BUPATI BIMA PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BIMA BUPATI BIMA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang – undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipandang perlu membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bima; b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bima. Mengingat : 1.
2.
3.
4.
5.
Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pewakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perbentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran
2
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422); Undang - undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014 ); Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015 ); Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019 ); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192 ); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193 ); Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194 ); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
3
17.
18. 19.
20.
21.
22.
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pokok – pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2); Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2006 - 2010 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12); Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25); Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26). MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BIMA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Bima; b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bima yang terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4
d.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; e. Kepala Daerah adalah Bupati Bima; f. Bupati adalah Bupati Bima; g. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan; h. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; i. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; j. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau Desa dari pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu; k. Perangkat daerah Kabupaten Bima adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan; l. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bima; m. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bima; n. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah Kabupaten Bima; o. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bima; p. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bima; q. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan yang berbentuk Balai Penyuluhan; r. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha di Kabupaten Bima agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup,; s. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
5
t.
u. v.
w.
x.
y. z. aa. bb. cc. dd. ee.
ff.
gg.
hh. ii.
Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan; Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutpaut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan; Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan; Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya; Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang; Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan; Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan; Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan; Pembudi daya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidaya ikan; Pengelola ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan; Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan; Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pemudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku umum; Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan; Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan; Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan; Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh;
6
jj.
Materi penyuluhan adalah hutan penyuluh yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan; kk. Programa penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluh; ll. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan; mm.Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan penyuluhan; nn. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri’ oo. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri; pp. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bima; qq. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Bima dalam wilayah Kecamatan; rr. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bima. BAB III KEDUDUKAN Pasal 3 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah lembaga lain pada Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4
7
(1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan Rencana Strategis bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan dibidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri dari: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan; 3) Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Pembinaan Kelembagaan; 1) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan; 2) Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; 1) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyuluh; 2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; e. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan; 1) Sub Bidang Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan; 2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan; f. Bidang Sarana dan Prasarana Kerjasama Penyuluhan; 1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan; 2) Sub Bidang Kerjasama Penyuluhan; g. Unit Pelaksana Teknis berbentuk Balai Penyuluhan; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Kepala Badan membawahi Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Badan yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan; (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan; (4) Bidang – bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;
8
(5) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertangungjawab kepada Sekretaris; (6) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertangungjawab kepada Bidang yang bersangkutan; (7) Unit Pelaksana Teknis berbentuk Balai Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis atau Kepala Balai Penyuluhan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (8) Bagan susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6 (1) Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundangundangan. (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional di atas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas seuai dengan peraturan perundangundangan. BAB VI TATAKERJA Pasal 7 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing - masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya bawahannya.
9
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing - masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. BAB VII ESELON DAN KEPEGAWAIAN Pasal 8 (1) Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon II b. (2) Sekretaris adalah jabatan struktural eselon III a. (3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III b. (4) Kepala Subbagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan struktural eselon IV a. Pasal 9 (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diangkat dan diberhentikan dari jabatan struktural oleh Bupati. (2) Pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 10 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lainnya yang sah. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 (1) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
10
(2) Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun dan apabila koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima dapat dilaksanakan, maka Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bima akan ditetapkan dengan peraturan daerah. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima. Ditetapkan : Pada tanggal :
di Raba - Bima 1 Maret 2010
BUPATI
BIMA,
Ttd H. FERRY ZULKARNAIN Diundangkan : di Raba – Bima Pada tanggal : 1 Maret 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA Ttd H. MASYKUR HMS BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2010 NOMOR 04
11
11 LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NOMOR 04 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 Maret 2010 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BIMA
KEPALA
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PEMBINAAN KELEMBAGAAN
BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SUB BAGIAN PROGRAM & PELAPORAN
BIDANG PENYELENGGARAAN PENYULUHAN
SUB BIDANG KELEMBAGAAN PENYULUHAN
SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENYULUH
SUB BIDANG PENGEMBANGAN METODE DAN MATERI PENYULUHAN
SUB BIDANG KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA
SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA
SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG SARANA DAN PRASARANA KERJASAMA PENYULUHAN
SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN
SUB BIDANG KERJASAMA PENYULUHAN
UPT/ BALAI PENYULUHAN
BUPATI BIMA, Ttd H. FERRY ZULKARNAIN
12
