. PP


12 Bulan

Ketersediaan makanan dan minuman untuk tamu maupun lauk pauk anggota Pol. PP

12 Bulan

304.000.000

304.000.000

1

Kantor Sat. Pol. PP

10 Bulan

Terfasilitasinya aparatur yang melaksanakan tugas ke pusat atau daerah lainnya.

12 Bulan

61.500.000

61.500.000

1

Kantor Sat. Pol. PP

89.015.000

89.015.000

4 Jenis

24.000.000

24.000.000

12 Bulan

59.015.000

59.015.000

1

Kantor Sat. Pol. PP

12 Bulan

6.000.000

6.000.000

1

Kantor Sat. Pol. PP

58.750.000

58.750.000

Jakarta, Mataram


1 19 1.19.02 02





Prosentase Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur

100%


Kantor Sat. Pol. PP

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kator

1 Kali


Kantor Sat. Pol. PP


5 Unit


Kantor Sat. Pol. PP


6 Kali

1 19 1.19.02 03




Terwujudnya Aparatur yang berdisiplin tinggi

Kantor Sat. Pol. PP

Pakaian dinas harian aparatur


Kantor Sat. Pol. PP

Pakaian dinas lapangan anggota Pol. PP


1 19 1.19.02 06 05


1 19 1.19.02 15

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN



PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

1 19 1.19.02 16 03

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan

1 19 1.20.08

KECAMATAN RASANAE BARAT


Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD (Renja,RKA,DPA,DPPA)



Prosentase tercapainya situasi Keamanan dan Kenyamanan yang kondusif


Terlaksananya pengendalian keamanan lingkungan

Prosentase terfasilitasinya Pemeliharaan Kamtramtibmas,Pencegahan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan


Kota Bima

Terciptanya keseragaman dan kedisiplinan dlm berpakaian

20 Org

10.000.000

10.000.000

1

Kantor Sat. Pol. PP

60 Org

Terciptanya keseragaman dan kedisiplinan dlm berpakaian

60 Org

48.750.000

48.750.000

1

Kantor Sat. Pol. PP

35.000.000

35.000.000

4 Kali

Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja,RKA,DPA,DPPA)

35.000.000

35.000.000

1

Kantor Sat. Pol. PP

175.000.000

192.500.000

175.000.000

192.500.000

1

Kantor Sat. Pol. PP

190.000.000

209.000.000

190.000.000

209.000.000

1

Kantor Sat. Pol. PP

15.000.000

16.500.000

4 Dokumen

100%

Kota Bima

12 Kali

Operasi pemantauan wilayah dan operasi penertiban PKL

12 Kali

100%

Terjalinnya kerja sama dengan TNI/Polri dan kejaksanaan dlm rangka penertiban tempat umum dan penyakit sosial

Kantor Sat. Pol. PP

20 Org

100%

Kantor Sat. Pol. PP

1 19 1.19.02 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan

1 19 1.19.02 16

Prosentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja, Keuangan serta kualitas perencanaan SKPD

Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai

100%


1 19 1.19.02 06

Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Ketersediaan suku cadang, bahan bakar (BBM) dan pelumas kendaraan dinas utk 3 unit roda empat dan 2 unit roda 2

6 Kali

Terlaksananya operasi gabungan

6 Kali

BAB V - 173

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)

1

Kec. RasanaE Barat

1

Kec. RasanaE Timur

1

Kec. Asakota

1

Kec. Mpunda

1

Kec. Raba



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 19 1.20.08 19


1 19 1.20.08 19 05

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan

1 19 1.20.09

KECAMATAN RASANAE TIMUR

1 19 1.20.09 19


1 19 1.20.09 19 05


1 19 1.20.10

KECAMATAN ASAKOTA

1 19 1.20.10 19


1 19 1.20.10 19 05


1 19 1.20.11

KECAMATAN MPUNDA

1 19 1.20.11 19


1 19 1.20.11 19 05


1 19 1.20.12

KECAMATAN RABA

1 19 1.20.12 19



38 KANTOR KELURAHAN

1 19 X.XX.XX 19



KELUARAN KEGIATAN Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Kantibmas


100%

Terlaksananya Patroli keamanan secara swadaya (ronda malam)









Prosentase meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Kantibmas

100%

12 bulan

Prosentase Peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan

100%

12 bulan


100%

100%

Kec. Raba


12 bulan


100%

Mpunda


100%

100%

Asakota


12 bulan


100%

RasanaE Timur


HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

RasanaE Barat

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban 1 19 1.20.12 19 05 dan keamanan lingkungan

1 19 X.XX.XX

HASIL PROGRAM

100%

12 bulan


100%

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

15.000.000

16.500.000

15.000.000

16.500.000

15.000.000

16.500.000

15.000.000

16.500.000

15.000.000

16.500.000

15.000.000

16.500.000

15.000.000

16.500.000

15.000.000

16.500.000

15.000.000

16.500.000

15.000.000

16.500.000

15.000.000

16.500.000

15.000.000

16.500.000

15.000.000

16.500.000

15.000.000

16.500.000

719.917.000

791.908.700

719.917.000

791.908.700

BAB V - 174

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga 1 19 X.XX.XX 19 05 Ketertiban dan Keamanan Lingkungan

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


38 Kelurahan

12 bulan

Terwujudnya lingkungan yang aman dan tentram

100%

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

719.917.000

791.908.700

(14)

(15)

1

38 Kantor Kelurahan

1 20

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

60.623.760.000

63.555.713.738

1 20 1.20.03

SEKRETARIAT DAERAH

29.000.059.000

29.932.567.738

1 20 1.20.03 01


6.482.000.000

6.482.000.000

100%

133.000.000

133.000.000

1

SETDA

12 Bulan

727.000.000

727.000.000

1

SETDA

10 Bulan

316.000.000

316.000.000

1

SETDA

12 Bulan

375.000.000

375.000.000

1

SETDA

12 Bulan

17.000.000

17.000.000

1

SETDA

12 Bulan

249.000.000

249.000.000

1

SETDA

12 Bulan

147.000.000

147.000.000

1

SETDA




Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sekretariat Daerah


Sekretariat Daerah


Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

Sekretariat Daerah


Sekretariat Daerah


Sekretariat Daerah


Sekretariat Daerah


Sekretariat Daerah


Sekretariat Daerah


Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 01 12


Sekretariat Daerah


Sekretariat Daerah


Sekretariat Daerah


Sekretariat Daerah

100%

Perangko, materai dan benda pos lainnya serta pembayaran jasa non pegawai dan pengiriman paket

Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat dan administrasi perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan Rekening telepon, air, listrik dan 4 Jenis Rekenig penunjang berupa telepon, air, internet listrik dan internet Terbayarnya honorarium Terpenuhinya kebutuhan pengurus barang, penerima 10 Bulan penyediaan jasa peralatan dan barang, PPK dan Panitia perlengkapan kantor Penerima hasil pekerjaan Terpenuhinya jaminan Premi asuransi kesehatan KDH 12 Bulan kesehatan KDH dan WKDH dan WKDH beserta keluarganya beserta keluarganya STNK kendaraan roda 4 dan Tersedianya kendaraan 12 Unit roda 2 serta pembayaran jasa dinas/operasional yang service kendaraan memadai Honorarium bendahara Terlaksananya administrasi 16 Orang pengeluaran SKPD dan keuangan yang tertib dan lancar pembantu bendahara Ketersediaan tenaga cleaning Terciptanya lingkungan kerja service utk lingk. SETDA, Taman 40 Orang yang nyaman dan bersih lingk. SETDA dan rumah Jabatan KDH/WKDH Pembayaran jasa perbaikan Tersedianya peralatan kerja 5 Jenis peralatan kerja pendukung adm. pendukung adm. Perkantoran Perkantoran yang memadai Terpenuhinya kebutuhan ATK Kantor 121 Jenis administrasi perkantoran Ketersediaan blanko cetak, penggandaan dokumen dan penjilidan dokumen Ketersediaan komponen dan peralatan listrik/penerangan bangunan kantor. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pendukung organisasi Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Konsumsi jamuan tamu KHD/WKDH, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan belanja dapur RT KDH/WKDH


Jakarta, Mataram

Dokumen laporan hasil koordinasi dan konsultasi


Kota Bima



12 Bulan

25 Jenis

5 Jenis

12 Jenis

23 Jenis

12 Bulan

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan listrik/penerangan bangunan kantor. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pendukung organisasi Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan bersih Terpenuhinya kebutuhan tamu KHD/WKDH, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan dapur RT KDH/WKDH Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi secara berkelanjutan dengan pemerintah pusat Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dengan instansi lingkup Pemkot Bima

12 Bulan

25.000.000

25.000.000

1

SETDA

12 Bulan

235.000.000

235.000.000

1

SETDA

12 Bulan

174.000.000

174.000.000

1

SETDA

12 Bulan

97.000.000

97.000.000

1

SETDA

12 Bulan

318.000.000

318.000.000

1

SETDA

12 Bulan

82.000.000

82.000.000

1

SETDA

12 Bulan

1.143.000.000

1.143.000.000

1

SETDA

11 Bulan

2.103.000.000

2.103.000.000

1

SETDA

11 Bulan

341.000.000

341.000.000

1

SETDA

BAB V - 175

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 20 1.20.03 02



Terwujudnya pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 02 02 Pembangunan rumah dinas

Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 02 03 Pembangunan gedung kantor

Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1 20 1.20.03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Sekretariat Daerah


Sekretariat Daerah

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

1 20 1.20.03 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1 20 1.20.03 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


1 20 1.20.03 06 05



1 20 1.20.03 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ, LPPD dan LHKPN

1 20 1.20.03 16

1 20 1.20.03 16 01

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH


Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ 1 20 1.20.03 16 02 lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

1 20 1.20.03 16 06

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

1 20 1.20.03 16 08 Stimulan Pembangunan Daerah

1 20 1.20.03 16 09 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

1 20 1.20.03 17

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

100%


(12)

(13)

12.687.000.000

12.687.000.000

2 Unit

370.000.000

370.000.000

1

SETDA

1 Unit

Tersedianya rumah Dinas yang representatif bagi aparatur

1 unit

70.000.000

70.000.000

1

SETDA

Bangunan gedung kantor

20 Unit

Tersedianya bangunan gedung kantor yang representatif

Kendaraan dinas/Operasional

6 Unit

Terlaksananya Pengadaan peralatan kantor Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan peralatan gedung kantor

21 buah

Tersedianya sarana mobilisasi bagi aparatur Tersedianya kebutuhan Peralatan gedung kantor

20 Unit

5.640.000.000

5.640.000.000

1

SETDA

12 Bulan

5.410.000.000

5.410.000.000

1

SETDA

12 Bulan

78.000.000

78.000.000

1

SETDA

6 unit


6 unit

260.000.000

260.000.000

1

SETDA

2 unit

Tersedinya sarana mobilisasi bagi Pimpinan Daerah

12 Bulan

178.000.000

178.000.000

1

SETDA

72 unit

Tersedianya sarana mobilisasi bagi aparatur

12 Bulan

474.000.000

474.000.000

1

SETDA

Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas

12 Bulan

130.000.000

130.000.000

1

SETDA

12 Bulan

54.000.000

54.000.000

1

SETDA

12 Bulan

23.000.000

23.000.000

1

SETDA

506.000.000

506.000.000

2 unit 37 unit 25 unit

Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai

100%

Sekretariat Daerah

Dokumen Rencana Keja Tahunan/RKA/DPA/DPPA SKPD

4 Dokumen


100%

100.000.000

100.000.000

1

SETDA

Sekretariat Daerah

Dokumen LAKIP, LPJ, LPPD dan LHKPN

4 Dokumen

Tersedianya LAKIP, LPJ, LPPD dan LHKPN

100%

406.000.000

406.000.000

1

SETDA

4.173.000.000

4.590.300.000

100%

212.000.000

233.200.000

1

SETDA

Prosentase pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah

100%

Kota Bima

Kuantitas terlaksananya dialog dan audiensi dengan masyarakat

10 Kali

Kota Bima

Kuantitas penerimaan kunjungan kerja

12 Kali

Kota Bima

Jumlah kunjungan KDH/WKDH ke wilayah kecamatan lingkup Kota Bima

Propinsi NTB dan di luar Propinsi NTB


38 Kelurahan

Ketersediaan bahan bahan material utk pembangunan kelurahan Terlaksananya rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Kota Bima


PRAKIRAAN MAJU

Tersedianya rumah jabatan yang representatif bagi pimpinan daerah

Sewa Rumah dinas

Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan

PAGU INDIKATIF

2 Unit

Sewa Rumah jabatan

Sekretariat Daerah


Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

1 20 1.20.03 16 05

Target

Ketersediaan suku cadang, bahan bakar (BBM) dan pelumas bagi mobil jabatan Ketersediaan suku cadang, bahan bakar (BBM) dan pelumas kendaraan dinas Pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Terwujudnya Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pelaporannya

HASIL KEGIATAN

(6)

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah


1 20 1.20.03 06

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana apartur

1 20 1.20.03 02 01 Pembangunan rumah jabatan

1 20 1.20.03 02 25

HASIL PROGRAM

Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

100%

Terserapnya informasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan Terjalinnya Koordinasi dan sikronisasi program kegiatan antar wilayah dan pusat

100%

332.000.000

365.200.000

1

SETDA

10 Kali

Terserapnya informasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan

100%

210.000.000

231.000.000

1

SETDA

12 Dokumen

Terjalinnya Koordinasi dan sikronisasi program kegiatan antar wilayah dan pusat

100%

1.496.000.000

1.645.600.000

1

SETDA

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah

100%

1.700.000.000

1.870.000.000

1

SETDA

Terjalinnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

100%

223.000.000

245.300.000

1

SETDA

277.000.000

304.700.000

12 Bulan

12 Kali

BAB V - 176

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1 20 1.20.03 17 02 Penyusunan standar satuan harga

Bagian AP

Dokumen Standar Harga

Pengelolaan dan Penagihan Pajak Daerah/Retribusi 1 20 1.20.03 17 27 Daerah/Sewa Aset Daerah (Pasar dan Pelabuhan)

Kota Bima

Dokumen laporan


1 20 1.20.03 23

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Kota Bima


Peningkatkan akuntabilitas kinerja dan transparansi berbasis teknologi informasi

Dokumen laporan

Prosentase pemanfaatan Tekhnologi dan informasi dalam proses pembangunan Kota Bima

Sitem pengadaan elektronik

1 20 1.20.03 23 04 Penyusunan Sistem Informasi Kepangkatan dan Jabatan

Bagian OPA

Dokumen Database Informasi Kepangkatan dan Jabatan

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

1 20 1.20.03 26 02

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan


Terwujudnya Produk Hukum Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan dan Tidak Bertentangan Dengan Kepentingan Umum


PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

Peraturan Walikota tentang Standar Harga pemerintah daerah beserta lampirannya

1 perwali

77.000.000

84.700.000

1

SETDA

12 Dokumen

Terlaksananya pengelolaan dan penagihan sewa aset daerah

12 Bulan

28.000.000

30.800.000

1

SETDA

12 Dokumen

Kuantitas terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

12 Kali

172.000.000

189.200.000

1

SETDA

186.000.000

204.600.000

12 Bulan

147.000.000

161.700.000

1

SETDA

100%

39.000.000

42.900.000

1

SETDA

1.039.000.000

1.142.900.000

SETDA

50 buku

100%

1 20 1.20.03 23 03 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

1 20 1.20.03 26

HASIL KEGIATAN

1 sistem

25 Dokumen

Terfasilitasinya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah Tersedinya Database Informasi Kepangkatan dan Jabatan

100%

Bag. Hukum

Dokumen Daftar Usulan Raperda untuk Prolegda 2014

1 Dokumen

Tersedianya Prolegda 2014

100%

300.000.000

330.000.000

1

1 20 1.20.03 26 03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Kota Bima

Jumlah Raperda yang dibahas

12 Raperda

Tersedianya Peraturan daerah

100%

139.000.000

152.900.000

1

SETDA

1 20 1.20.03 26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

Kota Bima

Sosialisasi Perda dan penyuluhan hukum terpadu

Tersampaikannya informasi tentang Perda

100%

170.000.000

187.000.000

1

SETDA

1 20 1.20.03 26 05 Publikasi peraturan perundang-undangan

Kota Bima

Pencetakan Lembaran Daerah dan Berita Daerah serta Penyusunan Buku Informasi Peraturan Perundang-Undangan

50 Buku

Tersedianya dokumen publikasi peraturan perundang-undangan

100%

70.000.000

77.000.000

1

SETDA

Bag. Hukum

Jumlah dokumen Rancangan Produk Hukum daerah

12 Draft

Kota Bima

Jumlah kasus yang tertangani

6 Kasus

1 20 1.20.03 26 07 Penyusunan dan penerbitan Produk Hukum Daerah 1 20 1.20.03 26 08 Penyelesaian sangketa dan bantuan hukum

1 20 1.20.03 28

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT


Peningkatan kualitas dan sarana pelayanan publik berdasarkan Standar Pelayanan Minimal

1 20 1.20.03 28 02 Koordinasi Peringatan hari besar (Keagamaan dan Nasional)

Penyusunan Standar Pelayanan Minimum/Standarisasi 1 20 1.20.03 28 08 Sarana dan Prasarana Pelayanan 1 20 1.20.03 28 10 Koordinasi Kegiatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

PROGRAM ADMINISTRASI KERJASAMA PEMBANGUNAN

1 20 1.20.03 29 01 Koordinasi Pembinaan Administrasi Pembangunan


Terlaksananya Peringatan Hari besar keagamaan dan hari besar Nasional Laporan sarana pendidikan agama dan tempat ibadah

38 Kelurahan

1 20 1.20.03 28 06 Koordinasi Bidang Ekonomi


Kota Bima

Laporan hasil koordinasi bidang Ekonomi

Bagian OPA

Tersedianya Dokumen standar pelayanan

Kota Bima

Laporan hasil koordinasi bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Peningkatkan akuntabilitas kinerja dan transparansi berbasis teknologi informasi

Terjalinnya kerjasama dalam pembangunan dengan pihak ketiga Kota Bima

Tersedianya Rancangan Produk Hukum daerah Terselesaikannya Permasalahan Hukum.

100%

78.000.000

85.800.000

1

SETDA

100%

282.000.000

310.200.000

1

SETDA

2.539.858.000

2.793.846.033

90%

Kota Bima

1 20 1.20.03 28 05 Pendataan Sarana pendidikan agama dan tempat ibadah

1 20 1.20.03 29

Meningkatnya kualitas pelayanan yang maksimal kepada masyarakat

4 Kali

12 Kali

Prosentase meningkatnya ketakwaan dan rasa patriotisme kebangsaan

100%

1.905.380.000

2.095.918.550

1

SETDA

2 Dokumen

Prosentase tersusunnya data base sarana pendidikan agama dan tempat ibdah

100%

117.749.000

129.524.340

1

SETDA

6 Dokumen

Prosentase Terlaksananya koordinasi bidang Ekonomi

100%

233.094.000

256.404.049

1

SETDA

35 Buku

Prosentase peningkatan kualitas standar pelayanan

100%

58.669.000

64.536.340

1

SETDA

6 Dokumen

Prosentase Terlaksananya koordinasi bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

100%

224.966.000

247.462.754

1

SETDA

741.148.000

815.263.460

10 Bulan

Terwujudnya Pelaksanaan pembangunan yang tertib administrasi

256.623.000

282.285.410

1

SETDA

100%

Terlaksananya koordinasi dan pembinaan

100%

BAB V - 177

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 20 1.20.03 29 02 Bina Jasa Konstruksi

1 20 1.20.03 29 04 Unit Layanan Pengadaan (ULP)

1 20 1.20.03 47

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR


1 20 1.20.03 47 06 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 1 20 1.20.03 47 17 Penyusunan Rinciaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)

Penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah melalui restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi yang di dasarkan visi, misi, strategi dan analisis obyektif, serta tupoksi

1 20 1.20.03 47 19 Penguatan Kelembagaan dan Pendayagunaan Aparatur

1 20 1.20.04

SEKRETARIAT DPRD

1 20 1.20.04 01



HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kota Bima

Terlaksananya pembinaan Jasa Konstruksi

Kota Bima

Fasilitasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah

Prosentase ketersediaan Sumber Daya Aparatur yang yang memahami tugas dan fungsi

Dokumen Analisis Jabatan

1 Dokumen

Bagian OPA

Dokumen Rincian Tupoksi

1 Dokumen

Kota Bima

Terlaksananya penguatan kelambagaan dan pendayagunaan aparatur

60 SKPD

Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang optimal

Ketersediaan perangko, materai dan benda pos lainnya serta pembayaran jasa non pegawai dan pengiriman paket


Setwan

Terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan internet

Setwan


Setwan


Setwan


Setwan


Setwan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 1 20 1.20.04 01 12 kantor 1 20 1.20.04 01 15

Ketersediaan Konsumsi untuk tamu maupun saat rapat koordinasi

Setwan



Ketersediaan blanko cetak, penggandaan dokumen dan penjilidan dokumen Ketersediaan komponen dan peralatan listrik/penerangan bangunan kantor. Ketersediaan Koran, Tabloid dan Majalah

Setwan



Tersedianya ATK Kantor

Setwan



1 20 1.20.04 02

Terbayarnya premi asuransi kesehatan Ketua dan Anggota DPRD Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan roda 4 dan roda 2 serta pembayaran jasa service kendaraan Terbayarnya honorarium bendahara pengeluaran SKPD dan pembantu bendahara



Jakarta, Mataram


Kota Bima


Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur

87 Unit

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

100%

151.084.000

166.192.400

1

SETDA

Peningkatan kualitas dan sarana pelayanan publik berdasarkan Standar Pelayanan Minimal

100%

333.441.000

366.785.650

1

SETDA

Prosentase tersedianya Dokumen Analisis Jabatan Prosentase tersedianya Dokumen Rincian Tupoksi Penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah dan pendayagunaan aparatur

369.053.000

405.958.245

100%

122.835.000

135.118.500

1

SETDA

100%

85.629.000

94.191.845

1

SETDA

100%

160.589.000

176.647.900

1

SETDA

5.564.200.000

5.770.700.000

2.875.200.000

2.875.200.000

100%

Setwan

1 20 1.20.04 01 06

12 Bulan

PAGU INDIKATIF

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme penyedia jasa konstruksi

100%


1 20 1.20.04 01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

6 Kali

Bagian OPA


HASIL KEGIATAN


12 Bulan

29.400.000

29.400.000

1

SETWAN

Terpenuhinya kebutuhan 4 jenis rekening penunjang berupa telepon, air, listrik dan internet

12 Bulan

120.000.000

120.000.000

1

SETWAN

12 Bulan

25 Orang

Terpenuhinya jaminan kesehatan anggota DPRD

12 Bulan

384.600.000

384.600.000

1

SETWAN

12 Unit


12 Bulan

27.000.000

27.000.000

1

SETWAN

4 Orang

Terlaksananya administrasi keuangan yang tertib dan lancar

12 Bulan

50.000.000

50.000.000

1

SETWAN

121 Jenis

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

12 Bulan

55.000.000

55.000.000

1

SETWAN

25 Jenis


12 Bulan

85.000.000

85.000.000

1

SETWAN

5 Jenis 12 Bulan

12 Bulan

Terpenuhinya kebutuhan listrik/penerangan bangunan kantor. Tersedianya bahan bacaan dan sumber informasi Terpenuhinya kebutuhan tamu pimpinan dan anggota DPRD Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi secara berkelanjutan dengan pemerintah pusat Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dengan instansi lingkup Pemkot Bima

12 Bulan

7.000.000

7.000.000

1

SETWAN

12 Bulan

75.000.000

75.000.000

1

SETWAN

12 Bulan

175.000.000

175.000.000

1

SETWAN

11 Bulan

1.829.000.000

1.829.000.000

1

SETWAN

11 Bulan

38.200.000

38.200.000

1

SETWAN

326.000.000

326.000.000

BAB V - 178

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Setwan


Setwan


Setwan

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Ketersediaan suku cadang, bahan bakar (BBM) dan pelumas kendaraan dinas

16 Unit 8 Unit 18 Unit

Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai Tersedianya Peralatan gedung kantor yang memadai Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai

12 Bulan

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

95.000.000

(14)

(15)

95.000.000

1

SETWAN

12 Bulan

55.000.000

55.000.000

1

SETWAN

12 Bulan

150.000.000

150.000.000

1

SETWAN


Setwan

Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

10 Unit


12 Bulan

10.000.000

10.000.000

1

SETWAN


Setwan

Pemeliharaan peralatan gedung kantor

18 Unit

Tersedianya Peralatan gedung kantor yang memadai

12 Bulan

16.000.000

16.000.000

1

SETWAN

150.000.000

150.000.000

Pakaian dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya

25 Org

Terciptanya keseragaman dan kedisiplinan dalam berpakaian di kantor

100%

150.000.000

150.000.000

1

SETWAN

95.000.000

95.000.000

100%

50.000.000

50.000.000

1

SETWAN

100%

45.000.000

45.000.000

1

SETWAN

53.000.000

53.000.000

1 20 1.20.04 03





1 20 1.20.04 05


Terlaksananya disiplin aparatur

100%

Setwan



Prosentase peningkatan kualitas aparatur

100%

1 20 1.20.04 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal

Jakarta, Surabaya

Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat formal

8 Org

Prosentase peningkatan kualitas dan kapasitas Aparatur

1 20 1.20.04 05 06 Seminar, Simposium, Lokakarya dan Pertemuan ilmiah

Jakarta, Surabaya

Jumlah aparatur yang mengikuti seminar, dsb

2 Org

Prosentase peningkatan kualitas dan kapasitas Aparatur

1 20 1.20.04 06


1 20 1.20.04 06 01




Laporan realisasi kinerja SKPD

Dokumen Renja/RKA/DPA/ DPPA SKPD

Setwan


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

100%

Setwan


1 20 1.20.04 15

Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang berkualitas

Setwan



Dokumen LPPD

Prosentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Setwan DPRD

Raperda APBD, Perda APBD, Nota Kesp. KUA/PPAS, Evaluasi APBD, dan Perda Lainnya

1 20 1.20.04 15 04 Rapat-rapat paripurna

Setwan DPRD

Risalah Rapat Paripurna/ Istimewa DPRD Kota Bima

1 20 1.20.04 15 05 Kegiatan Reses

38 Kelurahan

1 20 1.20.05

INSPEKTORAT


Jakarta

Terwujudnya akuntabilitas kinerja aparatur

100%

9.000.000

9.000.000

1

SETWAN

4 Dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan SKPD yang berkualitas

100%

35.000.000

35.000.000

1

SETWAN

3 Document

Terwujudnya akuntabilitas kinerja aparatur

100%

9.000.000

9.000.000

1

SETWAN

2.065.000.000

2.271.500.000

460.000.000

506.000.000

1

SETWAN

100%

1 20 1.20.04 15 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah

1 20 1.20.04 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

2 Dokumen

Prosentase terlaksananya pembahasan perda

100%

4 Kali

Prosentase terlaksananya rapatrapat paripurna

100%

15.000.000

16.500.000

1

SETWAN

Laporan Hasil Reses (Aspirasi masyarakat)

2 Kali

Prposentase terserapnya aspirasi masyarakat untuk pembangunan

100%

700.000.000

770.000.000

1

SETWAN

Bimbingan Teknis dan pelatihan Pimpinan dan Anggota DPRD

2 Kali

Prosentase peningkatan kualitas dan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

100%

890.000.000

979.000.000

1

SETWAN

3.253.700.000

3.485.400.000

12 Raperda

BAB V - 179

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 20 1.20.05 01





HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Prosentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

100%


Inspektorat

1

Inspektorat

12 Bulan

24.000.000

24.000.000

1

Inspektorat

Terlaksananya administrasi keuangan yang tertib dan lancar

12 Bulan

36.000.000

36.000.000

1

Inspektorat

Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan bersih

12 Bulan

22.000.000

22.000.000

1

Inspektorat

12 Bulan

21.700.000

21.700.000

1

Inspektorat

12 Bulan

14.000.000

14.000.000

1

Inspektorat

13.000.000

13.000.000

1

Inspektorat

Pembayaran jasa bendahara

4 Org


Inspektorat



Inspektorat

Barang cetakan (blanko); Fotocopy dokumen; Penjilidan Dokumen.


Inspektorat

Ketersediaan Koran, Tabloid dan Majalah


Inspektorat

Ketersediaan Konsumsi untuk tamu maupun saat rapat koordinasi

Jakarta, Denpasar, Surabaya, Mataram

1 20 1.20.05 02




11 Jenis 12 Bulan 23 Jenis

Tersedianya peralatan kantor yang memadai Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran



12 Bulan

4 Jenis

Terpenuhinya kebutuhan sumber bacaan aparatur

12 Bulan

6.000.000

6.000.000

1

Inspektorat

Terpenuhinya kebutuhan tamu kantor dan rapat-rapat

12 Bulan

19.000.000

19.000.000

1

Inspektorat

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi secara berkelanjutan dengan pemerintah pusat

12 Bulan

274.000.000

274.000.000

1

Inspektorat

130.000.000

130.000.000

12 Bulan


Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

448.700.000

19.000.000

Inspektorat

Inspektorat

448.700.000

19.000.000


Inspektorat

(13)

12 Bulan

2 Jenis Rekening


(12)

Terpenuhinya kebutuhan penunjang berupa telepon, air, listrik dan internet

Tagihan rekening listrik dan telepon kantor


PRAKIRAAN MAJU


Inspektorat

Ketersediaan alat-alat kebersihan dan bahan pembersih Ketersediaan jasa pemeliharaan peralatan kerja

PAGU INDIKATIF

4 Jenis



HASIL KEGIATAN

100%


Inspektorat

Pengadaan Laptop


12 Bulan

60.000.000

60.000.000

1

Inspektorat


Inspektorat

Pemeliharaan gedung kantor

12 Bulan

Tersedianya gedung kantor yang representatif

12 bulan

31.000.000

31.000.000

1

Inspektorat

Inspektorat

Ketersediaan suku cadang, bahan bakar (BBM) dan pelumas kendaraan dinas utk 3 unit roda empat dan 4 unit roda dua

12 Bulan

Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai

12 bulan

39.000.000

39.000.000

1

Inspektorat

244.000.000

244.000.000

Pendidikan & pelatihan JFA Pendidikan & pelatihan P2UPD

7 Orang 13 Orang

244.000.000

244.000.000

1

Inspektorat

114.000.000

114.000.000


1 20 1.20.05 05




1 20 1.20.05 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 20 1.20.05 06 05




Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang berkualitas Inspektorat Inspektorat


Inspektorat

1 20 1.20.05 06 08 Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah

Inspektorat


100%

Cimahi, Bali, Jakarta


1 20 1.20.05 06

Prosentase peningkatan kapasitas aparatur yang profesional dan berkualitas


4 Unit

100% Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja,RKA,DPA,DPPA) Ketersediaan dokumen LAKIP dan LPPD SKPD Dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi LAKIP Kota Bima

1 Dokumen

8.000.000

8.000.000

1

Inspektorat

4 Dokumen

23.000.000

23.000.000

1

Inspektorat

2 Dokumen

20.000.000

20.000.000

1

Inspektorat

1 Kali

63.000.000

63.000.000

1

Inspektorat

BAB V - 180

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)

1

Inspektorat



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 20 1.20.05 18

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA



1 20 1.20.05 18 07 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1 20 1.20.05 20

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

KELUARAN KEGIATAN


Peningkatan kualitas Penerapan sistem pengendalian internal

Kota Bima

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terwujudnya Pelaksanaan APBD yang terkoreksi

100% Terlaksananya review laporan keuangan Pemerintah Daerah

Peningkatan Kualitas sumber daya aparetur yang bersih dari praktek KKN

Laporan Hasil Pemeriksaan Terlaksananya penanganan Kasus pengaduan di Lingk. Pemda Terlaksananya tindak lanjut hasil temuan Terlaksananya koordinasi pengawasan

Kota Bima

1 20 1.20.05 20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Kota Bima

1 20 1.20.05 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Kota Bima

1 20 1.20.05 20 09 Pendayagunaan Tim TPTGR

Kota Bima


Peningkatkan akuntabilitas kinerja, transparansi dan profesionalisme aparatur

1 Kali

100%

Kota Bima

Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Kota Bima

1 20 1.20.05 20 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 1 20 1.20.05 20 02

Kota Bima

HASIL PROGRAM

Terlaksananya TPTGR

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

132.000.000

145.200.000

132.000.000

145.200.000

1.805.000.000

1.985.500.000

270LHP

875.000.000

962.500.000

1

Inspektorat

14 Laporan

170.000.000

187.000.000

1

Inspektorat

12 Laporan

415.000.000

456.500.000

1

Inspektorat

6 Kali

185.000.000

203.500.000

1

Inspektorat

12 Kali

160.000.000

176.000.000

1

Inspektorat

360.000.000

396.000.000

1 20 1.20.05 21

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISM TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

1 20 1.20.05 21 01

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Kota Bima

Peningkatan kualitas dan kemampuan Auditor

4 Kali

110.000.000

121.000.000

1

Inspektorat

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas 1 20 1.20.05 21 02 kinerja

Jakarta, Mataram, Bima

Terlaksananya Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

50 Orng

100.000.000

110.000.000

1

Inspektorat

1 20 1.20.05 21 03 Diklat pengembangan sumber daya aparatur

Jakarta, Mataram, Bima

Peningkatan tingkat pendidikan dan kemampuan Auditor

6 Kali

150.000.000

165.000.000

1

Inspektorat

20.000.000

22.000.000

Dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

1 Dokumen

20.000.000

22.000.000

1

Inspektorat

12.054.511.000

12.892.762.100

2.431.000.000

2.431.000.000

1 20 1.20.05 22

PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN

1 20 1.20.05 22 01

Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

1 20 1.20.06

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1 20 1.20.06 01



Meningkatnya kualitas Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Kota Bima

Inspektorat

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur pengawasan

Prosentase penataan kebijakan sustem dan prosedure pengawasan

100%

100%

Inspektorat



Eksistensi Dinas terhadap Penyediaan jasa dan rapat rapat koordinasi dan konsultasi

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur pengawasan

14 keg./ 1 tahun Pelayanan administrasi


Tersedianya jasa surat menyurat

300 materai Tersedianya jasa surat dan 12 paket menyurat kiriman barang

300 materai dan 12 paket kiriman barang

42.000.000

42.000.000

1

DPPKAD


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

pembayaran Tersedianya jasa komunikasi, telpon, air, dan sumber daya air dan listrik listrik 12 bulan

pembayaran telpon, air, dan listrik 12 bulan

26.000.000

26.000.000

1

DPPKAD

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

58 kendaraan dinas

58 kendaraan dinas

94.000.000

94.000.000

1

DPPKAD

Tersedianya jasa administrasi keuangan

SPJ masingTersedianya jasa administrasi masing bendahara per keuangan bulan

SPJ masingmasing bendahara per bulan

94.000.000

94.000.000

1

DPPKAD

1 20 1.20.06 01 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional



Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

BAB V - 181

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


Tersedianya jasa kebersihan kantor

1 20 1.20.06 01 09 Peenyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

12 jenis alat dan bahan pembersih 22 laptop, 10 pc, 20 printer



60 jenis atk


20 jenis blanko 20 jenis blanko Tersedianya barang cetakan dan cetak, 6000 lbr Tersedianya barang cetakan dan cetak, 6000 lbr fotocopy, 60 penggandaan fotocopy, 60 penggandaan exp penjilidan exp penjilidan

1 20 1.20.06 01 12

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

1 20 1.20.06 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 20 1.20.06 01 19 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah




Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur




Peningkatan kualitas disiplin aparatur




Terlaksananya penigkatan kapasitas sumber daya aparatur

1 20 1.20.06 06 01

Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD




Peningkatan Kualitas perencanaan dan pelaporan perangkat daerah

DPPKAD

1

DPPKAD

102.000.000

102.000.000

1

DPPKAD

150.000.000

150.000.000

1

DPPKAD

6.000.000

6.000.000

1

DPPKAD

70.000.000

70.000.000

1

DPPKAD

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10 expl koran

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10 expl koran

10.000.000

10.000.000

1

DPPKAD

98 pegawai 24 laporan perjalanan dinas 24 laporan perjalanan dinas

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

47 roda 2, 11 roda 4

Tersedianya pakaian tenun ikat

110 buah

Tersedianya makanan dan minuman Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

98 pegawai 24 laporan perjalanan dinas 24 laporan perjalanan dinas

100%

Terlaksananya Bintek peraturan perundang-undangan


1

27.000.000


1 20 1.20.06 05 02 Sosialisasi peraturan perundang - undangan


16.000.000

27.000.000


Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan

1 20 1.20.06 06

16.000.000

6 jenis alat listrik

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang undangan

(13)

10 meja kerja dan 10 kursi kerja


1 20 1.20.06 05 03

(12)

10 meja kerja dan 10 kursi kerja

110 pakain tenun

1 20 1.20.06 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1 20 1.20.06 05

60 jenis atk

47 unit roda 2 dan 11 unit roda 4

1 20 1.20.06 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

1 20 1.20.06 03

6 jenis alat listrik


PRAKIRAAN MAJU

Tersedianya komponen instalasi listrik.penerangan bangunan kantor

Tersedianya makanan dan minuman Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah


1 20 1.20.06 02

Tersedianya komponen instalasi listrik.penerangan bangunan kantor

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

12 jenis alat dan bahan pembersih 22 laptop, 10 pc, 20 printer

Tersedianya jasa kebersihan kantor

PAGU INDIKATIF

1 kl diklat asset Terlaksananya pendidikan dan dan 1 kl pelatihan formal keuangan daerah Terlaksananya sosialisasi 98 orang perundang-undangan 20 orang

Terlaksananya Bintek peraturan perundang-undangan

Terlaksananya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SPKD

Tersusunan laporan keuangan semesteran

Terlaksananya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SPKD

Tersusunan laporan keuangan semesteran

140.000.000

1

DPPKAD

1.500.000.000

1

DPPKAD

154.000.000

154.000.000

1

DPPKAD

190.000.000

190.000.000

190.000.000

190.000.000

1

DPPKAD

27.000.000

27.000.000

27.000.000

27.000.000

1

DPPKAD

604.000.000

604.000.000

1 kl diklat asset dan 1 kl keuangan daerah

263.000.000

263.000.000

1

DPPKAD

98 orang

174.000.000

174.000.000

1

DPPKAD

20 orang

167.000.000

167.000.000

1

DPPKAD

420.000.000

420.000.000

37.000.000

37.000.000

1

DPPKAD

64.000.000

64.000.000

1

DPPKAD

11 jenis dokumen/ 1 tahun dokumen LAKIP, LPPD, dan laporan realisasi keuangan dan kinerja 1 dok laporan keuangan skpd, 1 dok laporan keuangan pemkot bima

140.000.000 1.500.000.000

dokumen LAKIP, LPPD, dan laporan realisasi keuangan dan kinerja 1 dok laporan keuangan skpd, 1 dok laporan keuangan pemkot bima

BAB V - 182

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun


1 20 1.20.06 06 05

Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA satuan kerja perangkat daerah

1 20 1.20.06 17

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tersusunnya Renja/RKA/DPA satuan kerja perangkat daerah



Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Tersedianya Dokumen Analisis Standar Belanja

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersedianya Sisdur Kota Bima yang sistematis

1 20 1.20.06 17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang APBD

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran 1 20 1.20.06 17 07 APBD

Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan 1 20 1.20.06 17 08 APBD

Tersusunnya rancangan perda tentang perubahan APBD

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran 1 20 1.20.06 17 09 perubahan APBD

Tersusunnya rancangan perwali tentang penjabaran perubahan APBD Tersusunnya raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tersusunnya rancangan perwali tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanan APBD Terlaksananya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

1 20 1.20.06 17 10

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

1 20 1.20.06 17 11

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan 1 20 1.20.06 17 14 daerah 1 20 1.20.06 17 15

Terlaksananya bintek implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keuangan daerah

Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

1 20 1.20.06 17 21 Pengelolaan administrasi penerimaan dan belanja daerah

Terwujudnya pengelolaan administrasi penerimaan dan belanja daerah

1 20 1.20.06 17 28 Pelaksanaan penata usahaan gaji pegawai

Terlaksananya penatausahaan gaji pegawai Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Terwujudnya oenatausahaan dan rekonsilisasi pendapatan dan belanja daerah yang

1 20 1.20.06 17 30 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 20 1.20.06 17 38 Penatausahaan/Rekonsiliasi pendapatan dan belanja daerah

1 20 1.20.06 18

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN / KOTA



Terlaksananya pembinaan dan fasilitasai pengelolaan keuangan kota bima

Terwujudnya perda tentang APBD Kota Bima

Asistensi penyusunan rancangan pengelolaan keuangan 1 20 1.20.06 18 05 daerah kabupaten / kota

Terlaksananya asistesi rancangan pengelolaan keuangan daerah

Asistensi penyelesaian kepatuhan pembayaran pajak daerah 1 20 1.20.06 18 06 dan retribusi daerah

Terlaksananya asistensi penyelesaian kepatuhan pembayaran PDRD

Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang 1 20 1.20.06 18 08 pertanggungjawaban APBD kabupaten / kota

Terwujudnya perda tentang pertanggungjawaban APBD



Tersusunnya Renja/RKA/DPA satuan kerja perangkat daerah

1 dok laporan keuangan skpd, 1 dok laporan keuangan pemkot bima dokumen Renja, RKA, DPA dan DPPA

1 draft ASB

Tersedianya Dokumen Analisis Standar Belanja

1 buah Perwali Tersedianya Sisdur Kota Bima tentang Sisdur yang sistematis Keuangan 1 raperda

1 raperwali

1 raperda

1 raperwali

1 raperda

1 raperwali

150 0rang

150 orang

12 bulan 12 laporan penatausahaan gaji pegawai 4 laporan monev 10 kali bid. Pendapatan, 2 kali rekon

Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang APBD Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Tersusunnya rancangan perda tentang perubahan APBD Tersusunnya rancangan perwali tentang penjabaran perubahan APBD Tersusunnya raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tersusunnya rancangan perwali tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanan APBD Terlaksananya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Terlaksananya bintek implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keuangan daerah Terwujudnya pengelolaan administrasi penerimaan dan belanja daerah Terlaksananya penatausahaan gaji pegawai Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Terwujudnya oenatausahaan dan rekonsilisasi pendapatan dan belanja daerah yang

Terwujudnya perwali tentang APBD Kota Bima

1 perda

1 perwali

Terwujudnya perda tentang APBD Kota Bima Terwujudnya perwali tentang APBD Kota Bima

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

237.000.000

237.000.000

1

DPPKAD

82.000.000

82.000.000

1

DPPKAD

3.982.000.000

4.380.200.000

1 draft ASB

150.000.000

165.000.000

1

DPPKAD

1 buah Perwali tentang Sisdur Keuangan

150.000.000

165.000.000

1

DPPKAD

1 raperda

619.000.000

680.900.000

1

DPPKAD

1 raperwali

279.000.000

306.900.000

1

DPPKAD

1 raperda

617.000.000

678.700.000

1

DPPKAD

1 raperwali

282.000.000

310.200.000

1

DPPKAD

1 raperda

171.000.000

188.100.000

1

DPPKAD

1 raperwali

145.000.000

159.500.000

1

DPPKAD

150 0rang

105.000.000

115.500.000

1

DPPKAD

150 orang

200.000.000

220.000.000

1

DPPKAD

12 bulan

693.000.000

762.300.000

1

DPPKAD

187.000.000

205.700.000

1

DPPKAD

150.000.000

165.000.000

1

DPPKAD

234.000.000

257.400.000

1

DPPKAD

873.000.000

960.300.000

1 perda

172.000.000

189.200.000

1

DPPKAD

12 laporan penatausahaan gaji pegawai 4 laporan monev 10 kali bid. Pendapatan, 2 kali rekon

2 perda, 2 perwali dan 4 kali kegiatan asistensi

Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten / kota Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 1 20 1.20.06 18 02 kabupaten / kota 1 20 1.20.06 18 01

1 dok laporan keuangan skpd, 1 dok laporan keuangan pemkot bima dokumen Renja, RKA, DPA dan DPPA

14 kegiatan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan

1 20 1.20.06 17 01 Penyusunan Analisis Standar Belanja 1 20 1.20.06 17 04

HASIL KEGIATAN

1 perwali

172.000.000

189.200.000

1

DPPKAD

1 kali

Terlaksananya asistesi rancangan pengelolaan keuangan daerah

1 kali

109.000.000

119.900.000

1

DPPKAD

3 kali

Terlaksananya asistensi penyelesaian kepatuhan pembayaran PDRD

3 kali

112.000.000

123.200.000

1

DPPKAD

1 perda

158.000.000

173.800.000

1

DPPKAD

1 perda

Terwujudnya perda tentang pertanggungjawaban APBD

BAB V - 183

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)

1

DPPKAD



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terwujudnya perwali tentang pertanggungjawaban penjabaran APBD

Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang 1 20 1.20.06 18 09 pertanggungjawaban penjabaran APBD kabupaten / kota

(12)

(13) 165.000.000

2.079.511.000

2.287.462.100

1 perda dan 1 perwali

210.000.000

231.000.000

1

DPPKAD

6 kali seminar PDRD, 4 kali uji petik dan konsultasi pendapatan

725.000.000

797.500.000

1

DPPKAD

1 20 1.20.06 28 03 Sosialisasi dan pembekalan juru pungut PBB

Meningkatnya pengetahuan juru 38 juru pungut Meningkatnya pengetahuan juru 38 juru pungut pungut PBB PBB pungut PBB PBB

1 20 1.20.06 28 04 Penagihan PBB pada seluruh kelurahan

Terlaksananya penagihan PBB pada seluruh kelurahan


Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah utk mendukung peningkatan PAD

1 perda, 1 perwali, 4 kali Terlaksananya peningkatan pengelolaan pendapatan daerah uji petik, 1 kali sosialisasi juru pungut

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1 20 1.20.06 28 01

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah

1 20 1.20.06 28 02

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah

Terwujudnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1 perda dan 1 perwali

Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah

6 kali seminar PDRD, 4 kali uji Terwujudnya intensifikasi dan petik dan ekstensifikasi sumber-sumber konsultasi pendapatan daerah pendapatan

1 perwali

PRAKIRAAN MAJU

150.000.000

1 20 1.20.06 28

1 perwali

Terwujudnya perwali tentang pertanggungjawaban penjabaran APBD

PAGU INDIKATIF

105.000.000

115.500.000

1

DPPKAD

38 kelurahan

Terlaksananya penagihan PBB pada seluruh kelurahan

38 kelurahan

321.000.000

353.100.000

1

DPPKAD

1 20 1.20.06 28 05 Pendataan ulang / pemutahiran data PBB sektor perkotaan

Terlaksananya pendataan ulang/ pemuthahiran data PBB sektor perkotaan

38 kelurahan

Terlaksananya pendataan ulang/ pemuthahiran data PBB sektor perkotaan

38 kelurahan

188.511.000

207.362.100

1

DPPKAD

Pengelolaan dan penagihan pajak daerah / retribusi daerah / 1 20 1.20.06 28 06 sewa aset daerah

Terlaksananya pengelolaan dan penagihan PDRD

100% dari target yang ingin dicapai

Terlaksananya pengelolaan dan penagihan PDRD

100% dari target yang ingin dicapai

530.000.000

583.000.000

1

DPPKAD

1.448.000.000

1.592.800.000

1 20 1.20.06 29

PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH


Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah utk mendukung peningkatan PAD

semakain baiknya pengelolaan aset daerah

4 kegiatan pengelolaan aset

1 20 1.20.06 29 01 Peningkatan manajemen aset / barang daerah

Terlaksananya kegiatan peningkatan manajemen aset/ barang daerah

6 bln pengecekan aset, 4 kali asistensi aset

Terlaksananya kegiatan peningkatan manajemen aset/ barang daerah

6 bln pengecekan aset, 4 kali asistensi aset

270.000.000

297.000.000

1

DPPKAD

1 20 1.20.06 29 02 Revaluasi / appraisal aset / barang daerah

Terwujudnya revaluasi/ apparaisal aset/ barang daerah

2 kali kegiatan

Terwujudnya revaluasi/ apparaisal aset/ barang daerah

2 kali kegiatan

351.000.000

386.100.000

1

DPPKAD

Terwujudnya data inventarisasi aset daerah yang baik

laporan data asset per 3 wulan

Terwujudnya data inventarisasi aset daerah yang baik

laporan data asset per 3 wulan

447.000.000

491.700.000

1

DPPKAD

30 buah sertifikat tanah

380.000.000

418.000.000

1

DPPKAD

4.658.100.000

5.047.100.000

435.900.000

435.900.000

1 20 1.20.06 29 03 Penyusunan data inventarisasi aset daerah

1 20 1.20.06 29 04

Pendataan ulang/ pemutahiran kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

1 20 1.20.07

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1 20 1.20.07 01


Terlaksananya pendataan ulang/ pemutahiran kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah




Terlaksananya pendataan 30 buah ulang/ pemutahiran sertifikat tanah kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

100%



12 Bln


12 Bln

29.500.000

29.500.000

1

BKD



12 Bln

Tersedianya fasilitas komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor

12 Bln

50.400.000

50.400.000

1

BKD


BAB V - 184

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

Terbayarnya jasa service dan ketersediaan STNK kendaraan dinas utk 1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2

12 Bln


12 Bln

7.000.000

7.000.000

1

BKD



4 Org 12 Bln

Terlaksananya proses administrasi keuangan SKPD

12 Bln

45.000.000

45.000.000

1

BKD



19 Jenis


12 Bln

30.000.000

30.000.000

1

BKD

Barang cetakan (blanko); Fotocopy dokumen; Penjilidan Dokumen. Ketersediaan Koran, Tabloid dan Majalah



12 Bln

23.500.000

23.500.000

1

BKD

12 Bulan

3.000.000

3.000.000

1

BKD

12 Bulan

9.000.000

9.000.000

1

BKD

12 Bulan

200.000.000

200.000.000

1

BKD

12 Bulan

38.500.000

38.500.000

1

BKD

193.500.000

193.500.000

1 20 1.20.07 01 06


1 20 1.20.07 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 20 1.20.07 01 15



Ketersediaan konsumsi untuk tamu maupun saat rapat koordinasi





1 20 1.20.07 02




Prosentase peningkatan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur dalam mendukung pelayanan administrasi perkantoran

12 Bulan

12 Bulan

Terpenuhinya kebutuhan sumber informasi aparatur Terpenuhinya kebutuhan tamu kantor dan rapat-rapat koordinasi internal Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam lingkup kota Bima

100%


Penyediaan kendaraan dinas roda dua

2 Unit

Penyediaan kendaraan dinas roda dua

2 Unit

36.000.000

36.000.000

1

BKD


Tersedianya Penyediaan peralatan kebersihan & bahan pembersih dan jasa cleaning service

11 Jenis

Tersedianya Penyediaan peralatan kebersihan & bahan pembersih dan jasa cleaning service

11 Jenis

19.000.000

19.000.000

1

BKD


Terlaksananya Penyediaan peralatan gedung kantor

7 Jenis

Terlaksananya Penyediaan peralatan gedung kantor

7 Jenis

84.000.000

84.000.000

1

BKD



2 Kali


2 Kali

15.000.000

15.000.000

1

BKD


Ketersediaan bahan bakar (BBM) dan pelumas kendaraan dinas utk 1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2

12 Bulan

Ketersediaan bahan bakar (BBM) dan pelumas kendaraan dinas utk 1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2

12 Bulan

31.000.000

31.000.000

1

BKD

1 20 1.20.07 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor

Terlaksananya pemeliharaan terhadap perlengkapan gedung kantor

12 Bulan

Terlaksananya pemeliharaan terhadap perlengkapan gedung kantor

12 Bulan

3.000.000

3.000.000

1

BKD



12 Bulan


12 Bulan

5.500.000

5.500.000

1

BKD

1 20 1.20.07 03




Prosentase peningkatan disiplin aparatur

30.000.000

30.000.000

1 20 1.20.07 03 07 Sidak PNS dan Honorer Daerah

Laporan hasil SIDAK

1 Dokumen

Laporan hasil SIDAK

1 Dokumen

20.000.000

20.000.000

1

BKD

1 20 1.20.07 03 08 Pembuatan Kartu Identitas/ID Card bagi PNS

Tanda pengenal pegawai (PNS/PTT) sebagai identitas dan citra Pemerintah Kota Bima

3.000 kartu

Tanda pengenal pegawai (PNS/PTT) sebagai identitas dan citra Pemerintah Kota Bima

3.000 kartu

10.000.000

10.000.000

1

BKD

108.700.000

108.700.000

1 20 1.20.07 06


1 20 1.20.07 06 01






Prosentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta kualitas perencanaan SKPD yang optimal

100%

100%

Tersedianya Dokumen LAKIP

1 Dokumen


1 Dokumen

5.600.000

5.600.000

1

BKD

Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran

1 Dokumen


1 Dokumen

21.500.000

21.500.000

1

BKD

BAB V - 185

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1 20 1.20.07 07 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

1 Dokumen

Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

1 Dokumen

5.600.000

5.600.000

1

BKD


Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 Dokumen


1 Dokumen

6.000.000

6.000.000

1

BKD



4 Dokumen


4 Dokumen

70.000.000

70.000.000

1

BKD

2.470.000.000

2.717.000.000

1 20 1.20.07 45

PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN



Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

281 Orang

1 20 1.20.07 45 01 Pendidikan dan pelatihan teknis

Aparatur yg mengikuti diklat teknis

38 org

Aparatur yg mengikuti diklat teknis

38 org

560.000.000

616.000.000

1

BKD

1 20 1.20.07 45 02 Pendidikan penjenjangan struktural

Aparatur yang mengikuti pendidikan penjenjangan struktural

63 org

Aparatur yang mengikuti pendidikan penjenjangan struktural

63 org

1.840.000.000

2.024.000.000

1

BKD

1 20 1.20.07 45 06 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

Aparatur yang mengikuti diklat

180 org

Aparatur yang mengikuti diklat

180 org

70.000.000

77.000.000

1

BKD

1.420.000.000

1.562.000.000

1 20 1.20.07 47

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR


Kualitas SDM aparatur (Recruitment, Replacement and Training)

Prosentase terlaksananya program pembinaan dan pengembangan aparatur

100%

1 20 1.20.07 47 02 Seleksi penerimaan calon PNS

Penerimaan Calon PNS

3000 Org

Penerimaan Calon PNS

3000 Org

550.000.000

605.000.000

1

BKD

1 20 1.20.07 47 03 Penempatan PNS

Keputusan Walikota tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

300 Org

Keputusan Walikota tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

300 Org

110.000.000

121.000.000

1

BKD

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis 1 20 1.20.07 47 04 Pegawai Negeri Sipil

Crash program kenaikan pangkat, SK kenaikan pangkat

1500 SK Walikota

Crash program kenaikan pangkat, SK kenaikan pangkat

1500 SK Walikota

130.000.000

143.000.000

1

BKD

100 org

25.000.000

27.500.000

1

BKD

50 SK

75.000.000

82.500.000

1

BKD

15 Org

150.000.000

165.000.000

1

BKD

10 org

150.000.000

165.000.000

1

BKD

Tersedianya data PNS yang berprestasi sesuai dengan pengabdiannya SK Walikota tentang penjatuhan hukuman disiplin Tersedianya bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Terlaksananya bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

1 20 1.20.07 47 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 1 20 1.20.07 47 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 1 20 1.20.07 47 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1 20 1.20.07 47 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 1 20 1.20.07 47 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 20 1.20.07 47 20

Laporan penyelenggaran Monev Akses jaringan intranet VPN-IP sebagai penghubung antara server BKN,BKN Regional, BKD Kota Bima Data dan informasi PNS yang berhenti dengan hak pensiun Dokumen pedoman penilaian calon pejabat struktural Dokumen kenaikan gaji berkala PNS Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) On Line

1 20 1.20.07 47 21 Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun 1 20 1.20.07 47 22 Penyusunan Pedoman Penilaian Calon Pejabat Struktural 1 20 1.20.07 47 23 Penyusunan Gaji Berkala PNS 1 20 1.20.07 47 24

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

1 20 1.20.08


1 20 1.20.08 01






Prosentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Rasana'E Barat

100 org 50 SK 15 Org 10 org 4 Kali

12 Bln

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Tersedianya data PNS yang berprestasi sesuai dengan pengabdiannya SK Walikota tentang penjatuhan hukuman disiplin Tersedianya bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Terlaksananya bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN Laporan penyelenggaran Monev Akses jaringan intranet VPN-IP sebagai penghubung antara server BKN,BKN Regional, BKD Kota Bima Data dan informasi PNS yang berhenti dengan hak pensiun Dokumen pedoman penilaian calon pejabat struktural Dokumen kenaikan gaji berkala PNS Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

4 Kali

40.000.000

44.000.000

1

BKD

12 Bln

80.000.000

88.000.000

1

BKD

1 Dokumen

50.000.000

55.000.000

1

BKD

1 Dokumen

40.000.000

44.000.000

1

BKD

1 Dokumen

10.000.000

11.000.000

1

BKD

1 Dokumen

10.000.000

11.000.000

1

BKD

315.000.000

318.750.000

163.750.000

163.750.000

2.500.000

2.500.000

1

Kec. RasanaE Barat

100%


12 Bln


12 Bln

BAB V - 186

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 20 1.20.08 01 06


1 20 1.20.08 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 20 1.20.08 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11) 12 Bln

12.000.000

12.000.000

1

Kec. RasanaE Barat

Rasana'E Barat


4 Org 12 Bln


12 Bln

16.200.000

16.200.000

1

Kec. RasanaE Barat


12 Bln

17.000.000

17.000.000

1

Kec. RasanaE Barat

12 Bln

7.920.000

7.920.000

1

Kec. RasanaE Barat

12 Bulan

3.430.000

3.430.000

1

Kec. RasanaE Barat

Rasana'E Barat


Rasana'E Barat

Ketersediaan alat tulis kantor Barang cetakan (blanko); Fotocopy dokumen; Penjilidan Dokumen. Ketersediaan alat-alat listrik, instalasi listrik dan bahan penerangan bangunan kantor Ketersediaan Koran, Tabloid dan Majalah


Rasana'E Barat



Rasana'E Barat



Mataram, Jakarta



Kota Bima





Rasana'E Barat


Rasana'E Barat

Terlaksananya penyediaan peralatan kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor


Rasana'E Barat


Rasana'E Barat




1 20 1.20.08 03 06 Pengadaan pakaian Olah Raga

1 20 1.20.08 06




Rasana'E Barat


Rasana'E Barat

1 20 1.20.08 06 05



Tersedianya seragam olah raga untuk aparatur



Rasana'E Barat

12 Bulan

2.880.000

2.880.000

1

Kec. RasanaE Barat

20 Jenis

Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan bersih

20 Jenis

9.100.000

9.100.000

1

Kec. RasanaE Barat

12 Bulan

Terpenuhinya kebutuhan tamu maupun saat rapat koordinasi

12 Bulan

17.640.000

17.640.000

1

Kec. RasanaE Barat

12 Bulan

63.008.000

63.008.000

1

Kec. RasanaE Barat

12 Bulan

12.072.000

12.072.000

1

Kec. RasanaE Barat

73.125.000

73.125.000

100%

26.725.000

26.725.000

1

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam lingkup kota Bima

4 Jenis 2 Kali

Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Tersedianya gedung kantor yang representatif

1 Unit

16.400.000

16.400.000

1

12 Bulan

100%

24.000.000

24.000.000

1

Kec. RasanaE Barat

12 Bulan


100%

6.000.000

6.000.000

1

Kec. RasanaE Barat

8.000.000

8.000.000

40 Org

Terciptanya keseragaman dan kedisiplinan dalam berpakaian di kantor

8.000.000

8.000.000

1

Kec. RasanaE Barat

32.625.000

32.625.000

1 Dokumen

10.000.000

10.000.000

1

1 Dokumen

10.860.000

10.860.000

1

4 Dokumen

11.765.000

11.765.000

1

100%

100%

Tersusunnya laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD (Renja,RKA,DPA,DPPA)

Kec. RasanaE Barat Kec. RasanaE Barat


100%

Rasana'E Barat


30 Jenis

3 Jenis, 30.000 Terpenuhinya kebutuhan Lbr administrasi perkantoran 40 Dok Terpenuhinya kebutuhan listrik 6 Jenis dan penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan 12 Bulan sumber informasi

100%

Ketersediaan bahan bakar (BBM) dan pelumas dan suku cadang kendaraan dinas utk 1 unit roda empat


(13)


Rasana'E Barat

1 20 1.20.08 03

(12)

12 Bln

Rasana'E Barat


PRAKIRAAN MAJU

Rasana'E Barat



PAGU INDIKATIF



1 20 1.20.08 02

HASIL KEGIATAN

1 Kali 1 Kali 4 Kali

Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya dokumen perencanaan SKPD

Kec. RasanaE Barat Kec. RasanaE Barat Kec. RasanaE Barat

BAB V - 187

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 20 1.20.08 27

PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU



Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan 1 20 1.20.08 27 10 pertanahan Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial 1 20 1.20.08 27 12 Kemasyarakatan

1 20 1.20.09


1 20 1.20.09 01



HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi pelayanan masyarakat

100%

6 Kelurahan

Laporan data kependudukan dan pertanahan di kecamatan

6 Kelurahan

Terlaksananya koordinasi dan pembinaan wilayah


HASIL KEGIATAN


2 Dokumen


6 Kali


2 Dokumen 6 Kali

100%

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

37.500.000

41.250.000

12.500.000

13.750.000

25.000.000

27.500.000

315.000.000

318.102.400

159.727.000

159.727.000

1

Kec. RasanaE Barat

1

Kec. RasanaE Barat

Rasana'E Timur


12 Bln


12 Bln

7.000.000

7.000.000

1

Kec. RasanaE Timur

Rasana'E Timur

Terbayarnya jasa service dan ketersediaan STNK kendaraan dinas

12 Bln


12 Bln

9.000.000

9.000.000

1

Kec. RasanaE Timur


Rasana'E Timur


4 Org 12 Bln


12 Bln

24.000.000

24.000.000

1

Kec. RasanaE Timur


Rasana'E Timur


12 Bln

23.500.000

23.500.000

1

Kec. RasanaE Timur


Rasana'E Timur

12 Bln

12.000.000

12.000.000

1

Kec. RasanaE Timur

1 20 1.20.09 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 20 1.20.09 01 06


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang1 20 1.20.09 01 15 undangan

Rasana'E Timur


Rasana'E Timur


Mataram, Denpasar, Jakarta




1 20 1.20.09 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1 20 1.20.09 02 10 Pengadaan mebeleur 1 20 1.20.09 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Rasana'E Timur


Rasana'E Timur





Prosentase peningkatan disiplin aparatur Rasana'E Timur

36 Jenis

5 Jenis, 40.800 Terpenuhinya kebutuhan Lbr administrasi perkantoran 40 Dok Terpenuhinya kebutuhan listrik 4 Jenis dan penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan 12 Bulan sumber informasi 12 Bulan






12 Bulan

5.000.000

5.000.000

1

Kec. RasanaE Timur

12 Bulan

11.000.000

11.000.000

1

Kec. RasanaE Timur

Terpenuhinya kebutuhan tamu maupun saat rapat koordinasi

12 Bulan

5.000.000

5.000.000

1

Kec. RasanaE Timur

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya

12 Bulan

63.227.000

63.227.000

1

Kec. RasanaE Timur

100%

Rasana'E Timur Rasana'E Timur Rasana'E Timur Rasana'E Timur


1 20 1.20.09 03


Rasana'E Timur

1 20 1.20.09 01 12

1 20 1.20.09 02


Penyediaan perlengkapan kantor kebutuhan SKPD Terlaksananya penyediaan peralatan kantor Penyediaan meubeleur sesuai kebutuhan SKPD Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Ketersediaan bahan bakar (BBM) dan pelumas dan suku cadang kendaraan dinas Terlaksananya pemeliharaan terhadap peralatan gedung kantor

12 Bulan


11 Jenis 3 Jenis 4 Jenis

Penyediaan perlengkapan kantor kebutuhan SKPD Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Penyediaan meubeleur sesuai kebutuhan SKPD Tersedianya gedung kantor yang representatif

108.360.000

108.360.000

11 Jenis

18.000.000

18.000.000

1

100%

23.300.000

23.300.000

1

4 Jenis

13.260.000

13.260.000

1

1 Unit

25.000.000

25.000.000

1

Kec. RasanaE Timur Kec. RasanaE Timur Kec. RasanaE Timur Kec. RasanaE Timur

1 Unit


100%

24.000.000

24.000.000

1

Kec. RasanaE Timur

12 Bulan


100%

4.800.000

4.800.000

1

Kec. RasanaE Timur

6.325.000

6.325.000

50 Org


50 Org

6.325.000

6.325.000

1

Kec. RasanaE Timur

100%

BAB V - 188

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 20 1.20.09 06





Rasana'E Timur


Rasana'E Timur


Rasana'E Timur

1 20 1.20.09 27 1 20 1.20.09 27 10 1 20 1.20.09 27 12




Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

1 20 1.20.10

KECAMATAN ASAKOTA

1 20 1.20.10 01



HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


100%

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD (Renja,RKA,DPA,DPPA) Tersusunnya dokumen LPPD SKPD


PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

9.564.000

9.564.000

1 Kali


1 Dokumen

3.189.000

3.189.000

1

Kec. RasanaE Timur

4 Kali


4 Dokumen

3.492.000

3.492.000

1

Kec. RasanaE Timur

Tersedianya dokumen LPPD SKPD

2 Dokumen

2.883.000

2.883.000

1

Kec. RasanaE Timur

31.024.000

34.126.400

2 Dokumen

100%

7 Kelurahan


2 Dokumen


2 Dokumen

6.024.000

6.626.400

1

Kec. RasanaE Timur

7 Kelurahan


7 Kali


7 Kali

25.000.000

27.500.000

1

Kec. RasanaE Timur

315.000.000

318.750.000

174.500.000

174.500.000



100%

12 Bln


12 Bln

5.000.000

5.000.000

1

Kec. Asakota

Kecamatan Asakota


12 Bln


12 Bln

15.100.000

15.100.000

1

Kec. Asakota


Kecamatan Asakota


3 Org 12 Bln


3 Org 12 Bln

20.600.000

20.600.000

1

Kec. Asakota


Kecamatan Asakota


28 Jenis


28 Jenis

20.000.000

20.000.000

1

Kec. Asakota


Kecamatan Asakota

6 Jenis, 19.700 Lbr 20 Dok

10.000.000

10.000.000

1

Kec. Asakota


1 20 1.20.10 01 06

1 20 1.20.10 01 12



Kecamatan Asakota


Kecamatan Asakota


Kecamatan Asakota


Kecamatan Asakota


Mataram, Jakarta


Kota Bima

1 20 1.20.10 02





Ketersediaan makanan dan minuman untuk tamu maupun saat rapat koordinasi Terfasilitasinya aparatur yang melaksanakan tugas ke pusat atau daerah lainnya. Terfasilitasinya aparatur yang melaksanakan tugas koordinas dalam daerah


6 Jenis, 19.700 Barang cetakan (blanko); Lbr Fotocopy dokumen; 20 Dok Penjilidan Dokumen. Ketersediaan alat-alat listrik, 4 Jenis instalasi listrik dan bahan penerangan bangunan kantor Ketersediaan Koran, Tabloid 12 Bulan dan Majalah 12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Ketersediaan makanan dan minuman untuk tamu maupun saat rapat koordinasi Terfasilitasinya aparatur yang melaksanakan tugas ke pusat atau daerah lainnya. Terfasilitasinya aparatur yang melaksanakan tugas koordinas dalam daerah

4 Jenis

6.000.000

6.000.000

1

Kec. Asakota

12 Bulan

8.000.000

8.000.000

1

Kec. Asakota

12 Bulan

10.500.000

10.500.000

1

Kec. Asakota

12 Bulan

63.000.000

63.000.000

1

Kec. Asakota

12 Bulan

16.300.000

16.300.000

1

Kec. Asakota

80.000.000

80.000.000

100%


Kecamatan Asakota

Pengadaan pendingin ruangan

2 Unit

Pengadaan pendingin ruangan

2 Unit

12.000.000

12.000.000

1

Kec. Asakota


Kecamatan Asakota

Komputer (Note Book), printer, camera, AC dan Dispenser

5 Jenis


5 Jenis

22.000.000

22.000.000

1

Kec. Asakota


BAB V - 189

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 20 1.20.10 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 20 1.20.10 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kecamatan Asakota


Kecamatan Asakota






1 20 1.20.10 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah

1 20 1.20.10 27


KECAMATAN MPUNDA

1 20 1.20.11 01


Target

Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

(10)

(11)

Pemeliharaan rumah dinas camat Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Ketersediaan bahan bakar (BBM) dan pelumas kendaraan dinas utk 1 unit roda empat & 1 roda dua Terlaksananya pemeliharaan terhadap peralatan gedung kantor






4 Kelurahan 4 Kelurahan



12 Bulan

12 Bulan

30 Org


1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen

Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja,RKA,DPA,DPPA)

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

(14)

(15)

2 Kali

8.000.000

8.000.000

1

Kec. Asakota

2 Kali

8.000.000

8.000.000

1

Kec. Asakota

12 Bulan

24.000.000

24.000.000

1

Kec. Asakota

12 Bulan

6.000.000

6.000.000

1

Kec. Asakota

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

1

Kec. Asakota

15.000.000

15.000.000

1 Dokumen

4.000.000

4.000.000

1

Kec. Asakota

1 Dokumen

5.000.000

5.000.000

1

Kec. Asakota

4 Dokumen

6.000.000

6.000.000

1

Kec. Asakota

37.500.000

41.250.000

30 Org

100%



2 Kali

Pemeliharaan rumah dinas camat Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Ketersediaan bahan bakar (BBM) dan pelumas kendaraan dinas utk 1 unit roda empat & 1 roda dua Terlaksananya pemeliharaan terhadap peralatan gedung kantor

100%



2 Kali

100%

Kecamatan Asakota

Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan 1 20 1.20.10 27 10 pertanahan Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial 1 20 1.20.10 27 12 Kemasyarakatan

1 20 1.20.11

Tolok Ukur

(7)

Kecamatan Asakota Kecamatan Asakota


1 20 1.20.10 06 05

Target

(6)



HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Kecamatan Asakota


1 20 1.20.10 06

KELUARAN KEGIATAN

Kecamatan Asakota Kecamatan Asakota

1 20 1.20.10 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1 20 1.20.10 03

HASIL PROGRAM

2 Dokumen


2 Dokumen

12.500.000

13.750.000

1

Kec. Asakota

6 Kali


6 Kali

25.000.000

27.500.000

1

Kec. Asakota

315.000.000

318.700.000

168.600.000

168.600.000

100%

Kantor Kec. Mpunda


12 Bln


12 Bln

6.000.000

6.000.000

1

Kec. Mpunda

Kantor Kec. Mpunda


12 Bln


12 Bln

12.000.000

12.000.000

1

Kec. Mpunda


Kantor Kec. Mpunda


4 Org 12 Bln


4 Org 12 Bln

16.200.000

16.200.000

1

Kec. Mpunda


Kantor Kec. Mpunda


30 Jenis


30 Jenis

16.000.000

16.000.000

1

Kec. Mpunda


Kantor Kec. Mpunda


8.000.000

8.000.000

1

Kec. Mpunda


1 20 1.20.11 01 06


1 20 1.20.11 01 12


Kantor Kec. Mpunda

1 20 1.20.11 01 15


Kantor Kec. Mpunda


Kantor Kec. Mpunda




3 Jenis, 26.500 Barang cetakan (blanko); Lbr Fotocopy dokumen; 60 Dok Penjilidan Dokumen. Ketersediaan alat-alat listrik, 6 Jenis instalasi listrik dan bahan penerangan bangunan kantor Ketersediaan Koran, Tabloid 12 Bulan dan Majalah 20 Jenis


6 Jenis

3.500.000

3.500.000

1

Kec. Mpunda

12 Bulan

2.000.000

2.000.000

1

Kec. Mpunda

20 Jenis

9.100.000

9.100.000

1

Kec. Mpunda

BAB V - 190

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Mataram, Jakarta


Kota Bima




1 20 1.20.11 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1 20 1.20.11 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kantor Kec. Mpunda


Kantor Kec. Mpunda


Kantor Kec. Mpunda





1 20 1.20.11 06


Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)




Pengadaan Mesin Ketik, Komputer (Note Book), Kamera dan Kursi Rapat Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Ketersediaan suku cadang, bahan bakar (BBM) dan pelumas kendaraan dinas utk 1 unit roda empat Terlaksananya pemeliharaan terhadap peralatan gedung kantor


Kantor Kec. Mpunda



Kantor Kec. Mpunda

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja,RKA,DPA,DPPA)


1 20 1.20.11 27


1 20 1.20.11 27 10 1 20 1.20.11 27 12

Kantor Kec. Mpunda



Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

1 20 1.20.12

KECAMATAN RABA

1 20 1.20.12 01





Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi pelayanan masyarakat 10 Kelurahan 10 Kelurahan


Prosentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Kantor Kec. Raba

4 Jenis 2 Kali

12 Bulan

12 Bulan

Pengadaan Mesin Ketik, Komputer (Note Book), Kamera dan Kursi Rapat Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Ketersediaan suku cadang, bahan bakar (BBM) dan pelumas kendaraan dinas utk 1 unit roda empat Terlaksananya pemeliharaan terhadap peralatan gedung kantor

30 Org 30 Org

Pengadaan pakaian batik tradisional Tersedianya seragam olah raga untuk aparatur



(12)

(13) 17.500.000

1

Kec. Mpunda

12 Bulan

64.000.000

64.000.000

1

Kec. Mpunda

12 Bulan

14.300.000

14.300.000

1

Kec. Mpunda

63.400.000

63.400.000

4 Jenis

21.000.000

21.000.000

1

Kec. Mpunda

2 Kali

16.400.000

16.400.000

1

Kec. Mpunda

12 Bulan

20.000.000

20.000.000

1

Kec. Mpunda

12 Bulan

6.000.000

6.000.000

1

Kec. Mpunda

16.000.000

16.000.000

30 Org

9.000.000

9.000.000

1

Kec. Mpunda

30 Org

7.000.000

7.000.000

1

Kec. Mpunda

30.000.000

30.000.000

1 Dokumen

8.000.000

8.000.000

1

Kec. Mpunda

1 Dokumen

10.000.000

10.000.000

1

Kec. Mpunda

4 Dokumen

12.000.000

12.000.000

1

Kec. Mpunda

37.000.000

40.700.000

2 Dokumen


2 Dokumen

12.000.000

13.200.000

1

Kec. Mpunda

6 Kali


6 Kali

25.000.000

27.500.000

1

Kec. Mpunda

315.000.000

319.650.000

161.500.000

161.500.000

9.000.000

9.000.000

1

Kec. Raba

100%


PRAKIRAAN MAJU

17.500.000

100%



12 Bulan

PAGU INDIKATIF

12 Bulan

100%


1 20 1.20.11 06 05

12 Bulan


100% Pengadaan pakaian batik tradisional Tersedianya seragam olah raga untuk aparatur



12 Bulan


100%

Kantor Kec. Mpunda Kantor Kec. Mpunda


HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Kantor Kec. Mpunda

1 20 1.20.11 03

KELUARAN KEGIATAN

Kantor Kec. Mpunda


1 20 1.20.11 02

HASIL PROGRAM

12 Bln


12 Bln

BAB V - 191

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kantor Kec. Raba



Kantor Kec. Raba


Kantor Kec. Raba


Kantor Kec. Raba

1 20 1.20.12 01 06


6.300.000

1

Kec. Raba


4 Org 12 Bln


4 Org 12 Bln

22.200.000

22.200.000

1

Kec. Raba


63 Jenis


63 Jenis

20.000.000

20.000.000

1

Kec. Raba


11.000.000

11.000.000

1

Kec. Raba

1 20 1.20.12 01 15


Kantor Kec. Raba


Kantor Kec. Raba



Kantor Kec. Raba


Mataram, Jakarta



1 20 1.20.12 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1 20 1.20.12 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 20 1.20.12 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


1 20 1.20.12 03




1 20 1.20.12 27


1 20 1.20.12 27 10

Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan


Kantor Kec. Raba






Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi pelayanan masyarakat 11 Kelurahan

5.000.000

5.000.000

1

Kec. Raba

4.000.000

4.000.000

1

Kec. Raba

9 Jenis


9 Jenis

7.000.000

7.000.000

1

Kec. Raba

12 Bulan


12 Bulan

18.000.000

18.000.000

1

Kec. Raba

12 Bulan


12 Bulan

59.000.000

59.000.000

1

Kec. Raba

73.000.000

73.000.000

2 Jenis

Pengadaan Komputer (Note Book), Pendingin ruangan Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

2 Jenis

21.000.000

21.000.000

1

Kec. Raba

2 Kali

18.000.000

18.000.000

1

Kec. Raba

12 Bulan

Ketersediaan bahan bakar (BBM) dan pelumas kendaraan dinas utk 1 unit roda empat

12 Bulan

24.000.000

24.000.000

1

Kec. Raba

12 Bulan


12 Bulan

10.000.000

10.000.000

1

Kec. Raba

2 Kali

20 Orang 20 Orang


10.000.000

10.000.000

20 Orang

6.000.000

6.000.000

1

Kec. Raba

20 Orang

4.000.000

4.000.000

1

Kec. Raba

24.000.000

24.000.000

1 Dokumen

6.000.000

6.000.000

1

Kec. Raba

1 Dokumen

8.000.000

8.000.000

1

Kec. Raba

4 Dokumen

10.000.000

10.000.000

1

Kec. Raba

46.500.000

51.150.000

12.500.000

13.750.000

1

Kec. Raba

100%

Kantor Kec. Raba


4 Jenis 12 Bulan

100%

Kantor Kec. Raba Kantor Kec. Raba

1 20 1.20.12 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah

Ketersediaan bahan bakar (BBM) dan pelumas kendaraan dinas utk 1 unit roda empat



1 20 1.20.12 06 05

Kantor Kec. Raba




Pengadaan Komputer (Note Book), Pendingin ruangan Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor


4 Jenis, 36.000 Barang cetakan (blanko); Lbr Fotocopy dokumen; 50 Dok Penjilidan Dokumen. Ketersediaan alat-alat listrik, 4 Jenis instalasi listrik dan bahan penerangan bangunan kantor Ketersediaan Koran, Tabloid 12 Bulan dan Majalah

100%




1 20 1.20.12 06


(13)

6.300.000

Kantor Kec. Raba


(12)

12 Bln



PRAKIRAAN MAJU

12 Bln

1 20 1.20.12 01 12

1 20 1.20.12 02

PAGU INDIKATIF




HASIL KEGIATAN



100%


2 Dokumen


2 Dokumen

BAB V - 192

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 20 1.20.12 27 12

Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

1 20 1.20.13

KANTOR PELAYANAN TERPADU

1 20 1.20.13 01


HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


11 Kelurahan



HASIL KEGIATAN


6 Kali


KPPT Kota Bima


KPPT Kota Bima


KPPT Kota Bima


KPPT Kota Bima


KPPT Kota Bima


KPPT Kota Bima


KPPT Kota Bima

Barang cetakan (blanko); Fotocopy dokumen; Penjilidan Dokumen. Penyediaan Komputer (Note Book)

KPPT Kota Bima


12 Bulan


KPPT Kota Bima


12 Bulan





Jakarta, Mataram


Kota Bima

1 20 1.20.13 02



Terwujudnya pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. KPPT Kota Bima


KPPT Kota Bima


KPPT Kota Bima



1. Pembayaran jasa bendahara 2. Lap. penggunaan uang (SPJ) Ketersediaan alat-alat kebersihan dan bahan pembersih Ketersediaan alat tulis kantor dan benda pos


Prosentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung


1 20 1.20.13 06

Terbayarnya tagihan rekening telepon kantor Terbayarnya jasa service dan ketersediaan STNK kendaraan dinas


terhadap perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan terhadap peralatan gedung kantor

5 Org 12 Bln 10 Jenis 43 Jenis

1. Pembayaran jasa bendahara 2. Lap. penggunaan uang (SPJ) Ketersediaan alat-alat kebersihan dan bahan pembersih Ketersediaan alat tulis kantor dan benda pos

6 Jenis; 24.750 Barang cetakan (blanko); Lbr Fotocopy dokumen; 70 Dok Penjilidan Dokumen. Penyediaan Komputer (Note 1 Unit Book)

12 Bulan

12 Bulan


12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

Ketersediaan bahan bakar (BBM) dan pelumas kendaraan dinas utk 1 unitpemeliharaan roda empat & 3 Terlaksananya terhadap perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan terhadap peralatan gedung kantor

KPPT Kota Bima



KPPT Kota Bima



KPPT Kota Bima


(13)

(14)

(15)

1

Kec. Raba

500.000.000

512.000.000

325.200.000

325.200.000

12 Bln

8.000.000

8.000.000

1

KPPT Kota Bima

12 Bln

3.000.000

3.000.000

1

KPPT Kota Bima

5 Org 12 Bln

28.000.000

28.000.000

1

KPPT Kota Bima

10 Jenis

1.500.000

1.500.000

1

KPPT Kota Bima

43 Jenis

22.000.000

22.000.000

1

KPPT Kota Bima

6 Jenis; 24.750 Lbr 70 Dok

32.000.000

32.000.000

1

KPPT Kota Bima

1 Unit

10.000.000

10.000.000

1

KPPT Kota Bima

12 Bulan

3.000.000

3.000.000

1

KPPT Kota Bima

12 Bulan

4.000.000

4.000.000

1

KPPT Kota Bima

12 Bulan

141.000.000

141.000.000

1

KPPT Kota Bima

12 Bulan

72.700.000

72.700.000

1

KPPT Kota Bima

26.000.000

26.000.000

12 Bulan

16.000.000

16.000.000

1

KPPT Kota Bima

12 Bulan

4.000.000

4.000.000

1

KPPT Kota Bima

12 Bulan

6.000.000

6.000.000

1

KPPT Kota Bima

28.800.000

28.800.000

100%

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 1 20 1.20.13 06 01 kinerja SKPD


12 Bln

Terbayarnya tagihan rekening telepon kantor Terbayarnya jasa service dan ketersediaan STNK kendaraan dinas

(12)

37.400.000

100%

Ketersediaan bahan bakar (BBM) dan pelumas kendaraan dinas utk 1 unitpemeliharaan roda empat & 3 Terlaksananya

Prosentase Peningkatan Capaian Kinerja dan Keuangan

12 Bln

PRAKIRAAN MAJU

34.000.000

100%


1 20 1.20.13 01 15

6 Kali

PAGU INDIKATIF

1 Dokumen


1 Dokumen

3.000.000

3.000.000

1

KPPT Kota Bima

1 Dokumen


1 Dokumen

6.000.000

6.000.000

1

KPPT Kota Bima

1 Dokumen


1 Dokumen

4.000.000

4.000.000

1

KPPT Kota Bima

BAB V - 193

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


KPPT Kota Bima



KPPT Kota Bima

Ketersediaan dokumen LPPD SKPD

1 20 1.20.13 28

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT



1 20 1.20.13 28 04 Fasilitasi Pembinaan Peningkatan Pelayanan Publik 1 20 1.20.13 28 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 20 X.XX.XX

38 KANTOR KELURAHAN

1 20 X.XX.XX 01



HASIL KEGIATAN

Prosentase Peningkatan Pelayanan Masyarakat

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

4 Dokumen


4 Dokumen

10.800.000

10.800.000

1

KPPT Kota Bima

1 Dokumen

Ketersediaan dokumen LPPD SKPD

1 Dokumen

5.000.000

5.000.000

1

KPPT Kota Bima

120.000.000

132.000.000

100%

Kota Bima

Jumlah Unit kerja pelayanan yang berhasil di bina

12 SKPD

Jumlah Unit kerja pelayanan yang berhasil di bina

12 SKPD

70.000.000

77.000.000

1

KPPT Kota Bima

Kota Bima

Laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi

12 Bulan

Laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi

12 Bulan

50.000.000

55.000.000

1

KPPT Kota Bima

2.458.035.000

2.703.838.500

2.169.894.300

2.386.883.730



100%

Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor

12 Bln

44.025.000

48.427.500

1

38 Kantor Kelurahan

12 Bln

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

1 Unit

20.177.800

22.195.580

1

38 Kantor Kelurahan


2 Org 12 Bln

Terlaksananya proses administrasi dan pelaporan keuangan

12 Bulan

220.122.500

242.134.750

1

38 Kantor Kelurahan

38 Kelurahan


32 Jenis

Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan ATK kantor

12 Bulan

577.436.300

635.179.930

1

38 Kantor Kelurahan

38 Kelurahan

Barang cetakan (blanko); Fotocopy dokumen; Penjilidan Dokumen.

Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor

12 Bulan

107.493.000

118.242.300

1

38 Kantor Kelurahan

38 Kelurahan

Ketersediaan alat-alat listrik, instalasi listrik dan bahan penerangan bangunan kantor

7 Jenis

Terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangan bangunan kantor

12 Bulan

44.024.500

48.426.950

1

38 Kantor Kelurahan

1 20 X.XX.XX 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor

38 Kelurahan


13 Jenis

Terciptanya suasana kerja dan lingkungan kantor yang nyaman dan bersih

12 Bulan

375.547.300

413.102.030

1

38 Kantor Kelurahan

1 20 X.XX.XX 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

38 Kelurahan


2 Jenis

Terpenuhinya kesejahteraan aparatur dalam menjalankan tugas

12 Bulan

138.677.100

152.544.810

1

38 Kantor Kelurahan

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

3 Kali

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat atau daerah lainnya

11 Bulan

642.390.800

706.629.880

1

38 Kantor Kelurahan

200.091.700

220.100.870

73.374.500

80.711.950

1

38 Kantor Kelurahan

1 20 X.XX.XX 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

38 Kelurahan

Rekening listrik dan telepon kantor


38 Kelurahan

Terbayarnya jasa service dan ketersediaan STNK kendaraan dinas

1 20 X.XX.XX 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

38 Kelurahan

1 20 X.XX.XX 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

1 20 X.XX.XX 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1 20 X.XX.XX 01 06

1 20 X.XX.XX 01 12


Jakarta, Mataram

1 20 X.XX.XX 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 20 X.XX.XX 02


1 20 X.XX.XX 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor





38 Kelurahan

2 Rekening


100%


2 Kali


1 unit

BAB V - 194

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1 20 X.XX.XX 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

38 Kelurahan

Ketersediaan bahan bakar (BBM) dan pelumas kendaraan dinas roda dua

1 20 X.XX.XX 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

38 Kelurahan


1 20 X.XX.XX 06


1 20 X.XX.XX 06 05


1 20 1.20.52

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1 20 1.20.52 01






Dokumen perencanaan SKPD (Renja,RKA,DPA,DPPA)


12 Bulan

2 Kali

4 Dokumen

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)


1 unit

62.514.800

68.766.280

1

38 Kantor Kelurahan


5 Unit

64.202.400

70.622.640

1

38 Kantor Kelurahan

88.049.000

96.853.900

88.049.000

96.853.900

1

38 Kantor Kelurahan

1.560.155.000

1.617.393.000

282.975.000

282.975.000

100%

38 Kelurahan


HASIL KEGIATAN


100%

100%


BPBD Kota Bima


12 Bln


12 Bln

20.000.000

20.000.000

1

BPBD


BPBD Kota Bima

Terbayarnya tagihan rekening listrik dan telepon kantor serta jaringan internet

12 Bln

Terbayarnya tagihan rekening listrik dan telepon kantor serta jaringan internet

12 Bln

15.000.000

15.000.000

1

BPBD


BPBD Kota Bima


12 Bln


12 Bln

6.875.000

6.875.000

1

BPBD

BPBD Kota Bima


4 Org 12 Bln


4 Org 12 Bln

17.000.000

17.000.000

1

BPBD


BPBD Kota Bima

Ketersediaan alat-alat kebersihan dan bahan pembersih

8 Jenis

Ketersediaan alat-alat kebersihan dan bahan pembersih

8 Jenis

6.700.000

6.700.000

1

BPBD


BPBD Kota Bima


35 Jenis


35 Jenis

23.000.000

23.000.000

1

BPBD


BPBD Kota Bima


4.000.000

4.000.000

1

BPBD

6 Jenis

2.800.000

2.800.000

1

BPBD

1 20 1.20.52 01 06


1 20 1.20.52 01 12


1 20 1.20.52 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1 20 1.20.52 01 15





BPBD Kota Bima BPBD Kota Bima BPBD Kota Bima

Barang cetakan (blanko); Fotocopy dokumen; Penjilidan Dokumen. Ketersediaan alat-alat listrik, instalasi listrik dan bahan penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga untuk dapur umum bencana Ketersediaan Koran, Tabloid dan Majalah

BPBD Kota Bima


Jakarta, Mataram


4 Jenis; 10.400 Barang cetakan (blanko); Lbr Fotocopy dokumen; 40 Dok Penjilidan Dokumen. Ketersediaan alat-alat listrik, 6 Jenis instalasi listrik dan bahan penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah 2 Jenis tangga untuk dapur umum bencana Ketersediaan Koran, Tabloid 12 Bulan dan Majalah

2 Jenis

2.200.000

2.200.000

1

BPBD

12 Bulan

2.000.000

2.000.000

1

BPBD

12 Bulan


12 Bulan

11.000.000

11.000.000

1

BPBD

12 Bulan


12 Bulan

172.400.000

172.400.000

1

BPBD

BAB V - 195

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)

500.000.000

1

BPBD

20.000.000

1

BPBD

42.000.000

42.000.000

1

BPBD

3 Jenis

25.000.000

25.000.000

1

BPBD

2 Kali

10.000.000

10.000.000

1

BPBD

12 Bulan

33.000.000

33.000.000

1

BPBD

12 Bulan

8.000.000

8.000.000

1

BPBD

29.800.000

29.800.000



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 20 1.20.52 02




HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

1 20 1.20.52 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1 20 1.20.52 02 10 Pengadaan mebeleur 1 20 1.20.52 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Penimbunan dan pengaspalan halaman/jalan lingkungan gedung kantor Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor Komputer (Note Book), Komputer PC, printer. Penyediaan meja kerja, kursi kerja dan kursi sofa Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

1 Paket 4 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 2 Kali

Penimbunan dan pengaspalan halaman/jalan lingkungan gedung kantor Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor Komputer (Note Book), Komputer PC, printer. Penyediaan meja kerja, kursi kerja dan kursi sofa Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor


BPBD Kota Bima


12 Bulan



3 Jenis

100%


BPBD Kota Bima

Tersedianya pakaian dinas harian aparatur


BPBD Kota Bima

Tersedianya pakaian dinas lapangan aparatur


BPBD Kota Bima

Tersedianya pakaian kerja/batik tradisional



20.000.000

100%

12 Bulan


500.000.000

4 Jenis

(11)



1 Paket

Target

(10)

Ketersediaan bahan bakar (BBM) dan pelumas kendaraan dinas utk 3 unit roda empat dan 3 unit roda dua

1 20 1.20.52 06

638.000.000

Tolok Ukur

(9)



638.000.000

Target

(8)



(13)

Tolok Ukur

(7)

BPBD Kota Bima

1 20 1.20.52 03

(12)

Target

(6)

BPBD Kota Bima BPBD Kota Bima BPBD Kota Bima BPBD Kota Bima


PRAKIRAAN MAJU

Tolok Ukur

BPBD Kota Bima

1 20 1.20.52 02 03 Pembangunan gedung kantor

PAGU INDIKATIF

HASIL KEGIATAN

30 set

Tersedianya pakaian dinas harian aparatur

30 set

10.000.000

10.000.000

1

BPBD

30 set

Tersedianya pakaian dinas lapangan aparatur

30 set

9.900.000

9.900.000

1

BPBD

30 set

Tersedianya pakaian kerja/batik tradisional

30 set

9.900.000

9.900.000

1

BPBD

37.000.000

37.000.000

BPBD

100%


BPBD Kota Bima


1 Dokumen


1 Dokumen

3.000.000

3.000.000

1


BPBD Kota Bima


1 Dokumen


1 Dokumen

5.000.000

5.000.000

1

BPBD

4 Dokumen

25.000.000

25.000.000

1

BPBD

1 Dokumen

4.000.000

4.000.000

1

BPBD

125.000.000

137.500.000

1 20 1.20.52 06 05


Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja,RKA,DPA,DPPA) Ketersediaan dokumen LPPD SKPD

BPBD Kota Bima BPBD Kota Bima


g. Optimalisasi upaya Pengelolaan sumber daya penanggulangan bencana alam dan lingkungan dalam rangka pengurangan hidup serta pengurangan risiko dan pemulihan risiko bencana dampak bencana

Peningkatan pemahaman dan kualitas tenaga penanggulangan bencana

4 Dokumen 1 Dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja,RKA,DPA,DPPA) Ketersediaan dokumen LPPD SKPD

1 20 1.20.52 30

PROGRAM PENYULUHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1 20 1.20.52 30 03

Diklat dan Penyuluhan kepada anggota masyarakat (tatap muka, brosur, leaflat);

Kota Bima

Terlatihnya Anggota masyarakat yang berpendidikan SD,SMP dan SMP

360 Org

Terlatihnya Anggota masyarakat yang berpendidikan SD,SMP dan SMP

360 Org

70.000.000

77.000.000

1

BPBD

1 20 1.20.52 30 04

Diklat dan Penyuluhan kepada Tim Penanggulangan Bencana (TRC,TAGANA,TIM SAR,TIM PEMADAM KEBAKARAN).

Kota Bima

Terlatihnya anggota Tim Penanggulangan bencana

70 Org

Terlatihnya anggota Tim Penanggulangan bencana

70 Org

55.000.000

60.500.000

1

BPBD


100%

BAB V - 196

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 20 1.20.52 31

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA / PENCEGAHAN BENCANA

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


Peningkatan kualitas Tanggap darurat bencana

1

Peningkatan kualitas Tanggap darurat bencana

1

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

83.300.000

91.630.000

1 20 1.20.52 31 01 Pemetaan daerah Rawan Bencana

Kota Bima

Laporan daerah rawan bencana

1 Dokumen

Laporan daerah rawan bencana

1 Dokumen

49.300.000

54.230.000

1

BPBD

1 20 1.20.52 31 04 Analisa kerentanan masyarakat;

Kota Bima

Dokumen hasil analisis kerentanan masyarakat

1 Dokumen

Dokumen hasil analisis kerentanan masyarakat

1 Dokumen

34.000.000

37.400.000

1

BPBD

100.000.000

110.000.000

100.000.000

110.000.000

1

BPBD

37.125.000

40.837.500

37.125.000

40.837.500

1

BPBD

31.000.000

34.100.000

31.000.000

34.100.000

1

BPBD

54.255.000

59.680.500

54.255.000

59.680.500

1

BPBD

50.000.000

55.000.000

50.000.000

55.000.000

1

BPBD

91.700.000

100.870.000

1 20 1.20.52 33

PROGRAM PENINGKATAN SARANA dan PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA

1 20 1.20.52 33 02

Pengadaan sarana prasarana dan penunjang dalam rangka upaya penanggulangan bencana

1 20 1.20.52 34

PROGRAM PENGKAJIAN SECARA CEPAT DAN TEPAT


PROGRAM PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR


PROGRAM REHABILITASI

PROGRAM KESIAP SIAGAAN

PROGRAM PERINGATAN DINI

Dokumen hasil analisa

Prosentase Terpenuhinya kebutuhan dasar saat bencana


Laporan hasil monev

Prosentase peningkatan kesiap siagaan bencana

Terlaksananya gladi tentang mekanisme tanggap darurat

Peningkatan Kewaspadaan Tanggap Darurat Bencana

1 Dokumen

Dokumen hasil analisa

1 Dokumen

12 Kali

Ketersediaan kebutuhan dasar saat bencana

12 Kali

6 Kali

Laporan hasil monev

6 Kali

100%

Kota Bima


1 Jenis

100%

Kota Bima


Penyediaan Sarana dan prasarana penujang

100%

Ketersediaan kebutuhan dasar saat bencana

Prosentase terlaksananya rehabilitasi pasca bencana

1 Jenis

100%

Kota Bima

1 20 1.20.52 43 04 Gladi tentang mekanisme tanggap darurat

1 20 1.20.52 44

Efektifitas penangangan dan penanggulangan bencana


1 20 1.20.52 39 07 Monitoring dan evaluasi

1 20 1.20.52 43

Penyediaan Sarana dan prasarana penujang

Kota Bima

1 20 1.20.52 37 02 Pemenuhan sandang dan pangan

1 20 1.20.52 39

100%

BPBD Kota Bima

1 20 1.20.52 34 01 Analisa cakupan lokasi dan jumlah korban

1 20 1.20.52 37

Peningkatan kuantitas sarana prasarana penunjang

2 Kali

Terlaksananya gladi tentang mekanisme tanggap darurat

2 Kali

100%

1 20 1.20.52 44 01 Mengamati gejala bencana

Kota Bima

Laporan hasil pengamatan gejala bencana

2 Kali

Laporan hasil pengamatan gejala bencana

2 Kali

21.700.000

23.870.000

1

BPBD

1 20 1.20.52 44 04 Menyebar luaskan Informasi potensi bencana

Kota Bima

Penyelenggaraan sosialisasi

10 Kali

Penyelenggaraan sosialisasi

10 Kali

70.000.000

77.000.000

1

BPBD


BAB V - 197

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

1 21

URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN

4.286.000.000

4.614.400.000

1 21 1.21.01

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

4.286.000.000

4.614.400.000

1 21 1.21.01 01


608.000.000

608.000.000



Terselenggaranya pelayanan perkantoran yang prima

9 keg. pelayanan setahun, 2 keg. Rakor dalam & luar daerah

Penyediaan jasa surat menyurat (Caraka/Petugas pengantar surat) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 21 1.21.01 01 02 (Rekening)

Terlaksananya jasa surat menyurat perkantoran

12 bulan

Terlaksananya jasa surat menyurat perkantoran

12 bulan

24.000.000

24.000.000

1

BKP2

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor

12 bulan

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor

12 bulan

48.000.000

48.000.000

1

BKP2

Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

12 bulan

Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

12 bulan

72.000.000

72.000.000

1

BKP2


Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bulan

Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bulan

42.000.000

42.000.000

1

BKP2


Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

12 bulan

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

12 bulan

60.000.000

60.000.000

1

BKP2

12 bulan

50.000.000

50.000.000

1

BKP2

1 21 1.21.01 01 01

1 21 1.21.01 01 06



Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

1 21 1.21.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 21 1.21.01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah


1 21 1.21.01 02




Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang memadai

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional


Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor



PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

1 21 1.21.01 05 05 Pelaksanaan Penilaian AKJ Fungsional Penyuluh (AKJF)



12 bulan

12 bulan

6.000.000

6.000.000

1

BKP2

11 bulan

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

11 bulan

42.000.000

42.000.000

1

BKP2

40 kali

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

40 kali

240.000.000

240.000.000

1

BKP2

50 kali

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

50 kali

24.000.000

24.000.000

1

BKP2

280.000.000

280.000.000

2 keg pembangunan gedung/rumah, 7 unit kendaraan dinas, 2 AKJF


1 21 1.21.01 05

12 bulan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

7 unit

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional

7 unit

120.000.000

120.000.000

1

BKP2

1 paket


1 paket

100.000.000

100.000.000

1

BKP2

1 paket

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 paket

60.000.000

60.000.000

1

BKP2

36.000.000

36.000.000

36.000.000

36.000.000

1

BKP2

Peningkatan Kualitas SDM aparatur Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

2 kali

Terlaksanannya penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh

2 kali

BAB V - 198

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 21 1.21.01 06


1 21 1.21.01 06 01




HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel

17 kali penyususnan laporan dan dokumen rencana dinas Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12 kali

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

78.000.000

78.000.000

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12 kali

12.000.000

12.000.000

1

BKP2



2 kali


2 kali

12.000.000

12.000.000

1

BKP2



1 kali


1 kali

12.000.000

12.000.000

1

BKP2

1 21 1.21.01 06 04 Penyusunan RENJA-SKPD & RKA-SKPD

Tersusunnya RENJA-SKPD dan RKA/DPA-SKPD

1 kali

Tersusunnya RENJA-SKPD dan RKA/DPA-SKPD

1 kali

24.000.000

24.000.000

1

BKP2

1 21 1.21.01 06 05 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD - SKPD

Tersusunnya LAKIP, LPJ dan LPPD-SKPD

1 kali

Tersusunnya LAKIP, LPJ dan LPPD-SKPD

1 kali

18.000.000

18.000.000

1

BKP2

244.000.000

268.400.000

1 21 1.21.01 15

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI


Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pangan yang tercermin dari meningkatnya pendapatan sebagai akibat meningkatnya produktivitas lahan yang dipengaruhi adanya perubahan perilaku petani

11 sosialisasi lapangan ke petani, 20 unit saung/ balai

Meningkatnya kemampuan manajerial petani dalam mengelola kelompok tani

1 21 1.21.01 15 03 Peningkatan kemampuan kelembagaan petani

1 21 1.21.01 15 07

1 21 1.21.01 16

Termotivasinya kelompok tani dan petani, kelompok PUAP serta pekarangan dalam melaksanakan usahatani sesuai anjuran teknis

Pelaksanaan lomba kelompok tani dan petani, kelompok PUAP serta pekarangan

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN


Terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau daya beli masyarakat.

Teratasinya daerah rawan pangan melalui intervensi program/kegiatan pemerintah

1 21 1.21.01 16 02 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

Tersedianya cadangan pangan daerah

1 21 1.21.01 16 14 Pengembangan desa/kelurahan mandiri pangan

1 21 1.21.01 16 16

Pengembangan diversifikasi dan intensifikasi pangan usaha pertanian

Terlaksananya pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat Terwujudnya kelurahan dan masyarakat yang mandiri pangan Terwujudnya peningkatan diversifikasi dan intensifikasi pangan usaha pertanian

1 21 1.21.01 16 18 Pengembangan lumbung pangan desa/kelurahan

Tersedianya lumbung pangan pada setiap desa/kelurahan rawan pangan

1 21 1.21.01 16 21 Pengembangan sistem informasi pasar

Tersedianya data informasi pasar yang aktual melalui pendataan/pencatatan harga pasar secara berkala


1 kali

Meningkatnya kemampuan manajerial petani dalam mengelola kelompok tani

10 kali

160.000.000

176.000.000

1

BKP2

Termotivasinya kelompok tani dan petani, kelompok PUAP serta pekarangan dalam melaksanakan usahatani sesuai anjuran teknis

1 kali

84.000.000

92.400.000

1

BKP2

2.112.000.000

2.323.200.000

1 kali

180.000.000

198.000.000

1

BKP2

10 keg/1tahun Peningkatan katahanan pangan, 5 unit lumbung pangan masyarakat

1 21 1.21.01 16 01 Penanganan daerah rawan pangan

1 21 1.21.01 16 10 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

10 kali

1 kali

Teratasinya daerah rawan pangan melalui intervensi program/kegiatan pemerintah

1 kali

Tersedianya kebutuhan pangan yang cukup

12 bulan

12 bulan

Terlaksananya pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat Terwujudnya kelurahan dan masyarakat yang mandiri pangan

1 paket

280.000.000

308.000.000

1

BKP2

12 bulan

48.000.000

52.800.000

1

BKP2

12 bulan

560.000.000

616.000.000

1

BKP2

38 klp

Terwujudnya peningkatan diversifikasi dan intensifikasi pangan usaha pertanian

38 klp

96.000.000

105.600.000

1

BKP2

5 unit

Tersedianya lumbung pangan pada setiap desa/kelurahan rawan pangan

5 unit

300.000.000

330.000.000

1

BKP2

12 bulan

Tersedianya data informasi pasar yang aktual melalui pendataan/pencatatan harga pasar secara berkala

12 bulan

84.000.000

92.400.000

1

BKP2

BAB V - 199

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)

198.000.000

1

BKP2



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 21 1.21.01 16 33

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsimsi pangan yang beragama, bergizi, seimbang dan aman Pemberian bantuan pangan dan gizi kepada keluarga gizi buruk dan gizi kurang Berkembang dan terbinanya LDPM dan LUEP

Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA )

1 21 1.21.01 16 34 Pemantauan sistim kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) 1 21 1.21.01 16 35

Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM dan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)

Terbinanya masyarakat untuk konsumsi pangan yang aman dan segar

1 21 1.21.01 16 37 Pembinaan keamanan pangan segar buah dan sayur

1 21 1.21.01 17

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

1 21 1.21.01 17 07


1 21 1.21.01 18

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/ PERKEBUNAN

1 21 1.21.01 18 04

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Terwujudnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian unggulan daerah


Terwujudnya difusi dan adopsi teknologi pertanian melalui penyuluhan yang tercermin pada perubahan perilaku petani (kognitif, afektif dan psikomotorik)

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

1 21 1.21.01 20 01

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Terwujudnya alih teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna pada petani Terlaksananya demonstrasi plot untuk pengembangan komoditas pertanian

Pelatihan penyuluh Terwujudnya peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian Tersedianya acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian

1 21 1.21.01 20 04 Penyusunan programa penyuluhan pertanian

Terpantaunya kinerja penyuluh pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan

1 21 1.21.01 20 05 Supervisi,monitoring dan evaluasi penyuluh

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN

1 22 1.20.03

SEKRETARIAT DAERAH

1 22 1.20.03 17

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

1 22 1.20.03 17 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 22 1.20.03 17 06 Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ



Peningkatan Partisipasi dan Peran Aktif masyaraka dalam Berbagai Bidang Pembangunan

Peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

180.000.000

12 bulan

Terlaksananya pemantauan dan pendataan SKPG

12 bulan

84.000.000

92.400.000

1

BKP2

12 bulan

Berkembang dan terbinanya LDPM dan LUEP

12 bulan

240.000.000

264.000.000

1

BKP2

12 bulan

Terbinanya masyarakat untuk konsumsi pangan yang aman dan segar

12 bulan

60.000.000

66.000.000

1

BKP2

240.000.000

264.000.000

240.000.000

264.000.000

1

BKP2

300.000.000

330.000.000

12 kali

180.000.000

198.000.000

1

BKP2

1 kali

120.000.000

132.000.000

1

BKP2

388.000.000

426.800.000

1 kali

72.000.000

79.200.000

1

BKP2

12 bulan

180.000.000

198.000.000

1

BKP2

1 kali

76.000.000

83.600.000

1

BKP2

12 kali

60.000.000

66.000.000

1

BKP2

9.840.932.000

6.702.865.000

810.100.000

891.110.000

810.100.000

891.110.000

1 kali

1 kali

12 kali

1 kali

Terwujudnya alih teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna pada petani Terlaksananya demonstrasi plot untuk pengembangan komoditas pertanian

Terwujudnya pertanian tangguh melalui peningkatan kemampuanteknis penyuluh


Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh 1 21 1.21.01 20 02 pertanian/perkebunan

1 22

1 kali

13 kali kali

Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1 21 1.21.01 18 06 modern bercocok tanam

1 21 1.21.01 20

1 kali

Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsimsi pangan yang beragama, bergizi, seimbang dan aman

1 kali promosi pemasaran hasil Terlaksananya promosi hasil produksi pertanian/ perkebunan unggul daerah (Hari Pangan Sedunia)


HASIL KEGIATAN

1 kali

12 bulan

1 kali

12 kali

Terwujudnya tenaga penyuluh pertanian yang profesional Terwujudnya peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian Tersedianya acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian Terpantaunya kinerja penyuluh pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan

100%

Kota Bima

Dokumen laporan dan evaluasi

2 Dokumen

Kota Bima

Qori dan Qoriah terbaik yang mewakili Kota Bima di Tingkat Provinsi dan Nasional

20 Org

Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan kesra

2 Kali

53.100.000

58.410.000

1

SETDA

Prosentase peningkatan qualitas peserta STQ/MQ

100%

177.000.000

194.700.000

1

SETDA

BAB V - 200

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)

1

SETDA



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 22 1.20.03 17 07 Pembinaan petugas keagamaan dan guru ngaji

1 22 1.20.08


1 22 1.20.08 17


HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1 Kali

Prosentase peningkatan kualitas petugas keagamaan dan guru ngaji

100%

Pembinaan dan pemberian insentif kepada petugas keagamaan dan guru ngaji

Kota Bima


Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat

100%

Kec. Rasana'E Barat

Terlaksananya musrenbang Tk Kecamatan

1 Kali

6 Kelurahan

Terlaksananya Lomba Kelurahan Tkt. Kecamatan

1 Kali

1 22 1.20.08 17 06 Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ

Kec. Rasana'E Barat

Terlaksananya Sosialisasi STQ/MTQ

1 Kali

1 22 1.20.08 17 08 Pembinaan/Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat/Keluarga

Kec. Rasana'E Barat

Tersedianya biaya operasional Tim PKK Tkt. Kecamatan

1 22 1.20.08 17 02 Penyelenggaraan MUSRENBANG tingkat Kecamatan 1 22 1.20.08 17 05 Pelaksanaan Lomba Kelurahan

1 22 1.20.09


1 22 1.20.09 17



HASIL KEGIATAN


12 Bln

Tersedianya dokumen RPTK Kecamatan Terpilihnya kelurahan yang akan mewakili kecamatan di lomba kelurahan tkt Kota Terpilihnya Qori dan Qoriah terbaik untuk mewakili Kecamatan Prosentase aktivitas ibu ibu PKK Tkt. Kecamatan

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

580.000.000

638.000.000

170.000.000

187.000.000

170.000.000

187.000.000

1 Dokumen

20.000.000

22.000.000

1

Kec. RasanaE Barat

1 Kelurahan

30.000.000

33.000.000

1

Kec. RasanaE Barat

22 Org

100.000.000

110.000.000

1

Kec. RasanaE Barat

100%

20.000.000

22.000.000

1

Kec. RasanaE Barat

170.000.000

187.000.000

170.000.000

187.000.000

100%

Kec. Rasana'E Timur

PAGU INDIKATIF


1 Kali

Tersedianya dokumen RPTK Kecamatan

1 Dokumen

20.000.000

22.000.000

1

Kec. RasanaE Timur

7 Kelurahan


1 Kali

Terpilihnya kelurahan yang akan mewakili kecamatan di lomba kelurahan tkt Kota

1 Kelurahan

30.000.000

33.000.000

1

Kec. RasanaE Timur


Kec. Rasana'E Timur


1 Kali

Terpilihnya Qori dan Qoriah terbaik untuk mewakili Kecamatan

22 Org

100.000.000

110.000.000

1

Kec. RasanaE Timur


Kec. Rasana'E Timur


12 Bln

Prosentase aktivitas ibu ibu PKK Tkt. Kecamatan

100%

20.000.000

22.000.000

1

Kec. RasanaE Timur

170.000.000

187.000.000

1 22 1.20.09 17 02 Penyelenggaraan MUSRENBANG tingkat Kecamatan

1 22 1.20.09 17 05 Pelaksanaan Lomba Kelurahan

1 22 1.20.10

KECAMATAN ASAKOTA

1 22 1.20.10 17




100%

Kec. Asakota


4 Kelurahan



Kec. Asakota


1 Kali


Kec. Asakota


12 Bln

1 22 1.20.10 17 02 Penyelenggaraan MUSRENBANG tingkat Kecamatan 1 22 1.20.10 17 05 Pelaksanaan Lomba Kelurahan


1 Kali

1 Kali

Tersedianya dokumen RPTK Kecamatan Terpilihnya kelurahan yang akan mewakili kecamatan di lomba kelurahan tkt Kota Terpilihnya Qori dan Qoriah terbaik untuk mewakili Kecamatan Prosentase aktivitas ibu ibu PKK Tkt. Kecamatan

170.000.000

187.000.000

1 Dokumen

20.000.000

22.000.000

1

Kec. Asakota

1 Kelurahan

30.000.000

33.000.000

1

Kec. Asakota

22 Org

100.000.000

110.000.000

1

Kec. Asakota

100%

20.000.000

22.000.000

1

Kec. Asakota

BAB V - 201

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 22 1.20.11

KECAMATAN MPUNDA

1 22 1.20.11 17





HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


100%

Kec. Mpunda


10 Kelurahan


Kec. Mpunda

1 Kali

1 Kelurahan

30.000.000

33.000.000

1

Kec. Mpunda

22 Org

100.000.000

110.000.000

1

Kec. Mpunda

100%

20.000.000

22.000.000

1

Kec. Mpunda

170.000.000

187.000.000

170.000.000

187.000.000


12 Bln

Prosentase aktivitas ibu ibu PKK Tkt. Kecamatan

1 22 1.20.12 17 05 Pelaksanaan Lomba Kelurahan 1 22 1.20.12 17 06 Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ 1 22 1.20.12 17 08 Pembinaan/Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat/Keluarga

1 22 X.XX.XX

100% Terlaksananya musrenbang Tk Kecamatan

1 Kali

11 Kelurahan


1 Kali

Kec. Raba


1 Kali

Kec. Raba


Kec. Raba

12 Bln

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN Pelaksanaan musyawarah pembangunan 1 22 X.XX.XX 17 02 Kecamatan/Kelurahan



Terpilihnya kelurahan yang akan mewakili kecamatan di lomba kelurahan tkt Kota Terpilihnya Qori dan Qoriah terbaik untuk mewakili Kecamatan Prosentase aktivitas ibu ibu PKK Tkt. Kecamatan

1 Dokumen

20.000.000

22.000.000

1

Kec. Mpunda

1 Kelurahan

30.000.000

33.000.000

1

Kec. Mpunda

22 Org

100.000.000

110.000.000

1

Kec. Mpunda

100%

20.000.000

22.000.000

1

Kec. Mpunda

3.708.247.000

4.079.071.700

3.708.247.000

4.079.071.700

1 Dok

366.723.000

403.395.300

1

38 Kantor Kelurahan

100%

651.369.000

716.505.900

1

38 Kantor Kelurahan

22 Orng

1.042.249.000

1.146.473.900

1

38 Kantor Kelurahan

100%

1.647.906.000

1.812.696.600

1

38 Kantor Kelurahan

4.472.585.000

4.876.755.000

100%

38 Kelurahan

Terlaksananya musrenbang Tk Kelurahan

1 22 X.XX.XX 17 05 Pelaksanaan Lomba Kelurahan

38 Kelurahan

Terlaksananya Lomba Kelurahan Tkt. Kelurahan

1 Kali

1 22 X.XX.XX 17 06 Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ

38 Kelurahan

Terlaksananya Sosialisasi STQ/MTQ Tk. Kelurahan

1 Kali

38 Kelurahan

Tersedianya biaya operasional Tim PKK Tkt. Kelurahan

Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / 1 22 X.XX.XX 17 08 Keluarga

1 22 1.22.12


38 KANTOR KELURAHAN

1 22 X.XX.XX 17

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN


187.000.000

1

Kec. Mpunda


170.000.000

22.000.000



187.000.000

20.000.000

1 Kali


170.000.000

1 Dokumen



(13)

Terpilihnya kelurahan yang akan mewakili kecamatan di lomba kelurahan tkt Kota

Kec. Mpunda

1 22 1.20.12 17

(12)



KECAMATAN RABA

PRAKIRAAN MAJU

1 Kali

Terpilihnya Qori dan Qoriah terbaik untuk mewakili Kecamatan

1 22 1.20.12

PAGU INDIKATIF

1 Kali

12 Bln

Tersedianya dokumen Perencanaan Kelurahan Terwujudnya Lingkungan yang bersih, aman, nyaman Terpilihnya Qori dan Qoriah terbaik untuk mewakili Kelurahan Prosentase aktivitas ibu ibu PKK Tkt. Kelurahan

BAB V - 202

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 22 1.22.01 01




HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


100%

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

303.635.000

303.635.000


BPMPK Kota Bima

Terbayarnya tagihan rekening telepon kantor dan jaringan internet


BPMPK Kota Bima


12 Bln


12 Bln

3.700.000

3.700.000

1

BPMPK


BPMPK Kota Bima


3 Org 12 Bln


3 Org 12 Bln

12.000.000

12.000.000

1

BPMPK


BPMPK Kota Bima


24 Jenis


24 Jenis

25.600.000

25.600.000

1

BPMPK


BPMPK Kota Bima

6 Jenis; 8.000 Lbr 60 Dokumen

22.000.000

22.000.000

1

BPMPK

BPMPK Kota Bima

Barang cetakan (blanko); Fotocopy dokumen; Penjilidan Dokumen. Ketersediaan alat-alat listrik, instalasi listrik dan bahan penerangan bangunan kantor

6 Jenis; 8.000 Lbr 60 Dokumen



8 Jenis

2.200.000

2.200.000

1

BPMPK


BPMPK Kota Bima

Komputer Note Book, printer, camera, AC dan Dispenser


BPMPK Kota Bima



BPMPK Kota Bima


1 22 1.22.01 01 06


Jakarta, Mataram


Kota Bima

1 22 1.22.01 02





Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur pendukung pelayanan administrasi

12 Bln

Terbayarnya tagihan rekening telepon kantor dan jaringan internet

12 Bln

12.000.000

12.000.000

1

BPMPK

8 Jenis

5 Jenis

Komputer Note Book, printer, camera, AC dan Dispenser

5 Jenis

52.000.000

52.000.000

1

BPMPK

12 Bulan


12 Bulan

3.300.000

3.300.000

1

BPMPK

12 Bulan


12 Bulan

12.000.000

12.000.000

1

BPMPK

18 Org

123.835.000

123.835.000

1

BPMPK

33 Org

35.000.000

35.000.000

1

BPMPK

97.250.000

97.250.000

18 Org

33 Org


100%


BPMPK Kota Bima

Kendaran dinas/operasional roda dua

4 Unit

Kendaran dinas/operasional roda dua

4 Unit

68.750.000

68.750.000

1

BPMPK


BPMPK Kota Bima


2 Kali


2 Kali

5.000.000

5.000.000

1

BPMPK


BPMPK Kota Bima


12 Bulan

16.500.000

16.500.000

1

BPMPK


BPMPK Kota Bima

Pemeliharaan komputer Note Book, Mesin Ketik & AC.

3 Jenis

7.000.000

7.000.000

1

BPMPK

30.000.000

30.000.000

1 Dokumen

6.000.000

6.000.000

1

BPMPK

1 Dokumen

6.000.000

6.000.000

1

BPMPK

4 Dokumen

12.000.000

12.000.000

1

BPMPK

1 Dokumen

6.000.000

6.000.000

1

BPMPK

1 22 1.22.01 06


1 22 1.22.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 1 22 1.22.01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


Prosentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta kualitas perencanaan SKPD yang Optimal

Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pelaporannya BPMPK Kota Bima BPMPK Kota Bima


BPMPK Kota Bima


BPMPK Kota Bima


12 Bulan

3 Jenis

Ketersediaan bahan bakar (BBM) dan pelumas kendaraan dinas utk 1 unit roda empat dan 3 unit roda dua Pemeliharaan komputer Note Book, Mesin Ketik & AC.

100%


1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen


BAB V - 203

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 22 1.22.01 15

1 22 1.22.01 15 01

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN/KELURAHAN


Peningkatan Partisipasi dan Peran Masyarakat dalam Berbagai Bidang Pembangunan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

1 22 1.22.01 15 04 Gelar Teknologi Tepat Guna

1 22 1.22.01 15 06 Penguatan Kapasitas Lembaga Adat

1 22 1.22.01 17


Prosentase peningkatan keberdayaan dan kemakmuran hidup masyarakat kelurahan

100%

Pelatihan terhadap anggota lembaga adat Pembangunan gedung permanen posyandu Pelatihan kemampuan kader posyandu

Terselenggaranya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat


Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan usaha ekonomi keluarga

20 Keluarahan

10 Kelurahan

Penyelenggaran pelatihan/ pembinaan terhadap kelompok usaha ekonomi masyarakat

Peningkatan Partisipasi dan Peran Masyarakat dalam Berbagai Bidang Pembangunan

Prosentase pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan


Kota Bima

Fasilitasi penyelenggaraan pra musrenbang tk. Kelurahan dan kecamatan

1 22 1.22.01 17 09 Penguatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1 22 1.22.01 17 11 (BBGRM)


Terlaksananya Koordinasi dan terfasilitasinya rehabilitasi rumah tidak layak huni Dokumen laporan Monitoring dan evaluasi Musrenbang Kelurahan Terfasilitasinya Lomba Kelurahan Tingkat Propinsi dan Nasional yang terintegrasi dengan Lomba Posyandu dan P2WKSS


Terlaksananya pra musrenbang tk. Kelurahan dan kecamatan

Kota Bima

Pelatihan penguatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasinya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

Prosentase Meningkatnya profesionalisme Aparatur Kelurahan dalam memberika pelayanan

3 Kegiatan

38 Orang 10 Unit 163 Org

Penyelenggaraan TTG tingkat daerah dan keterlibatan pemerintah daerah dalam gelar TTG di tingkat provinsi dan Nasional. Pelatihan terhadap anggota lembaga adat Pembangunan gedung permanen posyandu Pelatihan kemampuan kader posyandu

100%

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

1.530.700.000

1.683.770.000

4 Kali; 38 Orang

111.200.000

122.320.000

1

BPMPK

3 Kegiatan

275.000.000

302.500.000

1

BPMPK

38 Orang

150.000.000

165.000.000

1

BPMPK

10 Unit

750.000.000

825.000.000

1

BPMPK

163 Org

244.500.000

268.950.000

1

BPMPK

850.000.000

935.000.000

120 Org

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan usaha ekonomi keluarga

120 Org

350.000.000

385.000.000

1

BPMPK

20 Klpk

Pemberian bantuan peralatan, sarana/prasarana usaha ekonomi keluarga

20 Klpk

250.000.000

275.000.000

1

BPMPK

10 Klpk

Penyelenggaran pelatihan/ pembinaan terhadap kelompok usaha ekonomi masyarakat

10 Klpk

250.000.000

275.000.000

1

BPMPK

1.161.000.000

1.277.100.000

1

BPMPK

500 Unit

300.000.000

330.000.000

1

BPMPK

1 Dokumen

75.000.000

82.500.000

1

BPMPK

3 Keg

350.000.000

385.000.000

1

BPMPK

100%

5 Kecamatan


Rakor LPM Kelurahan dan 4 Kali; 38 Orang pemberian insentif bagi ketua LPM Kelurahan

100%

Pemberian bantuan peralatan, sarana/prasarana usaha ekonomi keluarga

Kota Bima


(11)

Penyelenggaraan TTG tingkat daerah dan keterlibatan pemerintah daerah dalam gelar TTG di tingkat provinsi dan Nasional.


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Target

(10)

Kota Bima Lombok Tengah Batam

Kota Bima

1 22 1.22.01 18

Tolok Ukur

(9)

Kota Bima

1 22 1.22.01 17 03 Pemberian Stimulan Pembangunan Kelurahan

1 22 1.22.01 17 07

Target

(8)

Kota Bima

1 22 1.22.01 16 10 Bantuan sarana prasarana usaha ekonomi keluarga Pembinaan kelompok usaha pemberdayaan masyarakat kelurahan

Tolok Ukur

(7)

Rakor LPM Kelurahan dan pemberian insentif bagi ketua LPM Kelurahan

Meningkatkan peran UMKM dalam pengentasan kemiskinan

1 22 1.22.01 16 09 Pelatihan kewirausahaan dan usaha ekonomi keluarga

1 22 1.22.01 16 11

Target

(6)

Kota Bima


HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

10 Kelurahan

1 22 1.22.01 15 08 Penguatan kapasitas kader posyandu

PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN/KELURAHAN

KELUARAN KEGIATAN

Kota Bima

1 22 1.22.01 15 07 Pembangunan sarana prasarana posyandu

1 22 1.22.01 16

HASIL PROGRAM

500 Unit

1 Dokumen

3 Keg

Terlaksananya Koordinasi dan terfasilitasinya rehabilitasi rumah tidak layak huni Dokumen laporan Monitoring dan evaluasi Musrenbang Kelurahan Terfasilitasinya Lomba Kelurahan Tingkat Propinsi dan Nasional yang terintegrasi dengan Lomba Posyandu dan P2WKSS

43 Kali

Terlaksananya pra musrenbang tk. Kelurahan dan kecamatan

43 Kali

172.000.000

189.200.000

1

BPMPK

38 Orng

Pelatihan penguatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat

38 Orng

114.000.000

125.400.000

1

BPMPK

5 Lokasi

Terfasilitasinya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

5 Lokasi

150.000.000

165.000.000

1

BPMPK

400.000.000

440.000.000

BAB V - 204

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1 22 1.22.01 18 01

Pelatihan Aparatur Pemerintah Kelurahan Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Kelurahan

Kota Bima

Terlaksananya Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Kelurahan

1 22 1.22.01 18 11

Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Kota Bima

Pelatihan penguatan Kelembagaan KPM, LPM, Karang Taruna, dan lainnya.

1 22 1.22.01 20

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA/SARANA DAN PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KELURAHAN



1 22 1.22.01 20 01 Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan

HASIL KEGIATAN

Prosentase Ketersediaan Sarana & Prasarana pemerintah Kelurahan dlm mendukung pelayanan

Terlaksananya pendampingan penyusunan profil Kelurahan

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

1 Angkt

Terlaksananya Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Kelurahan

1 Angkt

250.000.000

275.000.000

1

BPMPK

150 Org

Pelatihan penguatan Kelembagaan KPM, LPM, Karang Taruna, dan lainnya.

150 Org

150.000.000

165.000.000

1

BPMPK

100.000.000

110.000.000

100.000.000

110.000.000

1

BPMPK

100%

38 Kelurahan

PAGU INDIKATIF

38 Kelurahn

Terlaksananya pendampingan penyusunan profil Kelurahan

38 Kelurahn

1 23

URUSAN WAJIB STATISTIK

255.000.000

280.500.000

1 23 1.06.01


255.000.000

280.500.000

1 23 1.06.01 15

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/ STATISTIK DAERAH

255.000.000

280.500.000



Tersedianya sistem pengolahan data/informasi statistik daerah Kota Bima

100%

Kota Bima

Tersusunnya Dokumen Kota Bima Dalam Angka Tahun 2013

1 Kali

Buku Kota Bima Dalam Angka Tahun 2012

50 buku

75.000.000

82.500.000

1

Bappeda

Kota Bima

Tersusunnya Dokumen Indeks Pembanguna Manusia (IPM)

1 Kali

Buku Indeks Pembanguna Manusia (IPM)

1 23 1.06.01 15 02 Penyusunan Indeks pembangunan manusia (IPM) 1 23 1.06.01 15 03 Penyusunan dan penngumpulan Data PDRB Kota Bima

20 buku

40.000.000

44.000.000

1

Bappeda

Kota Bima

Tersusunnya Dokumen PDRB Kota Bima Tahun 2013

1 Kali

Buku PDRB Kota Bima Tahun 2012

20 buku

40.000.000

44.000.000

1

Bappeda

1 23 1.06.01 15 04 Penyusunan dan penngumpulan Data PDRB Kecamatan

Kota Bima

Tersusunnya Dokumen PDRB Kecamatan Tahun 2013

1 Kali

Buku PDRB Kecamatan Tahun 2012

20 buku

50.000.000

55.000.000

1

Bappeda

1 23 1.06.01 15 05 Penyusunan dan pengumpulan data kecamatan dalam angka

Kota Bima

Tersusunnya Dokumen Kecamatan Dalam Angka Tahun 2013

1 Kali

Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2012

50 Buku

50.000.000

55.000.000

1

Bappeda

1 23 1.06.01 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

1 24

URUSAN WAJIB KEARSIPAN

750.000.000

789.800.000

1 24 1.24.01

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

750.000.000

789.800.000

1 24 1.24.01 01


241.000.000

241.000.000

1 24 1.24.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1 24 1.24.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik




Prosentase Ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran yang optimal Kantor Arsip, Perpustakaan Kantor Arsip, Perpustakaan

100% Prangko, materai, biaya paket pengiriman dan benda pos lainnya. Rekening listrik dan telepon kantor

4 Jenis

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang lebih baik

12 Bln

5.000.000

5.000.000

1


2 Rekening

Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor

12 Bln

10.000.000

10.000.000

1


BAB V - 205

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kantor Arsip, Perpustakaan


12 Bln

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

4 Unit

7.000.000

7.000.000

1





3 Org 12 Bln

Terlaksananya proses administrasi dan pelaporan keuangan

12 Bulan

19.800.000

19.800.000

1




Tersedianya petugas cleaning service

1 Orng

Terciptanya suasana kerja yang nyaman

12 Bulan

2.400.000

2.400.000

1





32 Jenis

Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan ATK kantor

12 Bulan

18.000.000

18.000.000

1




Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor

12 Bulan

8.000.000

8.000.000

1


12 Bulan

3.000.000

3.000.000

1


100%

21.000.000

21.000.000

1


12 Bulan

9.600.000

9.600.000

1


12 Bulan

6.000.000

6.000.000

1


12 Bulan

7.000.000

7.000.000

1


11 Bulan

124.200.000

124.200.000

1


75.000.000

75.000.000

1 24 1.24.01 01 06









5 Jenis



3 Jenis

1 24 1.24.01 01 15


7 Jenis




13 Jenis




2 Jenis

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

12 Kali

Jakarta, Mataram


1 24 1.24.01 02





Terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangan bangunan kantor Prosentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor bagi aparatur Tersedianya bahan bacaan dan informasi bagi aparatur Terciptanya suasana kerja dan lingkungan kantor yang nyaman dan bersih Terpenuhinya kesejahteraan aparatur dalam menjalankan tugas Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat atau daerah lainnya

100%



Perlengkapan pendukung gedung kantor

2 Jenis


10 Unit

25.000.000

25.000.000

1





2 Kali


1 unit

15.000.000

15.000.000

1






4 unit

25.000.000

25.000.000

1






5 Unit

10.000.000

10.000.000

1


36.000.000

36.000.000

100%

7.000.000

7.000.000

1


100%

7.000.000

7.000.000

1


100%

7.000.000

7.000.000

1


100%

8.000.000

8.000.000

1


1 24 1.24.01 06


1 24 1.24.01 06 01





12 Bulan

4 Kali

100%



1 Dokumen




1 Dokumen




1 Dokumen


Dokumen perencanaan SKPD (Renja,RKA,DPA,DPPA)

4 Dokumen

1 24 1.24.01 06 05



Terwujudnya akuntabilitas kinerja, dan profesionalisme aparatur Terwujudnya Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pelaporannya Terwujudnya Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pelaporannya Tersedianya dokumen perencanaan SKPD

BAB V - 206

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN


PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan

1 24 1.24.01 19 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

1 25

URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 25 1.07.01

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 25 1.07.01 15

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Tolok Ukur

Target

(9)

(10)

(11)

2 Kali

Prosentase ketersediaan dokumen/arsip daerah yang terpelihara dengan baik

1 Kali

Terbangunnya database Informasi kearsipan

Fasilitasi lomba bercerita tkt Kecamatan

1 Kali

Terwujudnya budaya membaca generasi muda

38 Kelurahan

Tersedianya petugas pengelola perpustakaan yang handal

38 Org

Kota Bima, Mataram

Lomba perpustakaan tkt Kota dan propinsi

Kota Bima

Brosur, iklan koran, spanduk, baliho

Dokumen LPPD SKPD

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala dokumen/arsip daerah

Terbangunnya sistim informasi kearsipan

Jumlah bahan pustaka perpustakaan umum daerah

38 Kelurahan

SPPD dalam daerah

Peningkatan pengelolaan Percepatan Pembangunan serta penyelenggaraan Infrastruktur sistem komunikasi dan informatika

Terciptanya pengembangan komunikasi informasi dan media masa

1 25 1.07.01 15 02

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Kota Bima

1 25 1.07.01 15 03

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Kota Bima

Terlaksananya Pembinaan Kelurahan informasi

Kota Bima

Terwujudnya kesadaran bagi para pengguna jasa komunikasi dan informasi

1 25 1.07.01 15 08 Sosialisasi peraturan tentang komunikasi dan informatika


(12)

(13)

(14)

(15)

1


1


1


25.000.000

27.500.000

25.000.000

27.500.000

50.000.000

55.000.000

50.000.000

55.000.000

323.000.000

355.300.000

100%

33.000.000

36.300.000

1


Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan

100%

20.000.000

22.000.000

1


2 Kali

Terjalinnya koordinasi dalam rangka pengembangan kepustakaan

100%

75.000.000

82.500.000

1


4 Jenis

Terlaksananya koordinasi dan publikasi serta sosialisasi

2 Kali

30.000.000

33.000.000

1


10 paket

Prosentase bertambahnya bahan pustaka perpustakaan umum daerah

100%

120.000.000

132.000.000

1


2 Kali

Laporan pelaksanaan monev perpustakaan di kelurahan

2 Dokumen

45.000.000

49.500.000

1


1.870.000.000

2.057.000.000

170.000.000

187.000.000

95.000.000

104.500.000

100%

100%

5 kegiatan

Tersedianya sarana Informasi tentang Kota Bima dari berbagai Aspek sosial dan lini yang memudahkan Masyarakat dalam mengakses informasi baik yang ada di luar Kota Bima maupun yang ada di wilayah Kota Bima

PRAKIRAAN MAJU

7.000.000

100%


PAGU INDIKATIF

7.000.000

100% Terlaksananya sosialisasi kearsipan

Prosentase ketersediaan sarana informasi dan meningkatnya minat baca masyarakat

100%

100%

Kota Bima

1 24 1.24.01 19 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan Kelurahan)

Target

(8)

Terpeliharanya arsip daerah dengan baik

Terwujudnya budaya baca masyarakat

Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan (Lomba Perpustakaan Tkt Kota dan Propinsi)

1 24 1.24.01 19 10

Tolok Ukur

(7)

Kota Bima

Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk 1 24 1.24.01 19 01 mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan 1 24 1.24.01 19 03 umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat. 1 24 1.24.01 19 04

Target

(6)

1 Dokumen

Meningkatnya kualitas dan sarana pelayanan publik

Sosialisasi/Penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi 1 24 1.24.01 18 03 pemerintah/swasta

1 24 1.24.01 19

Tolok Ukur



HASIL KEGIATAN


Terwujudnya kepedulian terhadap arsip daerah

1 24 1.24.01 17 02 Pemeliharaan rutin/berkala dokumen/arsip daerah

1 24 1.24.01 18

KELUARAN KEGIATAN



1 24 1.24.01 17

HASIL PROGRAM

12 Bulan

Terwujudnya sarana Informasi tentang Kota Bima dari berbagai Aspek sosial dan lini yang memudahkan Masyarakat dalam mengakses informasi baik yang ada di luar Kota Bima maupun yang ada di wilayah Kota Bima

12 Bulan

30.000.000

33.000.000

1

Dishubkominfo

5 Kecamatan

Terwujudnya masyarakat yang informatif

5 Kecamatan

50.000.000

55.000.000

1

Dishubkominfo

2 Kegiatan

Meningkatnya kesadaran bagi para pengguna jasa komunikasi dan informasi

2 Kegiatan

15.000.000

16.500.000

1

Dishubkominfo

BAB V - 207

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Peningkatan pengelolaan Percepatan Pembangunan serta penyelenggaraan Infrastruktur sistem komunikasi dan informatika

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terciptannya kerjasama informasi dan media masa

1 25 1.07.01 18

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASA

1 25 1.07.01 18 02

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Kota Bima

Terwujudnya pemahaman masyarakat dalam segala aspek

12 Bulan

Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam segala aspek

1 25 1.07.01 18 03

Penyeberluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Kota Bima

Terwujudnya pola perubahan prilaku yang positif pada masyarakat dalam segala aspek

12 Bulan

1 25 1.07.01 18 05

Penyediaan jasa media publikasi ,dokumentasi serta komunikasi

Kota Bima

Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam segala aspek

12 Bulan

1

SEKRETARIAT DAERAH

1.20.03

1 25 1.20.03 18

Prosentase terlaksananya kerjasama informasi dan

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA

3 kegiatan

Kuantitas media masa yang menyebarluaskan informasi pembangunan daerah

1 25 1.20.03 18 04 Pembinaan dan Pendampingan PERS

Terlaksananya sosialisasi dan fasilitasi pembinaan pers

(12)

(13)

82.500.000

12 Bulan

10.000.000

11.000.000

1

Dishubkominfo

Adanya pola perubahan prilaku yang positif pada masyarakat dalam segala aspek

12 Bulan

35.000.000

38.500.000

1

Dishubkominfo

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam segala aspek

12 Bulan

30.000.000

33.000.000

1

Dishubkominfo

1.700.000.000

1.870.000.000

Tersebarnya informasi 40 Media Massa pembangunan daerah ke tengah masyarakat 12 Bulan

PRAKIRAAN MAJU

75.000.000

100%

1 25 1.20.03 18 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

PAGU INDIKATIF

Prosentase Peningkatan kualitas pemberitaan pers

1.700.000.000

1.870.000.000

100%

1.400.000.000

1.540.000.000

1

SETDA

100%

300.000.000

330.000.000

1

SETDA

28.290.818.000

30.912.431.160

2

URUSAN PILIHAN

2 01

URUSAN PILIHAN PERTANIAN

5.685.100.000

6.182.100.000

2 01 2.01.01

DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN

5.685.100.000

6.182.100.000

2 01 2.01.01 01


459.100.000

459.100.000

2 01 2.01.01 01 01

Penyediaan jasa surat menyurat (caraka/petugas pengatar surat)



Pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja dalam mendukung TUPOKSI, mewujudkan kualitas pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat.

12 bulan

Terlayaninya pengiriman surat, data dan laporan ke Propinsi dan Jakarta

12 bulan

Terlayaninya pengiriman surat, data dan laporan ke Propinsi dan Jakarta

12 bulan

1.080.000

1.080.000

1

Dispertanak

12 bulan

20.000.000

20.000.000

1

Dispertanak

14 unit

4.400.000

4.400.000

1

Dispertanak

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 01 2.01.01 01 02 (rekening)


12 bulan


Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 2 01 2.01.01 01 06 dinas/operasional (jasa servis, STNK dan BPKB)

Kendaraan dinas kantor terawat dan terpelihara dengan baik

14 unit

Kendaraan dinas kantor terawat dan terpelihara dengan baik


BAB V - 208

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terlaksananya proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan, pengimplementasian atas hasilnya serta penyajian laporan sesuai prosedur (manual dan terkomputerisasi) yang mengacu pada peraturan

12 bulan

Terlaksananya proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan, pengimplementasian atas hasilnya serta penyajian laporan sesuai prosedur (manual dan terkomputerisasi) yang mengacu pada peraturan

12 bulan

24.600.000

24.600.000

1

Dispertanak

2 01 2.01.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor (cleaning service)

Kebersihan kantor tetap terjaga

12 bulan

Kebersihan kantor tetap terjaga

12 bulan

3.600.000

3.600.000

1

Dispertanak


Tersedianya jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja perkantoran sehingga peralatan kerja kantor berfungsi secara optimal

13 unit

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja perkantoran sehingga peralatan kerja kantor berfungsi secara optimal

13 unit

5.400.000

5.400.000

1

Dispertanak


Tersedianya alat dan peralatan tulis menulis keperluan kantor

12 bulan

Tersedianya alat dan peralatan tulis menulis keperluan kantor

12 bulan

35.000.000

35.000.000

1

Dispertanak

12 bulan

35.000.000

35.000.000

1

Dispertanak

2 01 2.01.01 01 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola administrasi Keuangan)

Tersedianya jasa pelayanan percetakan dan penggandaan keperluan kantor Terlaksananya penambahan daya listrik kantor

2 01 2.01.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 01 2.01.01 01 12 kantor

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan informasi




Tersedianya makanan dan minuman harian, bulanan, rapat dan tamu serta lembur harian

2 01 2.01.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah

2 01 2.01.01 02




Memelihara sarana dan prasasaranan operasional, mewujudkan kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat

Tersedianya kendaraan dinas operasional bagi petugas lapangan Tersedia meja dan kursi kerja kantor Terlaksananya pemeliharaan berkala gedung kantor Mobil dinas kantor terawat dan terpelihara dengan baik

2 01 2.01.01 02 10 Pengadaan meubelair 2 01 2.01.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 01 2.01.01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KENERJA DAN KEUANGAN



Menyediakan system pelaporan capaian kinerja pada unit kerja dan mneyediakan dokumen operasional yang mendukung capaian kinerja organisasi.

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Tersusunya Renja, RKA, DPA dan DPPA SKPD


Tersusunya LAKIP, LPJ dan LPPD


1 paket 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan informasi

1 paket

7.500.000

7.500.000

1

Dispertanak

1 paket

12.500.000

12.500.000

1

Dispertanak

12 bulan

2.520.000

2.520.000

1

Dispertanak

1 tahun

Tersedianya makanan dan minuman harian, bulanan, rapat dan tamu serta lembur harian

1 tahun

7.500.000

7.500.000

1

Dispertanak

1 tahun

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah

1 tahun

300.000.000

300.000.000

1

Dispertanak

215.000.000

215.000.000

3 unit 1 Paket 1 Paket 1 Tahun

Tersedianya kendaraan dinas operasional bagi petugas lapangan Tersedia meja dan kursi kerja kantor Terlaksananya pemeliharaan berkala gedung kantor Mobil dinas kantor terawat dan terpelihara dengan baik

3 unit

90.000.000

90.000.000

1

Dispertanak

1 Paket

50.000.000

50.000.000

1

Dispertanak

1 Paket

50.000.000

50.000.000

1

Dispertanak

1 Tahun

25.000.000

25.000.000

1

Dispertanak

41.000.000

41.000.000

1 Buku

15.000.000

15.000.000

1

Dispertanak

4 Buku

12.000.000

12.000.000

1

Dispertanak

3 Buku

14.000.000

14.000.000

1

Dispertanak

9 buku/ dokumen

Penyusunan Rencana Kerja /RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja 2 01 2.01.01 06 05 Perangkat Daerah


1 paket

Tersedianya jasa pelayanan percetakan dan penggandaan keperluan kantor Terlaksananya penambahan daya listrik kantor

3 unit kendaraan, 3 paket meubelair & pemeliharaaan


2 01 2.01.01 06

12 bulan

1 Buku 4 Buku 3 Buku

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Tersusunya Renja, RKA, DPA dan DPPA SKPD Tersusunya LAKIP, LPJ dan LPPD

BAB V - 209

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2 01 2.01.01 15

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI


HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Klp. Tani, Peningkatan kualitas SDM, kelembagaan kelembagaan, dan pengetahuan petani & pelaku pertanian hortikutura dan agribisnis kota palawija. bima

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

205.000.000

225.500.000

2 01 2.01.01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Bertambahnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan petani dan pelaku agribisnis dalam pengelolaan usaha tani

2 keg

Bertambahnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan petani dan pelaku agribisnis dalam pengelolaan usaha tani

2 keg

25.000.000

27.500.000

1

Dispertanak

2 01 2.01.01 15 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani

Adanya peningkatan kemampuan manajerial petani dalam pengelolaan kelembagaan maupun dinamika kelokmpok tani

50 Org

Adanya peningkatan kemampuan manajerial petani dalam pengelolaan kelembagaan maupun dinamika kelokmpok tani

50 Org

50.000.000

55.000.000

1

Dispertanak

2 01 2.01.01 15 06 Pelaksanaan PEDA PENAS dan Kontak Tani Andalan

Diikutinya Kota Bima dalam pelaksanaan PEDA PENAS dan Kontak Tani Andalan di tingkat propinsi dan tingkat nasional

1 delegasi

Diikutinya Kota Bima dalam pelaksanaan PEDA PENAS dan Kontak Tani Andalan di tingkat propinsi dan tingkat nasional

1 delegasi

130.000.000

143.000.000

1

Dispertanak

2.635.000.000

2.898.500.000

2 01 2.01.01 16

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/ KEBUTUHAN)


Meningkatnya Produksi dan produktifitas pangan pokok. Mneingkatan ketersediaan sarana produksi pertanian ( pupuk, benih, pestisida, obatobatan dan sarana produksi lainya.

10 kegiatan

2 01 2.01.01 16 02 Penyusunan database potensi produk pangan

Tersusun dan tersedianya database potensi produk pangan Kota Bima

2 01 2.01.01 16 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Tersedia dan tercukupinya kebutuhan sarana produksi pertanian sesuai dengan musim tanaman, teknologi dan dosis anjuran Terlaksananya perbanyakan benih tanaman hortikultura Tersedianya data harga informasi harga pasar Tersedianya sarana dan prasarana penunjang peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian Adanya perluasan dan penambahan areal tanaman sayur-sayuran bernilai ekonomis tinggi di Kota Bima

2 01 2.01.01 16 15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

2 01 2.01.01 16 20 Pengembangan perbenihan/perbibitan 2 01 2.01.01 16 21 Pengembangan sistem informasi pasar

2 01 2.01.01 16 29

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

2 01 2.01.01 16 32 Pengembangan Tanaman Sayur-Sayuran

2 01 2.01.01 17

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN

2 01 2.01.01 17 07


2 01 2.01.01 17 12

Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan



1 Kegiatan

Tersusun dan tersedianya database potensi produk pangan Kota Bima

1 Kegiatan

150.000.000

165.000.000

1

Dispertanak

1 Kegiatan

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

1 Kegiatan

350.000.000

385.000.000

1

Dispertanak

4 Komoditi

350.000.000

385.000.000

1

Dispertanak

1 Komoditi

100.000.000

110.000.000

1

Dispertanak

1 kegiatan

35.000.000

38.500.000

1

Dispertanak

1 kegiatan

1.500.000.000

1.650.000.000

1

Dispertanak

5 komoditi

150.000.000

165.000.000

1

Dispertanak

350.000.000

385.000.000

2 delegasi

150.000.000

165.000.000

1

Dispertanak

10 org

200.000.000

220.000.000

1

Dispertanak

4 Komoditi

1 Komoditi 1 kegiatan

1 kegiatan

5 komoditi

Tersedia dan tercukupinya kebutuhan sarana produksi pertanian sesuai dengan musim tanaman, teknologi dan dosis anjuran Terlaksananya perbanyakan benih tanaman hortikultura Tersedianya data harga informasi harga pasar Tersedianya sarana dan prasarana penunjang peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian Adanya perluasan dan penambahan areal tanaman sayur-sayuran bernilai ekonomis tinggi di Kota Bima

Klp. Tani, Peningkatan penanganan kelembagaan panen, pasca panen, pemasaran petani & pelaku hasil produksi pertanian/ agribisnis kota perkebunan bima Ikut sertanya Kota Bima pada Agro Expo dan Hari Pangan Sedunia (HPS) Terlaksananya pelatihan teknis kemasan hasil produk olahan pertanian dan pemberian bantuan mesin dan peralatan pendukung pengolahan hasil pertanian

Ikut sertanya Kota Bima pada Agro Expo dan Hari Pangan Sedunia (HPS) Terlaksananya pelatihan teknis kemasan hasil produk olahan pertanian dan pemberian bantuan mesin dan peralatan pendukung pengolahan hasil pertanian

2 delegasi

10 org

Ikut sertanya Kota Bima pada Agro Expo dan Hari Pangan Sedunia (HPS) Terlaksananya pelatihan teknis kemasan hasil produk olahan pertanian dan pemberian bantuan mesin dan peralatan pendukung pengolahan hasil pertanian

BAB V - 210

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)

1

Dispertanak

1

Dispertanak



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2 01 2.01.01 21

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

2 01 2.01.01 21 02

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak


HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

pengurangan resiko produksi pertanian tanaman hortikultura dan palawija.

Ternak Kota Bima Terlaksananya Kegiatan Pegendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan Terlaksananya Kegiatan Vaksinasi Ternak di Kota Bima

Terdatanya Status Kepemilikan Ternak Besar dan Ternak kecil Masyarakat Kota Bima

2 01 2.01.01 21 06 Pencacahan dan Pengkartuan Ternak

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

Peningkatan penanganan panen, pasca panen, pemasaran hasil ternak Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan petani ternak dalam pembibitan dan perawatan ternak Terlaksananya edukasi dan pembinaan dalam penyediaan pakan yang berimbang dan berkualitas Tersedianya sarana dan prasarana penunjang peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk peternakan


2 01 2.01.01 22 02 Pembibitan dan perawatan ternak

2 01 2.01.01 22 07 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak

Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan petani ternak dalam pembibitan dan perawatan ternak Terlaksananya edukasi dan pembinaan dalam penyediaan pakan yang berimbang dan berkualitas Tersedianya sarana dan prasarana penunjang peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk peternakan

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

200.000.000

220.000.000

Terlaksananya Kegiatan Pegendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan

1 Kegiatan

Terlaksananya kegiatan Eliminasi Anjing Liar Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Ternak Qurban

2 01 2.01.01 22

HASIL KEGIATAN

Terlaksananya Kegiatan Vaksinasi Ternak di Kota Bima

1 Kegiatan

150.000.000

165.000.000

Terlaksananya kegiatan Eliminasi Anjing Liar Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Ternak Qurban

20.500 ekor

3 klpk

3 klpk

Terdatanya Status Kepemilikan Ternak Besar dan Ternak kecil Masyarakat Kota Bima

Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan petani ternak dalam pembibitan dan perawatan ternak Terlaksananya edukasi dan pembinaan dalam penyediaan pakan yang berimbang dan berkualitas Tersedianya sarana dan prasarana penunjang peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk peternakan

20.500 ekor

50.000.000

55.000.000

1.580.000.000

1.738.000.000

3 klpk

40.000.000

44.000.000

1

Dispertanak

3 klpk

40.000.000

44.000.000

1

Dispertanak

1.500.000.000

1.650.000.000

1

Dispertanak

2 01 2.01.01 22 09

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk Peternakan

2 02

URUSAN PILIHAN KEHUTANAN

4.226.750.000

4.530.250.000

2 02 2.02.01

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

4.226.750.000

4.530.250.000

2 02 2.02.01 01


554.250.000

554.250.000

19.000.000

19.000.000

1

DISHUTBUN



1 Kegiatan

1 Kegiatan

Pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja dalam mendukung TUPOKSI, mewujudkan kualitas pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat.


Tertib dan Tertib dan lancarnya lancarnya Pengantar surat (purwa caraka), pelayanan jasa Pengantar surat (purwa caraka), pelayanan jasa kantor pemerintah dan swasta informasi dan kantor pemerintah dan swasta informasi dan surat menyurat, surat menyurat, 1 tahun 1 tahun

2 02 2.02.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

PT. TELKOM, PAM dan PLN

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air PT. TELKOM, PAM dan PLN dan penerangan selama 1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan penerangan selama 1 Tahun

24.300.000

24.300.000

1

DISHUTBUN

2 02 2.02.01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Aparat, masyarakat dan dunia usaha

Tersedianya jasa peralatan & perlengkapan Aparat, masyarakat dan dunia kantor sesuai usaha kebutuhan, 1 Tahun

Tersedianya jasa peralatan & perlengkapan kantor sesuai kebutuhan, 1 Tahun

22.800.000

22.800.000

1

DISHUTBUN


BAB V - 211

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2 02 2.02.01 01 06

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Penyediaan Jasa Pemel. dan Perizinan Kend. Dinas/Operasional

Masyarakat, dunia usaha dan kantor samsat


Bendahara dan pembantupembantunya

2 02 2.02.01 01 10 Penyediaan ATK

ATK

2 02 2.02.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Laporan dan dokumendokumen dinas

Tersedia dan terpeliharanya sarana operasional Dinas yang layak operasi Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan yang tertib dan lancar

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

2 02 2.02.01 01 16 Penyediaan Makanan dan Minuman

Masyarakat, dunia usaha dan kantor samsat

Bendahara dan pembantupembantunya

Tersedianya ATK yang cukup ATK dan memadai

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang cukup Tersedianya peralatan dan Peralatan dan perlengkapan perlengkapan kantor kantor yang memadai Tersedianya Bahan Bacaan Sumber bacaan dan peraturan dan Peraturan perundang-undangan PerundangUndangan yang memadai Tersedianya Makanan dan Makanan dan Minuman Pegawai Minuman bagi dan Tamu Kantor Pegawai dan Tamu Kantor

2 02 2.02.01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2 02 2.02.01 01 15

HASIL KEGIATAN

Tersedia dan terpeliharanya sarana operasional Dinas yang layak operasi Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan yang tertib dan lancar Tersedianya ATK yang cukup dan memadai

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang cukup Tersedianya peralatan dan Peralatan dan perlengkapan perlengkapan kantor kantor yang memadai Tersedianya Bahan Bacaan Sumber bacaan dan peraturan dan Peraturan perundang-undangan PerundangUndangan yang memadai Tersedianya Makanan dan Makanan dan Minuman Pegawai Minuman bagi dan Tamu Kantor Pegawai dan Tamu Kantor Laporan dan dokumendokumen dinas

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

22.800.000

22.800.000

1

DISHUTBUN

76.000.000

76.000.000

1

DISHUTBUN

10.000.000

10.000.000

1

DISHUTBUN

10.000.000

10.000.000

1

DISHUTBUN

60.800.000

60.800.000

1

DISHUTBUN

6.000.000

6.000.000

1

DISHUTBUN

6.000.000

6.000.000

1

DISHUTBUN

2 02 2.02.01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Koordinasi dan konsultasi konsultasi ke keluar daerah luar daerah sesuai kebutuhan

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sesuai kebutuhan

266.150.000

266.150.000

1

DISHUTBUN

2 02 2.02.01 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Koordinasi dan konsultasi konsultasi keluar daerah dalam daerah sesuai kebutuhan

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah sesuai kebutuhan

30.400.000

30.400.000

1

DISHUTBUN

224.500.000

224.500.000

Terbangunnya 5 unit pos penjagaan Tersedianya kendaraan dinas/operasio nal untuk kelancaran tugas dinas Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Tersedia alatalat mebel kantor

Terbangunnya 5 unit pos penjagaan Tersedianya kendaraan dinas/operasio nal untuk kelancaran tugas dinas Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Tersedia alatalat mebel kantor

30.300.000

30.300.000

1

DISHUTBUN

65.000.000

65.000.000

1

DISHUTBUN

76.000.000

76.000.000

1

DISHUTBUN

53.200.000

53.200.000

1

DISHUTBUN

2 02 2.02.01 02


2 02 2.02.01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor

Sarana dan Prasarana Aparatur Pos Penjagaan

2 02 2.02.01 02

.0 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 5

Kendaraan Dinas/Operasional

2 02 2.02.01 02

.0 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 8

Peralatan gedung kantor

2 02 2.02.01 02

.1 Pengadaan Mebeleur 0

Alat-alat mebel kantor


Pos Penjagaan

Kendaraan Dinas/Operasional

Peralatan gedung kantor

Alat-alat mebel kantor

BAB V - 212

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)

105.000.000

1

DISHUTBUN

76.000.000

76.000.000

1

DISHUTBUN

152.000.000

152.000.000

1

DISHUTBUN

7.500.000

7.500.000

1

DISHUTBUN

72.500.000

72.500.000

15.000.000

15.000.000

1

DISHUTBUN

7.500.000

7.500.000

1

DISHUTBUN

7.500.000

7.500.000

1

DISHUTBUN

7.500.000

7.500.000

1

DISHUTBUN



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2 02 2.02.01 05




HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Aparat dan masyarakat

2 02 2.02.01 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan


2 02 2.02.01 05 03

Bimbingan tekhnis Implimentasi Peraturan Perundangundangan


2 02 2.02.01 05 05 Pelaksanaan Penilaian AKJF

2 02 2.02.01 06


2 02 2.02.01 06 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Aparat Fungsional



Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 02 2.02.01 06 04 Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun



PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN


Aparat dan masyarakat



Terlaksananya Aparat Fungsional Penilaian AKJF

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya laporan Laporan Prognosis Realisasi Prognosis Anggaran Realisasi Anggaran Tersusunnya Laporan Laporan Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Semesteran

2 02 2.02.01 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

2 02 2.02.01 15

Terlaksananya diklat aparatur PNS Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan Terlaksananya bintek peraturan perundangundangan kehutanan

Terlaksananya diklat aparatur PNS Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan Terlaksananya bintek peraturan perundangundangan kehutanan Terlaksananya Penilaian AKJF

Tersedia dan meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


2 02 2.02.01 06 05

HASIL KEGIATAN

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya laporan Laporan Prognosis Realisasi Prognosis Anggaran Realisasi Anggaran Tersusunnya Laporan Laporan Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Semesteran

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

340.500.000

340.500.000

105.000.000

Dokumen Renja/RKA/DPA/DPPA SKPD

Tersusunnya Dokumen Dokumen Renja/RKA/DP Renja/RKA/DPA/DPPA SKPD A/DPPA SKPD

Tersusunnya Dokumen Renja/RKA/DP A/DPPA SKPD

20.000.000

20.000.000

1

DISHUTBUN

LAKIP, LPJ dan LPPD

Tersusunnya LAKIP, LPJ dan LAKIP, LPJ dan LPPD LPPD


15.000.000

15.000.000

1

DISHUTBUN

525.000.000

577.500.000

Optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan

2 02 2.02.01 15 04 Perencanaan dan Pengembangan hutan Kemasyarakatan

Hutan Kemasyarakatan

Terencana dan berkembangny a pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan hutan oleh masyarakat

Terencana dan berkembangny a pemanfaatan hutan oleh masyarakat

350.000.000

385.000.000

1

DISHUTBUN

2 02 2.02.01 15 06 Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

Hutan Tutupan Negara

Terkelola dan meningkatnya manfaat hutan Hutan Tutupan Negara oleh masyarakat

Terkelola dan meningkatnya manfaat hutan oleh masyarakat

175.000.000

192.500.000

1

DISHUTBUN


BAB V - 213

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2 02 2.02.01 16

PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN


HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hutan dan Lahan

Bibit/benih tanaman kehutanan

2 02 2.02.01 16 02 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

Tersedianya bibit yang cukup untuk masyarakat

Pohon pada Terlaksananya reboisasi pada kawasan hutan kawasan hutan negara

2 02 2.02.01 16 03 Penanaman Pohon pada Kawasan Hutan

Sumber Mata Air

2 02 2.02.01 16 08 Perlindungan Sumber Mata Air

Lahan Luar Kawasan

2 02 2.02.01 16 09 Penghijauan Lahan Luar Kawasan


Terlindungnya sumber-sumber mata air Terlaksananya penghijauan pada lahan di luar kawasan hutan

2 02 2.02.01 18

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN

2 02 2.02.01 18

.0 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 1

Kebakaran Hutan dan Lahan

2 02 2.02.01 18

.0 Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak 5 Perusakan Hutan

Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan

2 02 2.02.01 18

.0 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 6

Kerusakan Hutan dan Lahan

2 02 2.02.01 19

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN

2 02 2.02.01 19

.0 Sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Industri 2 Hasil Hutan

2 02 2.02.01 20

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN

2 02 2.02.01 20

.0 Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan 3


HASIL KEGIATAN

(13)

Tersedianya bibit yang cukup untuk masyarakat

425.000.000

467.500.000

1

DISHUTBUN

Pohon pada Terlaksananya reboisasi pada kawasan hutan kawasan hutan negara

461.250.000

507.375.000

1

DISHUTBUN

Terlindungnya sumber-sumber mata air

300.000.000

330.000.000

1

DISHUTBUN

Terlaksananya penghijauan pada lahan di luar kawasan hutan

548.750.000

603.625.000

1

DISHUTBUN

650.000.000

715.000.000

Tercegah dan terkendalinya kebakaran hutan dan lahan

100.000.000

110.000.000

1

DISHUTBUN

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan

50.000.000

55.000.000

1

DISHUTBUN

Terkendalinya kerusakan hutan dan lahan

500.000.000

550.000.000

1

DISHUTBUN

50.000.000

55.000.000

50.000.000

55.000.000

1

DISHUTBUN

75.000.000

82.500.000

75.000.000

82.500.000

1

DISHUTBUN

Bibit/benih tanaman kehutanan

Sumber Mata Air Lahan Luar Kawasan

Tercegah dan terkendalinya Kebakaran Hutan dan Lahan kebakaran hutan dan lahan Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Mengenai Hutan Dampak Perusakan Hutan Terkendalinya kerusakan Kerusakan Hutan dan Lahan hutan dan lahan

1 keg sosialisasi

Tersusunnya rencana dan pengembangan pengelolaan hutan

Hutan Tutupan negara

(12)

1.908.500.000

Terlaksananya Terlaksananya Sosialisasi Sosialisasi Peraturan Peraturan Daerah Daerah Pengelolaan industri hasil hutan Pengelolaan industri hasil hutan mengenai mengenai Pengelolaan Pengelolaan Industri Hasil Industri Hasil Hutan Hutan


PRAKIRAAN MAJU

1.735.000.000

Terlindung dan lestarinya pengelolaan sumber daya hutan

Terbina dan tertibnya pengelolaan industri hasil hutan

PAGU INDIKATIF

Tersusunnya rencana pengelolaan hutan

Hutan Tutupan negara

Tersusunnya rencana pengelolaan hutan

2 03

URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1.370.000.000

1.507.000.000

2 03 1.03.01

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

1.100.000.000

1.210.000.000


BAB V - 214

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)

275.000.000

3

Dinas PU Tamben

330.000.000

3

Dinas PU Tamben

100.000.000

110.000.000

3

Dinas PU Tamben

350.000.000

385.000.000

50 Orang

200.000.000

220.000.000

3

Dinas PU Tamben

100 Orang

150.000.000

165.000.000

3

Dinas PU Tamben

100.000.000

110.000.000

100.000.000

110.000.000

3

Dinas PU Tamben

270.000.000

297.000.000

145.000.000

159.500.000

145.000.000

159.500.000

1

SETDA

125.000.000

137.500.000

125.000.000

137.500.000

1

SETDA



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Pengendalian alih fungsi hutan dan lahan produktif menjadi lahan budidaya lainnya untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup

2 03 1.20.03 15

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN

2 03 1.20.03 15 01

Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C

2 03 1.20.03 15 05

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C

Kota Bima

2 03 1.20.03 16

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN

2 03 1.20.03 16 04

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA


2 03 1.20.03 15

(13)

650.000.000

715.000.000

1 (satu) Perda Tentang Air Tanah

250.000.000

100 Exampler

300.000.000

5 Kecamatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tersusunnya Produk Hukum tentang air tanah Tersusunnya data base sumber daya energi & Sumber daya Mineral Terlaksanya kegaiatn pengawasan dalam thd kegiatan Pertambangan yang baik dan Benar

1 (satu) Perda Tersedianya Produk Hukum Tentang Air tentang air tanah Tanah Terwujudnya data base sumber 100 Exampler daya energi & Sumber daya Mineral Terwujudnya pemahaman Masyarakat tentang 5 Kecamatan Penambangan yang baik dan Benar

Kota Bima

Terlaksananya pelatihan masyarakat

Kota Bima

Terlaksananya sosialisasi kpd masyarakat tentang teknik Penambangan yang baik dan Benar

50 Orang

Terwujudnya peran serta masyarakat

100 Orang

Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang teknik Penambangan yang baik dan Benar

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah

Kota Bima

10 Titik

Terkendalinya kegiatan pemanfaatan air tanah

10 Titik

SEKRETARIAT DAERAH

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN


2 03 1.20.03 16

(12)

Target

(6)

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan peningkatan pengawasan lingkungan

2 03 1.20.03 18 01 Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Dalam

1.20.03

PRAKIRAAN MAJU

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Pengelolaan sumber daya dengan peningkatan alam dan lingkungan pengawasan lingkungan hidup serta pengurangan untuk menjamin risiko bencana kelestarian lingkungan hidup

Sosialisasi dan Penyuluhan Teknik Penambangan yang 2 03 1.20.03 16 05 berwawasan Lingkungan

2

PAGU INDIKATIF

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Kota Bima

Kota Bima

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN ENERGI

KELUARAN KEGIATAN

Tertata dan tertibnya proses dan prosedur penambangan di daerah

Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang 2 03 1.20.03 15 04 pertambangan

2 03 1.20.03 18

HASIL PROGRAM

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN

2 03 1.20.03 16 05 Penyusunan Regulasi Bidang Sumber Daya Alam

Pengendalian pencemaran Pengelolaan sumber daya dan kerusakan lingkungan, alam dan lingkungan peningkatan pengawasan hidup serta pengurangan dan penegakan hukum risiko bencana lingkungan

Pengendalian pencemaran Pengelolaan sumber daya dan kerusakan lingkungan, alam dan lingkungan peningkatan pengawasan hidup serta pengurangan dan penegakan hukum risiko bencana lingkungan

Prosentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan

100% Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan bidang pertambangan

Kota Bima

Prosentase Tertata dan tertibnya proses & prosedur penambangan di daerah Bag. Ekonomi & SDA

10 Dokumen

Terlaksananya monitoring dan evaluasi bidang pertambangan

10 Kali

100%

Dokumen regulasi bidang SDA

1 Dok

Tersedianya regulasi bidang sumber daya alam

100%

2 04

URUSAN PILIHAN PARIWISATA

1.114.000.000

1.225.400.000

2 04 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1.114.000.000

1.225.400.000


BAB V - 215

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)

27.500.000

1

DISBUDPAR

98.000.000

107.800.000

1

DISBUDPAR

2 Kegiatan

60.000.000

66.000.000

1

DISBUDPAR

4 Kegiatan

16.000.000

17.600.000

1

DISBUDPAR

1 Kegiatan

35.000.000

38.500.000

1

DISBUDPAR

1 Kegiatan

50.000.000

55.000.000

1

DISBUDPAR



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2 04 1.17.01 15

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

HASIL PROGRAM

Terciptanya pengembangan informasi dan promosi serta pemasaran pariwisata daerah

Meningkatnya informasi pasar pemasaran dan promosi objek wisata Meningkatnya pemanfaaatn tekhnologi informasi dalam rangka pemasaran pariwisata daerah Tumbuhnya jaringan promosi pada daerah / negara lain (pasar) Terjalinnya kerjasama lintas sektoral pada kegiatan pariwisata daerah Terlaksananya pendataan secara sttistical tentang kepariwisataan Terciptanya pemandu wisata yang profesional Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana pariwisata

7 Lokasi Terlaksananya pengembangan objek wisata unggulan Terlaksananya kegiatan peningkatan pembangunan sarana prasarana pariwisata Terlaksanaanya koordinasi pembangunan obyek wisata dengan lembaga / dunia usaha

Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga / dunia usaha

Terselenggaranya kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pariwisata Meningkat dan berkembangnya daerah tujuan wisata

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pariwisata

2 04 1.17.01 16 06 Pengembangan daerah tujuan wisata

peningkatan pemahaman pengusaha jasa usaha pariwisata Terciptanya data base dan sistim informasi tentang objek wisata

Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi

2 04 1.17.01 16 09 Pengembangan database sistem informasi objek wisata

tersedianya rumusan kebijakan kegiatan pengelolaan objek/kawasan wisata

2 04 1.17.01 16 10 Penyusunan kebijakan pengelolaan objek / kawasan wisata

2 04 1.17.01 17 03

Pengembangan SDM dibidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

2 04 1.17.01 17 07

Berkembangnya informasi dan data base kemitraan Adanya peningkatan pemahaman SDM BUDPAR

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Terlaksananya Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata


480.000.000

528.000.000

4 Kegiatan

100.000.000

110.000.000

1

DISBUDPAR

4 Lokasi

200.000.000

220.000.000

1

DISBUDPAR

1 pelayanan

12.000.000

13.200.000

1

DISBUDPAR

4 Lokasi

8.000.000

8.800.000

1

DISBUDPAR

1 daerah tujuan wisata

70.000.000

77.000.000

1

DISBUDPAR

2 Kegiatan

30.000.000

33.000.000

1

DISBUDPAR

1 Program

30.000.000

33.000.000

1

DISBUDPAR

1 Kegiatan

30.000.000

33.000.000

1

DISBUDPAR

4 angkatan

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan

2 04 1.17.01 17 05 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 2 04 1.17.01 17 06

Peningkatan serta pengembangan kemitraan pariwisata

terlaksananya pembentukan forum antar pelaku industri pariwisata dan budaya serta Lingkup Pemerintah Kota Bima Terjalinnya koordinasi dalam penyelenggaraan pembangunan kemitraan pariwisata Terselenggaranya kegiatan evaluasi terhadap kegiatan peningkatan kemitraan

Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku 2 04 1.17.01 17 04 industri pariwisata dan budaya

2 kegiatan

Peningkatan pemasaran produk pariwisata

2 04 1.17.01 16 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

25.000.000

(11)

2 04 1.17.01 16 01 Pengembangan objek pariwisata unggulan

2 04 1.17.01 17 01 Pengembangan dan penguatan informasi dan database

1 Dokumen

Target

(10)

2 04 1.17.01 15 08 Pelatihan pemandu wisata terpadu

2 04 1.17.01 17

312.400.000

Tolok Ukur

(9)

2 04 1.17.01 15 07 Pengembangan statistik pariwisata

2 04 1.17.01 16 07

284.000.000

Target

(8)

2 04 1.17.01 15 04 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

2 04 1.17.01 16 05

(13)

Tolok Ukur

(7)

2 04 1.17.01 15 03 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

2 04 1.17.01 16 04

(12)

Target

(6)

Peningkatan pemanfaatan tekhnologi Informasi dalam 2 04 1.17.01 15 02 pemasaran pariwisata

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

PRAKIRAAN MAJU

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

2 04 1.17.01 15 01 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata

2 04 1.17.01 16

PAGU INDIKATIF

KELUARAN KEGIATAN

350.000.000

385.000.000

1 Kegiatan

30.000.000

33.000.000

1

DISBUDPAR

2 Kegiatan

50.000.000

55.000.000

1

DISBUDPAR

1 Kegiatan

40.000.000

44.000.000

1

DISBUDPAR

5 sektor kemitraan

20.000.000

22.000.000

1

DISBUDPAR

4 sektor kemitraan

20.000.000

22.000.000

1

DISBUDPAR

4 Kegiatan

40.000.000

44.000.000

1

DISBUDPAR

BAB V - 216

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2 04 1.17.01 17 08

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tumbuhnya kesadaran masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pengembangan pariwisata Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan meningkatnya pemahaman Mitra terhadap kegiatan pariwisata Meningkatnya pemahaman

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

2 04 1.17.01 17 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2 04 1.17.01 17 10 Pembinaan terhadap Mitra

masyarakat tentang peraturan dan undang-undang usaha jasa pariwisata

2 04 1.17.01 17 11 Sosialisasi Peraturan dan undang-undang Usaha Pariwisata

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

4 Kegiatan

60.000.000

66.000.000

1

DISBUDPAR

4 sektor kemitraan

10.000.000

11.000.000

1

DISBUDPAR

4 Kegiatan

50.000.000

55.000.000

1

DISBUDPAR

2 Kegiatan

30.000.000

33.000.000

1

DISBUDPAR

2 05

URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

5.739.393.000

6.296.548.660

2 05 2.05.01

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

5.739.393.000

6.296.548.660

2 05 2.05.01 01

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

95.105.000

95.105.000

Eksistensi Dinas terhadap 8 keg./ 1 tahun Penyediaan jasa dan rapat rapat Pelayanan koordinasi dan konsultasi administrasi


Terselenggaranya Jasa surat menyurat


Terselenggaranya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air

2 05 2.05.01 01 06

Terselenggaranya Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional

Terselenggaranya Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


2 05 2.05.01 01 12




2 05 2.05.01 02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR

Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur

DISLUTKAN

12 Bln

Terselenggaranya Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional

12 Bln

2.000.000

2.000.000

1

DISLUTKAN

17.400.000

17.400.000

1

DISLUTKAN

1 Keg

1 Keg

4.000.000

4.000.000

1

DISLUTKAN

Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman

12 Bln

Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman

12 Bln

3.795.000

3.795.000

1

DISLUTKAN

12 Bln

20.000.000

20.000.000

1

DISLUTKAN

12 Bln

14.410.000

14.410.000

1

DISLUTKAN

33.930.000

33.930.000

DISLUTKAN

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan berkala kendaraan dinas / operasional



1

12 Bln

12 Bln

Terselenggaranya Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dalam Daerah Lingkup Pemerintah Kota

4 kegiatan /12 bulan


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

DISLUTKAN

22.000.000

12 Bln

Tersedianya Mebeleur

2 05 2.05.01 06 01

1

22.000.000

Terselenggaranya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2 05 2.05.01 02 10 Pengadaan mebeleur

Peningkatan Kualitas perencanaan dan pelaporan perangkat daerah

11.500.000

12 Bln

12 Bln



11.500.000

Terselenggaranya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air

Terselenggaranya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor

2 05 2.05.01 06

12 Bln

12 Bln

Terselenggaranya Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terselenggaranya Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dalam Daerah Lingkup Pemerintah Kota


12 Bln

Terselenggaranya Jasa surat menyurat

12 Bln

Tersedianya Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor

12 Bln

13.650.000

13.650.000

1

12 Bln

Tersedianya Mebeleur

12 Bln

6.000.000

6.000.000

1

DISLUTKAN

12 Bln

6.000.000

6.000.000

1

DISLUTKAN

12 Bln

8.280.000

8.280.000

1

DISLUTKAN

38.801.400

38.801.400

5.725.000

5.725.000

1

DISLUTKAN

12 Bln 12 Bln

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan berkala kendaraan dinas / operasional

6 keg jenis/ 6 laporan keg, 7 dokumen untk 1 tahun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Keg

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Keg

BAB V - 217

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


Laporan Keuangan Semesteran

1 Keg

Laporan Keuangan Semesteran

1 Keg

2.464.000

2 05 2.05.01 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

1 Keg

Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

1 Keg

2 05 2.05.01 06 04 Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 Keg

Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 Keg


1 Keg


LAKIP, LPJ dan LPPD

1 Keg

LAKIP, LPJ dan LPPD

12 bln

Terlaksananya Revitalisasi Kelompok Tani Nelayan

2 05 2.05.01 06 05



2 05 2.05.01 15

PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR

Terlaksananya program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

2 05 2.05.01 15 01 Revitalisasi Kelompok Tani Nelayan 2 05 2.05.01 15 06 Pengembangan Lanjutan Pendampingan PNPM MKP

Terlaksananya PUMP PUGAR, Budidaya, Tangkap dan Pengolahan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN & PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN

Pembinaan dan pelatihan pada kelompok pengawas masyarakat

Pelatihan Penggunaan Alat-alat Pendukung Kegiatan Pengawasan

2 05 2.05.01 17

PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA LAUT

Terlaksananya Pembinaan Kelompok Pengawas Masyarakat Resedianyasarana & prasarana Penggunaan Alat-alat Pendukung Kegiatan Pengawasan

Terciptanya peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut

Terlaksananya patroli laut bersama instansi terkait & pokmaswas Pengadaan Garasi Speed Boad dan Trailer, dan Ijin Frekwensi SSB/HT

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya 2 05 2.05.01 17 03 Laut

PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT

Terselenggaranya Hari Nusantara

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN


Peningkatan produksi perikanan budidaya

Pengadaan bibit unggul ikan air payau, air laut dan penyediaan pakan ikan

Pengad. Sarana Parasarana Balai Benih Perbenihan rakyat (UPR/HSRT)

2 05 2.05.01 20 03 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya

2 05 2.05.01 21

PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP


Meningkatnya produksi penangkapan ikan 1,20 %

6.694.000

1

DISLUTKAN

422.400

422.400

1

DISLUTKAN

1 Keg

14.916.000

14.916.000

1

DISLUTKAN

1 Keg

8.580.000

8.580.000

146.606.600

161.267.260

4 Program

Terlaksananya Pengembangan Lanjutan Pendampingan PNPM MKP:

12 bln

50.000.000

55.000.000

1

DISLUTKAN

4 Program

96.606.600

106.267.260

1

DISLUTKAN

1 Keg

1 Keg

Terlaksananya Pembinaan Kelompok Pengawas Masyarakat Resedianyasarana & prasarana Penggunaan Alat-alat Pendukung Kegiatan Pengawasan

27.000.000

29.700.000

1 Keg

12.000.000

13.200.000

1

DISLUTKAN

1 Keg

15.000.000

16.500.000

1

DISLUTKAN

4 Kali 1 Unit dan 1 Keg.

Terlaksananya patroli laut bersama instansi terkait & pokmaswas Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Laut :

117.000.000

128.700.000

4 Kali

1 Keg


1 Keg

4 pkt dan 1 kali sosialisasi

2 05 2.05.01 20 01 Pengembangan bibit ikan unggul

2 05 2.05.01 20 02

6.694.000

1 Keg

2 05 2.05.01 19 02 Koordinasi Hari Nusantara

2 05 2.05.01 20

DISLUTKAN

4 kali patroli, 1 unit Garasi Speed Boad dan Trailer

2 05 2.05.01 17 02 Patroli Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

2 05 2.05.01 19

1

2 kegiatan

2 05 2.05.01 16 02 Pembinaan Kelompok Pengawas Masyarakat

2 05 2.05.01 16 03

(15)

2.464.000

6 keg selama 1 tahun Terlaksananya Revitalisasi Kelompok Tani Nelayan

2 05 2.05.01 16

(14)

2 kegiatan 1 tahun

3 Paket

Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan:

Meningkatnya Sarana Parasarana Balai Benih Perbenihan rakyat (UPR/HSRT)

1 pkt

Mneingkatnya Sarana Parasarana Balai Benih Perbenihan rakyat (UPR/HSRT)

Terlaksananya sosialisasi budidaya ikan ramah lingkungan

1 Keg

Terlaksananya sosialisasi budidaya ikan ramah lingkungan

12.000.000

13.200.000

1

DISLUTKAN

105.000.000

115.500.000

1

DISLUTKAN

14.950.000

16.445.000

14.950.000

16.445.000

1

DISLUTKAN

230.000.000

253.000.000

3 Paket

150.000.000

165.000.000

1

DISLUTKAN

1 pkt

50.000.000

55.000.000

1

DISLUTKAN

1 Keg

30.000.000

33.000.000

1

DISLUTKAN

2.130.000.000

2.343.000.000

BAB V - 218

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Pangkalan 2 05 2.05.01 21 06 Pendaratan Ikan (PPI)

2 05 2.05.01 21 08

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap

2 05 2.05.01 22

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN

Terlaksananya Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

2 05 2.05.01 22 02 Pendataan Potensi Perikanan (Statistik)

Peningkatan pengembangan ketersediaan sarana pemasaran, pengolahan hasil perikanan

PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

Penyediaan/rehabilitasi sarana/prasarana peningkatan mutu melalui penerapan sistim rantai dingin

2 05 2.05.01 25

PROGRAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAUPULAU KECIL

Meningkatnya sarana perikanan tangkap, meningkatnya armada perikanan 3-10 GT

Meningkatnya sarana perikanan tangkap, meningkatnya armada perikanan 3-10 GT

penyediaan sarana/prasarana pasar ikan (lapak ramah lingkungan) Penyediaan sarana pengolahan ikan dan Pembinaan pemantapan ketrampilan kelompok Pengadaan kendaraan angkut balok es

Terlaksananya pengelolaan wilayah pesisir kota bima

penyediaan sarana/prasarana pasar ikan (lapak ramah lingkungan)

1 Paket dengan Tersedianya sarana/prasarana 1 Keg pengolahan

1 Unit

Tersedianya sarana/prasarana peningkatan mutu melalui sistim rantai dingin

4 Paket

Tersedianya sarana jalan kampung/desa; Tambat labuh kapal/perahu; Talud penahan gelombang; dan KJA Wisata

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13) 330.000.000

1

DISLUTKAN

1.830.000.000

2.013.000.000

1

DISLUTKAN

126.000.000

138.600.000

76.000.000

83.600.000

1

DISLUTKAN

50.000.000

55.000.000

1

DISLUTKAN

730.000.000

803.000.000

30 unit

300.000.000

330.000.000

1

DISLUTKAN

1 Paket dengan 1 Keg

130.000.000

143.000.000

1

DISLUTKAN

1 unit

300.000.000

330.000.000

1

DISLUTKAN

2.050.000.000

2.255.000.000

2.050.000.000

2.255.000.000

1

DISLUTKAN

4 paket Penyediaan sarana jalan kampung/desa; Rehabilitasi tambat labuh kapal/perahu; Pembangunan talud penahan gelombang; Pembangunan KJA Wisata

2 05 2.05.01 25 02 Pengembangan Renstra Pengelolaan Wilayah Pesisir

30 unit

PAGU INDIKATIF

300.000.000

30 unit lapak, 1 paket pengolahan, 1 kali pembinaan klpk.

Penyediaan sarana prasarana pemasaran dan pengolahan hsl Perikanan

2 05 2.05.01 23 07

/Tercapainya/ Terselenggaranya pembangunan PPI ;

4 keg, 1 dokumen data, 5 unit alat elektronik

2 05 2.05.01 23 03 Pengadaan Sarana & Prasarana Pasar/Kios Pemasaran Ikan

2 05 2.05.01 23 06

/Tercapainya/ Terselenggaranya pembangunan PPI ;

Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan Terciptanya Data Statistik Potensi Perikanan yang akurat

2 05 2.05.01 22 01 Kajian sistem penyuluhan perikanan

2 05 2.05.01 23

HASIL KEGIATAN

4 Paket

2 06

URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN

7.355.025.000

8.090.527.500

2 06 1.15.01


7.355.025.000

8.090.527.500

2 06 1.15.01 15

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

1.498.000.000

1.647.800.000

2 06 1.15.01 15 03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Barang2 06 1.15.01 15 05 barang Ilegal 2 06 1.15.01 15 04


Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Lokal Terlaksananya pengawasan yg baik terhadap peredaran barang dan jasa Tersedianya Alat-alat Kemetrologian

60 Kios/Toko 1 Paket

Terlaksananya pengawasan yg baik terhadap peredaran barang dan jasa Tersedianya Alat-alat Kemetrologian

60 Kios/Toko 1 Paket

Tersosialisasinya peraturan dan 2 kali (@ 50 Tersosialisasinya peraturan dan 2 kali (@ 50 perundangan barang ilegal orang peserta) perundangan barang ilegal orang peserta)

165.000.000

181.500.000

1

KOPERINDAG

1.300.000.000

1.430.000.000

1

KOPERINDAG

33.000.000

36.300.000

1

KOPERINDAG

BAB V - 219

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)

(14)

(15)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2 06 1.15.01 17

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR


HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Berkembangnya jaringan Perdagangan Barang dan Produk Kota Bima

4 kali promosi Memperluas Jaringan Pemasaran produk kerajinan Menyediakan dan memperkenalkan ragam jenis

2 06 1.15.01 17 12 Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional 2 06 1.15.01 17 13 Promosi Produk Daerah (Kota Bima)

2 06 1.15.01 18

PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI


HASIL KEGIATAN

Meningkatnya efesiensi distribusi barang/produk perdagangan dalam negeri

2 kali 2 Kali

Memperluas Jaringan Pemasaran produk kerajinan Menyediakan dan memperkenalkan ragam jenis

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

319.825.000

351.807.500

2 kali

220.000.000

242.000.000

1

KOPERINDAG

2 Kali

99.825.000

109.807.500

1

KOPERINDAG

4.667.200.000

5.133.920.000

4.070.000.000

4.477.000.000

1

KOPERINDAG

1 unit pasar, 3 keg sosialisasi, 2 kali pasar murah di 5 kec.

2 06 1.15.01 18 03 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

Terlaksananya Pembangunan Pasar dan menyediakan info harga sembako dlm rangka membantu masyarakat

1 Unit Pasar dan 1000 Org

Terlaksananya Pembangunan Pasar dan menyediakan info harga sembako dlm rangka membantu masyarakat

1 Unit Pasar dan 1000 Org

2 06 1.15.01 18 06 Peningkatan Sistim dan Jaringan Informasi Perdagangan

Tersebarnya Informasi harga sembako dan brng strategis lainnya untuk masyarakat

1000 orang

Tersebarnya Informasi harga sembako dan brng strategis lainnya untuk masyarakat

1000 orang

84.700.000

93.170.000

1

KOPERINDAG

100 0rang (2 Kali)

27.500.000

30.250.000

1

KOPERINDAG

2 Kali, 5 Kali

485.000.000

533.500.000

1

KOPERINDAG

870.000.000

957.000.000

110.000.000

121.000.000

1

KOPERINDAG

330.000.000

363.000.000

1

KOPERINDAG

430.000.000

473.000.000

1

KOPERINDAG

Memperkenalkan ragam ragam cara, teknik dan informasi tentang produksi barang yang berkualitas Terpenuhinya kebutuhan sembako bagi masyarakat

2 06 1.15.01 18 07 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 2 06 1.15.01 18 08 Operasi Pasar Murah

2 06 1.15.01 19

PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN


Meningkatnya Pemahaman dan Pola Pikir PKL dan Asongan Dalam Berusaha

100 0rang (2 Kali) 2 Kali, 5 Kali

Memperkenalkan ragam ragam cara, teknik dan informasi tentang produksi barang yang berkualitas Terpenuhinya kebutuhan sembako bagi masyarakat

275 PKL

Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan 2 06 1.15.01 19 01 Asongan

Terlaksananya Diklat AMT

Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Lima dan 2 06 1.15.01 19 03 Asongan

Terciptanya tempat usaha yang lebih representatif

2 06 1.15.01 19 04 Fasilitasi Modal Usaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Terlaksananya pemberian bantuan peralatan bagi pedagang kecil dan kaki lima

2 Kali (@ 100 Terlaksananya Diklat AMT orang peserta)

2 Kali (@ 100 orang peserta)

100 orang Terciptanya tempat usaha yang pedagang kaki lebih representatif lima Terlaksananya pemberian 100 orang bantuan peralatan bagi pedagang kecil dan kaki lima

100 orang pedagang kaki lima 100 orang/pedagan g

2 07

URUSAN PILIHAN INDUSTRI

2.770.550.000

3.047.605.000

2 07 1.15.01


2.770.550.000

3.047.605.000

2 07 1.15.01 16

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH


Meningkatanya Keterampilan dan Pengetahuan Pelaku IKM

6 Jenis Industri Unggulan

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat 2 07 1.15.01 16 02 jaringan klaster industri 2 07 1.15.01 16 06

Monitoring dan evaluasi IKM Kapasitas dan kualitas produk

Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

2 07 1.15.01 16 07 Lomba Rancang Busana

2 07 1.15.01 17

PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI



Terjadi Peningkatan teknologi yang digunakan IKM sehingga menghasilkan produk yangberkualitas baik

seluruh Jenis IKM

5 Kecamatan (100 IKM)

Monitoring dan evaluasi IKM Kapasitas dan kualitas produk

455.000.000

500.500.000

5 Kecamatan (100 IKM)

150.000.000

165.000.000

1

KOPERINDAG

Terciptanya Kerjasama yang saling menguntungkan

25 IKM

Terciptanya Kerjasama yang saling menguntungkan

25 IKM

140.000.000

154.000.000

1

KOPERINDAG

Terasahnya kreativitas pengrajin

50 IKM

Terasahnya kreativitas pengrajin

50 IKM

165.000.000

181.500.000

1

KOPERINDAG

716.500.000

788.150.000

BAB V - 220

Jenis Keg


(1/2/3)

(1/2/3)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

(12)

(13)

(14)

(15)

2 07 1.15.01 17 01 Pembinaan kemampuan teknologi industri

Terlaksana Pelatihan IKM

4 Kali

Terlaksana Pelatihan IKM

4 Kali

613.250.000

674.575.000

1

KOPERINDAG

2 07 1.15.01 17 02 Pengembangan dan Pelayanan Teknlogi Industri

Terlaksananya pemberian Bantuan Peralatan bagi IKM

40 IKM

Terlaksananya pemberian Bantuan Peralatan bagi IKM

40 IKM

103.250.000

113.575.000

1

KOPERINDAG

302.500.000

332.750.000

2 07 1.15.01 19 02 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

Penyusunan profil / katalog IKM

20 IKM

Penyusunan profil / katalog IKM

20 IKM

82.500.000

90.750.000

1

KOPERINDAG

2 07 1.15.01 19 04 Promosi produk kerajinan

Ikut serta dalam pameran

30 IKM (2 Kali)

220.000.000

242.000.000

1

KOPERINDAG

491.550.000

540.705.000

2 07 1.15.01 19

2 07 1.15.01 24

PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTIM INDUSTRI



Terlaksananya kegiatanKegiatan Pengembangan IKM

seluruh Jenis IKM

30 IKM (2 Kali) Ikut serta dalam pameran

Terbentuknya Industri dengan kapasitas IPTEK sistem Industri yang maju

2 07 1.15.01 24 05 Pengembangan sistim inovasi teknologi industri

Terlaksananya Magang bagi IKM

2 Kali

Terlaksananya Magang bagi IKM

2 Kali

158.800.000

174.680.000

1

KOPERINDAG

2 07 1.15.01 24 06 Penguatan Kemampuan Industri berbasis Teknologi

Terciptanya industri yang memiliki kemampuan berbasis teknologi

2 Kali

Terciptanya industri yang memiliki kemampuan berbasis teknologi

2 Kali

332.750.000

366.025.000

1

KOPERINDAG

805.000.000

885.500.000

2 07 1.15.01 27

PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI


Terbentuknya struktur Industri yang baik dan Kuat

2 07 1.15.01 27 02 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri

Pengadaan peralatan bagi IKM (alat bengkel, pande besi, meubel, kerajinan batu dll)

Perkuatan lembaga penunjang dalam pembinaan industri 2 07 1.15.01 27 04 kerajinan

Bantuan dana operasional untuk membina IKM

40 IKM

Pengadaan peralatan bagi IKM (alat bengkel, pande besi, meubel, kerajinan batu dll)

40 IKM

650.000.000

715.000.000

1

KOPERINDAG

40 IKM

Bantuan dana operasional untuk membina IKM

40 IKM

155.000.000

170.500.000

1

KOPERINDAG

1

Disosnakertrans

2 08

URUSAN PILIHAN KETRANSMIGRASIAN

30.000.000

33.000.000

2 08 1.13.01


30.000.000

33.000.000

2 08 1.13.01 16

PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL

30.000.000

33.000.000

30.000.000

33.000.000

2 08 1.13.01 16 01 Penyuluhan Transmigrasi Lokal

Terlaksanaanya penyuluhaan transmigrasi di

100% Jumlah Peserta yang mengikuti penyuluhan

50 Orang

Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi di Kota Bima

Jumlah

Keterangan : Kolom 14

:

1) Sedang berjalan , yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam renstra-SKPD 2) Alternatif , yaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan yang mempunyai dampak guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah 3) Baru , yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra-SKPD

Kolom 15

:

1) Dapat dilakukan oleh satu SKPD, tuliskan SKPD-nya 2) Lintas SKPD 3) Lintas wilayah, yang diusulkan ke musrenbang provinsi/kabupaten/kota*)


1 Kali

248.030.953.000 266.913.313.546

BAB V - 221

WALIKOTA BIMA PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR : 9 TAHUN 2013 TENTANG

Recommend Documents